2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 30/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)

JAKARTA RABU 16 JUNI 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 30/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas. PEMOHON Mohd. Isa Sigit & Agung Yubi Utama TERMOHON KPU Kabupaten Musi Rawas ACARA Pemeriksaan Perkara (I) Rabu, 16 Juni 2010 Pukul 16.20 – 17.35 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva Maria Farida Indrati

Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: -

Mohd. Isa Sigit

Kuasa Hukum Pemohon: -

Mustofa Kamal Singadirata Indra Cahaya Fadjrie Safi’i Alan Kolilah Abdullah Syarief Syairul Irwanto Lolynda Usman

Termohon (KPU Kabupaten Lingga): -

KPU Kabupaten Musi Rawas

Kuasa Hukum Termohon: -

Insani

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.20 WIB

1.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kita mulai. Sidang dalam perkara Nomor 30/PHPU.D-VIII/2010 Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3 X Saudara Pemohon, Termohon. Pihak Terkait nggak ada, ya? Sebagaimana biasa di Mahkamah Konstitusi, sebelum mulai, kita memperkenalkan diri dulu. Saya persilakan Saudara Pemohon memperkenalkan siapa yang hadir hari ini. Silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: INDRA CAHAYA Terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami memperkenalkan kami Kuasa Hukum dari Pemohon yang pada hari ini Prinsipal Pemohon juga hadir. Kami, para advokat dari kantor Mustofa Kamal Singadirata S.H., yang terdiri dari, saya sendiri H. Indra Cahaya, S.E., S.H., M.H., silakan.

3.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA KAMAL SINGADIRATA Yang Mulia, saya memperkenalkan diri, saya H. Mustofa Kamal Singadirata, S.H., M.H., Kuasa Hukum dari Pemohon.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAIRUL IRWANTO Baik, saya yang ketiga Yang Mulia. Saya Syairul Irwanto, S.H., terima kasih.

5.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Dimatikan yang lain mic-nya biar satu saja yang hidup.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: FADJRIE SAFI’I Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum dari Pemohon, Fadjrie Safi’i, S.H.

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: LOLYNDA USMAN Saya Hj. Lolynda Usman, S.E., S.H., Kuasa dari Pemohon.

1

8.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. diperkenalkan dari depan saja mungkin siapa yang hadir, satu orang saja yang bicara.

9.

KUASA HUKUM PEMOHON: INDRA CAHAYA Terima kasih, Yang Mulia. Disamping yang sudah memperkenalkan diri, hadir juga 2 advokat, yaitu Abdullah Syarief, S.H., silakan berdiri. Dan yang terakhir advokat Alan Kolilah, S.H. Terima kasih Yang Mulia.

10.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik Prinsipalnya hadir, ya? Ya jadi Prinsipalnya calon Bupati. Ya, kan ada 2, ada calon (....)

11.

KUASA HUKUM PEMOHON: INDRA CAHAYA Baik, Yang Mulia. Prinsipal yang hadir ada hari ini adalah Bapak DRS H. Mohammad Isa Sigit, S.IP., M.M. calon Bupati nomor urut 1 di Pemilukada Kabupaten Musi Rawas, mohon berdiri. Sementara calon Wakilnya, Agung Yubi Utama belum sempat hadir. Terima kasih Yang Mulia.

12.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, tidak harus hadir juga kan sudah ada Kuasanya. Baik, Saudara-Saudara advokat semua ya? Saya minta supaya kartu advokatnya nanti di foto kopi dilengkapi, diserahkan ke Kepaniteraan untuk administratif. Termohon?

13.

KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Majelis Hakim Yang Mulia, perkenalkan kami adalah Kuasa Hukum dari KPUD Kabupaten Musi Rawas. Nama Insani, S.H, yang berkantor advokat di jalan Rambutan Nomor 27, Kota Lubuk Linggau Timur, terima kasih.

14.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. Surat kuasanya sudah ada, kemudian advokat juga kartu Advokatnya nanti difotokopi, ya, dilengkapi. Baik, kayak-nya semuanya orang Sumatera Selatan ada yang beda kota saja, ada yang tinggal di Jakarta, ada yang di Palembang, ada yang di Musi Rawas kan. Saya persilakan kepada Saudara Pemohon untuk menyampaikan pokok

2

permohonan karena permohonan ini sudah diregister di Mahkamah sejak hari Senin tanggal 14 Juni 2010, kalau langsung saja saya kira ke pokok permohonanya kalau soal kewenangan itu sudah pasti lah itu. Kemudian kedudukan hukumnya juga saya kira sudah ya karena pasangan calon. Tenggang waktu permohonannya juga masih masuk tenggang waktu, jadi nggak usah dibaca saja, kan gitu. Lalu apa yang menjadi pokok perselisihan dan petitumnya. Saya kira saya persilakan. 15.

KUASA HUKUM PEMOHON: INDRA CAHAYA Terima kasih Yang Mulia. Sebenarnya sebelum persidangan ini dimulai, izinkan kami mempertanyakan kepada sidang ini karena tadi sebelum sidang dimulai ditayangkan seorang advokat yang hadir pada sidang di Mahkamah Konstitusi harus memakai toga.

16.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Oh ya, maaf ini Saudara Kuasa KPU ya? Saudara Advokat ya? Saudara tahu bahwa beracara di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi. Harus berpakaian advokat. 17.

KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Ya berhubung Pak ini dalam waktu singkat kita Termohon, baru kemarin diberi tahu, Pak. Menerima Kuasa, sementara perjalanan sampai berapa jam itu, Pak. Jadi agak terburu-buru Pak.

18.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, kalau lewat Bengkulu dekat, Musi Rawas itu.

19.

KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Dua hari pak.

20.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR kalau lewat Palembang, jauh.

21.

KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Besok kita siap itu Pak.

3

22.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya. Saudara baru tahu beracara di Mahkamah Konstitusi baru pertama kali?

23.

KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Betul, Yang Mulia.

24.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jadi, baru tahu setelah sampai di sini?

25.

KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Sebenarnya sudah tahu.

26.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, kenapa nggak bawa pakaiannya?

27.

KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Karena kita juga harus mempersiapkan jawaban.

28.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, kenapa nggak bawa? Kalau jawaban ya pasti itu kewajiban, namanya lawyer profesional kan harus begitu. Tapi oke lah. Saudara tahu bahwa peraturan di sini harus berpakaian advokat. Kali ini nggak apa karena ya maklum lah dari Musi Rawas ya? Jauh juga ke sini. Saya beri kesempatan, tapi kalau besok Saudara tidak menggunakan pakaian advokat, tidak boleh masuk di ruang sidang.

29.

KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Siap, Yang Mulia.

30.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, sudah, silakan.

