MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 64/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MUNA
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN, MENDENGARKAN TERMOHON SERTA PEMBUKTIAN (II)
JAKARTA SELASA, 6 JULI 2010
0
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 64/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna PEMOHON LM. Rusnam Emba, ST. & Drs. P. Haridin TERMOHON KPU Kabupaten Muna ACARA Perbaikan Permohonan, Pembuktian (II)
Mendengarkan
Jawaban
Termohon
serta
Selasa, 6 Juli 2010 Pukul 14.10 – 15.57 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
Moh. Mahfud MD M. Arsyad Sanusi Maria Farida Indarti
Makhfud
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
1
Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: -
Laode Abdul Kadir M. Raja Simanjuntak Heru Widodo Victor W. Nadapdap
Saksi dari Pemohon: -
Laode Acha Mustari Arifin Lanu Amir Jalali Ishak Agus Rahmat Sufa Rum Saleh Rustam Hubais Lanuruhi Sirajudin Hak Irhawati Laode Hafili Pau Ali Metunggono Jambrud Suyata Laode Sabarudin Larintasi Juerne Laode Abdul Aziz
Termohon (KPU Kabupaten Muna): -
Ketua KPU Kabupaten Muna
Kuasa Hukum Termohon: -
Muhammad Kasad
2
Kuasa Hukum Pihak Terkait: -
Herman Kadir Bazarin Amal Suhandono Bambang Purwanto Husein Eli Abdul Hasina Nasution Uni Rodin Herizal Wiyadi Andi
Ahli dari Pihak Terkait: -
Topo Santoso
Saksi dari Pihak Terkait: -
Kaharudin Laode M. Arsyad Walendo Laode Ahmad Yani Syahrir Baitul Laode Amiludin.
3
SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB
1.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan lanjutan dan mendengarkan jawaban Termohon serta Pembuktian atau mendengarkan Saksi dalam Perkara Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara silakan perkenalkan dulu siapa yang hadir dan Saudara hadirkan hari ini.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP Terima kasih dari Kuasa Pemohon hadir sebelah kanan paling pinggir Laode Abdul Kadir, Advokat, selanjutnya M. Raja Simanjuntuk, Advokat, Heru Widodo, Advokat, saya sendiri Victor Nadapdap, Advokat terima kasih.
3.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara menghadirkan Saksi-Saksi?
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP Baik, kami juga menghadirkan Saksi-Saksi sebanyak 21 orang daftarnya telah kami berikan kepada Panitera hadir di tempat ini sekarang.
5.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, nanti dipilih saja ya kalau isunya sama karena kalau kita itu tidak menghitung banyaknya kesaksian kecuali kalau memang bedabeda. Baik, Pihak Termohon.
6.
KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO Terima kasih Majelis kami memperkenalkan diri dari Pihak Termohon, di sebelah kanan saya adalah Ketua KPU Kabupaten Muna, di
4
samping sebelah kirinya adalah Muhammad Kasad, S.H., dari Pihak Pengacara Negara dari Kejaksaan Negeri, terima kasih. 7.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Pihak Terkait?
8.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR Pihak Terkait saya sendiri Herman Kadir, S.H., M. Hum. Sebelah kanan saya adalah Pak Bazarin Amal di belakang ada Pak Suhandono, Bambang Purwanto, Husein Eli, Abdul Hasina Nasution, Uni Rodin, Herizal, Wiyadi Andi dan Kholik Hamzah tidak bisa hadir. Dan hari ini kita membawa Saksi fakta 5 orang, Saksi fakta 5 orang dan Saksi Ahli 1 yaitu Bapak Dr. Topo Santoso.
9.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Hadir sekarang? Oh, ya Dr. Topo Santoso, selamat datang Pak Topo ini dosen Anda ini Bu Maria. Surat kuasa untuk Kuasa Termohon dari Kejaksaan Bapak Kasad ya. Kemudian yang ke-2…, jadi 2 ini ya yang dari Pengacara Negara ya Pak Kasad dan Pak Trio Jatmiko yang mana Pak Kasad? Pak Trio? Kenapa? Oke. Baik sekarang Saudara Pemohon siapa yang mau diprioritaskan kalau saya beri 10 orang untuk kesaksian ini?
10.
KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP Majelis Hakim Mahkamah, sebenarnya berbeda-beda akan diterangkan tetapi ada memang ada 5 Kepala Desa yang akan menerangkan menyangkut bahwa data-data KTP pendukung atau keterangan domisili yang diajukan oleh nomor 2 itu adalah fiktif dan tidak benar termasuk surat keterangan tersebut. Jadi lima-limanya kami ajukan, dan ini 21 bisa di cepat majelis jadi tidak apa-apa kalau bisa diterimakan, kami sulit memilah-milah 2, 3 hari ini sudah coba memilahmilah dari tadinya ratusan menjadi 21 ini Majelis.
11.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Kepala Desa itu sama soal KTP ya?
12.
KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP Ya, soal KTP.
5
13.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, kalau itu dipilih 1 saja lah kan sama toh untuk mewakili yang lain atau begini, 2 ya?
14.
KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP Desanya beda Majelis.
15.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, tapi kan sama kasusnya.
16.
KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP Oke, siap.
17.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Nanti kita katakan bahwa dalil 5 desa yang mempersaksikan tapi kasusnya sama soal itu. Nanti kita tulis di sini bahwa ada 5 desa seperti di warta..., kita tulis juga namanyalah desa ini desa ini tapi yang berbicara 2 saja gitu ya. Baik, kalau begitu kita ambil sumpah dulu untuk Saksi ini. Saudara Laode Acha maju, Saudara Mustari, Saudara Lanu, Saudara Amir Jalali, Saudara Ishak, Saudara Agus, Saudara Rahmat Sufa, Saudara Rum Saleh, Saudara Rustam, Saudara Hubais, Saudara Lanuruhi, Saudari ya? Lanuruhi, Saudara Sirajudin Hak, Saudara Irhawati, Laode Hafili Pau, Ali Metunggono, Jambrud, Laode Suyata, Sabarudin, Larintasi, Juerne, Laode Abdul Aziz. Oke, lalu dari Termohon, Termohon tidak mengajukan Saksi? Tidak, tetapi Pihak Terkait mengajukan 5 orang Saksi, Saudara Kaharudin maju, Saudara Laode M. Arsyad Walendo, Islam juga ya? Pak Kaharudin, Pak Arsyad islam yah? Ya, karena ini mau disumpah. Laode Ahmad Yani, datang? Oke Laode Ahmad Yani. Ir. Syahrir Baitul, Laode Amiludin. Oke lengkap, kalau begitu Pak Arsyad ambil sumpah.
18.
KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP Majelis Hakim, ada umur 15 tahun di sini kami bawa karena ikut mencoblos saja, ada satu orang umur 15 tahun, tidak ikut disumpah.
19.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Sudah di depan ini? 6
20.
KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP Sudah, depan ini.
21.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh, ya. Tetapi sebenarnya ndak harus disumpah tapi nanti bisa didengar, duduk saja nggak usah sumpah, kita akan catat keterangannya. Yang 15 tahun siapa? Duduk, nanti boleh bicara boleh dimintai keterangan tapi ndak perlu sumpah. Silahkan Pak Arsyad.
22.
HAKIM ANGGOTA: ARSYAD SANUSI (MEMBERIKAN SUMPAH) Para Saksi ikuti lafal sumpah, “Bismillahirrohmannirrohim. Demi Allah, saya bersumpah, sebagai Saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.” Terima kasih, silahkan duduk ya.
23.
SAKSI DISUMPAH “Bismillahirrohmannirrohim. Demi Allah, saya bersumpah, sebagai Saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”
24.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan kembali ke tempat masing-masing, Saudara Dr. Topo Santoso silahkan maju untuk diambil sumpah sebagai ahli.
25.
HAKIM ANGGOTA: ARSYAD SANUSI (MEMBERIKAN SUMPAH) Ikuti lafal sumpah, agama Islam? “Bismillahirrohmannirrohim. Demi Allah, saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.” Ya, silahkan.
26.
AHLI DISUMPAH “Bismillahirrohmannirrohim. Demi Allah, saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”
7
27.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, Saudara semua sudah disumpah itu konsekuensinya harus memberi keterangan yang sejujur-jujurnya itu konsekuensi moral dosa, tetapi saya ingatkan juga ada konsekuensi pidana kalau Saudara sengaja memberi keterangan bohong atau memberikan keterangan sebenarnya padahal dia pejabat baik dari tingkat KPU Pusat sampai ke tingkat RT-RT mengakui melakukan kesalahan yang itu disengaja itu ada sanksi pidananya juga, ini harus saya ingatkan. Sebab kadang kala datang hanya untuk memberatkan seseorang lalu memberikan kesaksian saya melakukan ini padahal dia pejabat, itu ada sanksi pidananya. Dan kita sudah koordinasi dengan Polri untuk itu, agar setiap persidangan itu bersih dari kebohongan-kebohongan dan rekayasa kalau beri keterangan yang benar dan kalau Anda pejabat lalu memberikan kesaksian, mengapa melakukan itu. Itu juga mungkin kesaksiannya berguna di sini, tapi juga kita teruskan juga tindak pidana bahwa si A mengaku telah melakukan ini padahal dia pejabat. Baik, ingat sumpah tadi, sekarang saya persilakan dulu kepada Termohon untuk memberikan tanggapan. Atau sudah cukup yang kemarin? Dianggap cukup kita langsung ke Saksi-saksi saja? Cukup? Terkait ada yang ingin disampaikan? Cukup? Cukup. Baik. Saudara sekarang…, Saudara Laode Acha. Maju. Oh atau di situ saja biar nggak lama. Maju. Apa yang ingin Saudara katakan di dalam persidangan ini?
28.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ACHA Terima kasih.
Bismilahirrahmanirahim. Assalamualaikum wr. wb.
Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Saya Laode Acha, S.Pd., ingin memberikan beberapa pernyataan dan kesaksian saya. Sebagai Saksi pasangan nomor urut 5 atau Pemohon dalam sidang pengadilan Mahkamah Konstitusi ini. Saya adalah Saksi pasangan nomor urut 5 dalam rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Muna, yang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2010. Yang melahirkan Keputusan Surat KPU Nomor 48/KPTS/KPU-Muna/2010 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2010. Sebagai Saksi Rama saya tidak menandatanganni berita acara itu, karena ada beberapa pernyataan-pernyataan kebaratan yang saya sampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi tersebut. Bahwa di dalam Rapat Pleno tersebut setelah ada proses Pemilukada dilaksanakan di Kabupaten Muna ada beberapa pelanggaranpelanggaran yang menurut kami sangat merugikan pasangan nomor urut 5 atau Rama, yang dilakukan secara sistematis sehingga menyebabkan kami tidak cukup maksimal melakukan kegiatan-kegiatan politik. 8
Pertama, bahwa saya tuliskan di dalam dokumen KWK tersebut, telah terjadi tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan Damai terhadap Tim Rama diberbagai tempat. Yang pada hari ini Saksinya kami hadirkan Yang Mulia. Selanjutnya kami sejak awal telah mempermasalahkan ketika KPUD Kabupaten Muna menetapkan pasangan Lapili dan Bapak Laode Halami, yang melalui jalur independen bahwa itu tidak memenuhi syarat dukunggan maksimal seperti yang diamanatkan undang-undang. Tetapi bahwa KPUD memaksakan untuk meloloskan itu karena kepentingan ingin mendukung salah satu pasangan calon saya ingin sampaikan dalam sidang Mahkamah yang terhormat ini, pertama bahwa, karena tindakan-tindakan KPU yang unproffesional tersebut, KPU salah pertama; 1. KPU Kabupaten Muna salah telah menggunakan data jumlah penduduk Kabupaten Muna; 2. KPU telah salah menerapkan syarat minimal dukungan 6,5%; 3. KPU telah menbiarkan pasangan calon independen memperoleh fotokopi KTP masyarakat dengan mengambil dukungan dari BRI Wakuru yang telah dilaporkan di Polisi melalui satpam bank tersebut tanpa sepengetahuan pemilik KTP; 4. KPU Kabupaten Muna membiarkan pasangan calon independen memalsukan tanda tangan dukungan penduduk. Tanda tangan Lurah, Kepala Desa serta stempel kelurahan dan desa; 5. KPU tidak melakukan verifikasi administratif maupun faktual tahap kedua, terhadap jumlah dukungan yang diajukan calon independen buktinya telah dilampirkan dengan dukungan PPK di seluruh Kabupaten Muna; 6. Ada dugaan pemberian politik uang kepada KPU untuk meloloskan pasangan calon independen. Selanjutnya Bapak Hakim Mahkamah (...) 29.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara nggak boleh bicara dugaan, Saudara tahu nggak ada politik uang kepada KPU?
