2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 135/PHPU.D-VIII/2010

PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SEMARANG

ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN (II)

JAKARTA JUMAT, 20 AGUSTUS 2010

0

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 135/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang PEMOHON Hj. Siti Ambar Fatonah dan Wuwuh Beno Nugroho TERMOHON KPU Kabupaten Semarang ACARA Pemeriksaan Lanjutan (II) Jumat, 20 Agustus 2010 Pukul 10.08 – 11.14 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Moh. Mahfud MD M. Arsyad Sanusi Maria Farida Indrati

Pan M. Faiz

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: -

M. Ali Purnomo Wenang Noto Buwono Wijaya

Saksi Dari Pemohon: -

Sumarno Suroso M. Ikmaluddin Azis Dwi Pujiyanto Ignatius Hari Setiawan Kusroto Suramto

Termohon (KPU Kab. Semarang): -

Agus Gasto Hutomo (Ketua KPU) Ridho Pakina (Anggota) Deni Ariawan (Anggota) Rivaldi (Anggota) Guntur Suhawan (Anggota) Fajar Saka (KPU Provinsi Jawa Tengah)

Kuasa Hukum Termohon -

Abhan H. Umar Ma’ruf Devi Rivaldi

Kuasa Hukum Pihak Terkait: -

Agus Nurudin Widya Ningrum Agus Gunawan

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.08 WIB 1. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah KonstitusI untuk kelanjutan pemeriksaan perkara sengketa Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010, dalam Perkara Nomor 135/PHPU.D-VIII/2010, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya persilakan Pemohon, siapa saja yang hadir hari ini? 2. KUASA HUKUM PEMOHON: WIJAYA Pemohon yang hadir Kuasa Hukum saya Wijaya, sebelah kiri saya Ali Purnomo, sebelah kanan Wenang Noto Buwono. 3. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kemudian Termohon. 4. KUASA HUKUM TERMOHON: H. UMAR MA’RUF Terima kasih Yang Mulia, dari Pihak Termohon untuk Kuasa Hukum saya Umar Ma’ruf, kemudian sebelah kiri saya Abhan, belakang Devi Rivaldi, kemudian 5 anggota KPU in person hadir semua juga dari KPU Provinsi ada 1, dan 19 anggota PPK. Terima kasih. 5. KETUA: MOH. MAHFUD MD 19 mana? Itu ndak ada 10 orang Saudara di sana, ya? Baik, kemudian Pihak Terkait. 6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AGUS NURUDIN Terima kasih Yang Mulia. Dari Pihak Terkait yang mewakili kepentingan Pihak Terkait kami Kuasa Hukumnya 3 orang, saya sendiri Agus Nurudin, sebelah kiri saya Azwi Widya Ningrum, dan di belakang saya Agus Gunawan, sedangkan stakeholder Pihak Terkaitnya tidak bisa menghadiri persidangan ini. Terima kasih, Majelis.

3

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, sekarang kita akan mendengarkan tanggapan dulu dari Termohon dan Pihak Terkait kemudian nanti akan mendengarkan saksisaksi yang sudah didaftarkan di hadapan Mahkamah ini, untuk itu saya persilakan Pihak Termohon untuk menyampaikan tanggapan harap diambil dulu naskah tertulisnya sudah belum? Sudah? Belum? Pihak Terkait juga..., baik silakan. 8. KUASA HUKUM TERMOHON: H. UMAR MA’RUF Terima kasih.

Assalamualaikum wr.wb.

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 135/PHPU.D-VIII/2010, kami selaku Kuasa Hukum KPU Kabupaten Semarang dengan ini mengajukan jawaban sebagai Termohon dalam perkara ini sebagai berikut; dalam eksepsi permohonan Pemohon kabur atau obscuur libel bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan 75 Undang-Undang Nomor 24, Tahun 2003 tentang MK juncto Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008, sehingga permohonan kabur dan tidak layak dengan alasan sebagai berikut; a) Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 secara tegas dinyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon. b) Bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat pemungutan suara TPS dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. c) Bahwa ternyata di dalam permohonannya Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon. Dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. d) Bahwa substansi permohonan tidak termasuk obyek perselisihan hasil Pemilukada karena dalam permohonannya Pemohon justru

4

mempersoalkan hal-hal di luar penghitungan suara misalnya, tidak profesional dan independen penyelenggara Pemilukada karena tidak menindaklanjuti terhadap laporan pengaduan dugaan pelanggaran, menggunakan akte kelahiran yang cacat hukum sebagai persyaratan administrasi bakal pasangan calon, pelanggaran KPU dan Kabupaten dan Panwaslukada Bupati dan Wakil Bupati Semarang karena tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran, melainkan cukup diselesaikan dengan cara adat. Calon terpilih pernah mendapat hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal-hal tersebut diatas adalah keberatan yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 106 Undang-Undang 32 Tahun 2004 ketentuan Pasal 74 dan 75 Undang-Undang 24 Tahun 2003 dan ketentuan Pasal 4 Huruf G dan Pasal 6 ayat (2) PMK 15 tahun 2008, sehingga tidak sepatutnya diajukan oleh dasar permohonan karena bukan objek dari PHPU. Bahwa untuk itu sudah sepatutnya permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf A PMK 15 tahun 2008 eksepsi ini dapat diterima oleh MK dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat. Dalam pokok perkara hal-hal yang Termohon sampaikan dalam eksepsi mohon dibaca kembali dalam pokok perkara ini. Termohon menolak semua dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. Bantahan terhadap pokok permohonan angka 2 dan 3. Bahwa ternyata keberatan yang diajukan oleh Termohon terhadap penetapan a quo tidak terkait dengan permasalahan hasil penghitungan suara. Bahwa walaupun Pemohon menyatakan keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Semarang Nomor 50 tentang Pengesahan dan Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010, ternyata Pemohon tidak menjelaskan tentang kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan mengakui jumlah perolehan suara Pemohon 193.077 atau 42,06% sesuai dengan hasil rekapitulasi dari Termohon bukti T-2. Bahwa tidak benar penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Semarang tidak dilaksanakan secara Luber dan Jurdil, bahwa faktanya selama pelaksanaan Pemilukada tidak ada keberatan yang ditujukan kepada Termohon terkait dengan asas penyelenggaraan Pemilukada yang Luber dan Jurdil. Termohon pada setiap tahapan telah menyampaikan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat termasuk dan terutama kepada para pasangan calon dan partai politik pengusung bukti T-3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon adanya kecurangan terhadap surat suara sebagaimana dalil permohonan angka 41 dan dalil angka 5 huruf A sehingga berakibat kerusakan surat suara yang seharusnya 5

