2010

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 93/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2014; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 93/M-IND/PER/8/2010

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

2


12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014; 16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/MIND/PER/3/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian; 17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 113/MIND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Kakao; 18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 120/MIND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Ikan; 19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 137/MIND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Makanan Ringan; 20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/MIND/PER/4/2010 tentang Kedudukan dan Tugas Pejabat Kementerian Perindustrian Dalam Masa Peralihan Struktur Organisasi; Memperhatikan

: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

3


Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan pengembangan industri Provinsi Sumatera Barat yang memuat sasaran, strategi dan rencana aksi pengembangan industri unggulan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 5 (lima) tahun. 2. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah pengelompokan kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi usaha. 3. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga kemasyarakatan lain. 4. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2 (1) Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari: a. Industri Pengolahan Kakao yang meliputi: 1. Industri kakao fermentasi, industri bubuk coklat dan industri pasta coklat (KBLI 10731), dan 2. Industri makanan dari coklat dan industri kembang gula (KBLI 10732). b. Industri Pengolahan Ikan, yang meliputi : 1. Industri pengalengan 10221);

ikan dan biota air (KBLI

2. Industri penggaraman/pengeringan 10211);

ikan

3. Industri pengasapan ikan (KBLI 10212); 4. Industri pembekuan ikan (KBLI 10213); 4

(KBLI


5. Industri pemindangan ikan (KBLI 10214); dan 6. Industri pengolahan pengawetan lainnya untuk ikan (KBLI 10219). c. Industri Makanan Ringan meliputi: 1. Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya (KBLI 10794); 2. Industri kue-kue basah (KBLI 10792); dan 3. Industri daging olahan berupa dendeng (KBLI 10130) dan rendang (KBLI 10750). (2) Peta Panduan industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. (3) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: a. pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menunjang pelaksanaan program pengembangan industri unggulan provinsi secara komplementer dan sinergik; b. pedoman pengembangan industri unggulan provinsi bagi pelaku industri pengolahan kakao, ikan dan makanan ringan oleh pengusaha dan atau institusi terkait; c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pengembangan industri unggulan provinsi, antar sektor, antar instansi terkait di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota); d. acuan dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Provinsi dalam periode 2010-2014; dan e. informasi dalam menggalang dukungan sosial – politis dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan pengembangan industri unggulan provinsi. Pasal 3 (1) Rencana aksi pengembangan industri unggulan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan. 5


Pasal 4 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus membuat laporan kinerja semesteran kepada Menteri atas pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri terkait. Pasal 5 Peraturan Menteri ditetapkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2010 MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

TEMBUSAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada : 1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 2. Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian; 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 4. Gubernur Provinsi Sumatera Barat; 5. Bupati/Walikota Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat; 6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian; 7. Pertinggal.

6

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 93/M-IND/PER/8/2010 TANGGAL : 30 Agustus 2010

PETA PANDUAN PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI SUMATERA BARAT

I

PENDAHULUAN

II

INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO

III

IV

1.

Sasaran Pengembangan

2.

Strategi Pengembangan

3.

Kerangka Pengembangan

4.

Rencana Aksi

INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN 1.


2.


3.


4.

Rencana Aksi

INDUSTRI MAKANAN RINGAN 1.


2.


3.


4.

Rencana Aksi

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

PETA PANDUAN PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI SUMATERA BARAT I. PENDAHULUAN Provinsi Sumatera Barat menentukan produk pengolahan kakao, ikan dan makanan ringan sebagai industri unggulannya didasarkan atas pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi ekonomi daerah dan potensi pengembangan lima tahun ke depan serta keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri di provinsi lain. Dalam rangka mengembangkan industri unggulan tersebut,

disusun Peta

Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi tahun 20102014, yang memaparkan sasaran pengembangan yang ingin dicapai, strategi pengembangan serta rencana aksinya.

II. INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO 1. Sasaran Pengembangan Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2014) a. Terjalinnya kolaborasi/kemitraan di antara pemangku kepentingan atau anggota klaster; b. Meningkatnya mutu kakao yang dihasilkan oleh petani dari unfermented beans menjadi fermented beans sampai dengan 80% tahun 2014; c. Tumbuh dan berkembangnya IKM pengolahan coklat; dan d. Meningkatnya ekspor produk coklat olahan.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 93/M-IND/PER/8/2010

Sasaran Jangka Panjang (2015 – 2025) a. Terjalinnya kolaborasi yang berkelanjutan; b. Meningkatnya jumlah IKM berbasis coklat di Sumatera Barat; c. Meningkatnya diversifikasi produk olahan coklat; dan d. Meningkatnya ekspor coklat olahan ke berbagai negara.

2. Strategi Pengembangan Menumbuhkembangkan industri pengolahan kakao dan coklat melalui pengembangan di sektor on – farm dan off – farm.

3. Kerangka Pengembangan KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI KAKAO Industri Inti

Industri Penunjang

Industri Pengolahan Kakao dan Biji kakao, Mesin & Peralatan, coklat Kemasan. Sasaran Jangka Menengah ( 2010 – 2014 )

Industri Terkait Makanan, minuman dan industri farmasi

Sasaran Jangka Panjang ( 2015 - 2025 )

a. Terjalinnya kolaborasi/kemitraan di antara a. pemangku kepentingan atau anggota klaster; b. b. Meningkatnya mutu kakao yang dihasilkan oleh petani dari unfermented beans menjadi c. fermented beans sampai dengan 80% tahun 2014; d. c. Tumbuh dan berkembangnya IKM pengolahan coklat; dan

Terjalinnya kolaborasi yang berkelanjutan; Meningkatnya jumlah IKM pengolah coklat di Sumbar; Meningkatnya diversifikasi produk olahan coklat; dan Meningkatnya ekspor coklat olahan ke berbagai negara.

d. Meningkatnya produk ekspor coklat olahan. Strategi Menumbuhkembangkan industri pengolahan kakao dan coklat melalui pengembangan di sektor on-farm dan off-farm. Pokok Pokok Rencana Tindak Jangka Menengah ( 2010 – 2014 ) a. Meningkatkan produksi dan produktivitas kakao;

Pokok-Pokok Rencana Tindak Jangka Panjang ( 2015 - 2025 ) a. Mengembangkan industri makanan berbasis

2


b. Meningkatkan mutu biji kakao;

coklat; dan

c. Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku b. Mengembangkan riset dan teknologi untuk industri dalam negeri; pengembangan industri coklat olahan. d. Meningkatkan investasi industri pengolahan coklat; e. Meningkatkan kualitas SDM; dan f. Meningkatkan kolaborasi/kemitraan di antara pemangku kepentingan atau anggota klaster. Unsur Penunjang Periodisasi Peningkatan Teknologi

SDM

a. Tahap Inisiasi (2010 – 2014), Pengembangan a. Pelatihan Manajemen Mutu; teknologi budidaya, pasca panen, pemberantasan b. Peningkatan keahlian dan kemampuan SDM di hama Penggerek Buah Kakao; bidang budidaya, pasca panen kakao; b. Tahap Pengembangan cepat (2015 – 2025) c. Pendampingan Langsung; Modifikasi dan pengembangan teknologi d. Bantuan tenaga Ahli; dan pengolahan coklat; dan e. Magang.

c. Tahap Matang (2025 – 2030) industry up grading. Pasar

a. Meningkatkan jaringan pemasaran, promosi ekspor & efisiensi rantai pemasaran dalam negeri Infrastruktur dan luar negeri; a. Meningkatkan peran Litbang dan akademisi; b. Meningkatkan kualitas & Pengembangan merk b. Mengembangkan fasilitas gudang dan Indonesia di pasar Internasional; dan pengolahan pasca panen di sentra-sentra c. Meningkatkan kerjasama pemasaran antar daerah produksi; dan penghasil kakao di Sumbar. c. Pembangunan infrastruktur lainnya. Lokasi Pengembangan Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kab. Kep. Mentawai, Kota Padang , Kab. 50 Kota, Kab. Pasaman, Kota Sawahlunto

3


4. Rencana Aksi RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO TAHUN 2010-2014 PEMANGKU KEPENTINGAN

NO

RENCANA AKSI

1

Peningkatan produktivitas tanaman kakao melalui intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya kakao

