2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 50/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BIMA

ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)

JAKARTA KAMIS, 24 JUNI 2010

0

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 50/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bimo PEMOHON Zainul Arifin dan Usman TERMOHON KPU Kabupaten Bimo ACARA Pemeriksaan Perkara (I) Kamis, 24 Juni 2010 Pukul 11.05 –12.00 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Achmad Sodiki Maria Farida Indrati Harjono

Alfius Ngatrin

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: -

Sulaiman Ilham Kafani

Termohon (KPU Kabupaten Kab Bima): -

Ihwan (Ketua KPUD Kab Bima) Ilyas (Anggota KPUD Kab. Bima) Ahmad Yasin (Anggota KPUD Kab Bima) Susilawati (Anggota KPUD KAb Bima)

Kuasa Hukum Termohon: -

Mahsan Adi Gunawan

Kuasa Hukum Pihak Terkait: -

Syaiful Islam Rudi Alfonso Daniel Tunapamasiku Syamsul Huda Anusirwan

2

SIDANG DI BUKA PUKUL 11.05 WIB

1.

KETUA: ACHMAD SODIKI Mahkamah Konstitusi dalam rangka menyidangkan Perkara Nomor 50/PHPU.D-VIII/2010, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

Assalamualaikum. wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mempersilakan kepada Pemohon siapa-siapa apa memperkenalkan diri terlebih dahulu…, yang abu-abu di tengah, ditekan, bisa? 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN Majelis Hakim, Yang Mulia. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2010, yang memberi kuasa yang pertama Drs. H. Zainur Arifin, tempat tanggal lahir Bima 29 Juni 1955, pekerjaan pensiunan PNS, agama Islam, kewargaan Indonesia, alamat, Desa Tanalabiu RT 01/RW 01 Kecamatan Waka, Kabupaten Bima. 2. Nama Drs. H Usman A.K, tempat tanggal lahir Bima 29 Juli 1955, pekerjaan Wakil Bupati Bima, agama Islam, kewargaan Indonesia. Alamat jalan Gatot Subroto nomor 45, kelurahan Mande, kecamatan Punda, Kota Bima. Yang menerima kuasa, kami perkenalkan yang pertama Sulaiman M.T, S.H., kemudian yang kedua Ilham, SH., ketiga, Sutrisno, S.H.,M.H., yang keempat H.M Natsir, S.H., yang kelima M.Kafani, S.H. Demikian Majelis Hakim Yang Mulia.

3.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, saya persilakan kepada Termohon.

4.

KUASA HUKUM TERMOHON : MAHSAN Terima kasih, Majelis Hakim. Kami perkenalkan Kuasa Hukum Termohon, KPU Kabupaten Bima, yang telah memberikan kuasa kepada 5 orang advokat. Yang pertama saya sendiri H. Mahsan, S.H., M.Hum., Admaludin, S.H., M.H. Edi Gunawan, S.H., yang di samping saya hadir pada saat ini.

3

Kemudian Ina Maulina, S.H, dan Helmi Hidayat yang hadir pada hari ini Majelis, 2 orang saya sendiri H. Mahsan dan Pak Edi Gunawan. Selanjutnya kami perkenalkan yang di depan, kami didampingi sekaligus oleh Ketua KPU kabupaten Bima, Bapak Ihwan yang sebelah kanan saya, kemudian dari provinsi…, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat juga Bapak H. Ilyas yang sebelah kiri saya, kemudian di ujung adalah Bapak Ahmad Yasin, S.H. Yang sekaligus juga duduk di belakang 2 orang anggota KPU, yang Ibu-Ibu, pertama Ibu Susilawati dan Ibu Juhliati, Spd. Demikian, Majelis. 5.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, dari Pihak Terkait?

6.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DANIEL TUNAPAMASIKU Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Dari Pihak Terkait pasangan calon nomor urut 1 atas nama H.Ferry Zulkarnain,S.T dan Drs.H.Syafruddin. Hadir pada saat ini prinsipal kami yaitu calon wakil kepala daerah atas nama Drs. H. Syafruddin Nur. Dibelakang kami paling sebelah kiri. Kemudian dari kuasa hukum hadir paling kiri saya Bapak Rudi Alfonso, S.H., kemudian disebelah kiri saya Pak Syaiful Islam, S.H., saya sendiri atas nama Daniel Tunapamasiku, S.H., di sebelah kanan saya Syamsul Huda, S.H. Kemudian di belakang saya Nur…, Kamila Nurizky, S.H., kemudian di sebelahnya Anusirwan, SH. Demikian Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih.