30.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ACHA Kami ada surat pernyataan yang ditanda tangani ada dalam kami sertakan dalam sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.
31.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara Saksi jadi jangan bicara dugaan, yang Saudara ketahui bahwa ada surat pernyataan bahwa KPU disuap, gitu toh?
9
32.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ACHA Mohon maaf, selanjutnya kalau saya diizinkan ada satu audio visual yang mungkin bisa kami putarkan di sini, dimana kemudian ada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kampanye terbuka pada forum kampanye yang dimana undang-undang melarang untuk itu. Kalau saya diizinkan kami boleh putar.
33.
KETUA: MOH. MAHFUD MD
Nggak usah diputar kami percaya saja. Hakim percaya bahwa Anda pegawai negeri. Kan tidak ada larangannya pegawai negeri ikut kampanye. Kenapa Saudara persoalkan? 34.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ACHA Saya tidak tahu persis pasalnya, karena saya Saksi (...)
35.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya sudah jadi saya tidak perlu di perlihatkan itu, kami percaya sepenuhnya bahwa ada pegawai negeri ikut kampanye. Soalnya ikut kampanye, memberi kampanye itu dilarang atau tidak, ya nanti KPU yang jawab.
36.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ACHA Selanjutnya Bapak Hakim Yang Mulia, akibat tindakan KPU meloloskan pasangan independen nomor urut 2 sangat secara signifikan mempengaruhi suara pasangan nomor urut 5, alasannya adalah calon wakil dari nomor urut 2 Laode Halami yang terhormat adalah kader Partai Golongan Karya, yang juga berasal dari Timur Raya, satu daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan istri calon Bupati nomor 5 Pemohon, dan satu daerah kekerabatan dekat dengan Ketua DPP Partai Golkar Kabupaten Muna yang mempunyai basis pendukung yang sama. Selanjutnya Bupati nomor urut 2 Lapili adalah kerabat dekat dengan (…)
37.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Sebentar, kaitannya apa itu kalau punya hubungan kekerabatan dengan istri Bupati menurut Saudara kenapa?
38.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ACHA Ini akan mempengaruhi pecahnya dukungan. 10
39.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Kalau calon yang menggugat punya hubungan kekerabatan dengan Bupati, punya akibat juga nggak menurut Saudara?
40.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ACHA Saya maaf tidak tahu.
41.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara tidak tahu, tapi kalau istrinya berhubungan dengan istri Bupati punya pengaruh, tapi kalau punya hubungan dengan Bupatinya punya pengaruh ndak? Nggak tahu Saudara? Nggak tahu?
42.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ACHA Saya tidak tahu.
43.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Kenapa? Yang satu tahu yang satu tidak tahu. Kan sama-sama kerabat.
44.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ACHA Saya sedang fokus pada persoalan (…)
45.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, teruskan.
46.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ACHA Selanjutnya calon Bupati nomor 2 Lapili adalah kerabat dekat calon Termohon calon Bupati pasangan nomor 5 yakni dari Tungku Raya yang mempunyai basis pendukung yang sama. Khusus di Timur Raya dan Tungku Raya meski Pemohon kami memang tapi suara terpecah pasa pasangan nomor urut 2. Dapat kami tampilkan fakta dan tabulasi yang kami peroleh lewat Surat Keputusan KPU Nomor 48/KPTS pada tanggal 10 Juni 2010 tentang Berita Acara Rekapitulasi bahwa perolehan di Timur Raya pasangan nomor urut 5 memperoleh 6.395 suara dan pasangan nomor urut 2 yang lahir inkonstitusional memperoleh suara 1.625 dan perolehan suara di Tungku Raya pasangan nomor urut 5 memperoleh suara 4.152 dan pasangan nomor urut 2, 2.846 suara. Artinya apabila pasangan nomor urut 2 ini tidak lahir karena mereka 11
hanya memperoleh suara tidak dipaksakan untuk dilahirkan sebagai calon Bupati maka sudah pasti seluruh suara ini akan beralih kepada pasangan nomor urut 5. Dan selanjutnya bahwa ada 941 surat panggilan pemilih yang diserahkan langsung oleh wajib pilih pemegang kartu panggilan ke Posko Induk Damai dan mereka tidak menggunakannnya karena mereka mengatakan karena mereka terintimidasi. Saya kira itu yang saya sampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ini, terima kasih. Billahi fi sabilill haq fastabiqul khair,
wassalamualaikum wr. wb.
47.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, saya tanya dulu, Saudara tadi menyebut ada pelanggaran sistematis ya. Betul ya? Apa itu artinya sistematis?
48.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ACHA Sistematis yang saya maksud adalah terencana, teratur, terukur dan berdasarkan perhitungan-perhitungan yang matang.
49.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Yang melakukan itu siapa?
50.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ACHA Yang melakukan ini adalah institusi KPUD Kabupaten Muna.
51.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Institusi KPUD Kabupaten Muna. Bentuknya, bentuknya apa?
52.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ACHA Contohnya bagaimana mungkin seseorang bisa dilahirkan sebagai calon independen.
53.
KETUA: MOH. MAHFUD MD
Oh, itu yang dimaksud sistematis. Oke. 54.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ACHA Cukup?
12
55.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Cukup.
56.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ACHA Terima kasih Pak.
57.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Jadi kaitannya dengan calon independen ya. Soal sistematis tadi oke. Bukan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar ini suaranya begini, ini suaranya tidak ya oke. Saudara Mustari Arifin. Saudara Kepala Bapeda Kabupaten Muna, PNS, oke, silakan. Apa yang ingin Saudara katakan.
58.
SAKSI DARI PEMOHON: MUSTARI ARIFIN Terima kasih,
Assalamualaikum wr. wb. Dewan Hakim Yang Mulia, pada
kesempatan sidang yang mulia ini, saya ingin menjelaskan tentang kapasitas saya selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna. Dimana dalam salah satu tugas dan fungsi Kepala Bapenda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah fungsi pendataan dan sensus penduduk. Sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang data kependudukan Kabupaten Muna. Mohon izin saya ingin memberikan penjelasan sedikit bahwa Bapeda selaku perangkat kelembagaan Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarakan Peraturan Pemerintah Nomor 84 dan terakhir diperbaharui dengan PP 41 salah satu tugasnya itu adalah pendataan pengolahan data dan sesus penduduk. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut Bapeda setiap tahunnya mengalokasikan anggaran dan RAPBD untuk pengolahan data dan pendataan sensus penduduk. Setiap tahun dari anggaran tersebut Bapeda melalui mekanisme pengadaan barang, berdasarkan Keppres 80 anggaran tersebut kita lakukan kerjasama koperasi dengan Kantor Badan Statistik Kabupaten Muna untuk melahirkan data-data yang diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah termasuk data kependudukan. Dalam pekerjaan kerjasama koperasi tersebut, keluarannya adalah dalam bentuk buku yang memuat semua data yang diperlukan dalam dukungan perencanaan pembangunan yang kita namakan Kabupaten Muna Dalam Angka yaitu terbit setiap tahunnya atas kerjasama koperasi dengan dengan Kantor Badan Statistik Kabupaten. Salah satu data yang ingin saya berikan kesaksian pada sidang Yang Mulia ini adalah tentang data jumlah penduduk Kabupaten Muna, dimana secara berturut-turut dapat kami berikan kesaksian sebagai 13
berikut. Buku-buku ini saya bawa mulai tahun 2004, tapi demi kepentingan waktu barangkali pada sidang Yang Mulia ini (…) 59.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Sebentar, sebelum dilanjutkan saya tanya kepada Termohon. Untuk data kependudukan itu menurut peraturan perundang-undangan Saudara harus memperoleh dari Bapeda atau dari Dinas Kependudukan.
60.
KUASA HUKUM TERMOHON: Ya, makasih Yang Terhormat Majelis. Kami mempunyai data dari catatan sipil yang diserahkan oleh Sekwilda kepada KPU atas permintaan pada saat itu.
61.
KETUA: MOH. MAHFUD MD itu?
62.
Ndak, aturannya harus mendapat dari siapa data kependudukan
KUASA HUKUM TERMOHON: Data kependudukan dari catatan sipil Majelis.
63.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Menurut peraturan di KPU.
64.
KUASA HUKUM TERMOHON: Ya.
65.
KETUA: MOH. MAHFUD MD (…)
66.
Nah kalau begitu Bapeda ndak perlu memberi keterangan karena
KUASA HUKUM TERMOHON: Ya.
67.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Nanti yang akan kami cek dari data dari catatan sipil, itu tidak ada relevansinya. Saksi berikutnya Saudara Lanu.
14
68.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE LANU Terima kasih atas (…)
69.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Tapi betul ya? Betul ya, harus dari, kalau, kaitannya dengan Bapeda ndak?
70.
KUASA HUKUM TERMOHON:
Ndak ada. 71.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Peraturannya ada ndak kalau dari Dinas Kependudukan atau dari catatan sipil atau dari mana?
72.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR Dalam acuan Peraturan KPU Nomor 62, itu yang kita pakai adalah berdasarkan data catatan sipil.
73.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Catatan sipil, oke. Silahkan, berikutnya, Lanu.
74.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE LANU Terima
kasih
atas
kesempatan
yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Bapak Dewan Hakim Yang Mulia, di sini saya adalah…, pertama saya memperkenalkan diri, nama saya Laode Lano, Kepala Desa Marobok, Kecamatan Marobok, Kabupaten Muna. Kaitannya untuk saya datang di sini adalah saya telah menjelaskan tentang kaitan dukungan Lapili, S.Pd. dan H. Laode Halami, S.H. yaitu bahwa apa yang tercantum didalamnya itu adalah sebagian besar tidak benar yang mana di dalam, seperti di Desa Marobok yang telah saya saksikan, 2 bundelan. Bundel 1 adalah atas nama Adi, sejumlah 340. Sedangkan di dalam terdapat keterangan domisili ada 210 itu adalah tercantum didalamnya yang mengeluarkan Kepala Desa Marobok nama Laode Lanu dengan stempel Desa Marobok, Kecamatan Bone, tetapi saya sendiri tidak pernah mengeluarkan, ya Pak. Termasuk tanda tangan saya dipalsukan dan pengadaan stempel, kemudian bundelan yang kedua adalah nama Wahani terdapat didalamnya 379 SKB ada 200 itu tidak benar Pak. Saya tidak pernah mengeluarkan dan tidak pernah menandatangani termasuk 15
masyarakat sendiri tidak pernah minta keterangan berdomisili untuk dukungan tersebut. 75.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Ini, ini baru relevan ini, ayo terus.
76.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE LANU Terima kasih Pak. Hal yang saya saksikan sampai di sini.
77.
KETUA: MOH. MAHFUD MD 2 ya? Ada 2 tadi ya?
