2010)

PEMBATALAN NIKAH KARENA MURTAD (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010)

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh: MUHAMAD ALIM MUDIN NIM. 1111044100030

PROGRAM STUDI AHWAL ASY - SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada program studi strata satu/Peradilan Agama, Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selanjutnya shalawat serta salam kemuliaan semoga tercurah limpah bagi kekasih-Nya Rasullah Muhammad SAW, pembimbing bagi siapa yang mencarinya, pemegang kunci gerbang menuju-Nya. Adapun judul yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: “PEMBATALAN NIKAH KARENA MURTAD (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/2010)”. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemukan hambatan dan tantangan baik bersifat internal maupun eksternal sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah. Hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaannya. Pada kesempatan ini perkenankanlah kiranya penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada: 1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah dan Hukum;

2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag. sebagai Ketua Prodi dan Bapak Arip Purkon, MA. sebagai Sekretaris Prodi Ahwal Asy-Syakhshiyyah yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan dikampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; 3. Dr. H. Supriyadi Ahmad, selaku dosen Penasihat Akademik penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; 4. Bapak Arip Purkon, MA., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan ikhlas memberikan dorongan, bimbingan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; 5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan dikampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; 6. Ayahanda tercinta Bapak Abdul Qodir dan Ibunda tercinta yaitu Ibunda Nurnafi‟ah, yang dengan penuh kasih sayang mendidik dan membesarkan penulis dengan segala pengorbanan yang tak ternilai harganya; 7. Saudara-saudariku, Muhammad Qomaruddin, Muhammad Jailani Rizqi, Siti Mega Rahayu dan Siti Puspita Sari. Serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan serta bantuan moril selama ini. Untuk itu hanya do‟a yang dapat penulis panjatkan semoga senantiasa mendapat berkah, rahmat dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin;

8. Sahabat-sahabatku, Iim Rosadi, Badru Tamam, Muhammad Nazir, Jumili, Fachry Alfian, Sandika Rizkiyandi, Zulfikar, Ali Ash-Shobuni, Achmad Saidi, Azmi Hasyim Ali, dan yang lain yang senantiasa memotivasi dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman jurusan Peradilan Agama 2011 yang telah menemani penulis dalam suka dan duka hingga akhirnya harus berpisah; 9. Habibati Fenida Nur Apriyani, Mahasiswi Tafsir Hadis sebagai calon pendamping hidupku untuk cinta, kasih sayang serta dukungan yang mengalir tanpa henti. 10. Saudara saudariku di Kabilah PMII Kramat 2011 FSH, dan Kabilah KBPA 2011 FSH yang tidak bisa kusebutkan namanya satu persatu. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum dan penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas bantuan dan jasa-jasa semua pihak yang telah berupaya membantu penyusunan skripsi ini. Amin Ya Rabbal Alamin. Ciputat,

Penulis

Juli 2015

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................

i

DAFTAR ISI .............................................................................................................

iv

ABSTRAK .................................................................................................................

vi

BAB I

PENDAHULUAN ............................................................. .....................

1

A. Latar Belakang ......................................................................................

1

B. Pembatasan Masalah ............................................................................

4

C. Rumusan Masalah ................................................................................

5

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ..........................................

5

E. Review Studi Terdahulu ......................................................................

6

F. Metode Penelitian ................................................................................

7

G. Sistematika Penulisan .........................................................................

9

FASAKH DAN PEMBATALAN NIKAH ..........................................

11

A. Konsep Fasakh dalam Fiqh ..............................................................

13

1. Pengertian Fasakh ........................................................................

13

2. Dasar Hukum Fasakh ...................................................................

15

3. Sebab-sebab Fasakh .....................................................................

15

B. Pembatalan Perkawinan Menurut perundang-undangan ....................

22

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan ............................................

22

2. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan .........................................

24

BAB II.

C. Komparasi Konsep Fasakh menurut Fikih dan Perundang-undangan di Indonesia ........................................................................................

28

BAB III. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 51 K/AG/2010 TENTANG

BAB IV.

PEMBATALAN NIKAH KARENA MURTAD.................................

33

A. Duduk Perkara .................................................................................

33

B. Amar Putusan Pengadilan Agama ..................................................

32

C. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama .......................................

34

D. Memori Kasasi ................................................................................

41

E. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan ......................................

44

KONSEP PEMBATALAN NIKAH MENURUT FIQIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN ...............................................................

47

A. Konsep Pembatalan Nikah (fasakh) Karena Murtad Menurut Fikih ..

47

B. Konsep Pembatalan Nikah (fasakh) Menurut Perundang-undangan ..

49

C. Penerapan Konsep Fikih dan Perundang-undangan dalam mempertimbangan Hukum Pembatalan Nikah .................................. BAB V.

52

PENUTUP ...............................................................................................

77

A. Kesimpulan ......................................................................................

77

B. Saran ................................................................................................

78

DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................

81

LAMPIRAN

ABSTRAK Muhamad Alim Mudin, Peradilan Agama. Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisisi Putusan MA No. 51 K/AG/2010) Murtad adalah perbuatan dimana seorang muslim keluar dari agamanya menjadi non muslim. Murtad merupakan hal yang paling prinsipil dalam kehidupan beragama dan berumah tangga. Adanya perbuatan murtad dalam suatu hubungan perkawinan banyak ditemui di Indonesia dan menjadi fenomena yang dijadikan alasan untuk dapat memutus suatu perkara sebagai alasan perceraian. Perkawinan dapat putus karena alasan murtad, hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga hingga akhirnya dapat diputuskan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan. Bagaimana pertimbangan hukum dan putusan oleh hakim Mahkamah Agung terhadap perkara nomor 51 K/AG/2010 dalam memutus perkawinan atas alasan murtad apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kedua masalah tersebut saling berkaitan, untuk itulah kedua masalah tersebut akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam riview terdahulu, implikasi Pasal 116 huruf H Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Status hukum pernikahan yang tetap dilakukan jika salah satu pihak baik suami atau istri telah menjadi murtad, bila melirik pasal tersebut, keharmonisan dalam rumah tangga tidak akan tercipta. Mekanisme penyelesaian perkara cerai karena murtad di Pengadilan Agama dengan cara mediasi dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriftif. Adapun metode pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan, serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan. Dalam metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan terdapat dua konsep pembatalan dalam kasus murtad terhadap pernikahan. Pertama, apabila perilaku murtad terjadi sebelum dukhul, maka status pernikahannya batal dengan seketika. Apabila ada orang yang mengetahuinya, maka orang tersebut wajib memisahkan rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Kedua, apabila perilaku murtad terjadi setelah dukhul, maka pernikahan itu harus dipisah dengan ketentuan istri harus menjalani masa iddah. Apabila telah kembali memeluk Islam sebelum masa iddah berakhir, maka pernikahannya tetap berlanjut dan tidak perlu ada akad baru dan berkurangnya satu hak talak yang dimiliki oleh suami. Apabila belum kembali memeluk Islam sementara masa iddah istri telah selesai, maka pernikahan mereka putus selamanya sejak masa iddah istri berakhir.

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah Murtad (riddah) adalah keluar dari Islam lalu menjadi kafir lagi dan memutuskan Islam.1 Murtad itu adakalanya dengan ucapan, adakalanya dengan perbuatan, dan adakalanya dengan keyakinan. Masing-masing dari tiga macam ini mengandung masalah-masalah yang hampir tidak terbatas jumlahnya.2 Syarat-syarat kemurtadan berdasarkan kesepakatan para ulama bisa dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu baligh, berakal sehat, inisiatif sendiri tanpa paksaan (unsur kesengajaan), mengetahui kondisi dan hukum kekafiran. 3 Hukuman orang murtad yaitu:4 pertama, hukuman bunuh dengan ketentuan orang baligh, berakal, tidak bertobat dari kemurtadannya, dan kemurtadannya itu tertetapkan dan terbukti dengan pengakuan atau kesaksian. Kedua, harta kekayaan orang murtad hilang dari kepemilikannya. Ketiga, hukum waris orang murtad statusnya adalah sebagai harta fai‟ bagi kaum Muslimin dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Pengaruh kemurtadan terhadap perkawinan menurut kalangan ahli fikih sependapat bahwa jika salah satu dari pasangan suami istri murtad dan keluar dari

1

Al-Imam Taqiyuddi Abu Bakar Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hal. 131. 2 Al-Imam Taqiyuddi Abu Bakar Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, hal. 132. 3 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, shahih fikih sunnah, jilid 4, (Pustaka Azzam, 2007), hal. 246. 4 Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam wa Adilatuhu, jilid 7, hal. 513.

Islam, maka keduanya harus dipisah. Orang yang murtad dilarang mendekati pasangannya dalam bentuk khalwat, hubungan intim, atau sejenisnya.5 Kedudukan murtad dalam perkawinan mempunya pengaruh yang besar terhadap kehidupan seseorang, terutama dalam hubungannya dengan masyarakat seperti perkawinan, hak waris, dan hak-hak lainnya. Didalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat mengenai larangan perkawinan yang mengakibatkan adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan. Larangan perkawinan itu dijelaskan diantaranya dalam pasal 8 huruf (f) yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.6 Kompilasi Hukum Islam juga menuangkan hal tersebut pada Pasal 40 yakni dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.7 Kemudian pada Pasal 44 diterangkan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

5

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, shahih fikih sunnah, hal. 286. Undang-undang perkawinan, hal. 4 7 Kompilasi Hukum Islam, hal. 8 6

Sedangkan didalam putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010 halaman 12, istri selaku Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cibinong atas dasar posita sebagai berikut: 1. Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu kristen; 2. Tergugat sering berkata-kata kasar, sering mengancam Penggugat; dan 3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga. Berikutnya pada halaman 6 diktum nomor 2 putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010, pengadilan Agama Cibinong telah mengambil putusan yang berbunyi, “Menjatuhkan talak satu ba‟in sughra dari tergugat terhadap Penggugat”. Kemudian di Pengadilan tingkat Banding atas dasar pertimbangan pada ibarah Kitab Fiqih Sunnah juz 2 halaman 389, yang pada pokoknya berarti “Apabila salah satu suami istri murtad, maka putuslah hubungan antara keduanya, karena murtadnya itu mengharuskan berpisah, dan perpisahan itu masuk dalam kategori fasakh”, dengan alasan Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu kristen, maka Pengadilan tingkat Banding telah mengambil putusan dengan amar yang berbunyi “memfasakh perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding. Selanjutnya di Pengadilan tingkat Kasasi yaitu Mahkamah Agung berdasarkan Judex Juris memperkuat amar putusan Pengadilan tingkat Banding bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat Banding sudah tepat, karena bukti akta nikah dari Kantor Urusan Agama merupakan bukti otentik dan Pengadilan Agama yang berwenang mengadili. Disamping itu, Mahkamah Agung memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Banding yang membatalkan putusan Pengadilan Agama

Cibinong dengan amar putusan yang berbunyi “menjatuhkan talak satu ba‟in sughra Tergugat terhadap Penggugat”. Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana Penelitian ini yang penulis beri judul “Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010)”.

B. Pembatasan Masalah Mengingat banyaknya masalah yang muncul berdasarkan

latar belakang

masalah diatas, tidak mungkin dituangkan seluruhnya dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dalam skripsi sebagai berikut: 1.

Pembatalan nikah adalah pembatalan perkawinan antara suami istri yang dilaksanakan oleh hakim, karena sebab-sebab yang dianggap sah untuk melaksanakan dan menetapkan adanya Pembatalan nikah itu, berdasarkan tuntutan dan keberatan-keberatan yang diajukan pihak istri atau suami. Pembatalan nikah pada pembahasan ini dibatasi pada pembatalan suatu ikatan perkawinan yang telah terjalin dengan sah yang disebabkan kemurtadan menurut hukum agama Islam.

2.

