MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 66, 71, 79/PUU-VIII/2010
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (VII)
JAKARTA SELASA, 5 APRIL 2011
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 66, 71, 79/PUU-VIII/2010 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (4)], [Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) dan (4)], serta [Pasal 28 ayat (1)] PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-VIII/2010 -
Frans Hendra Winarta Bob P. Nainggolan Maruli Simorangkir
-
Murad Harahap Lelyana Santosa Nursyahbani Katjasungkana
-
David Abraham Firman Wijaya SF. Marbun
-
Joni Irawan Supriadi Budisusanto
PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-VIII/2010 -
H.F. Abraham Amos Djamhur Togar Efdonat Sormin
-
Harisan Aritonang Edi Prastio
PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010 -
Husen Pelu Andrijana Abdul Amin Monoarfa
-
Nasib Bima Wijaya Siti Hajijah R. Moch. Budi Cahyono
ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi dari Pihak Terkait (VII) Selasa, 5 April 2011 Pukul 10.00 – 12.54 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Achmad Sodiki Maria Farida Indrati Harjono Muhammad Alim Ahmad Fadlil Sumadi M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva
Cholidin Nasir
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)
Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir/Berbicara: Pemohon (Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010) -
Frans Hendra Winarta
Kuasa Hukum Pemohon (Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010) -
Firman Wijaya
Pemohon Perkara Nomor (71/PUU-VIII/2010) -
H. F. Abraham Amos Djamhur
Kuasa Hukum Pemohon (Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010) -
Taufik Basari Ronggur Hutagalung
-
Pemerintah -
Mualimin Abdi (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Heni Susila Wardaya (Kasubdit Penyiapan Pendampingan Persidangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
Pihak Terkait -
Humphrey Djemat (AAI) Machtiar Siwa (Dewan Kehormatan IPHI) Samuel Kikilaitety (DPP Peradin) Leonard Simorangkir (Peradi) Sutrisno (Peradi) Chairil Poloan (Peradi) Happy Sihombing (Peradi) Hasanuddin Nasution (SPI) Suherman Kartadinata (HAPI) Erman Umar (KAI) Mia Lubis (KAI) Sapta (KAI) Sri Wiguna (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal)
ii
Saksi dari Pihak Terkait (Peradi) -
Achiel Suyanto Tazman Gultom Thomas Edison Tampubolon H. Fauzie Yusuf Hasibuan Lintong Oloan Siahaan H. M. Lutfie Hakim Tamsil Syoekoer
Saksi dari Pihak Terkait (KAI) -
Musidah Erwin Tomi Sihotang Zakirudin Chaniago
iii
SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB
1.
KETUA: ACHMAD SODIKI Sidang Perkara PUU Nomor 66, 71, dan 79 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami persilakan dari Perkara Pemohon Nomor 66, hadir?
2.
PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA
NOMOR
66/PUU-VIII/2010):
FRANS
Ya, saya hadir. Saya Frans Winarta, Pemohon 1 (…) 3.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik.
4.
PEMOHON (PERKARA HENDRA WINARTA
NOMOR
66/PUU-VIII/2010):
FRANS
Terima kasih, Pak. 5.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya.
6.
KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): FIRMAN WIJAYA
(PERKARA
NOMOR
66/PUU-
Ya, saya Firman Wijaya. 7.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik. Nomor 71?
8.
PEMOHON (PERKARA ABRAHAM AMOS
NOMOR
71/PUU-VIII/2010):
H.
F.
Terima kasih, Yang Mulia. Saya Abraham Amos, Pemohon 1 dari Pengujian Undang-Undang Nomor 71. Terima kasih.
1
9.
KETUA: ACHMAD SODIKI Nomor 71 (…)
10.
PEMOHON (PERKARA NOMOR 71/PUU-VIII/2010): DJAMHUR Terima kasih.
11.
KETUA: ACHMAD SODIKI Oh, ya. Masih, ya?
12.
PEMOHON (PERKARA NOMOR 71/PUU-VIII/2010): DJAMHUR Saya…, terima kasih, Yang Mulia. Saya Djamhur dari Pemohon uji…, nomor…, PUU Nomor 71. Terima kasih.
13.
KETUA: ACHMAD SODIKI Nomor 79?
14.
KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): TAUFIK BASARI
(PERKARA
NOMOR
79/PUU-
Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Taufik Basari, Kuasa Hukum Pemohon Nomor 79. 15.
KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA VIII/2010): RONGGUR HUTAGALUNG
NOMOR
79/PUU-
Terima kasih, Yang Mulia. Saya Kuasa Pemohon dari Perkara Nomor 79, Ronggur Hutagalung. Terima kasih. 16.
KETUA: ACHMAD SODIKI Cukup ya dari Pemohon semua? Dari Pemerintah, silakan, Pak.
17.
PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (DIREKTUR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA)
LITIGASI
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir, saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
2
Manusia dan didampingi oleh Pak Heni Susila Wardaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih, Yang Mulia. 18.
PIHAK TERKAIT (PERADI): LEONARD SIMORANGKIR Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Leonard Simorangkir dari Peradi.
19.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik.
20.
PIHAK TERKAIT (AAI): HUMPHREY DJEMAT Terima kasih, Yang Mulia. Saya Humphrey Djemat dari Asosiasi Advokat Indonesia, Pihak Terkait.
21.
PIHAK TERKAIT (DEWAN KEHORMATAN IPHI): MACHTIAR SIWA Assalamualaikum wr. wb. Saya dari Dewan Kehormatan IPHI, Pihak Terkait.
22.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, silakan.
23.
PIHAK TERKAIT (KONGRES ADVOKAT INDONESIA): ERMAN UMAR Kami dari Pihak KAI ada berapa orang, pertama saya Erman Umar, dua Saudara Mia Lubis, dan Saudara Sapta (…)
24.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya.
25.
PIHAK TERKAIT (KONGRES ADVOKAT INDONESIA): ERMAN UMAR Sebagai Pihak Terkait, terima kasih.
26.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, dari DPR ndak ada Bapak, ya? Ndak hadir. Silakan yang lain.
3
27.
PIHAK TERKAIT (DPP PERADIN): SAMUEL KIKILAITETY Terima kasih, Yang Mulia. Saya Samuel Kikilaitety dari DPP Peradin.
28.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ada lagi yang ingin mengenalkan diri?
29.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (PERADI): HAPPY SIHOMBING Saya…, saya Heppy Sihombing dari Kuasa Hukum Peradi, Terkait.
30.
KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan.
31.
PIHAK TERKAIT (PERADI): SUTRISNO Saya Sutrisno, Ketua Tim Pihak Terkait Peradi dalam Perkara Nomor 79.
32.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya.
33.
PIHAK TERKAIT (HIMPUNAN MODAL): SRI WIGUNA
KONSULTAN
HUKUM
PASAR
Saya Sri Wiguna dari Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Pihak Terkait. Terima kasih. 34.
PIHAK TERKAIT (SPI): HASANUDDIN NASUTION Assalamualaikum wr. wb. Saya Hasanuddin Nasution, Pihak Terkait dari Serikat Pengacara Indonesia.
35.
PIHAK TERKAIT (PERADI): CHAIRIL POLOAN Terima kasih. Saya Chairil Poloan dari Kuasa Hukum Peradi. Terima kasih.
36.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ada lagi? Masih? Cukup?
4
37.
PIHAK TERKAIT (HAPI): SUHERMAN KARTADINATA Yang Mulia, Assalamualaikum wr. wb.
38.
KETUA: ACHMAD SODIKI Yang mana ini? Oh ya, silakan Bapak.
39.
PIHAK TERKAIT (HAPI): SUHERMAN KARTADINATA Saya Suherman Kartadinata, Wakil Ketua Umum HAPI, Pihak Terkait.
40.
KETUA: ACHMAD SODIKI Tolong yang muka ini dimatikan, ya. Ibu, ya. Silakan yang lain ada yang masih belum mengenalkan diri? Cukup, ya? Hari ini kita akan mendengarkan keterangan saksi, ya. Ada yang belum disumpah di sini, Saudara Zakirudin Chaniago, S.H., M.H. Hadir ndak di sini?
41.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ZAKIRUDIN CHANIAGO Hadir.
42.
KETUA: ACHMAD SODIKI Hadir, suruh maju ke depan dulu. Silakan, Pak Alim. Ya, silakan, Pak.
43.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya.
44.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ZAKIRUDIN CHANIAGO Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya.
5
45.
HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ya, terima kasih.
46.
KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan duduk kembali. Hari ini ada 12 Saksi yang akan di…, memberikan keterangan. Pertama, Saudara Achiel Suyanto dari Peradi…, Saksi dari Peradi. Silakan.
47.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ACHIEL SUYANTO Saya hadir, Achiel Suyanto, Pak.
48.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, silakan memberi (…)
49.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ACHIEL SUYANTO Langsung? Baik, terima kasih. Mohon izin untuk tetap di sini, Pak.
50.
KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan.
51.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ACHIEL SUYANTO Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.
52.
KETUA: ACHMAD SODIKI Waalaikumsalam.
53.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ACHIEL SUYANTO Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, para Pemohon, dan PihakPihak Terkait yang terhormat, Sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Pertama-tama saya mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu bahwa saya Saksi Fakta dari Pihak Terkait DPN Peradi, dimana saya sebagai advokat berkecimpung dalam dunia praktisi hukum dimulai sejak tahun 1980 dan kemudian bergabung di dalam Peradin tahun 1983 dan tahun 1985 pertama kali mengikuti Munas Advokat di Hotel Indonesia, yang menghasilkan wadah satu-satunya organisasi advokat pada waktu
6
itu, Ikatan Advokat Indonesia, yang merupakan integrasi daripada organisasi-organisasi seperti Puspadi, LPPH, Peradin, LKBL Tusila, dan organisasi-organisasi lainnya. Pendirian Ikadin tersebut tercatat tidak mengakomodir semua advokat sehingga pada tahun 1987 yang dimotori oleh rekan Aziz Muhammad Balmar di Surabaya, didirikanlah Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, sehingga untuk pertama kalinya kembali cita-cita wadah tunggal organisasi advokat tidak utuh. Nah, kemudian ketidakutuhan itu terjadi kembali pada Munas pertama Ikadin tahun 1990 di Hotel Horizon, Ancol. Yang terjadi akibat tarik ulur kepentingan antara Menteri Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung yang tidak dapat terselesaikan pada saat itu, maka Munas pertama Ikadin tetap berhasil berjalan dengan mengukuhkan Bapak Haryono Citro Subono sebagai ketua umum, namun demikian di tempat lain, di tempat yang sama, di area yang sama di Putri Duyung Cottage dideklarasikanlah berdirinya Asosiasi Advokat Indonesia dengan ketua umum pertamanya Bapak Gani Djemat. Sehingga selain ada Ikadin ada juga IPHI dan juga ada AAI. Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, perkembangan dunia organisasi advokat mengalami perubahan dan perbaikan sejak diundangkannya Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana di dalam undang-undang a quo diatur tentang mekanisme pengangkatan, sumpah, dan status advokat sebagai penegak hukum, pengawasan dan penindakan, serta pemberhentian advokat oleh suatu organisasi advokat, hak dan kewajiban advokat, kode etik dan dewan kehormatan, serta organisasi advokat. Perihal organisasi advokat sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Terhadap ketentuan pasal ini telah pernah diajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi dengan putusan (...) 54.
KETUA: ACHMAD SODIKI Saudara Saksi, Saudara kan mengemukakan kesaksian, bukan pendapat ya.
55.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ACHIEL SUYANTO Ya.
7
56.
KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan.
57.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ACHIEL SUYANTO Terima kasih. Kami tidak berpendapat tapi ini hanya cuma fakta sejarah yang kami ikuti perkembangannya sejak awal.
58.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, itu sudah tahu semua kita.