2

Peningkatan mutu biji kakao melalui: a. Pemakaian bibit unggul; b. Pengendalian Penggerek Buah (PBK);

Hama Kakao

c. Penerapan SNI; dan d. Peningkatan pasca panen. 3

teknologi

Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah Penghasil Biji kakao

PUSAT DAERAH SWASTA  Kemen.  Disbun Prov.  Asosiasi Pertanian dan kab/Kota Petani  Kemen. Kop. Kakao dan UMKM  LIPI

 Kementan  Kementan

 BSN  Kementan  Kementan  Kemenperin  Kem. Perind  Kem. Pertanian  Kemendag

 Disbun Prov.dan kab/kota  Disbun Prov. dan kab/kota

LAIN-LAIN  Perguruan Tinggi

 Asosiasi Petani Kakao  Asosiasi Petani Kakao

 Disbun Prov.  Asosiasi dan kab/kota Petani Kakao  Disbun Prov.  Asosiasi dan kab/kota Petani Kakao  Diskoperindag  Assosiasi  BAPPEDA Petani  Disbun Prov. kakao dan dan kab/Kota pengusaha makana

4

TAHUN

 Perguruan Tinggi  Lembaga Penelitian

2010 2011 2012 2013 2014


NO

RENCANA AKSI

4

Pengembangan teknologi industri pengolahan coklat

    

5

6

Kerjasama dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi dalam pengembangan industri kakao

Peningkatan investasi industri pengolahan coklat melalui: a. Promosi Investasi, melalui: - Pameran Dalam Negeri - Pameran Luar Negeri - Brosur, leaflet, katalog dan internet

b. Menumbuhkan IKM penghasil produk berbahan baku coklat; dan

PEMANGKU KEPENTINGAN PUSAT DAERAH SWASTA LAIN-LAIN Kem. Perind  Diskoperindag  Assosiasi  Perguruan LIPI  Disbun Prov. Petani Tinggi Kement Kop dan kab/Kota kakao dan  BAPPEDA dan UKM pengusaha Kem. makanan Pertanian BPPT

 Kem. Perind.  Diskoperindag  Kem.  BAPPEDA  Disbun Prov. Pertanian  Kemen Kop dan kab/Kota dan UMKM  LIPI

 Asosiasi  Lembaga Petani penelitian / kakao dan Perguruan pengusaha Tinggi makanan

 Kem. Perind  Kem. Pertanian  Kemdag  Kemenlu  Kement.Kop & KUKM

 Asosiasi Petani kakao dan pengusaha makanan

 Diskoperindag  Disbun Prov. & kab/Kota  Bappeda  Badan Promosi Daerah

 Kemenperin  Diskoperindag  Kemen. Kop & UKM

5

TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014


NO

RENCANA AKSI c. Menciptakan iklim usaha yang kondusif (insentif, perizinan dan fiskal)

PUSAT  Kemenperin  Kemenkeu  Kemendag

PEMANGKU KEPENTINGAN DAERAH SWASTA  Diskoperindag  Bappeda

TAHUN LAIN-LAIN

7

Pilot Project Ind. Pengolahan Coklat

 Kem. Perind  Kem. Pertanian

 Diskoperindag  Assosiasi  Perguruan  Disbun Prov. petani Tinggi dan kab/Kota kakao dan  BAPPEDA pengusaha makanan

8

Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan biji kakao

 Diskoperindag  Ind.Perme  Disbun Prov. sinan dan kab/Kota

9

Peningkatan Unit Pengolahan Kakao di Sentra

 Kem. Perind  Kem. Pertanian  Kemen Kop & UKM  LIPI  Kem. Perind  Kem. Pertanian

10

Peningkatan akses pasar a. Pembentukan kelembagaan sentra usaha kakao b. Misi dagang c. Kerjasama pemasaran antar wilayah produsen d. Kemitraan (petani dengan pengusaha, Pemda)

   