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: INDRA CAHAYA

Assallammualaikum wr. wb. Izinkan Kami para advokat, kuasa hukum dari Bapak Drs. H. Muhammad Isa Sigit, S.IP., M.M. dan Agung 4

Yubi Utama, S.E., M.Tp. memohon, penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas atas penetapan pasangan calon terpilih H. Ridwan Mukhti dan Hendra Gunawan. Majelis Hakim Yang Mulia, Pemilukada di Kabupaten Musi Rawas telah berlangsung pada tanggal 5 Juni tahun 2010 dan penetapan hasil Pemilukada tersebut telah dilakukan pada tanggal 8 Juni tahun 2010. Atas penetapan tersebut, pasangan calon yang Kami wakili pada nomor urut 1 meminta Kami mengajukan gugatan atau permohonan karena menurut Prinsipal kami hasil perhitungan tersebut mengandung cacat atau perselisihan hukum. Majelis Yang Mulia, sebagaimana Kita ketahui, pemilihan umum kepala daerah atau Pemilukada sebagai bentuk pelaksanaan hak konstitusi rakyat adalah suatu peristiwa yang teramat penting untuk dilalui secara serampangan, apalagi ada kecenderungan atau dugaan melawan ketentuan hukum, sebab dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Musi Rawas, rakyat Kabupaten Musi Rawas menitipkan harapan dan hak konstitusi kepada Pemerintah yang terpilih nanti. Pelaksanaan demokrasi yang formalistik, artifisial, simbolistik, apalagi yang cenderung manipulatif, tidak akan menghasilkan suatu pemerintahan yang credible, legitimate, dan stabil karena selalu saja menghadapi kontroversi dan pertentangan antara kelompok masyarakat yang merasa hak-hak konstitusinya di langgar. Pemerintah yang dihasilkan oleh Pemilukada yang tidak demokratis sangat berat menanggung beban organisasi dan manajemen pemerintahan yang carut-marut. Akibatnya Majelis Hakim dan hadirin Yang Mulia, rakyat kecillah yang akan merasa dirugikan. Pelanggaran ketentuan Pemilukada secara masif, terstruktur, dan Sistemik adalah penyakit yang merusak sendi-sendi utama pelaksanaan demokrasi rakyat. Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, inilah satu-satunya harapan bagi masyarakat untuk mengembalikan cita-cita luhur demokratisasi yang berlangsung di Negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Kami sudah menyampaikan secara tertulis Permohonan pada hari..., pada tanggal 9 yang selengkapnya tidak Kami bacakan. Akan tetapi, pokokpokoknya akan disampaikan oleh rekan Kami advokat, H. Mustofa Kamal, S.H. 32.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA KAMAL Izinkan Yang Mulia melanjutkan, pokok-pokok permohonan: 1. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/26/BA/KPU.MURA/2010 tanggal 3 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 (Bukti P-1) dan Penetapan Berita

5

2.

3.

4.

5.

Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 271/116/KPU tertanggal..., kosong di sini 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010, Pemohon mendapatkan nomor urut 1. Bahwa (suara tidak terdengar) Pemilukada Kabupaten Musi Rawas yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 5 Juni 2010 diikuti oleh 4 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut: 1. Drs. Muhammad Isa Sigit..., ini ada perubahan..., S.IP., M.M. dan Agung Yubi Utama, S.E., M.Tp. 2. Pasangan Drs. H. Ridwan Mukhti, M.B.A. dan Ir. H. Indra Gunawan, S.H,. M.H. 3. Drs. Sinalaga dan Sudirman Masuli. 4. Wajanadi Wahid dan Untung Suprianto. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 Tertanggal 8 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 yang menetapkan pasangan nomor urut 2, Drs. H. Ridwan Mukhti, M.B.A. dan Ir. H. Indra Gunawan, S.H,. M.H,. Sebagai pasangan calon terpilih pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010. Bahwa Pemohon juga menyatakan keberatan terhadap penetapan perolehan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/35/DA/KPU.MURA/2010 Tertanggal 8 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten dan Kota Tahun 2010 (Bukti P-3). Selengkapnya, hasil perolehan suara tersebut merupakan tercantum seperti dalam bagan ini (Bukti P-3B). Bahwa terhadap hasil rekapitulasi, hasil di atas, Saksi Pemohon menyatakan keberatan yang sudah disampaikan secara resmi pada rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Rawas tanggal 8 Juni 2010 dan sudah di muat dalam pernyataan dalam keberatan Saksi model DB-2 KWK. (Bukti P-4)

E. Terjadinya pelanggaran Pemilu secara masif..., sistimatif, masif. I. Pelanggaran secara sistematif, sistemasis yaitu dengan menyampaikan undangan…, memilih tidak merata dapat dibuktikan sebagai berikut: 1. Secara sistematis, Termohon melakukan penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Musi Rawas dilakukan 3 minggu dalam kurun 22 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu tanggal 14 Mei 2010 sesuai dengan berita acara penetapan perbaikan DPT Pemilukada Kabupaten Musi Rawas Nomor 6

2.

3.

4.

6.

7.

270/34/DA/KPU.MURA/2010, hal ini jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (4) Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 05/KPTS.MURA/2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010. Daftar Pemilih Tetap disahkan paling lambat 45 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yang akibatnya banyak hak pilih dari warga Musi Rawas yang dihilangkan, (Bukti P-5). Adanya fakta tidak netralnya Termohon dalam melaksanakan dan mempersiapkan pelaksanaan KPU karena terbukti dengan menempatkan Drs. Gufran Ibrahim sebagai sekertaris KPU yang ditentukan adalah adik ipar wakil bupati pasangan nomor urut 2 hal ini jelas-jelas mengakibatkan KPU tidak netral karena dapat mengakibatkan konflik kepentingan, apalagi calon nomor urut 2 adalah incumbent yang mempunyai kekuasaan sebagai Bupati Musi Rawas pada saat itu. Adanya keterlibatan aparatur Pemerintah dari pejabat eselon 2 sampai dengan pejabat kepala desa yang terlibat langsung maupun tidak langsung untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Hal itu dapat dibuktikan adanya pengerahan massa para mantan kepala desa, dan ketua adapt, serta para kepala desa oleh kandidat nomor 2 di rumah dinas bupati pada Tanggal 2 Juni, waktu itu minggu tenang, pada masa minggu tenang, (Bukti P-6). Bahwa tidak disampainya kepada KPPS dan atau PPS menurut jadwal yang semustinya, sehingga terjadi kekacauan dalam penyampaian surat pemberitahuan tentang tenggang waktu dan tempat pemungutan suara, sehingga mengakibatkan partisipasi pemilih hanya lebih kurang 50%. Hal ini jelas-jelas melanggar Pasal 25 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 109/KPTS/KPU.MURA/2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara Tahun 2010. Adanya pememuan fasilitas (suara tidak terdengar jelas) seperti rumah dinas Bupati Musi Rawas dalam masa minggu tenang, (Bukti P-7). Bahwa terjadi kekacauan di DPT ini terkonsentrasi di wilayah Musi Rawas Bagian Utara yaitu Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rupit, Rawas Hulu, Rawas Hilir, Karang Dapo, Ngibing, dan Urawa. Hal ini sebagai suatu kesengajaan untuk menekan perolehan suara bagi salah satu pasangan calon yang berasal dari wilayah tersebut yaitu pasangan nomor 1, Pemohon. Bahwa sebaliknya, di daerah pemilihan yang merupakan asal daerah pasangan nomor urut 2 (pemenang), tingkat partisipasi hampir 100% yaitu kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Rakitan, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan STL Hulu Rawas. Hal ini menunjukan adanya upaya sistematis yang dilakukan oleh Termohon agar dapat menambah perolehan suara pasangan nomor urut 2.

