2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 36, 37, 38/PHPU.D-VIII/2010 DAN PERKARA NOMOR 44/PUU-VIII/2010 PERIHAL

PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, KOTA DUMAI DAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DAN PENGUJIAN UU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

ACARA PENGUCAPAN PUTUSAN (IV)

JAKARTA SENIN, 5 JULI 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 36/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Dumai dan Kabupaten Manggarai Barat dan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PEMOHON -

M. Nasir Agun dan Priyatno Darmadi (Perkara Nomor 36) H. Zulkifli AS dan H Sunaryo (Perkara No. 37) W. Fidelis Pranda dan Pata Vinsensius (Perkara No. 38) Ardis Yosef dan Bernandus Barat Daya (Perkara No. 38) Antony Bagul Dagur dan Abdul Asis (Perkara No. 38) Vonnie Anneke Panambuan (Perkara No. 44)

TERMOHON KPU Kabupaten OKU, Kota Dumai, Kabupaten Manggarai Barat ACARA Pengucapan Putusan (IV) Senin, 5 Juli 2010 Pukul 16.15-17.20 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Moch Mahfud MD Achmad Sodiki Ahmad Fadlil Sumadi Harjono Maria Farida Indrati M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva Muhammad Alim M. Arsyad Sanusi

Ida Ria Tambunan, Mardian Wibowo, Edy Purwanto, Lutfhi Widagdo Edyono

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PHPU.D-VIII/2010: -

Fahmi Bachmid

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PHPU.D-VIII/2010 -

Maqdir Ismail Masayu. D. Kertopati Ade Kurniawan

Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 38/PHPU.D-VIII/2010: -

Ali Antonius

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 38/PHPU.DVIII?2010 -

Arteria Dahlan

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.15 WIB 1.

KETUA : MOH. MAHFUD. MD Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dan ketetapan, dalam Perkara Nomor 36, Nomor 37, Nomor 38 dan Nomor 44/PHPU.D-VIII/2010, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan memperkenalkan diri, mewakili yang lain saja ndak usah satu per satu menyebut, jadi satu menyebut ini dan kawan-kawan gitu, pertama Nomor 44, tidak hadir oke, kemudian Nomor 36? Oke, Nomor 37? Ntar dulu nanti, nomor 37 dulu itu teknisinya itu.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA VIII/2010: FAHMI H. BACHMID

NOMOR

37/PHPU.D-

Terima kasih Majelis Hakim, Yang Mulia. Saya kuasa hukum dari Pemohon Perkara Nomor 37, saya Fahmi Bachmid dan Saudari Dwi Putri Cahyati dan kawan-kawan. Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia. 3.

KETUA : MOH. MAHFUD, MD Baik, Nomor 38

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA VIII/2010 : MAQDIR ISMAIL

NOMOR

38/PHPU.D-

Terima kasih, Yang Mulia Saya Maqdir Ismail, kami hadir bersama Makarius Paskalis Baut, Masayu D. Kertopati dan Ade Kurniawan, terima kasih. 5.

KETUA : MOH. MAHFUD, MD Termohon Pekara Nomor 36?

1

6.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 36/PHPU.DVIII/2010 : ALAM SYAH HANAFIAH Termohon dari KPU OKU diwakili, hadir dan saya sendiri Alam Syah Hanafiah yang hadir, terima kasih.

7.

KETUA : MOH. MAHFUD, MD Termohon Nomor 37?

8.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 37/PHPU.DVIII/2010 : Terima kasih, Yang Mulia. Dari KPU Provinsi Riau mendampingi kemudian Prinsipal 4 orang hadir anggota KPU Dumai, Kota Dumai, Terima kasih.

9.

KETUA : MOH. MAHFUD, MD Baik, kemudian Nomor 38?

10.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 38/PHPU.DVIII/2010 : ALI ANTONIUS Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Dari KPU Manggarai Barat ketua dan salah satu anggota yang hadir dan kami sendiri Ali Antonius sebagai kuasanya. Terima kasih.

11.

KETUA : MOH. MAHFUD, MD Ya, baik Nomor 44 ndak ada hadir ya, Pihak Terkait sekarang yang hadir Nomor 36, Saudara Nomor 3 berapa? 37 silakan 37?

12.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 37/PHPU.DVIII/2010: ARTERIA DAHLAN

Assalamualaikum, selamat sore mohon izin perkenalkan diri,

kami Pihak Terkait dari Perkara nomor 37 nama saya Arteria Dahlan, terima kasih, Yang Mulia. 13.

KETUA : MOH. MAHFUD, MD Baik, baik Pihak Terkait dari 38 dan 44 dan 36 tidak hadir. Saya bacakan dari yang paling pendek dulu. Ketetapan untuk Perkara Nomor 44 ketetapan Nomor 44.PUU-VIII.2010. demi keadilan.

2

KETETAPAN Nomor 44/PUU-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari Vonnie Anneke Panambunan, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kelurahan Winangun, Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2010 sesuai Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 167/PAN.MK/2010 dengan registrasi Perkara Nomor 44/PUUVIII/2010 perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 58 Huruf e dan Pasal 58 Huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; b. bahwa terhadap Perkara Nomor 44/PUU-VIII/2010 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 219/TAP.MK/2010 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Nomor 44/PUU-VIII/2010 bertanggal 17 Juni 2010; c. bahwa Pemohon berdasarkan Surat perihal Pencabutan Permohonan Pengujian (Judicial Review) bertanggal 24 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Juni 2010 berdasarkan Tanda Terima Nomor 864/PAN.MK/VI/2010 menyatakan menarik permohonannya; d. bahwa terhadap penarikan permohonan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 5 Juli 2010 telah menetapkan, penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 44/PUU-VIII/2010 beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu, penarikan kembali permohonan tersebut dapat dikabulkan; Mengingat : Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); MENETAPKAN: - Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; - Menyatakan Perkara Nomor 44/PUU-VIII/2010 perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 58 Huruf e dan Pasal 58 Huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditarik kembali; - Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Materil Pasal 58 Huruf e dan Pasal 58 Huruf f Undang-Undang

