2010

LAMPIRAN KEDUA ADDENDUM PERJANJI.AN KERIA BERSAMA PERIODE 2010.2012 ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN

SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO)

Nomor Nomor

: :

140-1.PJl040/DIR/2010 DPP-002.P1ISP-PLN/2010 TENTANG

PENYELENGGARMN PEMEUHARMN KESEHATAN BAGI PENSIUNAN DAN KELUARGA YANG DTTANGGUNG

.

BAB

I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Pengertian Dalam Keputusan ini yang dimakud dengan

:

1.

perseroan, adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Neqara yang didirikan dengan AKa Notar:s Sutjipto,SH. No.169 Tahun 1994 beserta perubahannya;

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Direksi, adalah Direksi Perseroan; PLN Pusat, adalah PT PLN (Persero) Kantor Pusau PLN Unit Induk, adalah Unit Organisasi satu tingkat di bawah PLN Pusat; PLN Unit Pelaksana, adalah Unit Organisasi satu tingkat di bawah PLN Unit Induk; PLN Sub Unit Pelaksana, adalah

unit organisasi satu tingkat di bawah

PLN

unit Pelaksana;

Unit Koordinator, adalah unit yang ditunjuk sebagai pembuat kontrak payung dengan Mitra Kerja yang diberlakukan kepada Unit tainnya dalam sahr wilayah kerja/ kota dan menetapkan Tarif Perseroan;

8.

Pimpinan unit Induk, adalah General Manager/Kepala atau Pejabat lainnya yang menerima pendelegasian wewenang;

g.

Pensiunan, adalah orang yang telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai, yang memenuhi persyaratan untuk diberikan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan dari Perseroan;

10.

Keluarga yang ditanggung, adalah Isteri/suami dan Anak dari Pensiunan, yang memenuhi persyaratan pada saat Pensiunan masih menjadi Pegawai, untuk diberikan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan dari Perseroan;

11.

Isteri/Suami yang ditanggung adalah Isteri/Suami sah Pensiunan. yang didaftarkan di Perseroan pada saat Pensiunan masih menjadi Pegawai yang memenuhi persyaratan untuk diberikan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan dari Perseroan;

Tt*J [,r-

,#

12.

Anak yang ditanggung adalah Anak dari Pensiunan, paling banyak 3 (tiga) orang, yang didaftarkan

Perseroan pada saat Pensiunan masih menjadi Pegawai yang memenuhi persyaratan untuk di beri kan Fasi litas Pemeliharaan Kesehatan dari Perseroan;

di 13.

Pemeliharaan Kesehatan, adalah fasilitas kesehatan yang diberikan oleh Perseroan berupa kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif bagi Pensiunan dan Keluarga Yang Ditanggung;

t4.

Kegiatan Promotif, adalah kegiatan untuk meningkatkan kesehatan Pensiunan dan Keluarga Yang Ditanggung;

15.

Kegiatan Preventif, adalah suatu tindakan/upaya untuk melakukan pencegahan terhadap risiko penularan penyakit dan penyebaran penyakit yang berpotensi menular atau menimbulkan wabah penyakit atau menjaga orang yang sehat agar tetap sehat;

16.

Kegiatan Kuratif, adalah upaya dalam pengobatan dan penanganan penyakit yang telah diduga dan didiagnosis berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;

t7.

Kegiatan Rehabilitatif, adalah upaya pemulihan setelah jatuh sakit, jika terjadi disfungsi organ tubuh;

18.

pengelola Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK, adalah bagian/bidang di perseroan yang menangani pengelolaan dan administrasi Pemeliharaan Kesehatan;

19.

Mitra Kerja, adalah Rumah Sakit, Klini( Puskesmas, Dokter Umum, Dokter Spesialis, Bidan, Apote6 Laboratorium dan tempat pemeriksaan penunjang lainnya yang mempunyai surat ijin dari Instansi yang berwenang untuk menyelenggarakan jasa dalam bidang kesehatan yang mempunyai ikatan kontrak dengan Perseroan;

20.

Poliklinik, adalah Sarana Pemeliharaan Kesehatan yang merupakan tempat praktek doKer dalam mem beri kan pelaya na n kesehata n yang d iseleng ga rakan Perseroa n;

27.

MedicalAdvisory Boardyang selanjutnya disebut MAB, adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa Do6er/Pakar Kesehatan untuk menjadi mitra di dalam pengendalian mutu dan biaya kesehatan serta pelayanan kedoKeran/kesehatan; Kondisi Darurat Gawat, adalah kondisi yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera,

dan apabila tidak segera dilakukan tindakan, akan menyebabkan hal yang fatal bagi jiwa penderita;

23.

24.

25. 26.