7

II.

Terjadinya pelanggaran masif hampir di semua kecamatan di Kabupaten Musi Rawas terjadi pelanggaran baik administratif maupun tindak pidana Pemilu, yaitu sebagai berikut: 1. Di Kecamatan Muara Beliti, bahwa terjadi pelanggaran di Kecamatan Muara Beliti berupa banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih yang mengakibatkan hilangnya hak pilih warga kecamatan tersebut. Hal ini sudah disampaikan keberatan Saksi Abdul Rahman pada tanggal 6 Juni 2010 (Bukti P-8). Akibat tidak disampaikannya undangan pemilih menyebabkan 20% masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau hak konstitusi dilanggar jadi sebesar 3.319 suara. Kecamatan Lidung, bahwa terjadi pelanggaran di Kecamatan Lidung, yaitu tidak terdaftarnya pelapor Zainal Abidin dalam DPT warga Kecamatan Lidung Desa Sumber Makmur. Sehingga hilangya hak pilih pelapor tersebut hal ini sudah dilaporkan oleh yang bersangkutan dan dilaporkan berdasarkan laporan Nomor 14/Panwaslukada.MURA.2010 tanggal 6 Juni 2010 (Bukti P-9). Akibat DPT yang ditetapkan tidak sesuai dangan waktu yang ditetapkan oleh Termohon, menyebabkan hilangnya hak pilih masyarakat Kecamatan Lidung dalam Pemilukada 2010, sehingga sebanyak 7.654 hilangnya hak pilih masyarakat di Kecamatan Lidung. Bahwa pelanggaran di Kecamatan Lidung dihalangi oleh Junaidi, yaitu anak dan istrinya tidak memperoleh kartu udangan memilih sehingga hilangnya..., kehilangan hak pilih. Hal ini juga sudah dilaporkan oleh Saksi Pelapor Junaidi sesuai dengan Bukti Lapor Nomor 15/Pemilukada/06/2010 tanggal 6 Juni 2010. Bahwa hal tersebut juga dialami oleh Ibrahim dan Istrinya yang tidak memperoleh kartu undangan memilih, sehingga kehilangan hak pilihnya, hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Bukti Lapor Nomor 16/Pemilukada/06/2010. Selanjutnya Yang Mulia, dari Kecamatan Sumber Harta, bahwa terjadi pelanggaran berupa pengrusakan baleho di Kelurahan Sumber Harta yang telah dilaporkan oleh Saudara Arnedi Hestian ternyata walaupun sudah dilengkapi buktibukti yang kuat, tapi tidak ditindajlanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Musi Rawas sampai dengan saat ini (bukti P-10). Kecamatan Suka Karya. Bahwa terjadi pelanggaran di Kecamatan Suka Karya Desa Sukarela tentang adanya pemilih..., undangan pemilih yang disampaikan secara lisan satu hari sebelum pencoblosan. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Musi Rawas atas pelapor bernama Purnama Jaya, warga Desa Suka Rame Kecamatan Suka Karya (bukti P-11). Selanjutnya, Kecamatan Karang Jaya bahwa terjadi pelanggaran tindak pidana pemilih di Kecamatan Karang Jaya Desa Suka Raja dimana pelapor bernama Syamsu menerima uang dari Tim Sukses Kandidat Nomor 2 yang mengembalikannya adalah sekertaris Pengurus Partai Golkar Desa Suka Raja, agar yang

8

bersagkutan memilih pasangan nomor urut tersebut sesuai dengan pernyataan Saudara Syamsu dan tanda tangan laporan nomor 19/Panwaslukada/2010 tanggal 8 Juni 2010 (Bukti P-12). 6. Di Desa Rampau Tengah, antara undangan yang diberikan kepada Pemilih berbeda dengan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan. Sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, (Bukti P-13). Bahwa di Desa (suara tidak terdengar jelas) Kecamatan Karang Jaya, jumlah pemilih dalam DPT dihilangkan oleh Termohon. Padahal dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres pemilih-pemilih tersebut terdapat dalam DPT (bukti P-14). 33.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kalau dibaca semua banyak ini. Jadi sebenarnya Saudara bisa memverifikasi ya, misalnya pelanggaran tidak dalam DPT itu Kecamatan ini, kecamatan ini. Karena PMK itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 itu adalah hari ini adalah penjelasan permohonan. Penjelasan permohonan sekaligus perbaikan jika dipandang perlu, ya. Jadi ini saya ingatkan bahwa berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2008, sengketa Pemilukada itu kan sederhana sifatnya, ya. Jadi karena ini sudah disampaikan lama, kita sudah baca, Terkait juga sudah baca sebenarnya. Jadi kalau bisa dirangkum misalnya yang tidak dipanggil itu beberapa kecamatan, yang pelanggaran pidana Pemilu dikategorikan berapa pelanggaran, terjadinya di mana, di mana. Tapi kalau tidak bisa ya dipercepatlah bacanya, ya?

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA KAMAL Oke, Saya lanjutkan ya. Kecamatan BTS Hulu bahwa adanya keberatan dari Saksi Pemohon di kecamatan BTS Hulu yaitu banyaknya pemilih yang terdaftar di DPT tapi tidak mendapat undangan model C-4. Menurut peraturan KPU, pada H-3 undangan sudah harus diterima oleh pemilih, ternyata yang terjadi banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan pada H-1 (bukti P-15). Kecamatan Tugu Mulyo bahwa terjadi money politics di kecamatan Tugu Mulyo yang menyebabkan pelaksanaan Pemilukada di kecamatan tersebut tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan atau menyebabkan berkurangnya suara yang didapatkan oleh Pemohon. Hal ini sesuai dengan keterangan ketua Panwaslu Kabupaten Musi Rawas di Harian Linggau Pos tanggal 8 Juni 2010. (Bukti P-16). bahwa telah terjadi kegiatan di masa minggu tenang yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2, yaitu kegiatan lomba menyanyi Ridwan Mukhti pada tanggal 1 Juni 2010 dimana pada tanggal tersebut sudah memasuki minggu tenang, hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu sesuai dengan bukti laporan Nomor 149/Pemilukada.MURA/06/2010. (Bukti P-17). Bahwa

