2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 47/PUU-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR DAN AHLI DARI PEMOHON (III)

JAKARTA SENIN, 18 OKTOBER 2010

   

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 47/PUU-VIII/2010 PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON Dominikus Dagang ACARA Mendengar Keterangan Pemerintah, DPR-RI dan Ahli dari Pemerintah (III) Senin, 18 Oktober 2010, Pukul 13.45– 15.35 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Achmad Sodiki Muhammad Alim Hamdan Zoelva Maria Farida Indrati M. Arsyad Sanusi M. Akil Mochtar Harjono

Eddy Purwanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

  1  

Pihak yang Hadir: Pemohon : -

Dony Kusabang

Kuasa Hukum Pemohon: -

Edi Prambudiarso

Pemerintah: -

Ramli. E.I. Naibaho (Deputi SDM Aparatur, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi) Subandrio (Staf Ahli Hukum Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi) Subowo Joko Widodo (Kepala Bidang Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi) Farel Simaramata (Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi) Mualimin Abdi (Kasubdit Penyiapan, Pembelaan dan Pendampingan Persidangan pada Sidang MK, Kementerian Hukum dan HAM) Liana Sari (Kasi Litigasi, Kementerian Hukum dan HAM) Rita (Kementerian Hukum dan HAM)

DPR-RI: -

Nudirman Munir (Anggota DPR-RI) Jhonson Rajagukguk (Kepala Biro Hukum, Setjen DPR-RI) Rudi Rohmansyah (Kepala Bagian Hukum, Setjen DPR-RI)

Ahli dari Pemohon: -

Suryono (Ahli Kepegawaian) Sunarti (Ahli Kepegawaian)

Pihak Terkait: -

Edy Topo Ashari (Kepala BKN) Riskin Toto (PT. Taspen)

2  

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.45 WIB 1.

KETUA : ACHMAD SODIKI Sidang Perkara Nomor 47/PUU-VIII/2010, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua. Kami silakan Pemohon hadir, siapa yang hadir saat ini? 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY PRAMUDIARSO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Edy Pramudiarso selaku Kuasa oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Bapak Dominikus Dagang, B.A., selaku Prinsipal yang kebetulan saat ini belum bisa hadir. Terima kasih.

3.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, dari Pihak Pemerintah, silakan Bapak.

4.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KASUBDIT PENYIAPAN, PEMBELAAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN DALAM SIDANG MK, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM) Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua. Hadir Pemerintah Yang Mulia, saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di samping saya ada Pak Ramli Naibaho dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian di sebelah kirinya ada Pak Subandrio, sama dari Kementrian Menpan dan Reformasi Birokrasi, kemudian di sebelahnya lagi ada Pak Subowo sama dari Menpan dan Kementerian Reformasi Birokrasi, kemudian ada Pak Farel Simarmata sama dari Menpan. Kemudian di belakang ada Ibu Liana ada Ibu Rita, ada Dodi, ada kemudian ada Pak Ari dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menpan. 3

 

Yang Mulia, Pemerintah dalam hal ini menghadirkan 2 orang Ahli yang sudah hadir Pak Suryono nanti akan memperkenalkan sendiri kemudian Ibu Sunarti juga akan memperkenalkan sendiri. Jadi beliau itu adalah Ahli Kepegawaian. Kemudian Pemerintah juga menghadirkan Pihak BKN sebagai Pihak Terkait yang jika diizinkan juga akan menghadirkan…, akan memberikan keterangannya karena beliau sebagai user dalam hal-hal yang berkaitan dengan pensiun. Kemudian ada lagi kaitannya dengan iuran sebagaimana yang di apa? Diinformasikan oleh Pemohon juga kita menghadirkan dari PT TASPEN yang juga jika akan diizinkan, akan memberikan penjelasannya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. 5.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, dari DPR saya persilakan, Bapak.

6.

DPR-RI: NUDIRMAN MUNIR Terima kasih, Yang Mulia. Dari DPR saya sendiri Nudirman Munir yang didampingi oleh K. Jhonson Rajagukguk Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal DPR dan Rudi Rohmansyah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Jenderal DPR. Itu saja Yang Mulia.

7.

KETUA: ACHMAD SODIKI Jadi pada pada kesempatan ini, kami persilakan lebih dahulu untuk memberikan keterangan dari pihak Pemerintah lebih dahulu. Saya persilakan Bapak, bisa di podium.

8.

PEMERINTAH: RAMLI E.I NAIBAHO (DEPUTI SDM APARATUR, KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI) Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sehubungan dengan permohonan pengujian constitutional review Pasal 9 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensium Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Dominikus Dagang, B.A., mantan Pegawai negeri Sipil yang dahulu pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Aneka Industri dan Kerajinan Rakyat pada Biro Sarana Produksi Daerah Sekretariat Wilayah 4

 

Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur, NIP 010027706, alamat Jalan Belimbing RT 008, RW 003 Kelurahan Uba, Kota Kupang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 47/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Juni 2010 dengan perbaikan tanggal 26 Juli 2010. Maka dengan ini pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. Pokok permohonan. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia selaku perorangan yang lahir pada tanggal 15 Februari 1942. Dan sejak tanggal 1 Desember 1961 bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Departemen Dalam Negeri sekarang Kementerian Dalam Negeri yang diperbantukan pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahwa Pemohon setelah bertugas sebagai pegawai negeri sipil selama dan dengan masa kerja 24 Tahun 5 bulan di berbagai wilayah dan bermacam jabatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikarenakan melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Pemohon dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.816.362/1326 tanggal 16 April 1984. Yang bersangkutan mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, dalam hasil sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian diperkuat dengan keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 036/KPTS/BATEK/1986 tanggal 6 Mei 1986, yang bersangkutan tetap diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri pada saat diberhentikan Pemohon berusia 44 Tahun 2 bulan. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo dinyatakan bahwa pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 Tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon tidak berhak menerima pensiun pegawai karena pada saat pemberhentiannya Pemohon belum mencapai usia 50 Tahun sebagai syarat pensiun minimal walaupun Pemohon telah memiliki masa kerja 24 Tahun 5 bulan. Dan bahwa menurut Pemohon dengan berlakunya ketentuan a quo dianggap telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon, khususnya hak memperoleh pension, ketentuan a quo telah mencederai keadilan dan bertentangan dengan hakikat pensiun serta bersifat diskriminatif. Karena itu menurut Pemohon keterangan a quo dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 34 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan hukum legal standing Pemohon. 5  

Berkaitan dengan kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, walaupun pada uraian penjelasan berikutnya pemerintah mempertanyakan keabsahan kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan pengujian ini. Namun demikian, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo sebagai yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan Putusan-pPtusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUUV/2007. Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum pemerintah memberikan penjelasan terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji tersebut. pemerintah menyampaikan halhal sebagai berikut. Pemohon dalam uraian permohonannya tidak menyatakan dengan jelas alasan pemberhentiannya. Hanya menyatakan tanpa sengaja telah melakukan pelanggaran, bait permohonan halaman 4. Hal ini perlu pemerintah mengetahui agar duduk permasalahan permohonan diberhentikan dengan hormat, karena alasan apa? Pemohon diberhentikan dengan hormat pada Tahun 1984 dan mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian selaku BAN dengan administratif yang kemudian pemberhentiannya diperkuat dengan Keputusan Batek Tahun 1986. Dengan demikian anggapan adanya kerugian atas berlaku dan/atau akibat berlakunya undangundang yang dimohonkan tersebut telah 24 Tahun yang lalu. Apakah dengan rentang waktu yang sedemikian lama Pemohon masih dapat tetap memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian a quo, dengan perkataan lain apakah tidak termasuk kategori situasi yang bersifat kadaluarsa. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo yang menyatakan pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai jikalau dia pada saat pemberhentiannya sebagai Pegawai negeri, (a) telah mencapai usia sekurang-kurangnya lima puluh Tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya dua puluh Tahun. Jika dipahami ketentuan an sich maka seolah-olah ketentuan a quo telah memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap Pemohon. Karena seolah-olah seorang Pegawai negeri, seperti Pemohon, yang telah bekerja puluhan Tahun lamanya, yang karena alasan tertentu dan diberhentikan dengan hormat, tidak mendapatkan hak pensiun. Padahal menurut pemerintah ketentuan a quo semestinya tidak diartikan seperti anggapan Pemohon, karena hal-hal sebagai berikut. (a) Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, artinya pegawai negeri tersebut telah secara sadar dan mengetahui secara sukarela, menyatakan 6  

