2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------MAHKAMAH KONSTITUSI

RISALAH SIDANG REPUBLIK INDONESIA PERKARA NOMOR 57/PUU-VIII/2010 --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA PERMOHONAN UNDANG-UNDANG DAERAH DAN WAKILPENGUJIAN KEPALA DAERAH KOTA KONAWE SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010 ACARA JAKARTA ACARA SELASA, 1 JUNI 201

PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA KAMIS, 11 NOVEMBER 2010

0

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 57/PUU-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 PEMOHON -

Gunawan Purnama Adil Marata Yuna Farhan Dohny Setiawan Abdul Wahid Ramadhaniati

(IHCS) (PRAKARSA) (FITRA) (PERKUMPULAN INISIATIF) (P3M) (ASPPIJK)

ACARA Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Kamis, 11 November 2010 Pukul 09.15 – 09.40 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Achmad Sodiki Muhammad Alim Harjono

Pan M. Faiz

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: Pemohon: - Gunawan - Yuna Furhan Kuasa Hukum Pemohon: -

M. Zaimul Umam Janses E. Sihaloho Ridwan Darmawan

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB

1.

KETUA: ACHMAD SODIKI Sidang perkara nomor 57/PUU-VIII/2010 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb.

Selamat Pagi Salam Sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan melanjutkan persidangan dengan acara untuk mendengarkan pemeriksaan perbaikan atas permohonan Saudara ya? Oleh sebab itu maka saya persilakan pada para Pemohon untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang telah Anda sekalian lakukan untuk perbaikan atas permohonan ini saya persilakan. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Assalamualaikum wr.wb.

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Yang Mulia, atas kesempatannya. Sebelumnya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu nama saya Janses E. Sihaloho Kuasa dari Pemohon di sebelah kiri saya Muhammad Zaimul Umam Kuasa Pemohon Ridwan Darmawan Kuasa Pemohon dan kebetulan ada 2 Prinsipal Pak Gunawan dari Fitra mewakili Yuna Furhan. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan sidang panel yang pertama dari tanggal 13 Oktober 2010 setelah kami mendengar nasihat dari Majelis Hakim Yang Mulia kami memperbaiki permohonan kami keseluruhan dari masukan dari Yang Mulia. Yang pertama adalah untuk masalah legal standing kami sudah memperkuat kepentingan hukum di para Pemohon dalam hal ini Pemohon I sampai Pemohon VI yaitu adalah Indonesian Hungar Right Commite For Justic, yang kedua prakarsa masyarakat untuk negara kesejahteraan dan pembangunan alternatif, yang ketiga forum indonesia untuk transparansi anggaran, yang keempat perkumpulan inisiatif, yang kelima perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat, yang keenam asosiasi pendamping perempuan usaha kecil. 1

Perubahan yang kedua adalah masalah permohonan formil yang sebelumnya kami ajukan Majelis, setelah kami membaca putusan Mahkamah Konsitutsi tentang Undang-Undang Mahkamah Agung disitu kami melihat bahwa Majelis Mahkamah Konsitutsi telah mengambilkan membuat satu pertimbangan untuk memberikan batasan untuk uji formil selama 45 hari dan setelah kami melihat bahwa kami sudah melebihi tenggang waktu tersebut untuk itu uji formil kami cabut. Untuk perubahan yang materil kami tidak ada perubahan, tapi kami ada beberapa hal yang kami pertajam dan beberapa dasar hukum yang kami coba rubah sesuai dengan arahan Majelis Yang Mulia. Yang pertama adalah kami menilai bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Yang kami maksud di sini adalah Undang-Undang Kesehatan sudah menyatakan dengan jelas bahwa di Pasal 171 disebutkan bahwa tentang kesehatan yang menyatakan besar-besarnya anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan belanja di luar gaji. Setelah kami menghitung ternyata dari hitungan kami sebelumnya 2,2 setelah kami hitung lagi bahkan ada penurunan jadi 2,13% dan kami menilai karena di sini ada undang-undang yang mengatur besaran anggaran kesehatan itu berbeda jadi kami menilai bahwa ada ketidakpastian hukum di sini Yang Mulia dan masalah cara penghitungan seperti yang pernah dipertanyakan oleh Yang Mulia kita ada sebutkan diperubahan itu ada komponen-komponen yang cara kami menghitung dan cara teknis selanjutnya masalah kenapa kami bisa mendapatkan 2,13% akan kami sampaikan dipersidangan selanjutnya melalui Ahli yang rencananya akan kami ajukan dengan seizin Yang Mulia. Yang kedua, kami juga menilai bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, di Pasal 23 sangat jelas di situ disebutkan bahwa penyusunan APBN harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setelah kami menilai dan mengkaji besaran yang di bawah minimal yang dianggarkan di peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kita melihat bahwa anggaran tersebut tidak akan mampu untuk mengakomodir kebutuhan akan layanan kesehatan masyarakat tentang adanya keterjangkauan akses dan mutu layanan kesehatan Yang Mulia. Terus yang ketiga kami juga menilai bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, di Pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa Negara harus bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan yang layak dengan anggaran yang sangat minimal di bawah minimum ditetapkan oleh Undang-Undang Kesehatan secara langsung itu berakibat bahwa Negara tidak akan mampu untuk menyediakan pelayanan kesehatan Yang Mulia. 2