 Diskoperindag  Assosiasi  Disbun Prov. Petani dan kab/Kota kakao dan  BAPPEDA pengusaha makanan Kem. Perind  Diskoperindag  Assosiasi Kement Kop  BAPPEDA Petani  Disbun Prov. & UKM kakao dan Kem. Perdag dan kab/Kota pengusaha Kem. makanan Pertanian

6

2010 2011 2012 2013 2014


PEMANGKU KEPENTINGAN NO

RENCANA AKSI

11

Peningkatan kualitas SDM bagi aparat dan pengusaha a. Diklat pemasaran b. Pelatihan Kewirausahaan c. Pelatihan Aneka Produk dari kakao d. Magang kakao e. Diklat Pengemasan dan lainnya

12

Bantuan Ahli

13

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Konsultasi

Tenaga

a. Energi Listrik b. Fasilitasi Gudang c. Prasarana jalan ke sentra produksi

14

Penguatan permodalan

PUSAT  Kem. Perind  Kem. Pertanian  Kem. Perdag/PPEI

DAERAH SWASTA  Diskoperindag  Assosiasi  Disbun Prov. Petani dan kab/Kota kakao dan pengusaha makanan

TAHUN LAIN-LAIN

 Kem. Perind  Diskoperindag  Assosiasi  Balai Besar  Kem.  Dinas Petani Perkebunan Pertanian Perkebunan kakao dan  Kement Kop Prov. dan pengusaha dan UKM kab/Kota makanan Kem. Perind Kementan Kem.Dag Kem. PU Kem. ESDM Kem.Perhub Kem. Kop & UKM  Kem. PDT       

 BAPPEDA  Assosiasi  Telkom  Dinas Petani Perkebunan kakao dan Provinsi dan pengusaha kab/Kota makanan  Din. Kimpraswil  Din. Pertamb.  Din. Perhub

 Kem. Perind  Dinas  Kemtan Koperindag  Kem Kop &  Dinas UKM Perkebunan

 Assosiasi Petani kakao dan pengusaha

7

2010 2011 2012 2013 2014


 Kem. Keuangan  Lemb Keu/Bank

Provinsi kab/Kota  Lemb Keuangan Bank

&

8

makanan  Lembaga Keuangan non bank


III. INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN 1. Sasaran Pengembangan Sasaran Jangka Menengah (2010-2014) a. Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong; b. Meningkatnya utilitas kapasitas industri pengolahan hasil perikanan di dalam negeri; c. Tumbuhnya ekspor ikan tuna olahan ke berbagai negara, dan d. Berkembangnya industri pengolahan ikan (ikan kering, surimi, ikan dalam kaleng, tuna filet dan stick); dan e. Berkembangnya pangsa pasar produk pengolahan ikan. Sasaran Jangka Panjang (2015-2025) a. Berkembangnya teknologi pengolahan hasil perikanan yang lebih modern dalam rangka meningkatkan mutu produk; b. Meningkatnya pemanfaatan limbah hasil laut sebagai bahan pakan ternak dan farmasi/suplemen (gelatin, khitin, chitosan); c. Termanfaatkannya

air

laut

dalam

(deep

sea

water)

untuk

menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi; d. Meningkatnya kerja sama antar wilayah penghasil ikan tuna, pengolahan hasil laut (asin, teri dll) se-Sumbar; dan e. Berkembangnya IKM di sentra-sentra produksi hasil perikanan.

2. Strategi Pengembangan Menumbuhkembangkan industri pengolahan ikan melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, perbaikan sarana prasarana perikanan, penguatan

kelembagaan

nelayan,

pembudidaya,

pengembangan investasi dan pemasaran.

9

pengolah,

serta


3.