59.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): ACHIEL SUYANTO Baik. Ketua Majelis dan Anggota Yang Terhormat, selain perjalanan organisasi di atas, kemudian tidak diaturnya bagaimana mekanisme pembentukan organisasi advokat sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Advokat, maka kemudian pada tanggal 16 Juni tahun 2003 dibentuk apa yang dinamakan dengan Komite Kerja Advokat Indonesia, yang bertugas untuk melaksanakan verifikasi organisasi advokat, verifikasi advokat, serta menjalankan fungsi advokat sebagai yang dimaksud oleh undang-undang a quo, serta mempersiapkan terbentuknya organisasi profesi advokat dalam waktu 2 tahun. Dalam hal ini juga terjadi perdebatan diantara 8 organisasi tersebut karena di dalam Pasal 32 ayat (3) tidak mengatur bagaimana mekanisme pembentukan organisasi, kemudian juga siapa yang menjalankan organisasi, siapa yang mempunyai wewenang untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dalam rangka pembentukan wadah organisasi advokat tersebut. Maka kemudian dari masing-masing kedelapan organisasi dimintakan untuk mandat kepada anggotanya. Sebagai contoh, Ikadin telah meminta mandat dari anggotanya melalui Munaslub yang berlangsung pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2004 di Pontianak, Kalimantan Barat. Begitu juga diharapkan dengan organisasiorganisasi yang 7 lainnya, yakni dengan membawa mandat dari anggotanya masing-masing yang tergabung di dalam KKAI tadi, berhasil membentuk wadah satu-satunya profesi advokat yang akan menjalankan fungsi organisasi advokat sebagaimana dimaksud oleh undang-undang yang diberi nama Perhimpunan Advokat Indonesia. Dengan terbentuknya Peradi atau disingkat Peradi, dengan terbentuknya Peradi semua hasil kerja KKAI seperti verifikasi, sertifikasi, dan membentuk komisi-komisi, serta melengkapi dengan anggaran dasar, serta mendaftarkan anggaran dasar tersebut ke Menteri Kehakiman, maka tugas kedelapan organisasi yang tergabung dalam KKAI tadi sudah dianggap selesai dan hanya tercatat di dalam sejarah
8
profesi advokat sebagai perintis dan pendiri organisasi advokat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat. Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, sejarah memang kembali berulang. Dalam perjalanan menjalankan tugas konstitusionalnya ternyata Peradi tidak hanya mendapat tantangan dari luar profesi advokat tetapi juga di dalam anggota-anggota itu sendiri, seperti rasa ketidakpuasan, perbedaan sudut pandang, alasan lain yang semuanya bermuara kepada makin terkoyak-koyaknya kebersamaan perjuangan organisasi advokat dengan kembali berdirinya organisasi-organisasi yang merupakan wadah, tubuh wadah daripada organisasi advokat. Sedangkan Peradi tetap menjalankan tugas konstitusionalnya selain menjalankan fungsi sebagai wadah satu-satunya profesi advokat dengan menjalankan pendidikan-pendidikan calon advokat, bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penyelenggara profesi advokat, melaksanakan ujian dan mengangkat advokat, penyumpahan-penyumpahan advokat oleh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia, serta membentuk cabang-cabang yang hingga saat ini telah terbentuk 54 cabang di seluruh Indonesia. Dan Peradi telah pula menyelenggarakan Munas pertama yang berlangsung tanggal 31 April dan sampai dengan 1 Mei 2010 di Pontianak Kalimantan Barat, yang diikuti oleh sekitar 450 advokat yang merupakan wakil-wakil advokat dari seluruh Indonesia, yang jumlah keseluruhan tercatat dalam database Peradi adalah 17.890-an lebih, yang terdaftar dalam database Peradi, dan Munas berhasil mengukuhkan kembali rekan Dr. Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum untuk masa bakti 2010-2015. Ketua dan Majelis Yang Terhormat, perseturuan organisasi advokat dengan undang-undangnya belum juga selesai. Dengan keinginan luhur daripada ketua terpilih untuk menyatukan organisasi advokat, upaya penyatuan kembali organisasi advokat, maka pada tanggal 8 Mei 2010, saya ditugaskan oleh Ketua Umum terpilih untuk berkomunikasi dengan Saudara Raymond Hasibuan, S.H., Sekretaris Jenderal DPP KAI versi Indra Sahnun Lubis. Kenapa saya bilang versi Indra Sahnun Lubis? Karena masih ada versi KAI yang lain. Dan Alhamdulillah komunikasi berlangsung cukup baik dan kekeluargaa, serta timbul keinginan untuk menyatukan para advokat Indonesia dengan semacam rekonsiliasi. Kemudian, saya dan Saudara Raymond Hasibuan membuka kontak dan mengupayakan bertemunya Saudara Otto Hasibuan dengan Saudara Indra Sahnun Lubis. Dan lagi-lagi, Alhamdulillah pertemuan tersebut bisa terlaksana. Kemudian, Ketua terpilih Peradi Dr. Otto Hasibuan menugaskan kepada kami bersamasama dengan Saudara Hasibuan, untuk merumuskan bagaimana mekanisme penyatuan organisasi profesi advokat tersebut dalam satu wadah, maka pembahasan-pembahasan pun berlangsung berulangulang, lebih dari satu bulan untuk merumuskan draf atau MoU kesepakatan bersama antara Peradi dan KAI.
9
Dari pertemuan-pertemuan intensif tersebut, disepakatilah draf
MoU yang isinya antara lain;
1) Bahwa advokat Indonesia tetap memerlukan wadah satu-satunya profesi advokat untuk menjalankan fungsi organisasi advokat dalam rangka meningkatkan kualitas profesi advokat. 2) Menyepakati bahwa nama wadah tersebut adalah tetap Perhimpunan Advokat Indonesia dengan logo baru yang merupakan perpaduan antara logo Peradi dan logo KAI. 3) Menyepakati mengangkat Indra Sahnun lubis, sebagai chair…, honorary chairman, sedangkan Saudara Otto Hasibuan tetap sebagai Ketua Umum Peradi masa bakti 2010-2015. 4) Mengakomodir secara berimbang susunan kepengurusan DPN Peradi periode 2010-2015, antara yang berasal dari lingkungan Peradi dan KAI. 5) Membuat kesepakatan bagi advokat pada KAI dilakukan verifikasi dan ujian khusus. Sementara sebelum ujian berlangsung, diberikan kar…, para advokat diberikan kartu anggota sementara. Semua dokumen-dokumen pembahasan, koreksi, dan catatancatatan lengkap, ada pada kami, yang nanti pada saatnya akan diajukan oleh Pihak Terkait DPN Peradi sebagai bukti tambahan. Draf kesepakatan termaksud adalah hasil maksimal yang telah dikonsultasikan, baik saya kepada ketua umum terpilih Dr. Otto Hasibuan, maupun Saudara Ibnu Hasibuan, kepada Saudara Indra Sahnun Lubis. Dan pada tanggal 21 Juni 2010, Ketua Umum Peradi bersama-sama dengan Presiden KAI dan Sekjen Raymond Hasibuan, serta beberapa anggota pengurus KAI dan Saudara Otto, didampingi oleh calon-calon pengurus Peradi menghadap Ketua Mahkamah Agung untuk melaporkan adanya rencana penyatuan antara Peradi dan KAI, dan hal tersebut disambut baik oleh Ketua Mahkamah Agung dan jajaran pimpinan Mahkamah Agung, yang berjanji akan mengundang semua pejabat penegak hukum dan ketua pengadilan tinggi se-Indonesia, pada saat penandatanganan MoU antara Peradi dan KAI tersebut. Dan itu akan dilakukan di gedung Mahkamah Agung, yang secara formal disepakati akan dilaksanakan pada tangal 24 Juni 2010. Bahkan timbul ide dari Saudara Indra Sahnun Lubis pada waktu itu, tanggal 24 Juni 2010 akan dijadikan sebagai momentum dan hari berserajah…, bersejarah bagi kebangkitan advokat Indonesia. Kemudian, pada tanggal 24 Juni…, maaf sebelumnya, tetapi pada tanggal 23 Juni 2010 sore sekitar pukul 17.30, saya mendapat kabar dari Ketua Umum Peradi terpilih, rekan Otto Hasibuan, bahwa pihak KAI meminta agar perencanaan penandatanganan MoU diundur atau bahkan dibatalkan. Tetapi rekan Otto Hasibuan, menyatakan untuk tetap menjaga komitmen dengan Ketua Mahkamah Agung, menjaga kehormatan profesi advokat itu sendiri, termasuk Peradi karena sudah mengundang perwakilan-perwakilan Peradi seluruh Indonesia.
10
Maka apa pun yang terjadi, acara di Mahkamah Agung pada tanggal 24 Juni tersebut, harus tetap terlaksana. Dan kemudian, ternyata pada tanggal 24 Juni 2010, acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Peradi dengan KAI ditandatangani di ruang Muchtar Kusuma Atmadja Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikian pernyataan kesaksian fakta dari kami. Terima kasih, Wassalamualaikum wr. wb. 60.
KETUA: ACHMAD SODIKI Waalaikumsalam. Berikut Saudara Tazman Gultom. Silakan, Pak.
61.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): TAZMAN GULTOM Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, hadirin dan rekan-rekan profesi yang saya cintai. Dalam kesempatan sidang yang terhormat ini, saya akan menyampaikan keterangan sebagai Saksi Fakta dari Pihak Terkait yaitu DPN Peradi. Nama lengkap saya, Tazman Gultom, jabatan saya sebagai Wakil Sekjen Dewan Pengurus Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, selanjutnya saya sebut HAPI. Saya nyatakan dalam Sidang yang terhormat ini, jabatan ini saya sudah konfirmasikan kepada ketua umum kami, sayangnya tidak hadir hari ini, yaitu rekan Suhardi Somomoeljono. Sebelumnya, saya sampaikan bahwa keterangan saya ini akan saya mulai dengan periode-periode kepengurusan HAPI sebelum dilaksanakannya Munas bulan Juni 2004. Sebelum itu, Ketua Umum HAPI adalah H. A. Z. Arifin Syafii, Sekjennya Soehardi Somomoeljono. Pada bulan Juli tahun 2004, ketika itu DPP HAPI melaksanakan Munas di Hotel Century Jakarta dengan agenda pemilihan hanya satu saja, yaitu memilih Ketua Umum dan Sekjen DPP HAPI dengan sistem paket. Dalam putaran kedua muncul 2 pasang kandidat yaitu Jimmy Budi Haryanto dan Elza Syarief, dan Soehardi Somomoeljono, serta Mahendradatta. Jimmy Budi Haryanto dan Elza Syarief terpilih menjadi Ketua Umum dan Sekjen. Munas DPP HAPI menghasilkan beberapa keputusan yang beberapa diantaranya adalah; pertama, mendukung dan turut serta secara aktif atas lahirnya wadah tunggal advokat, pengertian yang lahir ketika itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yang kedua, membentuk LBH (Lembaga Bantuan Hukum) DPP HAPI. Ketika…, ketiga, membentuk pendidik…, membentuk pusat pendidikan dan pelatihan advokat DPP HAPI yang selanjutnya saya terpilih sebagai direktur pendidikan, sekretarisnya adalah Maria Kaisarina Salikin, bendaharanya adalah Iin, dibantu dengan beberapa anggotaanggota lainnya dengan nama P3A yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Advokat. P3A ini terbentuk hampir di seluruh DPD HAPI se-Indonesia. Selanjutnya pelantikan pengurus periode Jimmy Budi Haryanto dan Elza
11
Syarief dilaksanakan di Hotel Borobudur dan saya dipilih menjadi Wakil Sekjen pertama. Tahun 2005 setelah Munas, setidak-tidaknya setelah bulan Juli 2004 atau awal tahun 2005, hasil rapat dewan pengurus harian DPP HAPI mengirim pengurusnya untuk rapat pembentukan dan penamaan wadah tunggal advokat di Hotel Yasmin Cipanas. Ketika itu yang hadir dari DPP HAPI yang saya ingat adalah; satu, Jimmy Budi Haryanto sebagai Ketua Umum, Haji Isomi sebagai Ketua, Andi Hakim sebagai Ketua, Umar Tuasikal sebagai Ketua, Johnson Siregar sebagai Wakil Sekjen, dan saya sendiri Tazman Gultom sebagai Wakil Sekjen. Ketika rapat pembentukan dan penamaan wadah tunggal advokat, saya masih ingat betul beberapa nama dari rekan-rekan yang hadir di Yasmin Hotel dari organisasi awal yang lain yaitu…, yang saya ingat ini; Otto Hasibuan, Leo Simorangkir, Denny Kailimang, Hari Pontoh, Teguh Samudera, dan Indra Sahnun Lubis. Pertemuan 8 organisasi di Yasmin tetap sepakat terbentuknya wadah tunggal, dalam pengertian ketika itu bentuk wadah tunggal yang disepakati ketika itu. Penamaan betul tertunda, sebab ketika itu hampir disepakati wadah tunggal yang bernama PAI yaitu Perhimpunan atau Persatuan Advokat Indonesia. Namun nama PAI sementara tidak disepakati peserta lain yang dalam pengertian wong kito, itu istilah ketika itu di Sumatera Selatan, PAI mempunyai arti yang kurang sedap didengar, saya sendiri tidak mengerti apa artinya. Selanjutnya deklarasi rapat di Nikko Hotel tanggal 21 Desember 2004, Deklarasi Peradi. Disepakati oleh 8 organisasi awal lahirnya wadah tunggal advokat yang bernama Peradi. Jimmy Budi Haryanto dan Elza Syarief menandatangani nota kesepakatan sebagai Ketua Umum dan Sekjen sesuai amanah hasil Munas DPP HAPI di Hotel Century Jakarta. Dalam kepengurusan pertama Peradi, Jimmy Budi Haryanto duduk sebagai salah satu Ketua Ex Officio, Elza Syarief duduk sebagai Wakil Sekjen Ex Officio. Tahun 2005, 8 organisasi bekerja sama dengan Pascasarjana Universitas Indonesia untuk membentuk PKPA dan saya Tazman Gultom, Meti, itu salah satu Ketua di DPP HAPI, Safril Partang itu Ketua DPD HAPI Jakarta, ikut serta sebagai perwakilan DPP HAPI. Ketua pelaksana ketika itu adalah Humphrey Djemat dan Chandra Hamzah yang sekarang sebagai Ketua KPK. Selanjutnya Peradi membentuk PUPA tahun 2005, DPP HAPI mengirim Umar Tuasikal sebagai Anggota PUPA. Umar Tuasikal sebagai salah satu Ketua di DPP HAPI melalu asas perwakilan. Pelaksanaan ujian pertama sekali yang dilaksanakan Peradi melalui PUPA, saya ditunjuk dan dipilih sebagai observer di Jakarta sebagai perwakilan HAPI. Tahun 2006-2007 saya tidak terpilih menjadi observer sebab saya berbeda pendapat dengan rekan-rekan di DPP HAPI. Tahun 2008 saya sebagai observer DPP PUPA di Surabaya…., DPP PUPA di Surabaya dan juga sebagai korektor ujian. Tahun 2009 saya sebagai observer DPP PUPA di Lampung dan juga sebagai observer. Tahun 2010 saya sebagai anggota