Murtad (riddah) ialah keluar dari agama Islam, untuk beragama lain atau tidak beragama sama sekali. Orang yang melakukan riddah, secara hukum Islam tidak ditetapkan sebagai penganut agama baru itu.8 Hal ini penulis membatasi pada salah satu pasangan yang keluar dari agama Islam untuk beragama lain atau tidak beragama sama sekali yakni murtad.

8

Ali Hasabillah, Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata’allaqu biha min iddatin wa nasabin), Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, hal. 174.

3.

Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010 penulis membatasi pula pada kemurtadan suami telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen.

C. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini: 1) Bagaimana konsep pembatalan nikah (fasakh) menurut fikih? 2) Bagaimana konsep pembatalan nikah (fasakh) menurut perundang-undangan di Indonesia? 3) Bagaimana

penerapan

konsep

fikih

dan

perundang-undangan

dalam

mempertimbangkan hukum pembatalan nikah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: a.

Untuk mengetahui konsep pembatalan nikah (fasakh) menurut fikih.

b.

Untuk mengetahui konsep pembatalan nikah (fasakh) menurut perundangundangan di Indonesia.

c.

Untuk mengetahui penerapan konsep fikih dan perundang-undangan dalam mempertimbangkan hukum pembatalan nikah.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi kalangan akademisi, dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang fasakh akibat murtad. b. Bagi kalangan praktisi dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program hukum dan untuk meningkatkan upaya hukum dalam memutuskan perkara perdata sehingga dapat mengendalikan penumpukan kasus di Mahkamah Agung. c. Bagi masyarakat luas semoga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai upaya pengendalian perilaku dilingkungan Mahkamah Agung. E. Review Studi Terdahulu Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang pembatalan nikah karena murtad. Berikut skripsi yang penulis temukan: Anang Hudalloh (102044124990) Murtad Sebagai Pemicu Perceraian (Telaah Kritis atas Pasal 116 huruf H INPRES No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) Ahwal Al-Syakhshiyah tahun 1431 H/2010 M. Skripsi ini menjelaskan tentang implikasi Pasal 116 huruf “H” KHI terhadap perceraian, dan menjelaskan status hukum pernikahan yang tetap dilakukan jika salah satu pihak baik suami atau istri telah menjadi murtad. Bedanya dengan penelitian penulis yakni penulis memfokuskan pada konsep pembatalan nikah karena murtad menurut fiqih dan

perundang-undangan, dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara No. 51 K/AG/2010. Sofa Martian (108044200017) Penyelesaian Cerai Gugat Terhadap Suami Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 1753/Pdt.G/2009/PAJT pada Pengadilan Agama Jakarta Timur) Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Hukum Keluarga 1433 H/2012 M. Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian perkara cerai karena murtad di Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Bedanya dengan penelitian penulis yakni penulis memfokuskan pada konsep pembatalan nikah karena murtad menurut fiqih dan perundang-undangan, dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara No. 51 K/AG/2010. F. Metode Penelitian Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan sesuatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memaparkan karakteristik dari beberapa variabel dalam suatu situasi.9 Tujuannya untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis

9

Yayan Sopyan, Buku Daras: Pengantar Metode Penelitian, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010), hal. 23.

sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.10 1. Kriteria dan Sumber Bahan Hukum a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber datanya diambil dari tulisan-tulisan atau sumber bacaan yang diterbitkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan: 1) Bahan Hukum Primer Adalah bahan yang dikumpulkan oleh penelitian sendiri selama penelitian berjalan. Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, yaitu berupa putusan MA, undang-undang perkawinan, KHI, dan data hasil wawancara. 2) Bahan Hukum Sekunder Data Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri dari: Buku-buku, Artikel Ilmiah, dan Arsiparsip yang mendukung. 2. Teknik Pengumpulan Data a. Studi Pustaka

10

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hal. 26.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsikonsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaaan berupa peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana, dan laporan lembaga. b. Teknik Analisis Data Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.11 G. Sistematika Penulisan Secara keseluruhan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan penulis sajikan dalam V Bab, di antaranya: BAB I

Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Review Studi Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II

Konsep Fasakh dalam Fiqih, Pengertian Fasakh, Dasar Hukum Fasakh, Sebab-sebab Fasakh. Pembatalan Perkawinan Menurut perundangundangan,

11

Pengertian

Pembatalan

Perkawinan,

Sebab-sebab

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hal.13.

Pembatalan Perkawinan. Komparasi Konsep Fasakh menurut Fiqih dan Perundang-undangan di Indonesia. BAB III

Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010 Tentang Pembatalan Nikah Karena Murtad.

BAB IV

Konsep Pembatalan Nikah (fasakh) Karena Murtad Menurut Fiqih, Konsep Pembatalan Nikah (fasakh) Menurut Perundang-undangan, Penerapan

Konsep

Fikih

dan

Perundang-undangan

Mempertimbangkan Hukum Pembatalan Nikah. BAB V

Kesimpulan, dan saran.

dalam

BAB II FASAKH DAN PEMBATALAN NIKAH

A. Konsep Fasakh dalam Fiqih 1. Pengertian Fasakh Fasakh artinya putus atau batal. Menurut bahasa kata “fasakh” berasal dari bahasa arab ‫ فسخا‬- ‫ يفسخ‬- ‫ فسخ‬yang berarti batal atau rusak.12 Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, Fasakh adalah hukum pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkwinan.13 Sedangkan menurut pendapat Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arabi, menyatakan bahwa fasakh berarti batal (naqada) atau bubar (faraqa).14 Sedang secara istilah fasakh ialah :

‫الرابطت لّتي تربط بيه الزوجيه‬ ّ ‫فسخ العقد وقضه˓ و ح ّل‬ “faskhul aqdi adalah membatalkan aqad, dan melepaskan tali ikatan perkawinan suami istri.” Fasakh ialah merusak nikah atau membatalkan perkawinan antara suami istri yang dilaksanakan oleh hakim, karena sebab-sebab yang dianggap sah untuk melaksanakan dan menetapkan adanya fasakh itu,

12

Ahmad Warson Munawir, Kamus Indonesia – Arab, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996), cet. Ke-I,

hal. 92.

13 14

Frista Atmanda W, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: Lintas Media, 2007), hal. 314. Ibnu Manzur, Lisan al-Arab Juz III, (Qatar: Dar Al-Fikr, 1994), hal. 45.

berdasarkan tuntutan dan keberatan-keberatan yang diajukan pihak istri atau suami.15 Sedangkan Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.16 Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya Al-Ahwal AlSyakhsiyyah menyebutkan “fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah.”17 Dari definisi-definisi fasakh di atas, penulis memiliki kesimpulan tentang pengertian fasakh. Yakni bahwa fasakh dalam perkawinan adalah membatalkan suatu ikatan perkawinan yang telah terjalin dengan sah menurut hukum agama Islam, dalam penelitian ini dikhususkan sebabnya fasakh ialah dikarenakan murtadnya suami ataupun istri. Murtad (Riddah) adalah kembali kejalan asal (status sebelumnya). Disini yang dimaksud dengan riddah adalah kembalinya orang yang telah beragama Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran karena kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain; baik yang kembali itu laki-laki maupun perempuan.18

15

Dja'far Amir, Fiqh Bagian Nikah, Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam, Ab Sitti Syamsiyah, Solo, 1983, hal. 7. 16 Abdul Wahab Khalaf, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari’ati al-Islamiyah, (Quwait: Dar al-Qalam, 1990), hal. 60. 17 Abu Zahroh, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, hal. 324. 18 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hal. 353.

2. Dasar Hukum Fasakh Mengenai dasar difasakhnya suatu perkawinan ini, ada dalam Kitab AlMuhadzdzab Juz II halaman 54 :

‫اذا ارتد الزوجان أوأحدهما فان كان قبل الدخول وقعت‬ .‫الفرقت وان كان بعد الدخول و قعت الفرقت على اوقضاء العدة‬ "Apabila suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka, perceraiannya jatuh setelah habis masa iddah."19 Namun kalau dasar tersebut diterapkan pada kondisi masyarakat Indonesia saat ini tidak akan bisa berjalan, karena dalam peraturan hukum di Indonesia, selain suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama, juga harus sah menurut hukum negara. Jadi, jika terjadi perceraian (thalaq maupun khulu’) dalam suatu perkawinan, harus melewati sidang perceraian di Pengadilan, agar perceraian tersebut sah di mata negara. Begitu juga jika salah seorang suami atau istri murtad, meskipun menurut agama Islam perkawinan tersebut fasakh atau batal dengan sendirinya, namun menurut hukum Indonesia, harus juga melewati proses persidangan di Pengadilan. 3. Sebab-Sebab fasakh Menurut fiqh, suatu pernikahan yang sudah terjalin dengan sah bisa mengalami fasakh atau rusak tanpa harus adanya keputusan Hakim dengan empat sebab; pertama, kerusakan aqad, kedua, munculnya kemahraman karena 19

Syaikh Imam Al-Syairozi, Al - Muhadzdzab Juz II, (Mesir: 'Isa al-Babi al-Khalabi), hal. 54.

musoharoh (besan atau mantu), ketiga, karena murtad dan keempat, karena li’an. Penjelasan lebih rincinya sebagai berikut : 1) Rusaknya Aqad Rusaknya aqad pernikahan antara suami istri misalnya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : a. Apabila diketahui bahwa ternyata yang mengaqadkan adalah saudara perempuan suami. b. Aqad terjadi ketika perempuan masih berada dalam masa iddah dari suami pertamanya. c. Apabila diketahui bahwa aqad tidak dihadiri oleh saksi-saksi. Maka ketika hal-hal tersebut diatas diketahui, aqad tersebut dinyatakan fasakh atau rusak seketika itu juga tanpa memerlukan adanya keputusan Hakim. Dalam hal sebab-sebab rusaknya aqad yang telah penulis sebutkan diatas, tidak ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha’ bahwa perpisahan suami istri karena hal-hal tersebut diatas disebut fasakh, bukan thalaq, karena thalaq hanya bisa terjadi pada pernikahan yang aqadnya sah, sedang dalam hal tersebut diketahui bahwa aqad telah rusak. 2) Munculnya Kemahraman karena Musoharoh Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, munculnya kemahraman karena musoharoh terjadi jika salah seorang suami atau istri melakukan hubungan suami isteri (zina) atau hal-hal yang mendahului hubungan tersebut bersama far‟inya (anak, cucu dan seterusnya) sehingga menimbulkan kemahraman nikah

karena musoharoh.20 Misalnya suami berzina dengan anak istrinya atau berzina dengan ibu dari istrinya, atau istri berzina dengan anak suaminya atau berzina dengan bapak dari suaminya, maka seketika itu juga, perpisahan antara suami istri itu terjadi tanpa memerlukan keputusan dari Hakim. “Selain itu, menurut pendapat madzhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad juga menyebutkan bahwa menyentuh dengan syahwat dan melihat alat kelamin dengan syahwat itu disamakan juga dengan zina”.21 Tetapi terjadi perbedaan antara pendapat diatas dengan pendapat dari Madzhab Syafi‟i dan Maliki, yang berpendapat bahwa zina dan pendahuluanpendahuluannya itu tidak berimplikasi pada kemahraman antara suami istri tersebut. Pendapat ini juga dikatakan oleh Saib bin al-Musayab, Zuhri, Abu Zaur, Ibnul Mu‟adzir dan Syi‟ah Zaidiyah.22 3) Murtad Murtad (riddah) ialah keluar dari agama Islam, untuk beragama lain atau tidak beragama sama sekali.23 Orang yang melakukan riddah, secara hukum Islam tidak ditetapkan sebagai penganut agama baru itu.24 4) Li‟an Li’an menurut arti secara bahasa berarti “saling melaknat”. Sedang menurut arti istilah adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah, 20

Ali Hasabillah, Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata’allaqu biha min iddatin wa nasabin), Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, hal. 174. 21 Ali Hasabillah, Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata’allaqu biha min iddatin wa nasabin), hal. 174. 22 Ali Hasabillah, Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata’allaqu biha min iddatin wa nasabin), hal. 175. 23 Azhar Basyir, M.A. Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Hukum UII, 1990), hal. 78. 24 Ali Hasabillah, Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata’allaqu biha min iddatin wa nasabin), hal. 176.

yang secara timbal balik dilakukan oleh suami istri jika sang suami menuduh istrinya berzina atau mengingkari bahwa anak yang dilahirkan si istri adalah anak keturunan atau darah dagingnya, disertai dengan ucapan yang melaknat dari pihak suami kepada istri dan do‟a mohon kemurkaan Allah dari istri pada suaminya.25 Secara sederhana, modus atau cara li’an dapat penulis gambarkan sebagai berikut. Jika suami menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anaknya atau kedua-duanya, maka istri atau tertuduh memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman menuduh zina, yakni dicambuk 80 kali kepada suaminya. Sebaliknya, suami mohon diterapkan hukuman zina atas istrinya, tapi tidak ada bukti atau saksi yang membenarkan tuduhan suami, lalu Hakim dapat menyuruh suami untuk melaknat istrinya dengan mengatakan sambil berdiri :“Saya bersaksi, Demi Allah, saya termasuk orang yang benar dalam tuduhanku, atas fulanah (menyebut nama istrinya sambil menunjuknya) ini, yang melakukan zina (atau mengingkari anak atau keduanya)”.26 4. Ikhtilaf Fuqaha‟ Tentang Murtad Sebagai Penyebab Fasakhnya Suatu Perkawinan Menurut Imam Abu Zahroh dalam kitabnya Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah menyebutkan bahwa fasakh yang tidak dianggap membatalkan aqad dibagi menjadi dua.