7.

KETUA: ACHMAD SODIKI Yang terakhir tadi advokat, bukan?

8.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DANIEL TUNAPAMASIKU Yang terakhir advokat.

9.

KETUA: ACHMAD SODIKI Kalau advokat harus pakai toga, ya? Saya ingatkan, sidang yang akan datang supaya mengunakan pakaian resmi Saudara, sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi Saudara, ya? Baik sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada Pemohon, apa ada perbaikan terlebih dahulu? Biasanya kalau ada.

4

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN Terima kasih, Majelis Yang saya muliakan. Sebelum kami memberikan penjelasan, sesuai dengan agenda sidang pada hari ini bahwa kami ada perbaikan, Majelis.

11.

KETUA: ACHMAD SODIKI Sudah dibuat?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN Sudah Majelis.

13.

KETUA: ACHMAD SODIKI Sekarang diserahkan pada (…) Saya persilakan untuk memaparkan pokok-pokok permohonan ya? Jadi tidak seluruhnya dibaca ya, dibaca habis waktunya nanti jadi yang harus dibaca atau dikemukan yaitu mengenai keberatan Saudara, alasan apa, tapi itu pun yang pokok-pokok saja, ya? Saya persilakan Saudara Pemohon

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Langsung saja kami bacakan nomor 5. IV. Alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan. 1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2010, Termohon telah menyenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 20102015; 2. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima tersebut diikuti oleh 4 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor 31 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Tetap Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010, yaitu nomor urut 1 nama calon Bupati H. Very Zulkarnain S.T, nama calon Wakil Bupati Drs. H Safruddin, nomor urut 2 nama calon Bupati Drs. H. Suhaidin Abdullah,. M.M, nama calon Wakil Bupati Drs Sukirna Aziz S.H, nomor urut 3 nama calon Bupati Drs. H. Zainul Arifin nama calon Wakil Bupati Drs. H Usman A.K, nomor urut 4 nama calon Bupati Drs. H. A Nadjib H.M Ali, nama calon Wakil Bupati Ari Wiryawan Arasyid S.E. 3. bahwa hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kabupaten Bima tahun 2010 tersebut telah ditetapkan oleh 5

Termohon dalam Putusannya Nomor 41 Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010 tetang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 sebagai berikut; Pasangan nomor 1 memperoleh 145.734 suara, ulangi 154.735 suara atau 60,7%, pasangan nomor urut 2 memperoleh 11.374 suara atau 4,47%, pasangan nomor urut 3 memperoleh 80.168 suara atau 31,48%, pasangan nomor urut 4 memperoleh 8.352 suara atau 3,28%. 4.  bahwa perolehan suara yang sangat fantastik untuk pasangan calon nomor urut 1 tersebut termasuk di dalamnya surat suara yang dicoblos dobel atau tembus yang menurut ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, juncto Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemunggutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemunggutan suara, tergolong kategori ulang tergolong kategori surat suara batal, namun oleh Termohon dan jajarannya di tingkat KPPS, PPS, dan PPK dinyatakan sebagai suara sah 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Penggangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan juga ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemunggutan dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemunggutan suara. Surat suara dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan; b. Tanda coblos hanya terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon, atau; c. Tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan, atau; d. Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon, atau; e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon. Selain surat suara sebagaimana yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e di atas dinyatakan sebagai surat suara batal. 6.

6

15.

KETUA: ACHMAD SODIKI Saudara Pemohon, Saudara jangan begini, 1 jam nggak selesai ini ya? Jadi pada 5 itu intinya apa? Apa itu penggelembungan atau dobel coblos, nanti pembuktiannya itu kalau ini semua anggap benar itu nomor 2 apa? Ada money politics, nomor 3 apa? C tidak di bacakan di PPK gitu saja ya, coba yang singkat-singkat.

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN Terima kasih Majelis. Intinya surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tertanggal 25 Mei 2010 yang menggesahkan pencoblosan tembus atau pencoblosan dobel di dalam kotak dengan di luar kotak, itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kami jelaskan.

17.

KETUA: ACHMAD SODIKI Yang nomor 6 apa?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN Ya.

19.

