2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-VIII/2010 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR & PULAU-PULAU KECIL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 3 FEBRUARI 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-VIII/2010 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON -

Tiharom, Waun, WALHI, dkk.

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 3 Februari 2010, Pukul 11.05 – 11.58 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

Fadzlun Budi SN, S.H., M.Hum.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: -

Ecoline Situmorang, S.H. Janses E. Sihaloho, S.H. MuhammadTaufiqul Mujib, S.H. Henry David Oliver Sitorus, S.H. Muhnur, S.H. Riando Tambunan, S.H.

Pendamping: -

Alghiffari Aqsa, S.H.

Pemohon Prisipal: -

Muhamad Riza Damanik

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB

1.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi

dan salam sejahtera buat kita semua. Sidang Panel Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 3/PUUVIII/2010 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, Kuasa Pemohon, lazimnya di sini memperkenalkan diri dahulu. Permohonan sudah kita terima, sudah kita baca, sudah kita cermati, hari ini saya persilakan siapa-siapa yang hadir. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITUMORANG, S.H.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua.

Selamat pagi, terima kasih Majelis Hakim kami bisa hadir di sini, kami dari Kuasa Pemohon, nama saya Ecoline Situmorang. 3.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO, S.H. Saya Janses E. Sihaloho, Kuasa Pemohon.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON:

(mik suara rusak tidak terdengar jelas.) 5.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. TAUFIQUL MUJIB, S.H. Saya, Muhammad Taufiqul Mujib.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER SITORUS, S.H. Saya, Henry David Oliver.

7.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Henry? Ya, terus? Baik, Saudara Kuasa Pemohon, ini ada kurang lebih 31 Kuasa Pemohon, yang hadir ini cuma 5, ya?

3

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALGHIFFARI AQSA, S.H. Saya, Alghiffari, juga Kuasa Pemohon.

9.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Kuasa Hukum?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALGHIFFARI AQSA, S.H. Ya, Kuasa Hukum.

11.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Saudara sudah pengacara?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALGHIFFARI AQSA, S.H. Saya belum advokat, makanya saya tidak memakai toga.

13.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Oh ya, Saudara seharusnya kalau belum disumpah, dilantik, diapa semua, kalau sudah dilantik pakai baju kebesaran, baik. Di antara 31 ini, Ecoline Situmorang, ada? Yanses? Taufiqul Mujib? Riando Tambunan? Oh, di belakang ya? Lalu, kemudian yang satunya ini siapa? 14.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHNUR, S.H. Muhnur, Yang Mulia.

15.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. ini?

16.

Nomor berapa ini, ya? Oh, nomor 17. lalu, Saudara yang terakhir

KUASA PEMOHON : HENRY DAVID OLIVER SITORUS, S.H. Saya Henry David Oliver Sitorus.

17.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Henry, nomor berapa, ya? Henry David Oliver Sitorus, nomor 6. Lalu yang belum? Asisten itu yang belum siapa?

4

18.

KUASA PEMOHON : ALGHIFFARI AQSA, S.H. Saya Alghiffari Aqsa, Yang Mulia, nomor 24.

19.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Nomor 24, Alghiffari Aqsa. Baik, ada Prinsipal? Pemohon perorangan ada?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO, S.H. Ada dua orang, Majelis.

21.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Oh dua orang, ya? Baik, untuk itu Saudara Kuasa Pemohon maupun Prinsipalnya ini, pagi ini coba dijelaskan pokok-pokok permohonan Saudara itu apa karena ini bahan baru bagi kita menyangkut masalah ini. Nah, untuk itu barangkali Saudara perlu menjelaskan pokok-pokok dalam posita Saudara, petitumnya, alasan-alasan apa sehingga beberapa pasal yang Saudara ajukan ini, itu adalah inkonstitusional. Silakan. 22.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO, S.H. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Sebelum kami Kuasa Pemohon mengutarakan beberapa hal yang menurut keberatan kami yang kami nilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kami mohon Majelis supaya diperkenankan Prinsipal untuk menyampaikan terlebih dahulu, Majelis. Kebetulan Prinsipalnya ada dua orang, Majelis. Terima kasih.

23.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Ya, silakan.

24.

PEMOHON PRINSIPAL: MUHAMAD RIZA DAMANIK

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim yang kami hormati,

Perkenankan kami, saya Muhamad Riza Damanik, pemohon I dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menyampaikan poin-poin yang menjadi concern kami terkait dengan judicial review dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Tahun 2007 yang lalu, tepatnya bulan Juni, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir Pulau-Pulau Kecil.

