SALINAN
PUTUSAN Perkara Nomor 28/KPPU-L/2010
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi yang Dibiayai dari Dana Stimulus Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Mukomuko pada Paket Unit Transmisi Air Baku, yang dilakukan oleh: -------------------------------------------------------------------------------------------1. PT Saribina Jasakontrindo, dengan alamat kantor di Jalan S. Kahayan Nomor 65 Tanah Patah, Bengkulu, Telp. (0736) 24836, Fax. (0736) 346101, dan di Jl. Batanghari III Nomor 49 Kel. Nusa Indah, Bengkulu. Nomor Telp. (0736) 7008562, Nomor Fax. (0736) 25720 sebagai Terlapor I; ----------------------------------------------------------------2. PT Atakana, dengan alamat kantor di Jl. Batanghari III Nomor 49 Kel. Nusa Indah, Bengkulu. Nomor Telp. (0736) 7008562, Nomor Fax. (0736) 25720, sebagai Terlapor II; ------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009 dengan alamat kantor di Jl. Bandar Baru Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Nomor Telp: (0737) 71048, sebagai Terlapor III; --------------------------------------------------------------------------------
mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------Majelis Komisi:-----------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini: ------------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut LHPP); ------------------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut LHPL);---Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP). -------------------
SALINAN TENTANG DUDUK PERKARA 1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan pada tanggal 10 Februari 2010 tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi yang Dibiayai dari Dana Stimulus Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Mukomuko pada Paket Unit Transmisi Air Baku; --------------------------------2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas; ------------------------3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 82/KPPU/PEN/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 28/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan tanggal 01 Juni 2010 (vide bukti A1); --------------4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 563/SJ/ST/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 28/KPPU-L/2010 (vide bukti A2); ----------------------------5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup terjadinya persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (vide bukti A15); -----------------6. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A15); -------------------------------7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 108/KPPU/PEN/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor 28/KPPU-L/2010 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 02 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2010 dan bila diperlukan dapat diperpanjang dari tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010 (vide bukti A16); -----------------------------------8. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 808.1/SJ/ST/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-L/2010 (vide bukti A17); -------------------------------------------9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 934/SJ/ST/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-L/2010 (vide bukti A18); -------------------------------------------halaman 2 dari 20
SALINAN 10. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa memandang perlu dilaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan,
Komisi
menerbitkan
Keputusan
Komisi
Nomor
322/KPPU/Kep/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010 (vide bukti A34); -----------------------------------11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 1279/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang menugaskan Staf Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-L/2010 (vide bukti A35, A36); --------------------------------------------------------------------------------------------------12. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan Saksi; ----------------13. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan Saksi; -----------------------14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan; --------------------------15. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi (vide bukti A40) : ----------------------------------------------------------------------15.1
Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------------------------------------------15.1.1
Terlapor I dan Terlapor II bersekongkol untuk memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender; -----------------------------------------------------
15.1.2
Terlapor
III
melakukan
persekongkolan
dengan
mengabaikan
kesamaan dokumen Terlapor I dan Terlapor II yang memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan tender; --------------------------------------15.2