78.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE LANU Ya, Pak.
79.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Yang satu mana?
80.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE LANU 1 bundelan pertama adalah nama La Adi.
81.
KETUA: MOH. MAHFUD MD La Adi ya.
82.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE LANU Adi, sejumlah 340.
83.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Terus?
84.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE LANU Didalamnya terdapat surat keterangan berdomisili 210 yang saya tandatangani. Tetapi itu tidak benar, saya tidak pernah menandatangani.
16
85.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke.
86.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE LANU Kemudian yang kedua nama, bundelan yang kedua atas nama Wahani, sejumlah 379 didalamnya terdapat SKB sejumlah 200 lembar. Itu saya tidak pernah mengeluarkan Pak.
87.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Jadi, 2 data itu Saudara menyatakan itu dipalsukan ya, Saudara menyatakan tidak pernah mengeluarkan itu.
88.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE LANU Ya pak.
89.
KETUA: MOH. MAHFUD MD ya.
90.
Tetapi dipakai oleh KPU dalam proses pemilihan. KPUD ya, gitu
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE LANU Ya pak.
91.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke baik. Ada lagi Saudara. Lanu cukup ya?
92.
SAKSI DARI PEMOHON: LAODE LANU Cukup Pak.
93.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Berikutnya Saudara Jalali.
94.
SAKSI DARI PEMOHON: JALALI
Bismillahirahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.
Ketua Hakim Yang Mulia, kami sama seperti Kepala Desa Makmur tadi yang telah menyampaikan bahwa. Langsung saja Pak, bundelan
17
pertama Pak 231 SKB 210 itu tidak benar Pak. Bundelan kedua Aco Uti 229 SKB 208 jumlah 418 itu palsu Pak. 95.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Berapa yang tidak Palsu.
96.
SAKSI DARI PEMOHON: JALALI 460 Pak.
97.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Seharusnya. 400…, maksudnya itu daftar penduduk kan?
98.
SAKSI DARI PEMOHON: JALALI Ya Pak.
99.
KETUA: MOH. MAHFUD MD Terus yang palsu yang jumlahnya, atau semua orangnya.
100. SAKSI DARI PEMOHON: JALALI Di sini Pak yang dipalsukan 418 Pak. 101. KETUA: MOH. MAHFUD MD 418 dipalsukan. 102. SAKSI DARI PEMOHON: JALALI Ya Pak 103. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke terus masih ada lagi. 104. SAKSI DARI PEMOHON: JALALI Itu saja Pak. selesai.
18
105. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik nanti buktinya di anu ya, Saudara pemohon ya. buktinya biar nanti…, 106. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP Bukti-bukti ini sebenanrya sudah kami ajukan Majelis Hakim hanya memperkuat saja. 107. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, nanti bukti-buktinya kalau sudah ada di Panitera berarti sudah dikirim juga kepada Saudara. Nanti Saudara harus pertanggung jawabkan itu kalau ndak Pemilunya batal. Kalau Saudara tidak bisa pertanggung jawabkan itu. Berikutnya Ishak 108. SAKSI DARI PEMOHON: ISHAK
Assalamualaikum wr. wb. Sidang Yang Mulia yang kami hormati. 109. KETUA: MOH. MAHFUD MD Agak dekat Pak ke mic, ya. 110. SAKSI DARI PEMOHON: ISHAK Atas kedatangan kami di sini setelah saya temukan pemalsuan data pasangan independen antara lain yaitu Lapili, S.Pd dan Laode Halami, S.H. sangat tidak benar Pak karena banyak-banyak di sini yang saya lihat tanda tangan palsu berjumlah 439 orang termasuk ada orang mati yang ke juga ini yang seistimewakan Pak. 111. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke. 112. SAKSI DARI PEMOHON: ISHAK Tidak benar palsu tandatangannya, palsu stempelnya. 113. KETUA: MOH. MAHFUD MD Cukup.
19
114. SAKSI DARI PEMOHON: ISHAK Cukup Pak. 115. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ada berapa jumlahnya tadi 800. 116. SAKSI DARI PEMOHON: ISHAK Jumlah 439 itu Palsu semua dan tanda tangan saya dipalsukan stempel pun dipalsukan. 117. KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu untuk dukungan calon independen ya? 118. SAKSI DARI PEMOHON: ISHAK Dukungan calon independen. 119. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sama juga ya, maaf ya tadi yang dari kepala desa ya, dukungan calon independen ya? 120. SAKSI DARI PEMOHON: ISHAK Ya Pak. 121. KETUA: MOH. MAHFUD MD Bukan untuk DPT ya? 122. SAKSI DARI PEMOHON: ISHAK Bukan. 123. KETUA: MOH. MAHFUD MD Bukan, tapi untuk dukungan calon independen tandatangannya palsu semua sudah dari 3 desa nih. Coba desa ke 4 ini Pak Agus.
20
124. SAKSI DARI PEMOHON: AGUS
Assalamu alaikum wr.wb.
Di sini kapasitas saya sebagai Kepala Desa Poroha kebetulan setelah saya menemukan bundelan melalui PPS bahwa bundelan ini merupakan dukungan salah satu calon Bupati yaitu Lapili, S.Pd. dan Laode Halami, S.H. Setelah saya periksa dalam bundelan ini ternyata ada pemalsuan tandatangan dan stempel sementara di sini yang sesungguhnya bukan warga Desa Poroha ternyata dimasukkan di Desa Poroha dan tandatangannya di palsukan termasuk stempel, stempelnya pun stempel Kepala Desa Marobo kecamatan Bone sesungguhnya stempel yang kami pegang adalah stempel Kepala Desa Poroha Kecamatan Marobo. Mungkin hanya itu terima kasih. 125. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, sama keterangannya ada pemalsuan. Sekarang Pak Rahmat Sufa. 126. SAKSI DARI PEMOHON: RAHMAT SUFA Terima kasih. Assalamualaikum wr.wb. Dewan Hakim Yang Terhormat, saya selaku Kepala Desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna pada kesempatan ini akan memberikan kesaksian tentang dukungan calon independen kepada Bapak Lapili, S.Pd. dan Laode Halami, S.H. dimana di Desa saya itu ada sejumlah 178 yang menyatakan dukungan kepada Bapak Lapili, S.Pd. Yang saya permasalahkan disini adalah Legalitas dari pada surat keterangan domisili yang dipakai dalam dukungan tersebut. Dalam dukungan tersebut terdapat 89 yang mengunakan surat keterangan domisili yang dalam surat-surat keluar itu, ini seperti contoh Pak, yang membuat surat keterangan domisili tersebut adalah sekretaris desa, di sini contohnya ada yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2009, nomor surat keluar untuk surat keterangan domisili itu dimulai dari nomor 38 sampai 46. Kemudian ada lagi surat keterangan domisili yang tertanggal 24 Desember 2009 di situ dimulai dari nomor urut 1 sampai 22, ini kan aneh. Kemudian berikutnya yang tertanggal 10 Januari 2010, di situ muncul lagi surat keterangan domisili yang dibuat oleh sekretaris desa yang dimulai dari nomor urut surat keluar itu 38 sampai 58, kemudian pada tanggal 19 Februari 2010 muncul lagi surat keterangan domisili yang nomor surat keluar itu dimulai dari nomor urut 1 sampai 9. Kemudian pada keluaran yang surat keterangan domisili yang tertanggal 24 Februari 2010 untuk nomor surat keluar nomor 28 itu ada 2 nama yang pakai, atas nama Wanindaha dengan nomor urut 28 kemudian
21
nomor urut 28 kembali Wandawar, di situ muncul, menggunakan nomor yang sama, gitu Pak. Sementara cukup. 127. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, Pak Rahmat Sufa. Berikutnya Pak Rum Saleh. 128. SAKSI DARI PEMOHON: RUM SALEH
Assalamualaikum, wr. wb. Bismillahhirrahmanirrahim. 129. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan Pak Rum. 130. SAKSI DARI PEMOHON: RUM SALEH Kapasitas saya di sini sebagai PPS Desa Lahoya. Saya ingin menceritakan yang terjadi di lapangan, pada tanggal 15 Maret 2010, saya dipanggil dengan Ketua PPS saya untuk menandatangani berita acara dukungan pasangan calon Lapili dengan Lodehlan. Setelah itu saya baca keterangan tersebut, Ketua PPS saya, saya tanya apakah Bapak telah memverifikasi faktual di lapangan, katanya “belum”, saya bilang kenapa Bapak Harus tanda tangan tanpa verifikasi faktual di lapangan? Dia bilang “Ketua PPS saya tanda tangan saja.” 131. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ini tentang daftar nama pendukung ya? 132. SAKSI DARI PEMOHON: RUM SALEH Ya, Pak. 133. KETUA: MOH. MAHFUD MD Untuk calon independen, ya? 134. SAKSI DARI PEMOHON: RUM SALEH Ya, Pak. 135. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke. Terus, silakan terus. Cuma itu?