Formularium Obat yang selanjutnya disebut FO, adalah daftar obat dan produk obat terpilih yang dipakai di pelayanan kesehatan melalui proses seleksi berdasarkan bukti ilmiah terkini, aman dan efe6if, beserta informasi relevan mengenai indikasi, cara penggunaan dan informasi lain yang relevan dan penggunaannya ditujukan untuk Mitra Kerja/ Poliklinik; Daftar Obat perseroan yang selanjutnya disebut DOP, adalah daftar obat dan produk obat terpilih yang dibutuhkan untu( pelayanan kesehatan melalui proses seleksi berdasarkan bukti ilmiah ierklni, aman dan efeKif yang penggunaannya ditujukan untuk Pensiunan dan Keluarga Yang Ditanggung; yang disetujui antara Daftar Obat Kesepakatan yang selanjutnya disebut DOK, adalah daftar obat Perseroan dengan Rumah Sakit Mitra Kerja;

Tarif perseroan, adalah tarif untuk biaya Pemeliharaan Kesehatan yang ditetapkan. oleh Unit dan disesuaikan Koordinator dari tarif Mitra Kerja, berkoordinasi dengan unsur Serikat Pekerja dengan kondisi Pasar setemPat;

27.

dokumenRestitusi, adalah penggantian biaya Pemeliharaan Kesehatan dengan menggunakan

dokumen asli yang telah dipersyaratkan; Kerja sebagai jaminan surat Jaminan, adalah surat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Mitra terhadap Pensiunan dan Keluarga Yang fembayaran tindakan m-edis yang dilakukan

,rtrr

Ditanggung;

#) 0

?

\"h

\ffi-"

*tr )

<+r

29.

Rawat Jalan, adalah Pemeliharaan/ Pelayanan Kesehatan dasar/ esensial yang diberikan oleh DoKer Umum berupa jasa medis dan/atau obat serta tindakan medis lainnya, termasuk

Pemeliharaan/ Pelayanan Kesehatan rujukan/ spesialistik berupa jasa/ tindakan medis spesialistik, obat dan pemeriksaan penunjang diagnosa;

Rawat Inap, adalah tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit yang membutuhkan waKu lebih dari 24 jam. Pasal 2

MaKud dan Tujuan (1)

Maksud pengaturan Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan ini adalah sebagai acuan yang mengatur pola dan prosedur Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes€hatan bagi Pensiunan dan Keluarga Yang Ditanggung secara efeKjf guna menjamin penyelenggaraan kesehatan yang baik bagi Pensiunan dan Keluarga Yang Ditanggung;

(2)

Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan ini adalah untuk:

a.

Menjaga kesehatan Pensiunan dan Keluarga Yang Ditanggung dengan tingkat kesehatan yang prima;

b. c. d. e.

Memberikan dan meningkatkan kesejahteraan Pensiunan dan Keluarga yang Ditanggung; Membangun budaya sadar sehau

Melaksanakantertibadministrasi; Memastikan penggunaan biafa kesehatan secara efeKif dan tepat guna'

BAB

FASIUTAS

PEM

II

EUHARMN KESEHATAN Pasal 3

Penerima Fasilitas Pemeliharaan Kesehahn

(1)

yang berhak menerima Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan sebelum diberlakukannya Keputusan ini, yaitu :

a.

Pensiunan

1. 2. 3. b.

Penerima Pensiun Janda/ Duda; Penerima Pensiun Janda/ Duda yang dibayarkan kepada anak'

Keluarga Pensiunan yang ditanggung

1. 2. (2)

Penerima Pensiun Pegawai;

Isteri/Suami; Anak,

dan Yang berhak menerima Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan adalah Pensiunan yaitu : ini, Keputusan reirlrganya yang menjadi tanggungan pada saavsesudah diberlakukannya

a. b.

\rp lu a\ v

11; Seorang Isteri atau Suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

Anak sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 1 angka 12;

{

c.

Janda/ Duda/ Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun Janda/ Duda atau Manfaat Pensiun landa,l Duda Yang Dibayarkan pada Anak karena Pegawai meninggal dunia atau karena pegawai yang berhenti bekerja dengan mendapat Manfaat Pensiun NormaU Cacat tersebut meninggal dunia.

(3)

Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan bagi Pensiunan dan Keluarganya diberikan dengan memenuhi salah satu ketentuan di bawah ini :

a.

b. c. d.

pegawai yang pada saat berhenti bekerja telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan bukan disebabkan karena Hukuman Disiplin, dengan ketentuan yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja di Perseroan sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun termasuk masa kerja sebagai Tenaga Harian; pegawai yang berhenti bekerja karena cacat jasmani dan/atau rohani, tanpa memperhatikan masa kerja yang bersangkutan; Pegawaiyang berhenti bekerja karena meninggal dunia/tewas;

pegawai Perseroan yang berhenti bekerja karena diangkat menjadi anggota Direksi perseroan atau BUMN dan masa berlakunya Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan sejak diberhentikan menjadi Direksi Perseroan atau BUMN sepanjang tidak mendapatkan Fasilitas Pemeli ha raa n Kesehata n da ri i nstitusi terkait;

(4)

e.

pegawai yang berhenti bekerja karena pensiun dini, dengan ketentuan yang bersangkutan telih memiliki masa kerja di Perseroan paling sedikit 16 (enam belas) tahun termasuk masa kerja sebagai Tenaga Harian;

f.

pegawai yang telah memasuki periode kedua menjadi Direksi Anak Perusahaan atau Dana pensiun pT PLN (Persero) karena penugaskaryaan dan kemudian memasuki usia pensiun sepanjang tidak mendapatkan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan dari institusi terkait'

Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan oleh Perseroan diberikan maKimal untuk

1 (satu)

orang

Isteri/Suami yang terdaftar dan ditanggung pada saat menjadi Pegawai;

3 (tiga)

(s)

Fasilitas pemeliharaan Kesehatan oleh Perseroan diberikan untuk anak paling banyak orang yang terdaftar dan ditanggung pada saat menjadi Pegawai;

(6)

ayat Anak yang mendapatkan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam (5) harus memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :

a.