Fakta-fakta yang Diperoleh dalam Pemeriksaan; ----------------------------------15.2.1
Objek Tender (vide bukti L1, A3, A15, A40, C1, C2); -------------------Objek tender dalam perkara ini adalah Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi yang Dibiayai dari Dana Stimulus Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Mukomuko pada Paket Unit Transmisi Air Baku:---------------------------
15.2.2
Nilai Tender (vide bukti L1, A3, A15, A40, C1, C2); --------------------Nilai tender dalam perkara ini berdasarkan pagu dalam lelang pada Paket Unit Transmisi Air Baku adalah sebesar Rp. 8.001.699.000,(delapan milyar satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang berasal dari Dana Stimulus Tahun Anggaran 2009; --------halaman 3 dari 20
SALINAN 15.2.3
Sistem Tender (vide bukti L1, A3, A15, A40, C1, C2); ------------------Tender dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dengan sistem
pelelangan umum
dengan metode
pascakualifikasi, evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur untuk evaluasi administrasi, sedangkan evaluasi teknis dan harga dengan menggunakan sistem merit point; -----------------------------------15.2.4
Kronologis Tender (vide bukti L1, A3, A15, A40, B10, C1, C2); ------15.2.4.1
Bahwa proses lelang yang dilaksanakan adalah Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi yang Dibiayai dari Dana Stimulus Tahun Anggaran 2009 oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Mukomuko sebagai Panitia Pelaksana sebanyak 5 (lima) orang; ---------------------
15.2.4.2
Bahwa
pengumuman
lelang
nomor
01/P2BJ-
STIMULUS/PU-CK/08/2009 dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2009 dengan kegiatan unit air baku dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.122.829.000,- (delapan milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); ---------------------------------------------------------15.2.4.3
Bahwa lelang dilaksanakan dengan metode pascakualifikasi 1 (satu) sampul dengan kriteria perusahaan (Bidang Sipil/Arsitektur) Grade 5-7 Sub-bidang Perpipaan Air Bersih/Limbah; ------------------------------------------------------
15.2.4.4
Bahwa evaluasi dokumen penawaran peserta dilakukan dengan menggunakan sistem gugur; -----------------------------
15.2.4.5
Bahwa berdasarkan surat PPK nomor 059/KPA-CK/PUMM/2009 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Penyediaan Air Minum Kabupaten Mukomuko yang menyatakan bahwa pengumuman lelang sebelumnya direvisi maka kegiatan yang dilelang menjadi sebesar Rp. 8.001.699.000,0(delapan milyar satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); ---------------------------------------------
15.2.4.6
Bahwa dalam pemasukan dokumen penawaran, perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu 5 (lima) perusahaan;-----------------------------------------------------------
halaman 4 dari 20
SALINAN 15.2.4.7
Bahwa terhadap dokumen seluruh peserta dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan hasil sebagai berikut: ------------------------------------------------------
Unit Transmisi Air Baku (Pagu Rp. 8.001.699.000,-) Hasil Evaluasi
Harga No
Nama Perusahaan
1
PT Putra Sami Jaya
2
PT Saribina Jasakontrindo
3
PT Persada Bakti Mandiri
Penawaran
Koreksi
(Rp)
Aritmatik
7.503.487.000,-
Kewajaran
Kuali
Harga
fikasi
Hasil Akhir
Adm
Teknis
7.503.487.000,-
X
X
√
X
Gugur
7.967.620.000,-
7.967.620.000,-
√
√
√
√
Lulus
7.986.570.000,-
7.986.570.000,-
√
√
√
X
Gugur
4
PT Atakana
7.981.126.000,-
7.981.126.000,-
X
√
√
X
Gugur
5
PT Pola Mas
8.000.334.000,-
8.000.334.000,-
√
√
√
X
Gugur
15.2.4.8
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pada tanggal 10 September 2009, Panitia mengusulkan penetapan pemenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) sebagai berikut: ----------------------------------------------
No
Nama Kegiatan
1
Unit Transmisi Air Baku
Calon Pemenang I PT Saribina Jasakontrindo
15.2.4.9
II
III
-
-
Bahwa pada tanggal 11 September 2009, berdasarkan penetapan pemenang dari PPK diperoleh hasil sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------
No
Nama Kegiatan
Pemenang
1
Unit Transmisi Air Baku
PT Saribina Jasakontrindo
Pemenang Cadangan I
II
-
-
15.2.4.10 Bahwa tidak ada sanggahan dalam Paket Pekerjaan Unit Transmisi Air Baku: ----------------------------------------------15.3
Hasil Penelitian Dokumen; --------------------------------------------------------------15.3.1
Tentang Persesuaian Dokumen (vide bukti L1, A3, A15, A40, C1, C2, C3, C4, C5, C8, C10, C12, C18) ----------------------------------------15.3.1.1
Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada Metode Pelaksanaan dalam dokumen penawaran PT Saribina Jasakontrindo dengan PT Atakana yaitu; ----------------------halaman 5 dari 20
SALINAN
15.3.1.2
“maysrakat” seharusnya “masyarakat”
“oelh” seharusnya “oleh”
“spesi” seharusnya “spasi”
