MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 189/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN
ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)
JAKARTA SELASA, 19 OKTOBER 2010
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 189/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan PEMOHON -
H.R. Zulkarnaen Hasibuan dan Ahmad Padli Tanjung Suherman dan Remrem Suarni Rambe Evendi Rironga dan Suraji
TERMOHON KPUD Kabupaten Labuan Batu ACARA Pemeriksaan Perkara (I) Selasa, 19 Oktober 2010, Pukul 09.30 -09.50 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva Muhammad Alim
Hani Adhani
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
1
Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: -
Mulyadi M. Philian A.H. Wakil Kamal Ahmad Taufik Guntoro
Termohon: - Ira Wirtati (Ketua KPU Kabupaten Labuhan Batu ) - Syam Hasri - Irham Maulana Kuasa Hukum Termohon: - Muhammad Rangga Budiantara - Fadillah Hutri Lubis - Sedarita Ginting Kuasa Hukum Pihak Terkait: -
Nazrul Ichsan Nasution Nur Alamsyah Irawansyah Putra
2
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.30 WIB
1.
KETUA: M. AKIL MOCHTAR Sidang dalam Perkara No.189/PHPU.D-VIII/2010 perselisihan hasil Pemilu kepala daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3 X Pemohon, Termohon, ini Pihak Terkait juga sudah ada, sebagaimana biasa memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa yang hadir, dimulai dari Pemohon.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON : MULYADI M. PHILLIAN Terima kasih Yang Mulia,
Assalamualaikum wr. wb, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita
semua. Kami Kuasa Hukum dari 1. H.R. Zulkarnaen Hasibuan, SE dan Ahmad Padli Tanjung, S.Ag. 2. Suherman dan Remrem Suami Rambe 3. Drs. Evendi Rironga, M.Pd. dan Suraji. Semuanya calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilukada Kabupaten Labuan Batu Selatan. Yang hadir pada hari ini adalah rekan AH. Wakil Kamal, SH, MH, rekan Ahmad Taufik, SH, rekan Guntoro, SH, Mulyadi M. Philian, SH, M.Si, semuanya advokat pada lawyer office AWK & Patners di Jakarta, terima kasih Yang Mulia. 3.
KETUA : AKIL MOCHTAR Ya, jadi Saudara-Saudara ini mewakili kepentingan hukum pasangan nomor 1, nomor urut 4, nomor urut 7, betul ya? berkantor di AWK & Patners, apa AWK itu? Oh, ya wakil terus kalau begitu, enggak jadi ketua jadi wakil. Kalau KWK kita tahu, formulir C1-KWK, Termohon?
4.
KUASA HUKUM TERMOHON : M. RANGGA BUDIANTARA Terima kasih Yang Mulia, kami dari Kuasa Hukum Termohon, dari sebelah kanan Fadillah Hutri Lubis, SH, kemudian Sedari Ginting, SH, dan saya sendiri Muhammad Rangga Budiantara, SH. Di sini juga hadir komisioner KPU Labuhan Batu, yang pertama Ketua, Ira Wirtati, S.Ag. M.Pd., kedua, Syam Hasri, SH dan Ilham Maulana, SE, terima kasih Yang Mulia. 3
5.
KETUA : AKIL MOCHTAR Ini Terkait sama Termohon sama ya?
6.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NAZRUL ICHSAN NASUTION Sama Yang Mulia.
7.
KETUA : AKIL MOCHTAR Cuma beda surat kuasa kan?
8.
KUASA HUKUM PEMOHON : A. H. WAKIL KAMAL Ya, Yang Mulia.
9.
KETUA : AKIL MOCHTAR Duduk samping-samping saja, duduk di depan, kan sama artinya, jadi mudah, kepentingannya juga sama. Oke, ini semuanya sudah biasa beracara di sini, saya kira tidak ada kesulitan. Saudara Pemohon, permohonannya ada perbaikan atau tetap?
10.
KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL Sudah ada, Yang Mulia.
11.
