2010

Sosialisasi Rencana Induk Pelabuhan Nasional I Hotel, Batam – 26 Januari 2012

  

ANGKUTAN DI PERAIRAN

PP NO 10/2010 JO PP NO 22/2011

CABOTAGE ANGKUTAN UNTUK DAERAH TERTINGGAL PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL

KEPELABUHANAN

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

PP NO 61/2009

PP NO 5/2010

PP NO 21/2010

 

 

ANTI MONOPOLI KESEMPATAN INVESTASI KOMPETISI YG SEHAT PEMISAHAN REGULATOR & OPERATOR

       

SBNP ALUR DAN PELINTASAN PENGERUKAN REKLAMASI SALVAGE PEKERJAAN BAWAH AIR PEMANDUAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN



PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT

IMPLEMENTASI BERBAGAI KEBIJAKAN

RENCANA AKSI

PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN UU NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIAMANATKAN PP NO. 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN

 TARIF PELABUHAN DI PELABUHAN KOMERSIAL, PELABUHAN PROPINSI DAN PELABUHAN LOKAL  RANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENGERUKAN DAN REKLAMASI, SERTIFIKAT PEMBERI JASA PENGERUKAN  PENETAPAN DAERAH WAJIB PANDU, PELATIHAN DAN UJIAN PANDU SERTA PENYELENGGARAAN PEMANDUAN

 KEAMANAN PELABUHAN  PENGOPERASIAN PELABUHAN (PERBAIKAN KAPAL, PERPINDAHAN MUATAN, GANDENG KAPAL, PENANGANAN BARANG-BARANG BERBAHAYA)  POLUSI DI PELABUHAN  SISTEM INFORMASI PELAYARAN DAN PELABUHAN

INISIATIF UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN • PEMBERDAYAAN OTORITAS PELABUHAN TERMASUK :

 PEDOMAN TEKNIS (TOOLKIT) UNTUK PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI PELABUHAN  KAPASITAS PEMBANGUNAN

 FLEKSIBEL DAN OTONOM  PENILAIAN KONSESI • PENILAIAN REFORMASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN • OPTIMALISASI SISTEM OPERASI DALAM RANGKA MENGANTISIPASI KAPADATAN LALU LINTAS MUATAN DI PELABUHAN STRATEGIS (TERMASUK PELABUHAN TANJUNG PRIOK, TANJUNG PERAK, DAN BELAWAN) • PENELAHAAN/KAJIAN SECARA KOMPREHENSIF ATAS RENCANA INTERNATIONAL HUB PORT (TERMASUK KUALA TANJUNG DAN BITUNG)

PEMBANGUNAN

• MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI (TIC) KEPELABUHANAN

• MENYIAPKAN PROYEK PERCONTOHAN KPS PELABUHAN (TERMASUK KEMUNGKINAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PELABUHAN; STUDI KELAYAKAN, TERMASUK STRATEGI INVESTASI DAN KEMUNGKINAN DIPERLUKANNYA BANTUAN DAN JAMINAN INFRASTRUKTUR; PENYIAPAN DOKUMEN LELANG DAN PROSES PELELANGAN)

• PROSEDUR PENETAPAN LOKASI PELABUHAN • PROSEDUR FORMULASI DAN EVALUASI RENCANA INDUK PELABUHAN (MASINGMASING PELABUHAN) • PROSEDUR FORMULASI DAN EVALUASI PENETAPAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKr) DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN (DLKp) PELABUHAN • PROSEDUR PENYEDIAAN, PEMELIHARAAN, STANDAR, SPESIFIKASI UNTUK PENAHAN GELOMBANG, KOLAM PELABUHAN, ALUR PELAYARAN KE/DARI PELABUHAN, JARINGAN JALAN DAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI PELABUHAN • PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENCABUTAN KONSESI • PEMBERIAN IJIN PEMBANGUNAN PELABUHAN • PEMBERIAN IJIN PENGEMBANGAN PELABUHAN • PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN IJIN PENGOPERASIAN PELABUHAN, PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PELABUHAN





 

 

PROSEDUR PEMBERIAN IJIN LOKASI PELABUHAN, KONSTRUKSI DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN UNTUK PELABUHAN DARATAN (DRY PORT) PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENETAPAN TERMINAL KHUSUS (PERSETUJUAN LOKASI, KONSTRUKSI DAN OPERASI, PENGGUNAAN OLEH PIHAK KETIGA, PENINGKATAN OPERASI, PERUBAHAN STATUS PELABUHAN, PENCABUTAN IJIN, PENGALIHAN WEWENANG KEPADA PEMERINTAH) PROSEDUR PERSETUJUAN SENDIRI - KEPENTINGAN TERMINAL JENIS, STRUKTUR DAN KLASIFIKASI TARIF BADAN USAHA PELABUHAN UNTUK LAYANAN PELABUHAN, MEKANISME UNTUK MENENTUKAN TARIF UNTUK PENGGUNAAN LAHAN PELABUHAN DAN PERAIRAN PROSEDUR UNTUK MENENTUKAN STATUS PERDAGANGAN LUAR NEGERI PELABUHAN DAN TERMINAL KHUSUS PROSEDUR PENGOLAHAN DATA DAN PELAPORAN DAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PELABUHAN