“perletaka” seharusnya “perletakan”
Bahwa terdapat persesuaian harga atas 68 (enam puluh delapan) item pekerjaan dalam dokumen Rekapitulasi dan Daftar Kuantitas dan Harga dalam dokumen penawaran PT Saribina Jasakontrindo dengan PT Atakana, serta antara PT Persada Bakti Mandiri dengan PT Pola Mas diperoleh hasil sebagai berikut; -----------------------------------------------------
Selisih Besaran Harga dengan PT Saribina Jasakontrindo
PT Atakana
(%)
15.3.2
PT Persada
PT Pola
Bakti Mandiri
Mas
0
38
22
17
0,001
9
7
11
0,002
7
6
4
0,003
3
4
5
Tentang Kepemilikan Silang (vide bukti L1, A3, A15, A40, C3, C4; C18); ------------------------------------------------------------------------------15.3.2.1
Bahwa terdapat kepemilikan silang antara PT Saribina Jasakontrindo dengan PT Atakana yang diketahui dari kesamaan nama pemilik dan pengurus perusahaan antara PT Saribina Jasakontrindo dengan PT Atakana yang diketahui dari Formulir Isian Penilaian Kualifikasi pada Dokumen Kualifikasi kedua perusahaan tersebut, sebagaimana terlihat pada tabel berikut; --------------------------------------------------
No
1
Nama
Susunan Kepemilikan
Perusahaan
Saham
PT Saribina
50% H Ridwan Marzuki
Jasakontrindo 30% C Ridwan Marzuki 20% Joko Surya Andalas
Susunan Direksi dan Komisaris
Direktur
Utama:
H.
Ridwan
Marzuki Direktur: C Ridwan Marzuki Komisaris: Joko Surya Andalas
2
PT Atakana
40% Joko Surya Andalas
Direktur
Utama:
Joko
40% H. Ridwan Marzuki
Andalas
20% Saiful Marzuki
Direktur: Saiful Marzuki
Surya
Komisaris: H. Ridwan Marzuki
halaman 6 dari 20
SALINAN
15.3.2.2
Bahwa terdapat kesamaan nomor telepon dan nomor fax antara antara PT Saribina Jasakontrindo dengan PT Atakana, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut; -----------
No
Nomor
Dokumen PT Saribina
Telepon
Jasakontrindo
1 7008562 2
- Sampul dokumen tender
- Sampul dokumen tender
- Kop surat perusahaan
- Kop surat perusahaan
- Halaman judul data teknis
- Surat pernyataan minat
- Halaman
data - Formulir
judul
administrasi - Formulir
isian
penilaian
kualifikasi
- Surat pernyataan minat isian
- Data
penilaian
- Data isian kualifikasi (poin
isian
kualifikasi
(poin
administrasi) - Surat
kualifikasi
24836
Dokumen PT Atakana
pernyataan
kebenaran
data/dokumen - Surat pernyataan mempunyai
administrasi)
kinerja baik - Surat pernyataan tunduk - Surat
pernyataan
bukan
PNS/Anggota TNI/Polri - Surat
pernyataan
tidak
menuntut ganti rugi - Surat pernyataan kesanggupan
No
Nomor Fax
Dokumen PT Saribina Jasakontrindo - Halaman judul data teknis
1
- Halaman
isian
isian
penilaian
kualifikasi
- Surat pernyataan minat - Formulir
- Surat pernyataan minat
data - Formulir
judul
administrasi
346101
Dokumen PT Atakana
penilaian
kualifikasi - Data isian kualifikasi (poin administrasi)
- Data
isian
kualifikasi
administrasi) - Surat
pernyataan
kebenaran
data/dokumen - Surat pernyataan mempunyai kinerja baik
2
Kop surat perusahaan 25720
- Sampul dokumen tender - Kop surat perusahaan
halaman 7 dari 20
(poin
SALINAN 15.3.3
Tentang Pelanggaran Undang-Undang Jasa Konstruksi; ------------15.3.3.1
Bahwa Pasal 17 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur sebagai berikut; --------------------------------------------------------------Pasal 17 angka 6 ---------------------------------------------------“Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau sekelompok
orang
yang
sama
atau
berada
pada
kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan” 15.3.3.2
Bahwa panitia lelang telah melakukan pelanggaran UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dalam proses pelelangan. Panitia dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran PT Saribina Jasakontrindo dan PT Atakana mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Jasa Konstruksi padahal PT Saribina Jasakontrindo dan PT Atakana merupakan perusahaan terafiliasi sehingga dapat menimbulkan indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat; -----------------------------------------------------------------
15.3.3.3
Bahwa panitia lelang mengakui tidak melakukan evaluasi tidak sampai sejauh apa yang KPPU lakukan karena anggota-anggotanya orang-orang baru; --------------------------
15.3.4
Tentang Pelaku Usaha Kecil (vide bukti L1, A3, A15, A40); ---------15.3.4.1
Bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur tentang pengecualian untuk pelaku usaha kecil yang mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah yang tergolong dalam usaha kecil. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut; ------------------a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau ----halaman 8 dari 20
SALINAN b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). 15.3.4.2
Bahwa
berikut
adalah
daftar
kekayaan
bersih
dan
pendapatan peserta tender terkait; ------------------------------No
Nama Perusahaan
Kekayaan Bersih – Tanah
Pendapatan (Neraca)
dan Bangunan Tempat Usaha (Neraca) 1.
