MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3 & 4/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA SEMARANG
ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI DARI PEMOHON, SAKSI DARI TERMOHON, DAN SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (III)
JAKARTA SELASA, 11 MEI 2010
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3 & 4/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Semarang. PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PHPU.D-VIII/2010: -
Mahfudz Ali dan Anis Nugroho Widharto
PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-VIII/2010: -
Bambang Raya Saputra dan Kristanto
TERMOHON KPU Kota Semarang ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi dari Pemohon, Saksi dari Termohon, dan Saksi dari Pihak Terkait (III) Selasa, 11 Mei 2010, Pukul 09.00 – 17.50 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
Moh. Mahfud MD Maria Farida Indrati M. Arsyad Sanusi
Pan Mohammad Faiz
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
1
Pihak yang Hadir : Pemohon Perkara Nomor 3/PHPU.D-VIII/2010: -
Mahfudz Ali Anis Nugroho Widharto
Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 3/PHPU.D-VIII/2010: -
Amir Syamsuddin Umar Ma’ruf Yosef B. Badeoda Samsudin Arwan Kamal Firdaus Victor Nizam Ferdinansyah Devi Rifaldi Saudara Joko Hardiyono Seno Tri Baskoro
Pemohon Perkara Nomor 4/PHPU.D-VIII/2010: -
Bambang Raya Saputra Kristanto
Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PHPU.D-VIII/2010: -
Husein Ungai Agus Nasri
Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 3/PHPU.D-VIII/2010: A. Saksi tentang Bakal Calon Perseorangan -
M. Ali Purnomo Rudy Sulaksono M. Najib Sri Sumari Rico Nanda Eko Tjiptartono Khandori
B. Saksi tentang Politik Uang -
Tumidiarso Anthony
2
-
Aris Santoso Karmindar Taheru Rochman Supriyadi Sularno
C. Saksi tentang Pelanggaran Sumbangan Dana Kampanye -
KPU
Berkaitan
Pelaporan
Eko Haryanto Dedy Rusdi
D. Saksi tentang Politik Uang dan Pelanggaran KPU/PPK -
Ma’pul Prayitno Setiyohadi Ruslan Wahyu Utami Supriyadi Krismanto Adi Subkhan Ifana Sulistyo Prayitno Aseprudin Suyoso Mochammad Ulul Azmi Mochtar Hidayat Sumanto bin Dul Rahman Sulistyo
Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 4/PHPU.D-VIII/2010: -
Jemy Susanto Zaenudin Ahmad
Termohon: -
Abdul Khaliq (Anggota KPU Kota Semarang Divisi Pencalonan) Muhammad Hakim Junaidi (Ketua KPU Kota Semarang) Henry Wahyono (Anggota KPU Kota Semarang Divisi Sosialisasi) Joko Santoso (Anggota KPU Kota Semarang Divisi Teknis) Siti Prihatiningtyas (Anggota KPU Kota Semarang Divisi Logistik) Fajar Subhi (Anggota KPUD Prov Jawa Tengah)
3
Kuasa Hukum Termohon: -
Hadi Sasono Susilo Yuwono
Saksi dari Termohon: -
YB Soesanto Imam Wijatmiko Gunawan Widayadi Sugiarto H. Noer Alim Hermawan Soewito Sumarsono Muhtadi Sriyati Drs. Subkhan Imam Budiono Joko Budiono Winarno Muhammad Haris Hidayat Mulyadi Abdul Azis Veni Vidi Vici
Pihak Terkait: -
Agus Nurudin (Kuasa Hukum) Azi Widyanigrum (Kuasa Hukum) Agus Gunawan
Saksi dari Pihak Terkait: -
Surahman Atmaji
4
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.00 WIB
1.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan lanjutan dalam Perkara Nomor 3 dan 4/PHPU.D-VIII/2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik, kita lanjutkan pemeriksaan Saksi. Jadi begini, Majelis Hakim sudah bermusyawarah tadi bahwa kita harus efisienkan waktu karena waktu ini terbatas, jadi sidang ini akan berlangsung sampai jam 10.50. Kemudian nanti akan dilanjutkan jam 15. Nah, untuk pemeriksaan, ini Saksi sudah dikelompokkan oleh Pemohon, untuk itu nanti kita lanjutkan masih ada 5 orang dari kelompok tentang bakal calon perseorangan yang ini nanti bicara saja semua dulu 3 menit 3 menit gitu baru pertanyaan nanti sesudah satu kelompok ini selesai gitu, sehingga nanti kita bisa efisien dan efektif dalam menggunakan waktu. Untuk itu persilakan Saudara Najib, S.Ag. Saudara diminta bicara tentang Saksi calon perseorangan, Saudara diberi waktu 3 menit.
2.
KUASA HUKUM TERMOHON: HADI SASONO Mohon izin, Bapak Ketua. Kami mohon penegasan terkait dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Saksi dalam perselisihan hasil Pemilukada terdiri atas Saksi Resmi Peserta Pemilukada dan Saksi Pemantau Pemilukada. Sehubungan dengan ketentuan ini kami… dan ayat (3) nya Saksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri proses penghitungan suara yang diperselisihkan, kami mohon penegasan terkait dengan ketentuan ini. Terima kasih.
3.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, jadi boleh, Saksi bukan peserta Pemilukada itu tapi Saksi yang diajukan secara resmi oleh peserta Pemilukada yang melihat, mendengar, atau mengalami, dan ini sudah berlangsung dalam puluhan kali sidang, apa… sengketa Pemilukada. Untuk persilakan Saudara Najib. Tiga menit saja, Bapak, yang pokok-pokok apa yang Saudara ketahui tentang calon perseorangan ini.
5
4.
SAKSI DARI PEMOHON: M. NAJIB Terima kasih, Hakim yang mulia.
Assalamualaikum wr. wb.
Kami merupakan pasangan dari Pak Rudi Sulaksono, kami hanya menambahi saja bahwa apa yang saya alami dari sosialisasi-sosialisasi yang ada dimana bahwa pada akhirnya pada tanggal 28 Januari sebelum penyerahan akhir yang saya ketahui tidak ada salah satu pasangan pun yang sesuai dengan apa yang diminta oleh KPU. Oleh karena itu pada hari itu kita diminta untuk menyesuaikan apa yang diminta oleh KPU sehingga pada hari yang terakhir menyebabkan dari kami tidak ada yang bisa menyerahkan pada hari yang ditentukan. Oleh karena itu selanjutnya karena menurut kami ada sesuatu yang kurang pas sehingga selanjutnya kami menghadap Pak Khaliq dan baru pada waktu itu kita temukan bahwa ada urutan terkecil berdasarkan panduan, selanjutnya kita laporan ke Panwas dan oleh Panwas kita BAP dan setelah itu kita ditemukan oleh apa…, dipertemukan oleh anggota KPU dan sesuatu yang tidak mengenakkan ada pada kami karena kami dianggap mundur, kan gitu. Tapi nggak apa-apa karena sudah minta maaf, dan keputusan pada waktu itu sebelum ada keputusan bahwa Pak Hakim Junaidi dalam pada itu yang mewakili KPU maka mengatakan apapun yang diputuskan oleh Panwas Kota sifatnya mengikat dan mau menerima walaupun dari pihak kami awalnya tidak menerima karena ada Saksi Ahli yang hanya satu saja. Dan kebetulan setelah itu sudah ada keputusan yang mengatakan bahwa sesuai dengan putusan itu bahwa KPU salah ternyata KPU tidak melaksanakan, baru kita melaporkan ke KPU Provinsi yang tidak sampai sekarang belum ada tanggapannya, baru setelah itu teman-teman dan saya tidak ikut Pak Hakim Yang Mulia dimana bahwa hasil dari itu katanya dari teman-teman katanya kita diakomodir ada sesuatu yang tidak mengenakkan saya ketika saya sudah payah-payah kita untuk sudah mengumpulkan dukungan itu yang untuk yang kedua kali sudah kita siapkan yang pada waktu itu waktunya mepet, setelah saya sampai di KPU kita tidak diterima, dihitung juga tidak, cuma pada waktu itu tidak ada jawaban apa-apa, cuma KPU tidak bisa mengakomodir kita. Itu saja Hakim Yang Mulia Terima kasih, Wassalamualaikum wr. wb. 5.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Singkat, begitu, nanti silakan dicatat ya, dijawab. Hakim juga sudah mencatat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saudara Najib. Ibu Sri Sumari.
6
6.
SAKSI DARI PEMOHON: SRI SUMARI
Assalamualaikum wr. wb.
Yang Mulia Majelis Hakim, Yang Terhormat Bapak-Bapak di sini, saya terima kasih sekali pada pagi ini saya diberi waktu untuk berbicara di persidangan yang megah ini di MK. Saya mau curhat sama Bapak Yang Mulia, bahwa saya tidak terima tanggal 30 Januari saya dikatakan tidak membawa berkas, yang mana saya datang jam 11 lewat seperempat saya bersama pendukung hampir 75 orang yang membawa berkas banyak, saya ditemui oleh Saudara Khaliq yang mana sama Pak…, maaf yang Pak Junaidi tidak ada di tempat waktu saya datang malam itu. Dan saya terus disuruh untuk ke PPS yang waktu tinggal setengah jam katanya saya langsung memberikan anak-anak yang lari kemana-mana ke PPS dan waktu itu Pak Khaliq ngambil 2 sempel dinyatakan tidak membawa berkas dan saya tidak terima dunia akhirat, Pak. Bahwa saya tetap bawa berkas itu, wong mau apa… masuk TK aja kan bawa surat ya, Pak, apalagi kita berwalkot kan mesti bawa berkas. Dan anehnya lagi Pak, saya waktu itu habis itu terus kita untuk mencari keadilan dan kebenaran saya bersama teman mengadu ke Panwas, ke Banwaslu, ke KPU Pusat yang mana kita diterima oleh Bu Endang, bukan oleh Pak Ali, saya disuruh masuk kembali diakomodir oleh perorangan, Pak. Tanggal 12 saya setengah dua bersama dengan Pak Riko dan anak-anak buah saya, saya langsung membawa berkas menuju ke KPU yang mana jam setengah dua itu diterima oleh Saudara Hakim dan diverifikasi, dihitung Saudara Hakim jam 3 kalau tidak salah itu pamit mau ke Provinsi KPU Provinsi, sampai kita verifikasi setengah enam, Pak, yang mana saya menunggu setengah enam Bapak waktu itu saya diverifikasi saya membawa 55.320 pendukung yang sudah saya bawa. Sebetulnya saya bawa 60 tapi di dalam mobil memang tidak semua saya bawa. Waktu itu, Bapak, saya setengah enam sampai minta apa namanya untuk saya bukti bahwa saya sudah menyerahkan malam itu tidak diberi sama sekali, katanya nunggu Saudara Hakim datang. Tapi hasilnya apa Bapak, yang mana kita sampai Ya Allah 10 jam Bapak kita menunggu itu, setengah 12 Pak Hakim datang yang mana kita ditolak mentah-mentah tidak ada…. apa yang hasil selama kita 10 jam tidak ada yang membedakan bahwa dia sudah men-dzolimi saya, Bapak. Dia sudah sudah apa namanya……… [Saksi Menangis] (….) 7.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik Ibu, jadi kesimpulannya tidak benar (…)
8.
SAKSI DARI PEMOHON: SRI SUMARI Ya Bapak, itu yang mana saya (….)
7
9.
KETUA: MOH. MAHFUD MD KPU bahwa Ibu dibilang (…)
10.
SAKSI DARI PEMOHON: SRI SUMARI Seolah-olah perorangan dilecehkan begitu saja yang mana (….)
11.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Tidak memenuhi tenggat waktu gitu, ya?
12.
SAKSI DARI PEMOHON: SRI SUMARI Ya. Padahal sudah ada Rapat Pleno di KPU Pusat yang mana harus diterima, diakomodir, Bapak. Saya sakit hati sekali, Bapak, Dunia Akhirat tidak terima ini, Bapak, yang mana dilecehkan, nama saya dibuat tidak baik, makanya saya waktu itu langsung ke Poltabes, saya mau ke mana kalau mau minta siapa kalau ini tidak curhat sama Bapak Hakim yang ada disini, Bapak [Saksi Menangis] (…)
13.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Pernah lapor ke Poltabes?
14.
SAKSI DARI PEMOHON: SRI SUMARI Ya, Bapak, waktu itu malam itu saya diajak Kuasa Hukum saya Pak Ali, saya melaporkan bahwa nama baik saya dicemarkan, saya dilecehkan di-dzolimi seperti itu, Bapak yang mana, Ya Allah…….Namanya Allah, Bapak, yang akan menolong kami. Ternyata Bapak hari ini saya bisa curhat dengan Bapak Hakim yang mana saya minta keadilan dan kebenaran tidak di-dzolimi oleh KPU Semarang.
15.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik Ibu, silakan duduk Bu, sudah ditangkap kesaksiannya. Silakan duduk kembali.
16.
SAKSI DARI PEMOHON: SRI SUMARI Terima kasih, Bapak, itu curhat saya, hati saya yang mana harusnya Pak Hakim itu S.Ag. yang mana menyejukkan, memberikan yang terbaik dan malah membina dan sesuai dengan sarjananya, Bapak.
8
17.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, silakan duduk, Bu.
18.
SAKSI DARI PEMOHON: SRI SUMARI Terima Kasih, Wassalamualaikum wr. wb.
19.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara Rico Nanda.
20.
SAKSI DARI PEMOHON: RICO NANDA Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya.
Assalamualaikum wr. wb.
Saya langsung saja Bapak Hakim yang mulia, yang setahu saya bahwa KPU Kota Semarang itu pernah memberikan sosialisasi tapi yang bagi saya dan teman-teman perseorangan ini tidak pernah ada sosialisasi itu yang mengatakan bahwa calon perseorangan itu harus mengurutkan dari RT terkecil, RW terkecil ke besar, itu saja yang menjadi permasalahan perseorangan yang mana akhirnya dengan konsisten saya bersama teman-teman pada tanggal 30 Januari itu saya bersama pasangan saya tetap menyerahkan dukungan yang mana jumlahnya adalah 60.176 dengan segala konsekuensi saya beserta pasangan di KPU pada jam 11 malam lebih 20 menit, yang mana di situ saya datang itu hanya diterima oleh Saudara Khaliq, dukungan kami hanya dibuka “Oh ya sudah langsung serahkan ke PPS maupun ke PPK”. Dengan waktu yang seperempat jam ini, logika ya …seluruh yang jumlah 177 kelurahan, jadi saya waktu itu merasakan bahwa kok begini KPU, jadi modelnya kayak kita di-ping pong. Nah, dengan segala harapan kami ini pada tanggal 11 kita di KPU Pusat mendapatkan utusan dan itu pun langsung diakomodir. Tanggal 12-nya saya datang membawa tetap 60.176 dukungan, dan sudah dihitung oleh KPU, Saudara Hakim dan anggotanya, kita sudah di atas minimal dukungan, 50.320. Jadi dalam hal ini kita tunggu sampai jam 11 malam tidak ada tanda terima dan lain sebagainya ternyata Hakim Junaidi dan anggotanya itu datang dan memberikan surat penolakan tanpa ada alasan apapun. Dan setengah dua malamnya kita langsung ke Polwiltabes kita melaporkan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik, Pasal 310 dan Pasal 335. Terima kasih, Pak Hakim yang mulia.
9
21.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, jadi resminya Saudara sudah menyerahkan, ya, pada tenggat waktu yang ditentukan tetapi kemudian diberi surat penolakan?
22.
SAKSI DARI PEMOHON: RICO NANDA Ya.
23.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke. Berikutnya Eko Tjiptartono.
24.
SAKSI DARI PEMOHON: EKO TJIPTARTONO
Assalamualaikum wr. wb.
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pertama-tama terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan beberapa hal terkait apa yang kami ……….(gangguan teknis )…… dan kami lakukan. Pertama, terkait sosialisasi dan bukti dukungan. Yang kedua, terkait dengan Panwaslu Kota Semarang. Yang ketiga, terkait dengan pengaduan kami ke KPU Provinsi. Yang keempat, terkait dengan pengaduan kami ke KPU Pusat. Dapat kami jelaskan sebagai berikut, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman dari para pasangan calon perseorangan, bahwa KPU telah melakukan beberapa kali sosialisasi namun dalam tiap-tiap sosialisasi tidak pernah melakukan penjelasan tentang pengurutan KTP dari RT, RW terkecil per kelurahan. Sehingga dalam perjalanannya kami melakukan apa yang tertulis dalam keputusan-keputusan KPU yang telah kami terima, utamanya Keputusan KPU Nomor 60 Tahun 2009. Kemudian H-2 kami datang menyerahkan bukti dukungan, setelah diteliti kami diminta untuk kembali karena format yang kami lakukan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan KPU. Kami waktu itu memprotes karena kalau kami disuruh untuk mengurutkan dengan apa yang diinginkan KPU Kota Semarag sesuai dengan apa yang diinginkan yaitu per RT, RW terkecil tentu kami akan menghadapi kendala yang luar biasa. Kendala utama yang luar biasa itu adalah mengurutkan fotokopi dari konstituen dimana sudah ditentukan per 500 lembar diberi materai dan ditandatangani, padahal ada beberapa kelurahan yang konstituen kami mendapatkan lebih dari 3000. Untuk mengurutkan itu yang kami sangat kesulitan dan kami memprotes waktu itu tidak mungkin untuk dilakukan dalam waktu 2 hari. Namun waktu itu protes kami kurang diterima dan kami kemudian komunikasi dengan para calon perseorangan yang lain dimana kami mendapatkan informasi bahwa apa yang kami lakukan sama dengan apa
10
yang dilakukan para calon perseorangan yang lain. Dari hal tersebut, tanggal 28 malam, KPU mengundang semua para bakal calon perseorangan untuk diminta semuanya sesuai dengan keinginan KPU Kota Semarang yaitu mengurutkan RT/RW terkecil. Waktu itu kami juga protes, namun Bapak Joko mengatakan bahwa “Pak Eko kan punya kordes-kordes, itu bisa dikumpulkan untuk merubah bukti dukungan tersebut”. Kami memang melakukan hal itu dan kami telah mengumpulkan lebih dari 125 orang dengan didukung oleh 20 komputer untuk merubah itu, hanya yang kesulitan adalah mengurutkan bukti fotokopi KTP, itu yang sangat sulit. Kalau komputernya bisa dilakukan. Sehingga pada saat waktu yang telah ditentukan jam 12 kurang 10 menit kami menyerahkan bukti dukungan ke KPU Provinsi yang menurut kami jumlahnya sudah memenuhi syarat, namun karena bersamaan itu kami diminta untuk menyerahkan bukti dukungan ke tiap-tiap kecamatan, waktu itulah yang kami tidak bisa, karena kami memperoleh bukti dukungan kami bawa pulang, kemudian besoknya kami dapat informasi dari media bahwa bukti dukungan kami tidak mencukupi sesuai dengan apa yang disyaratkan. Dan karena kami merasa bahwa dukungan kami sudah cukup, dan tidak diterima oleh KPU Kota, maka kami melaporkan ke Panwaslu Kota Semarang. Oleh Panwaslu Kota Semarang ditanggapi dengan baik, kemudian sebelum Panwaslu Kota Semarang mengeluarkan keputusannya, kami para bakal calon perseoerangan diminta hadir dengan undangan musyawarah dengan KPU Kota Semarang. Kami semua hadir, kemudian Ketua Panwaslu Kota Semarang sebelum menutup pertemuan menyatakan atau menanyakan kepada kami, apakah kami siap untuk menerima apapun keputusan Panwas Kota Semarang, karena Putusan Panwas Kota Semarang dikatakan oleh Ketua Panwaslu Kota Semarang final dan mengikat. Pada awalnya kami kurang sepakat karena Panwaslu Kota Semarang hanya akan menghadirkan satu orang Saksi Ahli yaitu Bapak Drs. Hasyim Asyhari yang sekarang sedang mengambil program Doktor di Malaysia. Karena apa? Karena Bapak Hasyim Asyhari itu Mantan Ketua KPU Provinsi. Sehingga menurut pendapat kami tidak akan terjadinya fairness dalam pengambilan keputusan. Namun setelah Panwaslu Kota Semarang mengemukakan beberapa kendala dan menjamin adanya fairness pada akhirnya kami sepakat dan pada akhirnya yang terkahir kalinya kami ditanya apakah kami siap menerima dan tunduk apapun Keputusan Panwaslu Kota Semarang, kami menyatakan siap dan tunduk apapun Keputusan Panwaslu Kota Semarang. Pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada Ketua KPU Kota Semarang Bapak Hakim Junaidi, dan beliau dengan tegas menyatakan bahwa siap menerima dan siap melaksanakan Keputusan Panwaslu Kota Semarang. Hal ini disaksikan oleh semua para pasangan calon, wartawan dan sebagian masyarakat kota Semarang. Namun apa yang terjadi, 2 hari kemudian muncul berita di koran bahwa Keputusan Panwaslu Kota
11
Semarang tidak dapat diakomodir, 3 hari kemudian karena Keputusan Panwaslu Kota Semarang hari Jumat, hari Senin kami mengadukan permasalah tersebut ke KPU Provinsi. Berkali-kali kami bertemu dengan Ketua KPU Provinsi Jateng menanyakan tindak lanjut Keputusan Panwaslu Kota Semarang terkait dengan pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Semarang untuk menindaklanjuti Putusan Panwas terkait dengan kode etik, selalu dijawab oleh KPU Provinsi Jawa Tengah masih diverifikasi dan dipelajari. Kemudian kami memahami akan hal itu ( …..) 25.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Sebentar, sebentar, harap diulangi, apa Keputusan Panwaslu Kota Semarang ketika kedua pihak menyatakan siap itu?
26.
SAKSI DARI PEMOHON: EKO TJIPTARTONO Keputusan Panwaslu Kota Semarang dapat kami bacakan, pada akhirnya ada 3 poin, Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim. Yang pertama keputusannya menyatakan Termohon telah salah mengimplementasikan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58 Tahun 2009 Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 angka VI, tata cara pendaftaran bakal pasangan calon, huruf b, pengajuan bakal pasangan calon, angka 1, tata cara pendaftaran, huruf c, angka 2, yang menentukan bahwa penggunaan model DB1 dan WW sebagaimana angka 1, dikelompokkan berdasarkan urutan RW dan kelurahan. Yang kedua, menyatakan KPU Kota Semarang telah salah dan berlebihan mempraktikkan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Yang ketiga, pihak-pihak yang dirugikan dengan tindakan Termohon sebagaimana poin 1 dan 2 di dalam keputusan ini dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan undang-undang sampai dengan kepada sanksi kode etik, sehingga dalam hal ini kami melaporkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Kami lanjutkan, setelah kami tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari KPU Provinsi Jawa Tengah kemudian kami melakukan komunikasi ke KPU Pusat dan kami mengirimkan berkas kronologi permasalahan kami ke KPU Pusat. Setelah KPU Pusat mempelajari dan memahami pengaduan kami serta bersepakat dengan KPU Pusat dalam hal waktu, dalam hal ini yang kami hubungi KPU Pusat adalah Ibu Endang Sulastri kami melanjutkan tanggal 11 Maret 2010 ke KPU Pusat. Kemudian KPU Pusat menerima kami, diwakili Ibu Endang Sulastri kami berdiskusi, berdialog, berdebat tentang masalah kami, kemudian pada akhir pertemuan dengan Ibu Endang, Ibu Endang akan menindaklanjuti
12
hal ini namun Keputusan KPU Pusat adalah Pleno, Rapat Pleno, sehingga karena pada siang itu Ibu Endang belum bisa menjanjikan kapan diadakan Rapat Pleno kami pulang ke Semarang. Namun setelah kami sampai di bandara dan sudah membeli tiket untuk pulang ke Semarang, bandara Soekarno Hatta, Bapak, kami ditelepon kembali oleh KPU Pusat, oleh Ibu Endang, diminta untuk kembali lagi ke KPU Pusat untuk dikonfrontir atau dipertemukan dengan KPU Kota Semarang yang waktu itu berada di Jakarta sehingga diharapkan mendapatkan keputusan yang cepat. Kemudian kami berbondong-bondong kembali lagi ke KPU Pusat dan masuk ke ruangan sidang pertemuan, di situ sudah hadir Ibu Endang Sulastri dan seluruh anggota KPU Kota Semarang termasuk Ketua, kemudian beberapa saat kemudian Bapak I Putu Arta atau I Gusti Putu Arta bergabung di ruangan kami dan Bapak I Gusti Putu Arta yang dalam hal ini Ketua Pokja Pilkada seluruh Indonesia menyatakan bahwa sudah mempelajari dan memahami apa yang menjadi aduan kami, sehingga Bapak Putu hanya menyatakan akan mencari solusi yang terbaik. 27.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Interupsi, Yang Mulia. Materi yang ini kemarin sudah disampaikan oleh Saksi sebelumnya. Terima kasih.
28.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya.
29.
SAKSI DARI PEMOHON: EKO TJIPTARTONO Kami hanya menjelaskan agar supaya runtut karena perjalanan kami runtut, Bapak. Kemudian…, boleh kami teruskan, Bapak ?
30.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan.
31.