Pegawai untuk Telah didaftarkan hanya 1 (satu) kali pada saat Pensiunan masih aktif sebagai

b,

(dua puluh lima) tahun Batas usia Anak yang diberikan Pemeliharaan Kesehatan adalah 25 bekerja; belum atau tidak pernah menikah, belum atau tidak dengan ketentuan Pensiunan harus membuat Pada saat Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka Anak Pensiunan belum bahwa Keterangan yang berisi dan menandatangani surat Pernyataan sampai dengan semester setiap PPK kepada p"rnrn menikah/6elum bekerja dan disampaikan

c.

mendapatkan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan;

usia 25 (dua Puluh lima) tahun.

(7) (B)

keluar, tidak dapat mengajukan Dalam hal anak yang sudah pernah ditanggung dan kemudian anak; Kesehatan kembali untuk memperoleh Fasilitas Pemeliharaan yang terdaftar dan tidak Tidak ada lagi pengalihan hak Pemeliharaan Kesehatan anak Pegawai Pensiun' pada saat ai;ng+,ng, mlnjadi inut vung terdaftar dan ditanggung

Trk

f \k

*

t\'

l,'

\ ,Y

-eb

Pasal 4

Berhentinya Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan

(1)

Pada saat Pensiunan atau Keluarga Yang Ditanggung meninggal;

(2)

Apabila Pensiunan meninggal dunia, maka Keluarga yang telah didaftarGn tetap ditanggung sepanjang memenuhi ketentuan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan;

Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda wajib melaporkan Surat Keterangan

(3)

belum menikah dari Kelurahan setiap

1

(satu) semester untuk mendapatkan

Fasilitas

Pemeliharaan Kesehatan; (4)

Dalam hal Penslunan meninggat dunia, apabila Janda/Duda yang terdaftar di Perseroan menikah lagi, maka Janda/Duda tersebut tldak mendapatkan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan, sedangkan untuk anak yang telah didaftarkan tetap ditanggung sepanjang memenuhi persyaratan;

(5)

Datam hal Pensiunan bercerai, maka harus melaporkan perceraiannya selambat-lambatnya 1 (satu) semester sejak tanggal putusan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap dikeluarkan;

(6)

Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan bagi mantan Isteri/mantan Suami dihentikan sejak tanggal perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dilaporkan kepada Perseroan;

(7)

Dalam hal Pensiunan memiliki Anak Tiri yang ditanggung oleh Perseroan. apabila terjadi perceraian, maka Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan bagi Anak Tiri dihentikan sejak tanggal perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dilaporkan kepada Perseroan; Dalam hal Pensiunan menikah lagi setelah bercerai dari Isteri/Suami yang terdaftar di Perseroan, atau karena Isteri/suami sebelumnya telah meninggal dunia, maka Isteri/suami serta anak-anak

(8)

yang dilahirkan pada pernikahan berikutnya tersebut, tidak berhak atas Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan;

Dalam hal Anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak memenuhi surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c atau 25 (dua puluh lima) tahun sebalaimana dlmaksud dalam pasal 3 ayat (6) huruf b, maka terhitung sejak tanggal tersebut Anak-dimaKud tidak berhak lagi atas Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan'

(e)

BAB

III

PEMEUHAMAN KESEHATAN Pasa I

5

Kegiatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif

lain : Penyampaian Informasi kesehatan Kegiatan Promotif di lingkungan tempat kerja,,.antara 'milik Perseroan, penyelenggaraan seminar awam deigan memanfaattan hedia komunikasi tentang tempat keia yang sehat dan prf"i^"rtituii penyulunan ierkait, tentang kesehatan

(1)

"lun

tindakandalammenunjangpolaperilakuhidupbersihdansehat(PHBS);

(2)KegiatanPreventifdilingkungantempatkerja,.antara..lain:penyediaantempatkerjayangsehat, ';irni ofuhragi, dun fasilitas olahraga lainnya sesuai dengan kondisi Denvediaan ut", p"ngual"'; i,ising-rating Unit dan kemampuan keuangan Perseroan;

x A

Ll* +-1^ /\\ I

\

nl

*)

tr \

/[

v

;F*

(3)

Kegiatan Kuratif antara lain pengobatan dan tindakan medis

di Poliklinik, Mitra Kerja maupun

Bukan Mitra Kerja;

(4)

Kegiatan Rehabilitatif antara lain fisioterapi, terapi wicara

BAB

/

okupasi.

ry

PEMELIHARMN KESEHATAN YANG DITANGGUNG Pasal 6

Rawat Jalan

(1)

Rawat Jalan dapat dilakukan di

a. b. c. d. e.

:

Dokter Umum Poliklinik;

DoKer Umum Mitra Kerja (Puskesmas, Klinik dan Praktek Pribadi); Dokter Umum Bukan Mitra Kerja; Dokter Spesialis Mitra Kerja;

DoKer Spesialis Bukan Mitra Kerja.