176. 176.

25

Ali Hasabillah, Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata’allaqu biha min iddatin wa nasabin), hal.

26


Pertama, fasakh yang melarang hubungan pernikahan selamanya, yakni fasakh yang disebabkan terjadinya sebab yang mengharamkan pernikahan lakilaki dan perempuan tersebut selamanya, Seperti misalnya ternyata si laki-laki adalah bapak dari si perempuan. Kedua, fasakh yang melarang perkawinan sementara. Fasakh ini disebabkan misalnya oleh murtadnya salah satu pasangan.”27 a. Murtadnya Suami Menurut pendapat syaikhaini atau dua syaikh besar, jika suami murtad, maka perkawinannya menjadi fasakh seketika itu juga.28 Kondisi ini terjadi baik si istri beragama Islam maupun seorang Ahli Kitab. Madzhab Hanafi juga berpendapat demikian, bahwa murtadnya suami dianggap sebagai thalaq ba’in karena kemurtadannya dilakukan tanpa paksaan, sehingga tidak mungkin perkawinan itu langgeng.29 Contoh dari kasus tersebut adalah penolakan suami untuk masuk Islam setelah ditawarkan kepadanya, padahal si istri sudah masuk Islam. Akan tetapi, masih menurut Madzhab Hanafi, jika akhirnya sang suami kembali masuk Islam, maka dibolehkan baginya untuk kembali kepada istrinya, dengan syarat memperbaharui nikah (melakukan aqad yang baru), baik dilakukan pada

27 28

175. 175.

29

Abu Zahroh, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, hal. 326. Ali Hasabillah, Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata’allaqu biha min iddatin wa nasabin), hal. Ali Hasabillah, Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata’allaqu biha min iddatin wa nasabin), hal.

massa iddah ataupun setelahnya, selama mantan istrinya tersebut belum menjadi mahramnya karena sesuatu sebab.30 b. Murtadnya Istri Menurut fatwa para ulama‟ Bukhara, jika istri murtad, maka pernikahannya juga fasakh.31 Namun, meski demikian, jika suatu ketika si istri tadi dipaksa lagi untuk masuk Islam, kemudian keduanya memperbaharui aqadnya, dengan tambahan mahar yang ringan, maka suami istri yang tadinya sudah fasakh tersebut, dapat kembali bersama lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menutup peluang bagi para istri untuk lari dari para suaminya, dengan pura-pura melakukan riddah/murtad. Sedang menurut pendapat Imam Malik, jika si istri murtad karena ingin fasakh, maka murtadnya tidak berimplikasi pada thalaq atau fasakh, akan tetapi lain halnya jika murtad tersebut dilakukan dengan sebenarnya, maka karena kemurtadanya tersebut, harus tejadi thalaq atau fasakh. Seorang istri juga dianggap murtad, jika berpindah dari agama samawi ke agama non samawi.32

c. Murtadnya Suami Istri Secara Bersamaan. Jika suami dan istri murtad secara bersamaan atau beriringan, akan tetapi tidak diketahui siapakah yang lebih dahulu murtad, kemudian diketahui

175. 175. 176.

30


31


32


keduanya telah masuk Islam lagi, maka tidak ada hukum bagi perkawinan suami istri tersebut, dalam artian perkawinan mereka tetap utuh dan berlanjut, tidak terkena hukum thalaq maupun fasakh. Namun jika salah satu telah masuk Islam lebih dahulu dan hal tersebut diketahui, maka perkawinan mereka itu mengalami fasakh. Lebih ringkasnya, penulis mencoba untuk merinci mengenai ikhtilaf fuqaha‟ tentang murtad sebagai penyebab fasakhnya suatu perkawinan, yakni ada empat hal sebagai berikut : 1) Perpisahan yang terjadi karena salah satu suami atau istri maupun keduaduanya murtad, itu tidak memerlukan keputusan Hakim. 2) Murtadnya si suami, menurut kaidah hukum Islam jelas menyebabkan furqoh, dan hal ini sudah menjadi kesepakatan bulat para ulama‟ tanpa adanya perbedaan pendapat. 3) Perbedaan itu baru muncul, ketika terjadi salah satu suami atau istri itumurtad, maka hukum apa yang akan dikenakan pada perkawinan suami istri tersebut, yakni apakah dihukumi fasakh ataukah thalaq ba’in. 4) Sedangkan mengenai murtadnya si istri, hal ini masih menjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama‟, yakni mengenai murtadnya si istri tersebut apakah akan menyebabkan furqoh perkawinan mereka atau tidak. Tetapi ulama‟-ulama‟ yang berpendapat bahwa murtadnya seorang istri itu menyebabkan furqohnya suatu perkawinan, semuanya sepakat berpendapat bahwa furqoh itu adalah fasakh bukan thalaq. B. Pembatalan Perkawinan Menurut Perundang-undangan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Muhammad Yahya Harahap, secara teoritis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum sampai ada ikut campur tangan pengadilan.33 Hal ini berdasarkan dalam BAB VI Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”.34 Penulis tidak menemukan definisi pembatalan perkawinan dari Peraturan Pemerintah ini, namun dari pasal tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang batal karena sebab-sebab tertentu yang pembatalannya harus diajukan ke Pengadilan dan harus melalui keputusan sah Pengadilan. Dalam UU Perkawinan, tidak disebutkan pula tentang istilah fasakh, melainkan pembatalan perkawinan. Pada BAB IV Pasal 22 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan, “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.35 Pengertian kata “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, yakni tergantung apakah dengan sebab-sebab yang nantinya terjadi itu, menurut hukum agamanya masing-masing itu tidak menentukan lain. Sebagai contoh dalam agama Islam salah

33

Yahya Harahap.Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tanun 1975 (Mesan:CV.Zahir Trading Co.1975) Cet 1, hal.4 34 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, Direktorat Urusan Agama Islam, Jakarta, 2002, hal. 97. 35 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, hal. 18.

satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah, tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam bab IV tentang “Rukun dan Syarat Perkawinan” pasal 14 (c). kemudian dilanjutkan penjelasannya pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ini mengenai syarat wali nikah, yaitu pada ayat (1) “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.” Ayat (2) berbunyi “wali nikah terdiri dari : (a.) wali nasab, (b.) wali hakim. Jika dalam suatu pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum Islam, syarat tersebut diatas tidak terpenuhi, maka pada masa mendatang perkawinan tersebut dapat dibatalkan.”36 Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan UU Perkawinan, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak disebutkan sama sekali tentang istilah fasakh, melainkan pembatalan perkawinan. Dalam KHI ini juga tidak diberikan pengertian secara rinci mengenai definisi pembatalan perkawinan, akan tetapi, dari penjelasan-penjelasan yang penulis baca pada BAB XI pasal 70 KHI, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia. 2. Sebab-Sebab Pembatalan Perkawinan Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tidak dijelaskan secara rinci mengenai bab “Pembatalan Perkawinan”, akan tetapi disebutkan dengan jelas di dalam PP ini bahwa antara gugatan perceraian dengan pembatalan perkawinan itu hampir sama, 36

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hal. 20-21.

yakni tercantum dalam ayat (2) dan (3) pasal 38 PP ini, yang lebih lengkapnya berbunyi: 2) “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan cara pengajuan gugatan perceraian”. 3) “Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini”.37 Dalam salah satu bab V Peraturan Pemerintah ini, tepatnya pada pasal 19 sudah disebutkan mengenai alasan-alasan seseorang dapat mengajukan permohonan gugatan perceraian, sehingga dari bunyi dua ayat diatas sangat sesuai dengan isi dari bab V Peraturan Pemerintah ini, dapat penulis sebutkan bahwa sebab-sebab di batalkannya suatu perkawinan pun juga sama dengan sebab-sebab permohonan gugatan perceraian, yakni tercantum dalam pasal 19 sebagai berikut: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat dapat membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.38 Di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 26 dijelaskan tentang sebab-sebab dibatalkannya suatu perkawinan sebagai berikut : 1) “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri

37

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, hal. 97. 38 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, hal. 93.

oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”. Dan pasal 27 menyebutkan: 1) “Seorang suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”. 2) “Seorang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.39 Akan tetapi dalam dua pasal ini disebutkan pula pengecualian mengenai pembatalan perkawinan ini, yakni disebutkan dalam ayat berikutnya yang bunyinya sebagai berikut: Pasal 26 2) “Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan pada alasan dalam ayat (1) pasal (26) ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan itu harus diperbaharui supaya sah”. Pasal 27 3) “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”.40 Di dalam BAB XI pasal 70 KHI tentang Batalnya Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan batal apabila : a. “Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan aqad nikah karena sudah mempunyai 4 (empat) orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj‟i;

39

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, Direktorat Urusan Agama Islam, Jakarta, 2002, hal. 1819. 40 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, Direktorat Urusan Agama Islam, Jakarta, 2002, hal. 1819.

b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di Li‟annya; c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah lagi dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba‟da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya; d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No 1 Tahun 1974, yaitu: 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya”.41 3. Akibat difasakhnya Suatu Perkawinan Dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana yang kita ketahui, karena memang mengenai masalah Pembatalan Perkawinan ini tidak terlalu banyak disinggung, sehingga penulis hanya menemukan mengenai sebab-sebab serta tata cara

41

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hal. 39.

pengajuan

pembatalan

perkawinan,

sedang

mengenai

akibat

pembatalan

perkawinan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak disebutkan sama sekali. Akibat dari pembatalan perkawinan dapat kita temui dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 28 sebagai berikut: 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap: a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. b. Suami atau isteri yang bertindak dengan i‟tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i‟tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum tetap”.42 Dalam pasal 76 KHI disebutkan bahwa “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan suatu hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Selain itu juga disebutkan dalam pasal 75 KHI bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut kepada : a) “Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad; b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

42

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, hal. 19.