12
PUPA, PUPA adalah Panitia Ujian Profesi Advokat, juga sebagai observer di Bandung. Untuk kegiatan, baik sebagai observer dan atau sebagai korektor PUPA, DPP HAPI terwakili dengan aktifnya nama rekan-rekan saya sebagai berikut; Maria Caezarina Salikin (Wakil Sekjen), Tazman Gultom (Wakil Sekjen), saya sendiri, Johnson Siregar (Wakil Sekjen), dan Ketua DPD HAPI Jawa Barat, H. Munir Sidqon sebagai Wakil Sekjen. Dalam perjalanan DPP HAPI era Jimmy Budi Hariyanto dan Elza Syarief, di tengah jalan kepengurusannya suasana DPP HAPI sudah dapat dikatakan kurang harmonis. DPP HAPI melaksanakan Raker dan Putusan Raker mengganti Sekjen Elza Syarief kepada Suhardi Somomoeljono. Suhardi Somomoeljono selanjutnya kembali menjadi Sekjen, Ketua Umum tetap dipegang oleh Jimmy Budi Hariyanto. DPP HAPI kembali melaksanakan Raker yang diperluas. Putusannya adalah Jimmy Budi Hariyanto berhenti menjadi Ketua Umum, Suhardi Somomoeljono menjadi Ketua Umum, dan Umar Tuasikal menjadi Sekretaris Jenderal. Masa sidang Perkara Nomor 66, 71, 79 yang sedang kita ikuti ini saya bertemu kembali dengan Ketua Umum saya yaitu…, saya biasanya panggil Mas Suhardi Somomoeljono di gedung Mahkamah Konstitusi sebelum sidang dimulai dan saling bertegur sapa dengan baik dan sopan. Saya sempat bertelepon via handphone sebelum sidang kedua. Dan rekan saya Suhardi Somomoeljono sebagai Ketua Umum menyatakan dengan tegas bahwa saya masih tetap sebagai Wakil Sekjen di era beliau, walaupun sampai sekarang saya belum pernah menerima SK keputusan dari beliau. Fakta-fakta lain yang saya bisa sampaikan adalah beberapa DPD HAPI, para pengurusnya, dan anggotanya tetap setia bergabung di Peradi. Contohnya seperti DPD Lombok, Mataram, DPD Makasar, DPD Pekanbaru, DPD Ambon, DPD Bali, dan DPD Jawa Barat. Bahwa HAPI menyatakan diri keluar dari Peradi hanya merupakan keinginan beberapa personal yang duduk di DPH DPP Peradi. Ini bukan pendapat saya, ini adalah faktanya. Bahwa HAPI berafiliasi dengan organisasi advokat di luar Peradi, hal itu tanpa melalui garis-garis kebijakan organisasi seperti Raker maupun Munas. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, kesaksian saya ini terkesan tidak tersusun dengan runtut, sebab data-datanya masih tersimpan baik oleh saudara saya yang baik yaitu Suhardi Somomoeljono, sayang tidak ada di sini, seharusnya saya memberikan hormat kepada beliau. Walaupun kami berbeda tempat duduk tadinya, tetapi hati saya tetap hormat kepada Ketua Umum saya yaitu Suhardi Somomoeljono. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dan hadirin yang saya cintai, demikian kesaksian saya ini, saya ucapkan dengan sebenarbenarnya. Terima kasih, selamat siang.
13
62.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, dilanjutkan Saudara Thomas Edison Tampubolon.
63.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): THOMAS EDISON TAMPUBOLON Terima kasih, Pak Ketua. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Perkara Nomor 66, 71, dan 79/PUU-VIII/2010 tentang Advokat. Kami Thomas Edison Tampubolon yang dipercayai Peradi untuk menjadi Ketua Panitia Ujian Profesi Advokat atau PUPA sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini. Dan sudah kami melaksanakan ujian profesi advokat selama 6 kali. Pada saat ini juga kami juga menjabat sebagai Ketua Sertifikasi Ujian dan Magang Peradi periode 2010/2015 era setelah Munas pertama Peradi, akhir April 2010 yang lalu di Pontianak. Pada kesempatan ini, Pak Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Kami Muliakan, kami menyampaikan penjelasan tentang ujian profesi advokat yang diselenggarakan Peradi. Dasar hukum untuk pelaksanaan ujian profesi advokat ini yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut, “Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; huruf f…, lulus ujian yang diadakan organisasi advokat.” Dan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Mengenai organiasai advokat yang dimaksud, yang menurut kami tidak lain adalah Peradi, ini adalah pendapat kami baik secara historis, de facto, de jure, kami tidak bacakan secara keseluruhan pendapat kami mengenai hal ini. Tapi akan kami sampaikan nanti kepada kuasa hukum yang terkait berkaitan dengan hal itu. Kemudian khusus menyangkut mengenai Ujian Profesi Advokat atau UPA Peradi. Syaratnya sesuai dengan perundang-undangan, yang tadi kami sudah bacakan, yaitu bahwa dia adalah warga negara Indonesia, sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang ijazahnya telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkannya dan telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau kita…, kami singkat PKPA yang diadakan oleh Peradi. Dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau PKPA sebanyak minimum 19 materi yang diajarkan dan kurang lebih 58 jam. Materi ujian yang profesi advokat hanya 8 materi saja yaitu peran fungsi dan perkembangan organisasi advokat, kode etik advokat indonesia, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata agama, hukum acara peradilan hubungan industrial, hukum acara peradilan tata usaha negara, dan untuk ujian essay ujian hukum acara perdata atau alternatif penyelesaian sengketa, jadi dipilih salah satu.
14
Sebagaimana kami telah jelaskan tadi, Majelis yang kami muliakan, bahwa ujian dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai dengan 2010 sudah 6 kali dan demikian daftarnya yang mengikuti dan serta yang lulus ujian tersebut. Pada tahun 2005 jumlah ujian…, di jumlah kota…, tempat ujian yaitu 18 kota di seluruh Indonesia, kemudian peserta yang hadir 6.606 orang dan peserta yang lulus 1.944 atau kurang lebih 29,42% yang lulus. Tahun 2006 di 18 kota peserta 3.485, yang lulus 593 orang atau 17,01%. Tahun 2007 di 16 kota, peserta ujian 5.628, yang lulus 1.659 atau 29,47%. Tahun 2008 di 19 kota pesertanya 3.816 dan yang lulus 1.323 atau 34,66%. Kemudian tahun 2009 di 17 kota, pesertanya 3.481 dan yang lulus 1.917 orang atau 55,07%, yaitu nilai yang lulus yang tertinggi pada saat ini. Dan terakhir tahun 2010 yang lalu diadakan ujian di 14 kota dengan peserta 3.325 orang dan yang lulus 833 atau 25,05%. Jadi total secara keseluruhan yang ikut ujian 26.341 dan yang lulus 8.269 atau 31,40%. Peningkatan mutu menuju advokat yang bermutu. Ujian Profesi Advokat atau UPA diadakan sesuai amanat atau perintah UndangUndang Advokat untuk melahirkan advokat yang bermutu yaitu profesional dan proporsional. Memang tidak secara instan kita melahirkan advokat yang demikian, tapi dengan kesungguhan, kejujuran, dan kesabaran serta konsisten kami yakin akan kita lahirkan para advokat yang bermutu tersebut di tahun-tahun mendatang. Itulah obsesi kami, itulah obsesi Peradi, dan juga itulah obsesi pembuat Undang-Undang Advokat tersebut yang pada akhirnya bermanfaat pada para pencari keadilan atau justicia belen. Jangan sampai terjadi tirani advokat yang tidak profesional pada kliennya seperti istilah Bapak Hakim Garuda Nusantara, Ahli yang telah berkesaksian yang sebelumnya. Untuk menjaga pelaksanaan ujian secara profesional dan tidak ada permainan atau kami istilahkan zero KKN, kami bekerjasama dengan pihak luar atau outsourcing yang berpengalaman dan mempunyai reputasi internasional. Pihak outsourcing bertugas untuk antara lain: a. Menetapkan soal-soal pilihan ganda dan esai yang akan diujikan dan mencetak buku soal tersebut. b. Soal-soal dari tim soal yang dibuat dalam minimum 5 paket soal tapi tim tidak pernah tahu paket soal mana yang akan keluar dan paket soal tersebut tahun demi tahun makin bertambah. Kemudian melakukan pendaftaran dan verifikasi dokumen pendaftar, melakukuan pengawasan pada saat ujian. Dalam pelaksanaan UPA berbagai rintangan kami sebagai panitia ujian profesi advokat hadapin, tekad kami panitia ujian yaitu bahwa harus bisa kita para advokat di Peradi buktikan bahwa ujian profesi advokat berjalan dengan jujur, adil, tanpa…, atau zero KKN. Pada mulanya pada saat diumumkan hasil ujian profesi advokat tahun 2005 kami didemo keras oleh peserta yang tidak lulus dengan berbagai tuduhan antara lain ada soal yang bocor, ada yag lulus karena menyogok panitia, dan lain sebagainya, kami meminta buktinya tetapi tidak dapat dibuktikan sampai dengan saat ini.
15
Ada pese…, ada pejabat tinggi yang anaknya tidak lulus tapi mereka tidak protes dan juga Saudara dari pengurus teras DPN Peradi juga tidak lulus mereka juga dapat menerima. Bahkan seorang bekas Kapolri tidak lulus ujian pertama kemudian ikut lagi ujian dan baru lulus ujian kedua. Wartawan senior teman baik kami sendiri dan Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan, teman baiknya, 3 kali ikut ujian dan baru ujian ketiga dia lulus. Kami pernah mendapat surat dari Abang Adnan Buyung Nasution untuk meluluskan beberapa orang pembela umum di LBH tapi kami menjawab surat beliau dengan menjelaskan, “Ujian dilaksanakan secara murni karena hanya jawaban peserta ujian yang dapat meluluskan yang bersangkutan.” Abang dapat menerima atau setidaknya tidak mempersoalkannya. Verifikasi calon advokat eks-KAI sebagai tindak lanjut dari piagam kesepahaman antara Peradi dan KKAI di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 24 Juni 2011, seperti tadi rekan saya Achiel Suyanto tadi sudah menyampaikan, DPN Peradi telah menetapkan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan calon advokat KAI, sebagaimana diumumkan dalam pengumuman di harian Kompas edisi Rabu 22 September 2010. Dari seluruh Indonesia telah masuk sebanyak 958 Pemohon untuk eks-KAI untuk diverifikasi dan sebanyak 806 syarat..., sudah memenuhi syarat lengkap, dan 152 belum lengkap syaratnya. Kepada mereka yang sudah memenuhi syarat akan diberikan kartu sementara Peradi, dan yang belum lengkap diminta untuk melengkapi syaratnya. Ternyata masih banyak permintaan dari calon advokat agar bisa dibuka lagi pendaftaran susulan, dan DPN Peradi menetapkan untuk melakukan verifikasi tahap kedua atau yang terakhir. Demikianlah penjelasan kami sebagai Saksi dalam perkara ini dan mudah-mudahan bermanfaat sebagai masukan untuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Dan terima kasih atas perhatiannya. 64.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, terima kasih Pak Thomas. Saya persilakan Saudara Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan.