diperoleh Pemohon. Bahwa sebagaimana penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Semarang selaku Termohon senantiasa melakukan sosialisasi tentang tata cata penggunaan hak pilih kepada masyarakat luas pasangan calon dan partai politik dengan melalui media tatap muka leflet maupun sosialisasi keliling. Upaya sosialisasi yang dilakukan secara massif terbukti membawa hasil pada besaran suara tidak sah yang semakin menurun dibandingkan dengan Pemilu yang lalu. Pada pelaksanaan Pemilu pemilihan umum Legislatif 2009 presentasi suara tidak sah dibandingkan kehadiran pemilih sebanyak 10,3% bukti T-4. Pada pelaksanaan presiden 2009 jumlah suara tidak sah presentasi tidak sah dibandingkan dengan kehadiran pemilih adalah sebanyak 6,6% bukti T-5 sementara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2010 jumlah suara tidak sah tercatat 30.387 dari jumlah kehadiran pemilih sebanyak 489.405 atau 6,2%. Hal tersebut membuktikan bahwa suara tidak sah dari Pilpres hingga Pilbup menunjukan penurunan yang signifikan yaitu dari 10, 3% menjadi 6,2%. Proses penghitungan suara diseluruh TPS yang dihadiri oleh Saksi dari Pemohon ataupun Saksi dari pasangan calon lain dilaksanakan secara terbuka sehingga tidak memungkinkan terjadinya kesengajaan bagi KPPS untuk merusak suara sah. Hal ini membantah dugaan kesalahan yang tersistematis dari penyelenggara untuk membuat suara untuk menjadi tidak sah. Bahwa Termohon tidak pernah menyatakan atau menghitung suara tidak sah milik Pemohon ataupun milik pasangan calon lainnya sesuai ketentuan Pasal 27 peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 di tempat pemunggutan suara. Bahwa hasil pencoblosan yang tidak sesuai ketentuan tersebut suaranya dinyatakan tidak sah dengan tidak memperhatikan dan atau tidak menghitung perolehan suara tidak sah untuk masing-masing pasangan calon sehingga dalil Pemohon jelas hanya mengada-ada dan tidak berdasar. Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS Saksi dari Pemohon dan pasangan calon lainnya serta KPPS telah menandatangani formulir model C-1 beserta lampirannya dan dan tidak menuliskan catatan keberatan, bukti T-7 sampai dengan T-25. Bahwa demikian pula dalam rekapitulasi hasil perolehan suara di PPK Saksi Pemohon dan pasangan calon lainnya serta PPK menandatangani formulir DA-1 beserta lampiran dan tidak menuliskan catatan keberatan atau nihil bukti T-26. Bahwa jumlah suara tidak sah tersebut sama dengan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten Semarang yaitu sejumlah 30.387 dimana dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten juga dihadiri oleh Saksi Pemohon bukti T-27 tanpa menyatakan keberatan. Bahwa pelaksanaan pemunggutan dan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh Saksi-saksi dari para pasangan calon termasuk Saksi 6

Pemohon, pengawas pemilihan langsung, pengawas pemilihan lapangan (PPL), dan masyarakat pada umumnya dilaksanakan dengan cara KPPS membuka surat suara satu persatu ditunjukkan pada pasangan calon yang hadir untuk meneliti hasil pencoblosan untuk memastikan atas sah dan tidaknya surat suara. Bahwa apabila benar di TPS terjadi tidak jelasan terhadap tata cata pelaksanaan penghitungan suara atau ketidakkonsistenan surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah maka Saksi, pasangan calon, dan masyarakat melalui pasangan calon dapat mengajukan keberatan dan KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan. Bahwa suara masing-masing pasangan calon diperoleh dari suara sah sedangkan suara tidak sah tidak pernah dihitung sebagai perolehan suara pasangan calon sehingga tidak dapat dan tidak logis dijumlahkan menjadi perolehan suara sah milik Pemohon, dilanjutkan. Peraturan tentang dalil Pemohon angka 42 angka 4 (2) sekaligus angka 5 huruf B mengenai terjadinya dugaan money politics di seluruh 19 Kecamatan. Bahwa Pemohon telah terjebak pada sikap apriori dan stiratif bahwa masyarakat pedesaan selalu berpenghasilan rendah dan pada gilirannya pasti tergoda money politics. Pemohon juga membangun asumsi bahwa pola prilaku politik masyarakat pedesaan berakibat kemudian pasti mencoblos pemberi uang atau memberi coblosan yang tidak sah. Pemohon nampaknya lupa bahwa masyarakat pedesaan di Pulau Jawa khususnya di Kabupaten semarang bukan daerah terpencil sehingga luput dari sosialisasi mengenai Pemilukada dan juga bukan sekelompok masyarakat yang buta informasi politik baik melalui media cetak maupun elektronik khususnya televisi, sehingga dari sisi kesadaran politik telah mendapatkan sumber informasi yang relatif sama. Pemohon juga tampaknya juga alpa bahwa pemberian suara dibilik suara bersifat rahasia sehingga tak seorangpun yang tahu siapa yang memilih siapa. Bahwa dari dalil Pemohon tentang money politics diseluruh 19 kecamatan ternyata Pemohon hanya memberi bukti sample di 7 kecamatan yaitu: 1. Kaliwungu jumlah desa=11, bukti sample 1 desa 1 peristiwa 2. Kecamatan Ketasan jumlah desa=13, bukti sample desa 0, 1 peristiwa Dengan demikian Pemohon mencoba mendalilkan massifnya money politics dengan bukti sample 12 dugaan peristiwa di 7 desa untuk menunjukkan telah terjadi money politics di 19 kecamatan dan 235 desa dengan jumlah pemilih sebesar 735.418 dengan melihat perbandingan tersebut dan tidak adanya kaitan antara peristiwa satu dengan yang lainnya maka bukti sample yang diajukan Pemohon seandainya benar terjadi tidak dapat dikategorikan terstruktur, massif, dan sistematis. Bantahan dalil Pemohon angka 4 dalam kurung 3 sekaligus angka 5 huruf C perihal adanya intimidasi yang sistematis, massif, dan terstruktur untuk tidak ada dan gunakan hak pilih.