3

-

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali Perkara Nomor 44/PUU-VIII/2010 a quo dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi; KETUK PALU 1X Perkara dinyatakan dicabut. Baik kemudian Perkara Nomor 37, 36. PUTUSAN Nomor 36/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Drs. H. M. Nasir Agun, M.BA Alamat : Di Desa Seleman RW.01 Seleman, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan; 2. Nama : Priyatno Darmadi, S.Sos., M.Si Alamat : Di Perumahan Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu, Blok C-3, Kemelak, Baturaja; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010, Nomor Urut 1; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Prof. Dr. (Jur) O.C. Kaligis.; 2). Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., CN., M.CL.; 3). Dr. Rico Pandeirot, S.H., LL.M.; 4). Jonky Mailuhuw, S.H.; 5). R. Andika Yoedistira, S.H., M.H.; 6). Afrian Bondjol, S.H., LL.M.; 7). I Gede Nyoman Marta Antaredja, S.H.; 8). Aga Khan, S.H.; 9). T.H. Ratna Dewi K, S.H., M.Kn.; 10). Narisqa, S.H., M.H.; 11). Bharata Ramedhan, S.H.; 12). Dea Tunggaesti, S.H., M.M.; 13). Rachmawati, S.H., M.H.; 14). Dewi Ekuwi Vina, S.H.; 15). Slamet Yuono, S.H.; 16). Novatra Soraya, S.H., LL.M.; 17). Riezkhie Marhaendra, S.H.; 18). Jerremiah W. Kaligis, S.H.; 19). Cinta Trisulo, S.H; 20). Imron Jono, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Otto Cornelis Kaligis & Associates beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 123, Jakarta Pusat, 10160 berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Juni 2010 dan 21 Juni 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, berkedudukan di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 0766, Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan.

4

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2010, memberi kuasa kepada 1). Alamsyah Hanafiah, S.H.; 2). Mardiah Bakri, S.H.; 3). M. Yearin Aman, S.H.; 4). Syailendra, S.H.; 5). M. F. Muslimin, S.H. Advokat pada Law Office ”ALAMSYAH HANAFIAH, S.H & PARTNERS”, beralamat di Jalan Letnan Jenderal R. Suprapto, Ruko Cempaka Mas Boulevard Barat Blok C Nomor 7 Jakarta Pusat 30128, Telepon 021 42884647-42884648 dan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1C Palembang 30128, Telepon 0711 412214, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------- Termohon; [1.6] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon; Mendengar keterangan ahli dan saksi-saksi dari Pemohon; Mendengar keterangan saksi dari Termohon; Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, dan Termohon; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, dan Termohon; 14.

HAKIM ANGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi Termohon mendalilkan permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam: 1. Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, yaitu tidak menguraikan secara

-

jelas mengenai: Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

2. Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu

tidak menguraikan mengenai: Hasil penghitungan suara; Alasan permohonan pemungutan suara ulang;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalil–dalil eksepsi Termohon tersebut terkait dengan pokok permohonan (bodem geschil) akan dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan, sehingga pengajuannya dalam eksepsi a quo bersifat prematur dan harus dikesampingkan; Dalam Pokok Permohonan [3.18] Menimbang bahwa ada empat isu hukum pokok yang harus dipertimbangkan Mahkamah, yaitu:

5

1. Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 berlangsung tidak memenuhi asas luber jurdil dan terjadi praktik kecurangan (penggelembungan suara) secara sistematis, terstruktur, dan masif; 2. Terjadi penghitungan suara yang salah atau setidaknya terjadi kekeliruan; 3. Terjadi pengerahan massa untuk memilih salah satu Pasangan Calon; 4. Terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi di Kecamatan Lengkiti dan Baturaja Timur; [3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara mendalam pokok-pokok permohonan, jawaban Termohon, mendengar para pihak, saksi-saksi, keterangan ahli membaca tulisan (grafologi), petugas penyelenggara dan petugas pengawas Pemilukada di Kabupaten Ogan Komering Ulu serta bukti-bukti surat masing-masing pihak, serta kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.19.1] Menimbang tentang dalil Pemohon angka 1, bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 berlangsung tidak memenuhi asas luber dan jurdil dan terjadi praktik kecurangan (penggelembungan suara) secara sistematis, terstruktur, dan masif, pihak Termohon menyangkal dalil-dalil a quo. Pemohon membuktikan dengan alat bukti tertulis dan saksi. Menurut Mahkamah, berdasarkan bukti surat Bukti P-5 dan Bukti P-6, terbukti terdapat perbedaan jumlah suara pada Formulir C1-KWK dengan Formulir Model DA-B-KWK KPU, dikuatkan dengan keterangan Saksi Ruslan yang hanya menerangkan adanya Formulir C-KWK dan Formulir C1-KWK ganda, sedangkan saksi-saksi Pemohon yang lain tidak seorang pun dapat menerangkan adanya pelaksanaan Pemilukada yang sesuai dengan dalil Pemohon tersebut. Di samping itu, penyelenggara dan Pengawas Pemilu, dalam hal ini KPU dan Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan keterangan dan membuktikan dengan 7 (tujuh) dokumen, yaitu 1). Satu Berkas Laporan dan Klarifikasi; 2). Surat Pernyataan atas nama Muhammad Riduan; 3). Surat Pernyataan atas nama Rey Pheld; 4). Surat Panwaslu Kecamatan Lengkiti Nomor 09 Lampiran/LKT/2010; 5). Surat Panwaslu Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu Kecamatan Baturaja Timur Nomor 20/PANWASCAM/OKU/VI/2010; 6). Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kada Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Lengkiti Nomor 10/Lampiran/LKT/2010 Lengkiti; 7). Surat Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kecamatan Baturaja Timur bahwa keadaan penyelenggaraan Pemilukada berjalan dengan baik, sejak mulai masa kampanye sampai dengan pelaksanaan Pemilukada dan penghitungan suara. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon angka 1 tersebut tidak terbukti menurut hukum; [3.19.2] Menimbang tentang dalil Pemohon angka 2, bahwa dalam Pemilukada terjadi penghitungan suara yang salah atau setidak-tidaknya terjadi kekeliruan yang dikuatkan dengan Bukti.P-11.A.1 sampai dengan