Di poin ke-4 kami juga menilai bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, di Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, kami menilai bahwa undang-undang secara rinci dan teknis masalah jaminan…, sistem jaminan sosial itu lebih lanjut diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, disistem jaminan sosial itu salah satu yang disebutkan di situ ada beberapa prinsip seperti prinsip kegotongroyongan terus yang kedua di situ juga disistem yang telah dibangun di undang-undang itu mengharuskan Negara untuk memberikan iuran untuk anggaran untuk sistem jaminan sosial kami melihat di undang-undang APBN 2010 perubahan itu tidak ada sama sekali. Di poin ke-5 kami juga melihat bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 di mana di Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sekali lagi kami sampaikan bahwa anggaran yang minimal tersebut tidak akan mampu untuk…, tidak akan mampu untuk membuat setiap warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Selanjutnya ditambahkan rekan saya Yang Mulia poin 6. 3.

KUASA HUKUM PEMOHON: M.ZAIMUL UMAM Poin 6 permohonan kita menganggap bahwa Pasal 20 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 berkenaan dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6 ayat…, Pasal 20 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 berbunyi bahwa dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 diperkirakan sebesar Rp 7 triliyun…, Rp 7,1 triliyun dan ayat (7) nya yang berbunyi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurub b angka 6 diperkirakan sebesar Rp 5,5 triliyun. Di sini kami…, apa…, kami menilai bahwa ketentuan pasal itu bertentangan dengan Pasal 18 yang berbunyi hubungan keuangan…., keuangan pelayanan umum memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara…, antara Pemerintah Pusat dan Pimpinan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

3

Dalam aturan pelaksana dari Pasal 20 ayat (6) dan (7) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2010 kita temukan diaturan pelaksanaannya di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2010 tentang (suara tidak terdengar jelas) dan PMK Nomor 118 Tahun 2010 tentang (suara tidak terdengar jelas) di sini kami menemukan bahwa indeks kapasitas viskal tinggi dan memiliki indeks kemiskinan rendah bahwa rata-rata nasional seperti Kabupaten Soru dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimatan Timur justru memperoleh alokasi (suara tidak terdengar jelas) lebih tinggi dibandingkan daerah yang memiliki indeks fiskal rendah dan indeks maksimalnya tinggi seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kupang, Nusa Tenggara Timur Bagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini yang untuk untuk kesiapannya akan dijelaskan secara rinci oleh Saksi Ahli kita. Di samping itu Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) juga tidak sinkron dengan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perkembangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana pengistilahan DPIPD dan DPRPBT tidak kenal di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dari apa yang telah kita sampaikan tadi bahwa kami berkesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun 2010 cacat secara materil yang menyatakan Undang-Undang 2 Tahun 2010 perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2010 bertentangan dengan konstitusi secara materil dan melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 34 ayat (3) dan (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan para Pemohon sebagaimana kami uraikan dalam petitum-petitum ini. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. 4.

KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Baik, terima kasih Yang Mulia. Petitum, berdasarkan hal-hal tersebut di atas petitum yang kami konstruksikan dalam gugatan ini adalah yang dalam permohonan ini adalah yang pertama menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini. Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010. Keempat, menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 4

2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, Menyatakan Pasal 20 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana sepertinya. Demikian, Kuasa Hukum Ekoelin Situmorang dan kawan-kawan. 5.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya baiklah, jadi ini sudah Saudara perbaiki ya tapi juga yang mungkin bisa saya tanyakan ialah bahwa ini ada petitumnya itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah kalau misalnya petitum nomor 2 ya menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas undang-undang sekian tentang anggaran belanja negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) ya ini Anda tiba-tiba minta dibatalkan atau bagaimana? Petitum itu kan permohonan ya bukan hanya untuk menguji. Tapi kan juga untuk dinyatakan batal secara keseluruhan lho ini. Ya kalau sudah nomor 2 itu Undang-Undang 2 Nomor 2010 itu sudah batal lalu apa gunanya nomor 3, 4, 5, dan 6. Kalau keseluruhan sudah batal yang lain untuk apa disebut yang lain ya? Kemudian Saudara di dalam petitum nomor 5 menyatakan Pasal 20 ayat (6) dan (7) UndangUndang 2010 ini masih ada yang nyebut Pasal 20 ayat (6). Lah kalau sudah dibatalkan seluruhnya kan Pasal 5, Pasal 20 ini juga sudah dianggap batal, Bapak. Tapi Saudara dalam petitium di sini nyatanya hanya diminta untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diuji untuk apa? Untuk dibatalkan atau diberi putusan yang bagaimana? Dinyatakan tidak memikat, batal kemudian dinyatakan tidak memikat atau bagaimana ini sudah ada di sini. Jadi bagaimana Saudara ini bikin permohonan ini? Apa sudah begini saja? Waktunya sudah…, saya kira ndak usah…, Kalau logika saya, kalau suwatu undang-undang itu sudah dimohon pembatalannya. Apa lagi yang nomor 2 itu juga tidak menyebut pasal berapa yang harus dibatalkan toh. Yang diminta adalah menyatakan tentang ini bertentangan, artinya seluruh Undang-Undang Nomor 2 2010 dan perubahan Undang-Undang 47 tentang belanja pendapatan Negara tahun 2010 sudah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 kan begitu. dan oleh sebab itu oleh sebab itu harus kita batalkan tidak mengikat kan begitu. yang belakang-belakang kalau sudah dibatalkan seluruhnya lalu ditentukan Petitum yang lainnya, ya ini logika saja ya. (suara tidak terdengar jelas) silakan Pak Hakim.

5

6.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Terima kasih Pak Ketua, perbaikan Anda sudah Anda sampaikan meskipun demikian saya masih melihat kekurangan-kurangan dari biasanya untuk kekurangan-kekurangan yang tidak prinsip Tapi saya usulkan untuk di renvoi hari ini, kita renvoi hari ini bisa menyempurnakan apa yang sudah ditulis. Karena sebetulnya ini adalah batas hari terakhir untuk perbaiki sebelum hakim melakukan persidangan pemeriksaan untuk masuk pada subtansi. Apa yang Anda dalilkan pada kusta itu semua adalah kreasi dan hak Anda bagaimana menyakinkan hakim atas permohonan Anda. Namun semua itu nanti akan bermuara pada Petitum. Oleh karena itu Pak Ketua sudah memberikan batu ancangan tentang Petitum yang Anda sampaikan pada perbaikan permohonan. Bagi saya yang harus Anda lakukan adalah setelah Anda menyampaikan satu permohonan yang terurai dalam Petitum Anka 2, 3, 4, 5, itu buat snack belum alfa…, belum ada, makanya mohon untuk Mahkamah menyatakan ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 2010 bertentangan. Dengan banyak pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang Anda sebutkan. Tapi setelah itu bagaimana? Padahal didalam ketentuan sudah jelas bahwa kalau baik itu pada PMK maupun pada Undang-undang 24, tujuannya adalah kalau ada undang-undang yang demikian dimohonkan di Mahkamah Konstitusi tujuannya adalah agar supaya undang-undang itu dinyatakan tidak mempunyai kekuasaan mengikat ya. Itu dia belum ada ya kan sudah dinyatakan itu akibatnya tidak mempunyai perbuatan hukum mengikat oleh karana itu, pembatalan itu berkas pernyataan itu haru sampai kepada permohonan itu. Oleh karena itu sebelum nomor 6, maka akan ada 1 nomor lagi apakah itu menjadi nomor 6, kemudian nomor 6nya menjadi 7. kalau persoalan mementahkan pemuatan keputusan dalam perintah Negara itu bisa itu menjadi kewajiban dari Mahkamah Konstitusi didalam hal mengabulkan maka Mahkamah Kostitusi berbicara langsung. Maka memuat kriteria itu sehingga ada 1 Petitum yang kurang itu permohonan agar supaya. Yang Anda mohon untuk dinyatakan bertentangan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu yang kurang. Nanti dibuka lagi pada PMK dan pada Undang-undang 24nya permohonan tujuannya apa. Saja juga menyarankan langsung saja ya, untuk angka 2 itu lebih baik kalau kemudian Anda merumuskan sebagai perurutan jadi menyatakan Undangundang nomor 2 tahun 2010 tentang ini bertentangan dengan..., lalu buat saja 2a, Pasal 28 D, 2b 3nya itu menajdi 2 B, yaitu tidak terpisah tapi dalam..., Anda mendalilkan banyak ketentuan Undang-Undang Dasar yang menjadikan Undang-undang 2 tahun 2010 ini menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau itu teknik yang Anda gunakan maka setelah 1, 2, apa yang saya sampaikan tadi dalam Petitum bahwa itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu cukup menjadi 6