SAKSI DARI PEMOHON: EKO TJIPTARTONO Kemudian Bapak Putu keluar untuk melakukan Rapat Pleno dan 30 menit kemudian Bapak Putu kembali dan menyatakan bahwa apa yang menjadi permasalahan kami diterima. Artinya calon perseorangan bisa diakomodir dalam Pilwakot Kota Semarang 2010 – 2015. Kemudian kami diperintahkan untuk memproses penjadwalan namun Pak Putu menegaskan bahwa penjadwalan yang penting tidak merubah jadwal kampanye dan jadwal pemilihan. Kemudian kami semua berembuk,
13
karena diperintahkan oleh KPU Pusat ditentukan bahwa Tanggal 12 Maret kami diminta menyerahkan bukti dukungan yang belum menyerahkan bukti dukungan, tanggal 12 sampai 17 Maret verifikasi faktual, tanggal 18 sampai 22 Maret perbaikan verifikasi, tanggal 23 sampai 27 Maret 2010 penetapan dan penetapan ini masih masuk jadwal kampanye dengan calon dari partai. Kami pada waktu itu masih baru berupa konsep, KPU membuat konsep, kami mencatat konsep namun pada saat akhir pertemuan kami minta konsep itu untuk ditandatangani Bapak Ketua KPU Kota Semarang menyatakan, “Tidak usah, percaya saja dengan kami”. Berita acara dan penandatanganan sore ini akan ditandatangani di Semarang. Kemudian tanggal 11 Maret malam itu, juga kami pulang dan dalam perjalanan kami terus terang saja kontak kepada Tim Sukses kami, relawan kami, dan tokoh-tokoh masyarakat kami, termasuk kakak kandung kami, Prof. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc. yang Beliau-Beliau sudah sangat mendukung pencalonan kami. Pada tanggal 12 Maret, saya mendapatkan undangan dari KPU, dapat kami tunjukkan ini Bapak Hakim, resmi asli bahwa isinya keperluan pendaftaran dan verifikasi calon perseorangan pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota Semarang. Artinya pada tanggal 12 Maret, KPU Kota Semarang telah menyetujui dan menyepakati keputusan KPU Pusat. Kemudian, kami hadir karena ditentukan bahwa penyerahan bukti dukungan diharuskan setelah sholat jumat, maka yang kami ketahui jam 14.00 WIB salah satu pasangan calon, Ibu Merry yang tadi menangis di depan sidang ini menyerahkan bukti dukungan dan waktu itu diterima oleh Ketua KPU Kota Semarang disaksikan oleh semua anggota KPU Kota Semarang. Kemudian setelah itu bukti dukungan diverifikasi dan dibantu oleh staf KPU Kota Semarang. Pada tanggal 12 Maret, jam 16.00 WIB seluruh anggota KPU Kota Semarang meninggalkan ruangan verifikasi. Namun verifikasi dilanjutkan oleh staf KPU Kota Semarang dan sekitar jam 19.00 WIB penghitungan dari salah satu calon perseorangan selesai dengan jumlah 55.320 ditampilkan dalam layar besar, disaksikan banyak pihak, namun belum bisa disahkan. Karena semua anggota KPU tidak berada di tempat. Jam 18.30 WIB, Bapak Ir. Rudi Sulakso hadir di tempat membawa bukti dukungan, namun tidak bisa diterima karena seluruh anggota KPU Pusat masih belum hadir. Kita menunggu sampai jam 23.00 WIB malam, barulah seluruh anggota KPU Kota Semarang dan Ketuanya hadir di ruangan penghitungan dan yang mengagetkan kami adalah Ketua KPU Kota Semarang hanya menyatakan bahwa KPU Kota Semarang tidak bisa melaksanakan surat keputusan dari KPU Pusat. Ini yang sangat mengherankan. Pagi hari diterima, malam hari tidak diterima.
14
32.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Sebentar, Anda membuat tertulis itu, ya?
33.
SAKSI DARI PEMOHON: EKO TJIPTARTONO Baru konsep, Bapak.
34.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Nanti diserahkan saja urut-urutan itu. PP, Panitera, ya?
35.
SAKSI DARI PEMOHON: EKO TJIPTARTONO Dapat kami teruskan sedikit, Bapak?
36.
KETUA: MOH. MAHFUD MD
Closing saja. 37.
SAKSI DARI PEMOHON: EKO TJIPTARTONO Jadi, pada intinya beberapa kali KPU Kota Semarang tidak komitmen terhadap apa yang dikerjakan dan apa yang diucapkan. Baik itu keputusan Panwas yang telah keluar kemudian keputusan dari KPU Pusat yang telah keluar. Dan apa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Intinya begitu, sehingga apa yang dikatakan ibu Merry, kami melaporkan hal ini kekepolisian Polwiltabes Kota Semarang. Saya kira (…)
38.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Pada akhirnya pencalonan Anda ditolak?
39.
SAKSI DARI PEMOHON: EKO TJIPTARTONO Ditolak Bapak.
40.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Alasannya?
41.
SAKSI DARI PEMOHON: EKO TJIPTARTONO Bukti dukungan kami yang telah diserahkan pertanggal 30 Januari itu belum dihitung sama sekali. Terima kasih, wassalamualaikum.wr.wb.
15
42.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, silakan duduk. Cukup. Ini tadi Pak Eko ya? Pak Eko ya, namanya? Pak Eko Tjiptartono. Berikutnya, Khandori. Silakan Pak Khandori.
43.
SAKSI DARI PEMOHON: KHANDORI
Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi, kami hanya akan menyampaikan yang penting saja yang menurut kami adalah mengenai KPU Kota Semarang tidak konsisten dengan peraturan yang dibuatnya, sehingga ketika para bakal calon itu di tolak, kami mengajukan surat keberatan terhadap penolakan tersebut. Karena pada faktanya di dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh KPU yaitu Peraturan Nomor 58 Tahun 2009 dan Keputusan KPU Nomor 60 Tahun 2009 tidak ada kata-kata atau kalimat yang menyebutkan bahwa dokumen dukungan harus diurutkan mulai RT, RW, sampai alamatnya yang terkecil, sehingga kami mengajukan surat keberatan dan keberatan itu tanggal 1 kami layangkan dan pada saat itu pula kami mendapatkan satu lembar, satu keterangan dari KPU yang ditandatangani oleh bapak Khaliq. Di situ menyebutkan bahwa juga tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan harus diurutkan dari RT, RT, kelurahan, alamat terkecil. Kemudian pada saat itu pula, kami mendapatkan buku panduan verifikasi. Dimana buku panduan verifikasi itu di pengantarnya disebutkan bahwa untuk keperluan penyerahan dokumen harus diurutkan mulai dai RT, RW, sampai alamat yang terakhir terkecil. Sehingga, kami menganggap bahwa KPU tidak konsisten dengan peraturan yang dibuatnya, kemudian sengaja menerbitkan buku panduan yang mana buku panduan itu dalam kata pengantar disebutkan dikhususkan untuk para verifikator. Oleh sebab itu, kami pada saat itu tetap minta penjelasan yang resmi. Kemudian pada tanggal 5 kami diterima. Di situ juga dinyatakan bahwa KPU Kota Semarang tetap menolak semua calon-calon independent. Saya kira cukup itu saja, Yang Mulia terima kasih.
Wassalamualikum wr. wb.
44.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik satu kelompok sudah tentang calon perorangan. Saya minta tanggapan dari KPU dengan underline sebagai berikut, Anda jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, sepertinya KPU Kota Semarang itu kalau kesaksian ini tadi benar seluruhnya, sepertinya KPU Kota Semarang itu mau menghalang-halangi calon independen, sehingga di sini di dalam aturan
16
tertulis tidak ada tentang tingkat-tingkatan urutan itu dan pemberitahuannya juga dadakan hanya secara lisan dan diberi waktu yang tidak mungkin dikerjakan. Dalam waktu sekian, dua hari atau dua jam begitu disuruh memperbaiki 50 ribu begitu sesuatu yang tidak mungkin. Sepertinya masalah administratif itu lalu menjadi lebih penting dari masalah prinsip. Apakah seumpama tidak diurutkan begitu, apakah tidak bisa diteliti validasinya tentang keabsahan calon-calon itu? Itukan lebih prinsip dari pada sekedar soal teknis formulir seperti itu? Kemudian (…) 45.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Terima kasih Yang Mulia, saya berikan jawaban.
46.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Sebentar, sebentar. Sebenarnya apakah ketentuan harus ada urut-urutan dari RT terkecil itu berlaku secara nasional? Di luar kota Semarang dan di luar Jawa atau bagaimana begitu? Saya atau kami ingin mendengar di sini apa urgensi urut-urutan begitu kalau misalnya KPU yang sudah dibiayai oleh negara itu punya aparat sebenarnya untuk meneliti tanpa harus urut-urutan begitu? Apa tidak bisa dibuktikan keabsahannya kalau misalnya tidak bisa diurut seperti itu atau soal teknis semata yang ingin mempermudah KPU? Silakan.
47.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya, terima kasih Yang Mulia. Jadi dari pertanyaan yang kedua dulu. Bahwa KPU Kota melaksanakan, menetapkan, keputusan Nomor 58 dan 60 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010, di situ di kedua keputusan itu telah ada sebuah klausul bahwa dokumen dukungan syarat calon perseorangan yang dituangkan dalam form model BB1WW itu diurutkan, disusun berdasarkan urutan RT, RW, dan kelurahan. Di dalam satu, kemudian dibendel, dijilid dalam satu jilid. Dalam satu jilid maksimal dalam satu kelurahan 500 untuk satu jilid, kemudian ditandatangani oleh pasangan calon yang bersangkutan dan dibubuhi materai, cukup. Kalau seandainya dalam satu kelurahan itu lebih dari 500, maka bisa dibuat dua jilid dan seterusnya, itu telah ada di dalam keputusan kami baik Nomor 58 maupun Nomor 60 tahun 2009.
48.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu putusan itu sudah lama? Dikeluarkannya berapa lama?
17
49.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Nomor 58 itu kita keluarkan pada tanggal 28 November 2009.
50.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Sudah lama, ya?
51.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya. Kemudian yang 60 tentang Perubahan Nomor 58 itu kita keluarkan tanggal 28 Desember 2009.
52.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu peraturan itu, atau keputusan itu terbuka? Artinya para calon membaca itu?
53.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Terbuka, ya terima Kasih Yang Mulia. Jadi ketika KPU tanggal 28 November memutuskan Nomor 58 Tahun 2009, maka tanggal 1 Desember kami mengundang para pimpinan partai politik, ormas, LSM, BEM, bahkan juga kami undang kemudian juga para bakal calon perseorangan yang pernah konsultasi pada hari sebelumnya kepada KPU Kota Semarang tentang format dukungan pencalonan untuk perseorangan. Pada tanggal 1 Desember itu kami undang, kita, KPU Kota melakukan sosialisasi kepada elemen masyarakat termasuk bakal calon perseorangan.
54.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Menurut Saudara, mengapa kira-kira semua pasangan calon independen ini mengatakan tidak pernah tahu ada ketentuan itu?
55.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya, tidak semua. Bahkan pasangan Veni, Vidi, Vici, dan Budi Yuliono itu juga sempat menyerahkan kepada PPS pada tanggal 30 Januari sebagai hari terakhir penyerahan syarat dukungan kepada PPS. Hanya persoalannya dukungan pasangan calon Veni, Vidi, Vici itu tidak memenuhi jumlah minimal dari yang disyaratkan 3% dari jumlah pendduduk kota Semarang.
18
Demikian juga pasangan Dasih Ardiantari dan Eko Tjiptartono itu sempat menyerahkan kepada PPS pada hari itu tanggal 30 Januari 2010, tetapi juga jumlah kuotanya tidak memenuhi syarat minimal. 56.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Sesuai dengan form yang di tetapkan?
57.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya, sesuai dengan form yang ditetapkan dalam Keputusan 58 maupun 60.
58.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, silakan berikutnya pertanyaan-pertanyaan lain kan…, apakah ini berlaku juga di KPUD-KPUD lain?
59.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya, begini karena di dalam PP 6 Tahun 2005, maupun PP 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, kemudian Pengangkatan Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak diatur secara teknis seperti apa bakal calon perseorangan itu akan merumuskan, menyerahkan syarat dukungan. Di sana hanya ada disebutkan bahwa masyarakat yang mendukung memberikan tandatangan kemudian melampirkan identitas kependudukan. Nah, kemudian seperti apa formatnya maka KPU Kota Semarang berpikir menentukan format dalam bentuk form model DB1 yang di situ memuat nomor urut, kemudian nama pendukung, kemudain jenis kelamin; lakilaki perempuan, kemudian tempat dan tanggal lahir, kemudian alamat. Di situ kami cantumkan sudah ada kolom RT, RW. Dalam dukungan itu di atas kami sebutkan ada dukungan kelurahan..., kecamatan...., seperti itu.
60.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, nampaknya kalau didengarkan tadi ada mediasi dari Panwas ya? Panwas mengatakan KPU Kota Semarang telah salah menerapkan. Lalu KPU Pusat sudah memediasi akan ada perbaikan-perbaikan, sehingga masalahnya sebenarnya benar-benar dianggap teknis. Kenapa pada akhirnya kok tetap kembali ke keharusan membuat form seperti itu?
19
61.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya. Yang diakomodir oleh KPU pusat itu bukan soal form Yang Mulia, tetapi KPU pusat itu menyampaikan surat melalui KPU Provinsi, kepada KPU provinsi yang isinya tentang agar KPU Kota Semarang menerima syarat dukungan bakal calon perseorangan yang pada waktu itu sudah jatuh pada tanggal 12 Maret 2010. Nah, kalau ini kami laksanakan, maka ini tentu akan menggeser tahapan yang sudah kami lalui. Sedangkan tahapan pendaftaran calon walikota dan wakil walikota ini kami buka tanggal 20-26 Februari tahun 2010. Kemudian juga KPU Provinsi tidak memerintahkan kepada KPU Kota Semarang untuk melaksanakan surat dari KPU Pusat tersebut.
62.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, oke. Ada pertanyaan? Jangan terlalu panjang ya, ini pertanyaan saja.
63.
KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Baik, Majelis. Jadi (...) 64.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Sebentar, Hakim dulu, Hakim dulu ini, Pak Arsyad.
65.
HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Saudara Termohon, pertanyaan Pak Ketua tadi Saudara di dalam pengsyaratan ini, itu lebih mementingkan sisi administrasinya daripada prinsip-prinsip substansi keadilan. Sedangkan itu Saudara sudah bertemu di pusat dengan KPU Pusat. Kemudian perseorangan dengan Saudara.
66.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya.
67.
HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Nah itu sudah ada di situ penekanan bahwa ini akan ditindaklanjuti. Mengapa tiba-tiba pulang ini, itu komitmen ini tidak ada?
20
68.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya, baik Yang Mulia. Jadi ketika tanggal...., 23.00 WIB malam, kami dipertemukan oleh KPU Pusat dengan bakal calon perseorangan yang sudah…, waktu sebelumnya mengadukan di KPU Pusat pada tanggal 23.00 WIB malam ada sebuah kesimpulan, bisa dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang dengan catatan tidak menggeser tahapan. Kemudian KPU Kota Semarang bersedia akan menjalankan kesepakatan tersebut dengan catatan ada ketentuan tertulis dari KPU pusat. Itu yang kami harapkan. Kemudian ketika tanggal 12, kententuan tertulis ini hanya berupa secarik kertas yang menurut KPU Kota Semarang dan KPU Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 , maka surat tersebut menurut KPU Jawa Tengah dan KPU Kota Semarang tidak memiliki kekuatan hukum yang bisa menganulir Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, sehingga kalau itupun kami laksanakan, itu pasti akan menggeser tahapan jadwal yang sudah berlangsung dan ketika itu menggeser jadwal tahapan yang sudah berlangsung, berarti KPU Kota Semarang akan melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 12 Tahun 2008, itu satu yang pertama. Yang kedua ketika nanti pendaftaran di KPU (…)
69.
HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Pak, apa isi daripada Surat KPU Pusat?
70.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Baik. Isi dari substansinya bahwa berkas dukungan dalam bentuk foto copy dan hard copy bakal calon perseorangan dalam Pemilukada itu supaya dapat diterima sebagai bukti penyerahan dukungan. Kemudian yang kedua (…)
71.
HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Baik, baik. Pada waktu di pusat pertemuan itu, apakah dibicarakan masalah nomor dukungan ini Berdasarkan urut RT, RW?
72.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya kami juga (…)
73.
HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Ada tidak dibicarakan?
21
74.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya. Di dalam mediasi KPU Pusat, itu tidak mempersoalkan tentang format dukungan yang disusun oleh bakal calon perseorangan karena itu sudah tidak menjadi persoalan.
75.
HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Alasan Saudara sehingga surat KPU Pusat yang Saudara katakan 1 lembar itu tidak mempunyai kekuatan, hukum apa alasannya?
76.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Mustinya KPU Pusat itu mengeluarkan sebuah hitam putih adalah setara dengan Peraturan KPU Nomor 16.
77.
HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Saudara sudah berbicara berkumpul bersama, ngomong lisan di sini dengan itu jauh lebih tinggi nilainya kalau kita ngomong begini ya. Daripada surat apalagi ada surat lagi, Saudara menilai Surat KPU Pusat ini tidak mempunyai kekuatan hukum, itu alasannya apa? Saudara katakan tadi itu menggeser tahapan. Nah berapa lama itu sampai terjadi adanya penutupan calon perseorangan itu?
78.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Di sisi lain karena juga tidak ada perintah lebih lanjut dari KPU Provinsi, mustinya yang kami gunakan adalah logika hukum ketika peraturan itu digeser oleh…, apa sebuah keputusan itu mustinya sebuah aturan pula yang bisa menggeser. Ini yang kami gunakan.
79.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Apa surat KPU itu bisa menggeser apa tidak bisa secara teknis langsung dilaksanakan tanpa menggeser jadwal?
80.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ketika itu kami laksanakan tentu kami memerlukan sebuah waktu untuk melakukan verifikasi faktual maupun adminsitratif.
22
81.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, berapa lama itu?
82.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Di dalam ketentuan Undang-Undang 12 Tahun 2008 itu kan sekurang-kurangnya KPU melakukan verifikasi 14 hari, dan itu (…)
83.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Sementara Surat KPU itu berapa hari sebelum penutupan pendaftaran?
84.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Begini Yang Mulia, di sisi lain bahwa ketika ini pendaftaran calon Walikota sudah selesai tanggal 26 Februari, ketika ini kami buka kembali bahwa kami harus menerima syarat dukungan bagi calon perseorangan, ini implikasi politisnya di Kota Semarang ini yang tidak kami bisa bayangkan apa yang bakal terjadi, satu itu. Kemudian yang kedua di dalam diktum (…)
85.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Implikasi politis itu apa? Ini kan orang mendaftar saja? Jangan ikut bersuara. Implikasi politis apa yang tidak Saudara bisa bayangkan? Kan orang sudah mendaftar?
86.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Pendaftaran pasangan calon yang waktu itu bisa dilakukan oleh partai Politik itu sudah selesai dan kami sudah (…)
87.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Tapi ini kan sudah mendaftar? Bukan membuka pendaftaran baru. Orang sudah mendaftar, tinggal kelengkapan (…)
88.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ketika baru menyerahkan syarat dukungan itu, artinya bakal calon perseorangan belum mendaftar Yang Mulia. Ketika baru menyerahkan syarat dukungan, itu artinya bakal calon perseorangan belum melakukan pendaftaran dirinya sebagai calon walikota karena syarat dukungan
23
merupakan salah satu syarat administratif di dalam pencalonan bakal calon perseorangan. Kemudian di sisi lain, di surat KPU itu diktum yang terakhir, halhal teknis berkaitan dengan mekanisme dan pengaturan tahapan dan jadwal dimaksud diserahkan sepenuhnya kepada KPU Kota Semarang dengan catatan tidak menggeser jadwal kampanye dan hari pemungutan suara. Nah kalau tanggal 12 itu syarat dukungan kami terima, tentu pasti akan menggeser jadwal tahapan berikutnya. 89.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Jadwal kampanyenya kapan?
90.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Jadwal kampenya tanggal 1 April, kami mulai.
91.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu tanggal 12 Maret.
92.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya.
93.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Apa waktu begitu panjang dengan aparat yang mestinya sudah lengkap itu? Kalau saya sih 2 hari saja bisa itu. Tidak perlu waktu 18 hari sudah cukup.
94.
TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Verifikasinya yang…, kemudian juga pendaftaran Yang Mulia. Ini ada tambahan dari Ketua KPU Kota.
95.
pendaftaran…,
massa
TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menambahkan tentang rangkaian dari proses pendaftaran calon. Jadi untuk perseorangan, itu sesuai dengan Keputusan kita Nomor 61 bahwa pada saat mulai tanggal 1 sampai tanggal 18 Desember itu, kita melakukan sosialisasi persyaratan. Tadi para pasangan sudah mengamini. Kemudian 16
24
Desember kita pengumuman. Kemudian tanggal 19 Desember sampai tanggal 30 Januari 2010 adalah batas akhir penyerahan bukti dukungan. Kenapa kita ambil tanggal 30 Januari? Karena di Undang-Undang 12 Tahun 2008 bahwa penyerahan bukti dukungan calon perseorangan kepada PPS selambat-lambatnya 21 hari sebelum dibukanya pendaftaran pasangan calon. Kami di 61 bahwa pendaftaran calon dimulai tanggal 20-26 Februari 2010. Kalau kita tarik ke belakang, maka menjadi pas tanggal 30 Januari 2010 adalah batas paling akhir. 96.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu ketentuan undang-undang ya?
97.
TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Betul-betul. Jadi di 12/2008 ya Pasal 59. Kemudian setelah pada saat masa pendaftaran tentunya itu ber.., 20 sampai 26 itu antara jalur partai politik dengan jalur persoalan bareng-bareng datang ke KPU mengambil formulir menyerahkan kelengkapannya. Kenapa calon persoalan itu tidak datang pada tanggal 20? Karena memang syarat dukungan…, syarat persoalan untuk bisa maju kan harus terpenuhinya dukungan sekurang-kurangnya 3% karena penduduk kita itu di atas 1 juta, di 12…, begitu Yang Mulia. Kenapa kita tidak melaksanakan surat dari KPU? Tadi sudah diceritakan panjang lebar terkait dengan itu Yang Mulia, tahapantahapan kita sudah sangat secret dan itu semua sudah diketahui, dan perlu Yang Mulia ketahui bahwa sebenarnya jauh sebelum tanggal 1 Desember, pada saat kita pertama kali mensosialisasikan keputusan KPU Nomor 58, para pasangan calon sudah berulang…, lebih dari satu kali datang ke KPU dan setiap kali datang itu pasti kita berikan formulir BB1 WWW yang menjadi sumber persoalan. Memang di Keputusan kita, di 58 dan 60 itu kata-kata ‘mengurutkan RT, RW per kelurahan’ begitu. Logika kami yang namanya urutan, kami sudah jelaskan juga meskipun para pasangan calon tidak merasa mendapat penjelasan yang memang nomor 1 di situ Yang Mulia 1, 2, 3, dan 4 itu urut. Bukan 1, 10, 2, 15. Pemahaman kita seperti itu dan Insyaallah Yang Mulia, salah satu pasangan calon yang gugur itu termasuk Pak Eko Tjiptartno waktu itu berpasangan dengan Bu Darsih, tapi pada saat proses ini bergejolak, Beliau juga gugat kita itu sudah tidak berpasangan Yang Mulia karena ibu Dasih itu sudah berpasangan dengan calon melalui partai politik pasangan Nomor 4 yang diusung oleh Partai PAN, PKB, dan PPP.
25
98.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Sebentar, ada 2 kunci. Pertama ketentuan tentang tingkatan– tingkatan RT di form itu sudah termuat di dalam Peraturan Resmi KPU Semarang?
99.
TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Betul, tapi tidak ada kata-kata ‘terkecil’, Yang Mulia.
100. KETUA: MOH. MAHFUD MD Yang kedua bahwa itu sudah disosialisasikan jauh sebelumnya? 101. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Sudah. 102. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dan pihak-pihak ini hadir? 103. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Sudah. Saya ada catatan Pak Eko datang ke kantor kami ada. Sebentar, Yang Mulia. Jadi dalam buku tamu di Satpam kami, itu Pak…, sebentar, Bapak Eko Tjiptartono, Bapak Laziman, Bapak Agus Harianto, tanggal 17 bulan 11 itu datang ke kami, dan Beliau juga kita beri form BB1 WWW yang pasti…, Pak mengko diurutke. 104. KETUA: MOH. MAHFUD MD
Form yang resmi seharusnya dipakai menurut KPU Semarang? 105. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Betul. Jadi walaupun kita masih belum resmi keluar Putusan,
saking baiknya kita berikan. Ini loh seperti ini, begitu ke semuanya. 106. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, ini ada pertanyaan dari Hakim Maria.