c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri‟tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.43 C. Komparasi Konsep Fasakh Menurut Fiqih Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Prinsip yang dipakai di dalam hukum Islam adalah mempersulit terjadinya perceraian dan untuk memungkinkan terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu yang benar-benar bisa menjadi dasar utama pasangan suami isteri melakukan perceraian, karena memang Allah SWT telah menghalalkan thalaq, namun Allah SWT juga sangat membenci perbuatan thalaq tersebut. Didalam fiqih, perceraian banyak sekali jenisnya, namun dalam hal ini penulis membahas tentang putusnya atau batalnya suatu perkawinan yang disebabkan salah seorang suami atau isteri murtad, yang dalam istilah fiqh disebut fasakh. Menurut fiqih, murtadnya seorang suami itu jelas menyebabkan fasakhnya suatu perkawinan, dan perkawinan tersebut fasakh seketika itu juga, tanpa memerlukan keputusan dari hakim. Menurut madzhab Hanafi, bahwa murtadnya suami dianggap sebagai thalaq ba’in karena kemurtadannya dilakukan tanpa paksaan, sehingga tidak mungkin perkawinan itu langgeng.44 Sedangkan mengenai murtadnya isteri, di dalam fiqh ada dua macam pendapat, yakni ada yang mengatakan murtadnya isteri jika dilakukan hanya karena ingin berpisah dari suaminya, maka dianggap tidak sah, akan tetapi jika murtadnya si isteri 43

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, Direktorat Urusan Agama Islam, Jakarta, 2002, hal. 42. 44 Ali Hasabillah, Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata’allaqu biha min iddatin wa nasabin), Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, hal. 175.

tersebut dilakukan dengan sebenar-benarnya, perkawinan tersebut tetap harus di fasakh atau dibatalkan, namun masih terdapat keringanan, yakni apabila si isteri tersebut mau dipaksa untuk masuk Islam lagi, kemudian keduanya memperbaharui nikah, dengan tambahan mahar yang ringan, maka suami isteri yang telah di fasakh tersebut dapat berkumpul kembali. Lain halnya jika sepasang suami isteri murtad, namun kemurtadan mereka tidak diketahui, kemudian mereka kembali kepada agama Islam, maka tidak berlaku hukum bagi perkawinan mereka tersebut. Akan tetapi jika setelah murtad, salah satu telah kembali memeluk Islam dan satunya belum, maka perkawinan mereka tetap harus di fasakh. Prinsip yang dipakai didalam perundang-undangan di Indonesia pun juga mempersulit terjadinya perceraian, dan untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan persidangan di Pengadilan. Karena perundang-undangan hanya mengakui bahwa perceraian itu hanya ada, sah dan mempunyai kekuatan hukum kalau terjadi di Pengadilan. Kalau dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan, maka putusnya perkawinan itu ada tiga sebab, yaitu: Kematian, Perceraian dan Keputusan Pengadilan. Pasal dalam UU ini juga menyebutkan bahwa sebagai syarat pembatalan perkawinan, harus memiliki kriteria-kriteria tertentu, yakni sebatas yang telah penulis tuliskan dalam pembahasan sebab-sebab fasakh menurut Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang ini tidak rinci dalam mengatur pembahasan tentang sebab-sebab dan akibat dari batalnya suatu perkawinan.

Selain itu juga disebutkan pula dalam pasal 23 Undang-Undang Perkawinan ini mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah: a) “Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; b) Suami atau istri; c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d) Pejabat yang ditunjuk tersebut pada ayat (2) pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus”.45 Dan yang menjadi inti yang membedakan fasakhnya suatu perkawinan karena murtad menurut fiqh dan perundang-undangan di Indonesia adalah bahwa dalam fiqh, fasakhnya perkawinan karena murtad, tidak memerlukan keputusan Hakim, yakni fasakh atau batal seketika itu juga, sedang dalam undang-undang perkawinan, segala macam bentuk perceraian harus melalui proses Pengadilan dan baru sah setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan. Telah disebutkan diatas bahwa menurut fiqh fasakhnya perkawinan karena murtad, tidak memerlukan keputusan Hakim, yakni fasakh atau batal seketika itu juga serta tidak melihat apakah akibat dari murtad tersebut menyebabkan perselisihan di dalam rumah tangga ataupun tidak, sedangkan dalam KHI pasal 116 (h) menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

45

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, Direktorat Urusan Agama Islam, Jakarta, 2002, hal. 18.

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 51 K/AG/2010 TENTANG PEMBATALAN NIKAH KARENA MURTAD A. Duduk Perkara Pada tanggal 15 Juli 1998, Penggugat sebagai istri telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat sebagai suami dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat didalam buku kutipan Akta Nikah Nomor: 387/76/VI/1998, pada tanggal 25 Juni 1998. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama anak ke I dan anak ke II. Kemudian Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor. Sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami kegoncangan yang disebabkan antara lain Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen, disamping itu Tergugat sering berkata-kata kasar, sering mengancam Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga. Sampai titik klimaks percekcokan tersebut pada bulan November 2008 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang berlangsung selama kurang lebih 1 minggu.

Seiring berjalannya waktu, Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil. Sebagaimana adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dapat dipertahankan lagi dengan baik, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membantu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warahmah) akan tetapi tidak berhasil diwujudkan. Oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukan gugatan perceraian ini berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Mengingat dua orang anak tersebut masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Cibinong

untuk

menetapkan

anak

tersebut

berada

dibawah

pemeliharaan/hadhanah Penggugat sebagai ibunya. Berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong agar memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menjatuhkan talak satu ba‟in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat; 3. Menetapkan dua orang anak yang bernama anak ke I Penggugat dan Tergugat, berumur 9 tahun, dan anak ke II Penggugat dan Tergugat,

berumur 8 tahun untuk berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat sebagai ibunya; 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. Disamping itu, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Selanjutnya Tergugat mengajukan eksepsi, yaitu jawaban dari gugatan penggugat dalam kompetensi absolut yang pada pokoknya atas keteranganketerangan sebagai berikut: Tergugat berkeberatan dengan pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Agama Cibinong karena, baik Penggugat maupun Tergugat tidak beragama Islam melainkan beragama Kristen. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Juni 1988 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, namun demikian setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menganut agama Kristen dan menikah kembali secara Kristiani pada tanggal 18 November 2004, dimana sebelum pernikahan secara Kristiani tersebut Penggugat telah menganut agama Kristen terhitung sejak tanggal 31 Oktober 1999. Jikalau Penggugat ternyata telah kembali memeluk agama Islam semenjak meninggalkan rumah pada bulan November 2008, maka tetap saja gugatan aquo haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri mengingat Tergugat saat ini beragama Kristen. Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Kristen atau setidaktidaknya Tergugat beragama Kisten, maka sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Agama Cibinong tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara aquo dan seluruh perselisihan yang timbul berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seharusnya diselesaikan di Pengadilan Negeri. Tergugat telah menyangkal dalil-dalil permohonan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: Hal-hal yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam bagian konvensi tersebut diatas mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam rekonvensi. Disamping itu, Penggugat Rekonvensi sebenarnya masih mencintai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan berpendapat tidak terdapat alasanalasan yang dapat diajukan untuk perceraian dalam rumah tangga mereka, namun demikian jikalau Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain dan karenanya menyetujui perceraian sebagaimana diajukan dalam gugatan konvensi, maka terhadap konsekuensinya perceraian tersebut, khususnya berkaitan dengan hak asuh/perwalian atas anak, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi aquo. Selanjutnya

Penggugat

Rekonvensi

berpendapat

bahwa

Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki kapasitas untuk memperoleh hak asuh/perwalian atas anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah, Penggugat Rekonvensi telah berusaha untuk membawa kembali Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi beserta dengan anak-anaknya pulang karena kecintaan dan kepeduliannya terhadap keluarga termasuk anak-anak. Namun demikian, Penggugat Rekonvensi hanya berhasil membawa pulang salah satu anaknya yakni anak ke I Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membawa pulang anaknya yang lain, yakni Anak ke II Penggugat dan Tergugat Rekonvensi. Setelah kejadian tersebut, Penggugat Rekonvensi tetap berusaha untuk membawa pulang anak ke II Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tetapi selalu gagal, namun hal tersebut membuktikan bagaimana Penggugat Rekonvensi sangat menyayangi anaknya dan ingin agar dapat selalu berkumpul bersama dengan anakanaknya. Namun sebaliknya, semenjak anak ke I berada bersama dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah sama sekali peduli dengan keadaan anaknya, baik menengok secara langsung maupun menanyakan keadaan melalui telepon. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, apalagi ditambah dengan fakta sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam jawaban bagian di atas mengenai kesalahan fatal atas nama dan umur anak-anak, menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memang tidak memiliki kepedulian terhadap anak-anaknya dan tidak mau tahu atas masalah-masalah anakanaknya.

Oleh karena Penggugat Rekonvensi sangat menyayangi dan peduli atas masa depan anak-anak mereka, sehingga jikalau anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, yang notabene tidak peduli terhadap anak-anak hasil perkawinan mereka, Penggugat Rekonvensi takut hal tersebut akan menyebabkan terganggunya psikis dan trauma terhadap anak-anak mereka. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh/perwalian atas anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama anak ke I, lahir 5 Agustus 1988 dan anak ke II lahir 24 September 1999 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwasanya Penggugat Konvensi yang memulai gugatan aquo, maka adalah wajar secara hukum apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menanggung biaya atas perkara aquo. Sebagaimana hal-hal tersebut di atas Tergugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Cibinong supaya memberikan putusan sebagai berikut: -

Menetapkan hak asuh/perwalian atas anak- anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi, yang bernama: anak ke I, lahir 5 Agustus 1998; dan anak ke II, lahir 24 September 1999, kepada Penggugat Rekonvensi.

B. Amar Putusan Pengadilan Agama Terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Cibinong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 985/Pdt.G/2008/PA.Cbn tanggal 04 Mei

2009 M. Bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1430 H. yang amarnya sebagai berikut: Dalam bentuk Konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Agama memutuskan dengan amar putusan: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menjatuhkan talak satu ba‟in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat; 3. Menetapkan dua orang anak yang bernama anak ke I, lahir 12- 8- 1998 dan anak ke II, lahir tanggal 24- 9- 1999, berada dalam pemeliharaan Penggugat; 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak ke II kepada Penggugat. Dalam bentuk Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Agama menolak gugatan Penggugat Rekonvensi. Kemudian dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Agama memutuskan dengan amar putusan: -

Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Setelah perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, selanjutnya

Tergugat mengajukan memori Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, kemudian telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan No. 115/Pdt.G/2009/PTA.Bdg yang diputuskan pada tanggal 10 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya‟ban 1430 H. yang amarnya sebagai berikut: I.

Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

II.

Membatalkan

putusan

Pengadilan

Agama

Cibinong

No.

985/Pdt.G/2008/PA.Cbn tertanggal 04 Mei 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1430 H. C. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan mengadili sendiri, memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: Dalam bentuk Konvensi, memutuskan dengan amar putusan: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Mempasakh perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding; 3. Menetapkan dua orang anak yang bernama anak ke I, lahir 12-08-1998 dan anak ke II, lahir tanggal 24-9-1999, berada dalam pemeliharaan Terbanding; 4. Menghukum Pembanding untuk menyerahkan anak ke II kepada Terbanding. Dalam bentuk Rekonvensi, menolak gugatan Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya dalam Konvensi dan Rekonvensi, memutuskan dengan amar putusan: -

Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

-

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).