5

Di dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa negara dalam hal ini pemerintah, akan mengeluarkan yang namanya hak pengusahaan perairan pesisir atau disebut HP3 di dalam undang-undang tersebut dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa pemerintah bisa memberikan konsesi baik di permukaan air, kolom air, termasuk dasar perairan hingga waktu 60 tahun akumulatif. Dalam subjek hukumnya mereka yang bisa menerima HP3 ini atau sertifikat HP3 termasuk di dalamnya sektor swasta. Kami menilai bahwa laut atau perairan pesisir kita memiliki dinamika yang cukup tinggi sehingga model pemberian konsesi atau pengkaplingan laut itu tidak relevan diberlakukan di wilayah perairan Indonesia. Yang kedua, kami juga menilai bahwa pemberian konsesi dalam bentuk pengkaplingan laut tersebut menjadi tidak relevan ketika nelayan kita yang sebagian besar atau lebih tepatnya 90% di antaranya adalah nelayan tradisional, umumnya melakukan penangkapan ikan di wilayah yang notabenenya nantinya akan diberikan konsesi tersebut sehingga kami bisa menegaskan bahwa HP3 ini berpeluang menyingkirkan atau meminggirkan masyarakat nelayan. Demikian juga kalau kita lihat di Pasal 60 undang-undang ini jelas disebutkan bahwa pemerintah akan dengan sendirinya mengenyampingkan kepentingan nelayan terhadap wilayah laut sehingga dari butir-butir itu kami juga melihat ada kecenderungan kalau kita lihat di dalam data yang dikeluarkan TNI angkatan laut pada tahun 2007, ada 6000 pulau kecil kita di Indonesia yang sampai hari ini sangat tidak memiliki atau tidak berpenghuni dan interaksi antara pemerintah dan pulau tersebut sangat minim. Kami memiliki kekhawatiran yang cukup besar pula jika konsensi ini diberikan kepada sektor-sektor maka ke depan penguasaanpenguasaan sektor sepihak atau peninggalan-peninggalan secara sepihak yang terjadi belakangan ini, itu akan (…) 25.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Saudara Prinsipal, ini Saudara menyusun permohonan ini bersama dengan penasihat hukum Saudara?

26.

PEMOHON PRINSIPAL: MUHAMAD RIZA DAMANIK Ya.

27.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Kemudian Saudara sudah tuangkan di dalam permohonan Saudara? Kan begitu? Nah, sekarang konkritnya itu coba Saudara minta norma materil yang diuji itu ada 18 norma. Coba apa alasannya pasal ini itu inkonstitusional? Yang kedua, norma ini adalah alasannya apa

6

seterusnya itu? Bisa tidak Saudara jelaskan itu? Karena itu secara umum gambaran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang Saudara jelaskan. Apa muatannya, materinya, substansinya itu sudah kita baca, tapi alasan masalah mengapa sampai pasal ini inkonstitusional? Coba apa, di mana itu? 28.

PEMOHON PRINSIPAL: MUHAMAD RIZA DAMANIK Yang Mulia, tadi saya diminta untuk menjelaskan hal yang umum supaya…, kami berikan kepada Kuasa Hukum kami supaya menjelaskan secara detilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

29.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Coba jelaskan Saudara penasihat hukum, ini ada berapa norma itu yang Saudara kemukakan? 18 norma di mana itu adalah inkonstitusional dengan batu uji Saudara ada. Silakan itu, apa alasannya misalnya pasal 1 angka 4 itu, itu adalah inkonstitusional, mengapa? Sampai itu inkonstitusional? Pasal 1 angka 7, angka 18, mengapa itu? Sebab nantinya saudara pahami bahwa setelah Saudara mengemukakan itu semuanya, itu nanti Majelis ini akan memberikan saran-saran agar nantinya permohonan ini mungkin di sana-sini ada yang tidak konsisten di dalam penyusunan Saudara punya permohonan. Nah, untuk itu saya persilakan itu. Ringkasnya apa itu?

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO, S.H. Baik, terima kasih Majelis. Mohon maaf memang tadi yang kami sampaikan lewat Prinsipal secara umum, tapi karena ini juga sudah kami bahas dan kami tuangkan dalam gugatan seperti yang kita hubungkan dalam Undang-Undang 1945, kami akan menyiapkan itu dan kami menampilkan slidenya Majelis.

31.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Bagaimana? Oh, Jangan langsung main begitu, minta izin dulu apa yang Saudara mau tayangkan.

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO, S.H. Baik Majelis kami akan mengutarakan beberapa hal yang menjadi keberatan kami, Majelis.

7

33.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Apa itu yang Saudara mau? Silakan, Saudara sudah menguasai permohonan, sudah konsul dengan Prinsipal yang ahlinya itu secara umum. Lalu, Saudara tuangkan dalam permohonan. Setelah kita baca ini ada 18 norma yang Saudara uji di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 itu. Mengapa hal itu inkonstitusional? Itu. Baik dalam posita Saudara maupun di dalam petitum Saudara. Nah, sekarang coba apa alasan-alasannya? Di mana Saudara tercederai di situ dan dimana hak-hak konstitusional Saudara merasa bahwa Saudara merasa dirugikan? Coba jelaskan itu.