22
136. SAKSI DARI PEMOHON: RUM SALEH Setelah itu dipanggilkan Ketua PPK. Ketua PPK memaksakan saya untuk menandatangani berita acara tersebut, kalau Saudara tidak mau tanda tangan, orang lain saja yang tanda tangan. Kekhawatiran saya Pak setelah orang lain tanda tangan saya dipecat, dan kami sebagai bawahan ini selalu loyal dengan kebijakkan atasan. Itu saja Pak yang saya sampaikan. 137. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, Saudara Rustam? 138. SAKSI DARI PEMOHON: RUSTAM Kami menyampaikan sesuai dengan kapasitas kami di dalam penyelenggaraan Pemilu kami memiliki kapasitas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan PPK di Kecamatan Paridi, kemudian tugas tetap kami adalah sebagai Sekretaris Kecamatan. Berkaitan dengan data-data dukungan terhadap calon independen atas nama Lapili, S.Pd., dan Laode Halami, S.H., di Kecamatan kami di seluruh desa itu bermasalah, tadi salah satu kepala desa saya sudah memberikan kesaksian Kepala Desa Lebar Rahmat Sufa, persoalan itu terjadi disemua desa dan pada kesempatan sidang Yang Mulia ini kami sudah juga memberikan beberapa bukti dibeberapa desa antara lain tadi masih berkaitan dengan pemalsuan yang kedua ada masyarakat yang sudah bertahun-tahun merantau di Malaysia tapi masuk daftar dukungan KTP-nya di dalam bundelan, dukungan itu. Kemudian yang berikut ada juga di dalam daftar bundelan pada bundelan pertama wajib pilih yang bersangkutan memberikan dukungan dengan jempol karena tidak bisa tanda tangan, setelah ada perbaikan lagi muncul justru yang bersangkutan sudah tanda tangan, perubahannya cepat sekali. Sementara sampai hari ini yang bersangkutan memang tidak bisa bertanda tangan dia hanya bisa jempol. Yang berikut kejanggalan lain yang terjadi adalah bahwa ada penandatanganan surat keterangan domisili itu salah satu yang kami bawakan buktinya adalah bahwa tertulis di dalam yang tandatangan atas nama kepala lurah, sekretaris tapi yang tanda tangan adalah staf biasa yang menurut pemahaman kami di sana tidak pernah ada staf biasa yang bisa tanda tangan selain sebelum mendapat legalitas dari ke Pak Lurah atau sekretaris. Dan itu sempat dipersoalkan oleh kepala lurah sampai masuk kepada kepolisian. Karena waktu itu dianggap ini penyalahgunaan wewenang. Kemudian, kejanggalan lainnya bahwa begitu bundelan datang dari KPU melalui PPK dan diteruskan kepada PPS seluruh begitu konfirmasi dengan pemerintah desa berkaitan dengan permasalahan tadi 23
bahwa pemerintah desa sudah mempersoalkan semua bundelan yang ada di semua desa khususnya di Kecamatan Parigi. Oleh karena itu, dibeberapa PPS langsung tidak melakukan verifikasi karena mereka mengalami ketakutan ada ancaman dari wajib pilih yang justru kenapa dimasukkan namanya tidak pernah diketahui, yang kadang-kadang wajib pilih itu salah sasaran marahnya. Yang seharusnya marah kepada tim sukses justru sudah penyelenggara pemilih dalam hal ini PPS yang menjadi sasaran marah. Sehingga para PPS itu menyatakan kami tidak berani melakukan verifikasi, sehingga dan sampai hari ini juga kami kaget ternyata sudah ada berita acara-berita acara hasil verifikasi yang seharusnya itu tidak bisa dikeluarkan berita acara hasil verifikasi, karena verifikasi itu sebenarnya tidak terjadi karena hal-hal tadi. Saya kira demikian, Yang Mulia. 139. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sudah jelas. Jadi, yang jelas begitu, ya? Yang lain gitu. Masuk ke pokok masalahnya. Yang berikutnya Saudara Hubais. 140. SAKSI DARI PEMOHON: HUBAIS Terima kasih. Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu Hakim Konstitusi Yang Mulia, sebelumnya saya perkenalkan diri bahwa saya Hubais, S.Pd. bertindak selaku Saksi yang berasal dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kabangka KPPK Kecamatan Kabangka. Saya langsung kepada pokok persoalan bahwa benar apa yang dikatakan oleh para Saksi dan itu terjadi di Kecamatan Kabangka. Saya berpikir sebelum saya datang jauh-jauh, Pak dari kampung yang terpelosok jauh di kecamatan saya sana. Saya tidak mendapatkan hal yang serupa apa yang terjadi di Kecamatan Kabangka. Ternyata di tempat, Yang Mulia ini saya mendapatkan hal yang sama. Di Kecamatan Kabangka tidak melakukan verifikasi faktual oleh PPS, pertama pada saat penyerahan dokumen data pendukungan Pak Pilihi dan Pak Halami tim sukses menyerahkan langsung kepada panitia pemilihan kecamatan, PPK saya langsung terima itu hari, Pak. Dan setelah melakukan administrasi bahwa itu tidak prosedural bagi saya yang saya pahami saya langsung mencoret seluruh data pendukungan sebanyak 230 pendukung itu terjadi hari Senin tanggal 15 Maret 2010. Selanjutnya, pada bulan April hari Jumat tanggal 16 maka data pendukungan itu tidak lagi diserahkan, yang diserahkan itu hanya berita acara untuk ditandatangani oleh PPK. Bahwa terjadi verifikasi faktual dan itu saya tidak lakukan. Sampai saat ini saya dengar kabar dari KPU bahwa saya ada tanda tangan di situ, maka saya katakan, saya gugat sampai dimana pun, bahwa itu adalah palsu dan bukan tanda tangan saya. 24
Terima kasih, Pak itu saja. 141. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, berikutnya adalah Lanuruhi. 142. SAKSI DARI PEMOHON: LANURUHI Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sidang terhormat Yang Mulia. Kejadian di Kecamatan saya Napabalano, bahwa setelah ada pertemuan kita di KPU akan ada yang memasukkan berkas di desa-desa atau kelurahan calon independen. Setelah itu kita disuruh menunggu karena akan ada verifikasi administrasi dan faktual. Namun, pada tanggal 2 Maret ada beberapa ketua PPS saya datang di kecamatan mengatakan bahwa sudah ada bundelan. Begitu saya lihat di situ ternyata calon dukungan independen atas nama Lapili dan La Ode Halami. Di situ saya melihat sementara kita juga melihat ada peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 21 poin c salah satu dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat yang nomor urut 6 surat dukungan tidak berisi materai, maka seluruh dukungan dalam 1 berkas dokumen tersebut tidak memenuhi syarat administrasi. Dan itu saya tidak dapatkan di surat dukungan independen itu, maka saya konfirmasi dengan KPU dalam hal ini sekretaris KPU, ini bagaimana? Dia bilang simpan dulu tunggu informasi selanjutnya. Sehingga ternyata semua dari 6 desa kecamatan saya, pada akhirnya bundelan tadi terkumpul di kecamatan, dan PPS tidak melakukan verifikasi, nanti tanggal 15 April hari Kamis saya ditelepon oleh Sekretaris KPU untuk membawa bundelan itu di KPU, besoknya tanggal 16 saya datang di kantor KPU dan di sana saya disodorkan 2 berita acara model BA-1 di sana sudah diisi yang angka-angkanya saya tinggal disuruh tanda tangan, saya katakan bahwa sebagian temanteman saya keluar daerah, katanya ikuti saja kebetulan ada beberapa contoh tanda tangan teman-teman saya yang diambil dari hasil pertemuan waktu di KPU maka saya di suruh untuk menandatangani…, mengikuti contoh tanda tangan tersebut, ya terima kasih itu saja dulu Pak. Sehingga saya lakukan setelah saya katakan ini bagaimana saya lakukan apa katanya bikin saja nanti kita yang ngatur, terima kasih Pak. 143. KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu yang minta tanda tangan Saudara itu siapa dari KPU? 144. SAKSI DARI PEMOHON: LANURUHI Ya, Pak.
25
145. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dari KPU. 146. SAKSI DARI PEMOHON: LANURUHI Sekretaris KPU, Pak. 147. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sekertaris KPU (…) 148. SAKSI DARI PEMOHON: LANURUHI Ya, Pak. 149. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, silakan berikutnya, Saudara Sirajudin. 150. SAKSI DARI PEMOHON: SIRAJUDIN Terima kasih. Assalamualaikum, wr., wb. Nama saya Sirajudin H, S.Sos., kapasitas saya hadir untuk meberikan kesaksian. Pada saat ini saya adalah Ketua PPK Maroboh, saya akan memberikan kesaksian berhubungan dengan calon perseorangan atas nama Lapili dan H. Lode Halami, saya…, kapasitas saya sebagai Ketua PPK dalam proses keberadaan calon independen ini di kecamatan saya Kecamatan Maroboh itu seharusnya lewat proses verifikasi tetapi yang terjadi adalah tidak pernah dilakukan verifikasi faktual baik itu dokumen yang pertama dikirimkan tanggal 1 Maret serah terima di PPS itu tidak pernah dilakukan verifikasi faktual, yang kemudian pada tanggal 16 April muncul bundelan lampiran dukungan fotokopi KTP yang dibawa oleh staff KPU atas nama Andi Arwin pada tanggal 16 itu kemudian saya pada saat itu saya disodorkan fomulir berita acara verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan yang kemudian dia sampaikan kepada Andi Arwin bahwa besok harus sudah dikumpul di KPU, pada saat itu saya selaku Ketua PPK bertanya dalam rentang waktu 1 malam sangat tidak bisa untuk melakukan verifikasi faktual dari 16 harus dikumpulkan pada tanggal 17, kemudian saya disodorkan berita acara rekapitulasi verifikasi dan saya berfikir bahwa pada saat itu saya tidak mau tanda tangan tapi karena massa Pak Andi Arwin pada saat itu amankan tanda tangan saja nanti dieksekusi di KPU, ya terpaksa sebagai bawahan saya harus loyal maka saya harus tanda tangan, ya karena kalau saya tidak tanda tangan setiap pertemuan 26
rapat di KPU kami selalu ditegaskan bahwa semua anggota PPK dan PPS yang tidak loyal dengan KPU maka kami akan dipecat. Karena di bawah tekanan itu maka dengan terpaksa saya harus tanda tangani berita acara itu. Untuk sementara itu yang saya berikan kesaksian dari saya, terima kasih. 151. KETUA: MOH. MAHFUD MD Irhawati. 152. SAKSI DARI PEMOHON: IRHAWATI
Assalamualaikum, wr., wb.
Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Dewan Hakim Yang Mulia, saya Camat Wadaga nama saya Irhawati, saya ingin menceritakan kejadian yang menimpa saya pada tanggal 8 Juni 2010 jam 00.30 WIB tentang penghadangan, ancaman pembunuhan, pembakaran mobil, dan pengrusakan yang saya alami di Desa Lakanaha Kecamatan Wadaga di mana saya menjadi Camat di tempat itu. Diawali dengan penempatan BKO Polda, BKO (Bantuan Keamana Operasional) Polda kordinasi dengan Pak Kapolsek bahwa penempatan BKO Polda itu akan ditempatkan pada satu tempat disalah satu desa di Kecamatan Wadaga, namun pada saat BKO tersebut datang di Lakahana saya diinformasikan kepada Pak Kapolsek bahwa anggota BKO Itu akan ditempatkan pada masing-masing desa, akan dibagi menyebar pada masing-masing desa se-Kecamatan Wadaga dan itu penyampaian yang sangat mendadak, saya terima pada jam 16.00 WIB sore. Waktu itu saya masih berada di Ibukota dan malamnya saya langsung mengecek tempat di desa-desa, dimana akan diadakan penempatan tersebut, saya keliling untuk mengecek agar teman-teman dari Polda ini mendapat penginapan yang baik dan kebetulan saya juga adalah seorang bayangkari, teman-teman dari anggota Polri yang datang, maka saya semaksimal mungkin menyediakan tempat yang layak bagi mereka, berakhir di Desa Lakanaha sampai jam 00.30 saya pamit dari rumah Pak desa, setelah mengecek itu dan di tengah jalan saya dihadang akan dibunuh, akan dibakar mobil dan juga mulai dihancurkan mobil saya, Pak. pada saat itu dan saya ketahui bahwa (…) 153. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oleh siapa, Bu? 154. SAKSI DARI PEMOHON: IRHAWATI Oleh tim pendukung Damai.
27
155. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oleh tim pendukung Damai. 156. SAKSI DARI PEMOHON: IRHAWATI Oleh tim pendukung Damai atas nama Laode Taraoda kemudian Ramadhan, Agus Salim dan mereka berdelapan, Pak. Saya lupa namanya yang lain. Akibat kejadian itu Pak, masyarakat sangat geger pada saat itu dan sangat ketakutan karena mereka berpendapat bahwa seorang Camat saja, di wilayahnya bisa mengalami tindakan seperti itu, apa lagi kami masyarakat kecil dan itu juga berakibat pada mental kepala desa saya Pak secara keseluruhan, sehingga pelaksanaan Pilkada di kecamatan Wadaga saya nyatakan tidak berjalan secara kondusif dan tidak bisa melaksanakan pemilihan secara jujur, adil dan rahasia. Jadi itu, Pak. yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb.
157. KETUA: MOH. MAHFUD MD
Waalaikumsalam wr. wb.
Jadi tim damai yang melakukan, ya? Bukan aparat, ya?
158. SAKSI DARI PEMOHON: IRHAWATI Bukan, Pak. tim sukses dari Damai. 159. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tim sukses dari Damai. Oke, tim sukses dari Damai yang melakukan itu. Saudara Laode Hafili. 160. SAKSI DARI PEMOHON: LAODE HAFILI Terima kasih.
Bismillahirahmanirahim. Assalamualaikum. wr. Wb.