65.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): H. FAUZIE YUSUF HASIBUAN Bismillahirahmanirrahim, Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang kepada Saudara-Saudara sekalian. Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, izinkan kami memberikan keterangan yang diminta sebagai Saksi Fakta, sebagaimana kami uraikan di bawah ini. Profesi advokat merupakan salah satu profesi yang sudah mapan dan memiliki peran besar dalam pembangunan negara dan
16
pembangunan hukum di Indonesia. Dikatakan sebagai profesi yang mapan karena keberadaan profesional bidang hukum ini telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Profesi ini juga mensyaratkan kualifikasi tertentu, saya ulangi kembali memenuhi syarat kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi bagi mereka yang ingin bekerja dalam bidang yang sangat spesifik ini. Untuk dapat bekerja sebagai advokat seseorang harus menempuh pendidikan tinggi hukum dan mengikuti tahap-tahap ujian, dan pengakuan formal profesional atas kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dan diperlukan untuk dapat menyandang profesi advokat di Indonesia. Sejak kemunculannya hingga kini profesi advokat Indonesia telah melewati tahap perkembangan dan kemajuan yang sangat dinamis, dinamika perkembangan dan kemajuan profesi advokat dapat ditilik pada eksistensi profesionalitas, organisasi kelembagaan dan juga landasan hukum yang ditabalkan dalam legislasi nasional, khususnya dengan perkembangan mutakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan adanya landasan hukum dan bentuk undang-undang ini tampaknya implikasi penting pada; a. Konfirmasi formal, legalitas profesi advokat, dan organisasi institusionalnya dalam sistem hukum di Indonesia. b. Jaminan mutu dan/atau standarisasi profesionalitas advokat secara institusional dan berkelanjutan. Namun demikian, jika diletakkan dalam kerangka sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan tantangan kerangka kualifikasi secara nasional dan internasional, pendidikan profesi advokat yang selama ini diselenggarakan dengan pendekatan pendidikan khusus PKPA atau PKPA istilah Undang-Undang Advokat, dapat dikatakan masih merupakan langkah awal dan memerlukan pengembangan serta penyempurnaan. Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, mengacu kepada pasal..., mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ada kedua tekanan 2 pasal yang menyebutkan pengertian dan pemahaman tentang pendidikan. Yang pertama adalah Pasal 2 ayat (1) yaitu syarat diangkat menjadi advokat. Kemudian Pasal ketiga adalah pilihan kekhususan bidang tertentu, disebut dengan Pasal 3 ayat (2), di dalam Undang-Undang Advokat itu ada kedua pasal, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2). Oleh karena itu Saudara-Saudara, pada saatnya di tahun 2003, pada tahun 2003, bermula pada..., mohon maaf..., karena itu salah satu organ pendukung yang pertama dibentuk Peradi adalah Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI), jadi nama pertama dari komisi pendidikan itu adalah Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI) dengan Surat Keputusan Nomor 3 Peradi Tahun 2005 tanggal 21 Maret 2005, berdasarkan keputusan ini diangkat 2 orang advokat dalam rangka melaksanakan pendidikan itu, yang pertama, Dr. H. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Ketua dan Prof. Dr. Felix O.
17
Subagio, S.H., LL.M., sebagai Wakil Ketua Komisi Pendidikan Profesi Advokat. Tujuan dibentuknya KP2AI adalah untuk mengurus secara teknis pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Pada bulan Mei 2005 KP2AI langsung menyiapkan petunjuk pelaksanaan program Pendidikan Khusus Profesi Advokat berupa sebuah buku. Petunjuk pelaksanaan ini memberikan gambaran tentang PKPA dilaksanakan, setelah sekitar 1 tahun dilaksanakan tepatnya akhir 2006 Komisi Pendidikan Profesi Advokat bekerja sama dengan Fakultas Hukum Tarumanegara Jakarta mengadakan evaluasi atas petunjuk pelaksanaan tersebut, hasilnya pada tanggal 8 Desember 2006 diterbitkan petunjuk pelaksanaan baru yang merupakan penyempurnaan atas petunjuk pelaksanaan yang lama. Dalam pelaksanaan PKPA, Peradi..., Peradi menyelenggarakannya dengan bekerja sama dengan organisasi pendiri Peradi, dan perguruan tinggi seluruh wilayah Indonesia, serta institusi lain yang berwenang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekarang ini, dengan telah makin banyaknya cabang-cabang Peradi terbentuk kewenangan guna melakukan kerja sama langsung dengan perguruan tinggi dan instansi lain tersebut, telah dimulai didelegasikan kepada cabang-cabang perhimpunan advokat di seluruh daerah. Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, kami ingin memberikan tekanan kepada…, bahwa sesungguhnya, walaupun ada suatu istilah pendidikan yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003, kemudian disebut dengan Pasal 3 ayat (2) tentang Continue Legal Education, itu tidak berarti bahwa Peradi dengan kesewenang-wenangan, walaupun dia memberi…, melaksanakan otoritas pendidikan…, otoritas Undang-Undang Advokat, melaksanakan sendiri. Kami tahu berdasarkan Undang-Undang Nomor …, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pemben…, pelaksanaan pendidikan itu hanya boleh sesuai dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Oleh karena itu, kebijakan yang dilakukan oleh Peradi adalah melakukan harmonisasi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga otoritas pendidikan ini, direkrutlah berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu Majelis Hakim Konstitusi yang dimuliakan, pada tahun 2005, bekerja sama pelaksanaan pendidikan ini dilakukan atas 121 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan/atau lembaga pendidikan profesional yang telah diberikan izin oleh Pemerintah, telah melaksanakan jumlah peserta 7.840 peserta pendidikan khusus profesi advokat. Yang kedua, pada tahun 2006, ada tambahan 12 jumlah penyelenggara…, 12 jumlah penyelenggara dan telah mengadakan
18
jumlah peserta 694 orang. Kemudian pada tahun 2007, jumlah penyelenggara 60…, 60 terdiri dari perguruan tinggi, kemudian jumlah peserta yang melaksanakannya…, yang dilaksanakan adalah 4.738 orang. Kemudian pada tahun 2008, jumlah penyelenggara 49 perguruan tinggi dan lembaga profesional, jumlah pesertanya adalah 3.928 peserta. Pada tahun 2009, 52 penyelenggara di seluruh Indonesia terdiri dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga profesional, jumlah peserta yang dilaksanakan adalah 3.187 peserta. Yang keenam, tahun 2010, 47 penyelenggara terdiri dari perguruan tinggi dan lembaga profesional, telah menyelenggarakan peserta dengan 3.350. Pada tahun…, nomor tujuh, pada tahun 2011 dengan tambahan 6 penyelenggara telah menyelenggarakan peserta pendidikan 520. Sehingga total seluruh jumlah peserta yang dilaksanakan dimulai tahun 2005 sampai 2011 adalah 2.000…, 24.257 peserta PKPA. Bapak dan Ibu, selanjutnya kami ingin menambahkan. Oleh karena ada tekanan di pada…, dalam Pasal 3 ayat (2) itu mengatakan ada…, setelah diangkat menjadi advokat, ada regulasi tertentu yang mengatur seseorang advokat untuk bisa berpraktik di dalam bidangbidang spesialisasi tertentu, umpamanya bidang perpajakan, bidang HaKI, bidang pendi…, bidang pasar modal, kurator, dan sebagainya, nama-nama yang terakhir kami sebutkan, ini mempunyai regulasi sendiri, sehingga akhirnya di bawah otoritas Peradi, Peradi juga melaksanakan pendidikan-pendidikan seperti…, dilaksanakan oleh Anggota Peradi HKHPM berupa pasar modal, kemudian anggota-anggota yang dikirimkan untuk mengikuti HaKI, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, oleh karena lonjakan yang akan kita laksanakan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), disyaratkan untuk diangkat menjadi…, menjadi advokat itu adalah mengikuti PKPA, namun selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (2) ada Continue Legal Education dan kemudian kami hubungkan kembali dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, stressing utamanya di dalam Pasal 4 ayat (6), Pasal 54 ayat (2) dan ayat (1), kemudian Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3), yang khususnya mengatakan, “Perguruan tinggi menetapkan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.” Sehingga dengan demikian, kami telah melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan kita mengambil pilot project-nya di daerah kawasan Jawa, itu mengambil pilot project pada Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia untuk melaksanakan pendidikan dengan double degree yaitu Integrasi Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi dengan Sisdiknas atau Magister Hukum Advokat. Itu dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada dan di UII, kemudian dilaksanakan…, sekarang sedang dilaksanakan di Airlangga. Kemudian, sedang dilaksanakan…, diberikan otoritasnya kepada Undip. Kemudian, Universitas Ujung Pandang. Selanjutnya akan kita laksanakan di UI dan di, di…, di Universitas Sumatera Utara, dan Unsri di Palembang. Itulah
19
kira-kira program lanjut yang sedang kita laksana…, yang sedang dilaksanakan oleh Peradi dalam rangka menindaklanjuti amanah sebagaimana disampaikan oleh Pasal 28 Undang-Undang Advokat, tentang…, apa namanya itu…, tentang satu-satunya organisasi profesi yang melaksanakan otoritas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu. Mudah-mudahan keterangan dan penjelasan-penjelasan kami ini dapat bermanfaat di dalam forum ini dan selanjutnya seluruh fakta-fakta yang nanti akan kami persiapkan akan kami serahkan kepada tim penasihat hukum kami untuk dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini. Terima kasih, selamat siang, Wabillahi Taufik Hidayah, Wassalamualaikum wr. wb. 66.
KETUA: ACHMAD SODIKI Waalaikumsalam. Saya persilakan Dr.Lintong Oloan Siahaan.
67.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): LINTONG OLOAN SIAHAAN Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan saya sebagai Saksi Fakta dari Pihak Terkait Peradi, dalam mengemukakan pengalaman saya dalam menempuh ujian advokat. Nama saya adalah Dr.Lintong Oloan Siahaan, S.H., saya pensiunan hakim, terakhir Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan. Kemudian, saya juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, baik strata 1, strata 2, di Fakultas Hukum Pelita Harapan, Atmajaya, dan juga saya dosen di pelatihan hakim maupun di PKPA berbagai PKPA, dan juga di…, apa namanya…, diklat-diklat seperti pertanahan, badan pemeriksa keuangan, dan lain-lain. Pengalaman saya mengikuti ujian ini, begitu saya pensiun 3,5 tahun yang lalu, saya masih merasa mempunyai keinginan untuk melanjutkan kemampuan praktisi saya, meskipun saya pensiun sebagai hakim, dan untuk menyalurkan itu adalah mengikuti program advokat. Kemudian segera setelah itu, untuk mewujudkan itu, saya mengikuti PKPA meskipun saya juga dosennya, waktu itu di Medan. Kemudian, saya mengikuti…, mendaftar ujian, kalau enggak salah tahun 2007, barangkali itu. Di dalam mengikuti, mendaftar ujian itu dan saya mengikuti ujian, ada kesalahan-kesalahan berpikir yang saya anut pada waktu mengikuti, saya anggap enteng mengenai ujian ini, karena saya 2 kali mengalami kegagalan. Yang ketiga saya baru berhasil. Kegagalan saya yang pertama, kesalahan bepikir saya adalah saya ini kan mantan hakim yang sudah luar biasa pengalaman 30 tahun, masa ya saya enggak bisa lulus. Itu kesalahan yang pertama.