Kerangka Pengembangan KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN Industri Inti

Industri Terkait

Industri Penunjang

Industri Pengolahan a. Industri Peralatan Hasil Perikanan (ikan Penangkapan Ikan dan dalam kaleng, Pembudidayaan; pengeringan ikan, b. Perikanan tangkap dan surimi, ikan asap, Budidaya; dsb). c. Industri kimia;

a. Industri pakan ternak; b. Industri kerupuk ikan; dan c. Rumah makan, hotel dan supermarket; dan d. Industri Kerajinan.

d. Industri pengemasan; dan e. Industri Perkapalan. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Jangka Panjang

(2010 – 2014)

(2015 – 2025)

teknologi pengolahan bahan a. Berkembangnya hasil perikanan yang lebih modern dalam rangka meningkatkan mutu b. Meningkatnya utilitas kapasitas produk; industri pengolahan ikan di dalam b. Meningkatnya pemanfaatan limbah hasil negeri; laut sebagai bahan pakan ternak dan c. Tumbuhnya ekspor ikan tuna olahan farmasi/suplemen (gelatin, khitin, ke berbagai negara, dan chitosan); d. Berkembangnya industri pengolahan c. Termanfaatkannya air laut dalam (deep ikan (ikan kering, surimi, ikan dalam sea water) untuk menghasilkan produk kaleng, tuna filet dan stick); dan yang bernilai tambah tinggi;

a. Terjaminnya

ketersediaan baku dan penolong;

e. Berkembangnya

pangsa produk pengolahan ikan.

pasar d. Meningkatnya kerja sama antar wilayah penghasil ikan tuna, pengolahan hasil laut (asin, teri dll) se Sumbar; dan e. Berkembangnya IKM produksi hasil perikanan.

di

sentra-sentra

Strategi Menumbuhkembangkan industri pengolahan ikan melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, perbaikan sarana prasarana perikanan, penguatan kelembagaan nelayan, pembudidaya, pengolah, serta pengembangan investasi dan pemasaran. Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 – 2014)

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2015 – 2025)

a. Meningkatkan jaminan pasokan a. Pengembangan ikan; dan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; b. Mengembangkan ramah lingkungan. b. Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir;

10

teknologi industri

pengolahan perikanan


c. Meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan hasil perikanan; dan d. Pengembangan sarana dan prasarana industri pengolahan hasil perikanan antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerahdaerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Unsur Penunjang Periodisasi Peningkatan Teknologi

SDM

a. Tahap Inisiasi (2010-2014), a. Pelatihan Manajemen Mutu, GMP dan ISO Penerapan Sistem Jaminan 9000; Mutu; b. Peningkatan pengetahuan teknologi, keahlian b. Tahap Pengembangan Cepat dan kemampuan SDM di bidang pengolahan (20152024) Modifikasi & hasil perikanan; Pengembangan teknologi c. Pendampingan Langsung; pengolahan hasil perikanan; dan d. Bantuan tenaga ahli; dan c. Tahap Matang (2025-2030), e. Magang ke daerah yang lebih maju. industry upgrading pengolahan ikan. Pasar a. Mengembangkan merek meningkatkan kualitas perikanan Sumatera Barat;

dan hasil Infrastruktur

a.Meningkatkan peran litbang dan akademisi; b. Meningkatkan kemampuan pemasaran dan market intelligence; b.Membangun infrastruktur, misalnya cold storage, peti kemas, energi listrik, transportasi dan darat; dan c. Meningkatkan akses dan c. Pembangunan infrastruktur lainnya. kemampuan penetrasi pasar

Lokasi Pengembangan Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam dan Kab. Pasaman Barat.

11


4. Rencana Aksi RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN TAHUN 2010-2014 NO 1

2

PUSAT Peningkatan jaminan pasokan bahan  Kem. Perind baku dan penolong untuk industri  Kem. KP

DAERAH  Dinas KP Prov/Kab/Kot  Dinas Koperindag Prov/Kab/Kota

Membangun fasilitas pendukung penangkapan ikan, yaitu: a. Dermaga untuk 70 unit kapal ukuran  Kem. KP  Kem. Permin. 20-30 GT (luas areal 2 ha); hubungan b. Tempat pelelangan ikan ;  Kem. KP c. Cold storage ukuran minimal 500 ton  dan cold box, pabrik es dengan kapasitas min 10 ton es balok/curah   per hari, PLN, Air bersih dll.