26
107. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA IDRATI Ya, tadi ada peraturan Perubahan Nomor 60, itu perubahannya tentang apa? Tentang Formulir? 108. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Terima kasih, Yang Mulia. Perubahan dari 58 ke 60 sama sekali tidak merubah…, mohon maaf ni agak banter ngomongnya, mohon maaf Yang Mulia, jadi perubahan dari 58 ke 60 sama sekali tidak merubah tentang formulir. Yang dirubah hanya 3 poin karena Peraturan 58 yang kita buat itu dasarnya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 yang sudah dibatalkan secara keseluruhan oleh Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 itu Asbabul urutnya seperti itu. Kemudian isinya itu tidak…, ada beberapa perbedaan di tiga hal. Yang pertama, pengertian syarat calon belum pernah menjabat Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah selama 2 kali dalam masa jabatan yang sama. Itu dijelaskan di 68 KPU Pusat dan kita jadikan di 60 KPU Kota Semarang. Kemudian yang kedua, terhadap calon yang pernah dipidana penjara itu kita jelaskan. Kemudian syarat dukungan yang tidak sah. Jadi sama sekali tidak ada perbedaan di formulir BB1 WWW. Matur suwun, Yang Mulia. 109. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA IDRATI Tadi pasangan Vini, Vidi, Vici, itu waktu mengajukan itu dengan formulir yang sama? Jadi dia sudah memakai aturan itu? 110. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Betul, Yang Mulia. 111. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik saya beri waktu…, jangan berinsinuasi ya, bertanya saja. 112. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Baik. Berkaitan dengan persoalan Peraturan KPU Kota Semarang Nomor 58 yang diganti dengan 60. Apakah di dalam Peraturan KPU itu
27
tersebut ada kata-kata yang menyatakan diurutkan dari RT dan RW terkecil? 113. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Tidak ada. 114. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Tidak ada. Baik. Kemudian itu adanya di apa? 115. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Tidak ada di peraturan kita. 116. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Tidak ada di peraturan Saudara? Adanya adalah pasal di sini kalau tidak salah adalah di buku panduan. Betul? 117. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Ya, itu khusus itu kita punya untuk teman-teman PPS, betul. 118. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Khusus untuk teman-teman PPS? Boleh kami bertanya kepada (…) 119. KETUA: MOH. MAHFUD MD Panduan, tapi Saudara tadi menyebut tertuang di dalam peraturan. 120. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Kalau,... Yang Mulia begini kalau peraturan mengurutkan RT, RW, kelurahan. Itu di peraturan kita.
kita
hanya
28
121. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Artinya di dalam Peraturan KPU Nomor 58 dan Nomor 60 tidak ada kata-kata diurutkan dari RT dan RW yang terkecil? Pertanyaan saya dari RT, RW yang terkecil? 122. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sudah dijawab, jadi urutan itu artinya terkecil karena tidak ada urutan 1, 10, 12 begitu tadi penjelasannya. Itu logika umum katanya, nanti kita nilai, sudah tidak usah tanya jawaban itu lagi karena sudah diberikan jawaban itu. 123. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
NOMOR
3/PHPU.D-
Kemudian kepada anu... boleh? 124. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan. 125. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
Kepada bakal calon perseorangan ini. Ketika sosialisasi yang sampai empat atau berapa kali itu, apakah di situ disosialisasikan harus membuat formulir yang disebut BBW C1 dari urutan terkecil RT, RW? 126. SAKSI DARI PEMOHON: M. NAJIB Tidak ada, Yang Mulia. 127. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Dari yang lainnya? Bu Sumari? 128. SAKSI DARI PEMOHON: SRI SUMARI Tidak ada.
29
129. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Tidak ada juga. Pak Eko Tjiptartono? 130. SAKSI DARI PEMOHON: EKO TJIPTARTONO Tidak ada sama sekali. 131. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tapi diberi contoh formulir betul? Bahwa ini contoh yang harus diisi formnya? 132. SAKSI DARI PEMOHON: M. NAJIB Betul, Pak. Di urutan 1, 2 sampai 500 urutan, tapi bukan RT, RW terkecil itu yang jadi kesulitan kita. 133. KETUA: MOH. MAHFUD MD Nanti akan kita lihat formnya, harap Panitera ya, formnya itu dikumpulkan, form surat-surat tadi yang disebut termasuk dari Pak Eko, kesepakatan-kesepakatan macam-macam itu dengan Panwaslu dengan KPU. 134. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Atau saya pertegas pertanyaannya, form-form yang Saudara buat itu apakah sesuai dengan form yang diberikan oleh KPU Kota itu? 135. SAKSI DARI PEMOHON: M. NAJIB Kalau yang kita buat sesuai dengan sosialisasi cuma yang jadi permasalahan urutan memang satu lima ratus, cuma muncul yang di ruang terkecil itu setelah bulan Januari, Yang Mulia, itu yang menjadi kesulitan. 136. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Yang tanggal 28 itu?
30
137. SAKSI DARI PEMOHON: M. NAJIB Sosialisasi yang kedua. Jadi sosialisasi waktu 60 itu baru muncul ter.., apa menurut KPU tapi ditulis saya tidak ada. Maka kita bingungnya di situ, urutannya tidak ada terkecil tapi beliau kok bisa ngomong terkecil. Terima kasih. 138. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Secara pasti Saudara tahu ada istilah dari urutan RT, RW terkecil itu sejak kapan? 139. SAKSI DARI PEMOHON: M. NAJIB Setelah menerima buku panduan tanggal 1 Februari. 140. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF 1 Februari. Sumari?
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Khusus untuk pasangan calon Saudara? Untuk Bu
141. SAKSI DARI PEMOHON: SRI SUMARI Tidak diberi. 142. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
NOMOR
3/PHPU.D-
Untuk Pak Eko Tjiptartono? 143. SAKSI DARI PEMOHON: EKO TJIPTARTONO Buku panduan tidak diberi. 144. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
Pada saat sosialisasi, apakah di samping Keputusan KPU Nomor 58 dan Nomor 60, apakah juga buku panduan itu tidak diberikan kepada Saudara?
31
145. SAKSI DARI PEMOHON: EKO TJIPTARTONO Tidak diberi, kami tidak dapat, kami dapatnya dari Pak Rudi. Pak Rudi mendapat pun dari somasi beliau ke KPU Kota dan di situ dijawab bahwa karena ada hubungan pertemanan maka Bapak Rudi memperoleh buku panduan. Terima kasih. 146. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Apakah buku panduan itu...., ini saya punya Majelis sudah saya masukkan alat bukti itu tertanggal 26 Desember 2009. Buku panduan dan bukan sebagai bagian dari pada Keputusan KPU Nomor 58 dan 60. Terima kasih. 147. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saya, pertanyaan. Sejak kemarin disebut-sebut ini buku panduan Anda rahasia apa-apa kok tidak dikasih? Buku panduan itu semestinya lebih dipentingkan itu daripada (...) 148. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Buku panduan itu merupakan panduan untuk penyelenggaraan internal dari KPU, PPK, PPS, intinya itu substansinya. Kemudian sebenarnya, kalau misalnya bakal calon perseorangan itu menghendaki ingin mengetahui soal buku panduan yang kami break down juga dari Keputusan Nomor 58 dan Nomor 60, itu sebenarnya kami terbuka isi dari panduan itu juga kita upload di website. Kemudian juga karena ketika sosialisasi resmi yang kami lakukan, itu ketika kami buka pertanyaan-pertanyaan tidak ada pertanyaan keberatan tentang penggunaan fom itu Yang Mulia. Sehingga kami menganggap bahwa dengan sosialisasi yang berkali-kali kami lakukan, itu para bakal calon perseorangan tidak ada kesulitan. Baru sampai pada tanggal 28, laporan dari PPS kok belum ada satu pun bakal calon perseorangan yang menyerahkan, maka KPU punya inisiatif untuk mengundang mereka pada malam 18.30, malam Jumat kami undang, ada kesulitan apa tentang penyerahan dokumen sampai tanggal 28 Januari kok belum ada. Terima kasih. 149. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, jadi di dalam perkembangan terakhir termasuk di dalam Undang-Undang tentang Informasi itu pengumuman lewat website itu sudah bisa dianggap resmi juga, tidak harus dalam bentuk buku
32
diserahkan ke Saudara sebenarnya, artinya kalau Saudara nanti bisa membuktikan bahwa itu sudah ada di website sejak tanggal sekian itu, itu bisa jadi bukti tersendiri juga ini. Tidak hanya bukti saja. Baik, masih ada lagi tidak? 150. SAKSI DARI PEMOHON: KHANDORI Mohon izin, Majelis Hakim yang mulia. 151. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara bukan pihak, bicara kecuali ditanya.
tidak boleh, Saudara Saksi tidak boleh
152. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Sedikit Majelis, saya ingin bertanya kepada Saksi Rudi dengan Saksi Najib. Ketika sosialisasi tanggal 5 bulan Januari 2010, bisa kami diberikan contoh bentuk sosialisasi yang diberikan kepada Saudara? 153. SAKSI DARI PEMOHON: M. NAJIB Terima kasih, waktu itu kita diminta untuk bawa flash disk disuruh meng-copy Pak, ini sudah kita copy, kita print tanggal 5 Januari, di situ tidak eksplisit ada tuisan diurutkan dari RW terkecil, RT terkecil dalam satu kelurahan. Terima kasih, Pak. 154. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, cukup, saya kira untuk soal untuk calon independen cukup. Besok..., besok pagi sidang akan dibuka dengan memanggil Panwas dan KPU Pusat. Jadi terpaksa sidang ini mau ditutup nanti sore, kita perpanjang kita buka sidang besok jam 9.00 di ruangan ini, kami sedang memanggil Panwas dan Panwas Kota dan KPU Pusat untuk mengklarifikasi beberapa hal itu tadi. Saudara ingin menyampaikan apa? 155. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Tadi atas pernyataan bahwa pada saat sosialisasi maupun paska itu tidak tahu, kami juga pun menghadirkan salah satu pasangan calon
33
yang waktu itu juga datang, Pak Veny itu juga, beliau juga paham bahwa itu (suara tidak jelas) kecil, Pak Veny juga hadir di kesempatan ini, cuma kami belum mengajukan sebagai Saksi. 156. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara mau mengajukan itu sebagai Saksi? 157. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Kalau memang dipekenankan. 158. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Dicatat Panitera. Termohon .
Ini tambahan Saksi yang diajukan oleh
159. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Dan mungkin juga dengan pasangan calon yang tidak jadi..., orang yang mau nyalon tetapi tidak jadi nyalon begitu, Yang Mulia, tetapi kami belum berhubungan. Tetapi juga salah seorang yang dulu nyalon tetapi tidak jadi, begitu. Ini belum kami hubungi. 160. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya tetapi begitu dari sudut persidangan, saya kira agak susah, kurang relevan yang hadir saja sekarang di sini siapa Bapak tadi. 161. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Bapak Veni Vidi Vici. 162. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara Veni, maju untuk diambil sumpah di sini. Mendadak Anda diajukan sebagai Saksi tapi penting. Baik. Saudara, juru sumpah tidak ada tetapi tidak apa-apa akan disumpah oleh Pak Arsyad Sanusi. Saudara beragama apa? Nama lengkapnya, nama lengkapnya siapa?
34
163. SAKSI DARI TERMOHON : VENI VIDI VICI Nama saya Veni Vidi Vici 164. KETUA: MOH. MAHFUD MD Veni Vidi Vici. Beragama Islam, mantan calon perorangan, pendaftar calon perorangan. Baik, Pak Arsyad akan mengambil sumpah. 165. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI (MEMBERIKAN SUMPAH) Saudara ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrohmanirrohim, Demi Allah, saya bersumpah, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. 166. SAKSI DARI TERMOHON : VENI VIDI VICI
Bismillahirrohmanirrohim,
Demi Allah, saya bersumpah, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. 167. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI (MEMBERIKAN SUMPAH) Terima kasih. 168. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan Saudara ke mimbar. Saudara bicara singkat saja seperti yang lain, karena ini memang ingin mencari kebenaran materiil. Silakan.
tiga menit saja
169. SAKSI DARI TERMOHON: VENI VIDI VICI Selamat siang semuanya. Dari tadi saya itu mendengar banyak dagelan. Pak hakim tolong dijawab dari calon perorangan mana yang paling unggul rangkingnya? Saya kan? Tetapi selama ini, tadi setelah saya dengar Pak Hakim, tidak semuanya salah dan tidak semuanya benar. Yang saya rasakan, KPUD Semarang itu sudah melakukan dengan sesuai juklak dan Juknis, yang saya rasakan. Jadi tadi, Karena saya sudah bersumpah saya akan menjawab apa adanya. KPUD sudah melaksanakan sesuai Juklak dan Juknis. Tolong Pak Hakim dan tim tidak usah gentar. Saya sebagai Saksi.
35
170. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Maaf Yang Mulia, yang dimaksud Pak Hakim adalah Ketua KPU Kota Semarang. 171. SAKSI DARI TERMOHON: VENI VIDI VICI Apa yang diomongkan Mas Khaliq sama Pak Hakim itu benar. Jadi tolong jangan dibelokin. Saya hadir di sini untuk meluruskan semuanya, jangan sampai dikotori oleh ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. 172. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sudara merasa mengerti sebelumnya bahwa memang ada formulir yang harus diisi berdasar urutan? 173. SAKSI DARI TERMOHON: VENI VIDI VICI Itu benar. 174. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dan itu sudah diberitahukan jauh sebelum Saudara mengisi formulir? 175. SAKSI DARI TERMOHON: VENI VIDI VICI Sudah, dan berurut berkali-kali. Masalahnya telmi saja orangorang itu. Itu ada anak saya itu, Saksi juga. Jadi tolong ini jangan di dramatisir, saya tidak mau di (…) 176. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, kesaksian Saudara cukup. Saya hanya ingin tahu apakah sebelum itu calon independen itu sudah diberitahu, sudah diberi penjelasan dan tidak dirahasiakan oleh KPU, kami hanya ingin dengar itu dulu. Tentu banyak bahan pertimbangan itu nanti. Baik, silakan duduk. 177. SAKSI DARI TERMOHON : VENI VIDI VICI Baik, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 178. KETUA: MOH. MAHFUD MD
36
Baik, kita tutup soal calon indepnden. Besok kita dalami lagi sekali sidang bersama KPU dan Panwas Semarang. nanti jam 15.00 WIB dianjutkan. Yang urusan ini nanti dengan KPU dan Panwas karena tadi disebut-sebut dan itu sangat menentukan. Sekarang soal politik uang. Waduh, ini politik uang. Sama waktunya 3 menit saja setiap orang. Saudara Tumidiarso, silakan maju. 179. SAKSI DARI PEMOHON: TUMIDIARSO Bapak Hakim Yang Mulia. Perkenankanlah saya menyampaikan apa yang saya dengar, saya lihat, dan saya ketahui. Pada tanggal 18 April Tahun 2010, di TPS 9 Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Yang kebetulan berada di seberang jalan tepat di depan rumah saya. Waktu itu, kurang lebih jam 09.00 WIB, saya selaku warga Kota Semarang memenuhi hak kami untuk mengikuti pelaksanaa Pilkada Kota Semarang dan saya telah melakukan pencoblosan dengan tanda bukti jari di kelingking saya. Saya celupkan pada tinta di tempat TPS. Setelah itu, saya ke luar dari TPS, duduk-duduk bersama di halaman TPS bersama warga yang lain. Pada saat itu pula saya berseloroh dengan teman-teman yang lain melihat seseorang yang membawa tas dan saya mengatakan, “Mas tolong saya dikasih rokoknya. Saya tidak punya rokok.” “Maaf Pak, saya tidak punya seberapa, kalau
mau ini ada seberapa.”
Akhirnya, saya diberi 1 buah amplop dan juga teman-teman atau orang-orang di sekitara saya duduk-duduk. Saya tidak tahu, amplop itu saya buka. Saya sangat kaget, mohon maaf. yang terhormat senior saya, Bapak Bambang Raya Saputra, amplop itu saya buka, saya sobek tidak sesuai urutan sampul amplop dan saya melihat gambar paku, nomor 3 dan tulisan coblos. Mohon maaf, saya belum sempat sampai melihat gambar fotonya. Dan saya balik sobekan itu ada uang pecahan Rp5.000,00 dua lembar. Dan secara spontan hal itu saya masukan ke dalam kantong dan saya pulang ke rumah saya. Saya merasa luar biasa kejadian ini karena saya diberinya bersama teman-teman adalah di samping pintu ke luar TPS. Setelah itu, saya, salah satu warga Kota Semarang yang ingin tahu tentang pelaksanaan Pilkada (…) 180. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pintu ke luar atau pintu masuk? 181. SAKSI DARI PEMOHON: TUMIDIARSO Antara pintu keluar dan pintu masuk bersampingan karena halamannya satu, Bapak.
37
182. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sesudah mau pulang baru dikasih amplop begitu? 183. SAKSI DARI PEMOHON: TUMIDIARSO Ya. 184. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sesudah nyoblos. 185. SAKSI DARI PEMOHON: TUMIDIARSO Sesudah nyoblos. Dan itu pun saya sampaikan, saya diberi amplop setelah jari kelingking saya, saya coblos tinta. Tapi teman-teman saya atau orang lain itu yang duduk di sekitar saya juga diberi amplop. Saya tidak tahu isinya apa. Setelah itu saya pulang karena saya tidak tahu, saya akhirnya ke kantor Kelurahan. Biasa saya sering melihat TPSTPS yang lain secara pribadi tanpa pemberian dari siapa pun. Saya ketemu dengan Anggota PPS Kelurahan Gunung Pati. Saya Tanya, “Panwasnya mana?” Tidak ada Panwas, adanya PPL, mohon maaf mungkin saya kuper. “Ada apa mas? Panjenengan dari LSM atau dari yang lain?” “Saya masyarakat biasa.” saya jawab demikian. Di kantor Kelurahan itu ada teman-teman yang menurut saya adalah anggota PPS dan saya menyampaikan, “Aku punya seperti ini bagaimana?” Di situ ada 2 orang yang menjawab, kebetulan di Kantor Kelurahan ada petugas juga. Kalau seperti itu banyak. Setelah itu saya mohon pamit dan saya berjalan ke rumah teman saya yang namanya Nastain Anas. Di tempat rumah Nastain Anas saya sadari…, kelurahan ke Nastain Anas di belakang Kantor Kecamatan saya belum sempat memberi rokok. Jujur saja saya akui ini proses. Sehingga saya di tempat Nastain Anas, saya diberi rokok oleh Nastain Anas satu bungkus. Dan waktu itu saya telepon teman saya dekat namanya Antony, “Mas Anton tolong ketemu saya di rumahnya Mas Nastain.” Akhirnya tidak berapa lama Mas Antony datang. “Punya rokok mas?” ”Tidak. Kalau mau beli rokok ini aku punya.” Saya beri uang itu atau amplop itu. Lho kok ada seperti ini? Akhirnya Mas Nastain Anas tahu dan Mas Nastain Anas,
“Coba kalau seperti ini coba saya tak menghubungi Panwas.” “Silakan.”
Akhirnya, yang menghubungi Panwas adalah namanya Mas Nastain Anas. Tidak lama berselang, kemudian saya didatangi yang namanya PPL dari Gunung Pati namanya M. Arifin. Dia Tanya sama saya, “Pak
38
katanya panjenengan mendapatkan bukti money politik?” “Tidak, saya mendapatkan uang untuk beli rokok.” “Mana barang buktinya?” 186. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke. Sebelum ke situ, itu soal pembuktian di akhir itu sesudah Anda buka di rumah itu isinya apa? Calon peserta kontestan atau apa? 187. SAKSI DARI PEMOHON: TUMIDIARSO Itu saya buka di tempatnya Pak Nastain Anas. Jadi tidak dirumah. Jadi pada saat saya menerima amplop itu, kekagetan saya, mustinya kan duit Pak? Harapan saya duit, bukan ada stikernya. Setelah saya buka, baru saya lihat separuh ada stikernya sehingga tidak jadi, Pak. 188. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh, begitu? 189. SAKSI DARI PEMOHON: TUMIDIARSO Jadi, saya melihat gambar paku nomor 3 dan coblos, akhirnya saya tidak jadi saya buka semuanya. 190. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, oke deh. Kalau begitu duduk, silakan duduk kesaksian cukup. 191. SAKSI DARI PEMOHON: TUMIDIARSO Terima kasih, assalamualaikum wr.wb. 192. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara Antony, silakan. 193. SAKSI DARI PEMOHON: ANTHONY Terima kasih, assalamualaikum wr.wb. Yang Terhormat Majelis Hakim, saya melanjutkan, ini tahapannya sama dengan Pak Tumidiarso. Hanya saya beda kelurahan. Kalau Pak Tumidiarso ada di Kelurahan Gunung Pati-kecamatan Gunung Pati, saya Kelurahan PelalanganKecamatan Gunung Pati. Setelah Pak Tumidiarso mengundang saya di rumah Pak Nastain Anas, amplop itu dibuka di situ. Memang betul ada gambar nomor 3 dan paku tulisan coblos. Dibuka ada uangnya Rp10.000,00 pecahan dua Pak.
39
Itu setelah PPL dating, Muhammad Arifin dating, amplop itu dibuka. Kemudian kami bersepakat dengan Pak Tumidiarso dan Pak Nastain Anas untuk meminta kepada PPL, “Kalau ini belum tentu bisa jadi barang bukti panjenengan selaku petugas lapangan di tingkat kelurahan untuk
segera mencari yang memberikan amplop ini kepada Pak Tumidiarso.”
Itu yang pertama langkah kami. Yang kedua, setelah Pak Arifin itu siap mencari yang memberikan amplop kepada Pak Tumidiarso, saya langsung menghubungi media massa. Langsung menghubungi wartawan Suara Merdeka, Saudara Rukardi untuk bisa menyaksikan kejadian ini. Bukti itu kemudian difoto bersama dengan saya cuma muka saya ditutupi dengan gambar dan uang itu dan barang bukti saya titipkan kepada wartawan tersebut (...)
194. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara mendapat itu juga? Amplop itu? Atau Saudara punya teman begitu? 195. SAKSI DARI PEMOHON: ANTHONY Saya mendapat amplop itu dari Pak Tumidiarso. 196. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sesudah pencoblosan? 197. SAKSI DARI PEMOHON: ANTHONY Sesudah Pak Tumidiarso ada di rumah Pak Nastain. 198. KETUA: MOH. MAHFUD MD Berarti sesudah pencoblosan, ya? 199. SAKSI DARI PEMOHON: ANTHONY Betul. Setelah itu, kami kembali ke masing-masing TPS. Kebetulan saya ada di kelurahan Pelalangan. Di TPS 6 Kelurahan PelalanganKecamatan Gunung Pati yang kebetulan ada di RW 4, itu kami juga bertemu dengan teman-teman kebetulan sejak tahun 2004 barengbareng di salah satu partai juga memberitahukan bahwa dia telah selesai melaksanakan tugasnya untuk amplop tersebut kepada konstituen 3 hari sebelum hari pencoblosan. Itu yang saya dengar dari teman saya yang bernama Sumarsono, RT.1, RW 4 Kelurahan Pelalangan, Kecataman Gunung Pati Kota Semarang. Terima kasih.
40
200. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, cukup. Aris Santoso. 201. SAKSI DARI PEMOHON: ARIS SANTOSO Terima kasih Yang Mulia, assalamualaikum wr.wb. Saya melihat sendiri, mendengar, dan saya sebagai Saksi Pak. Ada pelanggaranpelanggaran di daerah Kranggan, Kelurahan Kranggan, Semarang Tengah Pak, itu ada Gapura yang berlogo PDI, Pak. 202. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sebentar, sebentar. Saudara ini diajukan untuk Saksi politik uang, bukan soal logo. Saudara pernah melihat orang dikasih uang untuk memilih atau Saudara sendiri lihat? 203. SAKSI DARI PEMOHON: ARIS SANTOSO Saya melihat sendiri, Pak. 204. KETUA: MOH. MAHFUD MD Siapa? 205. SAKSI DARI PEMOHON: ARIS SANTOSO Saya sendiri, Pak. 206. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dikasih? 207. SAKSI DARI PEMOHON: ARIS SANTOSO Melihat ada logo gapura dan masalah TPS, Pak. TPS dulu di tempatnya H. Willy Nomor 32 itu dipindah di tempat Tim-nya Marmo, Pak. Satu, Gapura. Dua, itu. Tiga, dari Timnya TPS atau itu KPPS itu pakai logo gambar Marhaen semua, Pak. 208. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tidak, Saudara ini soal uang ini. Bukan soal itu, itu soal lain.
41
209. SAKSI DARI PEMOHON: ARIS SANTOSO Bukan uang Pak. Ini kontrak politik Pak. 210. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara lihat politik uangnya apa di sini? 211. SAKSI DARI PEMOHON: ARIS SANTOSO Itu gapura, Pak. Pembuatan gapura Pak. 212. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pembuatan gapura? Terus apa kaitannya dengan Pilkada? Kalau orang membuat gapura kenapa? 213. SAKSI DARI PEMOHON: ARIS SANTOSO Pembuatan gapura itu sama saja dengan politik uang itu, Pak. 214. KETUA: MOH. MAHFUD MD
Oh begitu, Saudara melihat gapura disponsori oleh satu pasangan
begitu?
215. SAKSI DARI PEMOHON: ARIS SANTOSO Ya, berlogo PDI, Pak. 216. KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu saja, sudah kesaksiannya. Saudara silakan duduk. Biara nanti didalami di sesi pertanyaan. Saudara Karmindar. 217. SAKSI DARI PEMOHON: KARMINDAR Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia, Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Karmindar dari Kecamatan Pedulungan Kelurahan Mukti Harjo Kidul. Saya sebagai juga Saksi, juga tahu sendiri, dan saya dijanjikan sendiri di tempat saya RW. 02, TPS 2 dan 4 itu dijanjikan politik uang yang jelas dijanjikan Rp10.000.000,00. Apabila pasangan nomor 5 menang dan itu pun diberi uang Rp5.000.000,00 pada tanggal sebelum pencoblosan itu dan sisanya diberikan setelah pencoblosan.