6

Bukti P-11.H.57 dan Bukti P-12.A.1 sampai dengan Bukti P-12.J.188 yang menerangkan adanya coretan dan penghapusan data menggunakan tip ex, tidak adanya tanda tangan oleh Ketua KPPS, tidak ada tanda tangan saksi Pasangan Calon. Dalil tersebut dibantah oleh Termohon (PPK Kecamatan Lengkiti dan PPK Kecamatan Baturaja Timur) yang menyatakan tidak ada protes selama penghitungan suara dari saksi Pasangan Calon dan disaksikan oleh kepolisian, koramil setempat, dan undangan lainnya sedangkan saksi-saksi dari Pemohon tidak seorangpun dapat menjelaskan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam penghitungan suara. Pemohon hanya menjelaskan adanya selisih angka 1.000 suara di Kecamatan Lengkiti dan 378 suara di Kecamatan Baturaja Timur. Hal itu pun tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon dan saksi-saksi Pemohon, juga tidak dengan alat bukti tulis, dari mana angka tersebut diperoleh. Demikian pula keterangan Ahli atas nama Achsinfina H. Soemantoro tidak dapat menguatkan dalil Pemohon. Ahli hanya menerangkan coretan-coretan pada Formulir C1-KWK masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil Pemohon angka 2 tersebut tidak terbukti menurut hukum; [3.19.3] Menimbang tentang dalil Pemohon angka 3, bahwa terjadi pengerahan massa untuk memilih salah satu Pasangan Calon telah dibantah oleh Termohon yang dibuktikan dengan keterangan saksi Rozali sebagai saksi dari Tim Pemantau Independen Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menerangkan tidak menemukan adanya pelanggaran kampanye yang mengerahkan kepala dinas untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sementara itu, saksi-saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang dapat membuktikan serta meyakinkan tentang hal itu. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon angka 3 tersebut tidak terbukti menurut hukum; [3.19.4] Menimbang tentang dalil Pemohon angka 4, bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi di Kecamatan Lengkiti dan Baturaja Timur. Mahkamah setelah memeriksa dengan saksama alat bukti tertulis Pemohon (vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-56) tidak satupun alat bukti Pemohon yang dapat membuktikan dalil a quo. Keterangan saksi Pemohon atas nama Aminudin hanya menerangkan datang ke rumah Eri Nelson Ishak (Ketua PPK Kecamatan Lengkiti) yang berada di Baturaja Timur dan telah dibantah pula oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (PPK Kecamatan Lengkiti) yang menerangkan pada persidangan bahwa tidak ada KPPS dan PPK Kecamatan Lengkiti yang berdomisili di luar Kecamatan Lengkiti. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon angka 4 tersebut tidak terbukti menurut hukum; [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dalam satu rangkaian dengan yang lain, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

7

15.

[4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [4.5]

KETUA : MOH MAHFUD MD 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan; Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan; Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum; Pokok permohonan tidak beralasan hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili; Menyatakan: Dalam Eksepsi Eksepsi Termohon tidak dapat diterima; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

8

Demikian Nomor 36 selanjutnya, tadi Nomor 36 sekarang Perkara Nomor 37. PUTUSAN Nomor 37/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama Umur Agama Pekerjaan Nomor KTP Alamat

: : : : : :

Drs. H. Zulkifli AS, M.Si. 55 tahun Islam Walikota 1472021207540021 Komplek Pemerintah Daerah, Jalan Puteri Tujuh, Kota Dumai 2. Nama : dr. H. Sunaryo Umur : 47 tahun Agama : Islam Pekerjaan : Wakil Walikota Nomor KTP : 1472020605630021 Alamat : Jalan Takari Nomor 94A Dumai Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2010 Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Juni 2010, memberikan kuasa kepada i) Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H.; ii) Muannas, S.H.; iii) Sutejo Sapto Jalu S.H.; iv) Erma Hari Aliyana, S.H.; v) Arief Rahman, A.Md.Com., S.H.; vi) Maryogi, S.H., M.H.; vii) Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., semuanya adalah Advokat atau Penasehat Hukum yang bergabung dalam Tim Advokasi Pasangan Zuro Untuk “PILKADA BERSIH” yang beralamat di Gedung Wisma SEBA Lt.5, Kramat Raya, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, berkedudukan di Jalan H.R. Soebrantas Nomor 135, Dumai, Provinsi Riau; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- Termohon; 1. Nama : H. Khairul Anwar Tempat dan Tanggal Lahir : Bengkalis, 17 Maret 1963 Agama : Islam Pekerjaan : Bank Riau Nomor KTP : 1471071703630001

9

Alamat Kelurahan Tangkerang Labuai, 2. Nama Tempat dan Tanggal Lahir Agama Pekerjaan Nomor KTP Alamat

: Jalan Firdaus II Nomor 1/28, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru : Dr. H. Agus Widayat : Bojonegoro, 27 Agustus 1954 : Islam : Staf Ahli Walikota Dumai : 1472012708540021 : Jalan Tunas Muda Nomor 60B, Kecamatan Dumai Barat, Dumai

Adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2010; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2010, memberikan kuasa kepada 1) Arteria Dahlan, S.T., S.H.; 2) Risa Mariska, S.H.; 3) Ayudi Rusmanita, S.H.; 4) Adzah Luthan, S.H.; 5) Novia Putri Primanda, S.H.; 6) Yonna Ayunani KM,S.H.; 7) Moechammad Amirroel Bachry, S.H.; dan 8) Ayudya Harfianti, S.H., yaityu Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat di Wisma 46 Kota BNI. 44th Floor, Suites 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------- Pihak Terkait; [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; 16.

1. 2. 1. 2. 3.

HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.12] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Pihak Terkait, masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya; Eksepsi Termohon: Penggabungan objek permohonan; Penjumlahan suara tidak sah; Eksepsi Pihak Terkait: Perbaikan permohonan merupakan pengajuan permohonan baru; Permohonan keberatan Pemohon salah objek (error in objecto); Permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

10

4. Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas maupun kualitas pengajuan permohonan keberatan; 5. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon; 6. Penjumlahan suara oleh Pemohon tidak akurat; dan 7. Permohonan Pemohon kontradiktif; [3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana tercantum dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4]. Mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.8], paragraf [3.9], dan paragraf [3.10]. Adapun eksepsi selebihnya karena terkait dengan pokok permohonan, maka pengajuannya dalam eksepsi terlalu dini, dan oleh karena itu harus dikesampingkan; Dalam Pokok Permohonan [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dalam Pemilukada Kota Dumai Tahun 2010, yaitu Termohon tidak melakukan sosialisasi Surat KPU Kota Dumai Nomor 270/KPU-DMI/2010/204, bertanggal 29 Mei 2010, perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai 2010, kepada Ketua PPK se-Kota Dumai, Ketua PPS seKota Dumai, Ketua KPPS se-Kota Dumai. Tidak adanya sosialisasi surat tersebut di atas oleh Termohon, mengakibatkan Pemohon kehilangan suara sejumlah 1.263 suara yang dinyatakan tidak sah, di seluruh Kecamatan Kota Dumai, yaitu: [3.14.1] Di Kecamatan Dumai Barat Pemohon kehilangan 625 suara, yang dibuktikan dengan Bukti Surat P-9(1) sampai dengan Bukti Surat P9(52) berupa Formulir Penghitungan Surat Suara Model Seri C TPS di Kecamatan Dumai Barat. Selain itu juga mengajukan Saksi Ibrahim yang menyatakan di TPS 14 Kelurahan Bukit Datuk ada surat suara ternoda yang tetap dipergunakan dan dinyatakan sah. Saksi Ibrahim tidak menerangkan mengenai adanya surat suara coblos tembus. Saksi Nur Aswan menerangkan dalam persidangan bahwa terdapat banyak surat suara coblos tembus di TPS-TPS Kecamatan Dumai Barat, tanpa memberikan rincian TPS dimaksud, yang pada awalnya tidak disahkan, tetapi atas kesepakatan para saksi pasangan calon, surat suara coblos tembus tersebut disahkan; Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan Bukti Surat T-1 sampai dengan Bukti Surat T-9 dan Bukti Surat T-29, berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Dumai Barat. Pihak Terkait mengajukan Bukti Surat PT-4 sampai dengan Bukti Surat PT-4.10 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Dumai Barat; Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ketua PPK Dumai Barat (Rahma Kareni) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada

11

rekapitulasi di tingkat Kecamatan Dumai Barat, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta agar semua kotak suara dibuka dan dihitung ulang, namun saksi Pasangan Calon tersebut tidak menunjukkan TPS mana yang dipermasalahkan, sehingga PPK tidak memenuhi permintaan saksi Pasangan Calon. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meninggalkan sidang pleno tanpa menandatangani rekapitulasi, sementara saksi Pasangan lain tidak mengajukan keberatan. Ketua PPK Dumai Barat juga menyatakan bahwa di Kecamatan Dumai Barat tidak ada surat suara yang coblos tembus. Telah didengarkan juga Ketua KPPS 1 Kelurahan Sima (Saliyanto) yang menerangkan bahwa surat suara tidak sah di TPS 1 benar tujuh suara sebagaimana didalilkan Pemohon, tetapi tidak diterangkan apakah tujuh surat suara tersebut dicoblos untuk Pemohon. Selain itu, semua saksi Pasangan Calon di TPS 1 tidak ada yang mengajukan keberatan; Berdasarkan bukti surat, baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, keterangan Ketua PPK dan KPPS tersebut di atas, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa 625 surat suara tidak sah pada beberapa TPS di Kecamatan Dumai Barat adalah surat suara yang dicoblos pada gambar Pemohon tetapi dinyatakan tidak sah karena coblos tembus; [3.14.2] Di Kecamatan Dumai Timur, Pemohon mendalilkan kehilangan sejumlah 464 suara, yang dibuktikan dengan Bukti Surat P-10(1) sampai dengan Bukti Surat P-10(46) berupa Formulir Penghitungan Surat Suara Model Seri C TPS di Kecamatan Dumai Timur serta Saksi FA Aritonang yang menerangkan bahwa saat rekapitulasi tingkat PPK Dumai Timur (Djamiat), Saksi meminta surat suara dihitung ulang karena terdapat surat suara tidak sah, namun Saksi tidak menerangkan mengenai adanya 464 surat suara tidak sah yang coblos tembus pada gambar Pemohon; Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan Bukti Surat T-10 sampai dengan Bukti Surat T-18, dan Bukti Surat T-30, berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Dumai Timur. Pihak Terkait mengajukan Bukti Surat PT-5 sampai dengan Bukti Surat PT-5.9 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Dumai Timur; Berdasarkan keterangan Ketua PPK Dumai Timur (Djamiat), surat suara tidak sah bukan berjumlah 464 tetapi berjumlah 702. Lagipula, surat suara yang tidak sah tersebut tidak dapat dibuktikan dicoblos untuk pasangan calon yang mana; dan berdasarkan Formulir C1 KWK di 174 TPS se-Kecamatan Dumai Timur, tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan serta semua saksi menandatangani berita acara rekapitulasi; [3.14.3] Di Kecamatan Bukit Kapur, Pemohon mendalilkan kehilangan sejumlah 79 suara, yang dibuktikan dengan Bukti Surat P-10(47) sampai dengan Bukti Surat P-10(55) berupa Formulir Penghitungan Surat Suara