PT Saribina Jasakontrindo
Rp. 11.552.000.000
Rp. 2.360.000.000
2.
PT Atakana
Rp. 2.090.025.000
Rp. 3.089.313.000
3.
PT Persada Bakti Mandiri
Rp. 6.274.167.000
Rp. 2.071.067.000
4.
PT Pola Mas
Rp. 2.305.000.000
Rp. 2.470.550.000
15.3.4.3
Bahwa secara formal hanya PT Atakana yang tidak termasuk sebagai pelaku usaha kecil yang dikecualikan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, namun karena PT Saribina Jasakontrindo terafiliasi dengan PT Atakana, maka PT Saribina Jasakontrindo tidak dapat dikecualikan; ---------
15.4
Tentang Fakta Lain (vide bukti A7, A8, A9, A12, A13, A14, A22, A23, A24, A29, A30, A31, A32, A37, A38, A39, B1, B2, B3, B4, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B20, B21, B22, B23, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33); ----15.4.1
Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah memanggil Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009 secara patut sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas; ---------------------------
15.4.2
Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah memanggil Direktur Utama PT Saribina Jasakontrindo secara patut sebanyak 2 (dua) kali, namun yang bersangkutan tidak hadir karena keberadaan yang bersangkutan sudah tidak dapat ditemukan; -----------------------------------------------------------
15.4.3
Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah memanggil Direktur Utama PT Atakana secara patut sebanyak 2 (dua) kali, namun yang bersangkutan tidak hadir karena keberadaan yang bersangkutan sudah tidak dapat ditemukan; -----------------------------------------------------------------------
15.4.4
Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah memanggil Komisaris PT Saribina Jasakontrindo, Sdr. Joko Suryo Andalas, namun yang halaman 9 dari 20
SALINAN bersangkutan tidak hadir karena keberadaan yang bersangkutan sudah tidak dapat ditemukan; ----------------------------------------------------------15.4.5
Bahwa Pemanggilan terhadap para Terlapor I dan II telah dilakukan dengan mengirimkan melalui alamat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, namun alamat tersebut juga sudah tidak dapat ditemukan; ---
15.5
Tentang Analisis; -------------------------------------------------------------------------15.5.1
Bahwa kesamaan kepemilikan saham dan kesamaan Susunan Direksi dan Komisaris antara PT Saribina Jasakontrindo dengan PT Atakana menunjukkan adanya afiliasi diantara kedua perusahaan tersebut;--------
15.5.2
Bahwa afiliasi diantara kedua perusahaan tersebut tidak menjadi masalah sepanjang tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----------------------------------------------------------------------
15.5.3
Bahwa terdapat persesuaian harga atas 68 (enam puluh delapan) item pekerjaan dalam dokumen Rekapitulasi dan Daftar Kuantitas dan Harga dalam dokumen penawaran PT Saribina Jasakontrindo dengan PT Atakana, serta antara PT Persada Bakti Mandiri dengan PT Pola Mas; -------------------------------------------------------------------------------
15.5.4
Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, PT Persada Bakti Mandiri dan PT Pola Mas dikategorikan sebagai pelaku usaha kecil sehingga dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----------------
15.5.5
Bahwa adanya persamaan kesalahan pengetikan dokumen di antara PT Saribina Jasakontrindo dan PT Atakana menunjukkan dokumen tersebut dibuat secara bersama-sama atau oleh orang yang sama atau setidak-tidaknya menggunakan format yang sama; -------------------------
15.5.6
Bahwa adanya hubungan afiliasi antara PT Saribina Jasakontrindo dengan PT Atakana memungkinkan adanya dokumen-dokumen yang dibuat secara bersama-sama; ----------------------------------------------------
15.5.7
Bahwa pembuatan dokumen secara bersama-sama memudahkan bagi PT Saribina Jasakontrindo dan PT Atakana untuk mengatur harga penawaran dalam lelang yang sama;-------------------------------------------
15.5.8
Bahwa pengaturan harga penawaran yang dilakukan oleh PT Saribina Jasakontrindo dan PT Atakana mengurangi persaingan dengan para peserta lelang lainnya (lessening competition); ------------------------------
15.5.9
Bahwa dengan demikian, perilaku PT Saribina Jasakontrindo dan PT Atakana tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ------------------------------------------------------------------------------halaman 10 dari 20