D. Memori Kasasi Setelah putusan Banding diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2009 kemudian Pembanding mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2009 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Kasasi No. 985/Pdt.G/2008/PA.Cbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Cibinong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong bertepatan pada tanggal 02 November 2009. Setelah itu Terbanding telah diberitahu tentang memori kasasi oleh Pembanding dan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong. Selanjutnya permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima. Sementara itu, alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah sebagai berikut: 1. Pengadilan Tingkat Banding telah melakukan kesalahan karena ketidak konsistenan secara hukum dalam mempertimbangkan hubungan pernikahan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan “Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat atas dasar alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar dan mengacu kepada Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian itu semata-mata disebabkan

karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, sesuai Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, dimana ditemukan fakta bahwa Pemohon Kasasi sebelum menikah dengan Termohon Kasasi beragama Kristen kemudian masuk agama Islam karena ingin menikah dengan Penggugat/Terbanding dan terakhir Pemohon Kasasi masuk lagi ke agamanya semula (Kristen) sedangkan Termohon Kasasi saat ini beragama Islam”. 2. Selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding telah mendasarkan pertimbangan pada Ibarah Kitab Fiqih Sunnah Juz 2 halaman 389, yang pada pokoknya berarti “Apabila salah satu suami isteri murtad, maka putuslah hubungan antara keduanya, karena murtadnya itu mengharuskan berpisah, dan perpisahan itu masuk dalam kategori fasakh”. 3. Sebagaimana terungkap dalam persidangan aquo, Termohon Kasasi telah berpindah agama menjadi beragama Kristen sejak 31 Oktober 1999 (notabene sebelum di langsungkannya pernikahan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat secara kristiani pada tanggal 18 November 2004) sehingga apabila Judex Facti konsisten dengan penggunaan Ibarah Kitab Fiqih Sunnah Juz. 2 halaman 389, maka seharusnya terhitung sejak tanggal 31 Oktober 1999, hubungan pernikahan (berdasarkan agama Islam) antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat juga telah putus terhitung sejak tanggal tersebut. 4. Oleh karena hubungan pernikahan (berdasarkan agama Islam) antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi /Penggugat telah putus

sejak tanggal 31 Oktober 1999 dan kemudian diantara mereka telah melakukan pernikahan secara Kristiani pada tanggal 18 November 2004, maka tidaklah tepat pengajuan gugatan aquo kepada Pengadilan Agama, melainkan

seharusnya

kepada

Pengadilan

Negeri

karena

hubungan

pernikahan yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sejak tanggal 18 November 2004 adalah hubungan pernikahan yang didasarkan pada agama Kristen. 5. Pengadilan Tingkat Banding terbukti bersikap tidak konsisten dalam mempertimbangkan hubungan pernikahan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan membawa konsekuensi hukum putusan judex facti harus dibatalkan. E. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Setelah menguraikan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa: Keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tentang perpindahan Agama Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sudah tepat, karena bukti akta nikah dari Kantor Urusan Agama merupakan bukti otentik dan Pengadilan Agama yang berwenang mengadili, sedangkan perpindahan agama Termohon Kasasi adalah desakan Pemohon Kasasi dan keluarganya, setelah menyadari Termohon Kasasi kembali keagamanya semula yaitu Islam. Selanjutnya memutuskan perkara kasasi dengan amar putusan yang diawali dengan kata “mengadili”, kemudian menolak permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi tersebut. Berikutnya memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 1. Menerima permohonan banding Pembanding; 2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Cibinong sehingga amar selengkapnya akan dipaparkan dibawah ini. Dalam bentuk Konvensi, memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba‟in sughra Tergugat terhadap Penggugat; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat

Nikah

di

tempat

perkawinan

Penggugat

dan

Tergugat

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Menetapkan dua orang anak yang bernama anak ke I, dan anak ke II, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibunya; 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak ke II kepada Penggugat. Dalam bentuk Rekonvensi, Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya. Selanjutnya dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi, Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah); 3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).

BAB IV KONSEP PEMBATALAN NIKAH MENURUT FIQIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A.

Konsep Pembatalan Nikah (Fasakh) Menurut Fikih Fasakh artinya putus atau batal. Menurut bahasa kata “fasakh” berasal dari bahasa arab ‫ فسخا‬- ‫ يفسخ‬- ‫ فسخ‬yang berarti batal atau rusak.46 Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, Fasakh adalah hukum pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkwinan.47 Sedangkan menurut pendapat Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arabi, menyatakan bahwa fasakh berarti batal (naqada) atau bubar (faraqa).48 Sedang secara istilah fasakh ialah :

‫لرابطت لّتي تربط بيه الزوجيه‬ ّ ‫فسخ العقد نقضه˓ و ح ّل ا‬ “faskhul aqdi adalah membatalkan aqad, dan melepaskan tali ikatan perkawinan suami istri.”49 Fasakh ialah merusak nikah atau membatalkan perkawinan antara suami istri yang dilaksanakan oleh hakim, karena sebab-sebab yang dianggap sah untuk melaksanakan dan menetapkan adanya fasakh itu,

46

Ahmad Warson Munawir, Kamus Indonesia – Arab, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996), cet. Ke-I,

hal. 92.

47

Frista Atmanda W, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: Lintas Media, 2007), hal. 314. Ibnu Manzur, Lisan al-Arab Juz III, (Qatar: Dar Al-Fikr, 1994), hal. 45. 49 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 48

berdasarkan tuntutan dan keberatan-keberatan yang diajukan pihak istri atau suami.50 Sedangkan Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.51 Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya Al-Ahwal AlSyakhsiyyah menyebutkan “fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah.”52 Dari definisi-definisi fasakh di atas, penulis memiliki kesimpulan tentang pengertian fasakh. Yakni bahwa fasakh dalam perkawinan adalah membatalkan suatu ikatan perkawinan yang telah terjalin dengan sah menurut hukum agama Islam, dalam penelitian ini dikhususkan sebabnya fasakh ialah dikarenakan murtadnya suami ataupun istri. Murtad (Riddah) adalah kembali kejalan asal (status sebelumnya). Disini yang dimaksud dengan riddah adalah kembalinya orang yang telah beragama Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran karena kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain; baik yang kembali itu laki-laki maupun perempuan.53

50

Dja'far Amir, Fiqh Bagian Nikah, Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam, Ab Sitti Syamsiyah, Solo, 1983, hal. 7. 51 Abdul Wahab Khalaf, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari’ati al-Islamiyah, (Quwait: Dar al-Qalam, 1990), hal. 60. 52 Abu Zahroh, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, hal. 324. 53 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hal. 353.

B.

Konsep Pembatalan Nikah Menurut Perundang-undangan Kata murtad dalam Kompilasi Hukum Islam disebut sebanyak dua kali, yaitu pada Pasal 75 dan Pasal 116. Pasal 75 menyebut kata murtad untuk menjelaskan dampak pembatalan perkawinan karena murtad, sedangkan Pasal 116 menyebut kata murtad sebagai salah satu alasan perceraian. 1. Pasal 75 Pasal 75 menyebutkan beberapa pengecualian dampak pembatalan perkawinan sebagai berikut: Pasal 75 Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad. b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.54 Berdasarkan Pasal 75 ini, suatu perbuatan murtad dapat menjadi sebab batalnya perkawinan, namun tidak sampai membatalkan akad perkawinan. Akad perkawinannya sendiri adalah tetap sah secara hukum. Adapun yang dibatalkan adalah masa perkawinan setelah terjadinya perbuatan murtad.55 2. Pasal 116 Pasal 116 yang mengatur apa saja yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian menyebutkan: Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: 54

Kompilasi Hukum Islam, hal. 27. Hasil wawancara dengan Ibu Sulkha Harwiyanti, SH. MH., salah seorang hakim Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 25 Mei 2013. 55

a. salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. g. suami melanggar taklik talak. h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”56 Berdasarkan Pasal 116 itu, apabila seorang suami atau isteri murtad, terlebih dahulu dilihat, apakah perbuatan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga? Bila perbuatan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka ia dapat dijadikan alasan perceraian. Sebaliknya, bila perbuatan murtad itu tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka ia tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Dalam BAB VI Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “ Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”.57 Penulis tidak menemukan definisi pembatalan perkawinan dari Peraturan Pemerintah ini, namun dari pasal tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan

56

Kompilasi Hukum Islam, hal. 38-39. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, Direktorat Urusan Agama Islam, Jakarta, 2002, hal. 97. 57

bahwa pengertian pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang batal karena sebab-sebab tertentu yang pembatalannya harus diajukan ke Pengadilan dan harus melalui keputusan sah Pengadilan. Dalam UU Perkawinan, tidak disebutkan pula tentang istilah fasakh, melainkan pembatalan perkawinan. Pada BAB IV Pasal 22 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan, “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.58 Pengertian kata “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, yakni tergantung apakah dengan sebab-sebab yang nantinya terjadi itu, menurut hukum agamanya masing-masing itu tidak menentukan lain. Sebagai contoh dalam agama Islam salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah, tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam bab IV tentang “Rukun dan Syarat Perkawinan” pasal 14 (c). kemudian dilanjutkan penjelasannya pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ini mengenai syarat wali nikah, yaitu pada ayat (1) “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.” Ayat (2) berbunyi “wali nikah terdiri dari : (a.) wali nasab, (b.) wali hakim. Jika dalam suatu pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum Islam, syarat tersebut diatas tidak terpenuhi, maka pada masa mendatang perkawinan tersebut dapat dibatalkan.”59 Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan UU Perkawinan, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak disebutkan sama 58

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, hal. 18. 59 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2000, hal. 20-21.

sekali tentang istilah fasakh, melainkan pembatalan perkawinan. Dalam KHI ini juga tidak diberikan pengertian secara rinci mengenai definisi pembatalan perkawinan, akan tetapi, dari penjelasan-penjelasan yang penulis baca pada BAB XI pasal 70 KHI, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

C.

Penerapan

Konsep

Fikih

dan

Perundang-undangan

dalam

Mempertimbangkan Hukum Pembatalan Nikah Prinsip yang dipakai didalam hukum Islam adalah mempersulit terjadinya perceraian dan untuk memungkinkan terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu yang benar-benar bisa menjadi dasar utama pasangan suami istri melakukan perceraian, karena memang Allah SWT telah menghalalkan thalaq, namun Allah SWT juga sangat membenci perbuatan thalaq tersebut. Didalam fiqh, perceraian banyak sekali jenisnya, namun dalam hal ini penulis membahas tentang putusnya atau batalnya suatu perkawinan yang disebabkan salah seorang suami atau isteri murtad, yang dalam istilah fikih disebut fasakh. Menurut fikih, murtadnya seorang suami itu jelas menyebabkan fasakhnya suatu perkawinan, dan perkawinan tersebut fasakh seketika itu juga, tanpa memerlukan keputusan dari hakim. Menurut madzhab Hanafi, bahwa murtadnya

suami dianggap sebagai thalaq ba’in karena kemurtadannya dilakukan tanpa paksaan, sehingga tidak mungkin perkawinan itu langgeng.60 Sedangkan mengenai murtadnya isteri, didalam fikih ada dua macam pendapat, yakni ada yang mengatakan murtadnya istri jika dilakukan hanya karena ingin berpisah dari suaminya, maka dianggap tidak sah, akan tetapi jika murtadnya si istri tersebut dilakukan dengan sebenar-benarnya, perkawinan tersebut tetap harus difasakh atau dibatalkan, namun masih terdapat keringanan, yakni apabila si istri tersebut mau dipaksa untuk masuk Islam lagi, kemudian keduanya memperbaharui nikah, dengan tambahan mahar yang ringan, maka suami istri yang telah difasakh tersebut dapat berkumpul kembali. Lain halnya jika sepasang suami istri murtad, namun kemurtadan mereka tidak diketahui, kemudian mereka kembali kepada agama Islam, maka tidak berlaku hukum bagi perkawinan mereka tersebut. Akan tetapi jika setelah murtad, salah satu telah kembali memeluk Islam dan satunya belum, maka perkawinan mereka tetap harus di fasakh. Prinsip yang dipakai didalam perundang-undangan di Indonesia pun juga mempersulit terjadinya perceraian, dan untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan persidangan di Pengadilan. Karena perundang-undangan hanya mengakui bahwa perceraian itu hanya ada, sah dan mempunyai kekuatan hukum kalau terjadi di Pengadilan. Kalau dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan, maka putusnya perkawinan itu ada tiga sebab, yaitu: Kematian, Perceraian dan Keputusan 60

Ali Hasabillah, Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata’allaqu biha min iddatin wa nasabin), Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, hal. 175.

