2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-VIII/2010 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR & PULAU-PULAU KECIL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA KAMIS, 4 MARET 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-VIII/2010 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON -

Tiharom, Waun, WALHI, dkk.

ACARA Perbaikan Permohonan (II) Kamis, 4 Maret 2010, Pukul 11.00-11.15 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

Fadzlun Budi SN, S.H., M.Hum.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: -

Tim Kuasa Hukum Pemohon

Pemohon: -

Muhamad Riza Adha Damanik

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB

1.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Bismillahirahmannirahhim. Assalamualaikum wr wb.

Sidang lanjutan Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010 Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3 X Saudara Kuasa Pemohon hari ini agendanya adalah perbaikan permohonan. Nah, untuk itu panel menanyakan apakah sudah siap dengan perbaikan permohonannya? Silakan. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. TAUFIQUL MUJIB, S.H. Terima kasih Majelis Hakim, kami sudah siap dengan perbaikan permohonan sesuai dengan masukan dari sidang yang lalu.

3.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Baik. Ya, terima kasih lalu panel juga ingin meminta penjelasan dari Saudara. Pointers-pointers yang mana, artinya materi-materi mana yang merupakan perbaikan? Kira-kira apa saja yang Saudara lakukan perbaikan itu? Kami persilakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. TAUFIQUL MUJIB, S.H. Terima kasih Majelis Hakim, sebelum saya menyampaikan itu, saya minta izin untuk menggunakan laptop agar bisa (…)

5.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Ya, silakan.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. TAUFIQUL MUJIB, S.H. Ya, jadi berdasarkan atas sidang yang lalu, beberapa masukan yang kami peroleh antara lain adalah soal memperjelas atau lebih mensistematiskan gugatan kami, khususnya yang terkait dengan hak asasi manusia itu kami jelaskan satu persatu. Semisal di Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) itu yang…, pada gugatan sebelumnya kita hanya menyebutkan pertentangan pada Hak Asasi Manusia dalam konstutusi itu kami uraikan satu-persatu.

3

7.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Jelas, ya? Di dalam permohonan, sekarang perbaikan permohonan. Halaman berapa saja yang masing-masing halaman ini yang Saudara harus perbaiki itu? Dalam positanya halaman berapa? Kami menghilangkan ini, memasukkan ini. Ya, silakan.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. TAUFIQUL MUJIB, S.H. Kalau hasil dari perbaikan gugatan yang kita serahkan, hampir di seluruh isi kita melakukan perbaikan-perbaikan. jadi, pasal per pasal memang coba kita berikan penajaman-penajaman. Jadi, praktis ini bisa disebut sebagai sangat baru, Majelis.

9.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Seluruh ya?, keseluruhan?, kalau keseluruhan coba di uraikan pokok-pokoknya apa? Positanya apa? Petitumnya? Silakan.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: Baik, Majelis Hakim. Jadi secara garis besar yang kita sampaikan adalah di konteks HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir). Ada beberapa hal yang kita pandang ini bertentangan dengan Konstitusi. Pertama adalah konsep hak dalam undang-undang ini. Kita memandang bahwa konsep hak itu bertentangan dengan Konstitusi karena seharusnya yang memiliki apa…, yang bisa di lekati sebagai hak itu adalah konteks tanah. Itu satu. Yang kedua, konteks proses perencanaan. Jadi, di perencanaan HP3, itu disebutkan itu yang bisa melakukan perencanaan hanyalah pemerintah dan dunia usaha. padahal di situ kita melihat masyarakat adat, masyarakat tradisional atau nelayan yang sudah berkehidupan di sana itu jelas sangat berkepentingan atas wilayah itu. Tetapi, dalam undang-undang ini yang bisa melakukan perencanaan itu hanya pemerintah dan dunia usaha. Lalu yang ketiga, yang hendak kita sampaikan di sini adalah bahwa dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa seluruh proses pemanfaatan pesisir itu harus menggunakan HP3. Padahal kalau kita melihat dalam konteks masyarakat adat atau masyarakat tradisional seperti yang tercantumkan di undang-undang ini, jelas mereka akan banyak mengalami kesulitan ketika mereka pun dipaksa untuk harus memegang sertifikat HP3. Lalu yang berikutnya adalah dalam undang-undang ini, hak yang melekat bagi masyarakat itu hanyalah hak mendapatkan kompensasi. Sementara, mereka tidak memiliki hak untuk melakukan penolakan