20
Kemudian, yang kedua, hakim hakim apa…, pengacara-pengacara senior ini sudah banyak bertemu dengan saya di persidangan, semua kawan-kawan ini. Mohon maaf, termasuk Bang Buyung Nasution, Mulya Lubis, dan Pak Simorangkir, serta Pak Maruli Simorangkir barangkali yang di belakang kita ini sudah tidak asing lagi, sering berhadapan dengan kita, dia Pak, masa mereka-mereka ini tidak meluluskan saya, ini pemahaman yang kedua. Kemudian atas dasar itu, saya…, kekeliruan saya itu, saya mengikuti ujian itu, di…, waktu itu penyelenggaraan di Universitas Indonesia. Nah, di dalam saya mengikuti ini, begitu saya melihat soalsoal itu, dan saya lakukan termasuk esai, saya menyatakan dalam diri saya, “Saya keliru dan saya tidak akan lulus,” pada waktu itu. Ternyata, yang saya bayangkan itu, “Saya tidak akan lulus,” kemudian, pada pengumuman di…, di internet saya baca, saya cari nama saya yang lulus, ternyata saya tidak lulus. Saya bertelepon dengan kawan-kawan yang juga Profesor Doktor, antara lain Prof. Dr. Aloysius Wiyono, Ahli Perburuhan atau Ahli Hubungan Industrial, juga mengalami tidak lulus juga. Nah, saya kesal, kok enggak bisa lulus saya dalam soal ini. Tetapi di dalam pikiran saya muncul pemahaman, “Saya enggak lulus ini bukan kesalahan siapa-siapa, kesalahan saya sendiri, kenapa saya tidak mempersiapkan diri, melatih diri untuk itu,” waktu itu. Nah, untuk itu saya mempersiapkan diri dan betul-betul saya tunggu 1 tahun lagi, saya akan ambil 1 tahun lagi. Nah, saya persiapkan betul-betul, saya melatih diri, dan saya memang benar-benar sudah siap. Tapi ada kekeliruan saya yang kedua, waktu penyertaan yang kedua itu tahun berikutnya ini, 2008 barangkali…, akhir 2008, waktu itu saya begitu sibuk sebagai Pelaksana Ketua Program Studi Hukum di Pelita Harapan, saya terlalu sibuk mendapat tugas dari rektor dan yayasan untuk menyusun portofolio dalam rangka penilaian akreditasi daripada waktu itu. Begitu tersita waktu saya, meskipun saya sudah siap, saya lupa mendaftar. Akhirnya sekretaris saya mengatakan bahwa Bapak sudah daftar? “Belum.” “Lha, sudah lewat.” “Lewat berapa lama?” “Satu minggu.” Kira-kira gitu kan. Nah, penyelenggaraan ujian mungkin 2 atau 3 minggu lagi waktu itu. “Wah, bagaimana ini? Masa kawan-kawan enggak bisa menolong saya.” Saya hubungi beberapa kawan, termasuk Pak Thomas Tampubolon ini yang juga dekat dalam segi pekerjaan dengan saya. “Pak Thomas, aku terlambat satu minggu, tolong saya ini pendaftar aku sudah benar-benar siap ini…, untuk ini.” Tetapi waktu itu dengan segala apa namanya…, sopan santunnya Pak Thomas ini, “Enggak bisa Pak Siahaan, enggak mungkinlah ini sudah tutup, jangan. Karena peraturan mengatakan demikian.” Saya kesal lagi yang kedua, tetapi tetap saya tanggap mengatakan, “Ini bukan kesalahan mereka, kesalahan saya. Kenapa saya enggak melihat pengumuman, kenapa enggak tanya informasi, kenapa saya enggak lihat pengumuman di internet.” Alasan bahwa saya sibuk,
21
bukan alasan. Akhirnya saya tetap bercita-cita untuk menjadi advokat, “Satu tahun lagi saya akan tunggu kamu, masa ya saya enggak lulus.” Saya pikir gitu. Akhirnya 2009, saya enggak mau kecolongan lagi, pelatihanpelatihan PUPA waktu itu saya ikuti dan saya betul-betul tentir saya melatih diri membulat-bulatin dengan pinsil 2B. Dan mengapa luar kepala itu bentuk gugatan dan surat kuasa yang saya suruh istri saya mendengar, saya betul-betul…, titik koma saya pelajari dan saya hafal. “Mau kemana kamu? Masa saya enggak lulus.” Begitulah waktu itu. Dan sehari sebelum ujian di Universitas Tarumanegara, saya juga enggak mau kecolongan. Saya survei tempat, saya melihat di ruangan mana saya, kelompok mana saya, di lantai mana saya, di kelas mana, di mana kursi saya, supaya besoknya saya jangan kerepotan oleh adanya kesibukan-kesibukan lalu lintas dan sebagainya. Saya betul-betul saya tahu saya harus di mana saya duduk. Nah, pada waktu esokan ikut ujian, betul-betul saya lakukan semua apa yang…, apa ini…, Puji Tuhan setelah pengumuman, saya lulus. Inilah pengalaman saya dan saya sudah sedikit-sedikit berpraktik di mana-mana bahkan di muka Yang Mulia Hakim Konstitusi inipun, saya sudah pernah mewakili klien saya dalam kasus Pilkada. Kira-kira demikian, Yang Mulia dan hadirin sekalian pengalaman saya yang saya katakan…, yang saya perlu kemukakan, mudah-mudahan pengalaman ini bisa membantu bahwa one day dan seterusnya kita akan berhasil menciptakan advokat-advokat yang profesional dan benar-benar handal, bisa dibanggakan oleh para the user atau masyarakat yang menggunakannya. Terima kasih, sekian penjelasan saya. 68.
KETUA: ACHMAD SODIKI Terima kasih, Pak Lintong. Selamat sudah lulus. Berikutnya Pak H. M. Lutfie Hakim.
69.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): H. M. LUTFIE HAKIM Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya memperkenalkan diri saya, saya Muhammad Lutfie Hakim. Saya adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Penasihat Hukum Indonesia tahun 2003 hingga 2007, saya juga Wakil Sekretaris di KKAI, Komite Kerja Advokat Indonesia, sekitar 2003 sampai 2005, dan saya sekarang sudah tidak aktif lagi di organisasi. Saya sekarang aktif di dunia akademisi, saya sekarang adalah Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Bapak-Bapak Hakim yang saya muliakan. Tadi sudah disampaikan oleh salah seorang rekan saya, berkaitan dengan sejarah tumbuh
22
berkembangnya organisasi advokat di Indonesia. Saya akan menambahkan tentang bagaimana pertumbuhan advokat itu sendiri atau perkembangan advokat itu sendiri sebelum dan setelah Undang-Undang Advokat. Sebelum Undang-Undang Advokat lahir, Undang-Undang Advokat ini…, advokat ini berada dalam situasi yang menurut hemat saya buruk sekali. Pada waktu itu ada 2 kriteria orang bisa praktik sebagai pengacara. Yang pertama adalah pangacara praktik, dia bisa praktik hanya di provinsi di mana dia diangkat. Kemudian yang kedua adalah advokat, di mana dia diangkat oleh Menteri Kehakiman dan bisa praktik di seluruh wilayah Republik Indoneisa. Untuk menjadi pengacara praktik, Yang Mulia, hampir semua provinsi menerapkan hal yang sama, kita harus bayar. Jadi ujian itu hanya jatuh menjadi sebuah olok-olok belaka, di mana kita kadangkadang bahkan didiktekan apa jawabannya. Tetapi kalau kita tidak membayar sejumlah uang tertentu, kita tidak bisa lulus. Hampir semuanya begitu. Alhamdulillah saya tidak termasuk yang seperti itu karena waktu itu ada yang menjanjikan untuk membayar saya, ternyata yang menjanjikan ini enggak membayar ke sana. Saya dengar belakangan saya ditagih. Loh, saya enggak ada janji dengan Anda, begitu. Saya tahu secara persis karena waktu itu ada yang menagih pada saya dari Pengadilan Tinggi, saya katakan, “Saya enggak pernah janji dengan Anda, kenapa Anda tagih kepada saya?” sampai seperti itu. Yang Mulia, kondisi ini menjadi berubah sama sekali setelah kita ada Undang-Undang Advokat, dimana barusan kita mendengarkan dari Bapak Mantan Hakim PTUN, bahwasanya ujian advokat tidak lagi menjadi seperti itu. Ujian advokat menjadi suatu yang kredibel, dilaksanakan oleh orang-orang yang pilihan…, kita melakukan apa…, rekrutmen dengan saksama dan juga…, kita juga melibatkan dari pihak luar untuk melakukan ujian advokat tersebut. Beberapa hal yang saya mau kemukakan tentang lahirnya Undang-Undang Advokat ini. Yang pertama, Undang-Undang Advokat ini merupakan kehendak bersama dari organisasi-organisasi advokat yang waktu itu ada, ditambah dengan tokoh-tokoh advokat, untuk menghasilkan wadah tunggal. Jadi wadah tunggal itu sesuatu yang by intention, suatu yang dengan sengaja, dikehendaki, Yang Mulia, pada waktu menggodok Undang-Undang Advokat itu. Adalah sesuatu kealpaan seandainya kita sekarang mengatakan Undang-Undang Advokat ini tidak disengaja telah melahirkan suatu wadah tunggal, kemana saja kita pada waktu itu? Orang-orang yang menghasilkan Undang-Undang Advokat ini sebagian besar ada di sini, ada di wilayah penggugat, di wilayah Pemohon, ada di wilayah termoh.., apa…, Pihak Terkait, ada yang menjadi Saksi, ada yang menjadi Ahli, hampir semua ada di sini, semua mengharapkan adanya wadah tunggal. Mengapa? Karena kita ingin lepas, kita ingin mandiri, kita ingin menjadi organisasi yang independent , kita menggangkat, kita mengadili mereka yang nakal, dan kita juga yang memberhentikan ataupun memberikan
23
sanksi kepada mereka, itu seuatu yang sungguh-sungguh disengaja dari ketika kita memproses Undang-Undang Advokat tersebut. Kemudian setelah lahir Undang-Undang Advokat, ada suatu proses antara paruh waktu untuk melakukan masa-masa persiapan membutuhkan wadah tunggal itu yang dilakukan menurut undangundang oleh 8 organisasi yang ada. Asalnya hanya 7 organisasi, kemudian 1 organisasi ditambahkan di situ, akhirnya lahirlah sebuah organisasi yang kita namakan dengan Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), Yang Mulia. Mengapa kita tidak lakukan langsung kongres? Ada beberapa alasan yang faktual terjadi pada saat itu, yang tidak memungkinkan kita melakukan kongres. Yang pertama, kerja organisasi sudah menunggu, sudah 2 tahun pada waktu itu kita tidak melakukan ujian advokat, begitu banyak orang-orang menanti diuji dan ingin menjadi advokat, begitu besar jumlah orang yang ingin kerja sebagai advokat, dan kita harus segera hadapi itu, kita tidak bisa sibuk sendiri mengurusi organisasi sementara kemudian kita melalaikan mereka. Yang kedua, kerja-kerja yang lain dari organisasi ini adalah melakukan verifikasi. Begitu banyak orang berpraktik sebagai advokat, sebagai pengacara praktik tapi tidak jelas apa sebetulnya dasar dia untuk bekerja berperaktik tersebut, ini fakta yang nyata sekali. Bahkan dalam melakukan verifikasi itu, Yang Mulia, kita menemukan beberapa kesangsian kita tentang kebenaran sebagai pengacara praktik ataupun advokat. Mengapa? Karena kita temukan ijazah-ijazah yang tidak benar. Sampai sedemikan parah situasinya waktu itu, dan kerja verifikasi ini berbulan-bulan, Yang Mulia. Bukan satu dua bulan, berbulan-bulan. Dan tidak cuma satu tahap, tapi beberapa tahap verifikasi ini dilakukan. Yang kedua adalah PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat). Sebelum ujian kita siapkan dahulu mereka, kita orientasikan dahulu mereka. Menetapkan untuk bisa lulus, berapa nilai atau pass graduate untuk bisa lulus PKPA ini adalah suatu diskusi yang lama, panjang, melelahkan. Kemudian ujian advokat itu sendiri suatu yang elit ya, seperti tadi dikatakan, kita meyelenggarakan ujian advokat itu sebisabisanya, seprofe…, seprofesional mungkin, Yang Mulia. Tempat duduk sudah harus jelas ada nomornya sebelum sehari sebelum ujian dilakukan, sedemikian rupa kita berusaha seprofesional mungkin. Kemudian kami ini, Yang Mulia, pengurus ini, anak buah saya ada yang tidak lulus, ada adik-adik dari pengurus Peradi yang tidak lulus, ada istri yang tidak lulus, karena apa? Kami mencoba seprofesional mungkin menyelenggarakan ujian ini, Yang Mulia. Artinya kerja Peradi ini, kerja organisasi yang diamanatkan oleh 8 organisasi sebelumnya, bukan kerjaan yang…, yang serampangan, kerjaan yang apa itu…, yang amatiran, tidak! Kita berusaha sebaik-baik mungkin melakukannya. Kemudian pelantikan pekerjaan selanjutnya, dan kemudian kita membentuk dewan kehormatan, membentuk cabang-cabang, begitu banyak organisasi yang harus kita lakukan sebelum sampai atau tiba
24
saatnya kita menyelenggarakan kongres, musyawarah nasional, atau yang sejenis dengan nama tersebut. Kita mengkhawatirkan pada saat itu, kita memiliki kearifan pada waktu itu, kalau kita lakukan begitu selesai Undang-Undang Advokat…, kongres atau Munas, atau Muktamar, kemungkinan besar yang terjadi adalah kita akan berpecah-pecah lagi seperti sebelum kita ada Undang-Undang Advokat. Yang Mulia, seluruh organisasi yang eksis pada waktu itu dengan penuh kesadaran juga menyerahkan kewenangan-kewenangan pokok yang seharusnya mereka bisa minta, yang diamanatkan oleh undangundang, terhadap advokat ini dalam bentuk mengangkat, mengadili, memberhentikan ataupun membuat suatu hukuman kepada advokat, ini kepada satu wadah tunggal. Mereka tidak menuntut untuk diri mereka sendiri. Ikadin tidak menuntut, itu hak kami. IPHI tidak menuntut, itu hak kami. AAI tidak menuntut, itu hak kami. Oleh karena itu kalau sekarang ada yang menuntut adalah hak setiap organisasi, ini suatu set back yang luar bisa. Adalah ironi organisasi yang baru terbentuk menghendaki hal itu, sementara mereka yang sudah tahunan, IPHI sudah puluhan tahun, Ikadin sudah lebih tua lagi, adalah ironi. Saya tidak habis pikir mengapa kita bisa set back seperti itu (…) 70.