keingannya untuk berhenti sebagai pegawai negeri dengan segala akibat dan konsekuensinya. Permohonan berhenti pegawai negeri atas permintaan sendiri tidak serta merta dapat dikabulkan karena permohonan demikian dapat ditunda dan dapat juga ditolak, apabila terdapat kepentingan dinas yang mendesak, atau yang bersangkutan masih terkait dengan keharusan bekerja dinas pada pemerintah, bait Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Apabila penundaan tersebut telah berakhir, tetapi pegawai negeri yang bersangkutan belum mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun pada saat diberhentikan, walaupun pegawai negeri yang bersangkutan telah memiliki masa kerja lebih dari 20 Tahun, pegawai negeri yang bersangkutan tidak berhak memperoleh pensiun. Pemberhentian pegawai negeri tersebut walaupun tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi pada saat diberhentikan belum mencapai usia sekurang-kurangya 50 Tahun tetap tidak berhak pensiun. Demikian halnya pun pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri yang karena seseorang pegawai negeri yang melakukan pelanggaran disiplin, yang secara nyata bahwa ia tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Pemohon. Tetapi pegawai negeri yang bersangkutan belum mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun pada saat diberhentikan, walaupun telah memiliki masa kerja lebih dari 20 Tahun, yang bersangkutan tidak berhak memperoleh pensiun. Pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun karena tidak memenuhi kriteria ketentuan a quo di atas tetap memiliki hak-hak yang lain, seperti pemberian tabungan hari tua, pengembalian akumulasi iuran pensiun termasuk hasil pengembangannya. Bahwa pada hakikatnya pensiun pegawai dan pensiun dan janda, duda pegawai diberikan sebagai jaminan hari tua, dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama berTahun-Tahun bekerja dalam dinas pemerintah, dan selama menjadi pegawai negeri telah berkepribadian baik dan penuh kesetian kepada negara, dan pemerintah serta memenuhi syarat-syarat tertentu: a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun. Pengertiannya berhubung dengan sifatnya sebagai jaminan hari tua ditetapkan batas usia pensiun minimal. Batas usia minimum yang harus telah dicapai oleh pegawai untuk mendapat hak atas pensiun yaitu berusia sekurangkurangnya 50 Tahun. Karena pada saat usia tersebut dinilai produktifitas kerjanya telah menurun, karena pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah memasuki usia tua. Penilaian pakar kesehatan pada saat itu. Memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 Tahun. Pengertiannya karena telah..., karena pemberian pensiun dimaksudkan juga sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai dalam dinas pemerintah. Maka ditentukan pula minimum masa kerja yang wajar 7  

sebagai syarat diberikan pensiun yaitu sekurang-kurangnya 20 Tahun. Dalam hal ini dimaksudkan masa kerja 20 Tahun dianggap telah cukup masa pengabdiannya kepada negara. Telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai negeri bahwa untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri adalah perlu, berhubung dengan sifatnya pensiun sebagai penghargaan atas jasa-jasa, dan penting untuk membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap negara dan haluan negara yang berdasarkan Pancasila. Walaupun yang melakukan pelanggaran disiplin dapat diberhentikan dengan status dengan hormat, tetapi karena pemberhentian tidak atas permintaan sendiri maka predikatnya menjadi diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, adalah dimaksudkan agar pegawai negeri yang ingin berhenti atas kemauan sendiri, tidak sesukanya, semaunya sendiri berhenti begitu saja, karena alasan-alasan tertentu. Misalnya, pegawai negeri yang bersangkutan mendapat pekerjaan yang lebih layak pada perusahaan swasta. Lima, bahwa pada dasarnya, pemberian pensiun kepada pegawai negeri, dan janda duda pegawai, di samping sebagai jaminan hari tua, dan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, yang terpenting adalah kesetiaan kepada negara. Hal ini terbukti, bahwa apabila ada penerima pensiun yang tidak setia kepada negara maka pensiunnya dapat dicabut, Pasal 29 Undang-Undang a quo. Bahwa dari uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut di atas, justru bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, sebagaimana dimaksudkan, bahwa hakikat dan sifat pensiun pegawai negeri adalah sebagai jaminan hari tua, dan sebagai bentuk penghargaan oleh negara kepada pegawai negeri tersebut. Karena, itu menurut pemerintah, ketentuan a quo telah sejalan dengan amanat konstitusi, dan karenanya, menurut pemerintah, ketentuan a quo tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945. Selain itu, menurut pemerintah, ketentuan batas usia dan masa kerja pegawai negeri yang diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang a quo, merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang, DPR bersama Presiden, yang tepat, agar seseorang yang telah memilih bekerja sebagai pegawai negeri, abdi negara, tidak berhenti semaunya, sesukanya, karena alasan-alasan tertentu. Misalnya, pindah bekerja ke perusahaan lain. Kecuali terdapat alasan yang dibenarkan, vide Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan c, atau ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 11, Tahun 1969, tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda 8  

Duda pegawai. Pasal 7, Pasal 11, Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 15, 18, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977, tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969 ini, tentang Pensiun Pegawai, Pensiun Janda Duda Pegawai, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan, bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau

legal standing;

2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda, Duda Pegawai, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana, dan seadil-adilnya (ex a quo et bono). Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, keterangan tertulis secara lengkap sebanyak 12 eksemplar akan diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada persidangan berikutnya. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, Oktober 2010, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Patrialis Akbar, Menteri Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Evert Erenst Mangindaan. Demikian, Wassalammualaikum wr. wb. 9.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, Bapak nanti uraian tadi selengkapnya diserahkan kepada Panitera. Saya persilahkan Bapak Nudirman Munir dari DPR.

10.

DPR-RI: NUDIRMAN MUNIR Terima kasih Yang Mulia, saya mohon izin membacakan dari (...) 9

 

11.

KETUA: ACHMAD SODIKI Boleh-boleh.

12.

DPR-RI: NUDIRMAN MUNIR

Bismilahhirahmanirrohim. Assalammualaikum wr. wb.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda /Duda Pegawai terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 47/PUU-VIII/2010. Jakarta 18 Oktober 2010. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta. Dengan hormat berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 26 tanggal 3 Mei 2010 telah memberikan penugasan kepada anggota Komisi III yaitu Dr. Benny Kaburharman S.H. dan seterusnya Haji Nudirman Munir S.H. nomor anggota A184 dan seterusnya, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang untuk selanjutnya disebut DPR-RI. Sehubungan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang diajukan oleh Dominikus Dagang, B.A., warga negara Indonesia, mantan pegawai negeri sipil yang bekedudukan yang selanjutnya untuk selanjutnya disebut Pemohon. Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun1969 tentang dengan register Perkara Nomor 47/2010 sebagai berikut, a. Ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap UndangUndang Dasar 1945. Adapun bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf a, Undang-Undang a quo adalah sebagai berikut: ”pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri: a) Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 Tahun.

10  

Pemohon beranggapan ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan pembukaan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b) Hak dan/atau Kewenangan konstitusional yang dianggap Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai. Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh Pasal 9 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yaitu pada pokoknya sebagai berikut: 1) Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa Pemohon setelah bertugas sebagai pegawai negeri sipil selama 24 Tahun 7 bulan, dikarenakan oleh sesuatu hal yaitu tanpa sengaja telah melakukan pelanggaran disiplin, sehingga Pemohon diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil tidak memperoleh pensiun yang dipertegas dengan surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 1316 tanggal 15 Juli 1993. Menurut Pemohon pada saat diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil telah berusia 44 Tahun 5 bulan, dengan masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Depdagri selama 24 Tahun 7 bulan. 2) Bahwa Pemohon beranggapan bahwa sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai telah merugikan hak konstitusionalnya yaitu telah terjadi diskriminasi dengan ketentuan usia sekurang-kurangnya 50 Tahun dengan masa kerja sekurang-kurangnya 20 Tahun, karena tidak mendapat hak pensiun meskipun masa kerjanya telah melampaui 20 Tahun tetapi usianya belum mencapai 50 Tahun. Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28D ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut; Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Pasal 28A, ”setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pasal 28D ayat (2) “setiap orang berhak untuk mempekerjakan serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. c) Keterangan DPR RI. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo pada kesempatan ini Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (Legal Standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 11  

1) Kedudukan hukum (Legal Standing) pada Pemohon dan seterusnya. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, DPR-RI berpendapat bahwa tidak ada kerugian konstitusional Pemohon atau kerugian yang bersifat potensial akan terjadi dengan Pasal 9 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mendalilkan telah terjadi diskriminasi dengan ketentuan usia sekurang-kurangnya 50 Tahun dan masa kerja sekurang-kurangnya 20 Tahun karena tidak mendapat hak pensiun meskipun masa kerjanya telah melampaui 20 Tahun, tetapi usianya belum mencapai 25 Tahun. Terhadap dalil permohonan tersebut DPR-RI berpendapat bahwa perlu dicermati oleh Pemohon bahwa ketentuan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dalam pengujian undang-undang a quo untuk peristiwa yang dialami sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu tentu saja alasan konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak relevan dengan ketentuan pasal a quo yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai tidak merugikan hak konstitusional Pemohon. 2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai adalah aturan mengenai persyaratan Pegawai Negeri Sipil untuk mendapat hak pensiun. Ketentuan tersebut sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon setelah diberhentikan dengan hormat karena pelanggaran disiplin untuk kembali mendapatkan pekerjaan yang layak. Menghalangi Pemohon untuk bekerja dan mendapat imbalan yang layak sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27A dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta tidak menghalangi Pemohon untuk mendapatkan kehidupan dan mempertahankan hidupnya sebagaimana dijamin Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Oleh karena itu tidak satu pun hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin Pasal 27A, Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dirugikan dengan berlakunya pasal a quo. Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut Dewan Perwakilan Rakyat RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan undang-undang Mahkamah Konstitusi serta batasan kerugian konstitusional yang harus dipenuhi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. 12  