Reformasi Pelabuhan dan Visi Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Hierarki Pelabuhan dan Pelabuhan Strategis di Indonesia

Kecenderungan Trafik Pelabuhan di Indonesia

Proyeksi Trafik Pelabuhan di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Pelabuhan

Kebutuhan Investasi Pengembangan Pelabuhan

Pengembangan Pelabuhan di Indonesia

MENGHAPUS MONOPOLI

MENCIPTAKAN KESEMPATAN YANG LEBIH LUAS UNTUK INVESTASI DI SEKTOR PELABUHAN (PIHAK SWASTA, PEMERINTAH DAERAH) MENCIPTAKAN KOMPETISI YANG SEHAT DALAM PELABUHAN DAN ANTAR PELABUHAN PEMISAHAN YANG JELAS ANTARA REGULATOR DAN OPERATOR DG PEMBENTUKAN OTORITAS PELABUHAN (JANUARI 2011)

MENGAKOMODASI OTONOMI DAERAH

SISTEM KEPELABUHANAN YANG EFISIEN, KOMPETITIF DAN RESPONSIF YANG MENDUKUNG PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN DOMESTIK SERTA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN WILAYAH

MEMBANGUN HUB INTERNATIONAL PORT

MENGHUBUNGKAN SEMUA DAERAH YANG BERKEMBANG DENGAN DAERAHDAERAH TERTINGGAL SERTA MENCAPAI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI

MENGEMBANGKAN SISTEM TRANSPORTASI LOGISTIK YANG EFISIEN DAN PRODUKTIF

VISI INDONESIA – 2025 Mandiri, Maju, Adil dan Makmur MP3EI Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Koridor Ekonomi

Konektifitas Nasional

Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS)

RIP

Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Kemampuan SDM dan IPTEK

Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS)

Rencana Induk/ Cetak Biru lainnya

VISI Pelabuhan yang Efisien, Kompetitif & Responsif yg Mendukung Perdagangan Internasional & Domestik Serta Mendukung Pertumbuhan Ekonomi & Perkembangan Wilayah

SASARAN

TUJUAN  Menyediakan Pelayanan & Kapasitas Pelabuhan Sesuai Kebutuhan Pasar  Membuka Peluang Investasi Swasta di Pelabuhan  Mendukung Perkembangan Wilayah

 Memastikan Kapasitas dan Kinerja Pelabuhan yg Didukung Permintaan Pasar  Secara Konsisten Mengurangi Biaya Transportasi Internasional & Domestik  Mendukung Perkembangan Secara Nasional Sesuai Sasaran MP3EI

RENCANA AKSI PEMERINTAH  Implementasi Penyelenggara Pelabuhan  Pemisahan Regulator & Operator  Kompetisi & Investasi

RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN      

Pedoman Penetapan Lokasi dan RIP Penetapan Perairan Pandu Penetapan dan Perubahan Alur Pelayaran Penetapan DLKR dan DLKP Penilaian Kapasitas Kebutuhan Investasi

PENDANAAN & INVESTASI  Dukungan Pendanaan oleh Pemerintah  Menciptakan Iklim Investasi yg baik untuk Swasta  Insentif dalam Pengembangan Pelabuhan

PENGEMBANGAN SDM DIBIDANG KEPELABUHANAN

 Peningkatan Produktifitas Pelabuhan  SDM Berstandar Internas  Peran Serta Stakeholder  Pelatihan SDM

TEKNOLOGI  Pengembangan Sistem Informasi Pelabuhan yg Terintegrasi  Sistem Pelayanan Terpadu  Menyediakan Pelatihan & Pendanaan

ATURAN & KEBIJAKAN  Implementasi UU No. 17/2008 dan Peraturan Pelaksanaannya  Implementasi UU tentang Rencana Tata ruang.  Implementasi Kebijakan Pelabuhan Nasional

SUMATERA : 1. Sabang 2. Belawan (Belawan/ Kuala Tanjung) 3. Dumai 4. Batam (Batu Ampar/ Sekupang/ Kabil/ Tanjung Sauh/ Lobam 5. Tg. Balai Karimun 6. Teluk Bayur 7. Palembang 8. Panjang

JAWA : 9. Banten 10. Tg. Priok 11. Cilamaya 12. Tg. Intan 13. Tg. Emas 14. Tg. Perak BALI – NUSA TENGGARA : 15. Benoa 16. Tenau Kupang

KALIMANTAN : 17. Pontianak 18. Balikpapan 19. Sampit 20. Banjarmasin 21. Mekar Putih SULAWESI : 22. Makassar 23. Pantoloan 24. Bitung