(2)

Untuk mendapatkan Pemeliharaan Kesehatan berupa pemeriksaan maupun rujukan dari Rawat Jalan di Poliklinik atau Mitra Keda harus menggunakan Kartu PLN Sehat;

(3)

Penqaturan Rawat Jalan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.

Pasal 7

Rawat Inap

(1)

untuk mendapatkan Pemeliharaan Kesehatan berupa pemeriksaan Rawat Inap di Mitra Kerja harus berdasarkan rujukan serta menggunakan Kartu PLN Sehat dan/atau Surat laminan;

(2)

Pensiunan dan Keluarga Yang Ditanggung dalam kondisi tertentu (antara lain : cuti bersama, libur

hari raya, libur nasional) dapat langsung ke Mitra Kerja untuk menjalani Rawat Inap atau tindakan lainnya yang diperlukan, dan selanjutnya harus memberitahu kepada PPK untuk mendapatkan Surat Jaminan;

(3)

jatuh pada Jangka waktu pelaporan maksimum 2 x 24 jam sejak masuk Mitra KerJa, dan apabila Rawat Keterangan Surat pertama membawa dengan hari libur, maka dihitung sejak hari kerja halyang merawat tentang Do6er dari tertulis Mitra Kerja dis;rtai dengan keterangan Inap dari

hal'yang berkaitan d"ngun peny;kit yang diderita dan apabila tidak melaporkan, maka biaya Pemelihiraan Kesehatan diberikan secara Restitusi sesuai Tarif Perseroan;

(4)

dan Keluarga Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tldak berlaku, apabila Pensiunan diri; sadarkan tidak keadaan dalam Yang Ditanggung

(s)

pensiunan mendapatkan Fasilitas Rawat Inap berdasarkan Kelas Rawat Inap sebagaimana tercantum Pada Lampiran 2;

(5)

Pensiunan dan Keluarga Yang Ditanggung dapat memilih daripada haknya dengan ketentuan sebagai berikut:

kelas Rawat InaP Yang lebih tinggi

J

/o

t/:"

Hr \

tk\

a.

Kelebihan biaya kelas Rawat Inap menjadi tanggung jawab Pensiunan yang bersangkutan, yang dibayarkan Pensiunan dan Keluarga Yang Ditanggung sebelum meninggalkan Mitra Kerja;

b,

Kelebihan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung dari selisih tarif tindakan medis, tarif obat, tarif kamar dan tarif non kamar/jasa layanan yang disepakati antara Perseroan dengan Mitra Kerja.

(7)

Apabila Kelas Rawat Inap yang menjadi haknya penuh, Pensiunan dapat mengambil Kelas Rawat Inap yang lebih tinggi dari pada haknya, dan ditanggung Perseroan dalam jangka waktu 2 x 24

jam dengan ketentuan ada surat keterangan dari Rumah Sakit yang menyatakan bahwa kelas yang menjadi haknya penuh;

(B)

Rawat Inap sampai dengan

1 (satu) bulan befturut-turut harus dikunjungi oleh DoKer Mitra

Kerja/Pol iklini k untuk dilaksa na ka n eva luasi;

(9)

Rawat Inap paling lama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut akumulatif dalam 1 (satu) tahun, kecuali atas rekomendasi MAB;

(10)

Pengaturan Rawat Inap sebagaimana tercantum pada Lampiran 1;

(11)

Obat yang direkomendasikan oleh DoKer Rumah Sakit, namun tidak ada didalam DOP maupun DOK harus disediakan oleh Rumah Sakit dan ditanggung oleh Perseroan.

Pasal 8

Perawatan Gigi dan Mulut

(1)

perawatan Gigi dan Mulut bagi Pensiunan dan Keluarga Yang Ditanggung sebagaimana tercantum pada Lampiran 3;

(2)

perawatan Gigi dan Mulut, Tarif Perseroan.

di Rumah Sakit Bukan Mitra Kerja diberikan secara Restitusi sesuai

Pasal 9

Kondisi Darurat Gawat

(1)

Kriteria Kondisi Darurat Gawat adalah

:

a.

Sakit atau cedera serius karena kecelakaan termasuk kecelakaan keria, kecelakaan lalu

b.

Serangan jantung;

c.

tenggelam, Distres pernafasan termasuk serangan asma menetap (status asthmaticus),

lintas dan kecelakaan dalam rumah tangga;

benda asing dalam saluran pernafasan; d.

pendarahan hebat termasuk pendarahan pada kehamilan dan mata;

e.

Kejang-kejang, termasuk ePilePsi;

f.

Muntah berak disertai dehidrasi beraU

9.

Kehilangankesadarantemasukkomahepatikum,komadiabetikum;

h.

Demam tinggi (39 derajat Celcius ke atas);

i.

j.

o'fik

diastolic diatas 90 mmhg; Tekanan darah tinggi: systolic diatas 150 mmhg, diastolic dibawah 50 mmhg; Tekanan darah rendah: systolic dibawah 70 mmhg,

{

\.kr

L&'

tu

k. l. m. n. o.

Stroke; Keracunan; Luka bakar;

Digigit binatang buas dan/atau berbisa; Gangguan jiwa.