9

pejabat diminta berpihak kepada calon nomor 2 dan atau pengguna fasilitas negara untuk mengerahkan massa..., nanti akan ada bukti tambahan. 12. banyaknya surat suara yang dicoblos oleh anggota KPPS yang kesemuanya dicoblos untuk nomor urut 2. Kecamatan Megang Sakti, bahwa terjadinya pelanggaran berupa pengusakan Baleho di desa Megang Sakti 5 kelurahan Sumber Arta kecamatan Megang Sakti yang telah dilakukan oleh saudara Armede Hestian ternyata walaupun telah dilengkapi bukti yang kuat tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, bahwa di Kecamatan Megang Sakti surat suara telah dicoblos terlebih dahulu sebelum hari pencoblosan. 15. Bahwa adanya pencoblosan sisa surat suara yang tidak digunakan dan dicoblos kepada pasangan nomor urut 2. 16. Bahwa terbukti PPK Kecamatan Megang Sakti telah menerima uang dari kandidat calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 untuk memenangkan dan atau menambah perolehan suara pasangan tersebut. Selanjutnya kecamatan Rawasulu. 17. Bahwa banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih di desa Pangkalan Kecamatan Rawasulu dikarenakan nama-nama masyarakat di desa tersebut tidak terdapat dalam DPT, nama-nama yang ada dalam DPT bukanlah nama-nama masyarakat di daerah setempat. 18. Bahwa di Desa Lubuk Kemang TPS 1 banyaknya masyarakat yang kehilangan hak suaranya karena tidak tersedianya surat suara sesuai dengan DPT dan sisa surat suara dicoblos dengan nomor urut 2. Sebagai penjelasan masyarakat sudah datang tapi kartu suaranya habis. Kecamatan Hulu Rawa, bahwa adanya keberpihakan PPK kecamatan Rawas Hulu terhadap pasangan nomor calon nomor urut 2 keberpihakan tersebut karena PPK kecamatan Rawas Hulu menerima uang..., Kecamatan Hukum Rawas menerima uang dari pasangan nomor urut 2 untuk menambah suara terhadap nomor urut 2. 20. Bahwa adanya keterlibatan pegawai negeri sipil dalam memenangkan nomor urut 2, yaitu yaitu Camat Hulu Rawas, hal ini jelas dalam rekaman video Camat Hulu Rawas membagikan amplop berisi uang pada tanggal 3 juni kepada peserta yang menghadiri di acara rumah dinas bupati pada tanggal 2 juni 2010, (Bukti P-20). Selanjutnya kecamatan Tipika, bahwa 50% pemilih tidak menggunakan hak suaranya oleh karena undangan tidak disampaikan kepada pemilih, sehingga menyebabkan hilangnya hak konstitusi masyarakat kecamatan Tipika. Kecamatan Purwodadi, bahwa semua Saksi Pemohon di Kecamatan Purwodadi tidak dapat menyaksikan perhitungan suara dikarenakan diintimidaksi oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2.

10

35.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR

“Bahwa semua Saksi Pemohon tidak di Kecamatan,” ‘tidak’-nya ada kali, di tempat?

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA KAMAL Dibuang. Tidak dapat menyaksikan. Kecamatan Rupik, bahwa 50% pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya dikarenakan tidak memiliki undangan dan atau tidak terdaftarnya pemilih dalam daftar pemilih tetap. Kecamatan Muara Rapitan, bahwa segel kotak suara telah dibuka sebelum pencoblosan. Pembukaan segel tersebut diduga untuk memasukan suara yang telah tercoblos dan menguntungkan pasangan nomor urut 2. Ada tambahan Kecamatan STL Hulu Rawas terjadi pelanggaran DPT, perubahan DPT setelah Pleno KPU, dalam bukti tambahan.

37.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Itu tadi perbaikan? Karena di sini tidak ada?

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA KAMAL Ya, ini perbaikan Pak, di kecamatan STL Hulu Rawas.

39.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kalau begitu perbaikannya ada nggak?

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA KAMAL Perbaikannya langsung pada saat ini kita bacakan.

41.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kalau di sini tidak ada..., di Majelis. Makanya kalau ada perbaikan atau catatan perbaikan di situ nanti tapi nanti selesainya harus diserahkan juga ke persidangan.

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA KAMAL Baik.

43.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Karena kita nggak tahu nanti.

11

44.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA KAMAL Kita serahkan ke (…)

45.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Jam 13.00 WIB juga harus ke Termohon karena diberikan hak yang sama kan?

46.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTOFA KAMAL Baik, baik. Selanjutnya Kecamatan Karung Dapung bahwa 50% pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya dikarenakan tidak memiliki undangan untuk memilih dan dihilangkannya nama pemilih dalam daftar pemilih tetap. 26. Bahwa TPS tidak memadai dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak diumumkan nama-nama dalam DPT dan tidak ditempelkan nama-nama tersebut di pintu masuk TPS. 27. terjadinya money politics oleh pasangan nomor 2 di semua hampir wilayah Kabupaten Musi Rawas namun Panwaslu tidak bertindak dan mengawasi kejadian tersebut. Bahwa adanya bukti bahwa PPK Kabupaten Musi Rawas menerima uang dari pasangan nomor urut 2 untuk menambah suara dan atau berpihak pada pasangan tersebut (akan diterangkan oleh saksi nanti). Bahwa hilangnya nama-nama pemilih dalam daftar pemilih tetap dan atau tidak memiliki undangan dalam pemilihan, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. 30. Bahwa banyaknya pelanggaran tersebut secara…, banyaknya pelanggaran tersebut telah dilaporkan…, secaranya dibuang, kepada Panwaslu MURA, tetapi Panwaslu MURA tidak menindaklanjuti laporan tersebut kepada Pihak yang berwenang yaitu KPU MURA kalau terjadi pelanggaran administratif dan kepada penyidik Polri kalau di duga terjadi tindak pidana Pemilu. Hal itu mendorong Pemohon meminta bantuan Bawaslu Pusat untuk melakukan upaya tertentu, tetapi belum ada tindakan yang nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Bukti P-21) Bahwa Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon dilaksanakan dengan melanggar asas-asas Pemilu yakni, jujur, adil dan professional, asas adil tidak dilaksanakan oleh Termohon melalui PPK…, telah…., Termohon berpihak kepada pasangan nomor urut 2. Asas jujur, bahwa Pemilu dilaksanakan dengan tidak jujur karena adanya money politics yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas. Asas professional bahwa Pemilu dilaksanakan oleh Termohon dengan tidak professional karena banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya disebabkan tidak mendapatkan undangan, namun di dalam DPT tidak tercantum, dan atau nama di dalam DPT tidak tercantum, dan atau nama-nama dalam DPT bukan

12

nama pemilih di wilayah tersebut. Bahwa pelanggaran dan tidak pidana Pemilu sebagaimana tersebut di atas, hampir terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas, yaitu Kecamatan Nidung Kecamatan Rawa Sulu, Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Dupit, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Karang Dapung, Kecamatan Muara Rakitan, Kecamatan STL..., bukan BTL ya, STL Hulu Rawas, Kecamatan Tugu Mulyo, Kecamatan Hulu Rawas, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Jaya Loka, BTS Hulu, Muara Beliki, Megang Sakti, Slangit, TPK, sumber Harta, STL Hulu Rawas, (suara tidak terdengar jelas) dan Suka Karya. Berdasarkan alasan dan bukti-bukti di atas, Pemohon keberatan pada alasan..., dengan alasan bahwa Pemohon beserta jajarannya tidak menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak tercapai. Berdasarkan yurispudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09 PHPU.DVIII.2010 juncto Putusan PHPU Nomor 41 2008, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusannya sebagai berikut, dilanjukan oleh rekan sebelah. 47.