nomor 3. baru yang 6 ini kalau masih dipertahankan menjadi nomor 4, itu usulan bagi saya untuk memperbaiki itu oleh karena ini 1 halaman saya percaya bahwa Anda bisa melakukan perubahan secara cepat 1 halaman ini untuk ditunggu hari ini juga. Anda sudah tahu Kuasa Hukumnya apa hadir semua, biar bisa langsung ditandatangani dan karena hari ini batas terakhir itu adalah hari ini untuk tidak melanggar ketentuan formal sehingga itu bisa dianggap sebagai perbaikan terakhir. Dan begitu saran yang saya berikan kepada Anda, terima kasih Pak. 7.

KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan Bapak Muhammad Alim.

8.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih Pak Ketua, jadi selain saran-saran yang dikemukakan oleh Pak Ketua dan Bapak Dr. Haryono tadi ini saya pikir memang yang begitu yang angka 5 itu tidak usah, oleh karena pasal itu sudah inklusif didalam undang-undang itu. Jadi terdiri dari Pasal 1 sampai pasal terakhir itu kan di petitum angka 2 kan seluruh undang-undang Nomor 2 itu jadi berarti termasuk…, jadi seperti juga yang disarankan Pak Dr. Haryono tadi itu diberikan saja karena ini kan semua undang-undang Nomor 2 yang digugat jadi bertentangan dengan ini. Cuma begini, disini ada penulisan yang…, misalnya petitum angka 4 itu kan menurut Anda undang-undang Nomor 2 tahun 2010 itu bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) dan (3) kalau metode penulisan ayat (2) dan ayat (3) gitu. Dan jangan ayat 2 baru dalam kurung dan (3) tidak, ayat (2) dan (3) kan gitu? Nah adapun yang kelima ini karena salah satu pasal saja yang diserang situ Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) itu yang petitum angka 5 ini karena dasar ujinya pasal-pasal Nomor 2 undang-undang Nomor 5 ini bisa juga dimasukkan seperti yang disarankan oleh Pak Dr. Haryono akan tetapi mengenai Pasal 20 ayat (6) itu ndak usah. Wong itu kan sudah termasuk didalam seluruh undang-undang ini, jadi tanpa menyebutkan Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) secara ekspresif sudah termasuk di dalamnya karena seluruh pasal ini diuji, karena permohonan Saudara. Ya terima kasih Pak Ketua.

9.

KETUA : ACHMAD SODIKI Ya jadi itu bahan untuk suara tidak terdengar jelas hari ini ya? Jadi kalau seluruh undang-undang ndak tahu itu pasalnya berapa karena secara melampirkan di dalam buku ini hanya suara tidak terdengar jelas Pasal 22 saja. Bukan penjelasan tapi tidak ada semua pasal yang ada di dalam undang-undang itu padahal tuntutan Saudara kan semua pasal. Kalau itu semua pasal berarti kan habis dianalisis satu per satu, Pasal 1 7

bertentangan dengan ini, Pasal 2 bertentangan dengan ini kan gitu? Pasalnya yang sudah Saudara lampirkan apa saja Pasal 22 tapi mintanya seluruhnya, kan gitu? Hari ini lah masih diberikan kesempatan untuk diperbaiki lah suara tidak terdengar jelas permohonan ini sehingga alur analisisnya menjadi lebih enak dan suara tidak terdengar jelas dan rasional. Ada pertanyaan dari Saudara? 10.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO Kami kira cukup.

11.

KETUA : ACHMAD SODIKI Cukup ya? Baiklah, demikian maka sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB

Jakarta, 11 November 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, t.t.d. Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1001

8