7

Bahwa wilayah Kabupaten Semarang meskipun pada beberapa bagian merupakan daerah pegunungan namun tidak terisolasi dan relatif tidak berkendala persoalan transportasi dan komunikasi, bahwa sebelumnya perlu diluruskan jumlah penduduk Kabupaten Semarang per tanggal 31 Desember 2009 adalah sebanyak 1.061.857 jiwa bukan sejumlah 1.801.870 jiwa seperti dalil Pemohon. Bahwa jika benar dalil Pemohon adanya intimidasi kepada para pemilih yang terjadi secara sistematis, massif, dan terstruktur maka patut dipertanyakan kinerja dari aparat keamanan kepolisian dan TNI hal tersebut sangat wajar dipertanyakan karena Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dimana berpusat Koba 4 Diponegorro dan kepolisian Jawa Tengah terlebih lagi pada saat pemunggutan suara dan penghitungan suara di Kabupaten Semarang tanggal 31 Juli 2010 dihadiri oleh KPU pusat Endang Sulastri Ketua badan pengawas pemilu di Desa Hardini Des. Ketua Pilkada Provinsi Jawa Tengah dan sebagainya. Informasi yang sangat penting dan luar bisa ini extra ordinary semestinya sudah menjadi berita nasional dan perhatian sebelum dibawa ke Mahkamah Konsititusi, namun sayangnya tidak dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Pemilukada Kabupaten Semarang maupun Banwaslu RI sehingga menjadi permasalahan yang harus dibahas di Mahkamah Konstitusi. Bahwa jika angka partisipasi disandingkan maka pemilihan Bupati dan wakil bupati Semarang tahun 2010 terjadi peningkatan partisipasi pemilih yaitu sebesar 66,5% lebih tinggi dari tingkat partisipasi pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2005 sebesar 63%. Bahwa berdasarkan keterangan dari Polres Ungaran, surat keterangan Kejaksaan Negeri Ambarawa dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Ungaran bukti T-28 sampai dengan perkara di register di Mahkamah Konstitusi belum ada proses perkara terkait Pemilukada Kabupaten Semarang. Bantahan dalil Pemohon angka 4, (4) tentang adanya ketidak netralan penyelenggara dari tingkat KPPS, PPK dan KPU Kabupaten, bahwa termohon membantah dengan tegas tuduhan tanpa (…) 9. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara bisa bacanya dipercepat? Malah saya sudah selesai baca Saudara masih merangkak. 10. KUASA HUKUM TERMOHON: H. UMAR MA’RUF

Nggih. 11. KETUA: MOH. MAHFUD MD Agak di anu saja. 8

12. KUASA HUKUM TERMOHON: H. UMAR MA’RUF Kami lanjutkan. bantahan terhadap (suara tidak terdengar jelas) sekaligus dalil angka 4 (10) Tentang KPU Kabupaten tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon karena bahwa sebagai perserta Pemilukada semestinya Pemohon memahami prosedur untuk menyampaikan laporan pelanggaran pada Panwaslu Pemilukada dan bukan kepada KPU Kabupaten Semarang. Bahwa KPU Kabupaten Semarang jika mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu Pemilukada terkait pelanggaran administrasi segera menindaklanjuti. Namun jika terkait pelanggaran pidana maka menjadi wilayah aparat penegak hukum lainnya. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 peraturan KPU Nomor 68, 2009 tentang pedoman teknis, tata cara diatur mengenai apa saja persyaratan pasangan calon dokumen yang harus diserahkan untuk pemenuhan persyaratan pasangan calon, berdasarkan ketentuan tersebut akte kelahiran hanya untuk memastikan usia 13. SAKSI DARI PEMOHON: SUROSO Kalau tidak bisa mencapai 80% tidak dapat bonus yang berupa, kami ulangi bonus yang berupa aspal 10 drum kalau cuma tidak nyampai 2…, 80% cuma dapat Rp20.000,00. 14. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tim Jiwa yang mengatakan? 15. SAKSI DARI PEMOHON: SUROSO Ya. 16. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tim Jiwa itu timnya tim pasangan nomor berapa itu? 17. SAKSI DARI PEMOHON: SUROSO Pasangan nomor 1. 18. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pasangan nomor 1 tim Jiwa ya, dengan tokoh masyarakat mengumpulkan tokoh masyarakat banyak yang hadir?