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. TAUFIQUL MUJIB, S.H. Ya terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi ada beberapa alasan hukum yang kita ajukan atas judicial review kita kali ini. Satu adalah soal ketidakpastian hukum yang itu muncul karena adanya Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 7, terus kemudian Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Di pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di Pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumberdaya hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang langmut, dan mangrove, dan biota laut lain. Sumber daya sumber daya laut infrastruktur yang terkait dengan kelautan dan perikanan dan jasa-jasa berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir, Lalu, di Pasal 1 angka 18, itu (…)

35.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Baik, tadi, Saudara tadi katakan Pasal 1 angka 4 itu sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah ini, ini, ini dimana? Inkonstitusionalnya di mana? Di mana Saudara tercederai di Pasal itu?

8

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. TAUFIQUL MUJIB, S.H. Jadi di pasal-pasal berikutnya itu dijelaskan tentang apa-apa saja yang bisa dilakukan dalam HP3 nah kenapa kita menyebut disitu? Ada pelanggaran terhadap kepastian hukum karena (…..)

37.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Tadi di dalam Pasal 1 angka 4 itu, hanya mendefinisikan dan menguraikan apanya yang salah di situ itu, batasan itu.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: M. TAUFIQUL MUJIB, S.H. Ya Majelis hakim karena kita memandang di pasal berikutnya tentang (...)

39.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Bukan pasal berikutnya. Pasal 1 angka 4 kita harus bedah itu dulu, inkonstitusional atau tidak? Saudara merasa dirugikan dengan definisi itu? Bagaimana Saudara yang Prinsipal ini? “Sumber daya pesisir

dan pulau-pulau kecil adalah sumberdaya hayati dan seterusnya.”

Terdapat di wilayah pesisir, dimana Saudara di situ bahwa ini makna Pasal 1 angka 4 ini adalah inkonstitusional merugikan Saudara? Nah, kembali dulu supaya Saudara jangan keliru sekali, jangan Saudara menghadapi ini, dalam permohonan Saudara ini, Saudara menyatakan bahwa bermaksud mengajukan judicial review itu atas Pasal 14 dan 16. Itu tema judulnya itu, coba halaman 1. Kalau dilihat di situ berarti cuma dua pasal saja, tetapi tatkala dibaca di dalam semuanya ini itu ternyata Saudara mengajukan permohonan itu 18 norma karena Pasal 1 angka 4 itu satu norma itu. Pasal 1 angka 7 satu norma, Pasal 1 angka 18 satu norma, Pasal 16 ayat (1), “Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP3.” Apakah itu inkonstitusional? Pasal 18, coba ini, “HP3 dapat diberikan kepada perseorangan warga Negara Republik Indonesia.” Seperti yang digambarkan tadi oleh Saudara Prinsipal ini badan hukum, masyarakat adat. Nah, itu HP3 dapat diberikan perorangan, badan hukum, masyarakat adat, apakah itu inkonstitusional? Itu. Sampai dengan Pasal 60 ayat (1), “Dalam pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil masyarakat mempunyai hak memperoleh akses dan seterusnya.” Sampai kepada J, “...memperoleh ganti kerugian.”

Kemudian Saudara katakan bahwa di antara 10 norma yang Saudara uji ini, maka ada 10 norma sebagai batu ujinya. Ini kita sudah perinci juga kita ini permohonan Saudara.

9

Nah, baik ini saran-saran. dalam arti kata, Saudara menjelaskan itu. Namun untuk itu supaya Saudara nanti bisa memperbaiki. Dalam arti kata, menyusun alasannya itu, ini alasan hukumnya, ini inkonstitusional karena kami ini ya..., hak-hak kita ini dirugikan. Itu jelas sekali di situ. Nah, coba lihat ini sekedar perbaikan ya, dari saya. Nanti hakim Hamdan dengan Pak Fadil ini, pasal-pasal yang dijadikan batu uji itu tidak konsisten antara posita dan petitum. Ini coba Saudara lihat itu, halaman 37, keseluruhan Bab 10 A tentang HAM. Apakah seluruh Bab 10 A itu Saudara uji tentang itu? Bahwa itu adalah melanggar? Ya, itu batu ujinya? Kemudian, pada petitum. Pasal 27 ayat (2), 28A, 28C, 28D, Pasal 33 ayat (2) dan (3). Kalau kita lihat pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji itu tidak sama dengan yang ada di dalam petitum. Di antara posita, pasal yang Saudara gambarkan itu dengan yang dipetitum, itu tidak sama. Pasal pada posita itu misalnya, pada petitum, Pasal 14 tidak ada. Tapi, Pasal 14 di posita Saudara kemukakan itu. Sedangkan, petitum itu apa yang Saudara minta untuk dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Nah, kemudian ini saran yang kedua, coba Saudara perhatikan. Saudara harus buktikan terjadinya kerugian faktual spesifik, yang khusus dan potensial atas kehadiran HP3 terhadap masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat. Jadi kehadiran HP3 terhadap masyarakat hukum adat ini, masyarakat lokal itu, Saudara harus buktikan di situ ada kerugian. Coba lihat di dalam petitum halaman 44 dan halaman 45 di permohonan. Ada ketidaksesuaian antara pasal-pasal yang dimohonkan dalam petitum. Pada petitum nomor 2 dan nomor 3 itu tertera Pasal 16 ayat (1). Namun pada petitum nomor 3 tertera Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2). Jadi ada tambahan lagi. Ini hanya sekedar melihatkan konstentensi apa yang Saudara bikin, ya. Di dalam gambaran fundamentum, (suara tidak terdengar jelas) nya ini positanya dengan apa yang Saudara minta ini harus konsisten. Tidak boleh tidak. Pada petitum nomor 2 tertera Pasal 14 ayat (1), namun tidak tertera pada petitum nomor 3. Yang ketiga, petitum nomor 2 tertera Pasal 23 ayat (2), (4), (5), dan (6), namun pada petitum nomor 3 tertera Pasal 23 secara keseluruhan, bagaimana ini? Kemudian, yang keempat pada petitum nomor 3 tertera Pasal 17, Pasal 22 yang tidak terdapat pada petitum nomor 2. Jadi, ada ketidakonsistenan di dalam Saudara menguraikan ini sehingga nantinya tentu dihadapkan kepada Mahkamah, yang mana ini? Di atas posita menyebut ini tapi di dalam petitum tidak ada. Di dalam petitum nomor 2 dinyatakan inkonstitusional, di dalam petitum nomor 3 itu buiten effect stellen itu. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Saudara kurangi ayatnya. Paham ini Pak, ya? Jadi, petitum saja, dalam petitum satu dan dua, satu mengabulkan permohonan Pemohon itu sudah tepat, ya. Yang