42
218. KETUA: MOH. MAHFUD MD Janjinya kepada siapa? Milih sendiri-sendiri? Masa 1 orang dikasih Rp10.000.000,00 begitu? 219. SAKSI DARI PEMOHON: KARMINDAR Ini dikoordinir dari ketua RW Pak. Dan lagipula saya juga, selaku saya punya Tim di situ disuruh keluar, tidak boleh karena di situ tidak mengikut kehendak Pak RW. Ini di RW 2 Pak. Kemudian yang di RW 15 juga kontrak politik, yaitu di TPS 47 dan 46 itu juga sama. Dijanjikan kontrak politik, yaitu Rp50.000.000,00 apabila Marhaen menang dan ini baru diberikan uang Rp5.000.000,00 itu untuk perjanjian dari 1 RW dari 14 RT. Ini dijanjikan itu. 220. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ada dua janji ya? Saudara tahu pokoknya menang, baru diikasih. Dan sekarang yang diberi janji itu lalu melakukan langkah-langkah untuk memaksa orang memilih? 221. SAKSI DARI PEMOHON: KARMINDAR Ini memaksa. Apabila RT-RT tidak mau mengikuti itu, dia akan dikeluarkan dari RT karena itu ada perjanjian itu RT harus tandatangan semua. 222. KETUA: MOH. MAHFUD MD Mau diusir ya? 223. SAKSI DARI PEMOHON: KARMINDAR Ya itu harus tandatangan RT. Kemudian dari RT yang melapor ke sama saya, ini juga ndak jadi apa, ndak patheken sama saya. Kemudian yang ketiga, ini ada salah sasaran, juga Marhaen juga, kasih uang Rp35.000,00 ini ada nama sama. Jjam 24.00 WIB Pak, malam. Pada waktu itu Beliau ngebel sama saya. Saya terus ke sana, orangnya sudah pergi. Itu dikasih uang Rp35.000,00. Itu namanya Pak Kamin yang dikasih. Karena itu salah alamat, jadi Pak Kamin disuruh mencoblos…, di situ ada tulisan, “Jangan mencoblos nomor 1, 2, 3, 4.” Itu jelas ada nomor 5 dikasih lubang. Itu Pak, yang saya sampaikan. Kemudian yang di RW 4 juga sama. Ini juga melapor sama saya, orangnya saya ajak ke sini juga. Ini ada. Itu dijanjikan juga kalau tidak menyoblos nomor ini, tidak akan
43
keluar uang yang dijanjikan Rp3.000.000,00 itu. Sampai sekarang baru keluar Rp1.000.000,00 Ini juga saya pantau Pak. Begitu Pak laporan saya, kesaksian saya yang saya selama ini saya amati. Sekian terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 224. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan, berikutnya Pak Taheru Rochman. 225. SAKSI DARI PEMOHON: TAHERU ROCHMAN Terima kasih kepada Bapak Yang Mulia, Saya Taheru Rochman yang ingin menyampaikan satu kejadian di wilayah saya, khusunya di RT 7/12 dan RW 11. Saya mendengar langsung dari salah satu tim tingkat kelurahan. Dia menjanjikan untuk wilayah saya TPS 37, dan 38, 39 apabila menang itu akan diberi tiap TPS Rp2.000.000,- dari kandidat nomor 5, itu satu. Yang kedua, dari wilayah RW 11, itu langsung orang yang melakukan kontrak atau perjanjian dengan kandidat nomor 5, dia dijanjikan Rp10.000.000,00 apabila dia bisa memenangkan dua TPS. Dan rencananya dana itu akan dibagikan kepada warga sebagian dan sebagian lagi dibagi orang tiga. Itu yang saya langsung dengar langsung dari yang bersangkutan. Cuma itu yang bisa saya laporkan. Terima kasih, Yang Mulia. 226. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, silakan duduk. Saudara Supriyadi. 227. SAKSI DARI PEMOHON: SUPRIYADI
Bismilahirohmanirohim.
Assalamualikum
wr.wb.
Yang kami hormati Yang Mulia, kami selaku Saksi mendengar dari Bapak Muryadi, juru kunci Berkota kelurahan Randu sari Semarang Selatan. Saya mendengar pengakuan dari Bapak Muryadi bahwa di daerah Bergoto Krakal dimana terjadi money politik, yaitu pembagian uang RP20.000,00 yang diserahkan kepada warga Kelurahan Bergoto yang menyerahkan adalah Bapak Hendi, Calon Wakil Walikota Nomor 5. Yang mana Bapak Muryadi beralamat juga di daerah Bergoto Krakal RT 08, RW 05, yang pertama. Yang kedua kejadian di kantor kecamatan Semarang Selatan yang mana waktu itu saya mengambil berita acara sekitar jam 18.30 malam bahwa Saksi dari Marhaen bercerita di kantor Kecamatan itu dan saya mendengar dan melihat sendiri bahwasannya Saksi dari Marhaen telah membagikan sembako 2 kg di wilayah Kelurahan Lambar Tengah, Lambar Lor, Lambar Kidul, dan Kelurahan Peterongan. Yang mana
44
kebetulan Saksi-Saksi itu juga ada di sini, kebetulan anggota PPK, salah satu anggota PPK juga hadir di sini. Terima kasih, kesaksian saya. Wassalamualaiukum wr. wb. 228. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara Sularno? 229. SAKSI DARI PEMOHON: SULARNO
Assalamualaikum wr.wb. Yang Mulia Hakim, saya dari Kelurahan Mukti Harjo Kidul Kelurahan Pedurungan dari Rt 01/04 melaporkan bahwa tanggal 17 April 2010, saya mengetahui sendiri dan mendengar bahwasannya di Rt 01 itu ada Tim dari Nomor 5, yaitu Marhaen menghendaki warga RT 01 untuk mencoblos nomor 5 dengan imbalan nanti kalau TPS 17 menang, nanti akan dibuatkan portal di wilayah RT 01. Dengan seharga Rp3.000.000,00. Itu Yang Mulia yang saya dengar dan saya tahu. Akhirulkalam, wassalamualaikum wr. wb. 230. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, kesaksian mengenai money politic sudah didengar semua. Pemohon, Anda yang mengajukan ini, kira-kira ini berpengaruh terhadap hasil suara begitu? Siapa ini yang mengajukan Saksi? Pemohon? Anda? Apa yang ingin dikatakan dari Saksi-Saksi ini menurut Saudara? 231. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Kami ingin membuktikan bahwa memang telah terjadi politik uang berkaitan dengan Pemilukada kemarin. 232. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya tapi bagaimana membuktikan bahwa orang yang dijanjikan itu lalu mencoblos yang di itu? Kan semua melakukan juga? Cuma kalau diajukan Saksi masing-masing pasti ada Saksi, oh ini politik uang. Kalau janji-janji program begitu, membangun portal, membangun apa…, bagaima itu Saudara membuktikan bahwa itu berpengaruh terhadap hasil perhitungan? Apakah ada yang mengintip ke dalam bahwa penduduk itu ini memang memilih ini begitu? Sehingga menyebabkan Pemilu tidak langsung dan tidak bebas?
45
233. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Nanti akan kami tambah di yang poin D, Yang Mulia Majelis. 234. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kenapa? 235. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
D. Mengenai Saksi Politik uang selanjutnya ya, dan pelanggaran KPU dan PPK. 236. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pelanggaran KPU dan PPK? Jadi ini Saudara tidak bisa ini ya, menunjukkan pengaruhnya terhadap angka ya? Berarti ini proses ya, bukan angka ya? Karena dalam angka perolehan suara tidak bisa dibuktikan kan? Oke. Silakan Saksi berikutnya, ada dua. Saksi pelanggaran KPU berkaitan dengan pelaporan sumbangan dana kampanye. Bapak Eko Haryanto, silakan maju Pak. 237. SAKSI DARI PEMOHON: EKO HARYANTO Selamat siang, Majelis Hakim Yang Saya Hormati. Saya di sini adalah selaku dari NGO atau LSM yang melaporkan soal pelaporan dana kampanye yang menurut lembaga kami tidak…, dari pemantauan yang kami lakukan, kami melakukan pemantauan Majelis Hakim, kami mohonkan pemantauan terhadap Pilkada di 17 Kabupaten kota di tahun 2010 ini yang ada di Jawa Tengah. Kami tergabung di dalam koalisi Masyarakat Pemantau Pemilu, KMBP, bersama-sama dengan ICW. Jadi kami sudah biasa melakukan namanya Pemantauan soal dana kampanye termasuk juga soal politik…, apa namanya…, korupsi politik, korupsi Pemilu. Di dalam kesaksian ini saya akan memberikan keterangan soal saya temukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU terhadap aturan yang dia buat sendiri, tapi dia langgar sendiri Majelis. Majelis Hakim Yang Terhormat, pada tanggal 8 April 2010, KP2KKM Jawa Tengah mengadukan kepada Panwas Pilwakot Kota Semarang dalam surat kami Nomor 18/SK/KP2KKN/IV/2010 perihal Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Pembukuan dan Pelaporan Dana Kampanye oleh KPU Kota Semarang. Di dalam surat ini, berdasarkan analisa maupun…, apa namanya…, temuan dari KP2KKN juga termasuk dari pemantauan kami juga terhadap media massa bahwa penerbitan
46
yang dilakukan oleh media massa terhadap jalannya tahapan Pemilu, pada…, kami menemukan adanya temuan atau analisa dari kami tadi, soal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 14/KPTS/KPU Kota/012.329521/2010 tanggal 15 Februari Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010. Dari Keputusan tersebut, kami menemukan adanya indikasi ketidakindependenan dari KPU kota Semarang dan pelanggaran aturan yang telah mereka buat sendiri bahwa sebagaimana diatur di dalam lampiran I Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 14/KPTS/KPU Kota/012.329521/2010 tanggal 15 Februari Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang Tahun 2010, kami melihat di dalam Peraturan yang mereka buat pada Bab VI, pada angka 3 yang berbunyai sebagai berikut, “Pasangan calon dan tim kampanye
menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU kota Semarang satu hari sebelum dimulainya masa kampanye dan satu hari setelah berakhirnya masa kampanye.” Pada angka 3 ini kami tidak temukan sama sekali Majelis Hakim…, apa namanya…, apa entah itu adanya published di media massa, entah dibentuk konferensi pers yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang, saya tidak pernah menemukan. Begitu setelah surat ini kami layangkan kepada kepada Panwaskada Kota Semarang pada tanggal 8 April 2010 pada jam 13.00 WIB siang kemudian diekspose di media massa pada hari berikutnya, pada hari berikutnya itu juga saya baru mengetahui berapa jumlah rekening dana kampanye dari masing-masing calon. Saya hanya menjumpai di dalam publikasi yang disampaikan oleh KPU, kita melihat di media massa tersebut kita temukan adanya rekening dari pasangan Manis, dari Mahruz Ali dan Anis, dan pasangan dari…, siapa itu…, si Harini dan Ari ya? Terus yang satu dari Pak Bambang Raya dan Pak Kristanto, begitu Majelis.
238. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya baik. Jadi yang inti itu adanya laporan dana kampanye yang seharusnya sehari sebelum itu tidak ada ya? 239. SAKSI DARI PEMOHON: EKO HARYANTO Ya. 240. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, silakan duduk.
47
241. SAKSI DARI PEMOHON: EKO HARYANTO Sebentar, Majelis. Saya juga sudah mengecek ke lewat teman kita yang bernama Afung Widadi dari divisi saya, dari divisi Politik dan Anggaran kepada KPU kota Semarang. Rupanya ada pengumuman pada satuan sudah saya laporkan itu ditemukan dia yang bernama Afung Widadi, di lantai 5 di Gedung Pandanaran kota Semarang dan itu terpasang di papan pengumuman mereka, begitu Majelis. 242. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke baik. Silakan duduk. Kemudian, berikutnya Pak Dedy Rusdi. 243. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Mohon izin Majelis, perlu saya sampaikan Saksi Dedy Rusdi dan Saksi Mochtar Hidayat kemarin karena keterlambatan belum hadir di sini. Belum disumpah, mohon dilakukan untuk penyumpahan terhadap Saksi Dedi Rusdi dan Saksi Mochtar Hidayat. 244. KETUA: MOH. MAHFUD MD Mcohtar Hidayat Saksi bidang apa itu? Kinerja KPU? Baik ke sini dulu di sumpah. Mana Mochtar Hidayat? Maju. Beragama Islam semua? Saudara Islam? Baik, Saudara akan disumpah dan ini janji Saudara bahwa Saudara akan memberikan keterangan sebenar-benarnya dengan segala risikonya, silakan. 245. HAKIM ANGGOTA : M. ARSYAD SANUSI Ya, ikuti lafal. “Bismilahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.” Terima kasih. 246. SAKSI-SAKSI: DEDY RUSDI DAN MOCHTAR HIDAYAT
“Bismilahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.” 247. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan, Dedi Rusdi.
48
248. SAKSI DARI PEMOHON: DEDI RUSDY
Bismilahirrohmanirohim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim
yang kami muliakan, kami ingin menginformasikan masalah dana kampanye bahwa kami adalah salah satu tim bendahara dari salah satu kontestan yaitu Manis. Bahwa kami memang di KPU Kota Semarang telah mengeluarkan Keputusan yang Nomor 14 Tahun 2010 itu dimana di poin VI, angka 3, memang di situ dijelaskan bahwa setiap tim kampanye harus melaporkan penerimaan dana kampanye satu hari sebelum masa kampanye dan satu hari sesudah masa kampanye. Dari tim kami, kami sudah…, pada tanggal 31 Maret, kami sudah menyerahkan karena satu hari sebelum masa kampanye dan pada tanggal 15 April kami juga sudah menyerahkan karena itu satu hari setelah masa kampanye. Pada VI juga, pada angka 5, di situ dijelaskan bahwa memang KPU kota akan mengumumkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud angka 3 kepada masyarakat melalui media massa satu hari setelah menerima laporan penerimaan dari pasangan calon. Memang ini dikatakan Saksi yang dikatakan sebelum kami, memang pada tanggal 1 April kami tunggu-tunggu juga belum ada. Setelah masa kampanye yaitu pada tanggal 15 April kami juga sudah menyerahkan dan sudah dilampirkan juga sebagai barang bukti. Saat tanggal 16 itu KPU memberikan surat edaran kepada tim-tim kampanye supaya menyerahkan laporan dana penerimaan dana kampanye setelah satu hari setelah masa kampanye. Paling lambat jam 24.00 WIB. Itu juga sudah kita lampirkan dan seharusnya tanggal 15 itu, seperti itu Majelis Hakim yang kami pahami. Wasalamualaikum wr. wb. 249. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, jadi ada 2 kesaksian tentang ketidak…, ya Mochtar Hidayat nanti Saksi berikut, soal lain ya? Soal kinerja. Saksi politik uang dan pelanggaran KPU PPK, ya nanti Mochtar Hidayat. Baik, Saudara Eko Haryanto dan Dedy Rusdy. Saudara, sekarang Termohon, itu bagaimana bisa terjadi begitu itu? 250. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya, terima kasih Yang Mulia. Kebetulan saya ini divisi Hukum Pengawasan Kampanye dan Pencalonan. Berkenaan dengan pelaporan dana kampanye itu di dalam…, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6, maupun Undang-undang 32, yaitu kemudian kami breakdown ke dalam sebuah keputusan KPU Nomor 14 yang tadi sudah disebutkan oleh Saksi Tahun 2010 tertanggal 15 Februari tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye.
49
Dari Undang-Undang Nomor 32 dan PP 06 itu kami menemukan ada 4 bentuk laporan dana kampanye. Yang pertama adalah RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye). Kemudian yang kedua ada Laporan Penerimaam Dana Kampanye atau bisa diistilahkan lain adalah Laporan Sumbangan Dana Kampanye itu ada 2 Tahap. Tahap yang pertama adalah satu hari sebelum masa kampanye dimulai, itu pasangan calon sudah harus menyerahkan laporan kepada KPU. Kemudian yang tahap dua laporan sumbangan dana kampanye adalah satu hari setelah masa kampanye berakhir pasangan calon juga harus menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye kepada KPU. Kemudian…, itu kriteria yang kedua. Kemudian kriteria yang ketiga adalah laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang kita kenal dengan istilah LPPDK. Jadi tadi RKDK yaitu rekening khusus, kemudian LPDK, satu dan dua adalah laporan penerimaan dana kampanye. Kemudian ada LSDK (Laporan Saldo Dana Kampanye). Jadi ada empat kriteria itu. Empat kriteria itu kita tuangkan ke dalam keputusan KPU Nomor 14 tersebut. Nah kemudian terhadap pokok masalah bahwa laporan penerimaan dana kampanye tahap 1 yang tanggal laporannya adalah per 31 Maret 2010, betul. Pasangan calon nomor 1, Mahfudz Ali dan Anis Nugroho betul melalui tim kampanyenya Saudara Mochtar Hidayat waktu itu menyerahkan kepada Saya, ya. Nah kemudian tanggal 31 Maret sampai dengan jam 24.00 WIB itu yang mengirimkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye baru dari pasangan Mahfudz Ali dan Anis, ya. Kemudian tanggal 1 April mulai hari pertama kampanye ini juga belum ada pasangan calon yang lain menyerahkan laporan dana kampanye. Atas dasar itu kemudian KPU membuat surat mengingatkan kepada tim-tim kampanye supaya menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye tahap I. Nah kemudian pada tanggal 1 April itu pula saya memerintahkan kepada Kasubag Teknis.., Kasubag Program Bapak Sugiarto, “Tolong Pak
Gik Laporan Sumbangan Dana Kampanye Manis di foto kopi dan fotokopiannya ditempel di papan pengumuman.”
Nah kemudian, pada tanggal 15 April juga demikian. Jadi sampai dengan tanggal 15 April jam 24.00 WIB yang menyerahkan baru pasangan Mahfud Ali dan Nugroho maka tanggal 16 Aprilnya kami juga mengirimkan surat kepada tim-tim kampanye empat yang lain juga termasuk pasangan tim kampanye pasangan Manis juga mendapatkan suratnya barangkali, meskipun demikian sudah kami terima laporannya. Itu semua supaya menyerahkan paling lambat tanggal 16 April jam 24.00 WIB karena tanggal 15 belum menyerahkan ya, betul terjadi di situ memang terjadi keterlambatan. Nah atas laporan itu memang KPU punya kewajiban untuk mengumumkan lewat media masa. Di dalam release maupun wawancara yang kami sampaikan melalui media masa ini memang laporan dana
50
kampanye pada hari berikutnya itu ada 3 yang masuk yaitu pasangan nomor 2 menyusul, demikian juga pasangan nomor 3 menyusul. Atas dasar itu maka KPU Kota melakukan release itu Insya Allah tanggal 1 April juga bersamaan dengan hari pertama kampanye penyampaian visi-misi di gedung DPRD Kota Semarang. Itu yang kami lakukan untuk tahap pertama. Kemudian untuk yang laporan sumbangan kampanye dana kampanye yang tahap kedua yang pertanggal 15 April, itu tanggal 16nya juga kami lakukan yang sama untuk laporan pasangan Manis, kami foto kopi kami templel di papan pengumuman, kami juga wawancara dengan media massa, radio. Itu juga ada release dari KPU Kota. Hanya persoalannya, mengapa itu hanya laporan…, apa ini…, pengumumannya berupa begitu karena di dalam PP 06 maupun di dalam…, apa itu…, Undang-Undang 32 itu tidak diatur bentuk pengumumannya itu seperti apa? Mengumumkannya seperti apa? Apakah harus seperti kolom pengumuman begitu? Atau cukup dilakukan release ini tidak diatur. Maka menurut KPU Kota Semarang, release seperti itu sudah anggap kami cukup untuk mengumumkan. Terima kasih, Yang Mulia. 251. KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu kalau daftar rekeningnya menyerahkan semua, ya? 252. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Daftar rekening menyerahkan karena bersamaan dengan pendaftaran calon, ya.
daftar
rekening
itu
253. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, Saudara, saya kira untuk sidang pagi ini dinyatakan selesai dan nanti akan dibuka kembali jam 15.30 WIB. Diharapkan semuanya pada saat itu sudah sholat Ashar. Sehingga nanti tidak mengganggu jalannya sidang karena ada yang keluar masuk. Sidang di skors.
KETUK PALU 3X
SIDANG DISKORS PUKUL 10.56 WIB
51
SIDANG DIBUKA LAGI PUKUL 15.30 WIB
254. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan lanjutan Perkara Nomor 3 dan 4/PHPU.D-VIII/2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Kita akan melanjutkan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon, yaitu Saksi kelompok nomor D, sekarang ini Saksi tentang Politik Uang dan Pelanggaran KPU-PPK. Kita akan…, seperti tadi, kita akan dengarkan dulu semua Saksi kelompok ini, baru nanti pertanyaanpertanyaan kepada Pemohon maupun dari Termohon, Pihak Terkait dibuka pada saat terakhir setelah orang terakhir memberi kesaksian selesai. Nah untuk itu, pertama Saudara Ma’pul Prayitno. Semua sudah disumpah ya kemarin? Silakan Saudara Prayitno. 255. SAKSI DARI PEMOHON: MA’PUL PRAYITNO
Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Di sini saya
atas nama Ma’pul Prayitno akan memberi kesaksian bahwa di tingkat PPK, sesuai dengan posisi saya sebagai Saksi, di sana ada kejanggalan yaitu mengenai banyaknya amplop kertas suara yang tidak tersegel dalam penghitungan tanggal 20 April. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum wr.wb. 256. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sebentar, Saudara. Itu maksudnya amplop tidak tersegel itu apa? Seharusnya menurut Anda? 257. SAKSI DARI PEMOHON: MA’PUL PRAYITNO
Jadi sebelum penghitungan suara, amplop kertas suara itu adalah posisi harus tersegel semua, tapi pada kenyataannya setelah diambil dari kotak, amplop itu banyak yang tidak tersegel. Jadi intinya seperti itu, sehingga di dalam penghitungan itu, saya sendiri selaku Saksi dari PPK menolak tandatangan berkas berita acara penghitungan.
52
258. KETUA: MOH. MAHFUD MD Berarti itu di tempat TPS Saudara, ya? 259. SAKSI DARI PEMOHON: MA’PUL PRAYITNO Di tempat Kecamatan Pak, PPK Pak. Kecamatan Genuk saya, terima kasih. 260. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, silakan duduk, selanjutnya Saudara Setyohadi. 261. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYOHADI
Assalamualaikum wr.wb. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, perkenankalah saya nama Setiyohadi, selaku ketua PPK Semarang, yang mana pada tanggal 20 mengapa tidak mau menandatangani berita acara tersebut. antara lain akan kami jelaskan. Pada waktu pembukaan, kami menginginkan untuk dibuka karena melihat suara-suara yang tidak sah yang ada di Semarang Barat. Meliputi sekitar 4.363. Kami sudah mohon kepada Ketua PPK, tapi kayaknya PPK tidak menghendaki. Kami sampai diteriaki, oleh kader-kader nomor 5 karena sebetulnya di PPK tersebut seharusnya yang bisa hadir di dalam adalah Para Saksi, tapi kenyatannya masa daripada nomor 5 maupun Pemuda Pancasila, Pak. Itu juga bisa hadir dan mempengaruhi suaranya itu…, mempengaruhi PPK. Yang kedua, kami selaku Saksi dari PPK, ada kejadian-kejadian pada tanggal 18 April jam 11.00 bahwa ada salah satu, banyak sekali yang terjadi bahwa KTP yang warga punya KTP tidak bisa punya hak suara. Sedangkan kami menemukan ada sebanyak di TPS 5, mungkin nanti akan kami lampirkan, ada 18, 1 TPS 18 orang tersebut tidak berdomisili di tempat. Ini yang kami ketahui. Yang keempat, pada tanggal 20…, 18 maaf Bapak Yang Mulia, kami menemukan kejanggalan-kejanggalan yang mana ada surat KPU Kota yang Nomor 280/KPU Kota nomor 012.329521/IV/2010 tertanggal 18 April, ini kami heran karena dasar daripada surat tersebut adalah KPU Provinsi Nomor 0213/KPU Provinsi 012/III/2010 tanggal 20 Maret 2010. Mengapa baru di plenokan pada tanggal 18 April? Inilah Bapak Yang Mulia. Yang selanjutnya, sebelum kampanye kami mendatangi salah satu ulang tahun Ormas yang ada di Kota Semarang, yaitu di Rimba Graha, bahwa di situ tertera back drop bahwa ada salah satu ketua, anggota KPU Kota menjadi ketua, dan di situ Beliau mengatakan yang hadir antar lain Ketua DPRD kota Semarang. Yang kedua, Sekretaris Sekda Provinsi
53
Jawa Tengah yaitu Pak Hadi. Yang ketiga, Wakil Ketua DPRD Bapak Sudono. Yang lainnya saya kurang jelas. Bahwa bahwa seluruh kandidat yang hadir di sini itu baru bisa dipilih. Namun yang tidak hadir tidak dipilih. Apakah itu sebagi anggota KPU yang baik? Makanya kami pada waktu itu pada jam hampir jam 14.00 WIB saya tidak mau tandatangani, sempat beradu mulut dengan anggota KPU yang gendut ini Pak, maaf Pak, saya namanya kurang jelas, yaitu yang baju batik. Saya sempat mengatakan apa semacam ini? Kinerja KPU itu bagaimana? Seandainya ini dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin banyak yang mengatakan bahwa banyak Mas, banyak Pak, orang-orang yang kelihatan bukan orang penduduk sini jangan-jangan ini digunakan, tapi insyaallah kami selaku Saksi dari PPK (suara tidak terdengar jelas) kebersihan karena saya sebelumnya sudah ketemu sama Bapak Camat, Bapak mengatakan, “Pak camat, saya
ingin di Semarang Barat khususnya, bersih tanpa ada yang macammacam.” Juga Bapak Lurah, Beliau mengatakan, “Dia datang ke tempat saya.” Bapak lurah (suara tidak terdengar jelas) Suparno namanya. “Beliau datang ke tampat saya. Mas Tio sampaikan pada Pak Mahfud, saya tidak mengkondisikan Pak Marmo, tapi kenyataan yang ada, saya melihat kepala sendiri, bahwa Beliau adalah mengkondisikan Bapak Marmo.”