3

PEMANGKU KEPENTINGAN

RENCANA AKSI

d. Jumlah armada tangkap seperti purse  seine, bagan yang telah dimodifikasi ukuran jaringnya (bagan cangih)  masing-masing minimal 30 unit kapal,    Meningkatkan kemitraan industri pengolahan hasil perikanan dengan  nelayan dan pembudidaya 

SWASTA

TAHUN LAIN-LAIN

 Dinas KP  PT. Pelindo Prov/Kab/Kota  Dinas Pehubungan  Dinas KP  Asosiasi perusahaan industri Kem.  Dinas KP  Pelaku  PLN Perind Prov/Kab/Kot usaha Kem. KP  Dinas Koperindag Kem Kop Prov/Kab/Kota UKM Kem.  Dinas KP  Perusahaan  Perguruan Perind Prov/Kab/Kot industri Tinggi Kem. KP  Dinas Koperindag Kem. Keu Prov/Kab/Kota BPPT/LP Kem.  Dinas KP  Asosiasi Perind Prov/Kab/Kot  Perusahaan Kem. KP  Dinas Koperindag industri Kem Kop Prov/Kab/Kota UKM

12

2010

2011 2012 2013 2014


NO 4

5

6


RENCANA AKSI Pengembangan diversivikasi produk

teknologi

dan 

Meningkatkan kemampuan litbang khususnya di bidang Teknologi Mutu

     

Mempermudah akses Kredit untuk nelayan dan pembudidaya dan industri  pengolahan ikan   

7

8

 Memperbaiki mutu produk olahan  terutama pada pengolahan skala rumah tangga seperti pengeringan dan pengawetan ikan  Peningkatan kualitas SDM bagi aparat dan pelaku usaha  a. Diklat pemasaran  b. Pelatihan Kewirausahaan c. Pelatihan Pengembangan  d. Produk hasil perikanan e. Pelatihan Sistem Mutu; f. Diklat Pengemasan dan lainnya

PUSAT Kem. Perind Kem. KP BPPT/LP Kem. Perind Kem. KP BPPT/LP Kemen. Perind Kem. KP Kem Kop UKM Kemenkeu Bank Indonesia Kemen. KP BPPT/LP

TAHUN

DAERAH SWASTA LAIN-LAIN  Dinas KP  Asosiasi  Perguruan Prov/Kab/Kota Perusahaan Tinggi  Dinas Koperindag industri  Balai Industri Prov/Kab/Kota  Bappeda  Perusahaan  Perguruan Prov/Kab/Kota industri Tinggi  Dinas KP  Balai Industri Prov/Kab/Kota  Dinas Koperindag Prov/Kab/Kota  Lemb Keuangan Bank

 Dinas Koperindag Prov/Kab/Kota  Dinas KP Prov/Kab/Kota

Kemen.  Diskoperindag  Dinas KP Perind Kem. KP Kem. Perdag Kem Kop UKM

13

 Perguruan Tinggi  Balai Industri

2010

2011 2012 2013 2014


IV.

INDUSTRI MAKANAN RINGAN 1. Sasaran Pengembangan Sasaran Jangka Menengah (2010-2014) a. Meningkatnya pengolahan makanan ringan yang higienis b. Meningkatnya produk pengolahan makanan ringan yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang; c. Meningkatnya mutu makanan ringan; d. Meningkatkan penerapan sertifikat halal dan merek; e. Meningkatnya pangsa pasar makanan ringan; f. Meningkatnya

kemitraan

pengusaha

makanan

ringan

dengan

pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan; dan g. Meningkatnya kualitas kemasan. Sasaran Jangka Panjang (2015-2025) a. Adanya industri besar pengolahan di Sumatera Barat; b. Terdapatnya pengolahan yang bergizi dan aman dikonsumsi; dan c. Terdapatnya ekspor makanan ringan Sumatera Barat ke manca

negara.

2.

Strategi Pengembangan Menumbuhkembangkan industri makanan ringan melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, kemasan, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran.