Oleh karena itu Dewan Perwakilah Rakyat memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia secara bijaksana menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, berikut ini disampaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat RI mengenai materi pengujian undang-undang hak angket DPR. 2) Pengujian materil atas Pasal 9 ayat (1) Huruf A undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon sebagaimana yang diuraikan diatas Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa pemberian hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh perundangundangan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dalam dinas pemerintahan dan merupakan pemberian jaminan hari tua. 2. Bahwa sehubungan dengan sifatnya sebagai jaminan hari tua, maka oleh undang-undang ditetapkan syarat batas usia pensiun dan masa kerja minimum yang harus dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan hak pensiun yaitu telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun dan telah bekerja 20 Tahun. 3. Bahwa batasan usia pensiun 50 Tahun merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang untuk menentukan batas usia pensiun, yaitu telah memasuki usia 50 Tahun ke atas. Dan itu berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan tertentu. Pemohon menjelaskan, bahwa Pemohon diberhentikan dengan hormat karena alasan pelanggaran disiplin dan itu terjadi pada saat Pemohon berusia 44 Tahun. Bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai usia 50 Tahun dan mencapai masa kerja 20 Tahun, namun berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan syarat-syarat tertentu, bukan karena pelanggaran disiplin, diberikan hak pensiun sebagaimana bentuk apresiasi. Ketentuan Pasal a quo bersifat kumulatif bukan alternatif. Lima, bahwa ketentuan Pegawai Negeri Sipil, yang belum mencapai 50 Tahun diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, telah diatur secara tegas dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai sebagai berikut: 1. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dan seterusnya 2. Oleh badan pejabat dan seterusnya. 3. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 Tahun dan seterusnya. Enam, sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang belum mencapai masa kerja 20 Tahun dan diberhentikan dengan hormat 13  

1. 2. 3. 4.

5.

dengan hak pensiun, juga diatur dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai sebagai berikut Pasal 9 dan seterusnya. Tujuh, bahwa DPR-RI tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan ketentuan tentang pasal-pasal a quo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, suatu ketentuan yang dianggap diskriminatif. Pengertian diskriminasi hendaknya memperhatikan rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1969 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap batasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung disasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan ataupun penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya. Undang-undang a quo menurut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak membedakan manusia atau masyarakat atas dasar hal-hal tersebut. Delapan, bahwa ketentuan tersebut berlaku secara umum kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut diskriminasi dan tidak adil adalah sangat tidak berdasar. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut: Menyatakan Pemohon a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidaktidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima. Menyatakan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diterima untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda tidak bertentangan dengan pembukaan preambule, Pasal 27, Pasal 28A dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. 14

 

Demikianlah keterngan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Tim Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Benny Kaburharman S.H., No. Anggota A54, dan seterusnya, H. Mudirman Munir S.H., No. Anggota A184, dan seterusnya. Demikianlah, Yang Mulia, ada ralat pada halaman 6 tadi dibacakan yaitu mengenai materi pengujian dan undang-undang bukan hak angket DPR tapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dengan demikian apa yang disampaikan telah kami ralat dan selanjutnya Yang Mulia, mohon keterangan lengkap tertulis akan disampaikan kemudian kepada Panitera dan juga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami mohon izin untuk kembali ke persidangan Dewan Perwakilan Rakyat, karena waktu dan tempat sangat dibutuhkan. Terima kasih Yang Mulia. 13.

KETUA: ACHMAD SODIKI Terima kasih, Saudara Nudirman Munir dan jangan lupa juga nanti

softcopy-nya juga diminta oleh Mahkamah, karena biasanya untuk

mempercepat, tidak mengetik lagi, itu juga pada Pemerintah, jadi softcopy-nya diserahkan. Berikutnya saya persilakan Pak Nudirman kalau mau meninggalkan sidang. Baik, kita lanjutkan dengan keterangan ahli, tapi sebelumnya diminta supaya ahli maju ke depan dulu untuk disumpah. 14.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KESUBDIT PENYIAPAN, PEMBELAAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN PADA SIDANG MK, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM) Izin Yang Mulia, apakah dizinkan Pihak Terkait dulu?

15.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, setelah disumpah.

16.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KESUBDIT PENYIAPAN, PEMBELAAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN PADA SIDANG MK, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM) Setelah disumpah Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. 15

 

17.

KETUA: ACHMAD SODIKI Pak Alim, Ahli Pak ya?

18.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Kepada Ahli supaya menirukan lapaz sumpah yang akan saya tuntutan. Bismillahirohmanirrohim, demi Allah saya bersumpah, sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Ya, terima kasih.

19.

AHLI DARI PEMERINTAH : SELURUHNYA

Bismillahirohmanirrohim, demi Allah saya bersumpah, sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. 20.

KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan kembali, Bapak Ibu. Pemerintah, berapa Pihak Terkait yang akan memberikan keterangan?

21.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KESUBDIT PENYIAPAN, PEMBELAAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN PADA SIDANG MK, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM) 2, BKN dengan dari TASPEN.

22.

KETUA: ACHMAD SODIKI 2 saja? Baik. Saya persilakan karena waktunya juga terbatas, pokok-pokok dari uraian-uraian saja yang kita perlukan.

23.

PIHAK TERKAIT: EDY TOPO ASHARI (KEPALA BKN)

Bismillahirohmanirrohim, assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, saya Edy Topo Ashari, Kepala Badan Kepegawaian Negara. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan tambahan selaku pihak yang terkait atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1975, baik 16  

lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimohonkan oleh Dominkus Dagang, BA., mantan pegawai negeri sipil yang dahulu pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Aneka Industri dan Kerajinan Rakyat pada Biro Sarana Produksi Daerah Setwilda Tingkat Propinsi Nusa Tenggara Timur, NIP 010027706, alamat Jl. Belimbing RT. 008, RW. 003, Kelurahan Uba, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon, sesuai regristasi di KAP Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 47/PUU-VIII/2010 tanggal 20 Juni 2010 dengan perbaikan tanggal 26 Juli 2010. 24.

KETUA: ACHMAD SODIKI Hal-hal yang begitu tidak relevan, silakan pokok-pokoknya saja.

25.

PIHAK TERKAIT: EDY TOPO ASHARI (KETUA BKN) Pokok-pokok yang pertama sebagai berikut, berdasarkan Pasal 1 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai, antara lain dinyatakan bahwa pensiun pegawai dan pensiun janda/duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama berTahun-Tahun bekerja dalam dinas pemerintah dengan memperhatikan sifat pensiun tersebut, maka ditentukan 3 syarat pokok untuk memperoleh hak pensiun sebagai pegawai negeri. yaitu pertama, telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun, memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang 20 Tahun dan telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri. Dari ketiga persyaratan itu dapat dijelaskan sebagai berikut; pertama, mengingat pensiun sifatnya sebagai jaminan hari tua maka ditetapkan batas usia minimum yang harus telah dicapai oleh pegawai untuk mendapatkan hak atas pensiun yaitu sekurang-kurangnya 50 Tahun, karena menurut pakar ahli kesehatan, pada waktu itu usia tersebut dianggap telah memasuki usia tua, sehingga produktifitas kerja telah menurun. Kedua, pemberian pensiun dimaksudkan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja berTahun-Tahun dalam dinas pemerintah, berkaitan dengan hal itu maka ditentukan jumlah minimum masa kerja yang wajar, sebagai syarat untuk dapat diberikan pensiun sekurang-kurangnya 20 Tahun. Mengingat pemberian pensiun dimaksudkan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai, maka sudah 17

 

sepantasnya pemberian pensiun diberikan kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat. Kedua, kewenangan menetapkan pensiun sebagai pegawai negeri, janda dan dudanya, berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Derah yang berpangkat Pembina Utama Tingkat 1, glongan ruang IV/b ke awah. Yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas dan mencapai batas usia pensiun. Penetapan dan pemberhentian pensiun itu termasuk pemberian pensiun janda/ duda, dalam hal pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia. Ketiga, jumlah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, janda, dudanya, perlu kami laporkan kepada Yang Mulia, bahwa jumlah pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda dan dudanya sejumlah saat ini 1.666.391. Pembiayaan dan pembebanan pensiun, belanja pensiun. Pembiayaan dan pembebanan balanja pensiun, baik untuk pensiunan PNS Pusat, maupun PNS daerah seluruhnya dibebankan kepada APBN, untuk Tahun 2010 dialokasikan 54,3 triliyun, termasuk di dalamnya untuk membiayai pensiunan pejabat negara, TNI, Polri, veteran dan iuran pemerintah untuk asuransi kesehatan. Kelima, pengembalian iuran pensiun bagi pegawai negeri sipil yang diberhentikan tanpa hak pensiun. Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah melalui Menteri Keuangan Nomor 71/PMK/02 Tahun 2008 tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun bagi PNS Yang Tidak Memenuhi Syarat Pensiunan diberikan hak pengembalian akumulasi iuran pensiun, termasuk hasil pengembangannya yang dibayarkan secara sekaligus. Keenam, konsistensi penetapan dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, telah digunakan sebagai dasar penetapan pemberian pensiun selama kurang lebih 41 Tahun, dengan jumlah pensiunan sebanyak, kurang lebih 1,6 juta pegawai. Sehingga apabila terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, maka dikhawatirkan akan berdampak kepada ketidak konsistenan. Tujuh, yang terakhir, pembengkakan APBN untuk pembayaran belanja pensiun, perubahan persyaratan untuk mendapatkan hak pensiun pegawai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya jumlah penerima pensiun dan membengkaknya anggaran pendapatan dan belanja negara, untuk pembayaran belanja pensiun. 18  

Demikian keterangan tambahan dapat kami sampaikan, untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam memutuskan permohonan pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda dan Duda Pegawai, terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih, Wasalammualaikum wr. wb. 26.