PAPUA – KEP MALUKU : 25. Ambon 26. Ternate 27. Sorong 28. Jayapura 29. Merauke

PELABUHAN STRATEGIS DALAM KORIDOR EKONOMI SUMATERA

TAHUN 2020 TRAFIK PETI KEMAS DI INDONESIA MENJADI 2 (DUA) KALI LEBIH BESAR DARI VOLUME TAHUN 2009 DAN MENJADI 2 (DUA) KALI LIPAT LAGI PADA TAHUN 2030

DIPERLUKAN PERLUASAN DAN PEMBANGUNAN TERMINAL PETI KEMAS BARU PADA BEBERAPA LOKASI

PERKEMBANGAN TRAFIK CURAH CAIR DAN CURAH KERING YANG LAMBAT BERPENGARUH PADA PERTUMBUHAN TOTAL KARGO YANG HANYA NAIK 50% PADA TAHUN 2020 DAN 50% PADA 2030 DIPERLUKAN KAPASITAS TAMBAHAN UNTUK TERMINAL CURAH PADA BEBERAPA PELABUHAN DI INDONESIA DAN LEBIH BANYAK DILAKUKAN OLEH PIHAK SWASTA

 Pengembangan Internasional Hub Ports di Indonesia berfungsi sebagai pintu gerbang persdagangan internasional dan pusat kargo untuk perdagangan domestik  Hub Ports berada di sepanjang jalur pelayaran internasional, memiliki kedalaman yang memadai serta ketersediaan lahan daratan

Pelabuhan Asal

Pemindahan Muatan Pelabuhan Singapura

Pemindahan Muatan Pelabuhan Malaysia

International Hub Port

Lebih efisien dari

Pasar Domestik

Posisi Internasional Hub Port di foreland dapat menciptakan penundaan

Konektivitas:

Legend: Pusat Distribusi Provinsi

By sea / by rail

By sea / by rail / by land

By land / by rail / by sea

Pusat Distribusi Nasional Short Sea Shipping

Pelabuhan yang potensial sebagai International Hub Ports : Barat Timur

: Kuala Tanjung and Batam : Bitung dan Sorong

Pemerintah

Total

Sektor Swasta

No

Tahapan

1

2011-2015

12.114

100

5.148 42,5

6.966 57,5

2

2016-2020

11.954

100

3.303 27,6

8.650 72,4

3

2021-2030

22.044

100

6.161 27,9

15.883 72,1

46.112

100

14.613 31,7

31.499 68,3

Total

Juta US$

%

Juta US$

%

Juta US$

%

WILAYAH

INVESTASI PELABUHAN

Sumatra Utara/Aceh

Belawan/Kuala Tanjung, Dumai, Teluk Bayur, Pekanbaru, Batam, Pembuangan, Sibolga, Aceh, Bintan, Teluk Tapang

Kalimantan Barat

Pontianak, Teluk Air

Sumatera Selatan

Palembang dan sekitarnya, Panjang, Jambi, Bengkulu, Teluk Semangka, Bangka/Belitung

Kalimantan Timur - Selatan

Balikpapan dan sekitarnya, Samarinda, Banjarmasin, Sangkulirang

Sulawesi Selatan - Tengah

Makassar, Pare-Pare, Luwuk dan sekitarnya

Jawa

Tanjung Priok dan sekitarnya, Tanjung Perak dan sekitarnya, Tanjung Emas, Pelabuhan Ratu, Balongan/Cirebon, Cilacap, Jepara, 13 lokasi lainnya

Bali-NT

Tanah Ampo

Wilayah Timur Lain

Bitung, Jayapura, Merauke, Ambon, Sorong, Halmahera

PROYEK PENTING - PERCEPATAN Tanjung Priok

Terminal Peti Kemas Baru

Tanjung Perak

Terminal Peti Kemas Baru

Belawan

Perluasan terminal Peti Kemas

PROYEK PELABUHAN UNTUK 5 TAHUN KEDEPAN Banjarmasin

Terminal Peti Kemas Baru

Pontianak

Perluasan terminal Peti Kemas

Batam

Terminal Peti Kemas

Madura

Pengembangan Area Pelabuhan Baru

Cilamaya (West Java)

Pengembangan Area Pelabuhan Baru

Palembang

Fasilitas General Cargo & Bulk

Kuala Tanjung

Terminal Peti Kemas Baru

Panjang

Fasilitas General Cargo & Bulk

Ambon, Dumai, Teluk Bayur, Makassar, Banjarmasin, Bitung, Tanjung Emas, Probolinggo, Balikpapan/Kariangau, Jayapura, Sorong, Pasean, Maloy, Pelaihari, Sei Gintung, Gorontalo, Pantoloan, Pare-pare.

Terminal Untuk General Cargo, Peti Kemas dan Bulk

Terima Kasih