(2)

Tindakan dan Obat baik

(3)

pengobatan Darurat Gawat dilakukan di Sarana Pemeliharaan Kesehatan bukan Mitra Kerja, akan diberikan Restitusi sebagaimana tercantum pada Lampiran 1;

(4)

Perawatan lanjutan setelah Kondisi Darurat Gawat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

di dalam DOP maupun diluar DoP, dalam Kondisi Darurat Gawat sebagaimana dimaKud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai SOP Rumah Sakit. Untuk Perawatan Lanjutan harus segera dilaporkan kepada Perseroan dalam waktu maksimum 2 x 24 jam sejak masuk Rumah Sakit Mitra Keia, dan apabila jatuh pada hari libur. maka dihitung sejak hari kerja pertama dengan membawa Surat Keterangan Rawat Inap dari Mitra KerJa disertai dengan keterangan tertulis dari Dokter yang merawat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyakit yang diderita;

diupayakan dipindahkan ke Sarana Pemeliharaan Kesehatan Mitra Kerja'

Pasal 10

Imunisasi dan Khitan

(1)

pengaturan Program Imunisasi sesuai program Pemerintah dan Khitan sebagaimana tercantum pada tampiran 4;

(Z)

pemberian Fasilitas Pemeliharaan Kesehafan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk anak yang sudah terdafrar di Perseroan pada saat Pensiunan masih menjadi Pegawai.

Pasal 11

Rumah Saklt Khusus Jantung atau Kanker

11)

Dalam hal Pensiunan dan/atau Keluarga Yang Ditanggung mempunyai penyakit Jantung atau fanter Oiprioritaskan dirujuk ke Rum,h Sakit Khusus atas rekomendasi Dokter Koordinator/ PoliklinilV Mitra KerJa Unit Koordinator;

(2)

maupun dari luar Pemilihan Rumah sakit khusus Jantung dan Kanker baik di tempat kedudukan

r.auout un ditentukan oleh ppr setempat/yang dituju, apabila Pensiunan dan/atau KeluargaYangDitanggungmemilihRumahSakityangtidaksesuaidenganrujukanPPKsetempat, Tarif Pe*eroan; maka 6dak diberikan Surat:aminan dan Restitusi diberikan sesuai

t*pit

(3).T.indakandanAlat-alatkesehatanterkaitjantungsebagaimanatercantumpadaLampiran5. Pasal 12

Pemeriksaan Penunjang

(1)

sebelum untuk mendiagnosa penvakit denqan tepat/peneguhan Pemeriksaan penunjang dilakukan -ail'i'ni'r penyakiU suatu terhadap perawatan hasil dilakukan tinoatan operal

'"ng*alrlasi

A,*+

't^

iHt

[k

(2) (3)

pemeriksaan Penunjang dilakukan harus berdasarkan rujukan dari DoKer Umum/Dokter Spesialis dan dapat dilakukan di Mitra Kerja atau bukan Mitra Kerja; Pemeriksaan Penunjang terdiri dari :

a. b. c.

PemeriksaanLaboratorium; Pemeriksaan Radiologi atau Rontgeff, Pemeriksaan Patologi Anatomi.

Pasal 13

Pemeliharaan Kesehatan Tertentu

Pemeliharaan Kesehatan Tertentu sebagaimana tercantum pada Lampiran 6.

Pasal 14

Alat Bantu Kesehatan

(1)

Alat

(2) (3)

Alat Bantu Kesehatan diberikan berdasarkan indikasi medis dari dokter yang merawat;

Bantu Kesehatan adalah alat untuk mengembalikan fungsi anggota tubuh, sehingga dapat berfungsi seoptimal mungkin;

Macam alat bantu kesehatan yang diberikan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 7.

Pasal 15

Formularium Obat (FO), Daftar Obat Perseroan (DOP) dan Apotek

(1)

Untuk mendapatkan Pemeliharaan Kesehatan yang efektif dan efisien dengan penggunaan obat yang tepat, wajar dan masuk akal, diberlakukan FO dan DOP;

(2)

penyusunan FO dan DOP sebagaimana dimaksud dalam ayat Farmasi Independen;

(3)

Ketentuan mengenai Fo dan DoP diatur tersendiri bersama dengan serikat Pekerja;

(1) harus melibatkan Tim Pakar

(4)PetunjukPelakanaanmengenaiFodanDoPdiberikankepadaseluruhPensiunan; (5)MitraKerjatermasukApotek/Poliklinikwajibmenggunakanobat-obatanyangtercantumpada yang ro dan oop dalam memberikan Pemeliharaan Kesehatan kepada Pensiunan dan Keluarga Ditanggun9;

(6)PengambilanobatdiMitraKena/PoliklinikberdasarkanresepdenganmenunjukkanKartuPLN SehaU

o\

Keria, maka resep obat Dalam hal di lokasi / kedudukan Pensiunan tidak tersedia Apotek Mitra Restitusi; mekanisme dengan o"pit aiU"fi langsung ke Apotek lainnya

(8)

(iter) baik yang ada di dalam maupun di.luar Fo Resep untuk obat termasuk peresepan diulang dahulu dan apabila obat tersebut dan DOp disarankan O,u.Uiill,O"fi f" npotet tiitia Kerja terlebih Restitusi' mekanisme dengan tiJaf. tetseOi", maka dapat membeli di Apotek lainnya

*/k

I

oYr \

YA

Pasal 16 Pemel iharaan Kesehatan Diluar Tempat Keduduka n

(1)

Dalam Negeri

a.

pemeliharaan Kesehatan

di luar tempat kedudukan

Ditanggung dilakukan dalam hal

Pensiunan dan Keluarga yang

:

Di tempat kedudukan Pensiunan tidak ada fasilitas / peralatan kesehatan yang diperlukan, dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit

1.

setemPat; atau

Z.