SALINAN 15.5.10 Bahwa Panitia Lelang dalam hal ini telah melakukan kelalaian karena tidak memeriksa ada tidaknya perusahaan-perusahaan terafiliasi yang berpotensi dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ------------------------------------------------------------------------------15.5.11 Bahwa Ketua Panitia Lelang telah lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa, dan sudah berpengalaman menjadi panitia sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali, dan sudah bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko selama 5 (lima) tahun, serta telah mengetahui peraturan yang menjadi pedoman lelang ini adalah Keppres Nomor 80, Tahun 2003, Undang-undang Jasa Konstruksi, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 243 Tahun 2007 tentang Standar Dokumen Pelelangan dan Standar Evaluasi Penawaran, namun tidak membaca secara detail metode pelaksanaan, dan hanya sekedar memastikan keberadaan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran para peserta lelang; --------------------------------------------------------------------15.5.12 Bahwa Ketua Panitia Lelang, Sdr. Henderi Kusuma dan Sekretaris Panitia Lelang, Sdr. Apriadi tidak mengevaluasi dokumen perusahaan manapun, dan hanya mempercayakan proses evaluasi terkait kepada rekan-rekan sesama panitia; ----------------------------------------------------15.5.13 Bahwa Panitia Lelang tidak pernah membaca metode pelaksanaan yang disampaikan peserta lelang untuk mengetahui sejauh mana ukuran metode pelaksanaan itu sudah benar atau belum; ---------------------------15.5.14 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Panitia Lelang telah lalai karena tidak melakukan evaluasi secara benar; -----------------------------15.5.15 Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan menilai kelalaian Panitia Lelang tersebut merupakan bukti awal tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan dalam lelang untuk mengatur pemenang lelang yang dilakukan oleh PT Saribina Jasakontrindo dan PT Atakana; --------------15.6
Kesimpulan; -------------------------------------------------------------------------------15.6.1
Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti yang cukup terjadinya persekongkolan tender pada Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi yang Dibiayai dari Dana Stimulus Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Mukomuko pada Paket Unit Transmisi Air Baku baik secara horizontal yang dilakukan diantara PT Saribina Jasakontindo dan PT Atakana serta secara vertikal yang dilakukan oleh Panitia halaman 11 dari 20
SALINAN Lelang untuk memenangkan PT Saribina Jasakontrindo sebagai pemenang lelang; ---------------------------------------------------------------15.6.2
Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi; --------------------------------------------
15.6.3
Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 161/KPPU/Pen/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 28/KPPU-L/2010 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 22 November 2010 (vide bukti A41); ---------------------
15.6.4
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 360/KPPU/KEP/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 28/KPPU-L/2010 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 22 November 2010 (vide bukti A42); -------------------------------------------------------------------------------
15.6.5
Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 1498/SJ/ST/X/2010 tanggal 06 Oktober 2010 (vide bukti A43, A44, A45); ------------------------------------------------------------------------
15.6.6
Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 09 November 2010, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak hadir meskipun telah diundang dengan patut untuk menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti B31, B32, B33); ----------------------------------------
TENTANG HUKUM
16. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------16.1
Tentang Dugaan Pelanggaran 16.1.1
Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup terjadinya persekongkolan tender halaman 12 dari 20
SALINAN pada Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi yang Dibiayai dari Dana Stimulus Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Mukomuko pada Paket Unit Transmisi Air Baku baik secara horizontal yang dilakukan PT Saribina Jasakontrindo dan PT Atakana serta secara vertikal yang dilakukan oleh Panitia Tender untuk memenangkan PT Saribina Jasakontrindo sebagai pemenang tender; ------------------------------------------------------16.2
Tentang Identitas Terlapor; ------------------------------------------------------------16.2.1
Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan fakta mengenai identitas Terlapor dalam LHPL dan secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi; --------------------------------
16.2.2
Bahwa PT Saribina Jasakontrindo dan PT Atakana merupakan peserta Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi yang Dibiayai dari Dana Stimulus Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Mukomuko pada Paket Unit Transmisi Air Baku; ------------------------------------------------------------------------------