KETUA: ACHMAD SODIKI Dibatasi yang masalah opini (…)
71.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): H. M. LUTFIE HAKIM Baik, Yang Mulia. Maafkan saya, Yang Mulia, ini agak terbawa sedikit emosi.
72.
KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): FIRMAN WIJAYA
(PERKARA
NOMOR
66/PUU-
Interupsi, Yang Mulia. 73.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): H. M. LUTFIE HAKIM Kemudian (…)
74.
KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): FIRMAN WIJAYA
(PERKARA
NOMOR
66/PUU-
Interupsi, Yang Mulia.
25
75.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): H. M. LUTFIE HAKIM Satu, dua hal lagi yang akan saya sampaikan (…)
76.
KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): FIRMAN WIJAYA
(PERKARA
NOMOR
66/PUU-
Boleh interupsi dulu, Yang Mulia? 77.
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya.
78.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): H. M. LUTFIE HAKIM Sebelum Pihak Pemohon mengajukan tanggapannya (…)
79.
KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): FIRMAN WIJAYA Jadi kami pikir, organisasi yang juga sama, kami sepakat menyangkut data kan (…)
80.
(PERKARA
NOMOR
66/PUU-
Yang Mulia, karena ini banyak sekali nanti pihak akan mengemukakan persoalan-persoalan yang bahwa ini persoalan fakta, kalau memang itu itu bisa diserahkan. Jadi biar lebih efek…, efisien
KETUA: ACHMAD SODIKI Ya baik, saya sudah memberi (…)
81.
KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): FIRMAN WIJAYA
(PERKARA
NOMOR
66/PUU-
NOMOR
66/PUU-
Sekedar memberi pendapat ini, Yang Mulia. 82.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik.
83.
KUASA HUKUM PEMOHON VIII/2010): FIRMAN WIJAYA
(PERKARA
Terima kasih, Yang Mulia.
26
84.
KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan, Saudara Lutfie, untuk melanjutkan.
85.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): H. M. LUTFIE HAKIM Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan, Yang Mulia.
86.
PIHAK TERKAIT (AAI): HUMPHREY DJEMAT Interupsi, interupsi, Yang Mulia.
87.
KETUA: ACHMAD SODIKI Sudah selesai kita, sudah selesai tadi. Silakan.
88.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): H. M. LUTFIE HAKIM Kemudian, pecahnya kembali wadah tunggal advokat ini dalam kenyataannya, dalam faktanya, Yang Mulia, yang kami saksikan adalah menimbulkan fenomena-fenomena baru. Antara lain, Yang Mulia, ada seseorang yang telah dihukum dalam satu organisasi, kemudian dia berpindah ke organisasi yang lain, ini fakta, Yang Mulia. Ada lagi mereka sudah dilaporkan, baru akan disidangkan, kemudian dia berpindah, dia berhenti di organisasi itu, kemudian dia pindah ke tempat yang lain, Yang Mulia. Fakta yang saya hadapi di beberapa organisasi advokat, di negara lain saya hadir sebagai pengurus, baik pengurus (suara tidak terdengar jelas), menjadi pengurus Peradi ke Jepang, ke Malaysia, dan ke Singapura, Yang Mulia. Di Jepang organisasi advokat tidak seperti yang disebutkan oleh Ahli sebelumnya, di sana organisasi advokat itu seperti kalau kita umpamakan di Indonesia ini seperti organisasi sepak bola. Di kota-kota…, masing-masing kota, Kyodo, Kyoto, Osaka, Tokyo, masingmasing memiliki organisasi tapi hanya untuk masing-masing kota itu. Dia tidak punya suatu struktural seperti yang dimiliki di Indonesia, yaitu dari DPP, DPD, DPC, tidak. Dan kemudian mereka membuat suatu wadah konfederasi, federasi dalam bentuk satu bar association. Khusus untuk Tokyo saja ada 2, tapi di luar itu satu. Jadi hampir mirip dengan persatuan sepak bola kita, dimana ada PSIS, Persema, dan seterusnya, kemudian ada wadah tunggalnya namanya PSSI. Seperti itulah, kalau orang mengatakan di sana diterima beragam organisasi, tentu tidak seperti yang dibayangkan dengan beragam organisasi yang ada di Indonesia. Di Malaysia yang kami saksikan, ada organisasi yang bernama hampir dengan…, hampir sama dengan TPM
27
(Tim Pengacara Muslim) kalau di Indonesia, tetapi mereka tetap menjadi bagian dari wadah tunggal advokat. Sekian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 89.
KETUA: ACHMAD SODIKI Waalaikumsalam. Saya persilakan Saudara Tamsil Syoekur. Karena ini masih ada kurang lebih 5 Saksi, tolong secara wise untuk memberikan kesaksiannya. Silakan, Saudara Tamsil.
90.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): TAMSIL SYOEKOER Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, serta persidangan yang saya hormati, perkenankan saya memperkenalkan diri saya, nama M. Tamsil Syoekoer. Dalam perkara ini saya menjadi Saksi Fakta dari Pihak Terkait. Saya menjadi seorang advokat sejak tahun 1990 dan saya bergabung di Ikadin Pontianak dan diangkat sebagai pengurus di DPC Ikadin Pontianak dengan jabatan sebagai ketua berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Ikadin Nomor 013/DPP/Ikdn/Kpts/XI/1995 tertanggal 4 November 1995 untuk masa bakti 1995-1999, di mana surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum, Alm. Bapak Hardiyono Citrosubono, S.H. dan Sekjen H. Johan Johari, S.H. Kemudian pada tahun 2003-2006 saya terpilih kembali menjadi Ketua DPC Ikadin Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Ikadin Nomor 014/DPP/Ikdn/Kpts/V/03 (…)
91.
KETUA: ACHMAD SODIKI Kalau yang ceritera begitu bagaimana kalau nanti diserahkan saja, ya. Barangkali Bapak yang pokok-pokok saja, ya.
92.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (PERADI): TAMSIL SYOEKOER Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Di mana SK tersebut ditandatangani oleh Bapak Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan Sekjen, Bapak Teguh Samudera, S.H. Pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Ikadin yang ditandatangani oleh Bapak Otto Hasibuan, S.H., M.M., Ketua Bapak Teguh Samudera, saya menetapkan DPP Ikadin akan menyelenggarakan Munas Nasional Luar Biasa Ikadin pada tanggal 1 dan
28
2 Oktober 2004 di Pontianak Kalimantan Barat, dengan acara tunggal menetapkan sikap Ikadin terhadap wadah/bentuk organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan pengangkatan Panitia Penyelenggara OCY itu saya sebagai Ketua Panita Pelaksanaan di daerah. Setelah DPC Ikadin Kota Pontianak ditunjuk sebagai tuan rumah Munaslub, DPP melakukan pemberitahuan dan pemanggilan Munas Luar Biasa kepada DPC-DPC Ikadin dan koordinator wilayah seluruh Indonesia tentang alasan penyelenggaraan Munaslub, yaitu Keputusan Munas Ikadin tanggal 3, tanggal 4, dan 5 April 2003 di Hotel Patra Semarang dan Rakernas tanggal 26, 27, 28 Februari di Bali telah merekomendasikan agar DPP menyikapi pembentukan organisasi advokat, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan rumah tangga, yaitu organisasi advokat adalah berbentuk wadah tunggal dengan prioritas nama Ikadin atau dengan nama disepakati bersama. Berdasarkan itu, DPP Ikadin telah melakukan upaya maksimal konsep tersebut dapat diterima oleh organisasiorganisasi lain di Komite Kerja Advokat Indonesia atau KKAI. Namun, ternyata konsep usulan DPP Ikadin tidak dapat diterima. Berdasarkan hasil Rakernas Ikadin tanggal 26, 27, 28 Februari 2004 di Bali, dimana salah satu rekomendasinya pada pokoknya adalah agar dalam hal-hal DPP Ikadin mendapatkan kesulitan dan hambatan dalam menyikapi konsep Munas dan Rakernas di atas, maka DPP Ikadin dapat memanggil cabang-cabang Ikadin untuk menentukan sikap akhir terhadap organisasi advokat. Untuk memenuhi rekomendasi tersebut, DPP memandang perlu mempergunakan mekanisme organisasi Ikadin sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan rumah tangga Ikadin. Dan dewan pimpinan pusat telah menyelenggarakan rapat harian dan rapat pleno lengkap, telah memutuskan untuk menyelenggarakan Munaslub dengan acara tunggal menetapkan sikap Ikadin terhadap wadah/bentuk organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bahwa kemudian panitia Munaslub mengundang DPC Ikadin seluruh Indonesia untuk menghadiri Munaslub di Pontianak, dimana dari 95…, 94 cabang yang diundang hadir 54 cabang. Munaslub Ikadin di Pontianak telah menghasilkan keputusan tentang sikap Ikadin terhadap wadah/bentuk organisasi advokat Indonesia yang dimaksud UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003. DPP Ikadin harus memperjuangkan terlebih dahulu pilihan A kalau tidak berhasil pilihan B, kemudian seterusnya, sampai pilihan E. Kalau tidak berhasil, DPP diberi mandat untuk…, diberi mandat ter…, untuk membentuk nama…, memberi mandat kepada Ikadin terhadap bentuk dan nama cara pembentukan organisasi advokat Indonesia menurut pendapat DPP Ikadin.
29
Bahwa setelah itu kami dari DPC Pontianak Peradi ditunjuk menjadi tuan rumah Munas Ikadin pertama di Pontianak dan menghasilkan keputusan-keputusan terbentuknya, terpilihnya ketua yang terbaru. Demikian, Pak, kesaksian saya. Terima kasih. 93.
KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, terima kasih. Selanjutnya dari keterangan Saksi Pihak Terkait KAI yaitu Saudara Musidah, S.H. Saya persilakan Saudara Musidah. Ada?
94.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (KAI): MUSIDAH Ada.
95.
KETUA: ACHMAD SODIKI Oh, baik. Silakan.