Pengadilan. Pasal dalam UU ini juga menyebutkan bahwa sebagai syarat pembatalan perkawinan, harus memiliki kriteria-kriteria tertentu, yakni sebatas yang telah penulis tuliskan dalam pembahasan sebab-sebab fasakh menurut Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang ini tidak rinci dalam mengatur pembahasan tentang sebab-sebab dan akibat dari batalnya suatu perkawinan. Selain itu juga disebutkan pula dalam pasal 23 Undang-Undang Perkawinan ini mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah: a)

Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;

b) Suami atau istri; c)

Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

d) Pejabat yang ditunjuk tersebut pada ayat (2) pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus”.61 Dan yang menjadi inti yang membedakan fasakhnya suatu perkawinan karena murtad menurut fikih dan perundang-undangan di Indonesia adalah bahwa dalam fikih, fasakhnya perkawinan karena murtad, tidak memerlukan keputusan Hakim, yakni fasakh atau batal seketika itu juga, sedang dalam undang-undang perkawinan, segala macam bentuk perceraian harus melalui proses Pengadilan dan baru sah setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan. Telah disebutkan diatas bahwa menurut fikih fasakhnya perkawinan karena murtad, tidak memerlukan keputusan Hakim, yakni fasakh atau batal 61

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, hal. 18.

seketika itu juga serta tidak melihat apakah akibat dari murtad tersebut menyebabkan perselisihan di dalam rumah tangga ataupun tidak, sedangkan dalam KHI pasal 116 (h) menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara.62 Untuk menemukan pertimbangan dalam suatu putusan biasanya dapat dilihat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya. Di dalam hukum Indonesia yang menganut civil law system, pertimbangan hakim tersebut dapat dilihat pada konsideran “Menimbang” pada pokok perkara. Adapun pertimbangan atau Legal Reasoning yang dipakai oleh majelis hakim dalam memutus perkara terhadap gugatan perceraian akibat isteri murtad dengan putusan no. 985/Pdt.G/2008/PA.Cbn adalah bahwa majelis hakim, dalam perkara ini majelis hakim menunjuk bapak Drs. Mahmuddin, S.H., M.H. sebagai mediator hakim telah berupaya menasehati penggugat agar berdamai dengan tergugat dan segala permasalahan keluarga hendaknya diselesaikan dengan jalan damai. Hal ini sesuai dengan maksud dari PERMA No. 1 Tahun 200863, namun maksud baik tersebut tidak berhasil.

62

Diakses di : http://hukumpedia.com tanggal 12 Maret 2015. PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi yang mewajibkan hakim, mediator dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. 63

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drsa. Sulkha Harwiyanti, SH., MH. bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tentang perpindahan Agama Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah tepat, karena bukti akta nikah dari Kantor Urusan Agama merupakan bukti otentik dan Pengadilan Agama yang berwenang mengadili, sedangkan perpindahan agama Termohon Kasasi/Penggugat adalah desakan Pemohon Kasasi/Tergugat dan keluarganya, setelah menyadari Termohon Kasasi/Penggugat kembali keagamanya semula yaitu Islam; 2. Alasan Pemohon kasasi terhadap kekeliruan Pengadilan Tinggi Agama Bandung antara mengambil alih putusan Pengadilan Agama Cibinong atau membatalkan putusannya dalam masalah anak tidak dapat dibenarkan karena Pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong sudah benar dan terbukti kedua anak tersebut masih dibawah umur, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156 anak yang belum mumayyiz hadhonahnya berada dibawah ibu kandungnya yaitu Termohon Kasasi. Terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong harus diperbaiki sepanjang mengenai penyampaian salinan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan

kepada

Panitera

Pengadilan

Agama

Cibinong

untuk

mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ; 2. Karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi.

D. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 51 K/AG/2010 Dalam kasus ini tergugat beragama Kristen (murtad) dan penggugat beragama Islam. Perkawinan keduanya telah dilangsungkan di KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 387/76/VI/1998 tanggal 25 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk menerima kasus cerai gugat suami murtad dengan no. 985/Pdt.G/2008/PA.Cbn sudah tepat, karena berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 dikatakan bahwa “perkawinan adalah

sah

apabila

dilakukan

menurut

hukum

masing-masing

agamanya

dan

kepercayaannya itu”. Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum agama atau kepercayaannya, hal ini menunjukkan adanya penundukkan terhadap suatu hukum. Apabila terjadi perkawinan antara laki-laki dan seorang wanita maka yang harus diperhatikan adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Apabila perkawinan ini dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di KUA, maka segala permasalahan yang terjadi setelah perkawinan diselesaikan sesuai ketentuan hukum Islam dan hal ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 dan 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, yang berbunyi : “Asas personal keIslaman adalah asas yang menyatakan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan pada lingkungan Peradilan Agama adalah mereka yang beragama Islam, rakyat yang tidak beragama Islam atau non-Islam tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada Peradilan Agama”. Hal ini disebabkan Pengadilan Agama adalah suatu Pengadilan yang diperuntukkan bagi umat Islam dalam memecahkan suatu persoalan atau masalah. Hal inipun berlaku jika terjadi perkawinan secara Islam (perkawinan dilangsungkan di KUA), namun dalam perjalanan perkawinan tersebut salah seorang yaitu suami menjadi murtad, maka kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 726 K/Sip/1976

tanggal 15 Februari 197764 menjadi wewenang Pengadilan Agama (berdasarkan penundukan hukum pertama kali melangsungkan perkawinan). Sehingga penerapan asas personal keIslaman didasarkan pada hubungan hukum yang melandasi terjadinya sengketa bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi. Dalam hal putusan hakim yang menyatakan suatu perkawinan batal demi hukum diatur dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan perkawinan dapat dibatalkan dengan aturan dalam Pasal 22, 24, 26 dan 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam. Batalnya suatu perkawinan yang terkandung dalam Pasal 28 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat diberlangsungkannya perkawinan, begitu pula yang terkandung dalam Pasal 74 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam kasus murtadnya seseorang baik dari pihak suami ataupun istri yang perkawinannya telah berlangsung lama dan telah dikaruniai keturunan, maka putusan yang paling tepat adalah penjatuhan talak satu ba’in shugra tergugat kepada penggugat (jika istri yang menggugat) atau penjatuhan talak satu raj’i terhadap termohon (jika suami yang mengajukan permohonan talak). Putusan ini lebih tepat karena berdampak pada adanya perlindungan terhadap anak yang dilahirkan (perwalian dan hak mewaris anak). Anak tetap mendapatkan hak mewaris dari ibu bapaknya akan tetapi lain halnya apabila putusan yang dijatuhkan adalah putusan 64

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 726K/Sip/1976 yang berbunyi ”penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan.

pembatalan perkawinan (fasakh). Pembatalan berarti mengembalikan kepada kondisi semula yaitu kembali kepada keadaan dimana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dalam pasal 116 huruf (h) KHI, berpindahnya keyakinan salah seorang dari pasangan suami istri menjadi non muslim (murtad) merupakan penyebab terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Adapun untuk memutuskan hubungan perkawinan itu maka hakim pengadilan dapat memutuskan perkawinan dengan cara memfasakh dalam tanda kutip mengabulkan permohonan talak dari pihak suami atau mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Dikaitkan dengan perkara murtadnya seorang suami, maka hal tersebut haruslah dibuktikan didepan sidang pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Cibinong dalam hal ini memutuskan perkara perceraian antara pihak penggugat dan tergugat. Dalam hal pembuktian bahwa tergugat telah murtad, hal ini dibuktikan antara lain dengan: 1. Keterangan Penggugat bahwa sejak bulan Mei 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami kegoncangan yang disebabkan antara lain: a. Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu kristen; b. Tergugat sering berkata-kata kasar, sering mengancam Penggugat; c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga. Dari pembuktian diatas, sudah sangat jelas murtadnya tergugat menimbulkan ketidakrukunan serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

Sehingga berdasarkan pasal 116 huruf (h) KHI dan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 serta pasal 19 huruf (f), pertimbangan Hakim PA Cibinong pada perkara no. 985/Pdt.G/2008/PA.Cbn yang menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak ba’in sughro tergugat terhadap penggugat dirasakan sudah tepat mengingat perbedaan agama sebagai hal yang paling prinsipil dalam kehidupan berumah tangga, sehingga murtad yg dilakukan suami tentunya dapat mempengaruhi ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Sehingga murtad dapat dijadikan dasar alasan yang kuat untuk memutuskan suatu perkawinan. Bahwa

selanjutnya

Pengadilan

Tingkat

Banding

telah

mendasarkan

pertimbangan pada Ibarah Kitab Fiqih Sunnah Juz 2 halaman 389, yang pada pokoknya berarti “Apabila salah satu suami isteri murtad, maka putuslah hubungan antara keduanya, karena murtadnya itu mengharuskan berpisah, dan perpisahan itu masuk dalam kategori fasakh. Kemudian lanjut majlis hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah tepat, karena bukti akta nikah dari Kantor Urusan Agama merupakan bukti otentik dan Pengadilan Agama yang berwenang mengadili, sementara perpindahan agama Termohon Kasasi adalah desakan Pemohon Kasasi dan keluarganya, setelah menyadari Termohon Kasasi kembali keagamanya semula yaitu Islam. Maka pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung hanya membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berdasarkan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak membenarkan amar putusan Pengadilan Tingkat Banding yang berbunyi, “memfasakh perkawinan antara

Pembanding dan Terbanding”. Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Agung memperkuat pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang mengacu kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang tidak konsisten dalam mempertimbangkan hukum dan memberikan amar putusan. Karena pada dasarnya penulis pro kepada Pengadilan Tingkat Banding, berdasarkan pertimbangan ibarah kitab fikih sunnah juz 2 halaman 389, maka dibawah ini penulis akan menguraikan analisis pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif fikih empat imam Madzhab. E. ANALISIS

EMPAT

IMAM

MADZHAB

TERHADAP

PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG Bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, KHI telah menambahkan alasan perceraian. Hal ini berdasarkan pengalaman selama itu, bahwa Pengadilan Agama sering menolak gugatan perceraian atas dalil suami atau isteri murtad. 65 Namun tambahan ini mengandung masalah. Berkaitan dengan perkara murtad, Pasal 116 huruf (h) itu memberikan pemahaman, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila peralihan agama atau murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan

65

Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Logos, 1999), hal. 65.

kata lain, bila perkara murtad itu tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perceraian tidak dapat dilakukan. Sungguh penulis tidak habis pikir, bagaimana mungkin Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam menjadikan perbuatan zina, mabuk, madat dan judi sebagai contoh perbuatan buruk yang bisa menjadi alasan perceraian, tapi tidak memasukkan perbuatan murtad dalam bagian ini? Mengapa mereka tidak menambahkan klausul “... yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” dalam alasan-alasan ini? Apakah mereka menganggap perzinahan itu lebih berat dampaknya daripada murtad? Menurut ulama Hanafiyah jika melakukan perbuatan murtad, maka dia harus segera dipisahkan dari istrinya pada saat ia melakukan kemurtadan, baik murtadnya sebelum bercampur atau sesudah.66 Karena seorang kafir tidak dapat hidup berdampingan dengan seorang muslimah pada keadaan apapun juga dan mereka dipisahkan dengan segera tanpa adanya penangguhan.67 Adapun dasar yang digunakan ulama hanafiyah adalah QS. Al-Mumtahanah ayat 10.

                                                       

66

350.

67

Muhammad bin Abdurrahman ad-dimasyqi, fikih empat madzhab, penerjemah Zaki al-Kaf, hal.

Syaikh Hasan Ayub, Fikih Keluarga, terjemahan M. Abdul Goffar, Fiqh al-Usroh al-Muslim, cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hal. 158.