Yang Terhormat Dewan Hakim Mahkamah Konstitusi saya berada di sini sebagai Saksi untuk menyampaikan beberapa hal kondisi di wilayah saya yaitu kecamatan Ruruka menjelang pelaksanaan Pilkada. Di wilayah saya itu ada rententan kejadian yang membuat masyarakat merasa kondisi itu terjadi suasana mencekam dimana itu ada rentang kejadian awalnya terjadi pada tanggal 21 Januari sekitar pukul 00.30 WIB dini hari ada aksi pengepungan dan pendobrakan rumah 3 orang Kepala Puskesmas yang pertama dimasuk yaitu Dila Gasa Kepala Puskesmas Sumapunto, kebetulan yang ada hanya istrinya dan Beliau tidak di tempat dan kejadian pendobrakan itu, itu terjadi di rumah 28
Kepala Puskesmas Soara di wilayah saya, Kelurahan Lapunto pas orang masuk ke dalam rumahnya mereka itu…, Kepala Puskesmas yang bersangkutan langsung dipaksa dan dipegang dengan 3 orang, 2 orang pegang kakinya, 1 orang pegang tangan dipaksa menandatangani salah satu surat pernyataan yang KOP pernyataan tersebut adalah bahwa dukungan terhadap Saudara Dr. Baharudin, dan pada malam itu, kepala Puskesmas bersangkutan tidak menandatangani apa yang disodorkan karena yang bersangkutan tidak menandatangani ada ancaman dari orang yang mendobrak tersebut bahwa hati-hati Saudara akan kami bunuh dan 7 turunan akan kami habisi, dengan kejadian tersebut anak dari Kepala Puskesmas yang bersangkutan itu, 2 minggu dilarang pergi ke sekolah karena ada ketakutan, ada ancaman oleh orang-orang yang memang terindikasi sebagai pendukung dari pada Bapak Dr. Baharudin, kemudian…, dan kejadian tersebut dilaporkan di Polisi, namun prosesnya saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya, yang kedua kejadian pada tanggal 7 Juni di Kecamatan Duduka, pada saat saya jalan tiba-tiba saya disampaikan bahwa hati-hati kalau jalan mobilnya itu akan dihancurkan dan itu terjadi kemudian pada malam tanggal 10, besoknya pemilihan ada aksi patroli dan intimidasi yang dilakukan oleh tim pendukung Damai dimana itu terjadi pas ada penggeledahan beberapa mobil yang lewat dan yang saya lihat juga di depan rumah saya itu pas lewat mobil plat merah langsung digeledah oleh tim Damai…, mereka melakukan patroli penggeledahan sehingga itu suasana di wilayah Kecamatan Duduka itu suasana mendekati hari H, terjadi suasana yang tidak kondusif. Dimana ada beberapa laporan dari masyarakat masuk kepada saya bahwa di Kelurahan Lapunto yaitu lingkungan 3 ada gerakan bagi-bagi beras dari tim pendukung Damai dan di Desa Banggai ada gerakan pembagian money politic pembagian uang kepada masyarakat. Namun saya sebagai Camat tidak bisa mengontrol wilayah saya juga takut untuk jalan karena adanya aksi sms bahwa hati-hati. Sehingga saya sebagai Camat tidak bisa menjamin keamanan dan ketentraman di wilayah saya khususnya masyarakat Kecamatan Ruka, karena suasana yang tidak kondusif tadi. Oleh karena itu, sebagian masyarakat di Kecamatan Ruka dalam keadaan memilih mereka berkata bahwa daripada kita pilih yang lain lebih baik kita pilih pasangan nomor 3 kita tidak ingin keributan dimasyarakat. Kemudian kejadian lanjutan yaitu adanya, ancamanancaman sehingga saya tidak bisa mengontrol apa yang menjadi tugas saya mengenai keamanan dan ketentraman di wilayah saya. Demikian akhir kata walbitaufikwahidaya asalamualaikum wr. wb. 161. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik ada 2…, ada 2 camat ini yang rakyatnya diancam oleh tim Damai, ya. Ali Metunggono.
29
162. SAKSI DARI PEMOHON: ALI METUNGGONO Terima kasih.
Bismilahirohmanirohim. Assalamualikum wr. wb.
Hakim Yang Mulia perlu saya cerita tentang saya, yang kejadian di kecamatan saya, yaitu kekerasan terhadap saya. Pada tanggal 30 Mei yaitu bertepatan kampanye di Kecamatan Kabau (suara tidak jelas) saya langsung didatangi dengan satgas bersama masa di rumah saya. Kemudian saya ditanya dan anak-anak saya pada saat itu menangis saya langsung tinggalkan karena saya sementara mandi waktu itu, masih dalam keadaan pakai handuk tidak pakai baju, Pak. Terus kemudian saya menghindar di belakang, langsung ada Satgas tim Damai, menanya saya, “katanya kau tahan mobil massa ya?” saya bilang tidak. Langsung mereka…, pukul saya dan merangkul saya, terus kemudian saya izin saya bilang saya mau pakai baju dulu. Katanya tidak bisa, saya mau pakai celana dulu katanya “tidak bisa.” Saya langsung di kasih naik di mobil jeep itu, hardtop di kapnya. Dibawa di tempat kampanye hari minggu itu, Pak. Kemudian dalam keadaan telanjang saya di kampanye itu, di tempat massa, di tempat kampanye itu saya diturunkan dari mobil, ada yang tareh handuk saya, Pak. Tareh handuk itu, saya dalam keadaan pakai celana dalam, terus kemudian saya dinaikan di panggung, saya pakai kembali handuk saya di kasih duduk di samping salah satu calon yaitu Bapak Dr. Baharudin, terus kemudian 5 menit kemudian saya diberikan kue Pak Dokter calon Damai itu. Saya bilang “saya belum bisa makan kue Pak.” katanya…, ada yang di belakang saya langsung memukul kata nanti ada racunnya, makan. Saya makan terus kemudian saya…, 25 menit kemudian saya dikirimkan celana sama isteri saya melalui anggota Polsek Kabangka, saya pakai hari itu di atas panggung juga Pak. Jadi pada saat itu dan terjadi di Kecamatan Kabangka pada ketakutan semua karena saya sudah diperlakukan tidak begitu manusiawi. Akhirnya orang tua saya keluarga saya pada takut dan kemudian pada waktu malam hari H-nya untuk Pilkada itu, saya rembuk dengan keluarga saya bilang, “pagi-pagi kita menyeberang ke Kendari” karena kalau menang ini Rama saya takut akan dibunuh. Dan mereka katakan itu, ya. 163. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara tahu, pelakunya itu namanya Bapak (…) 164. SAKSI DARI PEMOHON: ALI METUNGGONO Pelakunya Pak, Satgas Damai.
30
165. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, Satgas Damai tahu namanya nggak? Nanti kalau ngaku Satgas Damai bukan…, nanti kalau tidak diakui di sana, kan susah Saudara mau membuktikannya. 166. SAKSI DARI PEMOHON: ALI METUNGGONO Mereka pakai pakaian…, pakaian dinas Satgas di bawah dikasih duduk di samping calon Bupati yaitu nomor 3 Damai (…) 167. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tapi tahu nama orangnya ndak? 168. SAKSI DARI PEMOHON: ALI METUNGGONO Saya tidak tahu yang satgasnya itu, Pak. 169. KETUA: MOH. MAHFUD MD Namanya ndak ada yang Saudara kenal, hanya Saudara ngenali pakaiannya? 170. SAKSI DARI PEMOHON: ALI METUNGGONO Mobil…, mobilnya pakai yang serena itu, mobil-mobil jeep. 171. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ada nomor mobilnya, Saudara hafal ndak nomor mobilnya? 172. SAKSI DARI PEMOHON: ALI METUNGGONO Cuma ada gambar calon nomor 3 itu. Mobil yang mobil serena itu, mobilnya Ayin. Yaitu mobil tim dari Damai. 173. KETUA: MOH. MAHFUD MD Namanya siapa, Ayin. 174. SAKSI DARI PEMOHON: ALI METUNGGONO Ayin yang punya mobil.
31
175. KETUA: MOH. MAHFUD MD Yang punya mobil, memang dia timnya Damai? 176. SAKSI DARI PEMOHON: ALI METUNGGONO Tim Damai 177. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, sudah katakan begitu saja biar nanti diklarifikasi. 178. SAKSI DARI PEMOHON: ALI METUNGGONO Ya. 179. KETUA: MOH. MAHFUD MD Jangan dia mengaku-ngaku Damai ternyata bukan. Misalnya, ya. Kan bisa terjadi (...) 180. SAKSI DARI PEMOHON: ALI METUNGGONO Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum wr.wb 181. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, Saudara Jamrud. 182. SAKSI DARI PEMOHON: JAMRUD Siap. 183. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan Pak Jamrud. 184. SAKSI DARI PEMOHON: SUYATA LAODE Terima kasih.
Assalamualaikum wr.wb. Saya akan memberikan kesaksian yang
berhubungan dengan saya tentang intimidasi dan kekerasan Yang Mulia. Pada hari..., saya lupa harinya yang jelas tanggal 25 jam 23.00 WIB kami bersama teman-teman di desa kami Pak, sementara cerita-cerita secara tiba-tiba ada mobil meluncur dari arah kota kebetulan berhenti persis di hadapan rumah saya. Karena kita penasaran dengan teman32
teman akhirnya kita bubar kemudian menghampiri mobil Pak, kebetulan saat itu saya menggunakan sepeda motor berboncengan dengan kawan saya. Setelah menghampiri mobil, ternyata mobil yang dimaksud berlogokan nomor 3 Damai persis saya berhenti diantara mobil-mobil tadi langsung ada berteriak “itu orangnya” lalu saya kaget saya bingung kemudian ada 1 orang yang menghampiri saya dan langsung menunjuknya ke muka saya “kamu yang namanya Jamrud?” saya bilang “ya, Bos.” Kemudian saya langsung di rangkul begini Pak di arak kurang lebih 20 meter, saya bingung “ada apa ini bos?” “kamu tidak usah ngomong sembarang, kamu mendukung nomor 5 ya?” Saya bilang ada apa ini karena saya bingung, saya terus berkata ada apa ini, “sudah kamu sudah berapa puluh juta makan uangnya Rosman?” Karena saya semakin kebingungan saya juga memberikan argumentasi saya ingin memberikan keyakinan kepada mereka bahwa saya tidak tahu apa-apa. Kemudian ada yang berteriak “bawa saja, potong kakinya, cungkil biji matanya itu, itu orangnya Rosma itu, itu orangnya Ridwan itu.” Lalu saya perhatikan mobil ternyata mobil yang berjejer 5 buah mobil Pak. Kemudian saya terus dirangkul dan dicekik leher saya secara bergantian dan saya bisa sebutkan orangnya pertama nama Acil anaknya Bapak Laode Ifidansyah kemudian orang yang kedua Bolong mereka silih berganti mengancam saya, mengintimidasi saya kemudian terus berkata “kalau Dr. Kalahi dia rumahmu akan saya bakar, rumahmu akan saya hancurkan.” Kejadiannya kurang lebih berlangsung hampir 1 jam Pak. Kemudian terus mengulang-ulangin intimidasinya terus berkata “mana rumahmu?” saya katakan “ini rumah saya Pak.” “kalau nanti Dr. Kalah di sini rumahmu saya bakar, kamu saya habisi.” Kemudian di belakang saya kebetulan ada orang tua di situ anak istri saya, mama saya langsung pingsan malam hari itu juga mama saya langsung di bawa ke Rumah Sakit, kemudian mereka membikin surat langsung pulang dengan kembali menyampaikan kepada saya “kalau nanti Damai di sini kalah, saya akan cari kamu dan saya bakar rumahmu.” Sementara itu saja Majelis Yang Mulia terima kasih.
Assalamualaikum wr.wb.
185. KETUA: MOH. MAHFUD MD
Waalaikumsalam wr. wb. Saudara Suyata Laode.