Ini yang saya ketahui Bapak Yang Mulia. Dan apakah kalau kejadian-kejadian semacam ini diteruskan, apakah bangsa ini menjadi amburadul dalam pikiran saya ini, melihat kayak begini. Ini yang saya ketahui, maka kami mohon pada Bapak Yang Mulia untuk meneliti apa betul…, saya mau mengkonfirmasikan pada yang bersangkutan Pak Camat, Pak Lurah, maupun anggota KPU yang waktu tanggal 18 berhadapan dengan saya. Sedangkan kami waktu itu tidak di beri berita acara karena dengan alasan, besok. Ini adalah ada keanehan, padahal selesai adalah siang. Kenapa yang lainya bisa malam saja bisa diteruskan. Di Semarang Barat kenapa harus besok? Sehingga kami…, saya anggap sudah karena tidak berkepentingan, sehingga saya tidak minta semacam itu. Ini yang saya ketahui Bapak Yang Mulia, kami mohon banyak untuk penambahan dari kami, surat-surat ini banyak sekali. Tidak hanya 1 TPS 18 Pak. Ini juga ada yang ada di Kembang Arum. Itu juga banyak sekali yang ada di Semarang Barat. Dan kenapa suara-suara nomor 1, Manis, kalau di sini ada kosong pasti ditutup. Ini banyak laporan pada saya sehingga yang nomor 1 tidak kelihatan, dianggap tidak sah. Inilah Napak Yang Mulia, kami tidak menginginkan bahwa mendingan kalah atau menang, tidak. Kejujuran yang ada di Indonesia khususnya di kota Semarang karena kami ikut pada partai politik sejak masih muda. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.
54
262. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sebentar, di sini Di, berdiri dulu Pak. Ini ada pertanyaan untuk minta penjelasan saja. 263. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Tadi Saksi menyatakan ada 4.363 suara? 264. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYOHADI Bapak Mulia, mohon karena pendengaran saya kurang, agak keras sedikit. 265. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Wah, nanti keras banget ya? Saudara Saksi, dengar? Tadi Saudara menerangkan ada 4.363 suara, apa itu? 266. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYOHADI 4.363 suara yang tidak sah di Semarang Barat. 267. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Tidak sah. Bagaimana sampai tidak sah? bagaimana Saudara menyatakan itu 4.363 suara tidak sah? 268. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYOHADI Kami dari laporan dari Saksi yang ada bahwa kami ada di Posko (suara tidak terdengar jelas) adalah Posko PPK, Saksi PPK yang tiap Saksi melaporkan kepada kami dan ternyata setelah dihitung, memang tidak respon lagi. Itu menjadi 3.400-sekian. Padahal menurut catatan kami, itu sudah mencapai hampir 4.363 suara tidak sah (…) 269. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Laporan-laporan itu dari mana? 270. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYOHADI Dari para Saksi.
55
271. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Para Saksi siapa? 272. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYOHADI Saksi dari Tim Manis. Jadi, pasangan Mahfudz Ali dan Bapak Anis. 273. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saksi sendiri, ya? Saksi yang buat sendiri begitu? 274. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYOHADI Bagaimana, Pak? 275. KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu Saksi yang membuat sendiri? 276. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYOHADI Betul, Saksi dari kita yang lapor kepada kami. 277. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, selalu begitu sejak dulu. Kalau Saksi buat sendiri laporannya selalu beda, silakan duduk. 278. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYOHADI Baik. 279. KETUA: MOH. MAHFUD MD Mulai dari Pileg, sampai Pilpres, sampai Pilkada, buat Saksi sendiri lalu menyalahkan yang resmi. Selalu begitu, tapi oke, bagus. Ibu mau tanya tadi? Tidak? Baik, nanti yang dari sana tanya. Ruslan? 280. SAKSI DARI PEMOHON: RUSLAN
Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Ketua Hakim Yang
Mulia. Yang saya sampaikan, pada saat penghitungan suara di Kecamatan Ngaliyan, yang saya lihat sendiri karena saya Saksi di PPK, melihat segel yang rusak. Saya sudah sampaikan di sebelah saya yang
56
pegang itu Pak, Laptop, itu saya sampaikan Anggota PPK. “Itu segelnya kok rusak?” Saya begitu. Bilangnya, “Nantinya juga dibuka,” begitu Pak. Terus saya dengar, yang tidak mau tanda tangan karena saya melihat sendiri segelnya itu rusak. Yang bilang Anggota PPK, bukan Ketuanya, Pak. Yang bilang itu. Sebelahnya saya, memegang laptop saya bilang, “Nantinya kan dibuka.” Terus saya pulang dengan 3 saksi karena tidak dikasih itu Berita Acaranya. Terima kasih, Bapak.
Assalamualaikum Wr Wb.
281. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. Saudara Wahyu Utami, Saudari Wahyu Utami. 282. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYU UTAMI
Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Bapak Hakim, dengan mengingat sumpah saya sebagai Saksi, saya sebagai saksi dalam PPK untuk Kecamatan Semarang tengah ingin menyampaikan; 1. Kinerja KPU yang kurang bagus. Di tengah-tengah perhitungan suara tanggal 20 April, saya melihat sendiri Kotak suara yang bawahnya rusak parah. Jadi jebol itu Pak ya, rusak parah. Saya langsung memanggil teman-teman wartawan dari mass media Lokal Kota Semarang saya bilang, “Mas tolong itu Kotak suara dipotret sebagai barang bukti.” Sewaktu saya menunjukkan kotak suara yang rusak, saya dikroyok 2 orang. Yang 1, oknum Panwaslu namanya Ibu Titin dan seorang Bapak yang menghalang-halangi saya protes. Sewaktu saya protes dengan Bapak tersebut tadi saya jawab, “Bapak, tolong Bapak tidak usah ikut-ikut masalah ini. Soalnya saya mengetahui barang bukti yang rusak di depan saya.” Terus Bapak tadi itu berdebat dengan saya, “Bapak tidak usah ikut-ikut masalah ini. Pokoknya di depan saya barang itu rusak.” Jadi menunjukan itu
kinerja KPU yang kurang bagus dan banyak segel-segel yang lepas. Katanya petugas PPK bilang, “Ibu, itu tapi kan kunci masih di dalam
amplop, ya.” “Bapak, maaf, sekarang segel rusak, kunci masih di dalam amplop. Sekarang itu tukang kunci banyak sekali. Kan mungkin bisa diduplikat atau apa, walaupun kunci itu masih di dalam amplop.”Sewaktu saya debat dengan Bapak tadi, saya tidak tahu bahwa Bapak tadi adalah Anggota KPU Semarang. Dan terakhir saya mengetahui kalau Bapak itu Anggota KPU yang bernama Bapak Joko pakai baju agak biru itu, pakai kacamata. Pas bertepatan Bapaknya ada.
283. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Yang mana?
57
284. KETUA: MOH. MAHFUD MD Yang besar, yang besar. 285. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Angkat tangan. 286. KETUA: MOH. MAHFUD MD Yang paling besar. 287. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Yang paling besar. 288. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYU UTAMI Oknum Panwaslu juga ikut-ikutan menghalangi saya dan kelihatan memihak salah satu calon. Pada awalnya saya betul betul tidak tahu dengan Bapak tadi itu. Bapak itu tadi siapa sih? Tak pikir tim sukses dari salah satu partai ya. Tapi saya tahunya setelah perhitungan suara selesai, Oh masyaallah, anggota KPU. Lah kenapa saya mau protes masalah kotak rusak, harusnya Bapak kan, anggota KPU itu kan, “Oh, ya Bu, nanti dibetulkan.” atau bagaimana. Ini tidak, “Yang penting kan
suara masih bagus, masih tidak berubah.” “Bapak, ini tidak masalah suara, tapi kotak yang rusak.“ Tak
bilang begitu. Itu bisa dilihat di mass media Semarang, lokal, itu ada, buktinya. Dan buktinya mungkin di Bapak Kuasa hukum. Setelah selesai perhitungan, saya pamit pulang dulu dengan salah satu anggota dan kepala Panwas kecamatan, Ibu Titin. Dan saat itu sempat diwawancarai teman-teman wartawan dari media lokal Semarang dan salah satu stasiun TV Swasta, dan sempat ditayangkan di stasiun TV-Ku, Pak. Jadi perdebatan saya dengan oknum Panwaslu itu, ditayangkan di TV-Ku, Pak. Saya bilang sama Ibu Panwaslu itu ya, “Ibu saya sebagai
saksi, di sini mau pamit pulang, dan tidak mau menandatangani BAP karena saya melihat langsung kinerja KPU yang kurang bagus. Kenapa ibu malah bicaranya mbladrah-mbladrah tidak karuan?” Mbladrahmbladrah itu bahasa Jawanya Pak, jadi ngomong ngalor ngidul tidak karu-karuan. “Ibu tidak usah masalah begitu. Yang penting itu ini di depan saya. Saya ga mau tandatangan karena saya menemukan sendiri...,” Soalnya kotak itu kan saya periksa satu-satu, Pak. Jadi saya tahu persis
58
itu. Kotak rusak. Jadi dari Panwaslu itu, bela salah satu. Jadi omongannya itu belo sekali. 289. KETUA: MOH. MAHFUD MD Menurut Saudara ada kecurigaan kotak itu rusak atau dirusak? 290. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYU UTAMI Rusak Pak. 291. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sesudah itu, kira-kira Saudara menemukan bukti tidak bahwa dari kotak rusak itu kartunya ada yang sudah terisi. Atau bagaimana kira-kira akibat kerusakan itu terhadap pembagian suara? 292. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYU UTAMI Masalah suara, memang tidak ada perubahan Pak. Sama lah. Cuma itu kan sudah menunjukkan kinerja KPU yang kurang bagus. 293. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke. Sudah bisa disimpulkan. Ini soal kinerja, ini soal suara. Kan begitu. Jadi yang suara tidak ada bukti apapun bahwa misalnya itu sudah dicurigai dibuka sebelumnya lalu dibagi ke pemilih tertentu, tidak? 294. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYU UTAMI Tidak. 295. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tidak. Cuma rusak ya, kotaknya rusak. Kotaknya rusak, tapi dibiarkan dipakai. Berapa kotak yang ada di situ? 296. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYU UTAMI Yang parah satu Pak. Kalau segel-segel itu banyak sekali. Jadi sudah lepas-lepas itu, Pak. Jadi waktu turun dari mobil..., saya kan lihat dari mobil, oh itu segel rusak. Terus waktu saya jadi saksi, tak periksane satu-satu kotak itu. Oh ini langsung jebol. Langsung saya panggil..., setelah perhitungan untuk daerah itu selesai, saya langsung panggil,
“Mas, tolong ini difoto buat bukti kalau itu memang rusak parah.”
59
Terus dalam perdebatan saya dengan Panwaslu itu Pak ya, saya sempat begini, “Ibu, Ibu sebagai anggota Panwaslu harusnya netral,
tidak memihak salah satu dari calon. Kalau Ibu tidak netral, itu berarti itu tidak bagus, Bu.”
Kan harus netral Pak. Tidak boleh memihak salah satu calon. Harus adil. Memihak-memihak, tapi tidak keliatan begitu, Pak. 297. KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu menurut Saudara, itu memihak calon atau memihak kotak yang rusak? 298. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYU UTAMI Calon. Waktu saya bilang, “Bu saya tidak mau tandatangan ini.” Ibu itu langsung bicara begini, “Dari Tim ini aja begini, begini, begini.” “ “Ibu,” Saya bilang, “saya di sini tidak mau tandatangan karena kotak
rusak. Jadi Ibu jangan malah memojokkan tim saya.”
Saya kan termasuk tim suksesnya Manis, Pak ya. Untuk Semarang Tengah. Jadi untuk Manis begini, begini, “Ibu ini, begini, begini, begini,”
“Ibu itu bukan masalah di sini. Saya di sini itu saya tidak mau tandatangan karena kotak rusak. Jadi urusannya jangan sampai perpanjang seperti itu.” 299. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke cukup. Saya pikir ini soal pembicaraan kotak rusak, ya. Belum ada yang mengarah ke perubahan suara. Artinya kotak itu rusak ya? 300. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYU UTAMI Ya. 301. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saya kira cukup. 302. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYU UTAMI Sebentar, Pak mau tambah sedikit. 303. KETUA: MOH. MAHFUD MD Apa? Soal apalagi?
60
304. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYU UTAMI Jadi dengan apa itu..., oknum KPU dengan anggota oknum Panwaslu yang seperti itu, jadi saya tidak setuju dengan pernyataan Saudara Veni Vidi Vici yang membela oknum anggota (...) 305. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara tidak boleh, tidak boleh tidak setuju. Saudara saksi. Yang boleh tidak setuju di sini nanti. Saudara duduk saja. 306. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYU UTAMI Maaf, Pak ya. 307. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saksi itu hanya menerangkan, bukan beropini. 308. SAKSI DARI PEMOHON: WAHYU UTAMI Maaf, Pak ya. Jadi pada akhirnya, saya mengambil keputusan dengan kejadian saya protes tentang kinerja KPU dan dibantah oleh oknum anggota KPU Pak Joko dan anggota Panwaslu Ibu Titin. Jadi saya tanda tanya besar ada apa dibalik semua ini? Karena kedua oknum tadi jelas-jelas memihak pada salah satu calon. Bagaimana saya bisa protes masalah hasil suara? Baru protes masalah kotak suara saja saya sudah dibantah dan dikeroyok begitu loh Pak. Jadi saya memohon kepada Yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih, assalamualaikum wr. wb. 309. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kemudian Bapak Supriadi, oh sudah ya? Oke. Krismanto. 310. SAKSI DARI PEMOHON: KRISMANTO
Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih Yang Mulia. Kami di sini sebagai saksi PPK Kecamatan Semarang Timur akan memberikan kesaksian yang terjadi di PPK Semarang Timur, Pak. Pada tanggal 20 April di kecamatan kami dibacakan hasil pemilihan suara se-Kecamatan Semarang Timur. Pada jam 11.00 WIB itu dibacakan di kelurahan Karang Tuei Pak, di TPS 5,4 dan 5 itu berita acaranya tidak ada di kotaknya, Pak tapi malah tertinggal di tempatnya PPS, di rumah atau di mana tidak tahu, katanya di tempatnya PPS. Maka
61
dari itu kami tidak mau menandatangani berita acara yang berada di PPK itu, Pak. Setelah itu kami selesai pembacaan kami minta Berita Acara itu, tapi yang diberikan kepada kami adalah kurang satu yaitu DA3WW itu Pak. Yang surat keberatan kami itu loh, Pak. Padahal surat keberatan kami itu ada tiga saksi yang tidak mau tanda tangan yang intinya isinya berbeda-beda Pak. Kalau dari kami keberatannya karena TPS 4 dan 5 Berita Acaranya tidak ada dari hari ini dan karena banyak terjadi money politics dan lain sebagainya, alasannya tidak mau tanda tangan. Dan yang dari kandidat nomor tiga adalah masalah DPT Pak. Setelah kami tunggu sampai habis sholat magrib itu malah berita acaranya itu disobek-sobek dan dibakar sama Anggota PPK Handoko, Pak. Saya kira kesaksian saya itu, terima kasih, Assalamualaikum wr.wb. 311. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik berikutnya, Adi Subkhan. 312. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Tidak hadir, Majelis. 313. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tidak hadir? Berikutnya Sulistyo Prayitno. 314. SAKSI DARI PEMOHON: SULISTYO PRAYITNO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Kami akan memberikan kesaksian bahwa di kecamatan wilayah kami terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPS. 315. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kecamatan mana? 316. SAKSI DARI PEMOHON: SULISTYO PRAYITNO Gayam Sari. Ada beberapa anggota PPS yang mengkampanyekan salah satu kandidat, itu satu. Yang kedua adalah banyak terjadi money politic yang terjadi di wilayah kami. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan wasalammualaikum wr.wb, terima kasih.
62
317. KETUA: MOH. MAHFUD MD Siapa PPS yang mengkapanyekan kandidat itu siapa dan (...) 318. SAKSI DARI PEMOHON: SULISTYO PRAYITNO Nama PPS-nya? 319. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. 320. SAKSI DARI PEMOHON: SULISTYO PRAYITNO Supriyanto sama Trikaryono. 321. KETUA: MOH. MAHFUD MD Mengkampanyekan siapa? 322. SAKSI DARI PEMOHON: SULISTYO PRAYITNO Salah satu kandidat Marhaen. 323. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kandidat Marhaen? 324. SAKSI DARI PEMOHON: SULISTYO PRAYITNO Ya. Terima kasih. 325. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kampanyekannya bagaimana? 326. SAKSI DARI PEMOHON: SULISTYO PRAYITNO Nama Sumarmo sama (...) 327. KETUA: MOH. MAHFUD MD Mengkampanyekannya pada saat pemilihan pencoblosan atau masa kampanye? Atau bagaimana?
menjelang
63
328. SAKSI DARI PEMOHON: SULISTYO PRAYITNO Menjelang saat pemilihan. Termasuk pemasangan gambar dan membagikan sembako. Cukup ,Yang Mulia. 329. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, silakan duduk. 330. SAKSI DARI PEMOHON: SULISTYO PRAYITNO Terima kasih. 331. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara Aseprudin. 332. SAKSI DARI PEMOHON: ASEPRUDIN
Assalamualaikum
wr.wb.
Yang Mulia kami hanya ingin menyampaikan bahwa di Kecamatan kami, Kecamatan Mijen telah terjadi banyak kecurangan. Di antaranya money politic dan juga ketidakprofesionalan PPS. Salah satu contohnya, yaitu di TPS 6 Kelurahan Cangkiran bahwa Berita Acara itu menggelembung di salah satu pasangan. Terus untuk yang money politic justru ada yang dilakukan oleh salah satu perangkat kelurahan di Kelurahan Ngadirgo. Saya rasa begitu saja, Pak. 333. KETUA: MOH. MAHFUD MD Apa bentuknya? Kasih uang begitu? 334. SAKSI DARI PEMOHON: ASEPRUDIN Bagaimana? 335. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dia bagi-bagi uang kepada orang (…) 336. SAKSI DARI PEMOHON: ASEPRUDIN Perangkat kelurahan, Pak, dari Sekretaris Kelurahan (…)
64
337. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, Sekretaris Kelurahan yang melakukan? Dia apa? Membagi uang atau apa? 338. SAKSI DARI PEMOHON: ASEPRUDIN Membagi uang dan menganjurkan untuk memilih salah satu kandidat. 339. KETUA: MOH. MAHFUD MD Membagi uang dan menganjurkan, tapi kemudian apa peran dia ketika pemilihan? Apa dia mengintip orang ke TPS agar yang dikasih uang untuk milih atau tidak? 340. SAKSI DARI PEMOHON: ASEPRUDIN Sebenarnya sih tidak. Akan tetapi, ini kan merupakan suatu pelanggaran Pak. 341. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya itu kan kesimpulannya kamu. Nanti kan yang menyimpulkan kan di sini. Pengaruhnya terhadap hasil perolehan yang kami nilai. Pelanggarannya begitu nanti biarkan saja polisi nanti. Artinya itu apa? Misalnya Saudara pernah dikasih uang? 342. SAKSI DARI PEMOHON: ASEPRUDIN Yang dikasih uang itu istri saya. 343. KETUA: MOH. MAHFUD MD Yang dikasih. Terus istri Saudara milih tidak? Berdasar uang itu? 344. SAKSI DARI PEMOHON: ASEPRUDIN Jelas tidak, Pak. 345. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tidak. Ya kan? Jadi belum tentu uang itu ada pengaruhnya juga, tapi itu tetap suap. Artinya itu tindak pidana juga. Ya silakan duduk.
65
346. SAKSI DARI PEMOHON: ASEPRUDIN Ya, terima kasih Pak. 347. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara Suyoso, silakan. 348. SAKSI DARI PEMOHON: SUYOSO
Assalamualaikum Wr Wb. Majelis Hakim Yang Mulia, kami dari Kecamatan Candi Sari Semarang. Dengan ini kami menyampaikan bahwa kami tidak mau menandatangani berita acara untuk Pilwakot karena di wilayah kami, kami mendengar dan melihat secara merata sekecamatan Candi Sari terjadi Money Politic. Namun kami sangat menyayangkan kepada PPK yang saat terakhir berita acara seharusnya diberikan kepada kami, tetapi kami tidak diberikan. Walaupun kami masih ada di tempat. Tapi kami juga sempat mendengar saksi dari Nomor 1 melarikan diri. Ya ini saya kurang berkenan, padahal kami masih ada di tempat. Hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul Kalam, Wabillahitaufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb.
349. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, sebentar. Itu Saudara tidak mau tanda tangan berita acara? 350. SAKSI DARI PEMOHON: SUYOSO Betul Pak. 351. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tapi Saudara minta Berita Acara, lalu tidak dikasih? 352. SAKSI DARI PEMOHON: SUYOSO Karena kami tidak mendatangani dan dikatakan melarikan diri, tapi kami masih menunggu barangkali diberikan Berita Acara, tapi tidak diberi. Kami terpaksa pulang Pak. 353. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara Saksi dari pasangan Nomor 1?
66
354. SAKSI DARI PEMOHON: SUYOSO Pasangan Nomor 1. 355. KETUA: MOH. MAHFUD MD Jadi Saudara yang dikatakan yang melarikan diri ya? 356. SAKSI DARI PEMOHON: SUYOSO Begitu, Pak. 357. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tapi Saudara masih di situ? 358. SAKSI DARI PEMOHON: SUYOSO Masih ada di tempat. 359. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dan tidak tanda tangan Berita Acara? 360. SAKSI DARI PEMOHON: SUYOSO Tidak tanda tangan Berita Acara karena hampir merata sekecamatan itu terjadi Money Politic dari laporan masing-masing ranting. 361. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, Silakan duduk. Ulul Azmi, Mohammad Ulul Azmi. 362. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHAMMAD ULUL AZMI
Asslamualaikum wr. wb. Yang Termulia Majelis Hakim yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan poin-poin dari yang saya lihat langsung di lapangan, khususnya di Semarang Tengah. Poin yang pertama adalah bahwa saya melihat langsung banyak anggota KPPS yang merangkap sebagai tim sukses. Kedua, saya melihat Money Politic di Kelurahan Kepatian dengan penyerahan uang sebesar Rp7.500.000,00 untuk pembelian tratak dimana warganya diharuskan menyontreng salah satu kandidat.
67
363. KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu dimana itu? 364. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHAMMAD ULUL AZMI Di Kelurahan Kepatian Bonharjo, Pak, Semarang Tengah Pak. Kemudian surat undangan untuk pemilih di Kelurahan Kranggan, itu pada saat tanggal 18, itu tidak ditempat TPS 1, tapi mereka pindah ke TPS 2, Pak. Harusnya undangan di tempat Kranggan dalam 32, tapi tanpa berunding dengan yang lain, tahu- tahu pindah di Kranggan Dalam kurang lebih Nomor 47 kalau tidak salah, Pak. Dekat Gapura Kranggan itu yang saya sayangkan, kenapa undangan harus di tempat (suara tidak terdengar jelas) tapi pelaksanaan tanggal 18 di tempat yang lain? Jadi hanya itu yang saya sampaikan semoga dengan poin-poin yang saya sampaikan ini, mohon…, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya, kepada kami. Terima kasih, wassalamualaikum Wr Wb. 365. KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu tadi, penyerahan uang Rp7.500.000,00 tadi kepada siapa? 366. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHAMMAD ULUL AZMI Kepada anu Pak, warga Pak. 367. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kepada? 368. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHAMMAD ULUL AZMI Warga, Pak. 369. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kepada warga? 370. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHAMMAD ULUL AZMI Ya. Untuk meyontreng salah satu kandidat, Pak. 371. KETUA: MOH. MAHFUD MD Warga diwakili siapa itu yang menerima?
68
372. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHAMMAD ULUL AZMI Ketua RT-nya Pak. 373. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ketua RT. Sesudah itu Ketua RT juga menyuruh warganya memilih? 374. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHAMMAD ULUL AZMI Ya asal menang, traktak dibelikan Pak. Misalnya kalah, diambil lagi Pak. 375. KETUA: MOH. MAHFUD MD Terus uang itu tidak diambil lagi? 376. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHAMMAD ULUL AZMI Ya tidak diambil lagi wong menang kok Pak. 377. KETUA: MOH. MAHFUD MD Karena Menang. 378. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHAMMAD ULUL AZMI Ya. 379. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tapi Saudara tahu bagaimana Pak RT menggunakan uang itu agar warganya memilih? 380. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHAMMAD ULUL AZMI Ya itu (…) 381. KETUA: MOH. MAHFUD MD Jangan-jangan menang sendiri. Uangnya disimpan tanpa dikasih uangpun orang sudah milih begitu?
69
382. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHAMMAD ULUL AZMI Ya, dibelikan traktak toh Pak. 383. KETUA: MOH. MAHFUD MD Apa itu? 384. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHAMMAD ULUL AZMI Traktak. Pembelian untuk traktak untuk itu loh Pak, untuk kondangan itu lho Pak, tenda, tenda Pak. 385. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, tapi Saudara melihat hubungan langsung tidak? Maksud saya (…) 386. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHAMMAD ULUL AZMI Salah satu warga memberikan kepada saya karena saya kan selaku penampung untuk semarang tengah. Jadi kebetulan kejadiannya juga di tempat saya sendiri, khususnya Kepatihan Pak, RW 03. 387. KETUA: MOH. MAHFUD MD Apakah Saudara tahu ada orang memilih karena dikampanyei oleh si RT yang menerima uang itu? 388. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHAMMAD ULUL AZMI Tahu, Pak. 389. KETUA: MOH. MAHFUD MD Siapa? Saudara sendiri? 390. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHAMMAD ULUL AZMI Tidak, Pak. Ya teman saya yang lain kandidat, Pak. 391. KETUA: MOH. MAHFUD MD Jadi, dia mengaku saya memilih karena Pak RT dikasih uang begitu?