KETUA : AKIL MOCHTAR Ada perbaikan maksudnya?
12.
KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL Ya, sudah ada, sudah siap Yang Mulia.
13.
KETUA : AKIL MOCHTAR Ya, diambil dulu, dibagikan ke Pihak-Pihak, apa yang Saudara lakukan perubahan, apakah yang berkenaan dengan dalilnya atau tambahan-tambahan? Yang dilakukan perbaikkannya.
14.
KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL Yang dilakukan perbaikan fakta-fakta secara rinci Yang Mulia.
4
15.
KETUA : AKIL MOCHTAR Ya, kan begini, dalil Saudara itu kan soal money politic ya, kemudian penyelenggara yang tidak netral, kan kira-kira begitu,
16.
KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL Ya, Yang Mulia, tetap Yang Mulia.
17.
KETUA : AKIL MOCHTAR Kemudian keterlibatan PNS.
18.
KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL Keterlibatan Kepala Desa diperbaiki Yang Mulia, mobilisasi Kepala Desa Yang Mulia.
19.
KETUA : AKIL MOCHTAR Jadi PNS, Camat tidak masuk?
20.
KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL Tidak ada Yang Mulia, faktanya tidak ada Yang Mulia.
21.
KETUA : AKIL MOCHTAR Jadi yang ada kepala desa, perangkat desa, pengurus RT/RW?
22.
KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL Ya, Yang Mulia.
23.
KETUA : AKIL MOCHTAR Kan itu, jadi …, kemudian intimidasi, ada enggak?
24.
KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL Ada Yang Mulia, intimidasi di PTPN 3
25.
KETUA : AKIL MOCHTAR Oke, kemudian soal mic.
5
26.
KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL Ya, ada Yang Mulia.
27.
KETUA : AKIL MOCHTAR Ya, itu kan isu atau dalil hukum Saudara. Nah, artinya saya ingin mengatakan begini, sepanjang tidak ada dalil-dalil baru itu kan perbaikan yang bersifat misalnya penambahan data dan segala macam, jadi Pihak Termohon dan Pihak Terkait kemungkian kalau sudah siap kan kita bisa jalan, ya.
28.
KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL Ya, Yang Mulia. Tambahan dalil yang berkaitan dengan bahwa…, berkaitan dengan ketidak kesiapan Panwas untuk mengawal Pemilukada di labuhanbatu Selatan sehingga menurut kami Pemilu cacat hukum, itu saja yang tambahan dalilnya Yang Mulia.
29.
KETUA : AKIL MOCHTAR Ya, jadi tambahannya Panwasnya kurang berdaya lah ya, kurang gizi dia, kurang gigi juga, oke Saudara jelaskan pokok-pokok permohonan Saudara, penjelasan saja, prinsip kan sudah dibaca ini, oke silakan.
30.
KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL Terima kasih, Yang Mulia. saya kira tadi subyek tumlitisnya sudah dibacakan oleh rekan kami, kedudukan hukum legal standing Pemohon tidak perlu dibacakan, kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Waktu pengajuan permohonan kami tidak akan bacakan langsung pokok permohonan, bahwa alasan utama dari para Pemohon untuk mengajukan permohonan adalah telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat massif, terstruktur dan sistimatis dalam pelaksanaan Pemilkada Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang sangat mempengaruhi hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai. Diantaranya karena terjadi praktek politik uang yang terjadi yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 6 atas nama H. Wildan Aswa Tanjung, S.H. dan Drs. H. Maslin Bulungan dan atau dilakukan oleh tim suksesnya yang dilakukan di hampir, terjadi di hampir seluruh kecamatan di Labuhan Batu Selatan. Kemudian yang kedua Yang Mulia yaitu pemberian barang berupa tas, kerudung, jilbab dan sarung oleh pasangan calon nomor urut 6 atau tim suksesnya. Bahwa tas dan sarung 6
ini yang dibagikan kepada calon pemilih pada waktu itu sekitar lima puluh ribu buah kepada anggota pengajian, perwiridan, majelis ta’lim yang hampir merata di seluruh Desa dan Kecamatan di Labuhan Batu Selatan. Demikin juga pembagian kerudung, jilbab dan kain sarung secaa massif, terstruktur dan sistimatis di hampir seluruh kecamatan yang ada di Labuhan Batu Selatan. Kami tidak urai satu per satu, sudah diurai secara lengkap Yang Mulia. 31.