10

kedua, menyatakan pasal, pasal, pasal, pasal, pasal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Tetapi di dalam petitum nomor dua ini, pasal-pasal itu tidak cocok dengan petitum Nomor 3. Karena Saudara di situ ada yang pasal di sini tidak ada, muncul di petitum nomor tiga. Saudara katakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah itu. Ada yang di petitum tiga tidak ada di petitum dua. Berarti tidak konsisten. Nah, apa yang Saudara minta ini? Ya, ini sekedar saran Saya, pada Saudara supaya ini diperhatikan betul-betul, tapi yang lebih penting lagi adalah selain daripada perbaikan petitum tadi, juga dalam posita gambarannya mengapa masyarakat adat, mengapa masyarakat lokal arif yang ada di daerah pesisir ini, ini dirugikan dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pasal ini? Katakan bahwa ini seolah-olah undang-undang ini tadinya adalah hak milik negara kemudian menjadi hak kebendaan. Karena dia menjadi hak kebendaan seolah-olah ini bisa dipindahtangankan. Kan begitu. Undang-undang ini hanya untuk golongan-golongan elit yang kaya-kaya saja. Kan begitu? Terpinggirkan yang miskin. Nah ini Saudara uraikan betul sehingga jelas nanti, sebab ini nanti kalau toh rekomendasi Mahkamah di sini, panel ini menyatakan perlu didatangkan pemerintah, perlu didatangkan departemen, perlu didatangkan Menteri Kehutanan, perlu didatangkan Menteri Perikanan, Pertambangan karena ini…, Pertanahan karena ini terkait semua. Ya, itu yang Saya baca dalam permohonan Saudara, sudah tergambar apa kelemahan-kelemahan hukum dari undang-undang ini apa crutial permasalahan yang muncul dalam undang-undang ini? Ya, itu. Ada respectum-nya, ada conflict rule-nya, ada konflik undangundang, ya semua Saudara gambarkan, tetapi secara jelas, saya ini dirugikan di mana? Ya. Di mana itu? Nah ini yang tidak terperinci secara jelas. Ya, barangkali itu untuk Saya sementara, nanti kalau itu berkenan Saudara mau perbaiki, ya itu hak Saudara. Ya, baik silakan Pak. 40.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H. Makasih Saudara Para Pemohon. Kalau kita lihat di filosofi undang-undang itu, dari keseluruhan pasal-pasal dan penjelasan, ada dua inti yang dikehendaki, yaitu dalam rangka melindungi masyarakat tradisional. Para nelayan dan yang tinggal di pesisir. Jangan sampai mereka terabaikan dalam pembangunan terutama di pesisir dan pulaupulau kecil. Kemudian yang kedua, secara tegas sekali juga dalam undangundang itu ditulis bahwa undang-undang ini terkait dengan 9 materi undang-undang lain, kehutanan, pertambangan, pariwisata, dan lain-lain sebagainya. Ini, kalau kita lihat di konsep dasar undang-undang ini, lalu