9

19. SAKSI DARI PEMOHON: SUROSO Yang datang dalam pertemuan itu dihadiri dari Ketua RT, 5 Ketua RT, ada Takmir Masjid, tokoh masyarakat, juga sesepuh sebagian anggota RT. 20. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kalau tim jiwa itu tim sukses kan, ya? 21. SAKSI DARI PEMOHON: SUROSO Itu koordinator dusun. 22. KETUA: MOH. MAHFUD MD Apa? 23. SAKSI DARI PEMOHON: SUROSO Koordinator dusun, Kordus. 24. KETUA: MOH. MAHFUD MD Koordinator dusun dari? 25. SAKSI DARI PEMOHON: SUROSO TPS 5. 26. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dari pasangan? 27. SAKSI DARI PEMOHON: SUROSO Dari pasangan Jiwa. 28. KETUA: MOH. MAHFUD MD Bukan aparat resmi, ya? 29. SAKSI DARI PEMOHON: SUROSO Bukan.

10

30. KETUA: MOH. MAHFUD MD Yang tim Jiwa ini orang yang dibentuk oleh pasangan, ya? 31. SAKSI DARI PEMOHON: SUROSO Ya. 32. KETUA: MOH. MAHFUD MD Untuk kampanye gitu ya. Ya, oke, tulis Panitera ini bukan aparat resmi tapi tim kampanye. Kemudian Saudara Ikmaludin Azis. 33. SAKSI DARI PEMOHON: M. IKMALUDDIN AZIS Siap. 34. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara (…) 35. SAKSI DARI PEMOHON: M. IKMALUDDIN AZIS

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

Majelis Hakim Yang Terhormat. Kebetulan nama saya Muhammad Ikmaludin Azis saya bukan penduduk Kabupaten Semarang, saya tidak punya hak pilih. Kebetulan pada tanggal 31 Juli tahun 2010 kami dengan beberapa teman yang tergabung dalam sebuah organisasi swadaya masyarakat ikut mencoba untuk melihat salah satu yang kami lihat ada di TPS nomor 20 Dusun Mapakgan masuk wilayah Kelurahan Rerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang kami melihat yang pertama TPS berada di…, karena kami melihatnya sudah pada perhitungan Pak, bukan pada pencoblosan tapi sudah pada penghitungan sekira jam 14.00 siang, kami melihat TPS-nya berada di tempat lokal atau di dalam semacam ruangan kelas kemudian para pengunjungnya berada di luar yang sangat jauh dan tidak memiliki akses untuk mengetahui bentuk surat suara yang sedang dibacakan. Kemudian ketika kami mendekat ada 5 kali berturut-turut surat suara yang dianggap salah dan kami melihat surat suara yang dianggap salah atau tidak sah dalam pencoblosannya yang surat ke-5 yang saya tahu persis karena jarak kami sekitar 2 meter kami melihat pencoblosannya berbeda dengan coblosan yang 1 yaitu mencoblos di tengah gambar nomor 3 dan di bawah pojok pasangan nomor 1 dengan bentuk pencoblosan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Majelis Yang Terhormat. 11

36. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, terus masalahnya apa kalau begitu? Pertama, itu ada di tempat tertutup ketika penghitungan itu ada orang ndak di yang menunjukkan ini secara tidak sah (…) 37. SAKSI DARI PEMOHON: M. IKMALUDDIN AZIS Ada, Pak. 38. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ada toh? 39. SAKSI DARI PEMOHON: M. IKMALUDDIN AZIS Ada. 40. KETUA: MOH. MAHFUD MD Di dekat orang yang nunjukkan itu ada Saksi-Saksi dari pasangan ada di dalam cuma masyarakat melihatnya agak jauh, ya? 41. SAKSI DARI PEMOHON: M. IKMALUDDIN AZIS Betul. Hanya tadi…, mohon maaf Majelis Yang Terhormat, apa yang disampaikan oleh Beliau Pihak Termohon kan bahwa akses masyarakat itu juga harus melihat itu ternyata di sana tidak terjadi ada yang tidak terjadi. Terima kasih. 42. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, tetapi ketika menetapkan itu tidak sendirian, ya? 43. SAKSI DARI PEMOHON: M. IKMALUDDIN AZIS Betul. 44. KETUA: MOH. MAHFUD MD Yang menghitung itu Saudara lihat ada yang buka, ada yang menujukkan, kemudian ada Saksi-Saksi di situ ya? 45. SAKSI DARI PEMOHON: M. IKMALUDDIN AZIS Siap, betul. 12

46. KETUA: MOH. MAHFUD MD Cuma masyarakat umum tidak bisa mengakses melihat juga gitu. 47. SAKSI DARI PEMOHON: M. IKMALUDDIN AZIS Siap. 48. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke. Baik, Saudara Dwi Pujianto. 49. SAKSI DARI PEMOHON: DWI PUJIYANTO