186. SAKSI DARI PEMOHON: SUYATA LAODE Terima kasih. Assalamualaikum wr.wb. Majelis Hakim yang saya hormati, kapasitas saya sebagai Saksi pengerusakan dan pengacaman. Pada awal kejadian Pak saya pada waktu itu pada tanggal 9 Juni 2010 sekitar jam 22.00 WIB saya dan keluarga saya keluar kota Pak, saya ke kampung saya itu di Batu Putih. 33
Tiba di depan Posko tim calon Bupati nomor 3 itu Damai saya ditahan Pak dengan sekelompok orang yang lebih dari 10 orang sekitar 15 orang Pak, saya ditahan mereka berteriak-teriak mengancam berteriak-teriak “harus pilih nomor 3, kalau tidak pilih nomor 3 kami akan bunuh, kami akan bakar mobilnya. Jadi saya pada waktu itu Pak langsung ditarik dalam mobil dan istri saya ditarik mau di pukul Pak dan di situ ada ada yang sempat saya kenal nama Lorekadis Resus dengan Laramabu dan mereka itu katanya mengaku mereka itu adalah tim calon Bupati nomor 3 Damai. Kemudian Pak besoknya pada jam 06.00 WIB waktu mau pemilihan tanggal 10 mobil saya sempat dirusak Pak dihancurkan, mobil saya di pecah kacanya pada bannya dikasih kempes Pak, setelah itu keluarga saya mereka tidak senang Pak mereka rembuk berkumpul katanya kalau begini modelnya selalu ada ancaman-ancaman sebaiknya tidak usa dilakukan pemilihan. Jadi keluarga saya itu Pak semuanya kurang lebih 30 orang mereka tidak memilih pada saat itu karena mereka itu ketakutan, itu saja Pak terima kasih. 187. KETUA: MOH. MAHFUD MD Bapak Suyata kemudian Bapak Sabarudin, mana Pak Sabarudin? Silakan Pak Sabarudin. 188. SAKSI DARI PEMOHON: SABARUDIN Terima kasih, saya mau menceritakan kronologis yang saya alami di lapangan. Pada saat saya menjemput Kapolsek belum sampai di kantor Polisi saya di tahan dan mereka mengatakan Tim Damai dan mereka memaksakan saya membunuh lampu mobil dan membunuh kunci kontak mobil. 189. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara tahu yang bilang tim Damai itu siapa? 190. SAKSI DARI PEMOHON: SABARUDIN Saya tahu Pak. 191. KETUA: MOH. MAHFUD MD Siapa?
34
192. SAKSI DARI PEMOHON: SABARUDIN Atas nama La Andang dengan La Bolong. 193. KETUA: MOH. MAHFUD MD Terus dibawa ke Polsek? 194. SAKSI DARI PEMOHON: SABARUDIN Saya tidak dibawa di Polsek, sebelum saya turun dari mobil, mobil saya sudah dihancurkan ditombak bannya 5 termasuk ban serep habis itu saya keluar dari mobil saya dipukul, saya dipukul 2 kali habis saya di pukul saya mau dihantam dengan parang, pas masyarakat di situ spontan mereka teriak, mereka bilang “jangan”. Habis saya di pukul saya disuruh pulang katanya cari ojek, sekitar jam 22.35 WIB saya jalan kaki sejauh 3 km dari tempat kejadian sampai rumah saya. Saya kira cukup. 195. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara Sabarudin, kemudian Saudara Larintasi. 196. SAKSI DARI PEMOHON: LARINTASI Terima kasih, saya di sini sebagai koordinator dari pasangan nomor urut 3 saya diberikan uang kepada tim nomor 3 dan di suruh membagi-bagikan kepada para masyarakat di desa saya Pak, itu saja Pak. 197. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara membagikan ya? Saudara tahu bahwa kalau membagibagikan itu dilarang oleh undang-undang? 198. SAKSI DARI PEMOHON: LARINTASI Ya, Pak tapi saya disuruh Pak. 199. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara tahu orang melanggar itu meskipun disuruh tetap dijatuhi hukuman? Tahu atau tidak tahu? Atau pura-pura nggak tahu?
35
200. SAKSI DARI PEMOHON: LARINTASI Tahu, Pak. 201. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tahu ya, jadi Saudara dengan sadar karena disuruh lalu membagi-bagikan uang meskipun itu tahu itu melanggar undang-undang ya? 202. SAKSI DARI PEMOHON: LARINTASI Ya, Pak. 203. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, koordinator tim Damai namanya Larintasi membagi-bagikan uang atas perintah, siapa yang perintah? 204. SAKSI DARI PEMOHON: LARINTASI Dari tim Damai Pak. 205. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dari tim Damai. 206. SAKSI DARI PEMOHON: LARINTASI Ya, Pak. 207. KETUA: MOH. MAHFUD MD (...)
Nggak artinya karena apakah kenal orangnya yang Saudara itu
208. SAKSI DARI PEMOHON: LARINTASI Ya, Pak. 209. KETUA: MOH. MAHFUD MD Siapa namanya?
36
210. SAKSI DARI PEMOHON: LARINTASI Atas nama Jack. 211. KETUA: MOH. MAHFUD MD Siapa? Jack? 212. SAKSI DARI PEMOHON: LARINTASI Ya, Pak. 213. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, Saudara Juerni ini yang DPT di bawah umur, Saudara Juerni mana orangnya tadi? Kamu memilih ya? 214. SAKSI DARI PEMOHON: JUERNI Ya, Pak. 215. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kecil kenapa? 216. SAKSI DARI PEMOHON: JUERNI Karena saya diberikan kartu panggilan Pak. 217. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara umur 15 atau 17? 218. SAKSI DARI PEMOHON: JUERNI 15 Pak. 219. KETUA: MOH. MAHFUD MD 15? 220. SAKSI DARI PEMOHON: JUERNI Ya, Pak.
37
221. KETUA: MOH. MAHFUD MD Padahal syaratnya 17 ya? 222. SAKSI DARI PEMOHON: JUERNI Ya, Pak. 223. KETUA: MOH. MAHFUD MD
Wah, Saudara ini berani benar dikasih kartu, siapa yang ngasih? 224. SAKSI DARI PEMOHON: JUERNI Timnya Damai Pak nomor 3. 225. KETUA: MOH. MAHFUD MD
Loh, kok tim Damai itu kan tidak punya kekuasaan kasih, itu bagaimana kamu? Semestinya yang kasih KPPS atau KPU. 226. SAKSI DARI PEMOHON: JUERNI Ya, Pak. 227. KETUA: MOH. MAHFUD MD Jawab jangan menolek kanan kiri, kamu sendiri yang jawab, yang kasih kamu kartu suara itu siapa? KPPS, PPS atau tim Damai, kalau tim Damai kan tidak punya hak untuk membagi-bagi kartu panggilan, nggak tanggung jawab? Oke, berikutnya Saudara Suadara Laude Abdul Azis 228. SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ABDUL AZIS Terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb.
Yang terhormat Bapak dan Ibu yang Mulia Mahkamah Konstitusi, jadi pada kesematan kali ini saya cuma menyampaikan kepada Bapak dan Ibu Hakim tentang kesaksian saya dan pengelihatan saya pada saat itu penyerahan uang sebesar Rp250.000.000,00 dari Umar Bonte Ketua Tim pemenang calon nomor urut 2 Lapili dan H. Loade Halami. Kepada Ketua KPUD Kabuopatan Muna Aluradin SH di ruang kerjanya, Pak saat itu pada sore hari Pak jam…, kurang lebih jam 16.35 WIB kalau tidak salah. Saat itu saya cuma melihat dan saya menanyakan kepada Saudara Umar Bonte ini sebenarnya untuk apa itu? Ya dia katakan bahwa ya
38
ucapan terima kasih lah kita punya calon dia bantu loloskan. Dan memang (….) 229. KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu sesudah pemungutan suara, ya? Sebelum? 230. SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ABDUL AZIS Sesudah penetapan pasangan calon 231. KETUA: MOH. MAHFUD MD
Oh, sesudah penetapan. Yang diloloskan itu maksudnya calon incumbent. 232. SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ABDUL AZIS Calon independen. 233. KETUA: MOH. MAHFUD MD
Oh, calon independen. 234. SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ABDUL AZIS Ya, dan memang perlu mungkin saya ceritakan bahwa secara emosional bahwa saya dengan kedua orang ini baik itu Umar Bonte maupaun KPU Muna punya pendekatan dan saling mengenal terutama Pak Ketua KPU ini tinggal di rumah orang tua saya. Dia kontrak disana dan jauh sebelum itu sebelum penetapan maksudnya proses tentang calon independen ini sering dia ngelantur mengeluarkan bahasa-bahasa bahwa ya minimal dia mengerti kalau mau lolos. Ya bahasa-bahasa itulah yang ditangkap oleh Umar Bonte ini yang seterusnya ditindaklanjuti seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Jadi seputar itu saja kesaksian yang saya berikan yang saya pikir itu juga minimal bisa memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu Hakim Yang Mulia. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum wr. wb. 235. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, baik. Nanti biar dijawab oleh Ketua KPU gimana bisa terjadi hal yang seperti itu. Baik sudah 20 (.…)
39
236. SAKSI DARI PEMOHON: LAODE ABDUL AZIS Majelis ada sedikit lagi tentang Saksi kami nomor 2 tadi saya telah temukan dasar hukumnya untuk jumlah penduduk itu bahwa jumlah penduduk itu ada di sini disebut di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003, Pasal 8 ayat (6) disebut begini bunyinya lengkapnya, “untuk penyusunan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal pada ayat (5) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mendasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota pada tanggal keputusan tersebut diterbitkan atas permintaan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota. Jadi atas nama pemerintah untuk itu lebih baik didengar keterangan dari pada Pak Mustari tapi jangan panjang-panjang saja, Pak. 237. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya jangan panjang-panjang ya, Saudara bagian dari pemerintah, catatan sipil juga pemerintah. Tapi baik juga didengar. Silakan. 238. SAKSI PEMOHON: MUSTARI Terima kasih Hakim Yang Mulia. Saya lanjutkan kesaksian saya tentang data jumlah penduduk Kabupaten Muna berdasarkan buku yang kita terbitkan bersama Badan Statistik Kabupaten Muna. Bahwa penduduk Kabupaten Muna tahun 2006 berjumlah 290.358. Pada waktu itu Kabupaten Muna bertepatan dengan keluarnya Undang-Undang Tentang Pemekaran. Dan di Kabupaten Muna Mekar dengan Kabupaten Mekar Utara penduduknya berjumlah 290.358 jiwa. Kemudian setelah pemekaran pada tahun 2007 penduduk Kabupaten Muna tinggal 246.004 jiwa. Yang terdiri dari 116.158 laki-laki dan 129.846 perempuan. Kemudian pada tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Muna 248.461 jiwa. Dengan jumlah laki-laki 117.318 jiwa. Dan jumlah perempuan 131.143 Jiwa. Itulah data-data resmi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Muna hasil kerjasama dengan Badan Statistik Kabupaten Muna yang terbit bukunya dalam bentuk Muna Dalam Angka yang menjadi rujukan dan acuan bagi perencanaan pembangunan daerah termasuk usul penentuan fisikal DAU yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna setiap tahunnya. Demikian. 239. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik sudah lengkap kesaksiannya KPU sudah mancatat semua, ya. Ada soal persoalan uang Rp250.000.000,00, ada persoalan sumber data kependudukan, ada ancaman, tekanan dan sebagainya. Terutama 40