16.3
Tentang Objek Tender dan Pagu Anggaran; ---------------------------------------16.3.1
Bahwa objek tender dalam perkara ini adalah Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi yang Dibiayai dari Dana Stimulus Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Mukomuko pada Paket Unit Transmisi Air Baku; ------------
16.3.2
Bahwa nilai tender dalam perkara ini berdasarkan pagu dalam lelang pada
Paket
Unit
Transmisi
Air
Baku
adalah
sebesar
Rp.
8.001.699.000,- (delapan milyar satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); ----------------------------------------------------------16.3.3 16.4
Bahwa sumber dana berasal dari Dana Stimulus Tahun Anggaran 2009;
Tentang Penyusunan Dokumen --------------------------------------------------------16.4.1
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kesamaan isi dan kesalahan penulisan pada Metode Pelaksanan dari Dokumen Penawaran PT Saribina Jasakontrindo dan PT Atakana ; ------
16.4.2
Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan pembelaan atau sanggahan terkait dengan fakta penyusunan metode pelaksanaan pada dokumen penawaran; ------------------------------------------------------------
16.4.3
Bahwa Majelis Komisi menilai dengan tidak adanya contoh/lampiran terkait Metode Pelaksanaan yang ada dalam dokumen tender kepada para peserta tender seharusnya metode pelaksanaan dari tiap peserta tender berbeda satu dengan yang lain, karena metode pelaksanaan halaman 13 dari 20
SALINAN merupakan salah satu persyaratan dalam tender yang harus dipenuhi dan merupakan penilaian dalam tender; --------------------------------------16.4.4
Bahwa Majelis Komisi sebelum menilai perlu meneliti dokumen RKS dari Panitia. Bahwa dalam dokumen RKS Panitia tidak memuat format sebagaimana dibuat oleh Terlapor I dan Terlapor II; ------------------------
16.4.5
Bahwa Majelis Komisi menilai dengan tidak adanya pembelaan dari Terlapor I dan Terlapor II, merupakan bukti yang memperkuat adanya kerjasama diantara Terlapor I dan Terlapor II dalam hal penyusunan metode pelaksanaan dari dokumen penawaran para Terlapor dalam tender a quo; ----------------------------------------------------------------------
16.4.6
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan persekongkolan tender melalui pembuatan dokumen penawaran secara bersama-sama ; ---------
16.5
Tentang Kepemilikan Silang ------------------------------------------------------------16.5.1
Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta adanya kesamaan kepemilikan saham dan pengurus diantara Terlapor I dan Terlapor II. Sebagaimana diuraikan dalam butir 15.3.2.1 Bagian tentang Duduk Perkara; ----------------------------------------------------------
16.5.2
Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta adanya kesamaan nomor telepon dan faksimile diantara Terlapor I dan Terlapor II yang terdapat di dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam butir 15.3.2.2 Bagian tentang Duduk Perkara ; -------------------------------------------------------------------
16.5.3
Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan pembelaan atau sanggahan terkait dengan kepemilikan silang diantara Terlapor I dan Terlapor II; ------------------------------------------------------------------------
16.5.4
Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya pembelaan dan sanggahan dari Terlapor I dan Terlapor II terkait kepemilikan silang diantara Terlapor I dan Terlapor II merupakan bukti yang memperkuat adanya kepemilikan silang diantara Terlapor I dan Terlapor II; --------------------
16.5.5
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan bahwa terdapat kepemilikan silang diantara Terlapor I dan Terlapor II;----------
16.6
Tentang Analisa Persesuaian Harga --------------------------------------------------16.6.1
Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan terdapat persesuaian harga atas 68 (enam puluh delapan) item pekerjaan dalam dokumen Rekapitulasi dan Daftar Kuantitas dan Harga dalam dokumen penawaran PT Saribina Jasakontrindo dengan PT Atakana, serta PT halaman 14 dari 20
SALINAN Persada Bakti Mandiri dan PT Pola Mas, sebagaimana diuraikan dalam butir 15.3.1.2 Bagian tentang Duduk Perkara ; -----------------------------16.6.2
Bahwa Majelis Komisi menilai prosentase selisih penawaran masingmasing peserta dengan pagu anggaran sebagai berikut; -------------------No
16.6.3
Nama Perusahaan
Harga Penawaran (Rp)
Selisih Harga dengan Pagu (%)
1
PT Putra Sami Jaya
7.503.487.000,-
93.7
2
PT Saribina Jasakontrindo
7.967.620.000,-
99.5
3
PT Persada Bakti Mandiri
7.986.570.000,-
99.8
4
PT Atakana
7.981.126.000,-
99.7
5
PT Pola Mas
8.000.334.000,-
99.9