KETUA: ACHMAD SODIKI Menggenai apa itu?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana yang diuraikan pertama Pak Majelis, 1. Termohon dengan senggaja tidak melakukan klarifikasi sebagaimana mestinya terhadap dokumen persyaratan calon, khusunya persyaratan ijazah minimal SLTA atau sederajat dari calon kepala daerah pasangan calon dari nomor urut 1 yang bernama H. Fery Zulkarnain S.T. 2. Bahwa Termohon tidak konsisten dalam menengakkan peraturan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga memberikan peluang yang sangat luas kepada pasangan calon nomor urut 1. 3. Bahwa keberpihakan Termohon pada pasangan calon nomor urut 1, juga dapat terlihat dari pemberian penafsiran secara menyimpang oleh Termohon terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi, “Pembentukan

posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai politik atau gambungan 7

partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polri sesuai tingkatnya apabila nyatanya telah mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.”

6. Bahwa sikap inkonsisten dan keberpihakan Termohon kepada pasangan calon nomor urut 1 dapat dilihat pada penerapan Pasal 8 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menetapkan bahwa pendaftaran nama-nama tim kampanye dilakukan paling lambat satu hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye, padahal ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal ayat (2) pasal peraturan yang sama dan juga bertentangan dengan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 8. Bahwa Termohon telah dengan sengaja memberikan kesempatan pada 685 pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT, untuk memberikan hak pilih pada berbagai TPS yang ada di Kabupaten Bima. Pelanggaran oleh calon nomor urut 1 incumbent. Yang pertama, melibatkan secara sistematis struktural dan massif para pejabat birokrasi pemerintahan mulai dari Sekda, Plt. Bupati Bima selama masa kampanye, para kepala dinas, para PNS, kepala sekolah dan guru-guru, para camat dan kepala desa serta para stafnya, bahkan sampai pada para Ketua RT/RW termasuk juga para pegawai honor daerah yang dan pegawai sukarela sebagai alat pengumpul suara di luar tim kampanye yang disertai dengan ancaman akan dicopot dari jabatan, dimutasi ke daerah-daerah terpencil bahkan dipecat dari jabatan bagi setiap mereka yang tidak setia atau tidak mendukung pasangan calon nomor urut 1. Nomor 3, memberhentikan dan atau memutasikan secara tidak wajar para pejabat, camat, kepala sekolah, PNS bahkan memberhentikan para pegawai honor daerah yang dianggap tidak mendukung atau bahkan menempatkan diri secara netral sebagai abdi negara dan sebagai abdi masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5. Penyalahgunaan program bulan bakti gotong-royong masyarakat (BGRM) yang merupakan program pemerintah pusat dan bersifat nasional sebagai media untuk menjaring dukungan politik. Dalam hal ini calon nomor 1 khususnya H. Ferry Zulkarnaen S.T sebagai calon incumbent sengaja melaksanakan program bulan bakti gotong-royong masyarakat (BGRM) tersebut lebih awal dari waktu yang seharusnya menurut peraturan yang sah berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyalahgunaan Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat (BGRM), pelaksanaan BGRM dilakukan pada bulan Mei setiap tahun.

8

1. 2.

3.

4.

5.

6.

Poin 7, memberikan janji barang dan atau uang money politics untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan hak pilihnya pada pasangan calon nomor urut 1, yang dilakukan secara sistematis melalui jaringan pejabat atau PNS dan tim kampanye pasangan calon nomor urut 1 diantaranya dapat disebutkan membagi-bagi sembako pada masyarakat yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan pejabat lainnya di Kecamatan Sape, melakukan pengobatan gratis di Kecamatan Wawo, membagi-bagi peralatan dapur bagi masyarakat tidak mampu di Desa Kowo, Buncu, Lamere dan Poja Kecamatan Sape. Berdasarkan pada segala alasan yang telah Pemohon uraikan di atas memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut, primer. Mengabulkan permohon Pemohon seluruhnya; Menyatakan secara hukum Termohon dan pasangan calon H. Ferry Zulkarnaen S.T dan Drs. H. Syafrudin M. Nur nomor urut 1 telah melakukan pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010. Membatalkan pasangan H Ferry Zulkarnaen S.T dan Drs. H. Syafrudin M. Nur, nomor urut 1 sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010. Menyatakan batal dan tidak berharga seluruh suara yang diperoleh pasangan calon H Ferry Zulkarnaen S.T dan Drs. H. Syafrudin M. Nur nomor urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2010. Menetapkan Pemohon sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Daeah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima 2010, dengan perolehan suara sebanyak 80.168 suara atau 31,48%. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan atas perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subsider.