12

Model Seri C TPS di Kecamatan Bukit Kapur, serta Saksi Erwanto yang menerangkan bahwa pada rekapitulasi di tingkat PPK Bukit Kapur telah mengajukan keberatan dan meminta penghitungan ulang surat suara dikarenakan adanya perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan PPK mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Saksi tidak menerangkan mengenai adanya surat suara yang dicoblos untuk Pemohon tetapi dinyatakan tidak sah karena coblos tembus; Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan Bukti Surat T-19 sampai dengan Bukti Surat T-22, dan Bukti Surat T-31, berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Bukit Kapur; dan Pihak Terkait mengajukan Bukti Surat PT-6 sampai dengan Bukti Surat PT-6.5 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Bukit Kapur; Terhadap dalil Pemohon, Anggota PPK Bukit Kapur (Bambang Eko) menyatakan bahwa di tingkat kecamatan terdapat surat suara tidak sah sejumlah 202. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan dan meminta hitung ulang surat suara tetapi tidak menunjukkan bukti TPS mana yang harus dihitung ulang. Bambang Eko juga menerangkan bahwa di 75 TPS di Kecamatan Bukit Kapur tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon; [3.14.4] Di Kecamatan Sungai Sembilan, Pemohon mendalilkan kehilangan sejumlah 49 suara, yang dibuktikan dengan Bukti Surat P10(56) sampai dengan Bukti Surat P-10(58) berupa Formulir Penghitungan Surat Suara Model Seri C TPS di Kecamatan Sungai Sembilan, serta Saksi H Taufik Qurrahma dan Saksi Nurdin yang menyatakan terdapat surat suara coblos tembus yang tidak dihitung. Kedua Saksi juga menyatakan bahwa di TPS 10 Basilam Baru terdapat 33 (tiga puluh tiga) surat suara yang atas kesepakatan saksi pasangan calon dan KPPS, dinyatakan tidak sah, tetapi Saksi tidak tahu gambar pasangan calon yang mana yang dicoblos pada surat suara yang tidak sah tersebut; Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan Bukti Surat T-23 sampai dengan Bukti Surat T-25, dan Bukti Surat T-32, berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Sungai Sembilan, dan Pihak Terkait mengajukan Bukti Surat PT-7 sampai dengan Bukti Surat PT-7.5 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Sungai Sembilan; Anggota PPK Sungai Sembilan (Indra) menerangkan bahwa dalam rekapitulasi semua saksi pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan

13

keberatan serta meminta hitung ulang seluruh surat suara di TPS 6 Kelurahan Bangsal Aceh. Sementara, Ketua KPPS 6 Kelurahan Bangsal Aceh (Kumar) membenarkan adanya sembilan surat suara tidak sah, namun semua saksi pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi tanpa ada yang mengajukan keberatan; [3.14.5] Di Kecamatan Medang Kampai, Pemohon mendalilkan kehilangan sejumlah 46 suara, yang dibuktikan dengan Bukti Surat P10(59) sampai dengan Bukti Surat P-10(68) berupa Formulir Penghitungan Surat Suara Model Seri C TPS di Kecamatan Medang Kampai, serta Saksi Abdul Muluk yang menerangkan ada laporan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 bahwa di TPS 4 Kelurahan Pelintung banyak surat suara dinyatakan tidak sah karena dicoblos tanpa dibuka terlebih dahulu; Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan Bukti Surat T-26 sampai dengan Bukti Surat T-28 dan Bukti Surat T-33, berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Medang Kampai. Adapun Pihak Terkait mengajukan Bukti Surat PT-8 sampai dengan Bukti Surat PT-8.4 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2010 (Model C-KWK dan Lampiran) di TPS Kecamatan Medang Kampai; Terhadap dalil Pemohon, Ketua PPK Medang Kampai (Ibnuddin Makbullah) menerangkan bahwa di Kecamatan Medang Kampai terdapat 18 TPS yang di semua TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon. Hal tersebut dibenarkan oleh saksi Pemohon (Abdul Muluk) yang mengakui telah menandatangani rekapitulasi PPK Medang Kampai tanpa mengajukan keberatan; Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti; 17.

HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan sejumlah 1.263 suara dikarenakan surat suara tersebut dinyatakan tidak sah (vide Permohonan angka 8.8) dan juga menyatakan perolehan suara yang seharusnya adalah 51.384 suara (vide Permohonan angka 5), bukan 49.181 suara sebagaimana tercantum dalam rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai (vide Permohonan angka 4). Dalil tersebut, menurut Mahkamah, adalah kontradiktif karena selisih antara 51.384 suara dan 49.181 suara adalah sejumlah 2.203 suara, bukan 1.263 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Jikapun dalil Pemohon benar, yaitu kehilangan sejumlah 1.263 suara, quod non, hal tersebut tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara karena perolehan suara Pemohon akan menjadi sejumlah 50.444 suara yang tetap berada di

14

bawah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu sejumlah 52.778; Adapun dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah sejumlah 51.384 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dikurangi dari sejumlah 52.778 suara menjadi sejumlah 51.116 suara (vide Permohonan angka 10), Pemohon tidak menguraikan atas dasar apa dilakukan pengurangan sejumlah 1.662 suara terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, oleh karenanya, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan; [3.16] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan telah dirugikan karena di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan, pemanggilan kepada pemilih pada saat pemungutan suara dilakukan dengan cara menyebut nomor urut pemilih, sehingga menurut Pemohon muncul banyak pemilih ganda. Menurut Mahkamah, hal tersebut tidak serta merta mengakibatkan kerugian pada pihak manapun, terlebih lagi di persidangan Pemohon tidak menjelaskan serta tidak membuktikan hubungan sebab akibat antara pemanggilan dengan menggunakan nomor urut terhadap munculnya pemilih ganda. Berdasarkan hal yang demikian, dalil Pemohon tidak beralasan; [3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi praktik money politic di TPS 3 Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur; di TPS 3 Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur; di TPS 8 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Dumai Barat; dan di TPS 1 Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat. Guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti Surat P-12 dan Bukti Surat P-13 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Lasri Widyastuti, Nyakman Harahap, Agus Prawira Kesuma, Risdame, Hernawati Hutagaol, Ramala Wati S, dan Muhammad Daniel, yang menerangkan adanya pemberian uang sejumlah Rp.50.000,- disertai ajakan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Namun, Pemohon tidak menerangkan apakah semua praktik money politic yang didalilkan sudah dilaporkan kepada Panwaslu untuk ditindaklanjuti; Di persidangan telah didengar Yossy Rinaldi (Anggota Panwaslu Kota Dumai) yang menerangkan bahwa memang ada beberapa laporan mengenai praktik money politic, tetapi tidak ada yang terbukti. Laporan tersebut antara lain i) Heryanto melaporkan menerima uang sejumlah Rp.1.000.000,- dari M Sitorus, tetapi kemudian pelapor mencabut laporannya; dan ii) Ely melaporkan diberi uang Rp.50.000,- tetapi Panwaslu tidak dapat menindaklanjuti karena tidak ada saksi. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan; [3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat permasalahan terkait DPT, yaitu Muhammad Daniel tidak terdaftar di DPT TPS 1 Kelurahan Ratu Sima tetapi bisa mencoblos. Untuk