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

Majelis Hakim Yang Mulia. Alhamdulillah yang akan saya berikan kesaksian yaitu satu, nama saya Dwi Pujianto saya tinggal di Kupangloro dan langsung kejadian saya tidak mendapat kartu undangan dan kartu pemilih beserta istri saya setelah itu juga…, setelah itu jam 05.30 saya coba mengecek di TPS saya TPS 7 nama saya terdaftar dalam DPT, setelah itu jam 08.00 saya mengajak istri saya untuk mecoblos istri saya dia bilang “Mas saya takut saya enggak punya…, saya enggak diundang” seperti itu “jangan takut saya tahu aturannya” seperti itu setelah itu saya menggunakan hak pilih jam 08.00 itu dan setelah saya main-main ke TPS sekitar jam 11.00 kartu pemilih saya diberikan, saya di pintu. Kartu pemilih saya diberikan “Mas Dwi ini kartu pemilihnya.” Dan saya lihat kok begini Pak, ada kartu pemilih yang masih segini yang belum diberikan termasuk punya istri saya itu sekitar saya 30 sampai 40an kartu pemilih itu, itu yang pertama. Yang kedua, saat penghitungan suara kebetulan jam 13.15 siang itu saya ada di TPS 5, saya di sana ya mencoba mengikuti penghitungan suara dan di situ saya melihat ya tidak berurutan, ada surat suara yang milih Ibu Ambar Fatomah lubang besar masih di dalam kolom kotak itu dinyatakan tidak sah, itu yang..., saya mengikuti itu selama 15 menit dan saya melihat selama 3 kali dan setelah itu saya coba dolan-dolan keliling lagi saya ke TPS 9, saya lihat saya di sana selama 2 menit setelah itu selama 2 menit itu saya melihat 1 itu 100 suara kejadian yang sama surat suara yang di (suara tidak terdengar jelas) karena belubang besar tapi masih di dalam kotak apa kolom gambar itu masih itu saja, itu saja sementara Yang Mulia. Terima kasih.

Assalamualaikum wr.wb.

50. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, Saudara Iknatius Hari Setiawan. 13

51. SAKSI DARI PEMOHON: IGNATIUS HARI SETIAWAN Terima kasih Yang Mulia, yang saya ketahui dari Dusun Kelodokan Kelurahan Harjo Sari Kecamatan Bawen. Kebetulan saya termasuk di RT 06 RW 03, itu pada tanggal 24 Juli pukul 21.00 malam itu ada kumpulan RT yang dipanggil dari tim Jiwa yang di bentuk mungkin di desa kami itu per RT, di desa kami ada 8 RT, per RT mendapatkan Rp500.000.- untuk mempenggaruhi atau mendukung tim Jiwa. Jadi dibagikan ke masyarakat, kebetulan juga dari RT 5 ketua RT sendiri juga anggota KPPS Pak begitu Yang Mulia, terima kasih. 52. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, kemudian Saudara Kusroto. 53. SAKSI DARI PEMOHON: KUSROTO Terima kasih Majelis, saya Kusroto akan memberikan kesaksian atau keterangan yang terjadi di TPS 1 Dusun Legowo Desa Duren Kecamatan Wendengan Kabupaten Semarang. Pada masa kampanye KPPS di Dusun anggota KPPS di Dusun Legowo atau TPS 1 tidak netral yang berarti mendukung salah satu calon yaitu calon nomor 1 dan memberikan intimidasi kepada masyarakat Dusun Legowo atau TPS 1 tidak boleh memasang gambar atau kampanye selain nomor 1 yang di iming-iming dengan apa itu bantuan aspal, terima kasih. 54. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, kemudian Saudara Suramto. 55. SAKSI DARI PEMOHON: SURAMTO Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya mau memberikan keterangan dengan sebenarnya yang saya ketahui di Dusun Legowo yaitu ada salah satunya partai pengusung calon yaitu yang akan memberikan bantuan aspal sepanjang 2 km yaitu akhirnya menanam kader-kader di dusun kami dan akhirnya semua kader-kader itu tidak memperbolehkan memasang gambar selain gambar nomor 1 yaitu Mudirin, apabila memasang gambar lain akan diberi sangsi sosial. Terima kasih, Yang Mulia. 56. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, baik Saudara mau mempertajam apa yang disampaikan atau cukup?

14

57. KUASA HUKUM PEMOHON: WIJAYA Majelis Yang Mulia, ada yang perlu diperpanjang Saksi Ikmaluddin Azis tentang surat suara yang rusak, kecurigaan apa dari Saksi terhadap surat suara yang rusak? Ada yang coblosan, ada yang coblosannya itu betul di pinggir itu keganjilannya apa yang Saudara Saksi melihat? 58. KETUA: MOH. MAHFUD MD Apa keganjilannya itu apa? 59. SAKSI DARI PEMOHON: M. IKMALUDDIN AZIS Majelis Hakim Yang Mulia, kami melihat yang pertama adalah karena kebetulan kami melihat pertama itu dari belakang jadi apa gambarnya dari belakang itu tercoblosnya yang jelas kami melihat gambar pasangan nomor 3 dan pasangan nomor 1 tapi di bawah kemudian yang kelima, surat suara yang kelima yang jelas kami melihat dengan jelas, itu didamping lubangnya tidak sama dalam artian kami dapat menduga coblosannya bukan kelipat terus kemudian tercoblos oleh satu benda, tapi dimungkinkan tercoblos oleh dua benda yang berbeda. 60. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, Saudara Panitera. 61. SAKSI DARI PEMOHON: M. IKMALUDDIN AZIS Kemudian (….) 62. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sebentar dulu. Saudara Panitera ditulis kesaksiannya menyatakan menduga dan dimungkinkan. Bukan melihat, ya. Menduga dan memungkinkan ya. 63. SAKSI DARI PEMOHON: M. IKMALUDDIN AZIS Saya melihat Bapak, Cuma kami tidak bisa memastikan Bapak. Karena tidak melihat pencoblosannya. 64. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. Kalau ada coblosan nomor 3 lalu di nomor 1 lalu dinyatakan tidak sah, ya?