Pensiunan dan/atau Keluarga Yang Ditanggung berada

di luar tempat

kedudukan

Pensiunan'

b.

Pemeliharaan kesehatan Pensiunan dan Keluarga Yang Ditanggung kedudukan, tidak mendaPatkan :

1. 2. 3. c,

di luar tempat

BiaYa Perjalanan Dinas;

PendamPing; Pengantar.

Kontrol Pasca Rawat Jalan/Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1 dilakukan di tempat kedudukan, kecuali di tempat kedudukan Pensiunan tidak tersedia Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan yang diperluka n.

(2)

Luar Negeri

a.

pemeliharaan Kesehatan Pensiunan dan Keluarga yang Ditanggung dapat dilakukan di luar negeri, dalam hal :

1. 2. b.

Pensiunan sedang berada di luar negeri; atau Keluarga Yang Ditanggung berada di luar negeri'

pemeliharaan kesehatan Pensiunan dan Keluarga Yang Ditanggung mendapatkan :

1. 2. 3. c.

di luar negeri, tidak

BiaYa Perjalanan Dinas;

Pendamping; Pengantar.

pada huruf a butir I Kontrol pasca Rawat Jalan / Rawat Inap sebagaimana dimaksud tidak tersedia Pensiunan dilakukan di tempat kedudukan, kecuali di tempat kedudukan Fasil

itas Pemeliharaan Kesehatan yang d iperluka n'

BAB V

PEMEUHARMN KESEHATAN YANG TIDAK DITANGGUNG Pasal 17

Pemeliharaan Kesehatan yang Tidak Ditanggung

tercantum pada pemeliharaan dan pelayanan Kesehatan yang Tidak Ditanggung sebagaimana Lampiran 8.

nYr

hk

TM

BAB

VI

PENGELOLA KESEHATAN

Pasal 18

Unit Koordinator

(1)

Penunjukan

unit Koordinator dan unit lainnya dalam satu wilayah kerja/kota ditetapkan oleh

PLN

Pusat;

(2)

unit koordinator harus menetapkan MiEa Kerja dalam satu wilayah kerja/kota dan berkoordinasi dengan Unit lain dalam satu wilayah kerja/kota di bawah koordinasinya;

(3)

Unit Koordinator menetapkan Tarif Perseroan;

(4)

unit Koordinator dapat menetapkan Kelas Rawat Inap 1 (satu) tingkat diatas hak kelas yang yang seharusnya sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2 untuk daerah di luar Ibukota Propinsi disesuaikan dengan kondisi setempat;

(s)

Pejabat Yang BeMenang menetapkan Mitra Kerja adalah

a. b. (6)

:

Pejabat Manajemen Atas PLN Pusat yang membidangi PPK; Pimpinan Unit di Unit Induk'

perjanjian dengan Mitra Kerja dilakukan oleh Unit Koordinator setelah melalui koordinasi dengan unit-unit oatari satu wilayah kerja/kota dan setelah mendapatkan masukan dari Serikat Pekerja, yang terdiri dari :

a. b. c. d. e. f. g.

Rumah Sakit; Klinik dan Puskesmas;

Dokter Umum, dapat dilanggan sampai usia 60 (enam puluh) tahun dengan ketentuan memenuhi standar kinerja yang ditetapkan Perseroan;

Dokter Spesialis, dapat dilanggan sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun dengan ketentuan memenuhi standar kinerja yang ditetapkan Perseroan; Bidan; Apotek;

Laboratorium. Pasal 19

Pengelola Pemeliharaan Kesehatan (PPK)

(1)

melaksanakan : untuk mengoptimalkan Pemeliharaan Kesehatan, PPK bertanggungjawab pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan Menjaga mutu layanan kesehatan termasuk Poliklinik dan/atau Mitra Kerja; dan mengelola Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja;

a.

b. c.

d. e.

uAJ"o

Membuat

Kesehatan termasuk efeKifltas dan Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pemeliharaan biaya Yang dikeluarkan Perseroan; Keluarga Yang Ditanggung layanan pengobatan kepada setiap Pensiunan dan

Memberikan yang membawa Kartu PLN Sehat;

Kerja dan Poliklinik mengenai pemberian resep Menginformasikan kepada Pensiunan, Mitra sesuai FO dan DOP;

rd I,

.M'

(Z)

f.

Melakukan review dan evaluasi FO dan DOP secara berkala maksimal 2 (dua) tahun sekali terhadap penggunaan obat-obatan yang didasarkan pada Fo dan DOP atas rekomendasi Tlm Pakar Farmasi (Akademisi) Independen;

9. h. i.