Bahwa berdasarkan penilaian tersebut didapatkan fakta tentang penawaran harga para peserta mendekati pagu anggaran; ------------------
16.6.4
Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan pembelaan atau sanggahan terkait dengan adanya analisa persesuaian harga diantara Terlapor I dan Terlapor II; ------------------------------------------------------
16.6.5
Bahwa Majelis Komisi terkait dengan kedudukan PT Persada Bakti Mandiri dan PT Pola Mas, akan melakukan penilaian pada pembahasan bab Pelaku Usaha Kecil Bagian tentang Hukum; ----------------------------
16.6.6
Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya pembelaan dan sanggahan dari Terlapor I dan Terlapor II terkait analisa persesuaian harga diantara Terlapor I dan Terlapor II merupakan bukti yang memperkuat adanya penyusunan harga penawaran diantara Terlapor I dan Terlapor II; ------------------------------------------------------------------------------------
16.6.7
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan bahwa penyusunan harga diantara Terlapor I dan Terlapor II dilakukan secara bersama-sama; --------------------------------------------------------------------
16.7
Tentang Pelanggaran Undang-Undang Jasa Konstruksi ------------------------16.7.1
Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL mendapatkan fakta adanya pelanggaran Pasal 17 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diuraikan dalam butir 15.3.3.1 sampai dengan butir 15.3.3.3 Bagian tentang Duduk Perkara; --
16.7.2
Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL mendapatkan pengakuan dari Terlapor III yang menyatakan tidak melakukan evaluasi sebagaimana mestinya dikarenakan susunan kepanitiaan yang terdiri dari orangorang baru; -------------------------------------------------------------------------
halaman 15 dari 20
SALINAN 16.7.3
Bahwa Majelis Komisi sebelum menilai, memperhatikan ketentuan dari Pasal 17 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; -----------------------------------------------------------------------Pasal 17 angka 6 ------------------------------------------------------------------
16.7.4
“Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau sekelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan” Bahwa Majelis Komisi menilai, sesuai dengan kesimpulan Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam butir 16.5.5 Bagian tentang Hukum, maka Terlapor I dan Terlapor II dimiliki oleh sekelompok orang yang sama dan berada pada kepengurusan yang sama; -------------
16.7.5
Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor III telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Lelang; ----------------------------------------------------------
16.8
Tentang Analisa Pelaku Usaha Kecil -------------------------------------------------16.8.1
Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL telah melakukan analisa Pelaku Usaha Kecil terhadap para peserta tender sebagaimana diuraikan dalam butir 15.3.4.1 sampai dengan butir 15.3.4.3 Bagian tentang Duduk Perkara; ----------------------------------------------------------------------------
16.8.2
Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa terkait Analisa Pelaku Usaha Kecil; ----------------------------------------------------
16.9
Menimbang bahwa dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: ---------------------------------------------------------------------------------“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” ------------------------------------------------------------
16.10 Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------16.10.1 Unsur Pelaku Usaha; ---------------------------------------------------------16.10.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah halaman 16 dari 20
SALINAN hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui
perjanjian,
menyelenggarakan
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ------------16.10.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Saribina Jasakontrindo dan PT Atakana; ---------16.10.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; ---16.10.2 Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; ------------------------------------------------------------16.10.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; ---------16.10.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga
bentuk,
yaitu
persekongkolan
horizontal,
persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; --------------------------------------------16.10.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; ----------------------------------------16.10.3 Persekongkolan Horizontal --------------------------------------------------16.10.3.1 Bahwa terdapat bukti Terlapor I dan Terlapor II menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama sebagaimana diuraikan dalam butir 16.4 Bagian tentang Hukum; -----------