70
392. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHAMMAD ULUL AZMI Ya begitu, Pak. 393. KETUA: MOH. MAHFUD MD Begitu, ya. 394. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHAMMAD ULUL AZMI
Assalamualaikum Wr Wb. Terima kasih, Pak. 395. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara Mochtar Hidayat. 396. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHTAR HIDAYAT
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr Wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya selaku Saksi rekapitulasi di tingkat Kota sekaligus saya kordinator saksi di tingkat kecamatan, Pak. Yang ingin saya sampaikan berkenaan kesaksian saya, pertama berkaitan perubahan DPT. Hal ini saya sampaikan pada saat sidang atau Rapat Pleno Rekapitulasi di Patra Jasa pada tanggal 22 April. Saya sampaikan pada waktu itu bahwa perubahan DPT tertanggal 18 April pada saat pemilihan tesebut, itu tidak sesuai dengan mekanismenya karena pihak Panwas maupun tim pemenang tidak pernah diundang untuk pemutakhiran data DPT. Hal ini jelas melanggar perundang-undangan yang ada. Kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa tadi saksi-saksi kami di tingkat PPK maupun di TPS, yang jelas di tingkat PPK saksi-saksi kami tidak melakukan tanda tangan karena mengetahui dan mendengar terjadinya money politic secara massif hampir di seluruh wilayah kecamatan Kota Semarang. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak, berkaitan kinerja KPU ini, terjadinya ketidakkonsistenan terhadap suara yang sah maupun tidak sah . Ini terindikasi terjadinya suara yang tidak sah yang diumumkan oleh KPU sendiri itu pada saat itu kurang lebih hampir mendekati 35000. Satu contoh di TPS yang kami ketahui bahwa surat suara yang ada gambar kandidat kita dicoblos nomornya dan dicoblos gambarnya dinyatakan tidak sah. Dan yang terakhir banyaknya warga yang masuk di DPT, tetapi tidak dapat undangan. Dan sebaliknya yang sudah tidak bertempat tinggal di daerah Kota Semarang atau sudah meninggal mendapatkan undangan.
71
Hal inilah yang saya sampaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara itu untuk dicatat di dalam Berita Acara. Pada saat Berita Acara ini memang saya tidak menandatangani berita acaranya Pak, tetapi saya mohon kepada…, baik Panwas maupun KPU untuk mencatat keberatan saya. Ternyata setelah saya menerima berita acara yang saya minta di KPU, keberatan saya tidak dicatat. Demikian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kesaksian saya yang kami sampaikan, terima kasih. Billahitaufik walhidayah. Assalamualaikum Wr. Wb. 397. KETUA: MOH. MAHFUD MD Di situ dulu, silakan. 398. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Saudara Saksi, Saudara menerangkan tentang suara sah dan suara tidak sah. Lalu Saudara menyatakan suara tidak sah 35.000. Dari mana ini? 399. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHTAR HIDAYAT Ya, ini dari KPU sendiri Bapak, sementara pada saat belum ada rekapitulasi dari KPU, KPU menyatakan bahwa tidak sah sekitar 35.000. 400. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dari seluruh kecamatan? 401. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHTAR HIDAYAT Tidak, dari seluruh kota. 402. KETUA: MOH. MAHFUD MD Seluruh kota itu ada berapa pemilihnya? 403. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHTAR HIDAYAT Pemilihnya yang sah itu sekitar 700 atau 600-an. 404. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sekitar 700.000 suara yang sah dan 35.000 suara yang tidak sah. Jadi jenis ketidaksahan itu, misalnya surat suara dicoblos dua kali di
72
ruang yang sama, lalu dianggap tidak sah, antara lain seperti itu? Apalagi misalnya yang dianggap tidak konsisten? 405. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHTAR HIDAYAT Coblosan karena ada alat untuk menyoblos, ternyata coblosan di kandidat kami itu terlalu besar dan itu dianggap tidak sah, tidak diakui. 406. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tidak diakui. Oke silakan duduk. 407. SAKSI DARI PEMOHON: MOCHTAR HIDAYAT Terima kasih. 408. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara Sumanto Bin Dul Rachman. 409. SAKSI DARI PEMOHON: SUMANTO BIN DUL RAHMAN
Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu,alaikum Wr. Wb. Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, saya sebagai saksi di PPK Kecamatan Pendulungan. Dan saya tidak menandatangani Berita Acara dikarenakan ada kecurangan di dalam perjalanan (suara tidak terdengar jelas) Kecamatan Pendulungan. Antara lain terjadi money politic kampanye hitam di Kelurahan Telogo Mulyo, di RW 45 di Kampung Khodan. Nomor dua, terjadi money politics atau kecurangan di Kelurahan Mukti Harjo Kidul. Nomor tiga, terjadi kecurangan atau money politics di Kelurahan Genah. Demikian yang Mulia. 410. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kecurangannya bagaimana? 411. SAKSI DARI PEMOHON: SUMANTO BIN DUL RAHMAN Di Kelurahan Genah. 412. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tidak, bagaimana bentuk kecurangannya?
73
413. SAKSI DARI PEMOHON: SUMANTO BIN DUL RAHMAN Di Kelurahan Telogo Mulyo itu saya mendengar dari saksi di kejadian, itu ketua LPMK dari Telogo Mulyo, Bapak Muhdohu dan dari pegawai kelurahan itu menjadi tim sukses nomor kandidat, nomor lima. Dan itu di Telogo Mulyo, nomor 5 menang akan dijanjikan menjadi lurah di Telogo Mulyo. Dan Muhdohu akan dijadikan Satpol PP dan itu dari saksi tersebut dari satu RT Pak, saya punya datanya. Itu mengatakan dan kampanye hitamnya begini, Pak di suatu pengajian itu di Kelurahan Telogo Mulyo dari tim sukses atau Kyai Pak, di situ dia bilang sama warga atau dari santrinya, ‘Jikalau nomor satu menang membuat KTP itu Rp100.000,00. Jikalau nomor lima menang itu gratis semua, Pak.” yang di Kelurahan Telogo Mulyo. Terima kasih Yang Mulia. 414. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. Itu, ya, itu dilakukan dalam masa kampanye ya? 415. SAKSI DARI PEMOHON: SUMANTO BIN DUL RAHMAN Ya Pak, terima kasih, Pak. 416. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, nanti kalau nomor tiga yang menang membuat KTP dikasih uang begitu? Kampanye kan selalu begitu? Sejak jaman Aristoteles, namanya demagog. Saudara Lingki Agus Santoso. 417. SAKSI DARI PEMOHON: LINGKI AGUS SANTOSO
Assalamualaikum wr. wb.
Kepada Majelis Hakim yang mulia, saya selaku Saksi dari PPK Kecamatan Tugu (…) 418. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kecamatan mana, Pak? 419. SAKSI DARI PEMOHON: LINGKI AGUS SANTOSO Kecamatan Tugu, Pak. 420. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya.
74
421. SAKSI DARI PEMOHON: LINGKI AGUS SANTOSO Saya mengetahui pada tanggal 20 April sekitar jam 09.10 WIB, pagi, di PPK Kecamatan Tugu, itu dibuka kotak suara. Padahal hari itu adalah hari perhitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan sekota Semarang, tapi di Tugu tidak dilakukan. Kemudian saya konfirmasi kepada pihak PPK, salah satu anggota PPK mengatakan bahwa ada pembetulan berkas Berita Acara karena banyak KPPS di seluruh Kecamatan Tugu itu melakukan kesalahan pembikinan Berita Acara Pak, itu yang saya temui. Dan saya melihat langsung salah satu kotak yang dibuka yaitu di TPS 3 Kelurahan Ranunggara [Sic!]. Karena ruangan tetutup, saya tidak bisa masuk. Di situ saya bersama Panwas mempertanyakan itu. Tapi pihak PPK mengatakan bahwa ini sudah terkondisi dan sudah dibicarakan dengan KPPS yang bersangkutan di TPS. Dengan hal ini makanya saya mempertanyakan itu dan komfirmasinya ternyata dijawab seperti itu, Pak. Kemudian, saya diberikan undangan pada tanggal 21 April 2010, satu hari setelah pembukaan kotak suara tersebut. Jadi secara terperinci bahwa kotak suara tersebut tanggal 20 kalau diindikasikan bahwa itu berarti dibuka semua karena pernyataan dari PPK mengatakan seluruh KPPS melakukan kesalahan dalam pembikinan Berita Acara. Pada rekapitulasi, saya sudah tidak mempunyai keyakinan lagi adanya hilang berkas Berita Acara pada tanggal 21 April itu, yaitu pada TPS 2 Kelurahan Mangkang Wetan ini tidak ada berkas berita Acara di dalam kotak. Dari seluruh kotak yang saya llihat, jelas segelnya sudah terbuka semua karena pada tanggal 20 sudah dibuka. Dan ditemukan juga pada waktu pembacaan rekapitulasi pada tanggal 21 di TPS 3 Kelurahan Mangkang Wetan ada salah satu Berita Acara yang salah memasukan kolom, Pak, yaitu suara sah itu masuk ke dalam salah satu kandidat yaitu nomor 5. Waktu itu jumlah suara sah itu berjumlah 267 suara. Kemudian masuk ke salah satu bakal calon. Jadinya totalnya adalah 328 suara calon tersebut. Setelah saya konfirmasi, suara calon itu berjumlah 61 suara. Jelas hal ini terjadi perubahan. Setelah tanggal 20 itu sampai tanggal 21 ini jelas saya merasakan ada perubahan. Makanya saya tidak menandatangani Berita Acara tersebut. Dan ini merupakan…, jelas sekali ada semacam penggelembungan suara. Saya rasa itu kesaksian saya, Pak. Terima kasih.
75
422. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, semua Saksi untuk masalah kinerja atau pelanggaran oleh KPU dan PPK sudah tampil sebanyak 13 orang, tadi ada 1 absen, berarti ada 12. Pak Supriadi sudah tadi tampil lebih dulu, lalu ada yang 1 absen dari yang dijadwalkan ini, sehingga kita sudah mendengarkan 28 orang Saksi sejak kemarin sampai hari ini. Sebelum masuk ke Saksi yang diajukan oleh Terkait, saya persilakan Pihak Termohon, dalam hal ini KPU untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi, dan kalau perlu, menyampaikan bukti balik tandingan atas semua yang disampaikan tadi. Saudara tadi sudah mencatatnya sendiri hal-hal apa yang menurut Saudara untuk ditanggapi? Silakan kalau ada? 423. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya, terima kasih Yang Mulia. Tentu ada karena ini yang dievaluasi dan dilaporkan adalah kami sebagai penyelenggara. Baik, saya mulai dari Saksi-Saksi yang berkenaan dengan penyelenggaraan, yaitu Saudara Ma’pul atau siapa itu tadi, ya? Makmun Prayitno bahwa di situ ada kejanggalan banyaknya amplop surat suara yang tidak tersegel. Ini amplop apa karena di dalam kotak suara itu tidak hanya 1 bentuk amplop. Ada amplop surat suara yang sudah digunakan dan seterusnya, monggo di…, kami ingin medapatkan penjelasan. 424. SAKSI DARI PEMOHON: MA’PUL PRAYITNO Terima kasih. Jadi waktu penghitungan tanggal 20 memang yang saya lihat dan saya saksikan sendiri di situ ternyata di dalam amplop kertas suara di 4, itu tidak tersegel. Jadi amplop suara. 425. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Amplop surat suara D4, ya? 426. SAKSI DARI PEMOHON: MA’PUL PRAYITNO D1. 427. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) D1 atau D4?
76
428. SAKSI DARI PEMOHON: MA’PUL PRAYITNO D1. 429. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Terima kasih. Kami boleh konfirmasi langsung dengan PPK setempat, Yang Mulia? Saya persilakan Saudara Muhtadi untuk memberikan penjelasan tentang tidak disegelnya surat suara. 430. SAKSI DARI TERMOHON: MUHTADI (KETUA PPK KECAMATAN GENUK) Terima kasih, Pak Hakim Yang Mulia terkait masalah kesaksian Saudara Ma’pul adanya amplop yang tidak tersegel, kami ceritakan mekanisme penghitungan di tingkat PPK. Jadi penghitungan di tingkat PPK kita hitung masing-masing kelurahan per kelurahan dan setiap kelurahan, kotak suara kita majukan ke depan dan di dalam kotak suara, semua kunci atau gembok itu tersegel dan anak kuncinya saya tunjukkan kepada para saksi dan masyarakat yang hadir pada waktu itu. Baru kita buka. Memang ada sampul setelah kita buka di dalam kotak suara yang masih tersegel kuncinya, maupun anak kuncinya, ada sampul surat suara yang tidak tersegel. Tetapi tadi Saudara Ma’pul menyatakan keberatan masalah ini di dalam proses penghitungan sama sekali tidak ada keberatan. Di model DA3 kami tulis ‘nihil,’ tidak ada keberatan dan ditangani dua saksi. Bahkan setelah perhitungan selesai, Ma’pul tidak mau tanda tangan, saya sempat mendekati Saudara Ma’pul. Saya klarifikasi, saya tanya, “Kenapa Saudara Ma’pul tidak mau tandatangan? Kalau ada masalah sampaikan kepada kami.” Ini proses ini sudah saya ketok selesai Pak, sudah saya sahkan. Ma’pul pulang. Saya sempat mendekati Saudara Ma’pul, saya tanya, “Ada masalah apa tidak mau tandatangan?” Saudara Ma’pul menjawab, “Tidak ada masalah dan itu instruksi dari atasan.” Setelah selesai semua, perhitungan selesai, kemudian saya sempat kontak teman-teman PPK yang lain, ternyata semua PPK yang lain juga tidak ada tanda tangan pada saksi di nomor 1. Itu Pak Hakim Yang Mulia. Terima kasih. 431. SAKSI DARI PEMOHON: MA’PUL PRAYITNO Mohon maaf, Yang Mulia.
77
432. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kalau Saudara mau membantah silakan. 433. SAKSI DARI PEMOHON: MA’PUL PRAYITNO Jadi kesaksian daripada ketua PPK, Saudara Muhtadi bahwa saya diintruksikan itu adalah bohong. Saya tidak membacakan atau saya tidak mengucapkan yang namanya instruksi. Bahwa saya menyampaikan saya nanti ada alasan tersendiri. Artinya alasan tersendiri, saya tidak mau tandatangan karena Berita Acara penghitungan di amplop itu banyak yang tidak tersegel. Jadi alasan saya cuma itu. Kalau saya diinstruksikan, Saudara Muhtadi adalah melakukan kebohongan di tempat ini, itu jelas. Terima kasih. 434. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Biar nanti Hakim yang menilai. Silakan, ada lagi? 435. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ada Yang Mulia, nanti juga teman-teman saya, monggo. 436. TERMOHON: JOKO SANTOSO (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG DIVISI TEKNIS) Kaitannya segel yang ada di kotak suara. Jadi ada beberapa filter yang membentengi Berita Acara yang di dalam amplop. Pertama, Berita Acara itu di dalam amplop dan disegel. Yang kedua, segel yang kedua adalah kotak suara ditutup, ditutup antara tutup dengan kotaknya tersegel. Yang ketiga, kunci gembok itu juga disegel. Apabila di dalam amplop kemungkinan penyelenggara itu lupa memberikan segel, itu masih ada segel dikunci atau ditutup kotak suaranya. Demikian. 437. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Mohon izin, Yang Mulia, ini dari Termohon masih ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Saksi. Pertama, yang satu lagi dari saya nanti dari teman-teman yang lain akan ada pertanyaan. Untuk Saudara Agus Santoso, Saksi dari Kecamatan Tugu, ini yang akan saya tanyakan. Nanti setelah itu di sana. Mengapa Saudara ketika mengetahui kejadian seperti itu, pelanggaran itu tadi, tidak melaporkan kepada Panwascam?
78
438. SAKSI DARI PEMOHON: LINGKI AGUS SANTOSO Saya sudah bersama Panwascam, sudah melaporkan dan dia menyatakan harusnya tidak boleh itu saja. Di bilang seperti itu. Hanya itu saja, Pak. 439. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ada tidak lanjut dari Panwascam? 440. SAKSI DARI PEMOHON: LINGKI AGUS SANTOSO Tidak ada karena kami tidak bisa masuk. 441. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Artinya tindak lanjut atas laporan Saudara? 442. SAKSI DARI PEMOHON: LINGKI AGUS SANTOSO Tidak ada. 443. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya, terima kasih. Mohon Izin teman-teman KPU yang lain Yang Mulia akan memberikan pertanyaan kepada Saksi. 444. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan. 445. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) PPK Tugu, Yang Mulia. 446. SAKSI DARI TERMOHON: ABDUL AZIS (KETUA PPK KECAMATAN TUGU) Terima kasih. Assalamualikum wr. wb. Yang Kami hormati Hakim Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa pembukaan kotak itu adalah semata-mata penggantian Berita Acara kekeliruan dari KPPS dan itu pun saya, beserta PPS, Beserta Panwas yang hadir itu membuat Berita Acara dan penggantian Berata Acara kekeliruan itu sudah disaksikan oleh Saksi di tingkat TPS, dan Panwas, dan PPK, sehingga pembukaan kotak suara itu tidak mempengaruhi surat suara, masih tersegel. Sehingga kami mengganti Berita Acara ini karena dari KPPS merasa bertanggung jawab
79
karena Berita Acara yang dibuat itu salah dan kita mencoba untuk memperbaiki yang ada di dalam kotak dan kami sudah koordinasi dengan Pihak Panwas yang ada di situ Saudara Sunaryo untuk melihat langsung pembukaan kotak suara. Terima kasih Hakim Yang Mulia, terima kasih. Wasalamualikum
wr. wb.
447. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Yang Mulia, tambahan dari saya, jadi menambahkan teman tadi bahwa itu yang diubah bukan hasil atau perolehan suara, bukan. Tetapi sertifikasi terkait dengan administrasinya Yang Mulia. Ini menambahkan saja. Kemudian yang selanjutnya Yang Mulia, ini sebelum kita bertanya kepada saksi ini, kami perlu menyampaikan ke Yang Mulia bahwa yang dipersoalkan oleh hampir semua saksi ini perlu kami jelaskan terlebih dahulu yang pertama adalah bahwa penghitungan suara atau sertifikasi penghitungan suara itu yang ada perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah di lampiran C-1. Jadi ada model C, ada C-1, ada lampiran C-1. Kedua bentuk itu dibuat oleh KPPS sebanyak 8 rangkap. Yang pertama adalah untuk kelima saksi, berarti ada 5. Kemudian yang satu diberikan kepada PPL, sudah 6. Kemudian yang satu dimasukan di dalam kotak, ada 7. Yang 1 diumumkan di PPS. Jadi itulah bentuk dari kita agar seandainya ada…, banyak datadata yang bisa mem-back up. Kemudian bentuk dari formulir itu kita juga ada security, yang tahu hanya kita saja sehingga kalau ada termasuk petugas kami, atau siapa saja, siapapun yang apa yang berbuat curang atau siapapun kita sudah punya back up bahwa inilah data yang asli. Dan dari 2.802 TPS yang saksinya hadir, termasuk saksi pasangan calon nomor 1, semua tanda tangan dan tidak ada satu pun saksi yang hadir di TPS itu yang memberikan catatan bahwa Petugas kami yang di TPS, yaitu KPPS itu, melakukan hal-hal yang merugikan atau menguntungkan semua pasangan calon. Tidak ada itu. Itu yang perlu Bapak Majelis Hakim Yang Mulia ketahui. 448. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, saya perdalam. Jadi di tingkat PPS itu tidak ada keberatan dari 2.802 TPS, itu tidak ada Saksi yang tidak tanda tangan?
80
449. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Sejauh yang kita terima dari teman-teman PPS maupun PPK waktu itu tidak ada Yang Mulia. 450. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sehingga keberatan itu muncul ketika sampai di Kecamatan? 451. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Betul, Yang Mulia. 452. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sesudah hasil perhitungan diketahui publik? 453. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Betul, Yang Mulia. Perlu saya tambahkan Yang Mulia, waktu itu kami juga ada penghitungan suara yang kita update lewat website itu kami sumbernya adalah lampiran C-1 yang memang khusus untuk IT. Iitu kami tampilkan di website, semua orang bisa mengakses dan kami tutup 80%. Jadi ini kaitannya dengan Saudara Mochtar yang mengatakan bahwa ada 35.000 surat suara yang tidak sah itu memang itu baru 80% dari semua TPS yang ada itu memang betul dan itu bisa dilihat oleh semua orang, tetapi itu hanya sebagai salah satu…, kami kepada msyarakat agar secara cepat mengetahui berapa sebenarnya perolehan surat suara masing-masing calon dan kami tutup sekitar…, waktu itu TPS yang muncul pertama kali adalah pada pukul 13.46 WIB menit, kira-kira hari H pemungutan suara. Kemudian kami tutup sekitar pukul 21.00 WIB. Hanya 80% yang kita sampaikan lewat website kita. Matur suwun, Yang Mulia. 454. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, saya persilakan kalau Pemohon ada yang mau memperdalam dari…, sebentar dulu ini Hakim mau memperdalam terhadap Termohon.
81
455. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Saudara Hakim, ya? 456. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Ya, Yang Mulia. 457. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Hakim Konstitusi? 2.802 TPS, total surat suara berapa? 458. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Suara adalah sejumlah pemilih ditambah 2%, itu berarti pemilih kita (…) 459. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI 2% itu cadangan? 460. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Betul, Yang Mulia. 461. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Sekarang berapa jumlahnya surat suara? 462. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Surat suara yang kita cetak itu sekitar 1 juta…, sekitar 1.130.158, Yang Mulia. 463. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI 1 juta.....?
82
464. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) 1.130.158 suara. 465. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Suara yang tidak sah? 466. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Ini surat suara yang kita cetak, Yang Mulia. 467. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Yang dicetak? Sekarang yang tidak sah? Yang rusak? 468. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Sebentar. Surat suara tidak sah ada 44.371. 469. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI 44.371? Tadi Saksi ada yang menyatakan ada penggelembungan suara, Saksi tadi…, lupa namanya itu, bagaimana Saudara menyikapi itu? 470. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Mohon izin yang Mulia, kalau kita boleh kami menanyakan kepada Saksi yang menyatakan bahwa di Kecamatan Mijen terjadi penggelembungan suara. 471. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Ya. 472. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ini penggelembungan pada calon nomor berapa? Terjadi di TPS mana? Kelurahan apa? dan bentuknya bagaimana? Serta perolehan suara mana yang dirugikan? Dan perolehan calon mana yang diuntungkan?
83
473. SAKSI DARI PEMOHON: ASEPRUDIN Untuk penggelembungan suara itu memang terjadi di TPS Cangkiran, TPS 6 di Kelurahan Cangkiran. 474. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Terus bentuk penggelembungannya seperti apa? 475. SAKSI DARI PEMOHON: ASEPRUDIN Untuk penggelembungannya di perolehan calon nomor 5 itu dari 112 menjadi 120. 476. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Saudara tahu peristiwa itu terjadi? 477. SAKSI DARI PEMOHON: ASEPRUDIN Untuk peristiwa itu terjadi saya tidak tahu karena itu yang kami singgung adalah ketidakprofesionalan (…) 478. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Baik, jangan menilai ketidakprofesionalan dulu. penggelembungan dari 112 menjadi 120 Saudara tidak tahu?
Bentuk
479. SAKSI DARI PEMOHON: ASEPRUDIN Saya tahu dari Berita Acara yang dibacakan pada saat rekapitulasi di kecamatan. 480. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya, berarti terjadi perubahan perolehan suara calon nomor 5, 112 menjadi 120 ketika dibacakan di tingkat PPK? 481. SAKSI DARI PEMOHON: ASEPRUDIN Ya, betul. 482. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Saya persilakan PPK Mijen untuk memberikan jawaban. Mohon izin Yang Mulia.
84
483. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan. 484. SAKSI DARI TERMOHON: MUHAMMAD HARIS HIDAYAT (KETUA PPK KECAMATAN MIJEN) Terima kasih. Asalamualaikum wr wb. Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenankan saya Ketua PPK Mijen menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Saksi kami, Bapak Aseprudin. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Beliau bukan penggelembungan. Pada lampiran C-1, jumlah suara tertulis tadi dengan angka 112, tetapi dengan huruf ditulis 120. Kemudian, atas kesepakatan dari PPK dan saksi yang hadir, dibukalah C-2 Plano. C-2 Plano itu lembaran yang besar yang ditempel di dinding dan dilihat oleh semua yang hadir disepakati semuanya. Kemudian diperlihatkan kepada kami, kepada PPK, kepada Saksi bahwa yang benar 112. Jadi hanya keliru pada penulisan dengan hurufnya dan hasil ini sama dengan lampiran IT yang dikirim pada waktu quick count, dan angka 112 ini juga angka yang dimiliki oleh para saksi, oleh segenap yang hadir karena semua yang hadir pada dasarnya sudah mempunyai data. Sehingga dengan demikian karena sudah ada perubahan pada penulisan hurufnya, maka kami rasa ini bukan merupakan penggelembungan. Terima kasih, Yang Mulia. 485. KETUA: MOH. MAHFUD MD Planonya itu Saudara bisa hadirkan di tempat sidang ini? Yang menulis angka 112 itu yang kemudian menjadi dasar cek? 486. SAKSI DARI TERMOHON: MUHAMMAD HARIS HIDAYAT (KETUA PPK KECAMATAN MIJEN) Bisa. Di KPU Semarang. 487. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ada di mana sekarang? 488. SAKSI DARI TERMOHON: MUHAMMAD HARIS HIDAYAT (KETUA PPK KECAMATAN MIJEN) Ada di KPU kota Semarang. Silakan Pak Khaliq.