bawahnya tercoblos

15

65. SAKSI DARI PEMOHON: M. IKMALUDDIN AZIS Ya. 66. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, kenapa kan sudah benar KPU-nya. KPPS-nya kan sudah benar. Coblos nomor 3 lalu nomor 1 sehingga dinyatakan tidak sah. Apa salahnya menurut Saudara? 67. SAKSI DARI PEMOHON: M. IKMALUDDIN AZIS Kami salah atau benarnya kami tidak mengetahui Bapak. Tapi kami melihat (….) 68. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ada coblosan gitu. 69. SAKSI DARI PEMOHON: M. IKMALUDDIN AZIS Ada coblosannya berbeda. Yang satu coblosan menghadap ke muka, yang satu menghadap kebelakang. Kemudian pencoblosannya berbeda. 70. KETUA: MOH. MAHFUD MD Terus dinyatakan rusak? 71. SAKSI DARI PEMOHON: M. IKMALUDDIN AZIS Dinyatakan rusak dan itu lima kali berturut-turut. Karena kami juga di luar jadi kami memang tidak punya hak untuk protes dan lain sebagainya. 72. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. Oke jadi karena ada coblosan berbeda dan ada di dua tempat nomor 1 dan oleh Panitia KPPS dinyatakan rusak tidak dihitung, ya. Oke. Apalagi? Cukup ya. Cukup. 73. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI PURNOMO Mohon izin tambahan mungkin Bapak.

16

74. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan. 75. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI PURNOMO Untuk Saksi Saudara Kusroto dan Suramto. Yang kebetulan ini satu RT dan RW dan satu TPS yang sama. Tadi Saudara Saksi Suramto menerangkan adanya intimidasi, ya. Intimidasi dari tim kampanye Jiwa, nomor 1. bentuk intimidasi itu apa yang disampaikan oleh tim Jiwa? 76. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sanksi sosial itu misalnya mati tidak disahalatkan gitu enggak? 77. SAKSI DARI PEMOHON: SURAMTO Ya, mungkin begitu, kalau hajatan mungkin tidak didatangi seperti itu. 78. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kalau mati tidak dimandikan gitu. Terus sanksi sosial itu. Apalagi? 79. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI PURNOMO Kemudian berkaitan dengan intimidasi tadi apakah ternyata benar-benar dilakukan. 80. SAKSI DARI PEMOHON: SURAMTO Ya, itu sudah dilakukan dengan mengadakan munggahan istilah kalau orang jawa kan mendoakan arwah kan gitu. Sebelum hari puasa. Lah itu Saudara Kusroto ayahnya itu mengundang sekitar 20 orang itu yang hadir Cuma yang berdekatan sama Kusroto. Yang lainnya enggak ada. Enggak ada yang hadir. 81. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI PURNOMO Apakah yang lainnya itu juga bagian dari pemilih yang nomor 1 Jiwa? 82. SAKSI DARI PEMOHON: SURAMTO Ya.

17

83. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ALI PURNOMO Sementara cukup, Majelis Hakim Yang Mulia. 84. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Gimana Saudara bisa tahu yang lain memilih nomor 1 gitu? Itu melanggar undang-undang loh. Itu kalau tahu bisa ditangkap Saudara

itu. Tahu dari mana itu?

85. SAKSI DARI PEMOHON: SURAMTO Itu kan saya itu di kampung itukan yang berani pasang gambarnya Amouh itu cuma asaya Pak, 86. KETUA: MOH. MAHFUD MD Terus? 87. SAKSI DARI PEMOHON: SURAMTO Itu kok ada satu RT yang mendukung saya, tapi satu RW tapi jaraknya jauh gitu Pak. 88. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, tapikan tidak mungkin orang memilih siapa. Itu kalau tahu itu berarti melanggar asa (….) 89. SAKSI DARI PEMOHON: SURAMTO Ya, itu daerah atau sekitar rumah saya itu mayoritas itu Kaderkadernya Jiwa semua Pak. 90. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, kalau memang kadernya lalu apa salahnya kalau milih? 91. SAKSI DARI PEMOHON: SURAMTO

Lah itukan waktu itu gitu. Siapa yang berani masang gambarnya selain Jiwa itu berarti membelok sama lingkungan dan kampung gitu. Nanti kalau ada susah senangnya di kampung tidak akan (….) 92. KETUA: MOH. MAHFUD MD Diikutkan? 18

93. SAKSI DARI PEMOHON: SURAMTO Ya, gitu. 94. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, oke. Cukup ya. Sekarang dari Termohon. Saksinya dari Kip tadi itu. Silakan maju Saudara Puji Widianto. Maju saja maju. Saudara mau ngelaporin apa? 95. SAKSI DARI TERMOHON: PUJI WIDIANTO Ya, terima kasih Majelis Hakim Yang Terhormat. Kami dari Kipda Kabupaten Semarang dan Kip Indonesia melakukan pemantauan untuk Pemilukada di Kabupaten Semarang 2010. itu sudah berjalan dengan apa yang sudah menjadi program-program KPUD Kabupaten Semarang. Untuk bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemantauan kami, itu memang terjadi laporan praktik money politics yang dilakukan oleh 3 pasangan calon. Namun pada saat tim relawan kami mendatangi ke lapangan untuk kroscek laporan masalah itu yang kami dapatkan di lapangan adalah barang bukti dan Saksi sudah tidak ada. Jadi kami menganggap untuk masalah-masalah money politics itu hanya isu. 96. KETUA: MOH. MAHFUD MD Hanya isu dan dilakukan bukan oleh hanya satu pasangan? 97. SAKSI DARI TERMOHON: PUJI WIDIANTO 3 pasangan calon. 98. KETUA: MOH. MAHFUD MD Semua melakukan? 99. SAKSI DARI TERMOHON: PUJI WIDIANTO Semua ada laporan dan pada saat kita lakukan kroscek ke lapangan untuk (…) 100. KETUA: MOH. MAHFUD MD Cuma Pak Munjirin yang menang ini tidak melaporkan ke MK karena sudah menang ya. pada hal dia tahu lawannya juga money politics, begitu kira-kira.