11

melihat dengan rencana permohonan Saudara-Saudara yang dalam undang-undang ini akan merugikan hak konstitusional dari masyarakat adat dan masyarakat tradisional yang tinggal di pesisir. Apakah..., ini belum tergambar betul di mana benar-benar terjadi kerugiannya? Karena apakah ini bukan persoalan pelaksanaan? Ataukah norma undangundangnya yang memang membuat tidak pasti? Padahal, di konsep secara keseluruhan, itu terkait dengan segala aturan dan undangundang yang lain. Kemudian yang kedua, konsep dasarnya juga adalah dalam rangka demi kepentingan masyarakat pesisir. Sementara, Saudara-Saudara masuk dengan permohonan Judicial Review ini bahwa undang-undangnya itu merugikan masyarakat pesisir dan membuat ketidakpastian hukum dengan peraturan perundangundangan yang lain. Di mana nyatanya kerugian itu? Saya kira, tolong kalau dari sisi saya tolong diperjelas betul itu agar nanti tidak confuse. Apakah ini problem dalam pelaksanaan? Ataukah dalam pelaksanaan sudah nyata kerugian itu? Karena konsep dasarnya adalah itu. Saya kira itu secara mendasar saya ingin menyarankan Saudara menyusun betul bahwa filosofinya tidak sesuai dengan aturan pasalnya. Misalnya dan dalam hal apa? Dan dalam hal apa telah terjadi kerugian atau pasti potensial mengakibatkan kerugian dalam hal apa? Saya kira itu yang saya satu poin saja secara keseluruhan dan mendasar terhadap permohonan Saudara. Terima kasih. 41.

HAKIM ANGGOTA : DRS. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H., M.HUM. Dengan sedikit mengulang, saya ingin sampaikan bahwa persidangan kali ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Ini musti Saudara ingat, Agendanya menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu pemberian nasihat. sehingga nasihat itu menjadi kewajiban hakim dan merupakan hak Saudara. Sebagai hak, Saudara bisa saja kalau ini memang sudah jelas, sudah lengkap, tidak memerlukan…, tetapi sebagai suatu tahapan tetap dijalankan. Namun, tadi sudah jelas bahwa tujuan penasihatan itu dua hal sebenarnya. Yang pertama supaya permohonan ini jelas, satu. Tadi sudah ada…, apa namanya…, ya Saudara harus berlapang dada untuk dikritik ini, tidak nggak begitu jelas begitu. Kemudian yang kedua, permohonan ini harus lengkap. Ini yang agak berbeda dengan…, apa namanya…, permohonan di pengadilan pada umumnya yang katakan kalau di pengadilan pada umumnya itu begitu Saudara punya hanya sekedar permohonan, daftarkan, dibayar persekot-nya, selesai, bisa diregistrasi. Kalau di sini syarat administratif musti lengkap dulu. Lengkap itu artinya Saudara harus menyertakan bukti-bukti yang nanti untuk diperiksa. Bukti-bukti yang untuk diperiksa itu kalau misalnya bahwa ini

12

kan ada kategori ada perorangan, ada badan hukum. Lha, kalau badan hukum itu ya buktinya akta pendirian yang…, apa namanya…, legal begitu ya, dapat ditelusur., Kemudian kalau ini perorangan ya ada buktinya dia warga Negara Republik Indonesia yang berdiam di mana begitu? Ini musti ada, kemudian baru meningkat pada soal yang kedua, misalnya ada faktafakta yang Saudara gunakan sebagai bukti bahwa Saudara memang rugi. Badan hukum yang mengajukan ini mengalami kerugian. Kalau itu ada fakta, faktanya itu harus Saudara buktikan dengan apa? Saya kira dengan tidak mengajari buaya berenang ya, saya ingin menunjukkan bahwa alat bukti Saudara bisa baca itu di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Meskipun satu rezim hukum itu, pidana, perdata dan…, apa namanya…, hukum konstitusi itu tertibnya berbeda. Kalau perdata itu tertulis dulu, kalau pidana apa, kalau konstitusi apa. Saudara bisa lihat di situ. Hal ini mesti ada di sini, bukti ini di sini. Untuk mengukur lengkap tidak lengkapnya satu…, apa namanya…, berkas permohonan. Ini tampaknya masih ada dengan tidak perlu menyebutkan satu per satu ini perlu dilengkapi bukti-bukti ini. Yang paling menonjol di Mahkamah Konstitusi itu kalau pengujian undang-undang yang diajukan selalu Undang-Undang Dasar, teks Undang-Undang Dasar, dan juga undang-undangnya, it’s ok. Tapi yang lain jangan diabaikan tentang fakta-fakta, misalnya atau perbuatanperbuatan pemerintah…, atau pemerintah bersama-sama DPR yang disebut dengan pemerintahan daerah, atau pemerintah pusat di dalam membuat peraturan hukum, atau peraturan di bawah undang-undang, atau di bawah undang-undang yang merugikan Saudara. Itu harus dibuktikan. Lalu, yang berikutnya lagi adalah saya tadi sudah mendengar apa namanya sekilas dari Saudara Prinsipal dan saya cocokkan dengan apa yang di sini, sebenarnya isu konstitusionalitasnya itu terletak pada pemberian HP3 itu kan? Ini yang musti dipertajam. Isu sentralnya saya kira itu. Tetapi Saudara memulai dari definisi-definisi. Apa yang salah dengan definisi itu? Apa ada aspek-aspek konstitusionalitas di dalam sebuah definisi? Kita mustinya kembali pada rumusan definisi itu apa sih sebenarnya definisi itu? Orang definisi kok merugikan orang, apa ada begitu? Ini dengan tidak bermaksud ini ya…, mencederai pemikiranpemikiran yang sudah sungguh-sungguh Saudara lakukan, tapi produknya seperti ini, apa ya begitu ya? Saudara pertimbangkan kembali. Oke, Saudara bisa mengkaitkan ketika mulai masuk Pasal 16 misalnya, itu kan musti merujuk ke sana, tapi merujuknya itu kan untuk sebuah pengertian, bukan untuk sebuah konstitusionalitas kan? Nah, oleh karena itu, isu sentral Konstitusionalitas HP3 itulah yang harus menjadi area of interest-nya surat permohonan ini. Tapi saya lihat, Saudara lalu ke mana-mana.