85
489. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Sekarang posisi C-2 Plano masih ada di kantor KPU Kota Semarang. Barangkali kalau Majelis Hakim menghendaki, besok pagi bisa kami bawa, kami hadirkan di Majelis persidangan. 490. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, besok dihadirkan ya, untuk ditunjukkan karena selama ini kasus seperti itu ratusan. Jadi perbedaan tulis 112, ditulis 112 ada 0 nya begitu, sehingga lalu diadakan perbaikan dan dicocokan dengan Plano C2-nya itu. Tetapi dari semua form itu kekeliruan dari 112 menjadi 120 apakah terjadi pada semua formulir atau hanya pada formulir tertentu? 491. SAKSI DARI TERMOHON: MUHAMMAD HARIS HIDAYAT (KETUA PPK KECAMATAN MIJEN) Hanya pada formulir lampiran C-1. 492. KETUA: MOH. MAHFUD MD Hanya pada lampirannya? Yang lain sudah benar? 493. SAKSI DARI TERMOHON: MUHAMMAD HARIS HIDAYAT (KETUA PPK KECAMATAN MIJEN) Yang lain sudah benar. 494. KETUA: MOH. MAHFUD MD Karena ada perbedaan lalu dicocokan dengan Planonya begitu? 495. SAKSI DARI TERMOHON: MUHAMMAD HARIS HIDAYAT (KETUA PPK KECAMATAN MIJEN) Saksi yang lain benar 112, Yang Mulia. Dan itu yang keliru hanya yang di dalam amplop kebetulan, sedangkan yang diberikan kepada para Saksi oleh masing-masing KPPS sudah benar. Terima kasih. 496. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik.
86
497. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Mohon izin, Yang Mulia. Saudara Ruslan yang menjadi Saksi tadi. Sebentar ini Saudara Ruslan yang juga berkenaan dengan selisih suara. Betul Saudara Ruslan menyaksikan bahwa ketika saat rekap penghitungan suara di PPK Saudara melihat segel rusak kemudian juga terdapat apakah di situ ada selisih perolehan suara untuk pasangan calon masing-masing? 498. SAKSI DARI PEMOHON: RUSLAN Tidak ada. 499. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Tidak ada, ya? Terima kasih. 500. SAKSI DARI PEMOHON: RUSLAN Ya. Cuma rusak. Cuma melihat itu rusak. Saya yang bilang, Saksi saya dan sebelah saya kan ada laptop itu, Bapak Anggota PPK itu, saya bilang, (suara tidak terdengar jelas) terbuka? 501. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Cuma segelnya yang rusak? Tetapi tidak ada selisih perolehan suara? 502. SAKSI DARI PEMOHON: RUSLAN Tidak ada. 503. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya, terima kasih. Untuk kawan-kawan KPU yang lain Yang Mulia akan menanyakan kepada Saksi-Saksi yang lain. Mohon izin. 504. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Jadi mungkin Yang Mulia mohon izin, supaya jelas juga Saudara ketua PPK Ngalian akan memberikan keterangan juga.
87
505. SAKSI DARI TERMOHON: MULYADI (KETUA PPK KECAMATAN NGALIYAN) Yang kami hormati Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, saya Mulyadi, ketua PPK di Kecamatan Ngaliyan kota semarang. Seperti yang disampaikan saksi, Bapak Ruslan, Saksi penghitungan di Kecamatan Ngaliyan ada 2 masalah. Yang pertama masalah kaitannya dengan segel yang rusak. Kemudian yang kedua, tidak diberikan Berita Acara. Ini ada yang benar dan ada yang tidak benar. Yang benar, pada yang kedua, kami tidak bisa memberikan Berita Acara penghitungan karena sebelum selesai kami menyelesaikan DA dan DA-1, ini Pak Ruslan sudah meninggalkan tempat. Namun demikian, pada tanggal 2 Mei yang lalu, Beliau datang ke PPK untuk minta salinan Berita Acara dan kami berikan itu yang kedua. Kemudian yang pertama, segel yang rusak sebetulnya ini pada akan dibuka kotak suara, ini segel masih terpasang. Kemudian semua kotak ini dikeluarkan dan ditunjukkan kepada semua yang hadir, termasuk saksi utamanya. Di samping itu, kemudian setelah dibuka kotak suara, sampul surat suara yang di dalam kotak semuanya masih tersegel dan itu ditunjukan. Setiap kita membuka dan akan membuka sampul untuk menghitung semuanya kita tunjukan bahwa sampul isi surat suara masih tersegel. Makanya tadi disampaikan, ditanyakan bahwa tidak ada perubahan di dalam penghitungan surat suara. Segel karena segel masih tetap rapi di dalamnya. Demikian Ketua Majelis Yang Mulia penjelasan kami, terima kasih. 506. KETUA: MOH. MAHFUD MD Cukup, ya? 507. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Mohon izin berikutnya Yang Mulia karena tadi juga masih ada beberapa saksi yang memberikan kesaksian bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran bahwa ini yang ingin saya tanyakan, Saudara Setiyohadi, Saksi dari Semarang Barat. Yang tadi waktu memperkenalkan diri barangkali salah ucap, dia memperkenalkan Ketua PPK Semarang Barat, saya sempat terkejut. bahwa di sana kotak suara tidak dibuka. Ini apa maksudnya? Satu. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa surat KPU Provinsi tertanggal berapa Maret itu baru diplenokan tanggal 18 April? Ini berkenaan dengan pemeliharaan DPT, Yang Mulia. Jadi ada surat dari KPU Provinsi berkenaan dengan pemeliharaan DPT, orang yang sudah terdaftar dalam pemilih tetap, tetapi kemudian tidak memenuhi syarat
88
karena menginggal dunia atau karena berubah status menjadi TNI atau Polri itu dicoret di kolom keterangan diberi keterangan meninggal dunia atau berubah status menjadi TNI/Polri. Kemudian ketika masa-masa pemeliharaan itu ternyata terdapat warga Semarang yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih dan dia sudah pernah terdaftar di dalam DP4, yang pernah disampaikan oleh Kepala Dispendukcabel Kota Semarang dan atau terdaftar di DPS atau DPSHP tetapi ketika di DPT tidak muncul akibat kesalahan entry barangkali ini kita akomodir untuk bisa memberikan hak pilih, sehingga dengan demikian, terjadilah adanya perubahan penambahan DPT yang jumlah tambahannya itu sebanyak 259 orang yang mempunyai hak pilih di kota Semarang kita akomodir, menjadi.., masuk di dalam DPT. Dan semua perubahan itu tembusannya diserahkan kepada Panwaslu dan kepada masing-masing Ketua Tim Kampanye untuk 5 pasangan calon. nah ini yang terjadi bahwa tidak hanya di Semarang Barat tetapi ada di beberapa Kecamatan. Atas perubahan DPT ini juga menjadi bukti saat ini di dalam T-10, insyaallah. Kemudian, kembali kepada pertanyaan saya kepada Saudara Setiyohadi, ini saat rekapitulasi di PPK itu ada dua masalah yang menurut dia bahwa kotak suara tidak dibuka, kemudian ada massa Marhaen dan organisasi tertentu yang hadir masuk ke dalam ruangan rapat. Tolong dijelaskan kotak suara tidak dibuka itu seperti apa maksudnya? 508. SAKSI DARI PEMOHON : SETIYOHADI Terima kasih, Yang Mulia. Akan kami jawab. Waktu upacara pembukaan kami membawa kertas suara…, amplop kertas suara yang saya kasihkan di meja PPK. Maksud kami untuk dibuka ulang karena dengan suara-suara yang tidak sah sekian banyaknya, segoblokgobloknya Semarang Barat, orang-orang Semarang Barat, apakah sampai hampir 4.363? Ternyata setelah dicek lagi, saya dikasih oleh teman kami, itu menjadi sekitar 3 ribu sekian. Yang kedua, masalah adanya Ormas maupun masa Marhaen yang hadir di PPK, bahwa waktu itu kami menginginkan untuk sampel karena sudah diteriaki oleh massa Marhaen dan KPPS…, PPS ya, sehingga kami diam. Karena apa? Saya tidak mau membuat gaduh di situ hanya saya mencatat. Saya lihat semacam ini tidak ada gunanya. Saya katakan pada Panwas Kecamatan padahal sebelah saya, mengatakan “Saya tidak akan bertandatangan dengan adanya surat tanggal 18 April.” Tujuan kami, mengapa dengan dasar surat KPU Jawa tengah yang tertanggal 26 Maret (...)
89
509. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Baik, substansinya sudah kami tangkap. Apakah dengan adanya surat suara tidak sah yang Saudara sebutkan tadi, kemudian adanya massa yang masuk ruangan mempengaruhi terhadap perolehan suara calon Saudara? 510. SAKSI DARI PEMOHON : SETIYOHADI Ini karena bukan masalah mempengaruhi, tapi mempengaruhi keputusan PPK. Sudah kami protes tidak ada gunanya. 511. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya, terima kasih. Apakah keputusan PPK menjadi berubah berkenaan dengan perolehan suara calon nomor 1, 2, dan 3, dan 4, dan 5? 512. SAKSI DARI PEMOHON : SETIYOHADI Kami pada waktu itu sudah tidak punya konsisten lagi karena dengan yang pertama kali (...) 513. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Apakah dengan masuknya massa itu, keputusan PPK perolehan suara calon menjadi berubah? 514. SAKSI DARI PEMOHON : SETIYOHADI Kemungkinan, karena mempengaruhi keputusan (...) 515. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Jangan jawaban ‘kemungkinan.’ Sajikan dengan kata-kata (…) 516. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, biar hakim yang menilai kalau (…) 517. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Yang Mulia, mohon Ketua PPK Semarang Barat untuk memberikan penjelasan tentang kronologis.
90
518. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, singkat silakan. 519. SAKSI DARI TERMOHON: YB KECAMATAN SEMARANG BARAT)
SOESANTO
(KETUA
PPK
Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, saya akan memberikan penjelasan. Yang pertama kalau masalah kotak tidak dibuka sekali lagi saya tetap membuka, jadi di dalam hal ini tidak benar apa yang dikatakan oleh Saksi kalau saya mengatakan Saksi namanya Pak Tiyo itu. Dulu memang Setiadi namanya, maaf. Tapi panggilannya di tempat saya itu Pak Tiyo. Memang lain pada waktu menjadi Saksi Pileg, kalau Pileg itu boleh dikatakan setiap pagi berkumpul dengan saya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam hal ini bahwa surat suara yang dinyatakan tadi yang tidak sah 4000 dan sekian itu bagi saya adalah memang di Semarang Barat itu jumlah pemilihnya hanya 113.663 kurang lebih. Kemudian sebagai studi banding itu adalah antara Semarang Barat dengan Pedurungan itu sama hampir mirip sama, sedangkan Pedurungan itu ada 5.221 yang tidak sah. Jadi bagi saya itu sebenarnya mengapa sih jumlah surat suara yang tidak sah dipermasalahkan? Padahal di sini sekali lagi seperti yang disampaikan oleh KPU bahwa di sini sama sekali tidak ada umpama akan mempengaruhi terhadap perhitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan. Kemudian yang ketiga, saya pada waktu perhitungan sebenarnya tidak sama sekali mengundang, sekali lagi tidak mengundang dari massa Marhaen atau siapa. Yang saya undang adalah KPPS, PPS, Lurah dan Camat serta Panwas Saksi. Jadi kalau yang hadir di situ massa dari nomor sekian dan seterusnya menurut hemat saya kok tidak benar. Sekali lagi tidak benar, Pak Majelis Hakim. Saya yang mengundang. Jadi kalau itu orang di luar yang melihat di luar karena di situ yang saya undang itu adalah yang di dalam kaitannya dengan segala-galanya termasuk konsumsi, oleh karena itu yang di luar ya tentu saja umum, Pak, jadi pada waktu perhitungan itu adalah terbuka untuk umum. Terima kasih, Majelis. 520. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, karena polanya hampir sama, nanti yang lain-lain itu di kesimpulan disampaikan ini tidak benar ini buktinya ada, dan sebagainya. Sebaliknya pada Pemohon silakan nanti untuk menguatkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Saksi. Begitu, besok upayakan Plano C-2 karena itu bisa menjadi sampel dari keseluruhan itu.
91
521. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Terima kasih. Insyaallah, Yang Mulia. 522. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, ada pertanyaan lagi ini dari Hakim Arsyad Sanusi. 523. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Saudara Pemohon, menurut KPU Kota Semarang perolehan suara Saudara Pemohon 191.427 apa benar itu? Itu menurut KPU. Sedangkan menurut Pemohon ya, itu Saudara mendapatkan 191.427, sedangkan pemenangnya adalah 211.323 nomor 5. Betul itu, Saudara Termohon? 524. TERMOHON: JOKO SANTOSO (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG DIVISI TEKNIS) Betul, Yang Mulia. 525. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Ya? 526. TERMOHON: JOKO SANTOSO (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG DIVISI TEKNIS) Betul. 527. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Jadi 34% ? 528. TERMOHON: JOKO SANTOSO (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG DIVISI TEKNIS) Betul, Yang Mulia. 529. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Sedangkan Pemohon 31% ? 530. TERMOHON: JOKO SANTOSO (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG DIVISI TEKNIS) Betul, Yang Mulia.
92
531. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Lalu kemudian Pemohon ini justru pemenangnya menurut dia Pemohon ini mendapatkan 211.000 terbalik, ya perolehan suara. Di luar daripada peserta Pemilu Nomor 2, 3 dan 4 tapi nomor 5 itu menurut KPU 34,28% sedangkan Pemohon 31,5%. Lalu menurut Pemohon, Pemohon mendapatkan 26,18% ya, sedangkan pemenangnya 28%, sehingga total suara ini tidak tercapai 30%, nah minta diulangi. Nah, darimana dasar perhitungan Saudara Pemohon sehingga Saudara menyatakan bahwa Saudara mendapatkan 26,18%? Dalam arti kata 191.427. Bisa jawab? 532. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Terima kasih, Yang Mulia. Jadi ini adalah berkaitan dengan persoalan perseorangan. Kami mendalilkan bahwa kami mendapatkan 26,18%, kemudian pasangan nomor Lima 28,90% itu dikaitkan dengan persoalan seandainya KPU Kota Semarang tidak menggagalkan pandaftaran atau verifikasi calon perseorangan dengan asumsi…, dengan hitung-hitungan sebagaimana kemarin itu disajikan untuk pasangan Rudy Sulaksono dan M. Najib 59.250 dukungan, kemudian Hj. Sri Sumari dan Nanda Rico 55.320 dukungan, gitu, maka kami hitung keseluruhan muncul 731.000 suara. Ini asumsi hitungan yang minimal sesuai dengan dukungan. Kalau dihitung seperti itu seandanya mereka ikut dalam Pemilukada maka pasangan jumlahnya tidak melebihi 30% suara. 533. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kalau dibalik gimana? Seumpama calon independen ikut malah yang turun calon Saudara yang “Manis”, kalau dibalik begitu asumsinya kan sama benarnya, bagaimana Saudara mengambil asumsi bahwa karena calon independen tidak boleh maka suara “Manis” menang? Manis ya namanya, kalah atau menang. Kalau dibalik kan bisa? Penggunaan asumsi itu apa dasarnya? Kalau independen itu harus…, pokoknya kalau ikut suaranya ke ini dong, kalau tidak ikut kesini, gitu? 534. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Bukan, Majelis. Artinya tidak merubah suara, jadi suara dari perolehan kami tetap sama dengan hitungan yang dibuat oleh KPU yaitu 191.427. Demikian juga untuk Pasangan Nomor Lima 211.323 tetap seperti itu, tetap seperti itu, dengan ditambahi jumlah suara Rudy Sulaksono karena kami melihat yang golput itu adalah 39%. Golput itu karena apa? Nah, kalau dihitung minimal saja Rudi Sulaksono itu sesuai
93
dengan yang dihadirkan sejumlah 59.250 demikian juga Sri Sumari 55.320 kita 7 pasangan itu kita jumlah semuanya adalah 731.050 maka ketika kita prosentase untuk pasangan Nomor 1 kami Manis muncul 26,18%, sementara untuk Marhaien 28,90%. Dengan hitungan seperti ini berarti kurang dari 30%. Ketika kurang dari 30% maka masuk pada putaran kedua. Terima kasih, Majelis. 535. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Dari mana Saudara Pemohon, ini ada 10 kecamatan yang Saudara dalilkan bahwa terjadi kecurangan secara massive dan sistematis 10 kecamatan ya, Kecamatan Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Timur, Kecamatan Gunung Pati, Gayam Sari, Banyumanik, Gadjah Mungkur, Pedurungan, Tugu dan Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang. 536. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Mohon maaf, Yang Mulia, bisa jadi yang ada gugatan di tangan Yang Mulia Hakim Anggota itu adalah gugatan sebelum perbaikan. Sesudah perbaikan kami edarkan di seluruh kecamatan di Kota Semarang. 537. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Ini ada 10 kecamatan? 538. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Itu sebelum…, mungkin yang diberikan kepada Yang Mulia Anggota itu adalah gugatan sebelum perbaikan. 539. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Seluruh Kecamatan sekarang ? 540. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Ya.
94
541. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Dari mana itu seluruh kecamatan? 542. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Sebagaimana tadi disampaikan oleh Saksi Saudara Mochtar Hidayat dan juga dari semua saksi – saksi PPK yang bisa kami hadirkan (…) 543. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Yang persoalan ini bukan Money Politic tetapi ini persoalan DPT, isu DPT, isu perolehan suara. Ini isu perolehan suara, Money Politic, kemudian verifikasi, sudah… ini sekarang persoalan bahwa menyatakan Suadara memperoleh 28%, sedangkan pemenang sekarang ini memperoleh 26%. Karena tidak tercapai 30% sesuai dengan ketentuan undang-undang maka ini harus diulangi pemilihan ini, nah itu. Nah, angka-angka ini Saudara dapatkan dari mana? Sebab kalau ini berubah lagi untuk seluruh kecamatan ini berubah, baru 10 kecamatan saja Saudara sudah menang 20.000 suara. 544. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Setahu kami, mohon maaf, kami tidak mendalilkan yang itu, Majelis. Setahu kami kami tidak mendalilkan (…) 545. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Nah, jumlah suara yang Saudara peroleh berapa ? 546. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
191.427 547. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Itu sama, 191.427
95
548. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Ya. 549. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Sedangkan yang pemenang 211.323? Nggak ada bedannya. 28.90%? Saudara dapatkan 26,18%? 550. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Ya. 551. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Nah itu. Nah, kalau seluruh lagi ini tentu berubah ini, ini baru 10 kecamatan ini, angka-angka ini yang Saudara dalilkan di dalam Permohonan Saudara, nah itu. Pertanyaannya sekarang, dari mana angka-angka ini sehingga ada perbedaan selisih kurang lebih 20.000 antara Pemohon dengan pemenang, betul itu? Kurang lebih 20.000 perbedaan perolehan suara? 552. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Ya betul, Yang Mulia. 553. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Yang lainnya itu berbicara tentang Money Politic, yang lain berbicara tentang apa…, hal-hal yang berkaiatan dengan keluhankeluhan daripada verifikasi perseorangan. Tapi ini yang sekarang ini isu kelima yang Saudara dalilkan adalah menyangkut masalah DPT, daftar perolehan suara ini. 554. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Boleh kami jawab berkaitan DPT? Jadi berkaitan DPT memang kami tidak mempersoalkan berkaitan dengan jumlah suara yang muncul karena kalau dilihat tidak signifikan hanya penambahan 200 suara, 200 begitu. Tapi ternyata bukan pada persoalan itu, yaitu ketentuan undangundang menyatakan ketika terjadi perubahan DPT atau namanya
96
apapun, harus dalam bentuk rapat pleno dan rapat pleno itu harus dihadiri oleh Panwaslu dan tim kampanye. Yang menarik adalah rapat pleno itu diselenggarakan pada tanggal 17 April 2010. Satu hari sebelum pencoblosan dan disampaikan kepada kami pada tanggal 18 April 2010. Yang kami persoalkan bukan 200-nya itu, tapi saya Tanya balik seandainya kami dihadirkan pada rapat pleno itu maka kami bisa menyajikan begitu banyak suara yang kami…, dia itu tidak mendapatkan hak untuk memilih, bisa kami sajikan untuk dimasukkan di dalam DPT sehingga mereka-mereka itu punya hak untuk memilih. Tidak sekedar 200, tapi mungkin lebih dari itu. Ini yang sebenarnya yang kami (suara tidak terdengar jelas) itu bukan pada soal 200-nya itu. Seharusnya lebih dari itu. 200 jelas memang tidak mempengaruhi sejumlah 20.000, ya, tapi seandainya itu diberikan pada kami, kami bisa menyaksikan banyak laporan bahwa di masing-masing desa itu banyak mereka-mereka penduduk itu yang tidak mendapatkan hak pilih berkaitan dengan itu. Ini menurut saya sesuatu yang aneh, begitu. 555. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dari KPU, kenapa itu terjadi perubahan DPT dan apakah dari DPT sebelumnya semua daftar pemilih itu sudah dialihkan ke TPS-TPS baru? Apa.., ke DPT-DPT yang diubah? 556. TERMOHON: JOKO SANTOSO (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG DIVISI TEKNIS) Terima kasih, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan kronologis perubahan DPT. Bahwasanya KPU Kota Semarang telah menetapkan DPT pada tanggal 1 Februari. setelah itu kita mendapatkan surat dari KPU Provinsi Nomor 0213/KPU Prov-012/03/2010 pada tanggal 26 Maret. Perihal Pemeliharaan DPT Pemilukada, dalam angka 3 mengatur untuk dapat menggunakan Hak pemilih harus terdaftar sebagai pemilih, yaitu terdaftar dalam DP4, dan atau DPS, dan atau DPS-AP. Jadi ketika masa pemeliharaan DPT, ketika setelah ditetapkan 1 Februari, KPU Kota Semarang melakukan pemeliharaan DPT. Yang dimaksud pemeliharaan DPT adalah ketika ada orang meninggal dunia, pindah domisili, tidak dikenal, itu harus dicoret dalam DPT. Itu digunakan untuk agar undangan atau C-6 yang…, agar tidak jatuh ke orang yang tidak bertanggung jawab, satu itu. Yang kedua, surat di dalam KPU Provinsi itu juga menyatakan karena orang yang sudah masuk di DP-4 atau data penduduk potensial pemilih Pemilu yang didapatkan dari Dispenduk Dapil adalah orang yang berhak menggunakan hak pilih di dalam pemilhan umum walikota dan wakil walikota karena secara otomatis yang sudah masuk DP-4 adalah memenuhi syarat sebagai pemilih. Syarat pemilih…, syarat menjadi
97
pemilih di kota Semarang adalah berdomisili di Kota Semarang minimal enam bulan sebelum DPS ditetapkan. Itu kita dapatkan dari Dispenduk Dapil dalam bentuk DP-4. Ketika menjelang pemberian C-6 atau kartu pemilih yang kita sampaikan satu minggu sebelum pemilihan, ada beberapa warga yang komplain terhadap penyelenggara Pemilu, baik itu di PPS maupun KPU, kok tidak mendapatkan C-6 ataupun kartu pemilih? Kita kordinasi dengan PPS mohon bisa dilihat di DP-4. apakah di DP-4, dan atau DPS, dan atau DPS-AP itu sudah ada. Kalau sudah ada, berarti memang warga itu berhak menggunakan hak pilih di dalam TPS, makanya kita akomodir untuk bisa masuk dalam DPT. Pada tanggal 17 itu kita sampaikan kepada PPS atau PPK agar merekapitulasi semua warga yana masuk di dalam DP-4, DPS, maupun DPS-AP untuk dimasukkan di dalam DPT. Jadi kronologis penambahan jumlah pemilih menjadi 200…, penambahan jumlah pemilih 259 kronologisnya demikian. Ketika menjelang…, ketika pas hari H tanggal 18 April, kita pun mempunyai kebijakan untuk tidak menghilangkan hak konstitusional pemilih di Kota Semarang. Apabila tidak masuk di dalam DPT, tetapi pemilih itu sudah masuk dalam DP-4, DPS, maupun DPS-AP pun, masih diberikan kesempatan untuk bisa menggunakan hak pilih dengan syarat berkoordinasi dengan PPS untuk memperlihatkan DP-4, DPS ataupun, DP-AP. Demikian, Yang Mulia. 557. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI
........(suara tidak terdengar).......penambahan suara, ya? 558. TERMOHON: JOKO SANTOSO (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG DIVISI TEKNIS) 259 pemilih, Yang Mulia. 559. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Ya, 259 pemilih. Penambahan dari perubahan adanya C6, DP4, dan DPS karena dia meninggal dunia? 259 pemilih? 560. TERMOHON: JOKO SANTOSO (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG DIVISI TEKNIS) Kalau yang mengurangi meninggal dunia, tidak dikenal, pindah domisili, tidak kita kurangi.
98
561. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Tetapi total semua itu 259? 562. TERMOHON: JOKO SANTOSO (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG DIVISI TEKNIS) Yang penambahannya 259. 563. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Penambahan dari awalnya berapa? 564. TERMOHON: JOKO SANTOSO (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG DIVISI TEKNIS) 1.100.078 menjadi 1.100.337. 565. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Tetapi suara yang sah pemilihan itu cuma 600.000 lebih totalnya, setelah (…) 566. TERMOHON: JOKO SANTOSO (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG DIVISI TEKNIS) Betul, Yang Mulia. 616.480. 567. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Total jumlah 616.480, ya pemilih, ya? Sedangkan menurut Pemohon, 731.050? 568. TERMOHON: JOKO SANTOSO (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG DIVISI TEKNIS) Mungkin bisa kami jelaskan (…) 569. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Artinya, dengan 731 Saudara asumsikan bahwa perseorangan independen ini masuk?