4

ketika suatu wilayah dinyatakan sebagai kawasan HP3. Jadi hak yang dicantumkan di sini bagi masyarkat setempat adalah hanya hak kompensasi. Nah itu yang kita pandang sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi karena kalau kita melihat…, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompensasi itu dimaknai sebagai ganti kerugian. Jadi tetap apa yang diperoleh oleh masyarakat setempat adalah kerugian bukan sebuah keuntungan. Lalu, yang terakhir juga yang kita tulis dalam gugatan ini adalah seperti di awal tadi bahwa seluruh pemanfaatan pesisir ini harus menggunakan sertifikat HP3. Memang dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa terdapat masyarakat adat dan masyarakat tradisional yang harus dihormati, tetapi ketika kita coba merujuk juga pada undangundang ini tentang pengertian masyarakat adat atau masyarakat tradisional itu disebutkan mereka adalah sebagai suatu kesatuan antara kelompok masyarakat dengan lingkungannya. Jadi ketika mereka masih dipaksa untuk memegang sertifikat HP3 maka sama halnya salah satu unsur dari masyarakat tradisional yaitu kawasan tradisionalnya itu sudah tidak diakui. Ini berarti sama halnya undang-undang ini tidak mengakui, secara substansi tidak mengakui masyarakat adat atau masyarakat tradisional. Berdasarkan kesimpulan gugatan kami yaitu Pasal 1 angka 4, 7, dan 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) (…) 11.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Total semuanya berapa itu? Yang dijadikan objektumlitis atau objek yang diuji? Berapa banyak pasal? berapa banyak ayat?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: Ada 7 pasal dan (…)

13.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Total semuanya 7 pasal ya? Lebih ya?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: Lebih.

15.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Berapa itu?

5

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: Ada 13 ayat…, 13 pasal, Majelis.

17.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Dulu 14, ya?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: Ya, Majelis.

19.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Dulu 18 ya? 18 pasal sekarang 14 pasal. Baik, ya sudah ada alasannya semua ya? Alasan-alasan hukum mengapa, lalu kemudian apakah injury--nya kerugiannya itu sudah Saudara gambarkan?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: Sudah Majelis.

21.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Ya sudah. Baik itu penasehat hukum yang satunya, yang duanya ini ada yang ingin dikemukakan? Ada tambahan?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: Cukup Majelis.

23.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Cukup. Nah, dari tiga ini yang principal? Dari prinsipal ada yang dikemukakan tentang perbaikan ini? Cukup-cukup, tahu-tahu nanti tidak cukup, bagaimana? Ya?

24.

PEMOHON PRINSIPAL: MUHAMAD RIZA ADHA DAMANIK Kami rasa apa yang dijelaskan oleh kuasa hukum kami sudah cukup karena hal itu sudah sebelumnya sudah kami diskusikan.

25.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Matrikulasinya, ringkasan daripada perbaikan itu ada di dalam Saudara punya…, di laptop itu ada?

6

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: Ada Majelis.

27.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Nah, nanti coba dikasih pada Panitera ya?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: Ya, Majelis.

29.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Berapa bukti yang Saudara ajukan?

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: Kalau untuk bukti kita masih seperti sebelumnya, Majelis.

31.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Total bukti semuanya? Bukti surat, berapa? 23 ya?

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: Ada 28, Majelis…, 23.

33.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Bukti P-23, ya?

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: Ya, Majelis.

35.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Ada tambahan atau cukup?

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: Cukup Majelis.

7

37.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Cukup ya? Lalu kemudian, Saudara mau mengajukan saksi?

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: Kita berencana akan mengajukan saksi hanya saja untuk jumlahnya mungkin nanti kita akan menyusul.

39.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Ahli?

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: Ahli juga nanti akan menyusul.

41.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Baik, jadi Saudara untuk bukti sampai dengan P-1, P-23 apa? Jadi P-1 dan sampai dengan bukti P-23 Hukum Adat Maluku dan Surat Pemilihan Dewan Presiden P-1 sampai P-23, Panel mensahkan bukti itu. KETUK PALU 1X

42.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Baik, jadi nanti saksi dan ahli itu Saudara nanti berikan kepada Panitera apa-apa yang Saudara bisa kemukakan. Ada pertanyaan? Saran Pak? Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin dikemukakan maka…, tidak ada lagi?

43.

KUASA HUKUM PEMOHON: Cukup Majelis.

44.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Cukup ya? Cukup makan atau cukup minum? Juga prinsipalnya cukup-cukup. Cukup makan, cukup minum padahal belum minum, belum makan?

8

Baik, dengan demikian setelah mendengar perbaikan dan keterangan-keterangan daripada Pemohon maupun Kuasa Pemohon maka panel ini menyatakan sidang dinyatakan selesai dan persidangan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.15 WIB

9