13

Nah, kalau itu tadi kaitannya dengan Hakim Konstitusi Hamdan yang terhormat, tadi menyampaikan filosofinya seperti itu, ketentuannya seperti ini. Lalu, kaitannya dengan konstitusionalitas bagaimana? Sebab konstitusionalitas itu adalah batu uji dalam soal ini. Misalnya, apa ya sudah cukup pasal-pasal tentang konstitusionalitas yang mengatur hakhak konstitusionalitas badan hukum terkait dengan HP3 ini? Hak-hak badan hukum itu apa diatur oleh apa namanya…, Undang-Undang Dasar 1945. inilah yang perlu di-eksplore. Nah, itulah yang apa namanya…, memang agak secara umum saya baca itu karena saya tadi mendengar dari Prinsipal sepertinya ingin memulai itu, tapi sudah terjebak kepada satu soal-soal yang apa namanya…, tidak sungguh-sungguh memiliki nilai konstitusionalitas. Sekali lagi, sebagai sebuah hak buat Saudara, implikasi hukumnya adalah ya Saudara bisa pakai bisa tidak. Kalau tidak Saudara pakai, ya surat inilah yang akan kami anggap apa namanya…, final sebagai sebuah…, Inilah bedanya pengadilan Mahkamah Konstitusi dengan pengadilan pada umumnya. Kalau pengadilan pada umumnya itu tidak ada pemeriksaan pendahuluan. Dan ini bukan dismissal process, bukan. Tidak seperti di TUN. Atau tidak seperti di Singapura yang kemudian ini menyatakan ini layak untuk maju hearing atau tidak, itu berbeda. Itulah ya, yang bisa kami sampaikan. Ya sekali lagi, selanjutnya terserah Anda. 42.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Baik, Saudara Prinsipal maupun Kuasa Pemohon. Ini Pak Hakim Hamdan akan menambah lagi saran-saran. Silakan.

43.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H. Saya sedikit lagi menambahkan. Ini tadi seluruh permohonan secara menyangkut HP3. Secara keseluruhan, ini adalah jantung dari undang-undang ini. Kalau mengenai HP3 ini seluruhnya dibatalkan, lalu bagaimana? Ini kan menyangkut Pasal 16, 17, 18. Dengan demikian, bagaimana nanti implikasinya terhadap pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil? Ini tolong juga dipikirkan, ya? Kalau memang itu memang jantungnya undang-undang ini jadi gugur seluruhnya kalau ini inkonstitusional. Itu sudah pasti karena tidak ada artinya, karena undang-undang hanya sisa mengenai perencanaan. Ini kan pengelolaan atau pemanfaatan. Jadi, tolong diberikan gambaran karena secara keseluruhan kalau dilihat di sini kan, di undang-undang ini kan ada perencanaan. Di perencanaan itu melibatkan masyarakat pesisir dan itu adalah kewajiban dari pemerintah daerah. Sehingga, keluarlah rencana strategis pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan dasar dari rencana strategis itulah kemudian di mana pulau yang bisa dimanfaatkan? Di

14

mana pesisir yang bisa dimanfaatkan? Di mana yang bisa diberikan hak apa? Di mana bisa diberikan hak apa? Dan dimana diberikan hak apa? Kan begitu? Setelah itu masyarakat-masyarakat juga, setelah itu di mana dia bisa diberikan hak? Di mana dia bisa diberikan tidak boleh di ganggu dengan pemberian hak itu, dan lain-lain sebagainya dengan berdasarkan rencana strategis itu. Saya kira kemudian juga kalau dilihat di undang-undang ini secara keseluruhan, sekali lagi saya ingin menegaskan tadi apa yang disampaikan pertama, dalam penjelasan undang-undang itu ada 15 undang-undang terkait yang menjadi perhatian dari undang-undang ini yang…, Tentu dalam implementasi penyusunan rencana strategis, pesisir, dan pulau-pulau kecil harus diperhatikan oleh.., dalam rangka penyusunan perencanaan dan pengelolaan serta pemanfaatannya. Tadi, kembali kepada inti permohonan Saudara, tentang ini akan menimbulkan tumpang tindih, ketidakpastian hukum, dan lain-lain. Padahal, dalam perencanaan sejak awal, 15 aspek itu termasuk agraria. Termasuk perikanan dan lain sebagainya, itu harus menjadi perhatian dalam perencanaan awal. Lalu, ini tolong dikait-kaitkan nanti biar kita lihat secara keseluruhan karena ini menyangkut jantung dari undang-undang, sekali dibatalkan secara keseluruhan undang-undang ini tidak ada gunanya. Saya kira begitu. Terima kasih. 44.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Saudara Pemohon, barangkali Saudara bisa mengemukakan respon atas saran-saran Majelis. Dipersilakan.