14


3. Kerangka Pengembangan KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN RINGAN Industri Inti Industri makanan ringan (rendang, dendeng, kerupuk dan kue basah)

Industri Penunjang Ind. Mesin Peralatan, Ind Kemasan

Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2014)

Industri Terkait Restoran, Supermarket

Sasaran Jangka Panjang (2015-2025)

a. Meningkatnya pengolahan makanan a. Adanya industri besar pengolahan di ringan yang higienis Sumatera Barat; b. Meningkatnya produk pengolahan b. Terdapatnya pengolahan yang bergizi dan makanan ringan yang bebas dari aman dikonsumsi; dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang c. Terdapatnya ekspor pangan Sumatera dilarang; Barat ke manca negara. c. Meningkatnya mutu makanan ringan; d. Meningkatkan penerapan halal dan merek;

sertifikat

e. Meningkatnya pangsa pasar makanan ringan; f. Meningkatnya kemitraan pengusaha pangan dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan; dan g. Meningkatnya kualitas kemasan. Strategi Menumbuhkembangkan industri makanan ringan melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, kemasan, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran. Unsur Penunjang Periodisasi Peningkatan Teknologi

SDM

a. Tahap Inisiasi (2010-2014), a. Pelatihan Manajemen Mutu, GMP dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu; ISO 9000; b. Tahap Pengembangan Cepat b. Peningkatan pengetahuan (2015-2024) Modifikasi & keahlian dan kemampuan Pengembangan teknologi pengolahan bidang pengolahan pangan; pangan; dan c. Pendampingan Langsung;

15

teknologi, SDM di


c. Tahap Matang (2025-2030), industry d. Bantuan tenaga ahli; dan upgrading. e. Magang ke daerah yang lebih maju. Infrastruktur Pasar a. Meningkatkan kemampuan pemasaran dan market intelligence;

a. Meningkatkan peran Balai POM dan Litbang.

b. Meningkatkan akses dan kemampuan penetrasi pasar ekspor; dan c. Promosi ekspor perdagangan.

dan

fasilitasi Lokasi Pengembangan

Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Tanah Datar, Kab. 50 Kota, Kab. Padang Pariaman dan Kota Solok.

16


4. Rencana Aksi RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN RINGAN TAHUN 2010-2014 NO 1

2

3


RENCANA AKSI

PUSAT Pemetaan pengadaan bahan Kementrian baku (ubi kayu, kacang, Pertanian daging, susu, beras) Peningkatan tingkat hygenis Kementrian Perindustrian dalam proses produksi Kem. Kop UKM BPPT Diversifikasi produk melalui  Kementerian Perindustrian teknologi terapan  BPPT

4

Perkuatan modal

5

Peningkatan mutu kemasan

 Kementrian Perindustrian  Kemtan  Kem Kop & UKM  Kem. Keuangan  Lemb Keu/Bank Kementrian Perindustrian Kem Budpar

DAERAH  Dis. tanaman pangan  Dinas Peternakan  DKP  Bappeda  Diskoperindag,  Balai POM  Perguruan tinggi  Bappeda

SWASTA  Gapoktan  Asosiasi peternak  Kelompok nelayan  Pelaku usaha

 Disperindagkop  Bappeda

 Pelaku usaha  Asosiasi pengusaha makanan ringan  Assosiasi pengusaha makanan  Lembaga Keuangan non bank

 Disperindagkop  Lemb Keuangan Bank

 Diskoperindag,  Dis Parsenibud  BKPM

17

 Perhotelan dan biro perjalanan

TAHUN LAIN-LAIN

2010 2011 2012 2013 2014


NO

6 7 8

9

10

RENCANA AKSI

PEMANGKU KEPENTINGAN PUSAT

DAERAH

penerapan Kemen.  Diskoperindag Perdagangan, Kem Kop UKM Sosialisasi dan penerapan Kemen.  Diskoperindag Perdagangan label halal MUI Membangun lembaga Kemen.  Diskoperindag Perindustrian pemasaran secara bersama Kem Dag Kem Kop UKM Membangun kemitraan Kemen. Perin  Diskoperindag, dengan kegiatan Kemen.Perdag  Dis Parsenibud kepariwasataan Kemen. Kop. UKM Kem. Budpar Peningkatan ekspor produk  Kementrian  Diskoperindag Perindustrian pangan  Kementrian Perdagangan

SWASTA  Pelaku usaha

Sosialisasi dan SNI/ ISO 9000

18

 KADIN

 KADIN

 KADIN

TAHUN LAIN-LAIN

2010 2011 2012 2013 2014

2010

Recommend Documents