                                Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuanperempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Perbuatan murtad yang dilakukan oleh salah seorang suami-isteri itu mengakibatkan dampak yang serius terhadap status perkawinan, yaitu:  Bila yang murtad adalah pihak istri Bila yang murtad adalah pihak istri, Mazhab Hanafi sepakat, perkawinan itu putus tanpa talak, alias fasakh. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya perbuatan murtad. Putusnya perkawinan disini merupakan ba‟in, dimana suami tidak bisa merujuk istrinya, meskipun istrinya sudah kembali masuk Islam.  Bila yang murtad adalah pihak suami Bila yang murtad adalah pihak suami, terjadi beda pendapat. Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan fasakh (pendapat al-Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf). Pendapat kedua, perkawinan itu putus dengan talak (pendapat Muhammad). Meskipun demikian, menurut Abu Hanifah adakalanya status tersebut menjadi thalaq, yakni jika suami murtad kemudian

ia bertaubat lalu mengabaikan istrinya dengan cara tidak memperbarui pernikahannya. Berdasarkan paparan singkat di atas, secara umum Pasal 116 huruf (h) ini tidak sesuai dengan kitab-kitab Mazhab Hanafi, khususnya pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad untuk kasus murtadnya istri, serta pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf untuk kasus murtadnya suami. Menurut ulama Malikiyah, bila yang murtad adalah suami, baik murtadnya sebelum

bercampur

atau

sesudahnya.

Maka

hukum

dalam

melepaskan

perkawinannya bukan fasakh tetapi dengan menthalaq, karena pemutusan perkawinan tersebut berasal dari diri suami atau suami itu berkeinginan lepas dari istrinya, maka keduanya harus dipisahkan dengan segera, baik hal ini karena kekuasaan terletak ditangan suami.68 Ulama Malikiyah mempunyai tiga pendapat sebagai berikut: 1. Bahwa kemurtadan tersebut dengan sendirinya menyebabkan terjadinya thalaq ba‟in kubro, sehingga jika seorang suami murtad maka dia pisah dengan istrinya sebagaimana halnya dengan thalaq ba‟in kubro yakni harus adanya muhallil, dan wajib memisahkan dengan segera. 2. Bahwa kemurtadan tersebut menyebabkan terjadinya thalaq raj‟i sehingga jika kemudian suami kembali memeluk Islam dan istri dalam keadaan menjalani masa iddah maka ia dapat menikahinya tanpa adanya akad baru. 3. Bahwasanya kemurtadan tersebut bukan fasakh tapi thalaq.69 68

350.

69

Muhammad bin Abdurrahman ad-dimasyqi, fikih empat madzhab, penerjemah Zaki al-Kaf, hal.

Syaikh Hasan Ayub, Fikih Keluarga, terjemahan M. Abdul Goffar, Fiqh al-Usroh al-Muslim, cet. 3, hal. 158.

Apabila salah seorang suami atau isteri murtad, terdapat beda pendapat dalam Mazhab Maliki mengenai status perkawinan mereka. Berikut ini rincian pendapatpendapat tersebut:  Bila yang murtad adalah pihak istri Bila yang murtad adalah pihak istri, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Putusnya perkawinan itu dengan jalan talak ba‟in. Ini adalah pendapat Ibn al-Qasim, Ashhab, dan al-Qayrwani. Namun Ashhab memberikan pendapat tambahan, bahwa bila wanita itu kembali masuk agama Islam, ia tetap menjadi istri bagi suaminya.  Bila yang murtad adalah pihak suami Bila yang murtad adalah pihak suami, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Bagaimana putusnya perkawinan itu, ada dua pendapat juga. Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan talak ba‟in. Suami tidak diperbolehkan rujuk, meskipun pihak suami kembali masuk Islam dalam masa iddah, karena suami itu telah meninggalkan istrinya ketika ia murtad. Ini adalah pendapat al-Imam Malik. Sementara itu, ada pendapat lain bahwa bila suami kembali masuk Islam dalam masa iddah istrinya, maka suami itu memiliki hak atas istrinya secara keseluruhan. Sama seperti kasus ketika istrinya masuk Islam kemudian suaminya masuk Islam. Ini adalah pendapat Ibn al-Majishun. Sebab perbedaan pendapat itu: apakah perbuatan murtad itu menimbulkan akibat atau tidak? Orang-orang yang memandang bahwa perbuatan murtad itu menimbulkan akibat, mereka berbeda pendapat. Di

antara mereka ada yang berpendapat, bahwa akibat perbuatan murtad itu adalah terhapusnya status orang yang murtad, hingga hilangnya al-„ismah. Lalu orang-orang yang berpendapat demikian berbeda pendapat lagi tentang bagaimana terputusnya al-„ismah. Diantara mereka ada yang memandang masih sahnya perkawinan itu menjadikan terputusnya al-„ismah sebagai talak, dan orang yang memandang lebih dominannya fasakh menjadikannya fasakh tanpa talak. Adapun orang yang memandang dampak perbuatan murtad itu adalah terhalangnya al-„ismah, bukan terputusnya al-„ismah, ia menghukumi talak raj‟i. Adapun orang yang memandang bahwa perbuatan murtad tidak menimbulkan dampak pada perbuatan yang telah lalu, maka ia memandang bahwa hukum bagi perbuatan murtad itu terhapus dengan taubat, sehingga ia memiliki kesempatan untuk mendapat kembali apa yang menjadi haknya sebelumnya. Orang yang berpendapat demikian memberikan hukum bahwa ia tetap bersama istrinya, sama dengan ia tetap memiliki hak atas hartanya, sebagaimana pendapat mazhab ini dalam masalah harta orang yang murtad ini. Argumen pendapat bahwa kedua orang itu harus fasakh berdasarkan firman Allah:

     

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”70 Argumen pendapat yang mengatakan putusnya perkawinan dengan talak, bahwa perkawinan itu tetap sah dan eksis, maka ia tidak bisa lepas tanpa talak. Meskipun ada perbedaan pendapat, fuqaha‟ dalam Mazhab Maliki bersepakat, bahwa perbuatan murtad menyebabkan perkawinan menjadi putus, paling tidak untuk sementara waktu. Secara ringkas, pendapat-pendapat fuqaha‟ yang terhimpun dalam kitab-kitab Mazhab Maliki dapat digambarkan melalui kedua point berikut: 1. Ketika murtad terjadi sebelum dukhul, fuqaha‟ Mazhab Maliki sepakat bahwa perkawinan mereka putus. Tapi mereka berbeda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawainan itu, akibat hukum terhadap status perkawinannya itu putus dengan jalan talak ba‟in atau fasakh. Waktu putusnya perkawinan dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad. 2. Ketika murtad terjadi setelah dukhul, fuqaha‟ Mazhab Maliki sepakat bahwa perkawinan mereka putus. Tapi mereka berbeda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu, akibat hukum terhadap status perkawinannya itu putus dengan jalan talak ba‟in, talak raj‟i, dan fasakh. Waktu putusnya perkawinan dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad.

70

QS. Al-Mumtahanah ayat 10.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai dengan salah satu pendapat bahkan semua pendapat dalam kitab-kitab Mazhhab Maliki, khususnya pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan itu putus dengan jalan fasakh. Karena isi Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Berbeda dengan dua madzhab sebelumnya, imam Syafi‟i dan imam Hambali berpendapat bahwa jika murtadnya sebelum terjadi percampuran, harus secepatnya bercerai. Namun jika murtadnya sesudah bercampur hendaknya ditunggu hingga masa iddahnya selesai. Dan jika suami kembali masuk Islam sebelum masa iddah selesai maka kemurtadan tersebut hanya mengurangi bilangan dari thalaq dan tidak diperbaharui akad yang baru.71 Kesimpulan dari

kitab-kitab dalam Mazhhab Shafi‟i, bahwa perbuatan

murtad itu dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul dan perbuatan murtad yang dilakukan setelah dukhul.  Perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul Bila perbuatan murtad terjadi sebelum dukhul, perkawinan itu putus seketika.  Perbuatan murtad yang dilakukan setelah dukhul Bila perbuatan murtad itu terjadi setelah dukhul, perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, perkawinan itu tetap 71

Tengku Muhammad Hasbi Ashshidqy, Hukum Antar Golongan, Interaksi Fikih Islam dengan Syariat Agama Lain, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 99.

utuh. Namun bila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali masuk agama Islam, perkawinan itu putus. Berdasarkan keterangan singkat tersebut, Pasal 116 huruf (h) ini tidak sesuai dengan kitab-kitab Mazhab Shafi‟i. Hanya saja, Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ini belum memberikan penjelasan, apabila setelah dukhul, apakah fasakh itu terjadi secara seketika terjadi perbuatan murtad, atau ditangguhkan sampai berakhirnya masa iddah. Berkaitan dengan masalah murtadnya seorang suami atau isteri dalam Mazhab Hambali, dibedakan antara murtad yang belum dukhul dan murtad yang telah dukhul. Bila salah seorang suami atau isteri murtad sebelum dukhul, perkawinan mereka fasakh seketika. Bila salah seorang suami atau isteri murtad setelah dukhul, terdapat beda riwayat dari Ahmad. Riwayat pertama, furqah disegerakan. Karena apa yang mengharuskan fasakhnya perkawinan itu sama saja antara sebelum dan setelah dukhul, seperti kasus sepersusuan. Riwayat kedua, furqah ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka suami-isteri tetap dalam statusnya. Namun bila belum juga kembali masuk Islam hingga berakhirnya masa iddah isteri, seketika ba‟in dimulai sejak terjadinya perbuatan murtad. Karena ia merupakan lafadh yang dengannya terjadi furqah. Bila ia ada setelah dukhul, ia boleh menunggu hingga berakhirnya masa iddah, sama dengan talak raj„i atau perbedaan agama setelah dukhul, sehingga tidak diharuskan

fasakh seketika, seperti Islamnya seorang habiyah yang dalam perkawinan dengan seorang harbi. Berdasarkan penjelasan itu, Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam sangat jauh dari kesesuaian dengan kitab Mazhab Hambali. Hanya saja Pasal 116 huruf (h) ini perlu memberikan penegasan, apakah batalnya perkawinan itu dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad, atau dihitung sejak berakhirnya masa iddah. Khusus berkaitan dengan perkara murtad, Pasal 116 huruf (h) ini memberikan dua syarat bagi perceraian dengan alasan murtad, yaitu: telah murtadnya salah seorang suami atau isteri, dan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian, apabila salah seorang suami atau isteri murtad, dan perbuatan murtad itu menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, barulah perbuatan murtad itu dapat menjadi alasan perceraian. Disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa putusnya perkawinan karena perceraian itu terjadi dengan dua cara, yaitu talak dan gugatan cerai. Talak dapat dilakukan oleh pihak suami, sedangkan gugatan cerai dapat dilakukan oleh pihak isteri (Pasal 117). Apabila yang murtad adalah pihak isteri, maka perceraian itu dapat terjadi dengan jalan talak. Apabila yang murtad adalah pihak suami, maka perceraian itu dapat terjadi dengan gugatan perceraian. Tetapi,

bila

perbuatan

murtad

itu

tidak

menyebabkan

terjadinya

ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perbuatan murtad itu tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

Kesimpulan penulis terhadap pemilahan murtad dalam pasal 116 huruf (h) KHI yaitu: 1.

Akibat perbuatan murtad menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, dan akibat hukumnya dapat menjadi alasan perceraian.

2.