Hasil review dan evaluasi adalah berupa usulan perubahan FO dan DOP;

HaFhal lain yang terkait dengan Pemeliharaan Kesehatan; Hasil review dan evaluasi Perjanjian dengan Mitra Kerja, Poliklinik, FO dan DOP dikirimkan ke Serikat Pekerja.

Pejabat yang Berwenang atas pelaksanaan Pemeliharaan Kesehatan dalam hal

a.

Persetujuan Surat Jaminan dan Restitusi, adalah

1. 2. 3. 4)

(3) (4)

:

:

Manajer Senior untuk PLN Pusau Manajer Bidang untuk PLN Unit Induk; Manajer Unit Pelaksana untuk PLN Unit Pelaksana; Manajer Sub Unit Pelaksana untuk PLN Sub Unit Pelaksana.

b.

kedudukan dalam negeri, adalah Manajer Senior Pelayanan Kantor Pusat di PLN Pusat dan Manajer Bidang di Unit Induk;

c.

Persetujuan Pemeliharaan Kesehatan di luar negeri, adalah Kepala Divisi Umum Pusat dan General Manager di Unit Induk;

d.

Pejabat sebagaimana dimakud pada huruf a di atas, dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan Surat Jaminan dan Restitusi kepada Pejabat satu tingkat di bawahnya atau Pelaksana Tugas Harian (PH).

Persetujuan Pemeliharaan Kesehatan

di luar tempat

di

PLN

Penerima Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan diberikan Kartu PLN Sehau

Data yang dicantumkan dalam Kartu PLN sehat sekurang-kurangnya berisi data mengenai nama lengkap, Nomor Induk Pegawai, labatan, tanggal lahir, foto Pensiunan dan Keluarga Yang Ditanggung;

(5)

Dalam menjalankan administrasi kesehatan, PPK akan menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kesehatan.

Pasal 20

Rujukan dan Surat Jaminan

(l)

Untuk melakukan Pemeliharaan Kesehatan Rawat Jalan/ Rawat Inap/ Pemeriksaan Penunjang di Mitra Kerla harus mendapatkan rujukan dari DoKer Umum/ DoKer Spesialis;

(2)

ketentuan : Surat Jaminan Rawat Jalan/ Pemeriksaan Penunjang diterbitkan berdasarkan Dokter Untuk pemeriksaan awal, Surat Jaminan diterbitkan berdasarkan Surat Rujukan dari

a'

Umum;

b.Untukpemeriksaanlanjutan.SuratJaminandapatditerbitkanberdasarkanSuratRujukan dari Dokter Spesialis.

(3)SuratJaminanRawatlnaPdiMitraKerjaditerbitkanPerseroanberdasarkanrujukanDokter Sakit Mitra inap dari Rumah Umum/ Oot
(4\

{

-i-\

kedudukan diberikan berdasarkan Surat Jaminan untuk pemeliharaan Kesehatan di luar tempat yang dituju' iurut p"nguntul. dari Pejabat PPK Unit asal kepada Unit

l)

YL

,

itt k

"?

".Ly

Pasal 21

Penjaminan dan Restitusi

(1)

adalah Penjaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan diberikan surat Jaminan maupun Restitusi sebagaimana tercantum pada Lampiran 1;

(z)

Restitusi diberikan kepada Pensiunan dan Keluarga Yang Ditanggung dalam hal

a. b.

:

Pemeliharaan Kesehatan yang dilakukan di luar negeri;

DoKer Gigi/ Pensiunan menggunakan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan dari DoKer Umum/ sesuai Tarif Poliklinik Kerja/ Dokter spesialit Puskesmas/ Klinilv Rumah sakit bukan Mika Perseroan;

c.KondisiDaruratGawatsebagaimanadimakudpadaPasalg,diRumahSakjtbukanMitra Kerja; ditunda Karena keadaan penyakitnya memerlukan perawatan khusus dan tidak dapat Unit I Care (Intensive Coroniry Gre init llccu, Intensive Are Ulit lIcU, Emergency

d.

i]t),

Recovery Room

/

RR, Kamar Isolasi) di Rumah Sakit bukan Mitra Kerja;

pemeriksaan Laboratorium bukan Mitra Keia dilakukan berdasarkan rujukan dari Dokter

e.

Umum/Spesialis;

f.

Pembelian Obat dengan resep dari Dokter bukan Mitra Kerja sesuai Tarif Perseroan'

(3)

Restitusi dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh PPK setempat berdasarkan rekomendasi DoKer Koordinator/ Poliklinik/ Mitra Kerja;

(4)

Hasil verifikasi diberikan Restitusi dengan ketentuan sebagai

a. b.

berikut:

Dibayarkn 100% untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d; (2) huruf Dibayarkan sesuai Tarif Perseroan untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat a, b, e dan f.