1) Mengabulkan Permohoanan Pemohon seluruhnya; 2) Menyatakan secara hukum Termohon dan pasangan calon H. Ferry Zulkarnain ST dan Drs. Safrudin M. Nur nomor urut 1 telah melakukan pelanggarann hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Baima Tahun 2010; 3) Menyatakan secara hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Periode 2010-2015 mengandung cacat hukum dan oleh karena itu batal demi hukum; 4) Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor 41 Tahun 2010 tentang 9

Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010., tanggal 14 Juni 2010 berserta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemiliham Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, tanggal 14 Juni 2010. 5) Membatalkan pasangan H. Ferry Zulkarnain S.T dan Drs. H, Safrudin M. Nur sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010. 6) Memerintahkan KPU Kbupaten Bima untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada seluruh wilayah Kabupaten Bima yang diikuti oleh 3 pasangan calon yatu pasagan calon Drs H. Suhaidin Abdulah MM, dan Drs. Sikruma Azis S.H. Nomor urut 2 pasangan calon Drs H. Zainul Arifin dan Drs. H. Usman Haka, Nomor urut 3 dan Pasangan calon Drs. M. Nadjib M. Ali dan Ari Wiriawan Harun Arasit S.H Nomor urut 4. selambat-lambatnya 6 bulan terhitung sejak Mahkamah Konstitusi dijatuhlkan. 7) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bima untuk melaksanakan putusan Mahkamah atas perkara ini sebagaimana mestinya. Lebih subsider. Dan/ atau juka Majelis Hakim berpendapat lain memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan semangat dan moral konstitusi. Demikian permohonan Pemohon ini kiranya Mahkamah dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu Pemohon menyatakan menyampaikan ucapan terima kasih. Jakarta 16 Juni 2010, Kuasa Hukum Pemohon Sulaiman M.T., SH, Ilham SH, Sutrisno SH, H. M. Nasir SH, Kavanis S,H. . Terima kasih. 21.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baiklah Pemohon telah memaparkan dengan baik pokok-pokok dari permohonannya dan tentunya menurut catatan pada saya, pada permohonan yang pertama itu kira-kira ada 9 sebetulnya yang menjadi keberatan Pemohon. Ini Pemohon ingin membagi permohonan ini dalam dua hal pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dan pelanggaran yang dilakukan oleh calon incumbent. Yang perlu Saudara perhatikan adalah bahwa setiap kali Saudara mendalilkan seperti itu maka menjadi kewajinban Saudara untuk membuktikan. Jadi misalnya pertama mengalami penggelembungan dari pasangan calon terpilih mengalami penggelembungan karena penghijtungan suara dilakukan oleh Termohon baik di tingkat TPS, PPK maupun KPU. Nah ini TPS mana, PPK mana, ya toh? Nanti Saudara harus lebih menjelaskan dan ada buktinya. Nah gitu loh ya? Mengapa 10