KETUA: ACHMAD SODIKI

Waalaikum salam. Berikutnya dari TASPEN, waktunya saya kasih 5 menit saja, Pak, ya? 27.

PIHAK TERKAIT DARI TASPEN: RISKIN TONO (PT. TASPEN) Terima kasih Yang Mulia. PT TASPEN adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah untuk membayar pensiun PNS dan pejabat negara, kami diberikan tugas untuk menjelaskan masalah iuran, bahwa setiap PNS, pejabat negara, itu setiap bulan harus memotong, dipotong iuran sebesar 10%, 2% untuk Askes, kemudian 3,25% untuk tabungan hari tua, kemudian 4,75% untuk pensiun. Hak-hak daripada PNS dan pejabat negara bisa diambil pada saat yang bersangkutan masa aktif meninggal dunia, mendapat tabungan hari tua, kemudian pada saat memasuki usia pensiun. Saya pikir itu keterangan dari Pihak Taspen, terima kasih.

28.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, berikutnya saya persilakan ahli. Ibu dulu, silakan Ibu di situ saja ndak apa-apa Ibu.

29.

AHLI DARI PEMERINTAH: SUNARTI Terima kasih Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan permohonan Pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Perkenankan kami pada kesempatan ini, memberikan pendapat bahwa masalah pokok ini berkaitan dengan 2 pasal. Yang pertama adalah Pasal 1 dan yang kedua adalah Pasal 9 itu sendiri. Di dalam Pasal 1 tentang sifat pensiun, di sana bunyinya adalah “pensiun pegawai dan pensiun janda/ duda menurut undang-undang ini 19

 

a.

diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasajasa pegawai negeri selama berTahun-Tahun bekerja dalam dinas pemerintah.” Kalimat jaminan hari tua merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 18 Tahun 1961. Pada waktu itu Undang-Undang Pokok Kepegawaian adalah Nomor 18 Tahun 1961, yang menentukan bahwa jaminan hari tua pegawai negeri antara lain berupa pensiun pegawai sendiri dan janda atau dudanya dengan mengingat penghidupan masyarakat Indonesia. Jaminan hari tua berupa pensiun dimaksudkan untuk dapat membantu penopang kehidupan selama pegawai negeri menjalani masa sebagai pensiunan. Selanjutnya kalimat sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama berTahun-Tahun bekerja dalam dinas Pemerintah harus diartikan bahwa selama itu pegawai negeri harus bekerja dengan baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dari Pasal 9, mengenai hak atas pensiun pegawai pada ayat (1), pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jika ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri : Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 Tahun. Maksud diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri adalah pemberhentian bagi pegawai negeri yang bekerja dengan jujur, tertib dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pegawai negeri yang diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diberikan pensiun. Kedua, karena sifatnya pensiun sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas pengabdiannya kepada pemerintah, maka ditetapkan ukuran syarat minimum usia 50 Tahun dan ukuran lamanya bekerja kepada pemerintah minimum 20 Tahun. Pada masa itu, usia 50 Tahun dan masa kerja 20 Tahun dianggap wajar. Ketiga, tiga syarat pokok untuk memperoleh hak pensiun yaitu persyaratan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 Tahun adalah satu kesatuan untuk kepastian hukum dalam memberikan pensiun. Keempat, menyadari bahwa dalam implementasinya mungkin dijumpai pegawai negeri yang harus diberhentikan dan itu bukan kemauan pegawai bersangkutan, sedangkan ia belum memenuhi syarat usia minimum 50 Tahun dan syarat masa kerja minimum 20 Tahun, maka syarat usia dan masa kerja menurut Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat dikecualikan, yaitu apabila oleh tim penguji kesehatan, pegawai negeri dinyatakan tidak cakap jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas kewajiban jabatannya, dapat memperoleh hak 20

 

b.

pensiun tanpa terikat persyaratan usia minimum 50 Tahun dan syarat minimum masa kerja pensiun 20 Tahun. Apabila tidak cakap jasmani atau rohani itu bukan disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas kewajibannya, maka untuk memperoleh hak pensiun disyaratkan telah memiliki kerja pensiun minimum 4 Tahun. Kemudian, apabila ada penyederhanaan organisasi yang berakibat kelebihan tenaga maka pegawai negeri sebagai tenaga kelebihan itu dapat memperoleh hak pensiun jika telah mencapai usia minimum 50 Tahun dan masa kerja pensiun minimum 10 Tahun. Apabila yang bersangkutan pada saat diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 Tahun, akan tetapi pada saat itu belum mencapai 50 Tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai 50 Tahun, jadi itu perkecualiannya. Oleh karena itu, kiranya dapat kami simpulkan dari uraian di atas, menurut hemat kami ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a tidak bertentangan dengan asas keadilan karena di samping ketentuan umum itu ada ketentuan perkecualian sebagaimana Pasal 9 ayat(1) huruf b dan c ayat (2) dan ayat (3). Tidak memenuhi syarat yang ditentukan, misalnya diberhentikan sebagai pegawai negeri tanpa hak pensiun karena belum mencapai umur 50 Tahun sebagaimana diajukan oleh Bapak Dominikus Dagang, BA, tidak dapat diartikan ketentuan itu diskriminatif karena memang peraturan tersebut mengatur hak yang bersyarat. Demikian Yang Mulia Ketua Majelis, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat dijadikan sebagai bahan Yang Mulia memutuskan, terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

30.

KETUA: ACHMAD SODIKI Terima kasih, Ibu Sunarti. Saya persilakan Bapak Suryono, Drs. Suryono, pokok-pokoknya saja Bapak ya?

31.

AHLI DARI PEMERINTAH: SURYONO Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Yang Kami Hormati dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati pula.

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Bapak Ketua, dari bebeberapa pembicaraan dari Pemerintah, dari anggota DPR dan juga dari Bapak Kepala BKN, dari Ibu Sunarti, S.H., sebagai ahli juga, telah memberikan banyak penjelasan masalah pensiun, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.Mudah-mudahan penjelasan kami tidak tumpang tindih, namun andaikata terpaksa harus kami ulang adalah demi untuk 21  

menegaskan apa yang menjadi keterangan kami yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ketua Majelis. Bapak yang kami hormati, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menurut ketentuan Pasal 1, sifat pensiun adalah sebagai jaminan hari tua dan juga sebagai penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah lama mengabdi kepada Pemerintah. Dengan demikian kesimpulan secara tegasnya bahwa yang mendapat pensiun adalah orang tua dan orang yang dihargai dan dihormati. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun apabila sekurang-kurangnya telah berusia 50 Tahun dan memiliki masa kerja 20 Tahun sekurang-kurangnya. Karena sinkron tadi bahwa sifat adalah sebagai jaminan hari tua, maka tua di sini ditetapkan adalah 50 Tahun. Usia 50 Tahun menurut tim medis pada waktu itu adalah usia yang pantas mendapatkan jaminan hari tuanya karena produktivitas fisiknya sudah dianggap menurun. Maka Pemerintah wajib memberikan jaminan hari tua dan siapa yang mendapatkan penghargaan selayaknya adalah sekurang-kurangnya setelah memiliki masa pengabdian kepada pemerintah sekurang-kurangnya 20 Tahun. Sedangkan 2 poin usia dan masa kerja tadi adalah merupakan syarat gabungan komulatif, tidak bisa diambil salah satu. Dan ketentuan Pasal 9, yang mana Pemohon menghendakisupaya ditiadakan sekurang-kurangnya usia 50 Tahun adalah tidak bisa dibenarkan karena aturan perundangan adalah mengatur untuk menyelesaikan permasalahan, jangan sampai aturan itu menimbulkan masalah baru. Kalau peraturan berikut menimbulkan berbagai masalah namanya bukan aturan yang baik. Sebagai contoh, apabila usia 50 Tahun tidak ditegaskan dalam pasal itu, mungkin berbagai pejabat yang berwenang mempunyai penafsiran sendiri-sendiri. Ada juga seperti contoh, masalah dewasa di Indonesia itu lain-lain penafsirannya. Untuk Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan yang berlaku nyatakan yang siap diangkat sebagai sipil setelah dewasa yaitu sekurang-kurangnya 18 Tahun. Tapi UndangUndang Nomor 18 eh 74 tentang Perkawinan yang dikatakan dewasa bukan 18 Tahun tapi 19 Tahun. Di gedung bioskop tidak sekian, 17 Tahun itulah dewasa. Sehingga dalam Pasal 19 tegaskan kalau tidak ditegaskan mungkin departemen A yang tua itu 44 Tahun per Tahun. Mungkin Departemen Perhubungan yang tua adalah 60 Tahun. Terbukti sekarang yang dapat bantuan kalau membeli tiket kereta api itu yang usianya lansia 60 Tahun, yang 50 Tahun ndak dapat, 55 Tahun ndak dapat, itu kalau tidak ditegaskan usia 60 Tahun. Jadi 60 Tahun tidak diubah. Bapak Ibu Yang Kami Hormati, sehingga Pemohon untuk meniadakan usia atau tidak bisa dikabulkan karena akan bikin kacau balau peraturan perundangan kalau hal itu dikabulkan. Pertama, yang kami sebutkan demikian. 22  