KUASA HUKUM PEMOHON: INDRA CAHAYA Dalam Pokok Perkara; 1. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 Tertanggal 8 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/35/DA/KPU.MURA/2010 Tertanggal 8 Juni 2010 dan menetapkan Pemohon adalah sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 5 Juni 2010 atau 2. Menimbang bahwa pelaksanaan keputusan KPU Musi Rawas Nomor 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 tertanggal 8 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/35/DA/KPU.MURA/2010 tanggal 8 Juni 2010 dan memerintahkan KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan; 1. Kecamatan Nuri 2. Kecamatan Rawas Hilir 3. Kecamatan Rawas Hulu 4. Kecamatan Ungu Rawas

13

5. Kecamatam Muara Teliti 6. Kecamatan BTS ULU 7. Kecamatan Megan Sakti 8. Kecamatan Jaya (suara tidak terdengar jelas) 9. Kecamatan Muara Rakitan 10. Kecamatan Suka Karya 11. (suara tidak terdengar jelas) 12. (suara tidak terdengar jelas) 13. Kecamatan Tugu Mulya 14. Kecamatan Sumber Arta 15. Kecamatan Purwodadi 16. Kecamatan Karang Dapo 17. (suara tidak terdengar jelas) 18. Kecamatan STL Hulu Rawas 19. Kecamatan Muara Hilir 20. Kecamatan Tipika 21. Kecamatan Karang Jaya. 3. Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dan dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kuasa Pemohon, saya H. Indra Cahaya S.E., S.H., M.H. Dan yang lainnya tidak kami bacakan. Terima kasih. Yang Mulia. 48.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Baik. Pemohon jawabannya?

49.

sudah.

Sekarang

Termohon

sudah

siap

KUASA HUKUM TERMOHON: Terima kasih, Yang Mulia. Sehubungan dengan Berita Acara penyampaian surat panggilan sidang baru kami terima secara resmi pada hari ini.

50.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Panggilan kepada Saudara atau kepada Termohon Prinsipal? Ini yang di belakang siapa? KPU?

51.

KUASA HUKUM TERMOHON: Ya.

14

52.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Duduk di depan saja jangan di belakang. Kenapa musti takut? Duduk di depan, penuhi dulu itu. Kecuali kalau kosong kursinya di depan, eh..., terisi. Duduk di depan saja. Masih ini, ada yang kosong ini. Biar kelihatan wajah penyelenggaranya. Hari ini baru diterima?

53.

KUASA HUKUM TERMOHON: Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami sebaga Kuasa Hukum dari KPUD Kabupaten Musi Rawas, kami baru menerima pada hari ini secara resmi.

54.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, Saudara bikin kuasa tanggal berapa?

55.

KUASA HUKUM TERMOHON: Tanggal 15.

56.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Hari ini tanggal berapa?

57.

KUASA HUKUM TERMOHON: Tanggal 16.

58.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, berarti kemarin Saudara sudah terima kuasa. Tapi itu urusan Saudara lah, saya pertanyakan, Saudara siap nggak jawabannya?

59.

KUASA HUKUM TERMOHON: Sehubungan dengan tadi juga ada perbaikan dari Pemohon, hanya (...)

60.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Hanya 1, dan itu bisa disampaikan di dalam kesimpulan juga. Nah, Saudara kalau belum siap itu yang jujur saja, belum siap. Nggak, usah mutar ke sana, mutar ke sini gitu. Sudah ada belum jawabannya?

15

61.

KUASA HUKUM TERMOHON: Sudah siap.

62.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya kalau sudah siap, Saudara bacakan, gitu loh. 12 rangkap? Atau baru 1 rangkap? Ya, ambil Panitera, 12 serahkan. 1 ke Pemohon. Sisa ke sini. Ya, kalau ada hal yang masih kurang, nanti itu bisa disampaikan dalam kesimpulan. Atau besok masih bisa kita kasih kesempatan untuk menambah tanggapan yang baru ditambah hari ini. Sepanjang yang berkenaan dengan perbaikan karena ini kita 14 hari harus putus ya, kalau udah siap..., kalau kurang fotokopinya, kita fotokopi. Di sinikan peradilan modern itu cepat, sederhana, tanpa biaya lagi. Ya, kan? Saudara-Saudara dapat biaya, di sini nggak pakai biaya. Kalau sudah dapat biaya, itu kerjanya harus profesional. Ini baru tanda tangan lagi di situ, oh tanggal apa..., saya pikir belum selesai pembayarannya jadi nggak tanda tangan dulu. Biasa pengacara begitu. Sebelum anu belum tanda tangan saya, Belum jelas. Saya persilakan..., “Dengan hormat...,” Itu, ini nggak usah lah udah perkenalan tadi kan, langsung saja dalam eksepsi gitu. Sudah kenal tadi. Langsung.

63.

KUASA HUKUM TERMOHON: Baik. Terima kasih Yang Mulia. (...)

64.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kalau mau disingkat-singkat juga boleh. Nggak dibaca semua juga lebih baik.

65.

KUASA HUKUM TERMOHON: 1)

Kami langsung saja, dalam eksepsi. Bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Juni 2010 dengan Nomor register 30/PHPU.D/VIII/2010 adalah Pemohon yang obscuur libel Karena gugutan Pemohon berisi pernyataan-pernyataan yang tidak diuraikan secara jelas, sehingga antara pernyataan yang satu dengan yang lainnya bertentangan. Dan antara posita dan petitum tidak relevan, yaitu di dalam Posita tidak disebutkan oleh Pemohon tentang Permohonan Pembatalan Keputusan KPU, KPUD Musi Rawas Nomor 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 tertanggal 8 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

16

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/35/BA/KPU.MURA/2010 tertanggal 8 Juni 2010, namun di dalam petitum hal tersebut dimentahkan. Berdasarkan pada apa yang Termohon uraikan di atas dalam eksepsi sudah sepantasnya surat permohonan Pemohon dinyatakan ditolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2) Bahwa surat permohonan Pemohon tentang Perselisihan Hasil Pemilihan umum Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 30/PHPU.D-VIII/2010 tidak memenuhi syarat formil yaitu: A. Pemohon atau Kuasanya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. B. Pemohon atau Kuasanya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPUD Kabupaten Musi Rawas dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa yang tidak memenuhi syarat wajib yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2005. 66.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi?

67.

KUASA HUKUM TERMOHON: Jawaban Pak. Mahkamah Agung, Pak.

68.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Hah, telah tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung? 69.

KUASA HUKUM TERMOHON: Ya.

70.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Hah, coba yang Saudara baca tadi nomor berapa? 71.

KUASA HUKUM TERMOHON: Halaman 2.

17

72.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Nomor?

73.

KUASA HUKUM TERMOHON: Nomor 2, Tahun 2005.

74.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Saudara ini..., makanya tinggal jauh-jauh di Musi Rawas sana. Ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 ini kan sudah tidak dipakai lagi, tahun 2005, lagi. Itu belum menjadi rezim Pemilu. Masih Pemilihan Kepala Daerah. Undang-Undangnya sudah berubah, Pasal 263C itu sudah jelas menyatakan kewenangan dari Mahkamah Agung itu diserahkan dalam waktu paling lambat 18 bulan kepada Mahkamah Konstitusi. Sudah ditanda tangan pemindahannya, sudah ada peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menjadi standard. Ini masih pakai peraturan Mahkamah Agung. Aduh..., Mahkamah Agung.