96.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (KAI): MUSIDAH Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang Mulia, Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesaksian ini saya awali dari saya diputus sela oleh Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang kronologisnya sebagai berikut; 1. Pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2010, saya diputus sela dalam Perkara Nomor 1484/Pdt. 61/2010/PA.NGJ oleh pengadilan agama, dengan alasan saya belum dapat menunjukkan bukti sumpah dari pengadilan tinggi setempat sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Saya sudah menunjukkan bukti sumpah yang saya peroleh bersamaan dengan pengangkatan saya sebagai advokat pada tanggal 7 Februari tahun 2009 oleh pemuka agama yang disaksikan oleh Drs. H. Soufan M. Saleh, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Banten. Pengadilan tinggi hanya menyaksikan, tidak menyumpah, karena menurut keterangan lisan dari panitia penyumpahan bahwa pengadilan tinggi tidak berani menyumpah advokat karena dilarang oleh Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa organisasi advokat harus membentuk satu wadah tunggal sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Advokat Tahun 2003.
30
2. Setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/2009, saya beracara lagi karena di sana telah dinyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak dimaknai bahwa pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah dari para advokat sebelum menjalankan profesinya, tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar putusan ini diucapkan. Karena organisasi Kongres Advokat Indonesia adalah hasil kongres yang dilaksanakan pada tanggal 29, 30 Mei 2008, maka saya sangat yakin bahwa kongres advokat Indonesia adalah termasuk organisasi de facto sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi fakta mengatakan lain, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2010 saya diputus sela lagi oleh Pengadilan Agama dengan Perkara Nomor 620/Pdt.G/2010/PA Nganjuk. Kemudian saya sampaikan nasib saya ini kepada Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Jawa Timur dan Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat…, Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur memberikan data kepada saya tentang pengajuan permohonan sumpah kepada Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Timur sebagai berikut; - Tanggal 26 Januari 2010 diterima oleh Saudara Haryono. - Tanggal 5 Agustus 2010 diterima oleh Saudara Didi. - Tanggal 3 September 2010 diterima oleh Saudara Sahmin. - Tanggal 20 September 2010 diterima oleh Saudara Didi. - Tanggal 22 Oktober 2010 diterima oleh Saudara Hasmokuswanto dan Saudara Lilik. Kelima permohonan itu, permohonan yang tertanggal 22 Oktober 2010 dibalas oleh Pengadilan Tinggi dengan Surat Nomor W14.U/5337/HK/X/2010, tertanggal 27 Oktober 2010 dengan memberitahukan bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya hanya berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni 2010 Nomor 089/KMA/VI/2010. Tetapi yang saya herankan mengapa Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, tanggal 5 November 2010 menyumpah Anggota Peradi di Hotel JW Marriott Surabaya? Yang Mulia, berdasarkan kesaksian saya di atas saya merasa sebagai warga negara Republik Indonesia tidak dapat merasakan hak hidup saya terlindungi dan diperlakukan adil sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahkan saya merasa dipermalukan dan dilecehkan dengan alasan, Undang-Undang Advokat Pasal 4 ayat (1) masih disrimpung atau dibelenggu lagi dengan Pasal 28 ayat (1)
31
Undang-Undang Advokat dan yang dipermalukan bukan saya saja tetapi semua anggota advokat Indonesia serta para klien. Fakta menunjukkan bahwa klien saya kebetulan seorang perempuan yang harus saya tinggalkan karena saya dilarang oleh Pengadilan Agama untuk mendampingi. Dia menangis dan bersimpuh di hadapan saya karena dia diputus tidak adil oleh Pengadilan Agama. Ini tidak hanya satu tetapi banyak, dan fakta pula mereka tidak mencari gantinya saya, mereka memilih jalan sendiri kalau tidak saya dampingi. Yang Mulia, Undang-Undang Advokat Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) menyebabkan seorang advokat yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 2 dan 3 dipermalukan dan dilecehkan, artinya saya tidak dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang pokok permasalahan adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 101 Tahun 2009 tidak ada masalah, karena antara Peradi dan KAI mempunyai kedudukan yang sama. Munculnya permasalahan karena adanya nota kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 089/KMA/VI/2010 dan 099/KMA/VII/2010 dan sebagai landasan adanya nota kesepakatan tanggal 24 Juni 2010 yang cacat hukum dikarenakan tidak sesuai rekomendasi tim perumus mengenai kesepakatan bersama dalam rangka penyatuan organisasi Indonesia. Isi rekomendasi terlampir, tertanggal 16 April 2010. Dan nota kesepakatan oleh DPP KAI sudah dicabut atau ditarik, bukti terlampir, tertanggal 30 Agustus 2010. Suasana semakin runyam atau tidak terkendali adanya Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 099/KMA/VII/2010, bukti terlampir, tertanggal 21 Juli tahun 2010 sebagai bukti intervensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap organisasi advokat. Permohonan sumpah dan nama-nama anggota dalam pengambilan sumpah advokat yang ketiga kalinya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah KAI Jawa Timur telah ditolak, nama-nama advokat terlampir. Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya berpedoman pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010, bukti penolakan dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur terlampir. Dan Semua bukti yang saya sampaikan, saya lampirkan, dan saya serahkan kepada Kuasa Terkait. Demikian kesaksian saya. Wassalamualaikum wr. wb. 97.
KETUA: ACHMAD SODIKI Waalaikumsalam. Terima kasih, silakan. Kami persilakan Saudara Erwin, S.H.
32
98.
SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (KAI): ERWIN Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada persidangan Perkara Nomor 66, 71, 79 PPU…, PUUVIII/2010. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan lah saya Erwin, S.H. advokat dari kongres advokat dari domisili hukum Provinsi Lampung menge…, mengemukakan dan perasaan kecewa atas penolakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya ditolak melakukan registrasi surat kuasa dalam rangka kepentingan untuk mendampingi, mewakili, dan/atau membela kepentingan hukum dari klien saya atas Perkara Pidana Nomor 122/PidB/2010/PN.GS. Untuk itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal di bawah ini, sebagai berikut; Bahwa saya telah mengikuti dan menjalani didikan khusus profesi advokat atau PKPA sebagaimana istilah yang disebutkan dalam undangundang, yang diadakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), yang diselenggarakan oleh Assosiasi Konsultan Hukum Indonesia (HKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Lembaga Manajemen Keuangan Akun…, Akuntansi Pasar Modal (LKMA), yang diselenggarakan dari tanggal 4 Februari 2008 sampai dengan 24 Maret 2008. Artinya saya telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Advokat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat, bukti terlampir. Bahwa saya telah melakukan dan menjalani magang di Kantor Advokat Erman Umar & Partner yang berkantor di Jalan Asia Afrika Pintu X ITC Senayan lantai 4 Nomor 1008, dari awal 2008 sampai saya dilantik dan diambil sumpah sebagai advokat oleh DPP Kongres Advokat Indonesia, pada tanggal 27 April 2009, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) undang-undang…, maaf, Pasal 3 ayat (1) huruf g UndangUndang Advokat. Bahwa saya telah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian calon advokat tahap 2 yang dilakukan oleh Kongres Advokat Indonesia, dengan dikeluarakannya sertife…, Sertifikat Tanda Lulus Calon Advokat Nomor 10/001-11/KAI-PUCA/II/2008, yang diterbitkan oleh DPP KAI tertanggal 10 Januari 2009 sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Advokat, bukti terlampir. Bahwa saya telah memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Advokat, maka saya dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai advokat di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dengan domisili kedudukan hukum Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah KAI Lampung telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Lampung untuk dapat menggelar sidang terbuka, guna mengambil sumpah advokat yang telah
33
memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Advokat. Akan tetapi Ketua Pengadilan Tinggi Lampung menolak permohonan tersebut, bukti terlampir. Bahwa Dewan Pimpinan KAI Lampung sudah 3 kali mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Lampung untuk menggelar sidang terbuka dan mengambil sumpah para advokat. Akan tetapi KPT Lampung menyatakan bahwa akan menggelar dan mengambil sumpah advokat KAI jika permohonan itu diajukan oleh organisasi Peradi. Tentu hal ini bertentangan atau deviation dengan isi…, isi dan jiwa dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PPU.., /PUU-XII/2009 tentang merupakan kewajiban hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPT untuk menggelar dan mengambil sumpah advokat berdasarkan permohonan yang diajukan tanpa melihat asal-usul organisasi yang secara de Facto ada pada saat ini, bukti terlampir. Bahwa saya telah diangkat dan disumpah sebagai advokat sebagaimana Surat Keputusan BP KAI Nomor 4392/KEP/Advokat/DPPKAI/2009 tertanggal 29 April 2009, bukti terlampir. Bahwa saya berdasarkan surat kuasa yang diberikan…, saya turut serta di…, diberi kuasa oleh pemberi kuasa, yang dalam hal ini adalah Junaidi Rahmad Eko, yang telah yang telah memilih domisili hukumnya pada Kantor Advokat Erman Umar. Bahwa saya mendaftarkan surat kuasa tersebut bersama-sama dengan advokat Erman Umar yang merupakan sah satu Vice President Kongres Advokat Indonesia, di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung. Dan oleh, Eri Winarman…, maaf…, Eri Winarwan, S.H., selaku penitera muda hukum, menolak registrasi kuasa kami tersebut, dengan alasan bahwa saya dan rekan saya adalah advokat KAI yang tidak disumpah oleh KPT. Bahwa dengan adanya penolakan tersebut advokat Erman Umar, S.H., berinisiatif untuk menghadap dan menemui Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih yaitu Ibu Diah, S.B, S.H. Di mana dalam pertemuan tersebut pada prinsipnya KPN tidak mempermasalahkan asal usul organisasi advokat asal secara substansial dan formal surat kuasa tersebut benar secara yuridis. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, kemudian memanggil politis ya ini Asmar Josen, S.H., M.H., untuk menerima pendaftaran registrasi surat kuasa kami. Akan tetapi, Panitera Sekretaris secara tegas tidak menerima dan/atau menolak perintah PN, dengan alasan bahwa saya yang dalam hal ini adalah Gufi Andrian, S.H, Pak Tantamin, S.H., dan Heru Projodirika, S.H., M.H., adalah advokat KAI yang tidak disumpah oleh Pengadilan Tinggi. 99.
KETUA: ACHMAD SODIKI Bisa disingkat, Saudara Saksi?
34
100. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (KAI): ERWIN Ya, Yang Mulia. Bahwa melihat sikap konfrontasi dan arogansi Panitera Sekretaris tersebut, saya merasa dizalimi dan hak asasi saya telah dilecehkan, karena terbawa emosi saya pun hendak melempar asbak Panitera Sekretaris tersebut yang berada di depan, di meja ruang KPN. Bahwa sikap arogansi dari…, maaf, saya tambahkan…, namun niat saya tersebut langsung dihalangi oleh Advokat Erman Umar karena asbak sudah dipegang oleh Advokat Erman Umar. Bahwa sikap arogansi tersebut…, sikap dan arogansi Panitera Pengadilan Gunung Sugih tersebut tidak hanya sampai di situ, Yang Mulia. Panitera Muda Hukum, Eri Winarman kembali mencoret-coret nama saya dan rekan-rekan saya yang tadi saya sebutkan di atas, kecuali Advokat Erman Umar. Bahwa penolakan itu telah melanggar hak-hak asasi saya dan rekan-rekan saya, dan merugikan kepentingan hukum dari klien kami karena implikasinya saya adalah karena saya tidak dapat mendampingi dan/atau memberikan pembelaan terhadap klien kami. Bahwa atas penolakan tersebut, saya melaporkan hal itu kepada Dewan Pimpinan Pusat yakni Sekretaris Jenderal DPP KAI yaitu Saudara Advokat Abdul Rahim Hasibuan. Bahwa dalam laporan tersebut, Saudara Hasibuan merekomendasikan untuk mengadukan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Akan tetapi, dengan berbesar hati saya demi mempertimbangkan kepentingan hukum dari klien saya, saya mengurungkan niat saya tersebut karena dikhawatirkan adanya intervensi terhadap proses persidangan klien kami. Bahwa saya pun secara langsung telah melaporkan tindakan penolakan tersebut kepada Presiden Kongres Advokat Indonesia, H. Indra Sahnun Lubis dan Presiden KAI pada saat itu mengatakan, “Akan melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap KMA, Ketua Mahkamah Agung dan seluruh Hakim yang melakukan penolakan, baik di Pengadilan Tinggi maupun di Pengadilan Negeri.” Bahwa melalui persidangan yang terhormat ini, saya meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memberikan keadilan, dan jaminan, serta perlindungan hukum kepada kami para Advokat KAI yang terbelenggu hak asasinya, agar memberikan kepastian hukum terhadap saya dan rekan saya yang berada di seluruh Indonesia yang menanti kepastian hukum. Demikianlah, Yang Mulia Majelis Hakim, kesaksian yang dapat saya berikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.