KETUA: AKIL MOCHTAR Jadi yang pokok-pokoknya lah.
32.
KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL Ya.
33.
KETUA: AKIL MOCHTAR Misalnya yang berkaitan dengan money politic misalnya di kecamatan-kecamatan ini kan begitu saja.
34.
KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL Sudah ada Yang Mulia.
35.
KETUA: AKIL MOCHTAR Ya.
36.
KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL Seluruh kecamatan. Mobilisasi Kepala Desa untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 6, bahwa Pemilukada Labuhan Batu Selatan juga banyak terjadi keterlibatan dan mobilisasi Kepala Desa dalam pemenangan pasangan nomor urut 6. ini di antaranya bahwa pada bulan Mei dimulai pada 9 Mei tahun 2010 sekitar jam 13.00 wib terjadi pertemuan Kepala Desa se Kabupaten Labuhan Batu Selatan di rumah pasangan nomor urut 6 dan setelah itu para kepala desa diberikan uang Rp. 1.000.000,00 dan kemudian dikasih bekal baju dan bekal pakaian yang dikasih juga ongkos menjahit sebesar Rp. 500.000,00 dan kemudian dari rangkaian ini kemudian ternyata di lapangan juga terjadi para kepada desa melakukan upaya untuk mendukung pasangan nomor urut 6 dengan melakukan pengerahan dan mempengaruhi masyarakat termasuk ikut serta baik Kepala Desa Dan istrinya membagi-bagikan tas yang jumlahnya sekitar lima puluh ribu buah. Kemudian selanjutnya mobilisasi karyawan, penggunaan fasilitas BUMN PT PN 3, intimidasi dan 7
diskriminasi oleh pasangan nomor urut 3 atau tim suksesnya, ini terjadi di PT PN 3. Intimidasi tersebut Yang Mulia, bahkan ada yang dipecat gara-gara menjadi saksi dari padra Pemohon Yang Mulia, ada 2 yang dipecat oleh karyawan di PT PN 3 Yang Mulia, saya kita enggak perlu dibacakan dianggap dibacakan, ini sudah lengkap kami uraikan secara rinci Yang Mulia. Selanjutnya perangkat Termohon tidak netral, dalam proses Pemilukada juga KPPS di tingkat TPS memihak salah satu calon yaitu untuk memenangkan nomor urut 6, diantaranya sudah diuraikan secara lengkap di bawah Yang Mulia. Kami tidak perlu bacakan. Penyelenggara Pemilukada Labuhan Batu Selatan cacat hukum di samping memang ini tidak dilaksanakan oleh KPU Labuhan Batu Selatan karena belum terbentuk, karena apa..., dilaksanakan oleh KPU Induk Yang Mulia, sehingga pelaksanaan tidak maksimal apalagi Panwaslukada baru terbentuk setelah proses tahapan Pemilu berlangsung. Jadi sehingga kami para Pemohon ini tidak dapat melaporkan kejadinkejadian karena Panwas baru terbentuk sekitar pertengahan Agustus. Terima kasih Yang Mulia, itu saja pointer-pointernya sehingga permohonannya..., petitumnya silakan. 37.
KUASA HUKUM PEMOHON: MULYADI.M. PHILLIAN Petitum.
38.
KETUA: AKIL MOCHTAR Ya petitum.
39.
KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL Permohonan bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas maka para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapt mengabulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan selaku penyelenggara Pemilukada Tahun 2010, model DBKWK KPU besera lampirannya dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor sekian Tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Labuhan Batu Selatan Tahun 2010 dan Surat Keputusan nomor sekian Tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Labuhan Batu Selatan Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010.