menyangkut kesalahan dukungan untuk calon independen yang tidak diverifikasi dan sebagainya supaya nanti di..., Majelis Hakim ingin mendengar tanggapan Saudara. Nah, untuk itu saya kita beralih dulu ke Pihak Terkait. Karena di sini ada Pak Topo Santoso dulu ya, yang ahli, biar besok nggak usah kembali lagi ke sini. Jadi kita dahulukan Saudara Topo Santoso silakan mau menerangkan apa kepada Majelis ini dari sudut keahlian Saudara dan kepada Pihak Terkait, pengacara Pihak Terkait dipersilakan juga untuk memandu, apa yang harus dijelaskan oleh Dr. Topo Santoso, silakan boleh maju di podium. Biar lebih gagah sedikit karena cuma sendirian. 240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR Yang Mulia kami sengaja meminta Pak Topo Santoso, S.H., P.Hd., ini untuk sebagai Saksi Ahli karena dia Ahli Hukum Tata Negara dan sudah mempunyai pengalaman sebagai Ahli di sidang di Mahkamah Konstitusi ini. Dia kami minta didengarkan keterangannya tentang masalah mengenai masif, terstruktur dan sistematis. Karena kami anggap dia, kapasitas dia Ahli di bidang ini. Terima kasih Yang Mulia. 241. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TOPO SANTOSO Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi izinkan saya selaku Ahli pada sidang ini untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran menyangkut perkara yang sedang disidangkan. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit meralat mengenai keahlian saya karena saya adalah bukan Ahli Hukum Tata Negara tapi Ahli Hukum Pidana Pemilu dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu sebagaimana terbukti dari disertasi yang saya hasilkan serta beberapa kajian ilmiah yang saya lakukan. Mengenai permasalahan sengketa yang sekarang sidangkan Majelis Hakim Yang Mulia, saya ingin membagi 2 pembahasan saya pertama adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran Pemilu termasuk di sini Pemilukada dan yang kedua mengenai hakekat dari pelanggaran Pemilu yang sifatnya masif, terstruktur dan sistematis. Dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusannya yang antara lain memerintahkan penghitungan ulang atau pemungutan ulang di beberapa daerah. Dikarenakan adanya pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistematis. Yang menjadi masalah adalah jika pengertian dari hal tersebut tidak diperjelas maka bisa dianggap bahwa semua pelanggaran bisa termasuk cakupan masif, terstruktur dan sistematis sehingga akan diajukan oleh berbagai pihak sebagai menjadi landasan untuk menggugat hasil Pemilu. Masalah lainnya adalah yang juga menjadi persoalan di Pemilu Daerah atau sengketa Pemilu Kepala Daerah adalah banyaknya diajukan berbagai pelanggaran Pemilu ke Mahkamah 41
Konstitusi padahal bukan menjadi wewenang Mahkamah untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran tersebut. Sehingga perlu diperjelas apa saja pelanggaran Pemilu atau Pemilukada definisi mekanisme penyelesaiannya. Atas dasar pengantar tersebut ada 2 yang ingin Ahli jawab pada kesempatan ini. Pertama, mengenai pelanggaran Pemilukada, definisi kategaori dan unsurnya. Saya ingin menyampaikan secara singkat saja. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan pelanggaran Pemilu yang yang dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis. Yang pertama, mengenai pelanggaran Pemilukada definisi, kategoris dan unsur-unsurnya berbeda dengan Undang-Undang 10 Tahun 2008, tentang Pemilu Legislatif, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tidak secara tegas atau eksplisit membuat kategorisasi pelanggaran. Akan tetapi berdasarkan perbandingan dengan Undang-Undang 10 Tahun 2008 serta pengalaman mengenai Pemilu kepala daerah di berbagai daerah, ahli ingin mengkategorisasikan permasalah hukum seputar Pemilukada ke dalam 6 kategori. Pertama, yang disebut pelanggaran adminisrasi Pemilukada yaitu semua pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UndangUndang Pemilukada termasuk juga didalamnya peraturan KPU yang penyelesaiannya dilakukan jika terjadi pelanggaran admistrasi Pemilu dilakukan oleh Panwas yang menerima laporan dan kemudian meneruskan kepada KPU, KPUD dalam hal ini. Yang kedua, adalah pelanggaran pidana Pemilukada atau bisa juga disebut tindak pidana Pemilukada yaitu pelanggaran terhadap semua ketentuan dalam undang-undang dalam hal ini 32 Tahun 2004 serta perubahannya yang didalamnya memuat ketentuan pidana ini harus diselesaikan oleh sistem peradilan pidana tentu saja dimulai di awal dengan penerimaan laporan atau temuan dari Panwaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota. Pelanggaran yang ketiga, adalah pelanggaran kode etik yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang melanggar etik sebagai penyelenggara Pemilu. Kemudian yang keempat, adalah perselisihan sengketa hasil Pemilukada yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi ini adalah sengketa antara Pihak Pemohon dalam hal ini Pihak yang hasil Pemilu daerahnya dinyatakan tidak berhasil menjadi pemenang melawan KPUD yang menetapkan hasil Pemilu Kepada Daerah. Kemudian masalah kelima, adalah sengketa hukum lainnya. Di sini undang-undang tidak mencantumkan tetapi di dalam pengalaman banyak pemilihan kepada daerah terdapat gugatan-gugatan dari pihakpihak yang dirugikan baik dalam hal ini bakal calon atau mungkin calon atau bahkan kumpulan atau kelompok partai politik yang mempersoalkan atau menggugat keputusan dari KPU atau KPUD, karena tidak ada diatur di dalam Undang-Undang Pemilu 10/2008 maupun Pemilu Kepala Daerah dalam hal ini Undang-Undang 32 Tahun 2004, gugatan-gugatan 42
semacam ini akhirnya disalurkan atau diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan juga sebagian ke Peradilan Umum. Sebagai contoh, bakal calon yang dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah di banyak daerah diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum. Dan terakhir adalah sengketa dalam proses Pemilu Kepala Daerah, ini juga tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi jika timbul permasalahan biasanya Panwas daerah yang akan menyelesaikan. Masalah kedua yang ingin Ahli sampaikan di sini adalah mengenai hakekat dari pelanggaran yang sifatnya masif, terstruktur, dan sistematis. Menurut Ahli, ini adalah masalah yang perlu diperjelas oleh karena tendensinya atau kecenderungannya banyak gugatan atau permohonan ke Mahkamah Konstitusi menggunakan dasar ini. Di bebebarapa negara memang landasan adanya pelanggaran atau termasuk didalamnya Tindak Pidana Pemilu di dalam suatu gugatan Pemilu atau election petition jelas dicantumkan dalam undang-undang, sehingga para Pihak bisa mengajukannya dengan sangat jelas karena dasarnya ada. Sementara di Indonesia ini berkembang di dalam praktek, khususnya Putusan-Putusan Mahkamah. Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis, izinkan Ahli untuk menyampaikan pendapat mengenai hal tersebut. Apa yang dimaksud dengan masif, terstruktur, dan sistematis itu, memberikan batasan ketiga istilah ini merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab tetap saja pelanggaran Pemilu yang dilakukan itu mesti berhubungan erat dengan tujuan pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi yaitu terkait dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, jadi tidak bisa dilepaskan. Menurut hemat Ahli, pelanggaran dimaksud terbukti terjadi terjadi dalam keadaan yang sedemikian rupa, pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis itu adalah jika dia terbukti terjadi dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga jika pelanggaran tadi tidak terjadi, maka hasilnya atau hasil pemilihannya akan berbeda. Atau dengan kata lain akibat dari pelanggaran Pemilu yang sifatnya masif, terstruktur, dan sistematis itu maka hasil Pemilu menjadi tidak bisa dengan tegas ditetapkan. Pelanggaran yang masif, Ahli memahami pelanggaran Pemilu yang masif ini sebagai pelanggaran yang terjadi dalam skala yang luas, yang karena luasnya maka hasil pemilu bisa menjadi terpengaruh, tetapi pelanggaran yang terjadi dalam skala luas itu mesti dapat dibuktikan dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan. Pelanggaran memang mesti ditindak dan pelakunya dihukum, tetapi terjadinya pelanggaran di suatu tempat tidak boleh membatalkan hak pilih dari pemilih lainnya yang telah diberikan secara sah. Karena hak pilih yang diberikan secara sah harus dilindungi. Sebagai ilustrasi, jika di suatu tempat pemungutan suara atau TPS terdapat seorang pemilih yang mengaku sebelumnya mendapat uang agar memilih 43
pasangan tertentu, maka kasus ini bisa diproses sebagai Tindak Pidana Pemilu oleh Panwaslu, tetapi hal ini tidak menjadikan seluruh hasil di TPS tersebut menjadi batal karena pelanggaran itu dilakukan secara masif dan tidak mempengaruhi hasil Pemilu. Kecuali jika ternyata selisih dari pasangan calon hanya satu dan berasal dari TPS tersebut. Begitu pula jika pelanggaran disatu atau dua TPS, maka hasil Pemilu di seluruh kecamatan tersebut harus dihormati dan tidak bisa dibatalkan oleh pelanggaran di satu atau di dua TPS tersebut. Sekali lagi kecuali jika memang selisihnya hanya terjadi disatu atau dua TPS tersebut. Intinya menurut Ahli, pelanggaran yang akibatnya bisa menghasilkan berubahnya hasil, atau setidaknya membuat hasil Pemilu tidak bisa dipastikan saja yang bisa disebut masif. Dilihat dari segi perbandingan, hal ini juga sesuai sebagai contoh di dalam kasus-kasus sengketa Pemilu di negara tetangga kita di Malaysia, hanya apabila pelanggaran khususnya di dalam hal ini money politic dilakukan secara luas dan hal itu terbukti dilakukan, maka baru bisa mempengaruhi hasil Pemilunya. Sebagai perbandingan yang lain dalam kasus-kasus Pemilu di Amerika Serikat, apabila terbukti terjadi pelanggaran yang begitu luas, dahsyat, dan merusak untuk dapat menghancurkan keadilan dan persamaan hak dalam pemilihan. Dalam kasus Gernihen Vs Kurtis tahun 1981, Pengadilan Banding menyatakan penyimpangan-penyimpangan memang terjadi, tetapi bukti-bukti tidak menunjukkan baik mengenai jumlah surat suara yang terlibat dalam penyimpangan ini, atau untuk siapa surat suara itu diberikan. Pengadilan menyimpulkan bahwa penyimpangan-penyimpangan itu tidak cukup untuk membatalkan hasil pemilihan di daerah pemilihan tersebut. Dalam kasus ini jelas bahwa pengadilan tidak dapat menentukan jumlah yang tepat surat suara yang curang dan menemukan bahwa keseluruhan pemilihan daerah pemilihan tersebut dinodai oleh kecurangan. Hal ini diperkuat dalam kasus lain, Nugeng Vs Pells tahun 2002, dimana Pengadilan Banding menyatakan bahwa pemilihan dapat dibatalkan atau pemilihan baru diselenggarakan jika mustahil menentukan hasil pemilihan atau jumlah pemilih memenuhi syarat untuk memilih namun ditolak haknya, cukup untuk mengubah hasil Pemilu andai mereka dibolehkan untuk memberikan suara atau berbagai kombinasi penyimpangan yang cukup untuk mengubah hasil Pemilu. Dan yang terakhir Majelis Hakim yang saya muliakan, pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, ini bukan istilah dalam perundangundangan Pemilu tapi istilah ini lahir dari praktek khususnya melalui Putusan-Putusan Mahkamah. Menurut pendapat Ahli, pelanggaran yang terstruktur mesti terkait dengan pelanggaran yang sistematis. Pelanggaran Pemilu yang terstruktur dan sistematis dapat dimaknai, terjadi pelanggaran yang terjadi tidak secara kebetulan dan berlangsung secara sendiri-sendiri tanpa aturan dan perencanaan. Tetapi justru pelanggaran yang terstruktur dan sistematis mengindikasikan adanya 44
