Fasilitas Kepabeanan untuk pemanfaatan
Sumber Energi Terbarukan berdasarkan
PMK Nomor 21/PMK.011/2010 disampaikan oleh
Heykal Hafrezal, SE. MM Kepala Seksi Pembebasan II Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Fasilitas Bea Masuk Pasal 6 Bab V PMK 21/PMK.011/2010 : • PMK 176/PMK.011/2009 tentang Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal; • PMK 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum dan perubahan terakhir nomor 128/PMK.011/2009.
Fasilitas Bea Masuk Permohonan diajukan kepada : • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendapatkan fasilitas bea masuk berdasarkan PMK 176/PMK.011/2009; • Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan untuk mendapatkan fasilitas bea masuk berdasarkan PMK 154/PMK.011/2008 jo 128/PMK.011/2009.
Fasilitas Bea Masuk Kriteria Barang : • Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; • Barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau • Barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
Fasilitas Bea Masuk Untuk pembangkit tenaga listrik : • Dengan PMK 176 : – Untuk dipakai sendiri dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses produksi Ybs.
• Dengan PMK 154 jo 128 : – Untuk kepentingan umum.
176/PMK.011/2009 • Subyek Penerima : – Industri yang menghasilkan barang; – Industri yang menghasilkan jasa (tercantum dalam lampiran PMK 176).
• Obyek : – Mesin; – Barang dan Bahan.
176/PMK.011/2009 • Kegiatan : – Pembangunan; – Pengembangan.
• Industri yang menghasilkan barang : – Fasilitas atas mesin; – Fasilitas atas barang dan bahan.
• Industri yang menghasilkan jasa : – Fasilitas atas mesin.
176/PMK.011/2009 • Kegiatan Pembangunan : – Fasilitas atas mesin; – Fasilitas atas barang dan bahan, terkait dengan mesin yang mendapatkan fasilitas.
• Kegiatan Pengembangan : – Fasilitas atas mesin; – Fasilitas atas barang dan bahan, terkait dengan mesin yang mendapatkan fasilitas apabila peningkatan kapasitas paling sedikit 30% dari kapasitas terpasang.
176/PMK.011/2009 • Fasilitas atas Barang dan Bahan : – Apabila menggunakan mesin asal impor, diberikan fasilitas atas kebutuhan produksi selama dua tahun; – Apabila menggunakan mesin produksi buatan dalam negeri, diberikan fasilitas atas kebutuhan produksi selama empat tahun.
176/PMK.011/2009 • Persyaratan untuk fasilitas mesin : – Akta Pendirian Perusahaan; – Surat Persetujuan Penanaman Modal; – NPWP; – NIK; – API; – Daftar Mesin; dan – Uraian Ringkas Proses Produksi / Kegiatan Usaha.
176/PMK.011/2009 • Persyaratan untuk fasilitas barang dan bahan : – Surat Pernyataan dari instansi teknis terkait penggunaan mesin produksi buatan dalam negeri; – Daftar barang dan bahan; dan – PIB impor mesin atau faktur pembelian mesin buatan dalam negeri.
176/PMK.011/2009 Masa importasi fasilitas mesin : • Dua tahun; • Dapat diperpanjang sesuai jangka waktu pembangunan / pengembangan sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan penanaman modal.
176/PMK.011/2009 Masa importasi fasilitas barang dan bahan : • Dengan mesin asal impor : – Dua tahun; – Dapat diperpanjang satu tahun; – Perpanjangan tidak mengubah jumlah dan jenis barang dan bahan.
• Dengan mesin buatan dalam negeri – Empat tahun; – Tidak dapat diperpanjang.
154/PMK.011/2008 jo 128/PMK.011/2009 • Subyek Penerima : – PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (persero)); – Pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang mempunyai kontrak/perjanjian jual beli listrik (PPA) dengan PT. PLN (persero) atau kontrak sewa guna usaha (FLA) dengan PT. PLN (persero);
- Pemegang IUKU yang memiliki...
154/PMK.011/2008 jo 128/PMK.011/2009 • Subyek Penerima : – Pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha; atau – Pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang memiliki perjanjian jual beli listrik (PPA) dengan pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha.
154/PMK.011/2008 jo 128/PMK.011/2009 • Obyek : – Barang Modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum.
• Kegiatan : – Pembangunan; – Pengembangan.
154/PMK.011/2008 jo 128/PMK.011/2009 • Persyaratan (PT PLN (persero)) : – Akta Pendirian Badan Usaha; – NIK; – Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (DJ LPE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
154/PMK.011/2008 jo 128/PMK.011/2009 • Persyaratan (Badan Usaha) : – Akta Pendirian Badan Usaha; – NIK; – Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM; - RIB yang telah...
154/PMK.011/2008 jo 128/PMK.011/2009 • Persyaratan (Badan Usaha) : – RIB yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh DJ LPE, Kementerian ESDM; – PPA / FLA dengan : • PT. PLN (persero); atau • Pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha.
154/PMK.011/2008 jo 128/PMK.011/2009 Masa importasi : • Paling lama 24 bulan sejak keputusan pemberian pembebasan bea masuk; • Dapat diperpanjang paling lama 12 bulan; • Permohonan perpanjangan tersebut diajukan paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa berlaku surat keputusan pemberian pembebasan bea masuk.
Importasi • Apabila dalam keadaan bukan baru, harus disertai dengan surat keterangan dari instansi terkait dan sertifikat dari surveyor yang menyatakan barang dan bahan tersebut masih baik dan bukan scrap atau besi tua; • Apabila dikenai...
Importasi • Apabila dikenai ketentuan larangan, pembatasan, atau tataniaga impor, maka ketentuan tersebut harus dipenuhi pada saat barang dan bahan tersebut diimpor.
• Perusahaan wajib...
Importasi • Perusahaan wajib menyampaikan PIB : – mencantumkan nomor dan tanggal SKMK tentang pemberian fasilitas bea masuk per perusahaan (masterlist) pada huruf D butir 19 kolom “Skep Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Impor”. • PIB tersebut...
Importasi • PIB tersebut di atas dilampiri dengan : – Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP); – Dokumen pelengkap pabean lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan – SKMK tentang pemberian fasilitas bea masuk per perusahaan (masterlist).
Terima Kasih