halaman 17 dari 20
SALINAN 16.10.3.2 Bahwa terdapat bukti adanya kepemilikan silang diantara Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam butir 16.5 Bagian tentang Hukum;-------------------------------16.10.3.3 Bahwa terdapat bukti Terlapor I dan Terlapor II menyusun harga
penawaran
secara
bersama-sama
sebagaimana
diuraikan dalam butir 16.6 Bagian tentang Hukum; ----------16.10.3.4 Bahwa dengan demikian, unsur persekongkolan horizontal diantara Terlapor I dan terlapor II terpenuhi; -----------------16.10.4 Persekongkolan Vertikal -----------------------------------------------------16.10.4.1 Bahwa Terlapor III terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diuraikan dalam butir 16.7 Bagian tentang Hukum; ----------------------16.10.4.2 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol mengatur
dan
atau
menentukan
pemenang
untuk tender
terpenuhi; ----------------------------------------------------------16.10.5 Unsur Pihak Lain; -------------------------------------------------------------16.10.5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; ---------16.10.5.2 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah PT Atakana dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009; ---------------16.10.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi; ------16.10.6 Persaingan Usaha Tidak Sehat; --------------------------------------------16.10.6.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -16.10.6.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan terlapor III telah melakukan
upaya
mengatur
proses
tender
untuk
memenangkan Terlapor I dalam tender a quo sebagaimana halaman 18 dari 20
SALINAN diuraikan dalam butir 16.4, 16.5, 16.6, dan 16.7 Bagian tentang Hukum; ----------------------------------------------------16.10.6.3 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; ----------------------------------------------------------17. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pertimbangan Majelis Komisi di atas, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk: -----------------------------------17.1
Memberikan rekomendasi kepada atasan langsung Panitia Lelang guna memberikan sanksi administratif kepada Panitia Lelang karena telah melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;----------------------------------------
17.2
Memberikan rekomendasi kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Daerah Bengkulu untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terlapor; ----------------------------------------------
18. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undangundang Nomor 5 Tahun 1999; ---------------------------------------------------------------------19. Menimbang bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menunjukkan sikap tidak kooperatif pada saat proses pemeriksaan; --------------------------------------------------------20. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----------------
MEMUTUSKAN
1.
Menyatakan Terlapor I: PT Saribina Jasakontrindo, Terlapor II: PT Atakana, dan Terlapor III: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; --------------------
2.
Menghukum Terlapor I: PT Saribina Jasakontrindo untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)); ----------------------------------------------------------------
3.
Menghukum Terlapor II: PT Atakana untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan halaman 19 dari 20
SALINAN Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------------------------------------------------------4.
Menghukum Terlapor I: PT Saribina Jasakontrindo dan Terlapor II: PT Atakana untuk tidak mengikuti kegiatan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun terhitung dari Putusan ini berkekuatan hukum tetap. -----------------------------------
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 22 November 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., dan Ir. Dedie Martadisastra, S.E., M.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 November 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. sebagai Ketua Majelis, Ir. Dedie Martadisastra, S.E., M.M. sebagai Anggota Majelis serta Prof. Dr. Tresna P. Soemardi sebagai Anggota Majelis Pengganti, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E. sebagai Panitera. ----------------------------------------------------------------------Ketua Majelis, ttd Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.
Anggota Majelis
Anggota Majelis
ttd
ttd
Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.
Panitera, ttd Ita Damayanti Wulansari, S.E.
Untuk Salinan yang sah: SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Plt. Sekretaris Jenderal,
Mokhamad Syuhadhak
halaman 20 dari 20