15

membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti Surat P-13 yang justru mementahkan dalil Pemohon. Dari Bukti Surat P-13 tersebut, antara lain, berisi surat pernyataan dari Anggota KPPS TPS 1 Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat (Syamsu Anwar), yang menerangkan bahwa Muhammad Daniel terdaftar sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kelurahan Ratu Sima pada Pemilukada 3 Juni 2010. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan; [3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, di TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Tanjung Penyebal, serta di TPS 5, TPS 6, dan TPS 8, Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, ditemukan amplop VS1 KWK yang tidak bersegel. Dalil Pemohon tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Taufik Qurrahma yang menerangkan bahwa di lima TPS tersebut ditemukan amplop tidak bersegel. Demikian juga keterangan Edi Indra (Anggota PPK Sungai Sembilan) yang menyatakan benar ada amplop yang tidak bersegel, tetapi tidak terjadi perubahan angka dalam rekapitulasi serta sama dengan bukti rekapitulasi yang dipegang oleh masing-masing saksi pasangan calon. Hal tersebut terjadi karena kelalaian dari petugas KPPS. Menurut Mahkamah, hal tersebut tidak mengakibatkan penyelenggaraan Pemilukada menjadi cacat hukum karena berdasarkan fakta tersebut di atas tidak terjadi perubahan angka rekapitulasi yang mengakibatkan terjadinya selisih angka perolehan masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan dan dikesampingkan; [3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran sistematis berupa ditandainya surat suara dengan bulatan merah atau biru. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti Surat P-19.3 dan satu orang Saksi yang bernama Ibrahim, yang menerangkan di TPS 14 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat, terdapat 250 surat suara yang ternoda berupa lingkaran kecil warna merah pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi dan Anggota KPPS melaporkan hal tersebut kepada Ketua PPK yang kemudian oleh PPK dilaporkan kepada KPU Kota Dumai. Sambil menunggu kedatangan anggota KPU Kota Dumai, Saksi dan Anggota KPPS memutuskan melanjutkan pemungutan suara dengan menggunakan 133 surat suara yang tidak ternoda. Kemudian, anggota KPU Kota Dumai datang dan menyatakan bahwa surat suara yang ternoda dapat dipergunakan untuk mencoblos. Di TPS 14 Bukit Datuk, perolehan suara Pemohon sejumlah 111 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 108 suara; Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum; [3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sejumlah 57.947 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak diundang. Jumlah tersebut diperoleh Pemohon dari data KPU Kota Dumai yang antara lain menyatakan sisa surat suara dalam Pemilukada Kota Dumai adalah

16

sejumlah 57.947. Pemohon menduga banyak pemilih yang sengaja tidak diundang untuk memberikan suaranya. Pemohon juga mendalilkan terdapat 5.000 warga yang merupakan konstituen Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena dihalang-halangi oleh Ketua KPPS seKota Dumai; Menurut Mahkamah, dalil Pemohon hanya bersifat asumsi yang tidak dibuktikan kebenarannya di persidangan. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan; 18.

KETUA : MOH MAHFUD MD 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum; [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; Dalam Pokok Perkara: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X

17

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. Demikian Perkara Nomor 37 kemudian sekarang Nomor 38. PUTUSAN Nomor 38/PHPU.D-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh: [1.2] 1.Nama : DRS. W. FIDELIS PRANDA Tempat/Tanggal Lahir : Orong/12 Oktober 1949 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Katolik Pekerjaan : Bupati Manggarai Barat Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Wae-Medu, RT.04 RW.01 Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat 2. Nama : PATA VINSENSIUS, SH., MM Tempat/Tanggal Lahir : Manggarai/10 Juli 1959 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Katolik Pekerjaan : Anggota DPRD Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Suratin RT/RW 016/006 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Pasangan Calon Nomor Urut 2, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I. 1.Nama : DRS. ARDIS YOSEF Tempat/Tanggal Lahir : Kolang, 26 Juli 1959 Agama : Katolik Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

18

Kewarganegaraan Alamat 2.Nama Tempat/Tanggal Lahir Agama Pekerjaan Kewarganegaraan Alamat

: : : : : :

Indonesia Karot RT/RW 015/004 BERNANDUS BARAT DAYA Rangat, 9 Juni 1970 Katolik Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat : Indonesia : Cowang Dereng RT/RW. 02/01, Batu Cermin, Komodo, Manggarai Barat.

Pasangan Calon Nomor Urut PEMOHON II 1.Nama : Tempat/Tanggal Lahir : Agama : Pekerjaan : Kewarganegaraan : Alamat : 2.Nama Tempat/Tanggal Lahir Agama Pekerjaan Kewarganegaraan Alamat

: : : : : :

4, untuk selanjutnya disebut sebagai ANTONY BAGUL DAGUR Racang, 5 September 1950 Katolik Pensiunan Indonesia Dusun. Racang RT/RW. 002/002, Pong Welak, Welak, Manggarai Barat. ABDUL ASIS Labuan Bajo,12 Maret 1968 Islam Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Indonesia Labuan Bajo RT/RW. 10/05, Labuan Bajo, Komodo, Manggarai Barat.