45.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO, S.H. Baik. Terima kasih, Majelis Yang Mulia atas nasihatnya. Tentunya, kami kuasa Pemohon dan Prinsipal juga mengucapkan terima kasih atas saran masukan dari Majelis Yang Terhormat, Tim kami sepakat untuk memperbaiki materi gugatan kami, tentunya sesuai dengan saran dan masukan dari Majelis Yang Terhormat. Nah, tapi tentu kami menguraikan beberapa hal ya Majelis, ya. Tadi yang pertama itu, menyangkut masalah kenapa kami mempermasalahkan definisi Majelis? Nah, tadi sempat disampaikan oleh rekan kami bahwa masalah ketidakpastian itu muncul malah di definisi Majelis karena definisi dari HP3 yang akhirnya mengatur masalah obyek HP3, kami melihat bahwa objek itu sendiri berkaitan dengan UndangUndang Pertanahan, Undang-Undang Pertambangan. Nah, kami melihat di situ ada tumpang tindih Majelis. Makanya kami berpendapat bahwa itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Itu masalah kenapa kami menguraikan definsi, Majelis.

15

Terus yang kedua, sesuai dengan…, terutama pak Hamdan, kami lebih melihat bahwa jantung permohonan kami ini adalah masalah HP3. Nah, pertanyaanya bagaimana kalau HP3 itu dibatalkan? Nah, kami dari awal dan juga kami uraikan digugatan kami ini, bahwa HP3 dalam konsepnya hak, kami menolak Majelis. Karena apa? Karena HP3 dalam konsep hak menimbulkan bahwa ini seakan…, barang kebendaan yang bisa diperjualbelikan, dan bisa digadaikan. Nah, itu dari.., kami akan uraikan lebih spesifik lagi digugatan kami. Nah, tentunya memang ini merupakan keberatan kami. Terus, lebih lanjut lagi, kenapa HP3 itu menurut kami bertentangan dengan Pasal 33, karena sesuai dengan…., menurut kami yurisprudensi di Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 33, salah satu definisi dikuasai negara, termasuk juga Negara harus mengatur masalah…, prinsip dikuasai negara itu mengatur masalah perizinan atau dan sebagainya. Kami melihat konsepsi ini tidak tepat dicantumkan dalam HP3. kami melihat bahwa ini lebih cenderung ke konsep izin. Kami ada perbandingan-perbandingan yang kami juga utarakan didaftar bukti yang telah kami sampaikan bahwa konsep izin, konsep izin sebenarnya sudah ada preseden yaitu di hak perusahaan kehutanan, sekarang konsep hak itu sendiri, dirubah menjadi izin. Kemudian berikutnya, HP3 itu sendiri kenapa kami menilai bahwa yang namanya masyarakat hukum adat, dalam hal ini nelayan pesisir akan tertinggalkan. Karena apa? Karena memang kalau kita baca diundang-undangnya sendiri memang dunia usaha atau masyarakat tradisional berhak mengajukan HP3, tapi yang menjadi masalah adalah kami melihat di Pasal 16 itu sendiri, di situ sangat jelas disebutkan bahwa usulan penyusunan rencana strategis, itu disusun oleh pemerintah daerah dan dunia usaha. Kami mempertanyakan dari awal memang rencana itu sudah ada di pemerintah dan dunia usaha. Kami melihat bahwa tidak ada masyarakat tradisional di sini. Terus yang selanjutnya, kami ingin melihat masalah HP3, kalau HP3 prosedurnya harus lewat perizinan, dan administrasi, dan sebagainya, kami melihat Prinsipal dalam hal ini nelayan tradisional belum cukup mampu baik secara pengetahuan maupun secara finansial untuk mengajukan permohonan-permohonan tersebut, begitu. Dan mungkin yang terakhir adalah kami menilai bahwa konsep HP3 itu secara tidak langsung ikut tidak mengakui eksistensi dari masyarakat adat. Karena kami menilai bahwa masyarakat adat sendiri, unsur-unsurnya itu ada masyarakat, ada.., termasuk juga ada wilayah di sini, wilayah di sini yang kami maksud itu adalah wilayah pesisir itu sendiri. Artinya apa? Tidak masuk akal buat kami, kalau masyarakat hukum adat tradisional, dalam hal ini nelayan, memohonkan sesuatu hak yang merupakan…, yang notabene dari awal secara filosofisnya bahwa itu merupakan bagian dari satu kesatuan dari masyarakat adat ini dalam hal ini (…)