75.

KUASA HUKUM TERMOHON: Yang Mulia, kita cabut saja Yang Mulia.

76.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sebaiknya dicabut kasih ke Mahkamah Agung sana jangan Mahkamah Konstitusi. Ya, lanjut. Jadi artinya eksepsi ini..., masih eksepsi, ya kan? Kalau Saudara mau pakai tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008, selesai kan gitu? Jangan bawa-bawa Mahkamah Agung.

77.

KUASA HUKUM PEMOHON: INDRA CAHAYA Mohon izin Yang Mulia? Mohon pertegas berarti eksepsi ini dicabut?

78.

KUASA HUKUM TERMOHON: Khusus ini Peraturan Mahkamah Agung R.I.

79.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, ini khusus peraturan Mahkamah Agungnya Saudara ganti. Sudah pernah baca PMK Nomor 15/2008? Sudah pernah baca belum?

18

80.

KUASA HUKUM TERMOHON: Belum sempat Pak.

81.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Belum sempat?

82.

KUASA HUKUM TERMOHON: Ya.

83.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kacau juga ini pengacaranya. Ya sudah lah, daripada Saudara belum pernah lihat nanti salah-salah lagi itu coret saja itu ya. Eksepsi, boleh juga eksepsi ya silahkan lah. Ada aturannya, kasihan juga jauhjauh datang dari sana.

84.

KUASA HUKUM TERMOHON: Oke. Kami lanjutkan Yang Mulia.

85.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, lanjutkan.

86.

KUASA HUKUM TERMOHON: 3)

bahwa banyaknya asumsi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaran Pemilukada Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 yang didalilkan oleh Pemohon di dalam surat permohonannya sebagai mana tersebut pada halaman 5 sampai dengan halaman 10 adalah merupakan kewenangan Panwas dan KPUD untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pilkada dan sengketa Pilkada dan pengadilan pidana Pemilu sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 108 Ayat (1) Huruf b Tahun 2005. Bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadilinya serta memutuskan tentang adanya hal-hal yang berkenaan dengan perbuatan pihak-pihak manapun yang menyangkut tindakan-tindakan antara lain, kekeliruan dalam daftar pemilih, kecurangan kampanye money politics. Berdasarkan esepsi tersebut di atas sudah sepantasnya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Dilanjutkan.

19

87.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, dilanjutkan oleh siapa satunya? Honor pun bagi dua juga kan? Jadi bacanya bagi dua.

88.

KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Terima kasih, Majelis Hakim.

89.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tapi bacanya dua saja. Yang besar yang dua itu tadi, ayo lanjutkan.

90.

KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI II. Tentang Pokok Permohonan/Pokok Perkara: 1. Bahwa Termohon (KPUD Kabupaten Musi Rawas) mohon jawaban dalam esepsi sebagaimana tersebut di atas dapat dipergunakan sebagai jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. 2. Bahwa Termohon (KPUD Kabupaten Musi Rawas) menolak secara tegas semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana tertuang di dalam surat permohonannya. Kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon dalam jawaban Termohon. 3. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap dalil Pemohon pada poin satu, dan dua, halaman tiga dalam surat permohonan Pemohon. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon pada poin tiga dan poin empat halaman tiga…, halaman empat yang menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 tanggal 8 Juni 2010. Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010. Yang menetapkan pasangan nomor urut 2 Drs. H. Ridwan M. Mukhti, M.B.A dan Ir. Hendra Gunawan, S.H., M.H., sebagai pasangan calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas. Mohon Majelis Hakim mahkamah Konstitusi RI menolak keberatan Pemohon tersebut karena di dalam surat permohonan tidak disebutkan/tidak diuraikan secara jelas peristiwa apa yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan keberatan Pemohon sehingga membuat gugatan ataupun permohonan Pemohon tersebut menjadi kabur (obscuur libel) dan berdasarkan yurispudensi Mahkamah Agung RI, gugatan permohonan sebagaimana tersebut di atas harus

20

dinyatakan ditolak. A. yurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492/K/SIP/1970 tanggal 21 November memutuskan gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima B. yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 memutuskan tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya gugatan. 91.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, itu untuk perkara perdata, ya Pak. Kalau orang sana manggil Mas, orang jawa itu manggil Mas kalau orang Musi Rawas, Abang itu apa? Ando, sudah jauh ketinggalan kereto Ando ini sudah pakai PMK 15, ini bukan gugatan perdata, Pak, ya. Jadi Saudara sekalian ini nggak nama…, Saudara lihat konstitusi ya. Pasal 22…, eh 24C tentang kewenangan Mahkamah itu salah satu di antaranya adalah menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Umum. Ya, kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangannya juga disebutkan lagi di sana. Nah, kemudian di Undang-Undang 32 dan perubahan ke dua. Ya, Nomor 12 Tahun 2008 bahwa sengketa hasil Pemilukada itu dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, jadi ini sengketa hasil Pemilu bukan gugatan perdata, jadi ini salah kamar masuknya, ya kan? Saudara mau masuk kamar anu…, pengantin masuk kamar mertua. Karena alasannya salah dipakai, ya. Jadi (…)

92.

KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Kita kan akan adakan perbaikan (…)

93.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kalau dalam jawab menjawab perdata silakan, saja. Gugatmenggugat perdata pakai itu, tapi ini kan sengketa hasil Pemilu. Saya maklum juga Saudara tinggal di Musi Rawas kan jauh mungkin, kurang informasi ya, tapi setidak-tidaknya ya, profesional lah. Saudara bisa buka website Mahkamah Konstitusi itu setiap saat biar pun Saudara tinggal di sana, buka itu peraturan Mahkamah Konstitusi ambil diminta bisa dapat. Atau nanti lah selesai sidang ini di kasih saja lah itu, suruh baca belajar dulu, ya. supaya nggak salah-salah lagi bikinnya. Ini kaitannya eksepsi ini kan sepanjang menyangkut sengketa…, perselisihan hasil Pemilu ya, yang mau dieksepsi itu tentu pedomannya ya, mengikuti PMK Nomor 15 itu. Apa yang menjadi objek perselisihan, siapa yang menjadi pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum, bagaimana prosedur

21

beracara dalam proses persidangan sengketa Pemilukada. Ini KPU-nya tahu ini sudah pernah dulu, sengketa legislatif kan langganan juga di sini? Apalagi Musi Rawas itu dari dulu banyak sekali masalahnya. Dia sudah tahu sebenarnya ya. tapi ya, direnfoi sajalah ini, ya. 94.

KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Ya, Pak.

95.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sedih juga saya lihatnya. Ya, lanjut.

96.

KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Lanjutkan. Terima kasih Majelis Hakim bahwa selain itu pada tanggal 8 juni 2010 saat Ketua KPUD Kabupaten Musi Rawas membuka rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara Saksi nomor urut 1 menyatakan walkout, sedangkan penghitungan suara belum dilakukan. Pihak-pihak yang hadir dalam rapat Pleno tersebut di antaranya Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, Saksi-saksi dari pasangan calon, anggota KPUD Provinsi Sumatera Selatan, seluruh anggota PPK seKabupaten Musi Rawas, unsur Muspida. 5. Bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya baik di dalam posita maupun di dalam petitum tidak menyebutkan kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dan juga tidak ada permintaan dari Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPUD Kabupaten Musi Rawas periode tahun 2010 dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Atau dengan kata lain tidak ada data pembanding dari Pemohon. Berdasarkan alasan-alasan tersebut sudah sepantasnya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena secara formil tentang permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum tersebut tidak terpenuhi oleh Pemohon. 6. Bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran Pemilu secara sistematis, masif sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 11 karena Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada tahun 2010 di Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan peratuan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga pemungutan dan penghitungan suara memilih 4 pasangan calon Kepala Daerah yang berlasung di 21 Kecamatan pada tanggal 5 Juni 2010 telah berjalan secara tertib, aman, dan lancar. Maka rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilkada

22

Kabupaten Musi Rawas oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas (Termohon) pada tanggal 8 Juni 2010 di kantor KPUD Kabupaten Musi Rawas di Muara Bliting adalah sah menurut hukum. Karena telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2004. 7. Bahwa khusus untuk undangan (C4-KWK) dan Kartu Pemilih itu hanya alat kelengkapan. Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 dan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 09/KPTS/KPU.MURA/2010 Pasal 4 ayat (1) berbunyi, “Untuk

menggunakan hak pilih, pemilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).” 8. Bahwa Termohon sudah menyerahkan softcopy tertanggal 21

April 2010 kepada seluruh pasangan calon untuk dikoreksi. 9. Bahwa tidak benar klaim dari Pemohon partispasi pemilih dalam Pemilukada Kabupten Musi Rawas tahun 2010 sebesar 50%. Partisipasi pemilih yang benar adalah 74% (bukti lampiran DBKWK). 10. Bahwa penetapan Drs. Ifran Ibrahim sebagai sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas jauh sebelum tahapan Pilkada Musi Rawas 2010 dimulai. Sehingga tidak ada hubungan dengan pencalonan Wakil Bupati Musi Rawas nomor urut 2. 11. Bahwa selanjutnya apabila Pemohon berasumsi adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalalm proses Pilkada tahun 2010 di Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tersebut pada halaman 5 sampai dengan halaman 11 seperti adanya money politics , kecurangan dalam kampanye, kekeliruan dalam daftar pemilih, maka adalah sangat keliru (error). Kalau Pemohon mengajukan surat permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara tersebut. Akan tetapi merupakan kewenangan Panwas Pilkada dan KPUD Kabupaten Musi Rawas. 12. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945. c. Memutuskan pembubaran partai politik. d. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilhan Umum. e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

23

97.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Coba sebentar dulu. Ini benar Saudara mengutip Undang-Undang Pasal 29 ayat (1) itu?

98.

KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Benar, Pak.

99.

KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kewenangan lain yang diberikan undang-undang itu ada nggak itu? Kalau saya lihat kewenangannya masih kurang ini kewenangan Mahkamah itu.

100. KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Saya kutip dari varian Peradilan, Pak. 101. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ah, ngaco itu varian Peradilan. Ya, Saudara itulah, cobalah undang-undang Mahkamah Konstitusi Saudara lihat. Tahu UndangUndang Dasar Pasal 24c itu jelas. Kewenangan kurang nggak, kalau Mahkamah Agung ya ada kewenangan lain yang diberikan undangundang. Betul itu. MK itu memutus pendapat DPR, dalam hal DPR berpendapat bahwa Presiden bahwa Presiden telah melanggar UndangUndang Dasar 1945, melakukan korupsi, melakukan perbuatan tercela atau tindak pidana berat, ya, itu jelas, itu, kalau ini nggak jelas ini, ya, kacau-kacau Saudara ini, apa kewenangan lain diberikan undang-undang menurut varian Peradilan? 102. KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Pak.

Menurut varian Peradilan sebagaimana tersebut butir a sampai e,

103. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ini Saudara coba minta undang-undang, harusnya ya..., bukan..., 29..., Undang-Undang 48 Tahun 2009 itu perubahaan yang terakhir itu. Menurut saya perubahan itu tidak menyangkut soal kewenangan lembaga itu, ya, tapi kan, siapa tahu ada tambah lagi ini kewenangan, menunggu-nunggu pendapat DPR juga nggak sampai-sampai ke MK kan itu susah juga, harusnya Saudara pakai Undang-Undang Mahkamah Kontitusi saja, ya, memang MK itu pelaku kekuasaan kehakiman juga,

24

ya, strukturnya pun nulisnya..., sebentar..., bisa agak cepat..., ada yang terbaru ya coba-coba itu (suara tidak jelas)..., ya cepat dong, itu diadain dulu lah, itu, di pending dulu lanjut bacanya, lanjut, lah. 104. KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Terima kasih Majelis Hakim, mungkin kami akan mengadakan sedikit perbaikan dalam jawaban ini Pak, nantinya. 105. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, lanjut dulu pembacaanya, koreksi bersama. 106. KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Bahwa apabila dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas khususnya pada huruf d, maka surat permohonan dalam perkara ini tidak dapat diperiksa atau diputuskan oleh Mahkamah Kontitusi RI karena Pemohon di dalam permohonannya tidak menyebutkan tentang perselisihan tentang hasil Pilkada Kabupaten Musi Rawas tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Termohon (KPUD) yaitu berapa perhitungan suara menurut versi Pemohon dan berapa perhitungan suara menurut versi KPUD Kabupaten Musi Rawas sehingga terjadinya perselisihan yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini. Oleh karena..., oleh karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan rinci perselisihan tersebut, maka sudah sepantasnya permohonan Pemohon tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Maka berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon uraikan tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut; 1., dalam eksepsi, 1., menerima eksepsi Termohon secara keseluruhan, 2.,..., Ini ada renfoi juga Pak, ini mungkin yang nomor 2 kami cabut. 107. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Suruh bayar lagi, nggak ada bayar di sini. Coret nomor 2 itu nggak ada. 108. KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI 2. Dalam Pokok Perkara. 1. Menyatakan menolak keseluruhan,

permohonan

Pemohon

secara

25

2. Menyatakan keberatan Pemohon di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 109. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Apa bedanya? Nomor 1 sama nomor 2 itu? Coba Saudara renungkan dengan penuh perasaan? 110. KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Pertama dalam eksepsi Pak kita mohon, eksepsi kita dikabulkan. 111. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, dalam pokok perkara, coba lihat dalam pokok perkara itu? Nomor 1 sama nomor 2 itu apa bedanya? Kalau sudah permohonanya ditolak sudah ngapain lagi keberatan memohon ditolak juga? Kacaukacau juga kalian ini, nomor 2-nya coret saja, lah! 112. KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Ya, Pak. 113. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Aduh, ya, Saudara masih punya hak juga untuk memperbaiki permohonan sepanjang juga yang tadi, renvoinya sudah selesai belum? Karena belum menjadi catatan di sini, renvoinya nanti dianggap nggak ada lagi, kalau tidak tulis tangan saja diparaf situ kan bisa, tambahannya tadi? 114. KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Yang dari kita apa (...) 115. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Coba, tolong dilihat pasal (...) 116. KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Mohon izin Yang Mulia, kami serahkan catatan tangan saja.