Kemudian dinyatakan oleh Pemohon bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a tidak sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dinyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dalam Undang-Undang Dasar, di situ adalah mereka adalah tekankan hak bahwa pegawai negeri sipil berhak untuk mendapat pekerjaan. Tapi lupa yang bersangkutan setelah memperoleh hak itu lupa melaksanakan kewajibannya. Karena hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah menjadi pegawai negeri sipil dapat pekerjaan, kewajibannya antara lain harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Kemudian juga harus selalu taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan untuk inilah kewajiban antara lain yang ditekankan kepada pegawai negeri sipil yaitu antara lain telah disebutkan dalam PP 30 Tahun 1980 yaitu dalam Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bapak, Ibu Yang Kami Hormati dan Bapak Ketua Majelis Yang Juga Kami Muliakan. Yang ketiga adalah ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a, dinyatakan tidak adil atau menyimpang daripada Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 11 ini adalah sangat adil dan juga tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Nomor 11 harus dipahami serta menyeluruh terutama dalam Pasal 9 yang tadi antara lain telah disampaikan oleh Ibu Sunarti, S.H. Bukti bahwa undang-undang itu adil, di sini di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, jangankan yang masih hidup, bahkan pegawai negeri sipil yang sudah meninggal pun dapat penghargaan dari Pemerintah, kalau memang yang bersangkutan betul-betul mengabdikan kepada pemerintah. Contohnya, bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam dan karena dinas diberikan kenaikan pangkat anumerta dan pensiunnya 2 kali lipat daripada pegawai yang bersangkutan. Sehingga undang-undang yang sangat adil, tadi dinyatakan oleh Bu Narti, bahwa pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat karena pengapusan jabatan atau karena kelebihan pegawai negeri sipil, yang bersangkutan apabila saat diberhentikan telah usia 50 Tahun dan masa dinas 10 Tahun diberikan pensiun. Kalau dia belum waktu tidak diberhentikan belum mencapai 50 Tahun, maka pensiunnya diberikan pada saat usia 50 Tahun. Karena apa? Karena merupakan jaminan hari tua. Bahkan lebih lanjut dalam PP 32/1979, pada saat menunggu usia 50 Tahun, yang bersangkutan diberi uang tunggu. Karena apa? Karena bukan melakukan kesalahan apapun dan mereka 100% mengabdi kepada pemerintah dan juga tidak ada niat untuk mengundurkan diri, tapi akan mengabdi terus sampai batasnya pensiun. Tapi karena pemerintah, demi kebijakan, ada penghapusan jabatan misalnya atau penelitian aparatur dan mereka harus diberhentikan, maka tetap dijamin haknya. Itulah rasa keadilan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tadi. 23  

Bapak Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Yang Kami Hormati, yang tadi dinyatakan terjadi diskriminasi dari Bapak anggota DPR tadi tidak menjelaskan secara gamblang, bahwa usia 50 Tahun adalah tetap relevan dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana tidak diberikan kepada warganya dan tetap dihargai sebagaimana mestinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, tadi usia dan masa kerja adalah masa yang katakan syarat akumulatif dan itu juga kami utarakan di sini seperti halnya kalau kita implis sebagai perbandingan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dinyatakan bahwa yang dinyatakan pegawai negri sipil adalah mereka, pegawai negeri adalah mereka yang memenuhi syarat diangkat oleh pejabat yang berwenang, diberi jabatan negeri dan diberi gaji sesuai peraturan yang berlaku. Nah syarat di sini sangat banyak komulatif, dia warga negara mempunyai keahlian atau pendidikan yang diperlukan, mereka harus berkelakuan baik, tidak pernah dihukum yang mempunyai kekuatan tetap dan sebagainya, dan tidak pernah diberhentikan dengan predikat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, maupun diberhentikan dengan predikat tidak dengan hormat. Walaupun mungkin 90% syarat terpenuhi, tapi 10% syarat tidak terpenuhi mereka juga tidak bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, begitu juga syarat komulatif tadi yang hanya dua. Satu, dipenuhi masa kerja tapi usia tidak dipenuh,i tetap yang bersangkutan tidak bisa diberikan pensiun. Tegasnya kalau kita dengan bahasa yang mudah, pada prinsipnya Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki mengabdi selama 20 Tahun sekurang-kurangnya apabila diberhentikan dengan hormat perlu diberikan pensiun, kecuali atas kemauannya sendiri dan juga atas kesalahannya sendiri. Misalnya Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan dengan hormat dengan hak pensiun diperingatkan kalau usia belum 50 Tahun biarpun masa kerja lebih dari 20 Tahun tidak dapat pensiun tapi mereka tetap berhenti, itu pun kami alami waktu saya menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil banyak yang kami ingatkan, tetapi kalau dia memaksakan diri ingin berhenti resiko konsekuensinya harus iklas tidak menerima pensiun. Begitu juga Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kesalahannya sendiri yaitu melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil maka dalam pemberhentiannya dengan predikat berhenti dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, berarti yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang cukup berat karena tingkat hukuman disiplin merupakan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, ada termasuk hukuman disiplin tingkat berat. 32.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, dipersingkat Bapak. 24

 

33.

AHLI DARI PEMERINTAH: SURYONO Ya kesimpulan. Jadi, Pegawai Negeri Sipil jelas karena kesalahan sendiri atau kemauan sendiri walaupun memiliki masa kerja 20 Tahun lebih, tetapi usianya kurang dari 50 Tahun tetap tidak diberikan pensiun karena adalah kemauan sendiri. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, satu poin lagi mohon kesabarannya. Setelah kami perhatikan keadaan Saudara Dominiikus dagang BA ternyata dalam catatannya yang bersangkutan sangat banyak melakukan pelanggaran. Pelanggaran disiplin, pelanggaran sumpah Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah sering tidak masuk bekerja berarti sumpah, janji dan Peraturan PP Nomor 30 dilanggarnya, terlibat hutang piutang dan sulit (suara tidak terdengar jelas) ada pelanggaran dari PP 30 yang seharusnya pegawai negeri harus menjadi contoh dan harus menjadi contoh, dan juga contoh teladan yang baik bagi masyarakat dan anak buahnya, karena apa yang bersangkutan berbuat demikian. Termasuk juga pernah menggunakan uang negara itu adalah perbuatan yang sangat berat. Dengan berbagai kesalahan tadi, yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat tetapi telah dihukum penundaan kenaikan pangkat, tetapi setelah dihukum penundaan kenaikan pangkat dia tidak merubah sifatnya yang kurang baik tadi maka seharusnya setelah dijatuhi hukuman ini adalah yang bersangkutan (...)

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY PRAMUDIARSO Mohon interupsi Yang Mulia.

35.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya.

36.

AHLI DARI PEMERINTAH: SURYONO (suara tidak terdengar jelas)

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY PRAMUDIARSO Yang Mulia (...)

38.

KETUA: ACHMAD SODIKI Langsung berkaitan dengan pokok masalah Pak. 25

 

39.

AHLI DARI PEMERINTAH: SURYONO Ya.

40.

KETUA: ACHMAD SODIKI Kesimpulannya saja terakhir Pak.

41.

AHLI DARI PEMERINTAH: SURYONO Ya, nah kesimpulan yang terakhir tadi sudah kami sebutkan bahwa prinsipnya Pegawai Negeri Sipil yang karena kemauan sendiri atau kesalahannya sendiri apabila diberhentikan dengan hormat usianya kurang dari 50 Tahun, walaupun masa kerjanya lebih dari 20 Tahun yang bersangkutan tidak berhak menerima pensiun. Itu adalah karena kesalahan sendiri dan bukan kemauan sendiri. Bapak yang terhormat, Ketua Majelis yang kami hormati mudahmudahan keterangan kami tadi bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan terhadap putusan Bapak dalam rangka mewujudkan Pemohon yaitu saudara Dominikus Dagang, B.A. Sekian apabila kami mohon dimaafkan. Sekian, Wassalamualaikum wr. wb.

42.

KETUA: ACHMAD SODIKI

Waalaikumsalam wr. wb.