Pasangan Calon Nomor Urut 7, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2010, memberikan kuasa kepada 1. Dr. Maqdir Ismail, S.H, LL.M; 2. Dr. S.F. Marbun S.H, M.Hum; 3. Makarius Paskalis Baut, S.H.; 4. Lukman, S.H; 5. Gatot Murwahjudi, S.H; 6. Masayu Donny Kertopati, S.H. dan 7. Ade Kurniawan, S.H, seluruhnya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manggarai Barat dan berkantor di Jalan Bandung Nomor 4, Menteng, Jakarta. bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama para Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------ Para Pemohon; Terhadap: [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, berkedudukan di Jalan Wae Mata, Labuan Bajo, Manggarai Barat. Berdasarkan Surat

19

Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2010, memberikan kuasa kepada Ali Antonius, SH.,MH adalah Advokat berkantor di Jalan Rantai Damai II Nomor 2, Oebufu Kupang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Termohon; [1.4] ..................................... Membaca permohonan dari para Pemohon; Mendengar keterangan dari para Pemohon; Mendengar keterangan dan membaca Jawaban tertulis dari Termohon; Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon dan Termohon; Mendengar keterangan saksi dari para Pemohon dan Termohon ; Membaca Kesimpulan Tertulis para Pemohon dan Termohon. 19.

HAKIM ANGGOTA : HARJONO Pendapat Mahkamah Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi atau tidak dilakukannya pemutakhiran data secara benar atau valid, yaitu 1. DPT yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilukada, tidak dilakukan pemutakhiran data secara benar/tidak valid karena dari DPT ada yang tidak mempunyai NIK; (Bukti P-6) Tabel tidak dibacakan. Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon tidak profesional karena mengabaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan sehingga daftar dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat disandingkan dengan data pilih Pemilu terakhir; (vide Bukti P-6) Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kuat tentang kesesuaian antara jumlah DPT yang tidak memiliki NIK dengan pemilih yang hadir, pemilih yang tidak hadir, jumlah suara yang digunakan, suara yang sah, suara yang tidak sah dan sisa suara yang tidak digunakan yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya bagi perolehan suara masing-masing Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Mahkamah berpendapat bahwa hal-hal yang berkenaan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah tugas Dinas Kependudukan yang untuk penyempurnaannya menurut keterangan Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri pada persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 108109/PHPU.B/VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, baru akan selesai tahun yang akan datang, sehingga wajar jika masih ada penduduk yang belum mempunyai NIK, sehingga kelengkapan dan kesesuaian antara jumlah pemilih berdasar

20

DPT tidak harus sesuai dengan penduduk yang sudah mempunyai NIK. Lagi pula NIK bukan menjadi tugas Catatan Sipil sebagaimana uraian Termohon pada sidang tanggal 24 Juni 2010. Dengan demikian dalil Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum. 2. Terdapat DPT dengan nama ganda, sebagai berikut: Tabel tidak dibacakan. Termohon tidak melakukan pemutakhiran data sehingga terdapat nama ganda dan/atau memiliki tanggal, bulan kelahiran yang sama atau alamat yang sama. Data penggelembungan DPT jika dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Legislatif Tahun 2009, (Bukti P-7) Terdapat penggelembungan DPT yang tidak wajar jika dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Legislatif Tahun 2009 Tabel tidak dibacakan. Terhadap dalil Pemohon, Termohon telah mengajukan Bukti T-3 (Keputusan KPU Manggarai Barat tentang Rekapitulasi Daftar Tetap), Bukti T-4 (Perubahan Rekapitulasi), Bukti T-5 (Perubahan Rekap), Bukti T-6 (Tindak Lanjut Laporan Pemilih Ganda);dan Bukti T-7 (Tim Khusus Identifikasi Pemilih Ganda); Bukti T-8 (Daftar Nama Pemilih Ganda), Bukti T-9 (Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap), Bukti T-10 (Keputusan KPU Kabupaten Manggarai tentang Perubahan Kedua Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap), Bukti T-11 (Berita Acara Perubahan Jumlah Daftar Pemilih tetap Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010), dan Bukti T-12 (Keputusan KPU tentang Perubahan Ketiga Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap), menunjukkan adanya berbagai perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di sejumlah TPS bahwa upaya memperbaiki Daftar Pemilih Tetap tersebut telah dilakukan oleh Termohon. Mahkamah berpendapat bahwa pertambahan penduduk dipengaruhi oleh laju angka kelahiran dan angka kematian, mobilitas penduduk, migrasi dan sebagainya, yang masing-masing dinas (Dinas Statistik, Dinas Kependudukan) mempunyai data yang berbeda. Bahwa selisih angka 6.926 sebagai penggelembungan tambahan pemilih tidak dapat semata-mata dibandingkan dengan DPT Pemilu Legislatif (2009) dan Pemilukada (2010). Tidak terbukti angka 6.926 menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Dengan demikian, perbandingan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam menilai manakah di antara data tersebut yang valid. 3. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa Termohon dengan sengaja telah menyusun dan menggunakan DPT ganda di Kabupaten Manggarai Barat yang oleh Panwaslu telah ditemukan sebanyak 5.000

21

DPT tetapi Termohon tidak melakukan perbaikan (vide Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10), Termohon menyanggahnya. Menurut Termohon hal itu tidak benar karena Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah menyebut angka 5.000 DPT ganda akan tetapi hanya menyatakan bahwa masih ditemukan banyak pemilih yang terindikasi ganda yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Komodo, Kecamatan Lembor, dan Kecamatan Kumus, tanpa menyebutkan angka yang pasti. Termohon telah menindaklanjuti dan menemukan fakta terdapat pemilih ganda sebanyak 293 pemilih yang tersebar di desa-desa pada 3 (tiga) kecamatan tersebut (vide Bukti T-14 dan Bukti T-15). Perbaikan terhadap jumlah DPT karena ditemukan 293 pemilih ganda telah disampaikan pada semua pasangan calon termasuk Pemohon (vide Bukti T-16). Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tersebut di atas, Mahkamah menilai angka 5.000 pemilih ganda sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti oleh karenanya harus dikesampingkan; 20.