35
101. KETUA: ACHMAD SODIKI Waalaikumsalam. Saya persilakan Saudara Tomi Sihotang. Silakan dihidupkan miknya. Nanti masih ada 1 Saksi lagi dan sidang akan diakhiri jam 12.00 tepat, silakan secara bijaksana memberikan kesaksian (…) 102. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT (KAI): TOMI SIHOTANG Baik, Majelis Yang Mulia, dan semua pihak yang hadir dalam sidang yang mulia ini. Nama saya Dr. Tomi Sihotang S.H., LL.M., jabatan Vice President Kongres Advokat Indonesia. Di bawah ini adalah beberapa fakta yang ada sebelum Mahkamah Agung membuat surat yang menyatakan bahwa seolah-olah Peradi adalah wadah tunggal advokat yang juga telah dibicarakan pada waktu pertemuan antara KAI dan Peradi serta beberapa pengurus organisasi advokat lainnya dalam rangka membicarakan pembentukan wadah tunggal advokat. 1. Sejak awal Peradi sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai wadah tunggal advokat dengan indikasi sebagai berikut; a. Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya tidak pernah menerima atau mengakui bahwa Peradi adalah wadah tunggal advokat. Terbukti dalam praktik persidangan, pengadilanpengadilan tidak pernah mempersoalkan atau mempertanyakan, apakah seorang advokat berasal dari organisasi Peradi atau dari organisasi advokat lainnya. Yang penting bagi pengadilan adalah apakah seorang advokat dapat menunjukkan surat kuasa bahwa dia adalah penerima kuasa dari justiciable. Kartu yang dikeluarkan oleh Peradi juga sebenarnya bukan kartu advokat, melainkan hanya sekedar kartu anggota Peradi karena sebagian besar anggota Peradi sudah menjadi advokat jauh sebelum Peradi berdiri. Organisasi advokat seperti Ikadin dan IPHI juga mengeluarkan kartu anggota yang oleh pengadilan-pengadilan juga sering dianggap sebagai kartu advokat. Sehingga dengan demikian, sejak awal tidak ada keinginan nyata ataupun suasana kebatinan dari para advokat atau organisasi advokat lainnya selain Peradi yang menginginkan bahwa Peradi adalah satu-satunya organisasi advokat yang kelak akan menjadi wadah tunggal advokat. b. Menyadari kenyataan itu, Peradi kemudian mengutus penguruspengurus Peradi yang dipimpin oleh Denny Kailimang untuk berunding dengan KAI yang tujuannya adalah untuk rekonsiliasi organisasi advokat. c. Antara KAI dan Peradi serta pengurus organisasi advokat lainnya, kemudian melahirkan kesepakatan untuk membentuk wadah tunggal advokat dalam kongres bersama para advokat yang
36
panitianya mengakomodir angota-anggota Peradi dan KAI, dimana nama wadah itu akan disepakati dalam kongres dan sistem pemilihan adalah ‘one man one vote’ vide kesepakatan tertanggal 16 April 2010, dengan kata lain bahkan nama wadah tunggal advokat itupun belum pernah disepakati oleh seluruh advokat dalam kongres advokat atau oleh organisasi advokat lainnya. Bahwa sikap KAI yang tetap memilih opsi ‘one man one vote’ dalam pemilihan ketua umum organisasi advokat nantinya adalah agar prinsip demokrasi mendapat tempat dan penghormatan yang tinggi dalam tubuh organisasi advokat. Akan tetapi, sistem itu telah ditolak karena ada oknum pengurus organisasi advokat yang tetap berambisi menduduki jabatan ketua umum dan dia takut jika dilakukan pemilihan dengan sistem one man one vote enggak bakal terpilih. Adapun nama-nama yang menandatangani kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut; 1. Felix Untung Subagyo 2. Adardam Akhyar 3. Siti Jamaliyah, 4. Sugeng Teguh Santoso 5. Sitor Situmorang 6. Juniver Girsang 7. Sri Wiguna 8. Adbul Rahim Hasibuan, dan kami sendiri Tomi Sihotang d. Denny Kailimang kemudian melaporkan kesepakatan itu dalam surat yang ditandatanganinya sendiri kepada Otto Hasibuan, dan Otto Hasibuan tidak pernah menyatakan keberatannya secara official terhadap para advokat atau organisasi advokat yang berhubungan dengan kesepakatan itu, vide surat Denny Kailimang kepada Ketua Umum DPN Peradi tertanggal 19 April 2010. 2. Persoalan menjadi rumit manakala Peradi dengan cara berkolaborasi dengan Mahkamah Agung telah mengkondisikan seolah-olah KAI dan Peradi telah bersepakat dan mengakui bahwa Peradi adalah satusatunya wadah tunggal advokat. Kolaborasi tersebut adalah dengan cara sebagai berikut; a. Peradi dan Mahkamah Agung telah membuat draf kesepakatan, dimana seolah-olah KAI telah menyetujui bahwa Peradi adalah satu-satunya wadah tunggal advokat. Tentu saja KAI sangat keberatan karena hal itu bertentangan dengan konsep awal. b. Dalam pembuatan draf itu Peradi juga telah menutup mata atau mengingkari bahwa telah terjadi kesepakatan antara KAI dan Peradi yaitu bahwa dalam kesepakatan itu KAI tidak pernah mengakui bahwa Peradi adalah wadah tunggal advokat. c. Untuk mencegah terjadinya manipulasi fakta oleh Peradi yang bekerjasama dengan Mahkamah Agung, maka pada waktu penandatanganan kesepakatan di hadapan Mahkamah Agung,
37
Presiden KAI, Indra Sahnun Lubis, telah mencoret kalimat, “Nama wadah tunggal itu adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).” Dan setelah melakukan mencoretan, maka Presiden KAI juga membubuhkan tanda tangannya pada kesepakatan itu. d. Secara hukum maka jika terdapat butir-butir kesepakatan yang dicoret artinya tidak disetujui, maka para pihak yang membuat kesepakatan hanya terikat pada butir kesepakatan yang tersisa, yang tidak dicoret. Akan tetapi dengan arogan dan melanggar hukum, Mahkamah Agung dan Peradi tetap menyatakan bahwa KAI telah bersepakat dengan Peradi mengenai wadah tunggal advokat dan nama wadah tunggal advokat itu adalah Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia). e. Situasi tersebut di atas juga semakin diperparah oleh sikap manja dari pengurus organisasi advokat yang mati-matian memperoleh pengakuan dari Mahkamah Agung supaya dinyatakan sebagai satu-satunya organisasi advokat. Padahal sebagai advokat pejuang, seharusnyalah mereka bersikap dan bermental mandiri, bahkan sebenarnya tidak ada satu pun pasal dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa organisasi advokat harus mendapat pengakuan dari Mahkamah Agung. Inilah yang saya sebut dengan sikap tidak dewasa, manja, dan tidak mandiri dalam berorganisasi. 3. Selanjutnya Mahkamah Agung membuat surat edaran ke seluruh Pengadilan Tinggi yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyumpahan advokat harus melalui Peradi. Dan bagi advokat yang tidak melalui penyumpahan oleh Pengadilan Tinggi yang diusulkan Peradi, tidak boleh beracara di pengadilan, vide surat Mahkamah Agung tertanggal 25 Juni 2010. 4. Hal itulah yang menjadi pelanggaran hukum yang notabene adalah pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan Peradi atau yang dilakukan oleh Peradi bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Pelanggaran konstitusi itu telah merugikan hak konstitusional dari ribuan advokat produk KAI yang harus menafkahi dirinya, asistennya, karyawannya, dan keluarganya, karena penyumpahannya telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi, dan yang mengakibatkan tidak bisa beracara di pengadilan dengan alasan bahwa penyumpahan harus usulan dari Peradi. 5. Di samping itu pula, secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Peradi tidak memenuhi syarat untuk menjadi wadah tunggal advokat dengan penjelasan sebagai berikut; a. Pasal 28 menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satusatunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.
38
Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Frasa ‘ditetapkan oleh para advokat’ bermakna bahwa advokatlah yang aktif dalam pembentukan organisasi advokat tersebut yang tentunya akan dilakukan melalui kongres advokat. Sementara Peradi sendiri bukanlah organisasi yang dibentuk oleh para advokat, melainkan organisasi tempat berhimpun dari beberapa organisasi advokat yang pembentukannya pun hanya berupa nota kesepahaman yang tidak melalui mekanisme yang benar dari tiaptiap organisasi advokat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing. Bahkan terdapat 4 organisasi advokat yang ikut mendirikan Peradi telah menyatakan menarik diri dari Peradi, sehingga sebenarnya Peradi tidak exist lagi sebagai suatu organisasi. Organisasi advokat yang mengundurkan diri tersebut adalah Ikadin versi Teguh Samudera, HAPI, IPHI, dan APSI. b. Dengan demikian karena secara faktual Peradi tidak dibentuk berdasarkan kesepakatan para advokat dalam kongres advokat, maka Peradi bukanlah organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. c. Karena Peradi bukan organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka secara hukum keberadaan dari 8 organisasi advokat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tetap exist dan berfungsi sebagai organisasi advokat, selama belum ada organisasi advokat yang didirikan oleh para advokat dalam kongrer bersama para advokat, yaitu: 1. Ikadin 2. AAI 3. IPHI 4. HAPI 5. SPI 6. AKHI 7. HKHPM 8. APSI d. Disamping itu pula dari segi waktu pembentukan, Peradi sendiri telah terbentuk dengan melanggar Pasal 23 Undang-Undang 18/2003 yang mensyaratkan bahwa organisasi itu harus terbentuk paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini. 6. Perlu pula diketahui bahwa nama Peradi tidak ada dalam UndangUndang 18/2003 tentang Advokat. Oleh karena itu secara juridis formal tidak ada alasan untuk menerima Peradi sebagai organisasi advokat.
39
7. Dalam kaitan organisasi advokat yang harus dibentuk melalui kongres advokat, maka KAI lebih pantas dan berdasar hukum jika dinyatakan sebagai wadah tunggal advokat karena KAI dibentuk berdasarkan kongres advokat oleh para advokat Indonesia. 8. Disamping itu pula dalam Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat, tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa advokat hanya boleh beracara di pengadilan jika penyumpahannya dilakukan melalui Peradi. Dengan demikian surat Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa advokat hanya boleh disumpah jika melalui Peradi dan oleh karena itu bisa beracara di pengadilan adalah pelanggaran hukum berat contra legem dan harus dinyatakan inkonstitusional dan batal demi hukum. 9. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah sikap dari Mahkamah Konstitusi sendiri yang sebenarnya tidak menerima Peradi sebagai wadah tunggal advokat, sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101 yang antara lain menyatakan; a) Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak dimaknai. Bahwa Pengadilan Tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar putusan ini diucapkan. b) Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 18/2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak dimaknai. Bahwa pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101 inilah yang selama ini telah diabaikan oleh Mahkamah Agung, yang tetap menganggap bahwa Peradi adalah wadah tunggal advokat. Padahal jika saja Mahkamah Agung menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka tidak sepantasnya Mahkamah Agung membuat surat yang menyatakan bahwa penyumpahan advokat harus melalui usulan Peradi. 10. Bahwa oleh karena itu secara faktual dan secara konstitusional maka constitutional position terhadap hal-hal yang berhubungan dengan organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat sebagaimana diuraikan di bawah ini adalah
40
konsekuensi logis yang harusnya menjadi constitutional choices yang akhirnya menjadi constitutional decision yaitu; a) Peradi bukan organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat. b) KAI adalah organisasi advokat yang dibentuk melalui kongres para advokat. c) Atau setidak-tidaknya jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain ex aequo et bono, agar Mahkamah Konsitutsi menyatakan bahwa karena terdapat kesulitan konstitusional untuk menerima adanya wadah tunggal advokat Indonesia atau single bar, maka oleh karena itu menyatakan bahwa merupakan hal yang konstitusional jika di Indonesia terdapat beberapa organisasi advokat multi bars, baik mereka berdiri sendiri maupun tergabung dalam federasi organisasi advokat dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan advokat dan organisasi advokat. Demikian kesaksian ini kami sampaikan. Hormat kami. Terima kasih. 103. KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, jadi ini sudah jam 12.00. Sidang akan dilanjutkan nanti hari Rabu tanggal 13 April jam 10.00. Dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.54 WIB
Jakarta, 5 April 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Mula Pospos NIP. 19610310 199203 1 001
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
41