PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03a/M/PER/VI/2010 TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PERAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: bahwa untuk kelancaran tugas dan koordinasi tanggung jawab serta optimalisasi sasaran kinerja pada Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi perlu dengan segera menetapkan bentuk struktur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2.
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6.
Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7.
Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
8.
Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9.
Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.05/2009 tentang Tarif Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Riset dan Teknologi; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 157/MK.05/2007 tentang Penetapan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PERAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1
Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut dengan PP-IPTEK adalah badan layanan umum di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat, Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek, Kementerian Riset dan Teknologi. Pasal 2 PP-IPTEK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang peragaan dan program ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemasyarakatan dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PP-IPTEK menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan operasional kegiatan peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan b. pelaksanaan pengelolaan dan dukungan administrasi. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Umum Pasal 4 (1) PP-IPTEK dipimpin oleh seorang Direktur. (2) PP-IPTEK terdiri atas: a. Direktur; b. Divisi Operasi; c. Divisi Administrasi; dan d. Satuan Pemeriksaan Intern.
(3) Divisi Operasi, Divisi Administrasi dan Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (4) Susunan organisasi PP-IPTEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit organisasi non eselon. (5) Struktur organisasi PP-IPTEK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Bagian Kedua Direktur Pasal 5 Direktur PP-IPTEK mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas PP-IPTEK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berfungsi sebagai penanggung jawab umum, operasional, dan keuangan. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur berkewajiban: a. menyiapkan rencana strategis bisnis PP- IPTEK; b. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan PP-IPTEK; c. mengusulkan calon yang menduduki jabatan Kepala Divisi dan Kepala Sub Divisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan d. menyampaikan pertanggung jawaban kinerja operasional dan keuangan PP-IPTEK kepada Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat. Bagian Ketiga Divisi Operasi Pasal 7 Divisi Operasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan kegiatan di bidang peragaan, program, serta promosi dan kerjasama. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Divisi Operasi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan teknis operasional peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi, program, serta promosi dan kerjasama; b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional peragaan, program, promosi dan kerjasama yang mengacu kepada Rencana Bisnis dan Anggaran; c. pelaksanaan perintisan dan fasilitasi pembangunan Peragaan Iptek di daerah bekerja sama dengan institusi terkait; dan d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan teknis operasional. Pasal 9 Divisi Operasi terdiri atas: a. Sub Divisi Peragaan; b. Sub Divisi Program; dan c. Sub Divisi Promosi dan Kerjasama.
Pasal 10 Sub Divisi Peragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan operasional peragaan di lingkungan PP-IPTEK, peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi keliling (outreach), kepemanduan, pemeliharaan dan perbaikan alat peraga, serta melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan teknis operasional peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 11 Sub Divisi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan melakukan kegiatan operasional program dan pengelolaan perpustakaan, serta melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan teknis operasional program. Pasal 12 Sub Divisi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama, pelayanan pengunjung (customer service), kehumasan, perintisan dan fasilitasi pembangunan Peragaan Iptek daerah dan hubungan luar negeri untuk pengembangan kelembagaan yang meliputi alat peraga, program, pelatihan personil PP-IPTEK dan pertukaran tenaga ahli Science Center, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan teknis promosi dan kerjasama. Bagian Keempat Divisi Administrasi Pasal 13 Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana utilitas, serta urusan keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan ketatausahaan PP-IPTEK. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran PP-IPTEK; b. pelaksanaan penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran PP-IPTEK; c. pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja PP-IPTEK; d. pelaksanaan pengelolaan kas PP-IPTEK; e. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi PPIPTEK; f. pelaksanaan sistem informasi manajemen keuangan PP-IPTEK; g. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan PP-IPTEK; h. pelaksanaan pengelolaan sarana utilitas PP-IPTEK; dan i. pelaksanaan urusan kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan PP-IPTEK. Pasal 15 Divisi Administrasi terdiri atas : a. Sub Divisi Keuangan; b. Sub Divisi Utilitas; dan c. Sub Divisi Umum.
Pasal 16 Sub Divisi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi, pelaksanaan sistem informasi manajemen keuangan, serta akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Pasal 17 Sub Divisi Utilitas mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan bangunan, mekanikal dan elektrikal gedung serta lansekap, dan kegiatan pembuatan dan perbaikan alat peraga serta pengelolaan sarana bengkel. Pasal 18 Sub Divisi Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan PP-IPTEK. Bagian Kelima Satuan Pemeriksaan Intern Pasal 19 (1) Satuan Pemeriksaan Intern yang selanjutnya disebut SPI merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) SPI mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan operasional administrasi dan keuangan, dan pemeriksaan kualitas peragaan, program, pelayanan dan produk/jasa di lingkungan PPIPTEK. BAB III TATA KERJA Pasal 20 Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Divisi dan Kepala Sub Divisi dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan PP-IPTEK, Kementerian Riset dan Teknologi serta instansi lain sesuai tugas masing-masing. Pasal 21 Kepala Divisi, Kepala Sub Divisi dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur. Pasal 22 Kepala Divisi, Kepala Sub Divisi dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern bertanggung jawab memimpin bawahan dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 23 Direktur, Kepala Divisi, Kepala Sub Divisi dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapatkan arahan dari atasan. Pasal 24 Para Kepala Divisi, dan setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PP-IPTEK wajib memberikan laporan berkala kepada atasan masing-masing, yakni Kepala Sub Divisi menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Divisi; Kepala Divisi dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern menyampaikan laporan berkala kepada Direktur; dan Direktur menyampaikan laporan berkala kepada Asisten Deputi Iptek Masyarakat. Pasal 25 Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 26 Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 27 Dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya, Direktur, Kepala Divisi, Kepala Sub Divisi dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern wajib mengadakan rapat berkala. Pasal 28 Direktur PP-IPTEK wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat untuk diteruskan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi, dan laporan secara berkala kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 29 (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi atas usulan
Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat dengan persetujuan Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek. (2) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, Kepala Divisi dan Kepala Sub Divisi diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi atas usulan Direktur kepada Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek melalui Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat.
(3) Pejabat pengelola dan pegawai PP-IPTEK dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan PP-IPTEK. (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai PP-IPTEK yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30 (1) Penentuan Tarif Layanan PPK-BLU PP IPTEK diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. (2) Penentuan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan lain yang sejenis mengatur tentang Struktur Organisasi Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dinyatakan tidak berlaku. Pasal 32 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 21 Juni 2010 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUHARNA SURAPRANATA