Saudara katakan itu penggelembungan? Jadi di sini akan lebih jelas. Saudara mengatakan ada doble coblos, ya itu terjadi dimana? Yang berlaku yang mana? Apa intsruksi KPU yang pertama apa yang kedua? Kalau itu juga KPU-nya bingung, yang satu ada TPS yang menghitung doble coblos sah, yang lain tidak sah. Ini juga menjadi masalah nggak ada kepastian hukum, nah ini bisa saja menjadi masalah ya toh. Ini harus konsisten gitu. Yang kedua misalmnya C-1 dibacakan di PPK di Kecamatan Bolo mengarah suara menggelembung. Nah ini juga harus ada pembuktiannya. Nah demikian juga ini bagi KPU menjadi tantangan, nah bener nggak di situ, kan gitu. Termohon memberi kesempatan kepada 608 orang pemilih tidak terdaftar dalam DPT, ini data Anda ada akan dibandingkan . Seorang Pegawai KPU membuka kotak suara dengan alasan menambah kertas suara dan memasukan dalam daftar DPT, misalnya ini dimana? Apa di seluruh pegawai KPU itu kerja dimana? Termohon membiarkan seorang kepala memiliki ijazah palsu. Nah ini sebenarnya ini bukan persoalan lagi di Mahkamah, sebenarnya tapi kalau itu memang menyangkut masalah moralitas seorang pejabat yang harus bersih ya bisa saja dimasalahkan di sini, karena dulu juga ada seorang bekas narapidana tidak ngaku, lalu di sini memang dibatalkan, ini benar apa nggak itu? Ini tantangan bagi yang terpilih itu kan. Jadi nggak betul itu. Termohon sengaja merekrekrut KPPS dari kalangan PNS, siapa? Dimana? Ya, apa seluruhnya? Calon 1 melibatkan secara struktur massif pejabat birokrasi sekretaris daerah, kepala dinas, PNS, kepala sekolah, guru, camat, kepala desa, Ketua RT/RW, pegawai honorer dan seterusnya kan di copot dari jabatan di mutasi ke daerah terkecil atau dipecat. Nah, ini kira-kira yang bersangkutan itu berani nggak di sini gitu ya, memang kadang-kadang keberatannya kalau mereka itu nggak berani menjadi Saksi di sini takut copot sungguhan nanti. Ini Saudara pertimbangkan juga, tapi kalau mungkin kalau mereka berani dan betul menenggakkan kebenaran ya itu terserah yang bersangkutan ya? Juga menyalahgunakan program bulan bakti gotong royong misalnya gitu, itu kapan, dimana, meliputi massa berapa dan sebagainya. Ini semua penggarahan supaya antara dalil dengan bukti itu saling memperkuat. Jadi terlebih-lebih Saudara menyebut angka terpautnya itu 74.567 ya toh? Kemudian Saudara minta supaya itu di diskualifikasi pasangan nomor 1 dan Saudara diminta untuk dinyatakan menang, ya toh? Memperoleh suara 80.168 itu darimana diperoleh dari mana? Apakah karena itu hitungan tim sukses Saudara lalu mendapatkan angka begitu kan, inikan banyak yang mendalilkan begitu dan nanti di kroscek dengan yang lain ya? Saya persilakan Ibu.

11

22.

HAKIM ANGGOTA MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih Pak Ketua. Ya dari perbaikan permohonan Saudara ini, memang saya hanya mengharapkan pembuktiannya bisa terbukti, karena di sini banyak sekali dan pelanggaran-pelanggaran ini Anda tidak menyatakan dimana coblos tembus, di TPS mana? Berapa jumlahnya tiap TPS dan sebagainya, berapa DPT yang tercatat gitu ya? Kemudian, saya melihat di sini, tapi permohonan ini terlalu sulit untuk langsung dilihat begitu ya? Saya rasa untuk menggenai halaman 2 dan halaman 3, halaman 5 dan halaman 6 menggenai siapa calon nomor urut dan langsung perolehan suara itu dalam satu kolom saja begitu, jadi namanya siapa, nomor urut berapa, perolehan dan presentasenya berapa begitu. Kemudian, apakah tidak ada suatu perintah untuk penghitungan ulang di sana karena adanya coblosan tembus tadi? Tidak ada? Ya itu nanti karena ada di beberapa daerah setelah adanya penghitungan kemudian ada surat dari KPU Sumat untuk penghitungan ulang di..., apakah di sini tidak ada seperti itu, mohon saya melihat itu dan kemudian di dalam permohonan ini, tadi dikatakan kuasa hukumnya 5 orang tapi yang tanda tangan baru 2 orang di sini. Kemudian agak berlebihan dengan surat petitum Anda ini karena Anda ini memberikan primer, subsider dan lebih subsider lagi. Sebetulnya dalam permohonan untuk Pemilukada itu hanya menyatakan bahwa penghitungan itu tidak tepat dan penetapannya itu dan kemudian di sini Anda meminta untuk menetapkan pemilihan ulang atau pemunggutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pihak yang dimenangkan, ini alasannya apa? Saya rasa hal ini yang perlu Anda buktikan nanti di petitumnya itu nanti di persingkat saja ya? Anda minta bahwa berita acara rekapitulasi itu tidak tempat penghitungannya menurut Anda berapa, menurut Pemohon berapa? Dan kemudian bila Anda menginginkan pemunggutan ulang justru harus ada pembuktian yang jelas. Memang biasanya semua orang kalau incumbent itu pasti segala macam cara dilakukan untuk memenangkan tapi apakah Anda bisa membuktikan itu dalam persidangan ini? Itu yang kita tunggu, sehingga nanti Anda harus memberikan atau menghadirkan Saksi-Saksi, alat bukti yang cukup kuat untuk menggesampingkan putusan ini ya? Terima kasih Saudara.