perencaan secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Ada komponenkomponen atau sub struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu baik yang formal maupun informal sifatnya, mereka bekerja secara sistematis dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama, apabila pelanggaran ini terjadi hanya pelanggaran dan dari masing-masing pelaku secara sendiri-sendiri tanpa struktur dan pengorganisasian yang jelas masing-masing mencari tujuannya sendiri-sendiri, maka semestinya ini tidak masuk dalam pengertian pelanggaran Pemilu yang struktural dan sistematis. Meski demikian pelaku pelanggaran tetap harus diproses sesuai pelanggarannya masing-masing, namun karena tidak dilakukan secara terstruktur dan sistematis maka tidak bisa seluruh pelanggaran dianggap sebagai satu kesatuan dan digunakan sebagai alasan untuk membatalkan hasil Pemilu, termasuk Pemilu kepala daerah. Dengan demikian belajar dari Putusan Mahkamah Konstitusi serta perbandingan dengan putusan sengketa Pemilu di negara lainnya maka pelanggaran Pemilu yang dianggap dapat mempengaruhi hasil Pemilu atau membatalkan hasil Pemilu hanyalah jika terdapat kombinasi dari pelanggaran terbukti secara tegas dan bersifat massif, terstruktur dan sistematis yang menurut sifatnya sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi hasil Pemilu. Pelanggaran itu bukan pelanggaran yang terjadi secara terpisah-pisah individual dalam skala yang kecil, tetapi terjadi dalam skala yang luas dan dilakukan oleh suatu pengorganisasian untuk mencapai tujuan bersama yakni mempengaruhi hasil Pemilu. Majelis Hakim Yang Mulia, demikian beberapa pokok pikiran saya mengenai pelanggaran Pemilu kepala daerah yang sifatnya masif, terstruktur dan sistematis. Terima kasih. Assalamualaikum, wr, wb. 242. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, Saudara karena jam 16.00 WIB ini ada sidang pengucapan vonis, maka saya sisakan waktu 5 menit kalau ada yang mau bertanya kepada Ahli, mumpung Ahli masih di sini, karena Ahli besok ndak kembali. Ada yang tanya? 243. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA SIMANJUNTAK Ke Saksi Ahli. 244. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, silakan. 45
245. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA SIMANJUNTAK Ke Ahli. Saudara Ahli jika verifikasi tidak dilakukan oleh KPU terhadap syarat dukungan calon, apakah itu tindak pidana Pemilu atau tindak pidana lain? 246. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, silakan jawab? 247. AHLI DARI PIHAK TERKAIT : TOPO SANTOSO Terima kasih Majelis Hakim. Menurut sifatnya pelanggaranpelanggaran yang terjadi pada proses kandidasi atau proses pengajuan seorang calon dan kemudian penetapannya oleh Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Daerah sudah semestinya diselesaikan pada tahapan-tahapan selama proses itu ditentukan sesuai jadwal KPU yang ditentukan oleh KPU. Di dalam Undang-Undang 32/2004 memang sudah ditentukan sekian puluh tindak pidana Pemilu mulai dari setiap tahapan, baik tahapan pendaftaran pemilih, pendaftaran seorang pasangan calon dan seterusnya hingga kampanye hingga pemungutan suara, masing-masing ada ketentuan pidananya, sebagai contoh kalau di dalam pendaftaran pemilih atau kandidasi, pendaftaran seorang menjadi pasangan calon terjadi money politic misalnya untuk mempengaruhi agar dia terpilih atau tidak, kalau itu memang dibuktikan, itu masuk kategori tindak pidana Pemilu. Pelanggaran administratif bisa terjadi dalam setiap tahapan. Demikian terima kasih. 248. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, ada lagi? 249. KUASA HUKUM PEMOHON: RAJA SIMANJUNTAK Selanjutnya jika itu memang merupakan tindak pidana Pemilu, bagaimana terhadap konsekuensi keputusan yang telah ditetapkan? 250. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TOPO SANTOSO Majelis Hakim izinkan saya untuk menjawab. Seperti tadi saya…, telah ahli telah sampaikan bahwa sesungguhnya sengketa hasil Pemilihan Umum atau sengketa Pemilukada dalam arti sempit hanya mempersoalkan mengenai selisih hasil suara, tapi dengan adanya Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk berbagai pelanggaran yang sifatnya dibatasi masif, terstruktur dan sistematis. Mengenai tindak pidana Pemilu yang terjadi, maka seharusnya tindak pidana Pemilu 46
diselesaikan pada tahapan Pemilu karena Pemilu bersifat fast trek, di dalam jalur yang cepat, sehingga dia harus diselesaikan pada setiap tahapan, tetapi adalah hak dari semua pihak atau pihak-pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan Mahkamah yang akan memutuskan. Terima kasih. 251. KETUA: MOH. MAHFUD MD Cukup, Ya? Baik, silakan Pak Hakim Arsyad, ke Ahli Pak, ya. 252. HAKIM ANGGOTA: ARSYAD SANUSI Saudara Ahli, Saudara mengkategorikan 6 pelanggaran Pemilukada termasuk Pemilu. Nah, yang menarik di sini adalah PutusanPutusan Mahkamah Konstitusi yang notabene itu ada pelanggaran pidana yang sifatnya masif, terstruktur, sistematis, kemudian intinya Saudara mengemukakan bahwa seluruh pelanggaran-pelanggaran pidana itu, itu dampaknya, efeknya, akibatnya ada perubahan hasil. Nah, kalau itu tidak ada perubahan hasil maka itu bukan masif, terstruktur dan sistematis. Nah, sekarang pertanyaannya setelah Saudara mendengar 21 Saksi, ya. Bahkan sekarang ini ada elemen lagi, bukan masif, terstruktur, sistematis. Terorris pun teror, ya, itu dipandang sebagai satu elemen penting di dalam penegakkan demokrasi Pemilu. Nah, sekarang Saudara mendengar 21, tadi ada yang efeknya dampaknya fisik, ditelanjangi di apa dan sebagainya. Ada efeknya psikis yaitu perasaan tidak mau datang. Nah, bagaimana pendapat Saudara Ahli, ya bisa memaknai hanya dampak fisik saja sedangkan dampak psikologisnya tidak datang, takut itu kan bukan fisik tapi psikologis itu. Nah, sekarang bagaimana pendapatnya setelah mendengar 21 tadi itu Saksi yang menyatakan bahwa itu saya dipaksa, saya diintimidasi, saya diancam. Bagaimana pendapatnya? 253. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TOPO SANTOSO Terima kasih, Majelis Hakim. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa mengenai terorisme betul bahwa beberapa negara mencantumkannya sebagai persoalan sengketa juga seperti Philipina mencantumkan didalamnya, terorisme yang mengancam jiwa mengancam nyawa, sehingga tetapi itu dipersoalkan di dalam suatu persengkataan. Mengenai jawaban-jawaban dari Saksi yang ada dalam sidang ini, Ahli mohon izin untuk tidak memberikan pendapat, karena Ahli akan memberikan pendapat yang bersifat umum dan tidak masuk kepada kasus ini, karena jawaban Ahli secara umum adalah bahwa kalau pelanggaran-pelanggaran pidana itu Pemilu memang seharusnya diselesaikan melalui jalur pidana Pemilu. Tetapi di dalam PutusanPutusan MK sudah dinyatakan beberapa dalam beberapa kasus jika 47
terjadi secara masif, terstruktur dan sistematis dapat dilakukan. Ahli ingin mohon izin untuk pada kesempatan ini hanya menyampaikan pandangan-pandangan Ahli bagaimana batasan pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistematis itu seyogyanya diberikan. Terima kasih. 254. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, Saudara dari Ahli cukup. Jadi, besok tidak usah datang ke sini lagi. Sidang berikutnya besok hari Rabu tanggal 7 Juli 2010 jam 18.30 WIB sehabis shalat Maghrib bagi yang Muslim. Karena ini persidangan cepat dan saya tahu juga kalau jauh-jauh gitu terlalu lama biayanya mahal nginap di hotel, jadi ditunda besok malam tidak usah nunggu hari Jumat. Jadi Rabu malam jam 18.30 WIB tanggal 7 Juli besok. Dengan demikian (…) 255. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP Acaranya, Majelis Hakim, acaranya. 256. KETUA: MOH. MAHFUD MD Acaranya melanjutkan ini kan ada Saksi yang belum di…, Pihak Terkait, lalu jawaban dari ini, lalu Anda juga bisa ngajukan counter lagi. 257. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP Jadi, Saksi kami akan kami bawa kembali gitu, Majelis Hakim? 258. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. Saya kira Saksi Saudara bisa di…, tidak usah ke sini kecuali Termohon apakah Anda besok punya pertanyaan-pertanyaan kepada Saksi atau cukup langsung menanggapi materinya saja? Dalam kesimpulan atau punya bukti yang disampaikan sendiri? Silakan. 259. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO Kita akan, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami akan menanggapi dengan hasil kesaksian tadi sudah terakomodasi dari kami dan tidak akan bertanya kepada Saksi. 260. KETUA: MOH. MAHFUD MD Langsung akan menanggapi langsung ke Majelis tanpa minta dikonfrontasi dengan Saksi? 48
261. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO Ya, Majelis. 262. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, dalam kesimpulan dan dalam penjelasan besok pembuktian, yang mana yang benar, yang mana tidak benar ya? 263. KUASA HUKUM TERMOHON: HERU WIDODO Ya nanti dari jawaban pembuktian. 264. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik. Jadi, begini Saudara sana merasa tidak perlu, tetapi kalau Saudara perlu mendatangkan lagi itu akan baik juga. Siapa tahu diperlukan. Tapi kalau Saudara menganggap kontraknya habis untuk dipulangkan ya pulangkan saja. Tapi, kalau masih boleh di sini tidak apaapa. Terkait. 265. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR Terima kasih, Yang Mulia. Kita ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang akan kita ajukan kepada para Saksi ini. 266. KETUA: MOH. MAHFUD MD Semuanya? 21? 267. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR Ya, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang saya mau ingin tanyakan. Bisa? 268. KETUA: MOH. MAHFUD MD Bisa ndak menyampaikan saja secara kesimpulan bahwa itu benar, itu tidak benar tapi disertai dengan bukti-bukti di dalam persidangan ini. Apa harus (…) 269. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR Bukan saya. Mungkin karena ini persoalan kan ada Panwaslu ada pihak kepolisian yang di..., Pertanyaan saya apakah persoalan-persoalan 49
ini ditanyakan dijawab oleh para Saksi ini sudah pernah dilaporkan ke Panwaslu tidak? Dan bagaimana proses berikutnya? Apakah sudah dilakukan laporan kepolisian tidak pidana ini? 270. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kalau itu kan bisa dijawab oleh Pemohon. Tapi okelah, begitu ya? Saudara begini, Majelis tidak mewajibkan Saksi datang lagi, kalau Saudara anggap perlu untuk menjelaskan sendiri terhadap apa yang dijelaskan tadi bisa dijelaskan sendiri dan Majelis Hakim juga akan punya kesimpulan dari persidangan itu. Oleh sebab itu, tentatif sajalah soal Saksi-Saksi yang 21 ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu besok silakan ditanyakan ke situ. Karena mereka yang bawa ini kan begitu. Pasti mereka tahu kalau, kalau (…) 271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR Kita juga, Yang Mulia minta kehadiran Panwaslu atau pihak Kepolisian itu untuk bisa dipanggil, Yang Mulia Kapolres Munanya. 272. KETUA: MOH. MAHFUD MD Akan dipertimbangkan. 273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR Karena kemarin Ketua, Yang Mulia untuk memanggil Panwaslu untuk dijadikan Saksi di sini Yang Mulia. 274. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, di sidang-sidang sebelumnya sering kami memanggil Panwaslu karena kadang kala terkait dengan peringatan Panwaslu yang tidak dilaksanakan misalnya atau karena Panwaslunya diam saja. Nah, kalau yang kaya gini-gini tadi apa ada relevansinya soal Panwaslu besok akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak dijawab sekarang, tapi Saksi Anda yang tadi sudah disumpah besok sore harus datang (…) 275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR Ya, terima kasih Yang Mulia.
50
276. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.
KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 15.57 WIB
Jakarta, 7 Juli 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,
Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1 001
51