19

101. SAKSI DARI TERMOHON: PUJI WIDIANTO Pada saat kita ke lapangan dari laporan, satu contoh di Desa Susukan Kecamatan Ungaran Timur ada money politics dari pasangan calon nomor urut 1, kita datangi ke lokasi, kita tanyakan, “Pelapor ada?” Barang bukti dan saksi sudah tidak ada. Kemudian di Desa Layanang Kecamatan Ungaran Timur, kita mendapatkan laporan bahwa di situ terjadi praktik money politics yang dilakukan pasangan nomor urut 3, namun di situ pun juga sama Saksi dan barang bukti tidak ada. Itu yang teman-teman relawan KIP dan KIP Indonesia temukan di lapangan. 102. KETUA: MOH. MAHFUD MD Amplopnya juga sudah habis? 103. SAKSI DARI TERMOHON: PUJI WIDIANTO Sudah tidak ada barang bukti, kulit amplopnya saja tidak ada. 104. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sudah tidak ada ya, saya kira cuma uangnya enggak lalu amplopnya…, ya baik. Saudara tidak mendengar adanya intimidasiintimidasi begitu sebagai pemantau? 105. SAKSI DARI TERMOHON: PUJI WIDIANTO Untuk intimidasi pada H-1 dari tim relawan kami itu mendapatkan laporan untuk di Ungaran Timur Kecamatan Ungaran Timur Desa Layangan itu Lurah, Lurah itu didatangi oleh warganya, setelah kita lakukan kroscek ke warga yang mendatangai Lurah itu, Lurah katanya menjanjikan sesuatu kepada warga untuk mengkondisikan pasangan nomor urut 3, dan apabila warga tidak mendukung pasangan nomor urut 3, itu untuk proses-proses pengurusan syarat-syarat KTP atau suratsurat di tingkat kelurahan, itu akan dipersulit. Itu teman dari relawan kami di lapangan. Kemudian untuk Desa … Kecamatan Ungaran Barat Lurah juga melakukan ancaman yang sama kepada warganya. Apabila warga tidak memilih pasangan nomor urut 3, itu dalam hal pengurusan surat-surat akan dipersulit. 106. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pasangan nomor 3 itu siapa? Pak Munjirin?

20

107. SAKSI DARI TERMOHON: PUJI WIDIANTO Pasangan nomor 3 itu H. Ambar Fatonah dan … 108. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, cukup. Ada yang mau memperdalam? Terkait? Cukup ya. cukup, silakan duduk. Baik, Saudara saya kira sidang-sidang kita sudah cukup selesai tidak perlu dibuka forum lagi, masalahnya sudah jelas tinggal kami nanti mempertimbangkan untuk pembuatan vonis berikutnya pada sidang berikutnya nanti diundang untuk pengucapan vonis. Nah, untuk itu kalau ada tambahan-tambahan bukti, apa tambahan apa lagi, silakan. 109. KUASA HUKUM PEMOHON: WIJAYA Majelis Hakim, Yang Mulia. Kami masih ada saksi-saksi yang akan kami ajukan, yang pertama. Yang kedua dalam rangka memastikan persyaratan tentang akte kelahiran. Mohon bisa diperintahkan Majelis kepada Pihak KPU, untuk menunjukkan peraturan KPU Kabupaten, karena faktualnya semua calon pasangan menyerahkan akte kelahiran. Selanjutnya untuk mengetahui keabsahan akte kelahiran mohon diperintah dapat dipanggil Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Semarang untuk membawa register ditunjukan dihadapan Majelis, terima kasih. 110. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Enggak kita tidak mengadili dokumen ya, yang mengadili begitu itu keabsahan itu Pengadilan Tata Usaha. KPU saya setuju itu tadi, peraturan yang menjadi dasar Anda mengatakan bahwa akte kelahiran itu tidak harus, begitu ya, bahwa hanya ada persyaratan … sedangkan bukti untuk meyakinkan bahwa umur sudah lebih dari 5 tahun itu bisa akte, bisa KTP, bisa keterangan lurah, bisa apa, bisa Kartu Keluarga. Ya itu peraturannya, sebagai dasar peraturan. Kalau kita enggak berkepentingan dengan sah atau tidaknya itu urusan ke PTUN ya, digugat saja ke PTUN nanti, kalau itunya..., ya saya sahkan ini bukti dari Pemohon P-1 s/d P-5. Ada lagi tambahan bukti ndak? Silahkan diambilkan. Termohon mau mengajukan bukti-bukti apa? Jadi ini ada tambahan dari tambahan 20 lagi ya. Liat bukti dari P-6 s/d P-25. KETUK PALU 1X Dari Termohon, T-1 s/d T-31 yaitu T-1 nya Keputusan KPU Nomor 32, T-31 nya keterangan PNU Aran ya. 21