(5)

dan/atau dokumen Restitusi dibayarkan paling lama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kuitansi asli yang telah diPersyaratkan;

(6)

tanggal kuitansi; Umur kuitansi yang diperbolehkan adalah palinq lama 3 (tiga) bulan sejak

(7)

Restitusi Alat Bantu Kesehatan dibayarkan sesuai Tarif Perseroan;

(8)

Restitusi obat dibayarkan sesuai Tarif Perseroan;

(e)

pemeliharaan kesehatan di luar Dalam hal Pensiunan dan Keluarga Yang Ditanggung memerlukan Tarif penggantian biaya-pemeliharaan fesetratan dilakukan secara Restitusi sesuai

."S;ii,

,.fi

Perseroan. Pasal 22 Medical Advisory Board (MAB)

(1)

Tugas Pokok MAB adalah

a.

dan.memberikan pertimbangan medis/ saran Mengevaluasi pola penyakit. angka kematian Pensiunan dan

f"t'i-rutus tertentu yang dialami "'tu' Keiuarga Yang Ditanggung antara lain :

kepada Manajemel-

1. 2.

\. (rn

frr

:

Pegawai/

Penyakit Keganasan;

besar/ khusus; Kasus yang membutuhkan tindakan operasi

J-) tYt YA-

3. 4.

Kasus yang bersifat Katastropik;

Kasus yang membutuhkan tindakan/ pemeriksaan penunjang diagnostik (CT Scan, MRI, Kedokteran Nuklir, Laboratorium Canggih. dll.).

b.

Melakukan pembahasan/ evaluasi terhadap tagihan Rumah Sakit Mitra Kerja yang dinilai ada kecenderungan terjadinya penyalahgunaan (abuse), penipuan (frauA, ataupun pembebanan yang lebih (over utilizalon);

c.

Mengevaluasi pola peresepan, disesuaikan dengan FO

dan DOP, untuk menjamin keamanan. kemanjuran (efikasi) dan efeKintas biaya (cost-effectiveness) penggunaan obat.

(2)

pelaksanaan kerjasama dengan MAB dilaksanakan oleh PLN Pusat dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Pe6eroan;

(3)

Kerangka Acuan Kerja (Term of Referen@) untuk Pengadaan MAB dibahas bersama DPP Serikat Pekerja;

(4)

Ketentuan mengenai MAB diatur tersendiri dengan Edaran Direksi.

BAB

VII

PENGHARGMN DAN SANKSI Pasal 23

Penghargaan Atas Pemeliharaan Kesehatan

(1) (Z)

penghargaan diberikan kepada Pensiunan yang dapat dibuktikan telah melaksanakan pencegahan

ganiguan kesehatan bagi dirinya dan Keluarga Yang Ditanggung dalam kurun waktu 1(satu) tahun dan tidak memanfaatkan Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan di Perseroan; penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Edaran Direksi.

Pasal 24 Sanksi

(1)

tidak melaksanakan atau melakukan pengawasan secara pemberi;n Pemeliharaan Kesehatan, dan/atau melalaikan tugas Faailitas efektif atas pelaksana;n dalam Pasal 19 ayat (1) sehingga merugikan dimaksud dan tanggung .lawab sebagaimana PPK dan Pejabat Yang BeMenang yang

perseroan dikenikan sanksi sesuai Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku;

(2)DalamhalditemukanpenyalahgunaanolehPensiunanatauKeluargaYangDitanggungatauMitra -mengetahui harus melaporkan disertai dengan bukti awal yang Kerja/ poliklinik, mata yang Tim Investigasi sesuai cukup, kepada pejauat yarig Ber enang untuk ditindaklanjuti oleh ketentuan Yang berlaku;

(3)Dalamhalpenyimpangan_penyimpanganyangdilakukanolehPoliklinil(,..MitraKerjaagar dengan Poliklinild lvlitra Kerja dikenakan *nt ir"ruui keteniuan kohtrak teria a-ntara Manalemen Yang berlaku;

(4)DalamhalterbuKiterjadipenyalahgunaanpemeliharaankesehatanolehPensiunandanKeluarga dan Keluarqa yang yang oitangguni oair nieruilit
(5)

pada ayat (4)' akan dilakukan Dalam hal terjadi penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dan Serikat Pekerja' Manajemen unsur in'Jttig"ii yang terdiri-dari

Investigasi oten

0+"' q\ Rr

'el!l ' lL'r11

/{"'\

ii'

n)

t"l,

\L

v*

\*t t

Pasal 25

Ketentuan Peralihan

(1)

Proses Pemeliharaan Kesehatan yang dilaksanakan sebelum diberlakukannya Addendum PKB ini

tetap mengacu pada Ketentuan Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan yang berlaku

sebelum

berlakunya Addendum PKB ini;

(2)

Dalam hal Pensiunan sedang menjalani rawat inap, maka Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan tersebut diberlakukan sesuai Ketentuan Addendum PKB ini. Pasal 26

Ketentuan Penutup

(1)

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan dibahas dalam Perundingan antara Perseroan dengan Serikat Pekerja;

(2)

Dengan diberlakukannya Addendum PKB ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pensiunan Dan Keluarga Yang Ditanggung, dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Addendum PKB ini berlaku dan mengikat kedua belah Pihak sejak tanggal ditandatangani sefta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB Periode Tahun 20L0-2012.

SERIKAT PEKER]A PT PLN (PERSERO) KETUA UMUM,

rt

h Lf t\ r

PT PLN (PERSERO) DIREKTUR UTAMA,

\A,"r, ')

"/k\bY& lu

+

J#-