Akibat perbuatan murtad tidak menyebabkkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, dan Akibat hukumnya tidak dapat menjadi alasan perceraian. Berkaitan dengan masalah murtadnya suami atau isteri ini, kita perhatikan

bahwa ternyata putusan dalam kitab-kitab Mazhhab Maliki paling dekat dengan putusan Pasal 116 huruf (h) KHI. Dalam setiap kemungkinan terjadinya perbuatan murtad, baik sebelum maupun setelah dukhul, selalu ada pendapat untuk memutuskan perkawinan itu dengan jalan talak, yaitu talak ba‟in untuk perkawinan yang belum dukhul, dan pilihan talak raj‟i atau talak ba‟in untuk perkawinan yang sudah dukhul. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa dalam kitab Mazhab Maliki, perbuatan murtad itu dibedakan menjadi 2, yaitu perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul dan perbuatan murtad yang dilakukan setelah dukhul. Bila perbuatan murtad terjadi sebelum dukhul, perkawinan itu putus seketika. Putusnya itu ada beda pendapat, antara talak ba‟in atau fasakh. Bila perbuatan murtad itu terjadi setelah dukhul, perkawinan itu juga putus, tapi juga ada beda pendapat, antara ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah, talak ba‟in, atau fasakh.

Namun sesungguhnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara putusan dalam kitab-kitab Mazhhab Maliki dan KHI. Apabila kitab-kitab Mazhab Maliki membedakan perbuatan murtad antara sebelum dukhul dan sesudah dukhul, KHI membedakan perbuatan murtad antara yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan yang tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam kitab-kitab Mazhab Maliki, pemilahan sebelum dan setelah dukhul itu bukan untuk menentukan furqah atau tidaknya perkawinan, tapi untuk menentukan kapan terjadinya furqah. Sementara dalam KHI, pemilahan yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dan yang tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan itu menjadi diterimanya alasan perceraian atau tidak diterimanya. Oleh karena itu, berdasarkan kitab-kitab Mazhab Maliki, apabila seorang suami atau isteri murtad, seketika perkawinan mereka masuk dalam tahap perceraian. Hal ini diputuskan tanpa memandang apakah perbuatan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan, atau (siapa tahu) malah menambah kemesraan rumah tangga. Apabila sebelum dukhul, perbuatan murtad yang dilakukan suami atau isteri menyebabkan perkawinan mereka seketika talak ba‟in. Apabila setelah dukhul, maka ditunggu sampai masa iddah berakhir. Bila sebelum masa iddah berakhir pihak yang murtad kembali kepada Islam, maka perkawinan itu tetap utuh. Bila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali kepada Islam, maka perkawinan itu putus.

Kesimpulan penulis terhadap pendapat madzhab Maliki adalah sebagai berikut: 1.

Apabila perbuatan murtad terjadi sebelum dukhul, maka perkawinan mereka furqah seketika berdasarkan keterangan furqoh dengan talak.

2.

Apabila terjadi sudah dukhul, maka perkawinan mereka langsung masuk masa iddah, atau putus seketika (menurut salah satu pendapat). Apabila sebelum masa iddah berakhir pihak yang murtad sudah kembali pada Islam, maka perkawinan itu tetap utuh. Apabila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali pada Islam, maka perkawinan itu talak. Sekali lagi, di sini terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kitab-

kitab klasik dan Pasal 116 huruf (h). Menurut kitab-kitab klasik, perbuatan murtad itu merupakan suatu tindakan yang berbahaya, lebih berbahaya daripada kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, berjudi atau berzina. Sementara KHI memandang kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, berjudi dan berzina itu sebagai perbuatan yang lebih berbahaya daripada perbuatan murtad. Hal ini sungguh layak untuk memperoleh perhatian. Bila kita amati, perbuatan murtad dalam kitab-kitab klasik itu dibahas dalam bab jinayah. Perbuatan murtad dalam taraf tertentu pelakunya bisa dijatuhi hukuman mati. Sedangkan pelaku perjudian dan peminum minuman keras dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari hukuman mati. Adapun hukuman rajam bagi pelaku perzinahan harus memenuhi beberapa syarat yang hampir mustahil untuk dipenuhi, kecuali pelakunya mengaku sendiri.

Sementara KHI yang hidup di Indonesia, menganggap perbuatan murtad itu sebagai salah satu hak azasi manusia. Kita ingat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang melindungi tiap warganya untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Hanya saja nampaknya sampai saat ini belum ada Undangundang

yang

bisa

digunakan

untuk

menjerat

seseorang

yang

terbukti

mempermainkan agama dengan cara keluar-masuk agama tanpa adanya keyakinan, atau minimal yang menunjukkan pelakunya hendak mempermainkan agama. Perbedaan cara pandang terhadap perbuatan murtad inilah agaknya yang menyebabkan putusan yang berbeda antara kitab-kitab klasik dan KHI.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN Setelah penulis menguraikan permasalahan tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan sebaga berikut: 1. Terdapat dua konsep pembatalan dalam kasus murtad terhadap pernikahan. Pertama, apabila perilaku murtad terjadi sebelum dukhul, maka status pernikahannya batal dengan seketika. Apabila ada orang yang mengetahuinya, maka orang tersebut wajib memisahkan rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Kedua, apabila perilaku murtad terjadi setelah dukhul, maka pernikahan itu harus dipisah dengan ketentuan istri harus menjalani masa iddah. Apabila telah kembali memeluk Islam sebelum masa iddah berakhir, maka pernikahannya tetap berlanjut dan tidak perlu ada akad baru dan berkurangnya satu hak talak yang dimiliki oleh suami. Apabila belum kembali memeluk Islam sementara masa iddah istri telah selesai, maka pernikahan mereka putus selamanya sejak masa iddah istri berakhir. 2. Secara legal bahwa perkawinan dapat dikatakan batal apabila telah diputus oleh Pengadilan Agama dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan bersifat inkrah. Dasar hukumnya sejak semua perceraian itu harus dilakukan di Pengadilan Agama dan dari putusan tersebut yang menentukan dia itu cerai. Kalau diputuskan di Pengadilan sudah cerai, cerainya secara fasakh. Kalau kembali lagi ke agama islam dan ingin berumah tangga lagi harus akad baru.

3. Ketika kasus murtad ini diajukan ke Pengadilan Agama, maka Ketua Pengadilan Agama harus refleks mengutamakan kasus ini daripada kasus perceraian lainnya, dan Majelis Hakim harus mempertimbangkan perkara murtad ini. Apabila murtadnya terjadi sebelum dukhul, maka Majelis Hakim harus memutuskan dengan putusan fasakh dengan seketika dan istri tidak perlu menjalani masa iddah. Apabila murtadnya terjadi setelah dukhul, maka Majelis Hakim harus memutuskan dengan putusan fasakh dengan ketentuan pihak istri harus menjalani masa iddah. B. SARAN Setelah berbagai uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut; 1. Kepada Pengadilan Agama Hendaknya ada satu peraturan tersendiri yang bisa dijadikan dasar hukum yang pasti untuk bisa menerima perkara yang diajukan oleh masyarakat tentang perilaku murtad dalam perkawinan. Disamping itu, alasan Pengadilan Agama sudah benar, yakni karena perkawinan dilangsungkan secara Islam, namun karena hal-hal tersebut berkaitan dengan institusi dan masyarakat umum, menurut penulis dengan alasan yang sudah ada tersebut perlu dibuat satu aturan perundangundangan sebagai dasar hukum yang jelas untuk Pengadilan Agama dalam menerima perkara yang diajukan oleh masyarakat. Meskipun dasar hukum yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan nikah karena murtad sudah ada, tapi menurut penulis masih jauh terhadap kesempurnaan, maka alangkah baiknya Pengadila

Agama membuat dasar hukum yang baru, atau setidaknya merevisi aturan hukum yang telah ada dengan menyisipkan hukuman yang mutlak terhadap kemurtadan dalam perkawin. Saran yang kedua ini lebih tertuju kepada Hakim-Hakim yang ada di Pengadilan Agama, yang tentunya bertindak sebagai ulama‟. Menurut penulis para hakim-hakim tersebut perlu untuk memberikan dakwah atau cermah dalam forum kecil kepada masyarakat umum, minimal dilingkungan tempat tinggal masing-masing Hakim, khusunya tentang permasalahan murtad, yakni bahwa murtadnya salah satu pasangan baik sudah diajukan ke Pengadilan Agama maupun belum secara otomatis perkawinan tersebut sudah batal. Artinya jika pasangan tersebut tetap hidup bersama dan melakukan hubugan suami istri hukumnya menjadi haram. Menurut penulis dakwah tersebut perlu dilakukan karena menurut hasil penelitian penulis, banyaknya pasangan suami istri yang tetap hidup bersama meski telah murtad salah satunya, disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang ajaran hukum Islam. 2. Kepada Mayarakat umum Seorang non muslim yang ingin masuk Islam, hendaknya tidak hanya sekedar didasari karena rasa cinta terhadap pasangannya atau sekedar memenuhi syarat untuk memuluskan perkawinannya. Sehingga jika nantinya timbul cekcok dalam rumah tangga, orang yang baru saja masuk Islam tersebut tidak akan mudah goyah imannya untuk kembali ke agamannya semula. Setelah masuk Islam hendaknya para mu’allaf tersebut mau untuk menambah pengetahuannya tentang ajaran Islam, tidak hanya menjadikan Islam

sebagai simbol, namun juga harus mendalami dan memahami ajaran-ajarannya, sehingga bisa membangun rumah tangganya dengan didasarkan pondasi-pondasi agama Islam. Tidak hanya sebatas kepada Hakim-Hakim, tetapi kepada setiap masyarakat umum yang memiliki pengetahuan lebih tentang aturan agama juga perlu memberikan informasi kepada masyarakat, minimal di lingkungan sekitar tempat tinggal masing-masing, khususnya juga mengenai permasalahan murtad tersebut. Dalam setiap penelitian tentu pasti terdapat halangan, baik itu ringan maupun berat. Dalam penelitian ini penulis juga mengalami banyak halangan sebelum akhirnya dapat menyelesaikannya. Namun demikian, tidak sedikit juga kemudahan yang penulis dapatkan, baik berupa referensi maupun para pihakpihak yang telah berkenan membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Al-Husaini Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997). Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Amir Dja’far, Fiqh Bagian Nikah, Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam, (Surakarta: Sitti Syamsiyah, 1983). Amos Abraham HF, Legal Opinion Teoritis & Empirisme, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007). Bakry Hasbullah, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Djambatan). Basyir Azhar, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Hukum UII, 1990). Bisri cik Hasan, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999). Data arsip PA Cibinong, Yurisprudensi MA No. 38 tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991 yang berisi tentang prinsip hakim dalam memutuskan perceraian tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya. Data arsip PA Cibinong, yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 726K/Sip/1976 yang berbunyi ”penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan. Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993). Depag RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, (Jakarta: Arda Utama, 1992/1993). Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000). Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2006). Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Tentang NTCR II, (Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985).

Dokumen PA Makassar, Mahkamah Agung, Jawaban Atas Pertanyaan yang Diajukan PTA se-Indonesia Dalam Rakernas MARI Tahun 2005, (Denpasar: 18 std 22 September 2005). Ghazaly Abd. Rahman, Fiqh Munahakat, (Jakarta: Kencana, 2003). Harahap Yahya, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9, (Mesan: CV. Zahir Trading, 1975). Harahap Yahya, Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (PT. Pustaka kartini 1989). Latif Djamil, Aneka Hukum Perceraian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur’an, (Semarang: Toha Putra). Marzuki Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009). Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1999). Mertokusumo Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2009). Munawir Ahmad Warson, Kamus Indonesia – Arab, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996). Ramulyo H.M Idris, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind-Hill. Co, 1985). Ramulyo H.M Idris, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UUP Tahun 1974 dan KHI, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). Rifa‟I H.M dan Baghawi Mas‟udi, Fiqh Menurut Mazhab Syafi‟i, Terjemahan dari Musthafa Dhiibu Bhigha, (Semarang: Cahaya Indah, 1986). Salim Agus, Risalah Nikah, terjemahan dari H.S.A. Al-Hamdani, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989). Soekanto Soerjono, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo, 2001). Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984). Sopyan Yayan, Pengantar Metode Penelitian, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). Subekti R dan R tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: BW Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007). Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Sutiyoso Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

B. Perundang-undangan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi yang mewajibkan hakim, mediator dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2010)

Recommend Documents