Ini ada satu, mungkin beberapa pertanyaan satu, dua, ini ada dua pertanyaan. Saya persilakan Pak Dr. Harjono. 43.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Masih Pak Ketua. Jadi, persidangan ini sebetulnya masalah kami satu ayat saja ya? Kalau tadi diceritakan seluruh Undang-Undang Pegawai Negeri dan Pensiun itulah yang diatur. Kemudian Pemohon ini memasalahkan aturannya kok begitu, jadi bukan seluruhnya tapi aturan mengenai ketentuan pasal yang dimasalahkan. Saya akan mulai karena ini keterangan tadi datang dari Bapak Taspen ya itu? Itu tadi disebutkan ada potongan 10% dari gaji, jadi kalau begitu kan dari masa nol, masa dia terima gaji itu potongan sudah dilakukan dari 10 persen itu ada porsi untuk Askes, porsi berikutnya untuk apa tadi? Tabungan hari tua, yang terakhir pensiun. Jadi jelas ada 3 hal untuk itu. Sekarang saya tanya kepada Pak Suryono, apa yang dialami Pemohon ini pertama adalah dia diberhentikan dengan hormat iya kan? Atas permintaan sendiri, tidak atas permintaan sendiri. 26

 

Kemudian kalau itu dia sudah membayar 10 persen itu kan saya tidak bisa bayangkan 10 Tahun lagi 20 Tahun lagi saya akan berhenti macam ini kan tidak bisa bayangkan, kan itu kejadiannya masih akan datang nanti mau dengan hormat, tidak hormat, mau di macam-macam lah kemungkinan. Kalau yang dialami kasusnya seperti ini, porsi ketiganya kemana duit itu? Ya, itu mungkin PakTaspen bisa menjawab karena itu dibayarkan ke Taspen atau peraturan lain menyatakan kemana duit itu, Pak Suryono bisa menjawab. Karena dari nol Tahun sampai 1 Tahun pertama terima gaji itu langsung otomatis dipotong. Tapi kemudian atas klasifikasi pemberhentian itu yang terakhir ini, dia tidak dapatkan bagian yang mestinya untuk persentase untuk pensiun ini dia tidak dapatkan, kemana duit itu? Ini yang saya tanya, terima kasih. 44.

PIHAK TERKAIT: RISKIN TONO (PT. TASPEN) Jadi, untuk bagi PNS yang berhenti tidak mendapat pensiun itu iuran 4,75 itu dikembalikan dengan PMK Nomor 71 Tahun 2008, baru saja keluarnya Pak, dua Tahun yang lalu. Jadi, sebetulnya Pemohon ini kalau mengajukan itu kita bisa bayarkan Pak, ada rumusannya yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Kemudian yang 3,25 juga karena berhenti tidak mendapatkan pensiun diberikan kembalian nilai tunai juga Pak, ada aturannya.

45.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ini tinggal persoalannya adalah kapan menerimakan, karena yang disebut PMK terakhir tadi ada aturannya, bahwa itu kemudian diterimakan kepada Pemohon lagi, diterimakan kepada mereka yang pensiun seperti Pemohon itu, ada aturannya ya? Jadi, tidak itu kemudian menggantung kemananya, tidak ya diterimakan. Tolong nanti aturannya ya Pak kita dikasih.

46.

KETUA: ACHMAD SODIKI Pak Akil silakan Bapak.

47.

HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR Saudara Pemohon ya, Saudara Pemohon ini kan mempersoalkan frasa 50 Tahun. Bahwa 50 Tahun itu bertentangan dengan konstitusi, hak-hak konstitusional dari Pemohon yang dijamin didalam UndangUndang Dasar. Jadi, terlepas apakah persoalannya diberhentikan dengan tidak hormat, atas permintaan sendiri, berhenti dengan hormat kemauan sendiri, itu proses saya kira. Tapi yang dipersoalkan Pemohon itu adalah usia 50 Tahun, dari dua aturan yang secara komulatif berlaku yaitu masa kerja dan usia. Tadi tidak diberi penjelasan usia 50 Tahun itu 27

 

secara Konstitusional apa reasoning-nya pengambilan 50 Tahun terkecuali alasan kesehatan. Sedangkan pasal yang digunakan sebagai batu uji itu adalah Pasal 27 ayat (2) yaitu hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemudian Pasal 28A yaitu hak warga negara untuk hidup, berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan, serta 28B yaitu hak untuk bekerja, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Saya ingin tanya kepada Saudara Pemohon, karena usia ini dari berbagai macam aturan undang-undang itu sering diuji di sini. Ada usia yang rendah, ada usia yang paling tinggi, untuk menduduki suatu jabatan itu kan juga berlaku usia. Itu juga dipersoalkan karena tidak diuraikan secara konstitusional apa? Apakah dengan dinyatakan bertentangan usia 50 Tahun itu dengan konstitusi? Lalu persoalan usia itu dianggap tidak relevan di dalam Undang-Undang tentang Pensiun ini tadi, ataukah itu memang dengan opened legal policy. Jadi sesuatu kebijakan dari pembuat undang-undang yang bersifat terbuka, yang tidak ada hubungannya dengan konstitusional. Tetapi apakah dia konstitusional atau tidak, apakah usia 50 Tahun itu merugikan enggak, secara langsung maupun tidak langsung? Oleh sebab itu dalam pengujian undang-undang ini sifatnya public, karena dia mengikat semua pihak, walaupun satu orang yang menguji kalau dinyatakan tidak berlaku tentu itu untuk kepentingan seluruh pihak yang terikat kepada undangundang ini. Nah, saya mohon penjelasan itu dari Saudara Pemohon, kaitannya dengan Pasal 27 eh 28D ayat (2) ini bahwa, “setiap orang itu berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Ketika seseorang diberhentikan tidak memenuhi salah syarat, apakah umurnya atau masa kerjanya maka dia tidak mendapat hak pensiunnya. Kan begitu? Maka uang pensiunnya tidak dibayarkan, kan ini komulatif ini. Kalau usianya belum cukup, walaupun masa kerjanya sudah cukup enggak juga bisa dapat, kan begitu. Masa kerjanya sudah cukup, umur belum eh, umur sudah cukup masa kerjanya kurang mungkin, sekarang sih enggak ada ya, saya enggak tahu sarjana masuknya 30 Tahun berarti pensiun umur 55 kalau enggak ada anu kan masih bisa pensiun. Pertanyaannya pemotongan dari penghasilan pegawai itu, itu kan penghasilan yang layak itu, yang dijamin di dalam konstitusi dimana setiap warga negara itu berhak memperoleh upah atas hubungan kerja yang adil. Itu kan dari penghasilan dia, karena dia melakukan pekerjaan. Kenapa? Misalnya, dia tidak mendapat dari potongan pensiun itu tadi Pak, komponennya pertama tabungan hari tua? Ya, betul, uang pensiun, satu lagi apa Pak? Asuransi kesehatan, tabungan hari tua bisa diterima? Asuransi kesehatan bisa? Itu dipakai, kalau ada klaim pada anu, dalam masa jabatan dia. Tapi kalau dia tidak dengan hak pensiun berarti dia 28  

tidak boleh pakai Askes dong? Pakai mic Pak, saya ingin komponennya dulu, ini dalam (…) 48.

PIHAK TERKAIT: RISKIN TONO (PT. ASKES) Ya, jadi setiap PNS dan pejabat negara dipotong 10%, 2 % masuk ke PT Askes Pak.

49.

HAKIM ANGGOTA : AKIL MOCHTAR 2%.

50.

PIHAK TERKAIT: RISKIN TONO (PT. ASKES) Ya, yang 8% dikelola oleh PT Taspen.

51.

HAKIM ANGGOTA : AKIL MOCHTAR Taspen.

52.

PIHAK TERKAIT: RISKIN TONO (PT. ASKES) 3,25 % untuk tabungan hari tua.

53.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Tabungan hari tua.

54.

PIHAK TERKAIT: RISKIN TONO (PT. ASKES) Diberikan pada saat pensiun…, peserta meninggal dunia masa aktif atau keluar, tidak mendapatkan hak pensiun atas permintaan sendiri seperti tadi, dikembalikan Pak atau pada saat mereka pensiun.

55.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Oke, jadi 3 komponen itu yang dikembalikan itu, kalau dia misalnya pada posisi seperti Pemohon yang dikembalikan itu kan hanya dua berarti, atau satu?

56.

PIHAK TERKAIT: RISKIN TONO (PT. ASKES) 2 Pak.

29  

57.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Apa?

58.

PIHAK TERKAIT: RISKIN TONO (PT. ASKES) Yang 3,25 tadi dan 4,75.

59.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR 4,75 itu apa?

60.

PIHAK TERKAIT: RISKIN TONO (PT. ASKES) Yang iuran pensiun Pak.

61.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Iuran pensiun.

62.

PIHAK TERKAIT: RISKIN TONO (PT. ASKES) Ya, itu juga baru saja terbit Peraturan Menteri Keuangannya Tahun 1971 eh Nomor 71 Tahun 2008.

63.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Kalau yang Askes? PIHAK TERKAIT: RISKIN TONO (PT. ASKES) Yang Askes sepertinya saya mungkin kurang berkompenten untuk menjawab Pak, tapi kalau tidak salah pada saat mereka aktif saja Pak, kalau mereka ada klaim dibayarkan kalau dia keluar sudah berhenti.

64.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Kalau pensiunan?

65.