23.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Terima kasih Pak Ketua. Saudara Pemohon ya? Proses persidangan kali ini pemeriksaan pendahuluan. Sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan pendahuluan 12

itu adalah dimaksudkan agar supaya hakim dalam pemeriksan pendahuluan memberikan nasihat kepada Anda untuk memperbaiki permohonan. Kalau di dalam proses biasanya pemeriksaan pendahuluan ini tidak dihadiri oleh Termohon atau Pemohon, tapi karena ini proses Pemilukada ini ada jadwal waktunya 14 hari sudah harus putus, maka Mahkamah sekaligus di dalam pemeriksaan pendahuluan kami menghadirkan 2 pihak ya? Jadi ini dipersingkat. Oleh karena itu kalau tadi ada Majelis Hakim memberikan nasihat, itu maksudnya adalah nanti Anda memperbaiki ini ya memperbaiki permohonan yang meskipun sudah ada perbaikan, nanti juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Di dalam pemeriksaan perselisihan hasil Pemilukada itu sengketa di Mahkamah Konstitusi itu jelas objeknya. Pasal 4 dari PMK Nomor 15 mengatakan bahwa itu juga PMK Nomor 15 juga berunjuk ke perundangundangan, Undang-Undang Nomor 32, Undang-Undang Nomor 12, Undang-Undang Nomor 22 itu jelas dikatakan “objek perselisihan

Pemilukada adalah hasil penghitungan suara di tetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi,” jadi yang Anda masalahkan intinya adalah

penghitungan suara ya? Penghitungan suara itu Anda masalahkan karena dengan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon itu maka akan terpenggaruhlah penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada. Jadi, kalau Pemilukada itu ada putaran kedua maka yang Pemohon ini berarti masalahkan karena dengan putusan dengan Putusan KPU nasibnya dia bisa atau nggak ikut ke putaran kedua? Untuk bisa atau tidak ditentukan oleh perolehan suara, juga terpilihanya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kita tahu bahwa kepala daerah itu sudah cukup pada putaran pertama kalau sudah ada mendapat 30% lebih. Nah, itulah yang kemudian menjadikan sebab mengapa Pemohon itu diajukan pada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu adanya konsentrasinya harus ke situ ya. Perbaikan Anda yang saya lihat, sebetulnya Anda tidak minta hal-hal yang baru karena perolehan 80.168 itu tidak Anda permasalahkan. Apa yang ditetapkan KPU itu tidak Anda masalahkan. Yang Anda permasalahkan justru apa yang di dapat oleh Terkait, Pihak terkait itu. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa keputusannya memang punya variasi, pertama adalah kalau itu perolehan itu kemudian salah hitung, Anda mendalilkan bahwa Terkait itu salah cara menghitungya, yang mestinya kalau dihitung secara benar tidak seperti itu, lalu Anda buktikan bahwa itu salah hitung. Biasanya salah hitung yang kedua belah pihak, salah hitung yang menyebabkan Terkait mendapat banyak, salah hitung tersebut menyebabkan Anda mendapat hitungan suara yang lebih sedikit. Sehingga kalau ingin perbaiki buktikanlah bahwa salah hitung itu telah menyebabkan Anda mendapat sedikit, Terkait mendapat banyak. Nah itu Saudara buktikan kenapa salah hitung bisa terjadi? Apakah pada saat