8
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Labuhan Batu untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 4. Menyatakan pasangan calon nomor 3 atas nama H. Sudarwanto S. dan Dr. H.S.G. Weldy Ritonga dan pasangan calon nomor urut 6 atas nama H. Wildan Aswan Tanjung, S.H, dan Drs. Maslim Pulungan di diskualifikasi dan tidak dapat mengikuti pemungutan suara ulang tersebut atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Terima kasih. Hormat kami para Kuasa Hukum. 40.
KETUA : AKIL MOCHTAR Baik. jadi, Saudara minta diulang, minta di diskualifikasi, tapi
enggak minta supaya ikut anu putaran kedua, karena ini putaran kedua kan? putaran pertama atau putaran kedua?
41.
KUASA HUKUM PEMOHON : MULYADI.M. PHILLIAN Putaran pertama, Yang Mulia.
42.
KETUA : AKIL MOCHTAR Ya, tapi dua putaran kan? bakalan 2 putaran maksudnya konstruksinya memang agak berbeda. Baik, sudah didengarkan penjelasannya. Termohon sudah siap?
43.
KUASA HUKUM TERMOHON : M. RANGGA BUDIANTARA SH Terima kasih, Yang Mulia. Pada dasarnya kami sudah menyiapkan jawaban Yang Mulia, tapi dikarenakan ada perbaikan permohonan yang secara rinci dan perbaikan ditambah kami meminta izin untuk memperbaiki jawaban kami, Yang Mulia.
44.
KETUA : AKIL MOCHTAR Ya, Terkait.
45.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : NAZRUL ICHSAN NASUTION Terima kasih, Yang Mulia. Pada dasarnya juga kami telah menyiapkan tanggapan namun juga banyak point-point menyangkut pasangan nomor urut 6 maka kami juga minta waktu untuk perbaikan, Yang Mulia.
9
46.
KETUA : AKIL MOCHTAR Saudara mewakili Pihak Terkait pasangan calon nomor 6 ya?
47.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : NAZRUL ICHSAN NASUTION Ya, Yang Mulia.
48.
KETUA : AKIL MOCHTAR
Enggak 2 sekaligus di ropel? Enggak? 49.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : NAZRUL ICHSAN NASUTION Tidak, Yang Mulia.
50.
KETUA : AKIL MOCHTAR Pihak Terkait yang satu lagi enggak ada yang mewakili? Tinggal kalian kavling-kavling saja di sana kan? Yang sini bagian wakil yang ini bagian inti yang sana bagiannya itu. kalian suruh-suruh saja orang kelahi di sana di Sumut sana. Oke, Pemohon Saksi berapa?
51.
KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. WAKIL KAMAL Ada 55, Yang Mulia.
52.
KETUA : AKIL MOCHTAR 55?
53.
KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. WAKIL KAMAL Ya, Yang Mulia.
54.
KETUA : AKIL MOCHTAR Kurangin lah, banyak banget 55. Tapi kalau 3 Kuasa 10, 10 kan 30. Ada yang menerangkan soal money politics menerangkan soal keterlibatan menerangkan soal intimidasi. Ya kan? ya, kalau kemarin Madinah ya lah 60. Kalau ini kan tidak seseram Madinah kan? jadi, Saudara kan tahu juga itu kira-kira arah Saksinya gitu. Jadi, 55 ini kita tunda besok jam 10.00 WIB bisa Saksi besok?
10
55.
KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. WAKIL KAMAL Siap, Yang Mulia.
56.
KETUA : AKIL MOCHTAR Berapa yang siap?
57.
KUASA HUKUM PEMOHON : A.H. WAKIL KAMAL Semuanya sudah ada di Jakarta, Yang Mulia. Saya kira harus dihargai karena sudah dari ujung dunia sana datang ke Jakarta jadi harus diperiksa semua, Yang Mulia. Jadi sudah ada di Jakarta semua.
58.