PIHAK TERKAIT: RISKIN TONO (PT. ASKES) Pensiunan dia keluar (…)

66.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Tidak boleh pakai Askes lagi? 30

 

67.

PIHAK TERKAIT: RISKIN TONO (PT. ASKES) Tidak boleh Pak, kalau keluar tidak pensiun ya Pak ya.

68.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Kalau pensiun maksud saya normal.

69.

PIHAK TERKAIT: RISKIN TONO (PT. ASKES) Kalau pensiun mendapat Pak, karena dipotong iurannya setiap bulan. Jadi, pensiunan itu setiap bulan juga dipotong 2% juga. Nah, kebetulan yang memotongkan pensiun (…)

70.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Kalau masih aktif kan dipotong dari gaji.

71.

PIHAK TERKAIT: RISKIN TONO (PT. ASKES) Ya, betul.

72.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Apakah sudah pensiun dipotong pensiun Askes?

73.

PIHAK TERKAIT: RISKIN TONO (PT. ASKES) Betul Pak, betul. Dipotong 2%, kami yang memotongkan kemudian menyetor ke PT Askes Pak, yang memotongkan bulanan PT Taspen.

74.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Okelah, jadi dari komponen 3 komponen yang dipotong dari gaji itu tadi, 2 bisa dikembalikan dengan kondisi sekarang tapi. Ya, artinya begini, upah penghasilan itu kan adalah suatu penghargaan yang sah juga yang dijamin dalam konstitusi dalam hubungan yang layak, begitu loh. Kalau semuanya tidak boleh dikasih maka sengketa seperti ini sebenarnya pengaduan konstitusional begitu, bukan pengujian undangundang. Okelah, saya ingin penjelasan Pemohon saja, terima kasih Pak.

75.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, saya persilakan Pak Arsyad. 31

 

76.

HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI Terima kasih Pak Ketua. Saudara Pemohon, kemudian Pemerintah, DPR dan Pihak Terkait, dan para ahli. Saya ini tertarik dengan hari tua ini, pensiun karena sebentar lagi juga saya pensiun, sehingga itu saya tertarik. Namun fokus daripada Pemohon ini menganggap Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 ini, itu adalah tidak adil dan diskriminatif pasal ini. Memang pasal ini kalau kita baca, itu menafikanadanya asas yang dikatakan argumentum a contrario. Kalau dia tidak 50 Tahun, tetapi masa kerjanya 20 Tahun juga tidak akan mendapatkan hak pensiun, begitu pun sebaliknya. Nah, Pemohon ini 44 Tahun, tapi bekerja lewat daripada 20 Tahun. Nah, dalam asas hukum ini kita kenal adanya argumentum a contrariotrario, bagaimana kalau sebaliknya. Nah, inilah yang dikemukakan oleh Pemohon. Nah, ini tadi sudah digambar oleh ahli, bahwa ini adalah tidak diskriminatifdan adil. Memang pemohon disini kelihatannya hanya mempersoalkan inti fokusnya itu di 28D ayat (2) sebagai touch tool-nya batu ujinya. Bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, itu nantinya menjadi penilaian Mahkamah. Ini bagaimana hak-hak pensiun hari tua ini, ya, sifat pensiun ini kalau itu dia ada peralihan dari transisi pegawai negeri menjadi pejabat negara. Tatkala dia pegawai negeri, itu sudah lewat masa pensiunnya tetapi tidak ada SK, ya dari instansi pertama. Saya ambil contoh saja diri saya, “saya bekerja di pengadilan 45 Tahun, sejak Tahun 1965, ya? Lalu kemudian, tatkala sebelum 1965 saya ditugaskan oleh Mahkamah Agung untuk menjadi Hakim Konstitusi, nah, sekarang masa pensiun Hakim Konstitusi adalah 67 Tahun. Nah, menurut Dr. Harjono yang sudah pernah mengalami, dia terima gaji 2 kali dia, hak pensiun. “wah ini merugikan negara ini, kalau terima gaji 2 kali menerima gaji, ini.” Bahkan Dr. Harjono katakan ini contoh Pak Roestandi ini, mantan Hakim Konstitusi, dia tentara, menerima gaji di sana, di anggota DPR menerima gaji di sana, kemudian dia Hakim Konstitusi, menerima juga gaji. Nah, ini sekedar, saya mau…, barangkali minta sharing pada Pemerintah atau siapa ahlinya ini…, hak saya ini, hak pensiun saya nanti apa? Apa cukup diteliti di Mahkamah Konstitusi yang di pengadilan itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, sampai sekarang saya belum mendapat SK pensiun dari pengadilan, dulu pengadilan 65 Tahun. 63, 65, 67, sekarang ini 70 Tahun, ya. Disetujui oleh Mahkamah. Tapi yang fokus pada Pemohon ini dia seolah tidak diperlakukan itu, tidak adil oleh karena, dia 20 Tahun lewat syaratnya di Pasal 9 ayat (1) tadi, umurnya juga baru 44 Tahun. Nah, ini yang menjadi fokus, tentang saya tadi ini barangkali bisa disinggung, dijawab sekedarnya, terima kasih. 32

 

77.

KETUA: ACHMAD SODIKI Terima kasih. Dompleng ini Pak Arsyad, ini ya? Saya persilakan Dr. Hamdan.

78.

HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Terima kasih, saya ingin bertanya kepada Taspen dan juga kepada ahli yang terakhir tadi. Saya ingin mendapatkan penegasan betul, apakah pensiun ini, ini benar-benar jasa baik, apa…, jasa baik pemerintah saja atau hak mereka, gitu? Maksud saya begini, jadi artinya, apakah dia membayar tabungan pensiun atau iuran pensiun, ini pensiun tetap didapat, tidak? Ataukah karena dia dapat tabungan pensiun dan iuran pensiun maka dia mendapatkan hak pensiun, maka dia mendapatkan pensiun. Nah, kalau ini logikanya maka tidak ada urusan dengan umur. Tidak ada urusannya dengan umur, tapi kalau saja memang ini penghargaan pemerintah, ya ada urusan dengan umur, terserah pemerintah mengaturnya, siapa yang mau dikasih. Tapi, kalau karena dia bayar tabungan pensiun dan iuran pensiun, itu enggak ada urusan dengan umur, ini…, ini logikanya. Sama dengan orang yang diberhentikan dengan tidak hormat pun sama tidak ada urusannya, kalau itu merupakan bagian dari tabungan dan iuran pensiunnya. Kaka saya ingin tanya, ini…, dan kalau…, ini contoh yang lain, kalau lah Pegawai Negeri pensiun biasa, apakah pembayaran pensiunya itu dari dan iurannya itu atau kah flash dari Pemerintah dari APBN, atau kah ini dipisah? tabungan pensiun dan iuran pensiun itu dibayar sekaligus, kemudian pensiunnya itu dibayar yang setiap bulan sampai meninggal dan sampai janda-jandanya, ini pertanyaan terakhir, terima kasih.

79.

KETUA: ACHMAD SODIKI Saya persilakan yang mulai dari pertanyaan Pak Akil tadi, siapa yang akan menjawab? Sudah?

80.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY PRAMUDIARSO Terima kasih.

81.

KETUA: ACHMAD SODIKI Pemohon ya, Pemohon? 33

 

82.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY PRAMUDIARSO Ya.

83.

KETUA: ACHMAD SODIKI Pemohon jangan jawab, silakan.

84.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY PRAMUDIARSO Terima kasih Yang Mulia sebenarnya secara terinci permohonan kami sudah disampaikan dalam surat permohonan seperti yang lalu. Namun demikian pada intinya bisa kami sampaikan bahwa terlepas apapun alasannya, yang jelas secara substansial Pemohon diberhentikan dengan hormat itu yang pertama. Yang kedua bahwa usia Pemohon meskipun belum telah…, belum mencapai 50 Tahun. Namun demikian masa kerja Pemohon telah melampaui ketentuan yang ada dalam undang-undang yaitu lebih dari 20 Tahun, sehingga kami sebagai pihak Pemohon merasa bahwa ada suatu pelanggaran konstitusi berupa hak asasi manusia yang kemudian kami ujikan kepada…, sebagai batu ujian dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A dan 28D ayat (2) yang mana pada intinya adalah bahwa kami Pemohon telah kehilangan penghasilan, kehilangan uang jasanya yang telah dia setorkan dan telah bekerja selama 24 Tahun 7 bulan dan kemudian juga telah kehilangan hak keperdataannya karena telah untuk, tidak…, kehilangan hak untuk memperoleh penghasilan selama diberhentikan.

85.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, baiklah. Saya persilakan kepada Bapak siapa yang menjawab?

86.