13

dari PPK ataukah dari PPS kemudian, kecamatan sampai dengan di kabupaten salah hitungnya bisa dibuktikan. Kalau itu terjadi maka permintaan Anda adalah cara melakukan penghitungan yang dibuktikan di Mahkamah, mungkin salah hitungnya karena salah menghitung dokumen-dokumen yang ada dari C-1 itu mestinya 1.000 pada saat menghitung Pemohon kok menjadi 100, itu bisa dibuktikan dengan dokumen-dokumen, kalau itu mempersoalkan masalah hitung. Anda tadi mempermasalahkan surat KPU 313. Surat KPU 313, persoalannya adalah apakah dengan coblos tembus tadi lalu dihitung sah itu? Hanya menggesahkan Terkait saja, yang menguntungkan Terkait saja? Apa Anda tidak sama sekali di untungkan itu? Artinya suara yang dihitung Anda itu tidak ada yang coblos tembus itu? Seluruhnya tidak ada coblos tembus ya. Jadi mengguntungkan siapa sih coblos tembus itu? Apa sepihak saja? Itu yang juga harus Anda dalilkan kalau memang ada coblos tembus. Di situ, Mahkamah Konstitusi juga tidak pernah mengeluarkan putusan untuk melakukan pemilihan ulang. Pemilihan ulang itu dasarnya adalah banyak hal, yang terjadi pelanggaranpelanggaran yang dilakukan secara sistematis, massif lalu juga terstruktur. Kalau itu tolong buktikan dengan adanya upaya itu kemudian menyebabkan perolehan suara yang merugikan Anda, menguntungkan bagi Termohon atau Pihak Terkait? Anda tadi menyebab..., menyebub..., menyebutkan mobilisasi PNS, ancaman yang dilakukan nomor 1, penyalahgunaan program, politik, money politics, juga dengan melibatkan PNS. Kalau itu menjadi alasan Anda memohon supaya pemungutan ulang, itu alasannya harus dibuktikan? Iya kan. Bagaimana mobilisasi PNS, adakah PNS yang memberi keterangan Saksi di sini? Ataukah ada Saksi lain bagaimana, ada banyak orang PNS, di suruh oleh siapa? Lalu menyuarakan apa? Ngomong apa dimana, itu semua bisa dibuktikan dalam persidangan. Dalam perkara yang lain pembuktian ini macam-macam, bisa dengan Saksi, PNS yang dikumpulkan, orang melihat PNS dikumpulkan, bisa dengan video, inilah pertemuannya dimana, itu perlunya kalau itu Anda akan memfokuskan pada persoalan pemilihan ulang, ya? Pemilihan ulang, pemilihan ulang juga pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk seluruhnya dan juga untuk beberapa tempat saja yang terbukti di situ, variasinya banyak. Untuk mendiskualifikasi calon, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan itu, karena calon itu sebetulnya dari awal sudah tidak memenuhi syarat. Bahwa dia sebetulnya masih terikat ketentuan, tidak dalam status di penjara, tidak dalam status pernah dijatuhi hukuman, kok lewat saja, KPU kok melewatkan saja sampai dia juga ikut di dalam Pemilu Pilkada. Oleh karena untuk itu, Mahkamah mendiskualifikasi dia, tapi yang dilakukan adalah pemungutan suara ulang, ya? Tapi Anda mintanya nggak dihitung, gitu. Yang 60% itu nggak dihitung, yang dihitung Anda saja yang dapatkan 8.000 sekian, Mahkamah Konstitusi 14

belum pernah memutus itu, tidak berarti bahwa ini kemudian Mahkamah Konstitusi tidak akan mempertimbangkan alasan Anda. Tapi kalau akan mempertimbangkan beri alasan yang kuat, apa ya kemudian suara-suara yang memang secara murni memilih nomor 1 itu harus dihilangkan begitu saja, karena di situ ada suara-suara yang tidak sah? Ini menyangkut persoalan legitimasi demokrasi padahal itu jumlahnya 60%. Apa 60% itu ditutup mata saja, hilang semua, hangus. Kalau itu hangus alasannya apa, ya? Karena itu menyangkut masalah hak orang untuk memberikan suara. Ini alasan-alasan yang harus disampaikan, oleh karena itu menyangkut hal-hal tersebut, apa yang saya sampaikan bersifat sangat umum tapi meskipun sangat umum, itu bisa membuat Anda..., saya kira untuk memperbaiki ini dengan memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi. Kesimpulan yang saya sampaikan adalah Anda perlu memperbaiki permohonan Anda. Persoalan memperbaiki kemudian Anda melakukan atau tidak itu hak Anda. Kalau tidak diperbaiki Mahkamah akan memeriksa sebagaimana apa yang ada di sini. Kalau memperbaiki, berdasarkan perbaikan itulah, Mahkamah akan memeriksakan kasuskasus ini. Saya rasa begitu, Pak Ketua. Terima kasih. 24.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya baik, jadi ini saran-saran perbaikan supaya di dalam mengemukakan dalil dan kemudian diikuti dengan pembuktian, itu memudahkan proses penyidangan. Baik bagi Pemohon maupun Termohon, jadi kalau tempat locus-nya dimana, kapan, oleh siapa, ya? Berapa jumlahnya? Ini jelas tentunya yang akan Anda hadapi itu jelas, ya? Kalau kabur juga akan kabur tanggapannya, ya? Jadi sangat bergantung kepada kemampuan Pemohon untuk membuktikan dan meyakinkan bahwa dalil-dalil itu betul, ya? Ada tanggapan, tapi tanggapan nanti disampaikan pada sidang kedua karena ini ada kemungkinan Pemohon masih akan memperbaiki, ya? Perbaiki tidak terserah Saudara.