16

46.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Saudara Kuasa Pemohon, ini ada pernyataan dari Hakim Fadlil, apa yang Saudara kemukakan itu tercatat di dalam risalah. Itu lebih bagus dari pada yang permohonan ini. Menurut Pak Fadlil ini, apa yang Saudara kemukakan itu lebih..., Nah kalau itu yang diuraikan betul-betul, bahwa ini rawan konflik dan potensial dampak negatifnya begini, ini dibuktikan oleh bukti P berapa, ya? Jadi tolong..., Ini sebenarnya sudah ada, tapi tersebar ke mana-mana itu. Sehingga ini harus dicermati satu tahun baru bisa ini. Jadi, kalau mahasiswa itu satu tahun harus baca ini, baru bisa kuasai. Ini sudah bagus. Ada semua di dalam di sini, alasan-alasan itu, Nah, alasan ini misalnya rawan konflik, dampak negatifnya, ini hanya untuk masyarakat yang kaya saja, masyarakat miskin terisolir. Nah, mengapa itu? Di pasal mana itu? Kemudian pembuktian yang Saudara ajukan ini kurang lebih 35 bukti yang Saudara ajukan ini. Bukti surat. Halaman 25 HP3 ini rawan konflik. Nah itu bagus. Sudah dikemukakan. Kemudian, dia…, HP3 ini juga dampak negatif terhadap perekonomian terhadap nelayan tradisional. Semua. Coba ini diperinci kalau toh Saudara katakan bahwa batasan ini tidak tepat, lalu batasan apa? Kalau itu hilang nanti, batasan itu lalu bagaimana? Suatu ketentuan itu kan tentu harus ada ketentuanketentuan umumnya. Mana-mana arti. Nah itu. Barangkali ada tambahan? Silakan.

47.

HAKIM ANGGOTA : DRS. AHMAD FADLIL SUMADI, S.H., M.HUM. Satu lagi, coba Saudara eksplor lebih dalam tentang konsep yang saya kira ini terkait dengan tulisannya…, tentang ruang publik. Ini pantai ini ruang publik apa bukan? Lalu, termasuk Saudara tadi mengemukakan bahwa dengan konsep hak kebendaan yang kemudian bisa dijual dibeli, ini lalu kontradiksi dengan pengertian masyarakat hukum yang…, itu masyarakat adat atau masyarakat hukum adat itu satu soal yang berbeda itu? Ini masyarakat hukum adat, apa masyarakat adat? Kalau masyarakat hukum adat itu punya wilayah, lalu apa makna wilayah itu dengan eksploitasi tentang hukum kebendaan ini? Ini uraiannya lebih bagus daripada yang Saudara tulis ini, itu tidak ada di sini. Itu dipertajam lagi begitu. Sehingga mengakibatkan hilangnya hak konstitusional masyarakat hukum adat di situ, itu kan harus dikonstruksikan itu. Saya kira itu.

48.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Baik Saudara Kuasa Pemohon dan Prinsipal, ada lagi yang ingin dikemukakan? Terhadap bukti-bukti yang Saudara ajukan, kurang lebih

17

35, ya, kalau tidak salah ya? Itu nanti kami sahkan setelah Saudara mungkin ada tambahan lagi. Lalu kemudian, mungkin pada saat perbaikan itu, sesudah ada perbaikan nanti kita sahkan buktinya. Mungkin ada tambahan lagi di antara yang sudah masuk sekarang ini. Ada respon Saudara, ada tanggapan silakan? 49.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO, S.H. Kami kira cukup, Majelis. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas masukannya, dan kami akan memperbaiki secepatnya, Majelis.Terima kasih.

50.

KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM. Ini siapa ini, yang satu? Ada tambahan? Prinsipal ada? Masih ada? Cukup ya? Nah untuk itu Saudara Prinsipal maupun Kuasa Pemohon, jadi memang Panel ini sifatnya mengidentifisir. Mendudukkan permohonan Saudara pada permohonan yang baik. Sehingga itu betul-betul itu nantinya di dalam sidang Pleno, di dalam rapat permusyawaratan hakim tergambar bahwa permohonan Saudara itu runtut betul, terinci jelas. Baik, dengan demikian Saudara Kuasa Pemohon, Prinsipal, dengan demikian setelah pemeriksaan ini kami beri kesempatan Saudara itu kurang lebih 14 hari. Paling lama itu 14 hari. Jadi kalau sekarang tanggal 3, berarti 17 Februari itu perbaikannya itu sudah harus masuk. Tentang jadwal persidangan kedua nanti, itu nanti Saudara menunggu panggilan dari kepaniteraan. Dipahami ini? Dipahami? Ya Pak, terima kasih. Dengan demikian setelah pemeriksaan ini selesai, sidang dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.58 WIB

18

19