AHLI DARI PEMERINTAH: SURYONO Yang terhormat Bapak Ketua Majelis. Tadi ada beberapa mungkin bertanya lebih lanjut sehubungan dengan pensiun, terutama juga ada dari Bapak tadi adalah menyinggung masalah pejabat negara yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil. Jadi menurut ketentuan supaya kemarin diatur oleh PP 4 Nomor 4 maksud saya Tahun 1976 lagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan dari jabatan organiknya untuk sementara dan selama yang diberhentikan dari jabatan organiknya tetap menerima penghasilan, yaitu penghasilan sebagai pejabat negara. Dan apabila pejabat.., penghasilan sebagai pejabat negara lebih kecil 34

 

daripada waktu menjadi Pegawai Negeri Sipil maka selisihnya harus dibayar, jadi tidak mungkin dirugikan. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pejabat negara apabila pada saat pejabat-pejabat negara tadi adalah telah berusia 56 Tahun sesuai dengan ketentuan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang yang bersangkutan diberhentikan dengan hak pensiun walaupun yang bersangkutan masih tetap menjabat sebagai pejabat negara. Sehingga selama menjabat negara, seorang pejabat negara tadi sudah memiliki penghasilan dua yaitu sebagai pensiunan pegawai negeri dan juga gaji sebagai pejabat negara, karena pada saat sebelum usia 56 yang bersangkutan gajinya di stop dibayar sebagai penghasilan pejabat negara. Tetapi pada saat usia 56 pejabat yang bersangkutan diberhentikan dengan hak pensiun dan pensiunnya aktif diterima karena apa? Karena pensiun sebagai penghargaan dulu sebagai pegawai negeri. Tetapi nanti kalau sudah berakhir masa jabatan sebagai pejabat negara maka yang bersangkutan tetap menerima pensiun sebagai pejabat negara yang diartikan pejabat negara disini adalah dari eksekutif yaitu bupati, gubernur dan wakil bupati, gubernur, wakil gubernur juga menteri, duta Besar yang menjadi luar biasa menjadi kekuasaan penuh dan juga Menteri, Presiden, Wakil Presiden juga eksekutif. Yang Non Eksekutif adalah anggota DPR kemudian anggota BPK dan juga mungkin dari Hakim Mahkamah Agung termasuk di dalamnya adalah none. Jadi, di samping pensiun pegawai negeri maka yang bersangkutan juga menerima pensiun sebagai pejabat negara, ini ada ketentuan yang bersangkutan dan pensiunnya mungkin lain dan lebih untung pejabat negara karena masa kerjanya jauh berbeda satu bulan 1%, pejabat negara kalau Pegawai Negeri Sipil 1 Tahun 2,5%, walaupun maksimalnya sama-sama 75%. Bagi pensiunan pejabat negara, tadi menurut undang-undang yang berlaku bisa menerima 3 jenis pensiun yaitu satu ada pensiun sebagai pegawai negeri yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil, bisa Pegawai Negeri Sipil seperti saya ini Pegawai Negeri Sipil tidak menjadi pejabat negara ya satu aja atau juga sebagai anggota TNI atau Polri itu salah 1 adalah ketiga-tiganya masuk pegawai negeri. Sedangkan tadi kami utarakan bahwa pejabat negara ada 2 golongan yaitu eksekutif dan non eksekutif. Jadi seseorang apabila pernah menjabat jabat negara menjadi anggota DPR atau menjadi..,dan kemudian menjadi menteri dan sebelumnya pegawai negeri maka yang bersangkutan bisa menerima 3 jenis pensiun tadi yang masing-masing adalah.., bisa mencapai 75%, nah ini untuk 3 jenis seseorang yang menduduki atau diangkat dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat negara non eksekutif dan sebagai pejabat negara eksekutif. Tadi adalah itu masa jabatan negara mudah-mudahan diterima dengan jelas. Pensiun Pegawai Negeri Sipil di sana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 bahwa selama dana pensiun belum terbentuk maka dana pensiun dibebankan pada APBN (Anggaran Belanja Negara). 35  

Pensiun Pegawai Negeri Sipil apabila mengandalkan dari potongan dana pensiun jelas tidak akan cukup. Seperti contoh, Pegawai Negeri Sipil yang pensiun Tahun 1984, itu gaji pokok tertinggi hanya 10.000. IV/e gaji pokok itu 10.000 pensiunnya 75% sehingga seharusnya pensiunnya hanya 7.500. Tapi yang di pensiun Tahun 1984 itu sekarang masih banyak yang hidup, tapi mereka menerima pensiun ya maksimal dari Iv/e karena masa kerjanya full ya paling tidak hampir tidak 3 juta atau bersihnya 2.900.000 segitu ya Pak? Kami tidak hitung tapi ini yang dibayar. Jadi kekurangan tadi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara, sebab kalau atas dasar dana yang disimpan ya walaupun IV/e guru besar, profesor yang di pensiun 4 ya pensiunnya cuma 7.500. Nah, ini adalah karena andaikata dibagi ke dana pensiun. Oleh karena itu, yang dapat penghargaan pensiun itu adalah yang berhenti dengan hormat dan jasa-jasa tidak mempunyai kesalahan dan jaminan hari tua 50 tadi. Karena dana pensiun itu di artinya di.., apa di topi atau ditanggulangi oleh APBN. Dulu dana pensiun itu pernah ada tapi sampai Tahun 1957 saja. Karena waktu itu adalah tidak mau melihat dana pensiun karena keadaan nilai rupiah selalu melorot. Yang tadi gaji pokoknya kecil tapi berhenti waktu gaji pokoknya besar sehingga tekor. Maka pada Tahun 1964.., 1957 itu diambil oleh Pemerintah yaitu oleh anggaran. Waktu itu dana pensiun diperoleh KUP (Kantor Pegawai) yang berkantor di Yogyakarta. Karena pemerintahan ndak mampu bayar dana pensiun maka menjadi tanggung jawab Pemerintah didanai oleh pemerintah, dan segala fasilitas apapun yang dimiliki Kantor Dana Pensiun diserahkan pada Dirjen Anggaran termasuk kantor yang dibikin oleh dana pensiun diserahkan oleh Dirjen Anggaran yang sekarang menjadi kantor KPN di Yogyakarta. Ini adalah masalah, tadi adalah dana pensiun. Sedangkan yang dana yang dipotong habis itu adalah Askes. Karena Askes itu waktu hidup itu kadangkala untuk membiayai kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan walaupun setelah gotong royong. Walaupun dia golongan 1/a tapi kalau dia itu operasi berat, walaupun mungkin hanya 100.000 tapi biayanya sampai puluhan juta ya dibiayai isitilahnya gotong royong. Sehingga habis pada saat dipakai untuk memelihara kegiatan waktu aktif. Oleh karena itu sudah habis masa pensiunan juga dipotong 2% yaitu tiap bulan untuk memelihara kesehatannya, sehingga dana pensiun tadi dana kesehatan tadi habis dipakai. Saya kira sudah cukup dari saya, terima kasih mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. 87.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya sangat jelas, terima kasih Bapak. 36

 

Jadi, persidangan ini saya nyatakan cukup dan masing-masing sudah tidak ada lagi toh? Masing-masing bisa menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan masing-masing pihak (...) 88.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KASUBDIT PENYIAPAN, PEMBELAAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN PADA SIDANG MK, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM) Izin Yang Mulia, Pemerintah boleh mendapatkan sedikit Yang Mulia? Sedikit saja Yang Mulia.

89.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, silakan.

90.

PEMERINTAH : RAMLI E.I NAIBAHO (DEPUTI SDM APARATUR, KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI) Terima kasih Yang Mulia atas pertanyaan beberapa Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama sistem pembayaran kita belum dana pensiun Yang Mulia, jadi masih anggaran full oleh biaya APBN. Adapun iuran yang telah diberikan, itulah harusnya hak yang bersangkutan, maka aturannya harus dikembalikan yaitu 3,1/4% yang THT diberikan dan juga 4 1/4% diberikan pada saat yang bersangkutan berhenti. Yang bersangkutan berhenti apapun alasannya itu menjadi haknya. Tetapi biaya pensiun yang dari APBN, karena sifatnya penghargaan tadi tidak diberikan kepada orang yang diberhentikan tidak dengan hormat. Demikian kesimpulan kami.

91.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik terima kasih Bapak. Jadi, diminta dengan hormat nanti peraturan baru, tadi yang dikemukakan Bapak supaya bisa diberikan pada Majelis ya. Baik, demikian saya kira persidangan ini selesai (...)

92.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY PRAMUDIARSO Maaf Yang Mulia, kami dari Pemohon sebenarnya masih mau mengajukan ahli tetapi melalui teleconverence. Apakah diizinkan untuk sidang berikutnya?

93.

KETUA: ACHMAD SODIKI Darimana? 37

 

94.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY PRAMUDIARSO Dari Universitas Nusa Cendana di.., DR. Kotanis Stefanus, SH., MH Ketua Program Sarjana.

95.

KETUA: ACHMAD SODIKI Afidavit saja ya?

96.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY PRAMUDIARSO

Oh, afidavit saja. tertulis saja? 97.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya.

98.

KUASA HUKUM PEMOHON: EDY PRAMUDIARSO

Oh begitu.

Terima kasih Yang Mulia. 99.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, baiklah jadi masing-masing pihak diberi kesempatan satu minggu untuk membikin kesimpulan dari persidangan ini. Termasuk juga Saudara yang mau memasukkan keahlian afidavit tadi ya? Jadi satu minggu sejak hari sekarang dan nanti putusan akan diberikan.., diberitahu lebih lanjut. Dengan demikian sidang saya nyatakan cukup dan ditutup. KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.35 WIB Jakarta, 18 Oktober 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, t.t.d. Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1 001  38