99
570. TERMOHON: JOKO SANTOSO (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG DIVISI TEKNIS) Ya, Majelis. 571. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Cukup, Pak. 572. KETUA: MOH. MAHFUD MD Cukup, ya? Nanti silakan dirangkum semua di dalam kesimpulan kalau masalah masalah yang ini muncul. Berikutnya Saudara membacakan (…) 573. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Mohon izin, Yang Mulia. 574. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya? 575. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Hanya sekedar meluruskan saja, tadi dari Saksi Kecamatan Mijen, Saudara Saifudin, Aseprudin, atau siapa tadi, itu menyebut ada TPS 6 di Kelurahan Cangkiran, begitu ya Aseprudin? Betul TPS 6 ya? Begini Yang Mulia. Kami luruskan di Kelurahan Cangkiran hanya ada 5 TPS. Kasus yang terjadi itu tadi dari 112 menjadi 120 dan ternyata hanya ada kekeliruan menulis dengan huruf saja, itu tadi terjadi di TPS 1 Kelurahan Cangkiran. Terima kasih, Yang Mulia. 576. KETUA: MOH. MAHFUD MD Nulisnya sudah benar 112, tetapi kemudian dengan huruf 120 begitu ya? 577. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Ya, Yang Mulia. 578. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, baik.
100
579. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Di TPS Kelurahan Cangkiran. 580. KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu bukan di TPS 6. Oke, nanti dibuktikan di dalam kesimpulan, ajukan bukti itu. seperti besok akan Saudara tunjukkan. Baik, kalau begitu masih ada dua saksi dari Pihak Terkait yang kemarin sudah disumpah, cukup ya? 581. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Mungkin bisa memberikan beberapa pertanyaan, Majelis? 582. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ke? 583. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Kepada Saksi-Saksi tadi. Kami belum diberikan kesempatan. 584. KETUA: MOH. MAHFUD MD Coba pertanyaan apa? Mungkin tidak perlu dijawab, tetapi saya ingin dengar apa yang ingin di tanyakan? 585. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Yang pertama, kepada Saksi Dedy Rusdi mengenai LSDK. Jadi LSDK (Laporan Sumbangan Dana Kampanye) tanggal 31 Maret, kami ingin tahu proses sebenarnya itu bagaimana ketika KPU dalam dalam hal ini Pak Abdul Khaliq itu menentukan mengapa tidak bersedia menerima tanggal itu? 586. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, silakan dijawab kenapa tidak bersedia menerima, kenapa tadi?
101
587. SAKSI DARI PEMOHON: DEDY RUSDI Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb. Memang pada tanggal 31 siang itu kami menghadap ke Pak Abdul Khaliq. Pada saat itu memang ada perbedaan pemahaman. Menurut Pak Abdul Khaliq memang bukan saat itu Dana Sumbangan Penerimaan Dana Kampanye itu dilaporkan. Pada saat itu juga kami berpikiran, kebetulan kami didampingi oleh advokat hukum kami yaitu Pak Umar sendiri, terus kami jelaskan kepada Pak Abdul Khaliq, “Pak Khaliq, menurut pemahaman kami ini
justru dilaporkan sehari sebelum dimulainya kampanye untuk dana penerimaan kampanye pada tanggal 31 ini.” Setelah itu Pak Khaliq mambaca lagi aturan Nomor 14 itu sehingga akhirnya,”Oh, ya kalau begitu betul ini.” sehingga pada saat itu diterima dan kami juga minta tanda terima pada saat itu dan dibuatkan langsung oleh Pak Khaliq. Demikian Majelis Hakim kami sampaikan.
588. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, cukup ya? 589. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Yang kedua, kepada Pak Setiyohadi. Berkaitan dengan adanya anggota KPU yang di gedung Rimba Graha sebagai Ketua Pemuda Pancasila mempromosikan calon Marhaen di hadapan tadi dikatakan Sekda Provinsi Jawa Tengah Bapak Hadi Prabowo. Yang dimaksud itu siapa anggota KPU tersebut? 590. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYOHADI Bapak Joko. 591. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Bapak Joko Santoso? 592. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYOHADI Santoso.
102
593. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Apa yang dinyatakan pada saat itu? 594. SAKSI DARI PEMOHON: SETIYOHADI Bahwa Pemuda Pancasila akan memilih siapa yang hadir dalam Ulang Tahun Pemuda Pancasila yang diadakan di Rimba Graha, padahal dia sebagai anggota KPU. 595. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Cukup, terima kasih. Yang ketiga kepada seluruh Saksi PPK yang hadir di sini. Pertanyaan saya, Saudara tadi menyatakan tidak menandatangani berita acara, betul? 596. SAKSI PPK Betul. 597. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Ketika Saudara tidak menandatangani Berita Acara, apakah Saudara diiberi Berita Acara penghitungan rekapitulasi pada tingkat kecamatan? 598. SAKSI PPK Tidak. 599. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Yang dikasih ada 2. Semarang Timur dikasih? Ya, oke Semarang Timur dikasih. Semarang Selatan? Yang dikasih hanya 2 dari 16 kecamatan? Pertanyaannya alasan apa Saudara tidak dikasih Berita Acara rekapitulasi tersebut? 600. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Tidak tahu alasannya. Karena kalau tidak dikasih kan yang tahu alasannya yang tidak ngasih. Kalau ditanya ya, tidak tahu. Anda saja yang menjawab, kenapa tidak dikasih?
103
601. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): UMAR MA’RUF
(PERKARA
NOMOR
3/PHPU.D-
Sekaligus saya tanyakan kepada semua anggota PPK yang ada di sini, Majelis. Di samping pertanyaan tadi, pertanyaan tambahan adalah apakah keberatan-keberatan yang disampaikan oleh ke-16 Saksi Pemohon, Saudara tuliskan di dalam berita acara keberatan di tingkat PPK? 602. TERMOHON: MOHAMMAD HAKIM JUNAIDI (KETUA KPU KOTA SEMARANG) Yang Mulia. Kalau memang cukup, cukup kita wakili. Tidak usah banyak-banyak. Jawaban kenapa tidak diberi itu bukan tidak diberi, mau diberi wong orangnya tidak ada kok. Jadi rata-rata. Nanti kalau bisa dikroscek satu-persatu. Kenapa tidak diberi? Karena mereka meninggalkan tempat sebelum rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan masing-masing selesai. Kemudian, kenapa keberatan itu tidak ditulis? Karena memang aturan kita, keberatan itu ditulis kalau terkait dengan adanya perbedaan selisih suara proses itu. Sehingga teman-teman tidak menulis memang tidak terkait dengan proses itu. Jadi kami keberatan kalau mereka tidak kami beri, tidak. Nyatanya beberapa kecamatan sempat menghubungi beberapa Saksi begitu. Dan setelah selesai ada yang datang kita beri. Begitu, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Kalau belum cukup (…) 603. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Cukup, saya kira cukup. Sudah jelas, soal nanti diterima apa penjelasan itu, nanti tentu ada di pertimbangan Majelis Hakim. 604. TERMOHON: JOKO SANTOSO (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG DIVISI TEKNIS) Mohon izin, Yang Mulia. 605. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H. Ada lagi? Mana itu.
104
606. TERMOHON: JOKO SANTOSO (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG DIVISI TEKNIS) Terkait tadi yang disampaikan oleh Saksi Semarang Barat, bahwasanya pada tanggal 28 Oktober 2009 Pemuda Pancasila memang telah mengadakan ulang tahun Sumpah Pemuda. Tetapi pada saat itu proses Pilkada maupun pendaftaran calon belum dimulai. Itu pun sambutan saya selaku Ketua Pemuda Pancasila secara umum bukan menunjuk pasangan calon siapapun karena belum ada pasangan calon. Dan yang hadir pada saat itu adalah 1.000 orang semua warga kota Semarang boleh hadir karena memang sifatnya umum, begitu, Ketua. Terima kasih. 607. KETUA: MOH. MAHFUD MD Harap itu nanti ditulis bahwa kejadian itu terjadi sebelum adanya calon-calon resmi. Baik Saudara, jadi begini, kalau menyangkut perhitungan angka, itu basisnya adalah di TPS. Kalau di kecamatan itu, selalu ini di dalam Pemilu, sudah di tingkat PPK itu banyak saksi yang tidak mau tanda tangan karena sudah tahu, oh sudah kalah juga, lalu pergi. Lalu dijadikan bukti di pengadilan, ini kami keberatan. Kalau di TPS, itu signifikan untuk dijadikan, tapi kalau di kecamatan itu satu karena malas. Atau dua karena sengaja karena sudah tahu angkanya, sudah diumumkan di masyarakat baru tidak mau tanda tangan. Itu ratusan kasus selalu begitu, mulai dari Pemilu Legislatif. Oleh sebab itu, nanti kalau mau membuktikan angka, basisnya pada TPS Karena memang banyak juga yang dibatalkan itu terjadi di kecamatan tidak ada saksi karena memang ada pemalsuan. Di TPS dapat sekian kok di kecamatan berubah. Ini ada juga KPU yang nakal begitu. Tetapi banyak juga yang sesudah tahu kalah, lalu tidak mau tanda tangan, lalu dijadikan alasan ini saksi kami tidak mau, ini tidak sah. Kebenaran materiil dari sini dilacak, dari angka di TPS, TPS naik ke kecamatan, di sini berkurang sekian, bisa dibuktikan itu dan banyak yang berhasil. Tapi ada juga yang tidak berhasil. Jadi tidak langsung serta merta di kecamatan saksi kami keberatan dan macam-macam. Itu ya boleh, tetapi basisnya keberatannya itu kalau menyangkut angka, hitungan dari masing-masing TPS kelurahan, dan seterusnya itu. Besok pembuktian angkanya harus begitu, tidak boleh asumsi. Karena kalau asumsi, asumsi itu bisa dibalik, bisa pakai asumsi lain. Kalau calon independen ini masuk, ini pasti suaranya kurang, kan begitu. Atau seandainya ini tidak masuk, pasti masuk ke sini, dan seterusnya, itu asumsi. Secara logika mungkin bisa perdebatkan tapi untuk secara angka
105
kan menjadi sulit. Padahal itu juga harus ditetapkan benar salahnya. Baik sekarang semua ini tadi yang belum memuaskan Saudara tulis di dalam kesimpulan, logika dilampiri bukti-bukti itu. Baik, saya undang sekarang 2 Saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait. Siapa kemarin? Dipanggil sendiri saja mana? Saudara Surahman. 608. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): HUSEIN UNGAI
(PERKARA
NOMOR
4/PHPU.D-
(PERKARA
NOMOR
4/PHPU.D-
Mohon izin, Yang Mulia. 609. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan. 610. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): HUSEIN UNGAI
Mohon izin sebentar, sekedar meluruskan untuk Pemohon Nomor 4 juga mengagendakan Saksi yang kemarin sudah disumpah. 611. KETUA: MOH. MAHFUD MD Siapa yang Saudara (…) 612. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): HUSEIN UNGAI
(PERKARA
NOMOR
4/PHPU.D-
Yang satu Bapak Achmad Zainuddin. Yang nomor 2, Bapak Jemy, namun sebenarnya ada 3 namun masih dalam perjalanan belum sampai sini. 613. KETUA: MOH. MAHFUD MD Yang ada di sini siapa? 614. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): HUSEIN UNGAI
(PERKARA
NOMOR
4/PHPU.D-
Ada 2 orang, Ahmad Zainudin sama Bapak Jemy Santosa. 615. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sudah disumpah ya?
106
616. KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): HUSEIN UNGAI
(PERKARA
NOMOR
4/PHPU.D-
Sudah. 617. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan. Ini Pak Ahmad Zaenudin, silakan Pak Achmad Zaenudin. 618. SAKSI DARI PEMOHON (PERKARA VIII/2010) : ZAINUDIN AHMAD
NOMOR
4/PHPU.D-
Zaenudin Achmad Pak, terbalik. Selamat sore, Majelis Hakim Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, saya hanya simpatisan saja sekelompok kecil warga dan saya bersama-sama dengan teman-teman sekelompok kecil itu yang semula kami mengarah, mendukung nomor 1. Di dalam perjalanan, kemudian muncul nomor 3. Terlambat karena apa saya juga tidak tahu. Kemudian pada hari Minggu pada tanggal 18 jam 08.00 WIB pagi saya menuju ke TPS 21 Pantian Lamper [Sic!] Kecamatan Gayam Sari, Pak. Bersama keluarga dan tetangga dekat kemudian menuju KPU…, menuju TPS 21. Sebelum saya melaksanakan suatu pencoblosan, saya memanfaatkan lagi, membaca misi-misi dan biodata 5 kandidat itu. ternyata ada salah satu kandidiat yang setahu saya Saudara Yohanes Kristanto itu beragama Nasrani, tetapi kenapa di situ yang terpampang atau tertulis di situ beragama Islam? Atas dasar itu Majelis Hakim dan saya dengan keluarga dan teman-teman mempunyai pendapat lain. Bahwa Saudara Kristanto ini belum jadi saja sudah melaksanakan atau melakukan suatu kebohongan agama. Saya melihat bahwa nantinya Saudara Kristanto seandainya jadi, itu juga akan melakukan suatu kebohongan rakyat kota Semarang. Atas dasar itu Majelis Hakim, kemudian saya dengan Saudara dan teman-teman ini rembukan kecil-kecilan alangkah baiknya kalau kita suara kita ini tidak diberikan ke nomor 3, kemudian kita larikan atau kita kembalikan ke nomor 1 lagi. Barangkali itu yang sementara saya sampaikan, Pak. Terima kasih. wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr.
wb.
619. KETUA: MOH. MAHFUD MD
Waalaikumsalam. Saksi berikutnya, siapa tadi? Jemy, kenalkan
dulu diri, Pak.
107
620. SAKSI DARI PEMOHON (PERKARA VIII/2010): JEMY SUSANTO
NOMOR
4/PHPU.D-
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Majelis Hakim Yang Mulia, saya nama Jemy Susanto. Saya dari Komunitas Katholik di Kota Semarang. Pada awalnya kami memang punya kelompok itu yang basisnya di Marhaen, Pak, PDI. Dalam perjalanan saya diminta pada Kristanto untuk memberikan dukungan kepada pasangan Pak Kristanto dan Bapak Raya. Karena rasa seiman, saya menyetujui untuk sosialisasi kepada koordinator-koordinator di gereja di 10 Paroki di Gereja Kota Semarang. Namun pada tanggal 17 hari Sabtu, 08.30 WIB itu kebetulan teman-teman yang di masing-masing gereja itu menghubungi saya menanyakan, “Pak Kristanto ini agamanya apa? Karena pada sosialisasi di tempat-tempat itu katanya ngakunya Katolik.” Lha saya sendiri juga kaget, lho setahu saya, Pak Kristanto Katolik, karena memang saya mengantar sosialisasi di tempat-tempat di gereja di lokasi di Kota Semarang itu memang untuk warga Katolik. Nah, sekarang baca dengan di anu, sekarang bagaimana? Ya terserah, anda mau bagaimana? Bagaimana kalau kita kembali saja? Ya itu hak panjenengan untuk menentukan. Demikian Majelis Hakim dari kesaksian saya. Terima kasih. 621. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Silakan duduk. Jadi ini tidak perlu diperdebatkan karena ini hanya menyangkut soal akurasi penulisan. artinya diperdebatkan itu berpengaruh pada angka tidak bisa, tidak mungkin bisa tepat. Ada yang mengatakan itu karena ditulis Islam sudah bohong saya tidak jadi milih, tapi juga bisa dibalik itu karena Islam ternyata ini Islam jadi orang berbondong-bondong dan dua-duanya itu tidak bisa dibuktikan. Yang Katolik juga, ini Katolik kok tiba-tiba jadi Islam? Saya tidak jadi memilih. Itu tidak bisa dibuktikan oleh siapapun tentang angkanya, tetapi yang harus dijawab oleh KPU, kenapa bisa terjadi kecerobohan seperti itu? Di luar soal kemungkinan angka itu. Orang sudah jelas menulis identitas agama, tapi Anda tulisnya Agama Islam? 622. TERMOHON: HENRY WAHYONO SEMARANG DIVISI SOSIALISASI)
(ANGGOTA
KPU
KOTA
Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sampaikan bahwa apa yang tertulis di dalam visi, misi, dan program kerja yang ada disampaikan tadi oleh Pemohon Nomor 4, itu pertama saya ingin menanyakan dulu sedikit kepada Saksi
108
tadi, Pak Jemy. Saya tanya, Pa Jemy kapan tahu bahwa Pak Kristanto itu beragama Islam? 623. SAKSI DARI PEMOHON (PERKARA VIII/2010): JEMY SUSANTO
NOMOR
4/PHPU.D-
Saya mendapat telepon dari teman saya jam 20.30 WIB hari Sabtu tanggal 17. 624. TERMOHON: HENRY WAHYONO SEMARANG DIVISI SOSIALISASI)
(ANGGOTA
KPU
KOTA
Hari Sabtu tanggal 17. Kemudian itu teman Saudara itu dasarnya membaca atau dasarnya apa? 625. SAKSI DARI PEMOHON (PERKARA VIII/2010): JEMY SUSANTO
NOMOR
4/PHPU.D-
Kalau menurut informasi dia pertelepon itu, dia melihat di TPS itu ada. 626. TERMOHON: HENRY WAHYONO SEMARANG DIVISI SOSIALISASI)
(ANGGOTA
KPU
KOTA
Ya, cukup terima kasih. Jadi kami sampaikan Yang Mulia jadi ada visi, misi, program kerja itu baru ditempel pada pagi hari tanggal 18 April dan itu memang dicetak pada akhir-akhir menjelang pemungutan karena memang sebelumnya kita sedang banyak mempersiapkan sosialisasi yang lain. Antara lain debat calon walikota dan wakil walikota dimana juga dalam debat calon wakil walikota di TV-Ku Televisi Keluarga Udinus, kampus yang mempunyai area siaran sampai lebih dari 4 kabupaten itu kami sampaikan secara jelas bahwa agama Bapak Kristanto itu adalah Katolik dan itu mungkin jika membutuhkan pembuktian, jangkauan dari TV-Ku itu berapa juta orang yang melihat. Kemudian rekaman dari video dari debat itu ada juga kami siapkan dalam alat bukti yang ada. Jadi kami sampaikan bahwa pertama itu sebuah salah ketik yang merupakan ketidaksengajaan dan tadi sudah membantah juga bahwa kami sampaikan itu pada tanggal 18 April jam 06.00 WIB pagi kira-kira semua TPS di kota Semarang. Tanggal 17 itu belum ditempel di manapun. Terima Kasih. 627. KETUA: MOH. MAHFUD MD Betul, Saudara salah cetak?
109
628. TERMOHON: HENRY WAHYONO SEMARANG DIVISI SOSIALISASI)
(ANGGOTA
KPU
KOTA
Salah cetak karena staf kami dan beberapa percetakan rekanan itu yang copy paste begitu. Kemudian kebetulan di situ belum diubah. Jumlahnya hanya 2.801. Ya, bandingkan dengan debat tadi yang dilihat oleh jutaan orang dan kami selalu sosialisasi juga secara lisan, kami sampaikan bahwa agama Pak Kristanto itu adalah Katolik. 629. KETUA: MOH. MAHFUD MD Bagaimana Saudara bisa membuktikan yang melihat jutaan orang? Tanya, kamu menonton TV ini begitu? 630. TERMOHON: HENRY WAHYONO SEMARANG DIVISI SOSIALISASI)
(ANGGOTA
KPU
KOTA
Tidak. Kita lihat dari website (…) 631. KETUA: MOH. MAHFUD MD Jumlah penduduk saja? Jumlah penduduk di 4 jangkauan itu? 632. TERMOHON: HENRY WAHYONO SEMARANG DIVISI SOSIALISASI)
(ANGGOTA
KPU
KOTA
Bukan. Jadi ada profil di TV-Ku itu dimana coverage-nya itu beberapa kabupaten dan bisa dilihat oleh jutaan orang, begitu. 633. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, baik. 634. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Menambahkan saja Yang Mulia. Atas kekeliruan penulisan agama Saudara Kristanto, KPU Kota Semarang telah menuliskan surat permintaan maaf kepada Pimpinan DPD Golkar selaku partai pengusung yang perolahan suara terbesar. Terima kasih, Yang Mulia.
110
635. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik saya kira ini tinggal disimpulkan tidak perlu diperdebatkan, tidak akan pernah ada titik temu soal kebenaran materiilnya. Nanti Saudara buat kesimpulan, sana buat kesimpulan. Majelis Hakim akan menilai semua itu dari semua kesimpulan yang ada ditambah dengan logika-logika yang bisa dikembangkan secara yuridis oleh Majelis Hakim. Kita selesaikan dulu 2 karena besok kita akan khusus mendengar dari KPU Pusat dan dari Panwas jam 09.00 WIB besok. Kemudian juga kalau ada bukti-bukti fisik yang mau ditunjukan besok dibawa ke sini. Saudara Surahman. Silakan 3-5 menit saja. 636. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SURAHMAN
Assalamualaikum wr. wb.
Yang Mulia Majelis Hakim, saya selaku Wakil Ketua II di Tim Marhaen menyampaikan tugas-tugas kami. Yang pertama adalah mensosialisasikan kepada keluarga kami. Yang kedua kepada masyarakat calon pemilih bahwa Bapak Haji Sumarmo dan Bapak Hendi adalah orang yang terbaik yang harus kita pilih bersama. Alasannya karena Bapak Sumarmo adalah orang karir yang dimulai dari Pegawai Kecamatan, kemudian menjadi Sekcam, dan akhirnya menjadi Sekda. Menurut kami Beliau adalah seorang ahlinya karena dalam tuntunan agama kami mencari pemimpin adalah yang sesuai dengan ahlinya. Kemudian tugas yang lain adalah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang visi dan misi dari Bapak H. Sumarmo dan Pak Hendi untuk kota Semarang manakala terpilih. Cara kami melaksanakan sosialisasi adalah sesuai jadwal yang diberikan oleh KPU Kota Semarang. Yang kedua, dalam sosialisasi kepada calon pemilih, saya tidak pernah menjanjikan uang atau barang kepada calon pemilih sebab saya tahu Pak H. Sumarmo adalah yang diturunkan dari Sekda, sehingga dia sudah menyampaikan kepada seluruh tim kemenangan, jangan sekalikali memberikan uang kepada calon pemilih dan juga Bapak Sumarmo mengharapkan supaya pelaksanaan Pilkada Tahun 2010, mari kita laksanakan dengan jujur dan adil karena Beliau masih sebagai orang Pemerintah. Oleh sebab itu, seluruh tim sukses Marhaen melaksanakan kegiatan normative, tidak memberikan janji berupa apa saja, ataupun memberikan sesuatu yang money Politic, sedangkan untuk memberikan uang saksi saja kami sangat-sangat repot karena memang saya tahu Pak Marmo tidak punya duit. Pak Marmo pegawai negeri sehingga itu semua adalah atas dasar sukarela dari teman-teman untuk menjadi saksi. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kami belum pernah mendapatkan teguran dari Panwas atau instansi lain berkenaan dengan
money politic.
111
Saya
kira
itu
Bapak
Wassalamualaikum wr. wb.
Majelis
Hakim,
terima
kasih
637. KETUA: MOH. MAHFUD MD Berikutnya, Saudara Atmaji. 638. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ATMAJI
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum wr. wb.
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami nama Atmaji, tim sukses dari nomor urut 5, bagian logistik. dengan ini kami menyatakan bahwa pelaksanakan Pilwakot yang ada di kota Semarang dengan lancar, tertib, aman, dan kami tidak pernah mengupayakan bahwa sebagai tim logistik hanya sebagai penyaluran alat-alat peraga dan sebagainya, tidak pernah menginstruksikan memberikan money politic dan sejauh ini setelah selesai Pilwakot sampai saat ini, kami belum pernah dipanggil dari Panwas, Kepolisian, maupun kejaksaan karena kami sebagai logistik bahwasanya hal-hal tersebut betul-betul sangat tidak diperkenankan oleh calon kami, yaitu dari Marhaen. Terima kasih, Billahitaufiq wal hidayah, Wassalamualaikum wr.
wb.
639. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, baik. Saya pikir tidak ada yang perlu ditanyakan ya? Jadi sudah pasti karena ini tim sukses tidak pernah membagi-bagi uang begitu karena kalau ada orang yang bagi-bagi uang itu bisa saja ya, mungkin di luar kontrol. Apalagi Pak Marmo PNS, tidak punya uang untuk dibagi-bagi. Sedih itu kalau dengar PNS ikut sedih saya tadi. PNS itu tak punya uang, tapi jangan kira PNS yang sekarang, yang banyak diburu-buru korupsi itu adalah PNS, uangnya banyak. Tapi kalau PNS yang sebenarnya mungkin seperti Pak Marmo ini, tidak punya uang. Dan setiap dengar kata ‘PNS’ saya sedih karena gajinya dulu kecil. Apalagi juga tidak pernah dapat teguran ya? Tidak pernah ada kasus di kepolisian maupun di Panwas bahwa ada kasus seperti itu, sampai hari ini tidak ada sama sekali, Pak? Apakah KPU pernah juga dipanggil oleh Panwas atau (…) 640. TERMOHON: ABDUL KHALIQ (ANGGOTA KPU KOTA SEMARANG) Tidak pernah, Yang Mulia. Dan bahkan sebelum kami berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Sidang Mahkamah Konstitusi ada surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kota Semarang bahwa sampai dengan pada tanggal 8 Mei kemarin itu tidak ada persidangan kasus berkenaan dengan money politic Pilkada Kota Semarang, dan ini juga
112
menjadi salah satu bukti kami karena selama ini tidak pernah ada proses laporan tentang money politic. Terima kasih, Yang Mulia. 641. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Baik Saudara, jadi semua bukti apapun yang Saudara miliki dan bisa mendukung itu besok pagi jam 9 dibawa, akan disahkan di dalam sidang ini, apapun yang muncul dalam pembicaraan ini perlu ada bukti fisik, ada bukti keterangan, ada narasi ya, ada materai dan disertai materi gitu ya, untuk bukti-bukti yang sifatnya resmi, gitu. Nah, sidang besok akan dibuka jam 9, dan pada sore hari ini sidang dinyakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 17.50 WIB
Jakarta, 12 Mei 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan
Kasianur Sidauruk
113