HAKIM ANGGOTA : ACHMAD SODIKI 4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon membiarkan terjadinya pembagian uang oleh Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 8, Termohon membantahnya dengan alasan Pemohon tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap pasangan calon karena hal itu menjadi wewenang Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat. Mahkamah berpendapat bahwa hal itu telah ditangani oleh Kapolres Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana disebut di dalam Bukti P-13, Bukti P-14, dan Bukti P-15. Hal itu terjadi di Kecamatan Welak, dan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan banyak orang telah menerima pembagian uang tersebut. Pelanggaran–pelanggaran tersebut bersifat sporadis dan tidak meluas (massif). 5. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dengan sengaja membiarkan terjadinya pemilih yang mengunakan hak pilih meskipun pemilih tersebut masih di bawah umur (vide Bukti P-16), Pemohon telah mengajukan saksi yang bernama Sri Dewi. Mahkamah menilai bahwa memang benar Sri Dewi masih di bawah umur dan belum berhak untuk mencoblos sebagaimana juga teman-temannya yaitu Dewi Ridho, Rezta Dias, dan Dinda. Hal tersebut diakui oleh Termohon sebagai kekeliruan dari PPS dan bukan kehendak Termohon. 6. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) tentang pengadaan dan pendistribusian surat-surat dan perlengkapan pelaksanaan, cepat, tepat dan akurat, surat suara dan perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima di TPS paling lambat 2 hari sebelum pemungutan suara. Selain itu Pemohon mendalilkan Termohon telah sengaja membiarkan pemilih ganda yang terdapat dalam DPT sebelum pendistribusian surat suara per TPS,

22

dengan mendistribusikan surat suara di TPS 3 Kepulauan Mesa sebanyak 30 lembar dan di TPS 3 Ranong sebanyak 50 lembar pada saat pelaksanaan Pemilukada, sebagaimana disebut dalam permohonannya halaman 42 dan halaman 43. Pemohon hanya mengajukan surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat yang dikirim tanggal 5 Juni 2010, yang isinya Panwaslu meminta penjelasan secara tertulis tentang asal-usul surat suara tersebut. Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bersifat administratif dan belum menunjukkan adanya pelanggaran. 7. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah secara sengaja tidak mendaftarkan 54 orang yang mempunyai hak pilih di Kelurahan Tangge di TPS 4 Malawatar, Kecamatan Lembor. Dua puluh orang dari TPS 6 Kelurahan Munting Sadang, dan TPS 3 Kondas. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor (vide Bukti P-18.1 dan Bukti P-18.2). Termohon tidak membantahnya. 8. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon secara sengaja membiarkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai anggota KPPS yang tidak memperoleh izin dari atasan atau Pembina Kepegawaian. Termohon menyatakan bahwa pengangkatan PNS sebagai anggota KPPS tanpa izin dari atasan langsung atau pembina kepegawaian tidak relevan dengan substansi pokok perkara. Menurut Mahkamah, pengangkatan PNS sebagai Anggota KPPS tidak dilarang oleh Undang-Undang sepanjang dia dapat menjaga independensinya (imparsial). 9. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sengaja memihak untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu (vide Bukti P-19), Termohon menyanggahnya dan menyatakan Termohon sama sekali tidak mengarahkan Kepala Sekolah dan guru di TPS SMIP untuk mempengaruhi siswa SMIP Labuhan Bajo memilih Pasangan Nomor Urut 8. Mahkamah berpendapat bahwa Bukti P-19 (Berita Acara pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010) di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) tidak dapat membuktikan dalil Pemohon dan karenanya harus dikesampingkan. 10. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengamanan logistik Pemilukada di Kecamatan Sano Nggoang dimana sebelum penghitungan suara ruang penghitungan dalam keadaan terbuka, telah ditemukan delapan kotak suara dalam keadaan terbuka dan tidak disegel; ditemukan Formulir C-1 berada di luar kotak suara di Kecamatan Sano Nggoang, tertukarnya Formulir Model C-1 di TPS Kondas dengan TPS Pampa di Kecamatan Sano Nggoang, Termohon menyatakan bahwa Formulir C-1 TPS Kondas dan TPS Pampa tidak tertukar hanya pada proses penghitungan petugas salah mengambil rekapitulasi, sedangkan isinya cocok. Adapun Formulir C-1 yang berada di luar kotak suara hal ini

23

diakui Termohon sebagai kekhilafan petugas yang lupa memasukkan ke dalam kotak suara, tetapi isinya tetap cocok dengan kotak suara. Termohon tidak membantah bahwa terdapat 8 kotak suara yang tidak terkunci, tetapi segelnya hanya lecet karena gesekan, namun kotak tetap dalam keadaan tertutup. Karena adanya keributan, maka kotak-kotak suara tersebut kemudian diamankan di kantor Polres. Termohon mengakui bahwa keadaan-keadaan dan atau kejadian-kejadian yang meliputi dan atau yang terjadi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK Sano Nggoang adalah keadaan-keadaan dan atau kejadiankejadian yang terjadi karena kekhilafan, kekeliruan yang manusiawi, yang secara esensial tidak mengubah suara masing-masing Pasangan Calon yang tertuang dalam Formulir Model C-1 (vide Kesimpulan Pemohon halaman 11, poin 8). Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti berupa Formulir DA-KWK (Berita Acara Pemungutan Suara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan); Formulir Model DA 1-KWK (Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan); Formulir Model DA 2–KWK (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan), sehingga Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut telah mempengaruhi perolehan suara di Kecamatan Sano Nggoang, sehingga dalil Pemohon tidak tepat dan harus dikesampingkan. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat nama ganda, pemilih di bawah umur, tidak terdaftarnya sebagian orang yang mempunyai hak pilih, maupun kurang terjaminnya pengamanan 8 kotak suara di Kecamatan Sano Nggoang, sebagaimana diakui sendiri oleh Termohon, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, massif, dan terencana, sehingga dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan; Terhadap dalil Pemohon mengenai penggunaan logo Pemerintah Daerah pada Formulir Model C-1, menurut Termohon hal itu dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan; [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti. 21.

KETUA : MOH MAHFUD MD 4. KONKLUSI Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

24

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu; [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum; [4.5] Dalil-dalil para Pemohon tidak terbukti. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negeara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Amar Putusan Mengadili, Menyatakan: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; KETUK PALU 1X Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya. Dengan demikian pengucapan pada sore ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL17.20 WIB

25

Jakarta, 6 Juli 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1 001

26