26

117. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, diambil..., duduk saja, Pak. Nanti..., Pasal 29 ayat (1), ya memang benar juga dia. 118. KUASA HUKUM TERMOHON: INSANI Terima kasih Majelis Hakim. 119. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Tunggu dulu, jangan terima kasih dulu. Tunggu dulu, memang bertambah wewenang MK ini, kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang ayat (2) selain kewenangan yang dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas..., itu memang kewenangan menurut konstitusi. Ya, Saudara benar juga, tapi masalah undang-undang MK saja, ini undang-undang kuasaan kehakiman karena pelaku kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung, ya? Benar juga dia kita yang bodoh memang nggak lihat itu, saya juga nggak tahu sebagai Hakim bahwa dalam perubahan itu karena tidak mungkin menurut kita karena kewenangan Mahkamah itu di dalam Undang-Undang Dasar sudah limitatif jadi nggak bisa..., karena oleh sebab itu final and pending dia, kalau masih di undang-undang kan, kalau undang-undangnya diuji hilang wewenangnya hilang juga kewenangannya, jadi nggak bisa final and pending. Oke, baik, sudah, ya? Sudah. Saudara Pemohon berapa Saksi yang akan dimajukan? 120. KUASA HUKUM PEMOHON: H. MUSTOFA KAMAL Majelis Hakim Yang Mulia. Ada kurang lebih 10 sampai 15 Saksi yang akan kita hadirkan di dalam persidangan ini, nanti akan disampaikan secara ini daftar saksi, nama-namanya, serta apa yang akan dijelaskan. 121. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Ya, saya..., Termohon berapa saksinya? Kira-kira berapa nih? Pastilah. Kan itu ada dalil-dalilnya, ada buktinya, Saudara kontra buktinya apa, kan begitu. Di samping surat-surat soal money politics, soal apa itu kemudian apa yang misalnya..., soal PPK yang..., berpihak. Itu ya diajukan sebagai buk..., walaupun PPK/PPS dan lain itu tidak bisa dijadikan Saksi, dia hanya kita dengar keterangannya karena mereka penyelenggara Pemilu, penyelenggara Pemilu mereka disumpah juga

27

kecuali Kepolisian atau Panwas itu disumpah, dia Saksi mereka, ya? Berapa Saksi yang akan dimajukan? 122. KUASA HUKUM TERMOHON: Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mengajukan 21 Saksi (...) 123. KETUA: M. AKIL MOCHTAR 21, ya? 124. KUASA HUKUM TERMOHON: Ya. 125. KETUA: M. AKIL MOCHTAR 21 di sini, 15 lah kita anggap, ya? Hari Jumat bisa kan semuanya?

Nah, nggak jauh juga itu dari Lubuk Linggau pakai bus saja naik di sini

agak murah sedikit, cuma ongkos ke sini saja yang mahal, ya? Jadi kita akan menunda persidangan ini dengan acara yang pertama ada perbaikan sedikit jawabannya, kita kasihlah kesempatannya untuk merenvoi. Kalau Saudara ini tadi, Pemohon. Bagaimana Pemohon mau menanggapi ini karena hanya 1 saja yang tertulis, Saudara tahu tadi yang tambahan, yang di renvoi? Yaitu kecamatan STL Hulu Rawas..., ya gini saja singkat saja tambahannya cuma singkat saja, ya? Kecamatan STL Hulu Rawas kan? Hulu Trawas? Terjadi pelanggaran DPT, perubahan DPT setelah Pleno KPU. Nah, jadi sepanjang itu Saudara catat dan itu ditanggapi besok, sekaligus kalau ada perbaikan anu...., jawabannya. Perbaikilah agak canggih dikit, gitu. Walaupun tinggal di kampungan tapi agak profesionallah, ya? Saudara minta nanti PMK nomor 15-nya dibaca baikbaik. Hanya itu kan perubahannya? Baik. Kalau bisa..., tapi ini Saudara tidak anu kan? Masih ada arsip di sana? 126. KUASA HUKUM TERMOHON: Masih. 127. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Kalau ada ya sudah ini saja. Sudah nggak usah perbaikan lagi, gitu. Tapi di sana yang diperbaiki cuma itu, Saudara tanggapi dengan besok sebelum kita memulai pemeriksaan Saksi ya, barang 5 menit kan di sini bisa menyampaikan lebih dulu, Pemohon 10 atau 15 Saksi, di sini 20 berapa tadi? 21 ya? Termohon, 25?

28

128. KUASA HUKUM TERMOHON: Yang Mulia. 129. KETUA: M. AKIL MOCHTAR 21 kan? 130. KUASA HUKUM TERMOHON: 21 kecamatan. Jadi 1-1 per ini (...) 131. KETUA: M. AKIL MOCHTAR PPK? 132. KUASA HUKUM TERMOHON: PPK, 1 orang, 1 orang (...) 133. KETUA: M. AKIL MOCHTAR Yang TPS juga boleh, silakan saja berapa banyak juga kita siap sini meriksanya. Jadi semua Saksi baik Termohon maupun Pemohon untuk hari Jumat dihadirkan dengan catatan pertama dibuat daftar, itu 1. Misalnya Ahmad, Pekerjaannya ini, agamanya yang penting itu karena untuk penyumpahan Saksi bahwa Ahmad ini akan menerangkan tentang apa? Di kolom sebelahnya. Supaya kita bisa atur duduknya ini sesuai urutan, begitu. Mulai dari misalnya apakah dia DPT apakah dia money politics, apakah dia intimidasi, apakah..., macam-macam itu kan? Nah, supaya dijelaskan demikian juga dari Termohon misalnya si Badu ini agamanya apa, dia akan menerangkan apa, supaya cepat perkaranya dan kita pun terarah pemeriksaannya dan itu dimasukkan ke Panitera sebelum sidang dimulai, sidang ini akan kita tunda pada hari Jumat, karena besok full lagi kami sampai malam juga sama dengan hari ini. Sudah sakit pinggang ini duduk ini, sidang terus, Pilkada terus, jam 14.00 WIB selesai Jumat lah. Di sini juga ada jumatan di aula, di bawah itu. Ramai kalau mau Jumat, makan kita sidang, tanggal 18 Juni 2010, jam 14.00 WIB besok lusa dengan catatan para pihak tidak di panggil lagi, pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan, cukup ya. Baik.

29

Dengan demikian sidang Nomor 30.PHPU.D-VIII.2010 Perselisihan Hasil Pemilu Kabupaten Musi Rawas, saya nyatakan di tunda. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 17.35 WIB

Jakarta, 17 Juni 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan

Kasianur Sidauruk 19570122 198303 1 001

30