25.

KUASA HUKUM PEMOHON: SULAIMAN Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Setelah kami menerima saran, masukkan dari Majelis Hakim Yang Mulia, maka kami mohon waktu untuk memperbaikinya lagi. Terima kasih.

15

26.

KETUA: ACHMAD SODIKI Jadi, perbaikannya sampai besok, sampai jam 16.00, jam 4 sore, ya? Diserahkan ke Panitera dan Saudara Termohon maupun Terkait diminta untuk mengambil sendiri di Panitera, ya? Sedangkan pemeriksaan selanjutnya itu tanggalnya..., tanggal 30 Juni (...)

27.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : SYAMSUL HUDA Mohon maaf, Yang Mulia.

28.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, apa?

29.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : SYAMSUL HUDA Sebelum ditetapkan untuk sidang selanjutnya apakah Pihak Terkait bisa memberikan sedikit tanggapan Terhadap apa yang sudah di?

30.

KETUA: ACHMAD SODIKI Tanggapannya setelah ini selesai.

31.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : SYAMSUL HUDA Begini, Yang Mulia. Hal yang saya kira cukup prinsipil karena berkaitan dengan..., misalnya nomenkelatur tentang judul, di sini perubahan permohonan (...)

32.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya itu nantilah, itu nanti setelah diperbaiki keberatan-keberatan itu Saudara cantumkan di dalam tanggapan, bukan pada saat sekarang.

33.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : SYAMSUL HUDA Baik, Yang Mulia.

34.

KETUA: ACHMAD SODIKI Jadi kalau di sini belum tuntas ngomongnya, Saudara nggak perlu menanggapi dulu. Ditulis dulu perbaikan itu. Jadi tidak saling jawab menjawab di sini, ada ya? Akan diberi kesempatan sebaik-baiknya 16

kepada Saudara, ya tidak ada yang dibeda-bedakan atau didiskriminasi dan sebagainya, ya? 35.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : SYAMSUL HUDA Terima kasih.

36.

KETUA: ACHMAD SODIKI Jadi hari Jumat tanggal 25 jam 16.00, Saudara itu sudah dapat mengambil perbaikan dan itu perbaikan itu final, ya? Jangan lagi ada perbaikan-perbaikan lagi, nanti nggak selesai, ya? Lalu sidangnya itu yang akan datang itu 30 Juni, hari Rabu jam 11.00. Seluruh bukti dibawa, Saksi baik Pemohon maupun Termohon dan Terkait, ya? Karena insya Allah akan diperiksa seluruhnya itu, ya? Dan di situ kesempatan diberikan kepada Termohon dan Terkait untuk menjawab lebih dahulu atau menanggapi dari permohonan yang telah diperbaiki itu, ya? Jadi jawaban Termohon maupun Terkait dan juga daftar Saksi, kalau mau diperiksa di sini diserahkan dulu, siapa, KTP-nya harus ada,, akan memberi kesaksian apa? Syukur-syukur Saudara sudah dapat daftar begini, lalu di samping ini akan memberi kesaksian mengenai ini, ini, ini, ini memudahkan Majelis juga dan kepada…, kepada Termohon…, jadi ini jelas, ya? Apalagi kalau nanti Saksinya banyak, bisa dikelompokan. Ini masalah penggelembungan ya Saksi ini ngomong penggelembungan semua, ini masalah tentang masalah money politics ya Saksi mana ngomong politik, jadi ada klasifikasi yang memudahkan pemeriksaan, ya? Daftar alat bukti juga. Jadi daftar tertulis itu dibikin lagi atau disusun supaya P-1 mengenai apa? P-2…, demikian juga Termohon maupun Terkait, ya? Sudah jelas? Ya saya kira sudah jelas semua dan saya harap Saudara-Saudara bersungguh-sungguh menyiapkan maupun dalam persidangan ini, supaya nanti hasilnya juga maksimal, ya? Karena sudah cukup dalam persidangan ini, sidang akan ditunda 30 Juni Rabu jam 11.00 siang, dan dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.00 WIB

17

Jakarta, 25 Juni 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan

Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1 001

18