KETUA : AKIL MOCHTAR Kalian, udah kalian yang suruh datang bukan kita yang perintahin datang nanti kalau udah enggak ada ongkos pulang susah lagi urusannya. Banyak banget itu 55. Termohon mengajukan Saksi enggak? KPU nya?
59.
KUASA HUKUM TERMOHON : M. RANGGA BUDIANTARA Terima kasih, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia 5.
60.
KETUA : AKIL MOCHTAR Berapa?
61.
KUASA HUKUM TERMOHON : M. RANGGA BUDIANTARA 5 orang, Yang Mulia.
62.
KETUA : AKIL MOCHTAR 5.
63.
Terkait.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : NAZRUL ICHSAN NASUTION 10 orang, Yang Mulia.
64.
KETUA : AKIL MOCHTAR 10?
11
65.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : NAZRUL ICHSAN NASUTION Ya.
66.
KETUA : AKIL MOCHTAR 55, 60, 70 orang. Bisa enggak kita periksa 2 hari itu 70 itu.
67.
KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL Saya kira bisa karena singkat-singkat semua.
68.
KETUA : AKIL MOCHTAR Ya, 2 hari persidangan.
69.
KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL Pertanyaanya singkat-singkat.
70.
KETUA : AKIL MOCHTAR Ya, 2 hari persidangan? Ya kan?
71.
KUASA HUKUM PEMOHON : AH. WAKIL KAMAL Ya, Yang Mulia.
72.
KETUA : AKIL MOCHTAR Tapi jangan kalian nanti yang anu. Baik, kalau gitu besok bawa dulu separuh lah. Betul 55 itu? ya 25 dulu lah. 5 itu pemain cadangan dulu kan gitu. Itu kan yang 5 itu kan kepala regunya bis nomor 1 si ini. 5 bus lah itu kira-kira datang ke sini. Jadi, 25 dulu bawa besok. Ya, 25. Termohon bisa besok 5?
73.
KUASA HUKUM TERMOHON : M. RANGGA BUDIANTARA Besok belum bisa, Yang Mulia. Kami izin hari Kamis, Yang Mulia.
74.
KETUA : AKIL MOCHTAR Itu lah. Terkait?
12
75.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : NAZRUL ICHSAN NASUTION Belum bisa, Yang Mulia.
76.
KETUA : AKIL MOCHTAR
Ah, kalian ini pengacaranya banyak tapi…, sudah tahu ini kalian suka lama-lama di Jakarta jadi main panjang gitu lho. Ya, 25 kalau gitu 30 lah ya? biar nanti besoknya baru ini. Karena besok juga penjelasan jawaban, penjelasan Pihak Terkait enggak lebih dari 5 menit lah sama ya kan? itu kita langsung main pemeriksaan Saksi kan gampang ini Pilkada ini. Dan macam biasa Saksinya dibuat daftar dan dia akan menerangkan apa agamanya jangan lupa karena di sumpah atau berjanji kan? Termohon juga, Pihak Terkait juga di siapkan semuanya. Ya, kalau yang dari Termohon kalau penyelenggara, penyelenggara gitu. Diberitahu sama juga Pemohon juga, Terkait juga kalau Saksinya ada penyelenggara Pemilu. Saudara tidak mengajukan permintaan untuk enggak penting ya, karena hanya Saudara dihadirkan Panwas? mengkritisi Panwas justru jangan suruh dia jadi saksi oke, tapi terserah nanti Termohon atau apa? Karena dia Pengawas bagian juga dari Penyelenggara Pemilu dan disiapkan untuk Termohon, Pihak Terkait kami sudah harus semua saksinya hadir ya? Dengan demikian Sidang Perkara Nomor 189 ini, saya tunda hari Rabu, tanggal 20 Oktober, jam 10.00 WIB, dengan agenda jawaban Termohon, Pihak Terkait dan Pemeriksaan Saksi dari Pemohon. Dengan demikian sidang saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 09.50 WIB
Jakarta, 19 Oktober 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan
t.t.d. Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 188303 1 001 13