KETUK PALU 1X Dari Pihak Terkait ada PT-1 s/d PT-16. PT-1 struktur ke komposisi kampanye, tim jiwa dan bukti P-16 surat keterangan dari Padang Negeri Kabupaten Semarang Nomor dan seterusnya dinyatakan KETUK PALU 1X Cukup. Saudara begini, tidak diperlukan lagi sebenarnya SaksiSaksi. Saudara diberi kesempatan saja menulisnya dalam bentuk affidafit ya silahkan saja Saudara (suara tidak terdengar jelas) dan ditandatangani, ditandatangani juga oleh Saudara nanti akan kita lihat. Yang Saudara bayangkan tadi Saksi itu Saksi apalagi? Saksi fakta tentunya. 111. KUASA HUKUM PEMOHON: WIJAYA Menyangkut pelanggaran penyelenggaraan. 112. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya Saksi apa dan siapa penyelenggaraan (...) 113. KUASA HUKUM PEMOHON: WIJAYA Saksi fakta. 114. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ini tadi kan sudah penyelenggaraan semua. 115. KUASA HUKUM PEMOHON: WIJAYA Ini baru sebagian dari ada yang lebih penting lagi. 116. KETUA: MOH. MAHFUD MD Apa yang lebih penting? Saudara katakan saja sekarang lebih pentingnya apa? Nanti kalau ndak perlu Saksi, kami catat sebagai keterangan yang bisa dipercaya tanpa menghadirkan bisa. Apa?

22

117. KUASA HUKUM PEMOHON: WIJAYA Saksi yang bisa menyampaikan bahwa memang terjadi money

politics secara massif.

118. KETUA: MOH. MAHFUD MD Terjadi money politics secara massif. Ukuran massif menurut Saudara apa? 119. KUASA HUKUM PEMOHON: WIJAYA Ukuran massif bahwa itu dilakukan secara besar-besaran, terus terang, di hadapan masyarakat umum, terbuka. 120. KETUA: MOH. MAHFUD MD Terus pelakunya? 121. KUASA HUKUM PEMOHON: WIJAYA Pelakunya adalah oknum dari tim jiwa. 122. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tim sukses? 123. KUASA HUKUM PEMOHON: WIJAYA Tim sukses. 124. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kalau tim sukses yang melakukan kan tidak apa-apa. Terstruktur itu harus aparat KPU yang melakukan atau pejabat pemerintah menggunakan kedudukan aparat. Kalau cuma melalui tim sukses itu dimana-mana melakukan. Itu semua pasti melakukan cuma ada yang melapor ada yang tidak. Yang sudah menang itu ndak melapor karena sudah untung. Padahal tahu juga lawannya juga sama melakukan money politics kan gitu dimana-mana. Semua Pemilukada begitu, dalam faktanya ya semua. Saudara mau menghadirkan itu?

23

125. KUASA HUKUM PEMOHON: WIJAYA Ya. Termasuk juga Saksi yang bisa menyampaikan fakta ada intimidasi-intimidasi. KPPS.., ada juga KPPS yang pada saat Pemilih akan memberikan hak suaranya diminta Pemilih nomor sekian. 126. HAKIM ANGGOTA: ARSYAD SANUSI Saudara kuasa hukum Pemohon, apakah Saudara pahami apa yang dikatakan Saksi affidafit Tahu tidak? Yang disarankan tadi Pak Ketua, itu keterangan Saksi yang berupa affidafit artinya tidak perlu hadir, keterangannya itu kita terima, apa yang dikatakan bahwa Saudara menyatakan ada KPPS atau apa dan lain sebagainya, ada yang money politics, silahkan. Tapi itu kami nanti menilai. 127. KUASA HUKUM PEMOHON: WIJAYA Ya. 128. HAKIM ANGGOTA: ARSYAD SANUSI Sebagai Saksi gitu tetapi dalam bentuk kualitasnya affidafit ya. Artinya keterangannya itu nanti kita nilai. Sebab semua keterangan Saksi dan bukti-bukti apa saja, itu tidak ada yang mengikat bagi Hakim. Ndak ada yang mengikat. Bindeen de craagh-nya itu kekuatan mengikat itu tidak ada, tergantung dari pada Mahkamah atau Panel atau Pleno yang memberikan kekuatan gitu. Nah kalau itu sudah di pahami itu tidak mengurangi hak Saudara apa yang di sarankan oleh Pak Ketua, ya itu jadi berupa affidafit ya itu keterangannya. Tapi ini bahayanya kalau Saudara katakan money politics kemudian menuju dilakukan oleh ini ternyata tidak bisa fitnah yang kedua bisa-bisa saksi palsu, nah kalau palsu langsung saja polisi bisa tangkap itu, ini yang bahayanya itu ya jadi ini ada saran daripada Majelis, Pak Ketua untuk Saudara mengemukakan saja tambahan keterangan saksi itu yang berupa affidafit, itu. Kemudian sangahan-sanggahan yang lainnya Saudara bisa mengajukan nanti dalam kesimpulan, itu. 129. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. 130. HAKIM ANGGOTA: ARSYAD SANUSI Cukup Pak Ketua.

24

131. KETUA : MOH. MAHFUD MD Baik begitu jadi begini Saudara apapun yang ingin Saudara kemukakan lagi ndak perlu disidang tullis saja di dalam kesaksian affidafit lalu bersama itu disertakan juga untuk semuanya untuk Pemohon, Termohon, Terkait kesimpulan dari keseluruhan sidang-sidang kita ini. Nah kesimpulan itu kami tunggu pada hari Senin tanggal 23 jam 16.00. Senin 23 Agustus jam 16.00 di gedung Mahkamah Konstitusi tanpa sidang jadi langsung diserahkan ke paniteraan ya. Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Begitu juga kalau ada alat-alat bukti yang belum disahkan karena ditemukan tadi di sertakan saja lalu dijelaskan kaitan ini dalam bukti barunya menunjukan ini, ini, ini gitu. Percayalah kami akan mempertimbangkan dengan cermat-cermat. Nah untuk itu sidang dinyatakan di tutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.14 WIB

Jakarta, 20 Agustus 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1 001

25