2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 27/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN DAN TANGGAPAN/JAWABAN TERMOHON SERTA PIHAK TERKAIT (II)

JAKARTA SELASA, 9 JUNI 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 27/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur PEMOHON Suhandoyo dan Kartika Hidayati TERMOHON KPU Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur ACARA Perbaikan Permohonan dan tanggapan/jawaban Termohon serta Pihak Terkait (II) Rabu, 9 Juni 2010 Pukul 09.00-11.30 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Moh. Mahfud MD Harjono Maria Farida Indrati

Wiwik Budi Wasito

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon: -

Suhandoyo Kartika Hidayati

Kuasa Hukum Pemohon: -

Andy Firasadi Anthony L.J. Ratag Sudiyatmiko Aribowo

Termohon (KPUD Lamongan): -

Khoirul Huda (Ketua KPUD Kabupaten Lamongan) Fariq (Sekretaris KPUD Kabupaten Lamongan) Isnanta (Anggota KPUD Kabupaten Lamongan) Tasrir

Kuasa Hukum Termohon: -

Fahmi H. Bachmid

Kuasa Hukum Pihak Terkait: -

Robikin Emhas Anwar Rachman Deddy Prihambudi Arif Effendi Sri Sugeng Sijatmiko Syarif

Saksi dari Pemohon: -

Ali Maskur Effendi Parmin Sutiono Moto Harjo Muhammad Ridwan Hamzah Muhtar Jamil

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.00 WIB

1. KETUA : MOH. MAHFUD, MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan tanggapan dari KPU, Termohon dan Pihak Terkait serta mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan Pemohon memperkenalkan dulu siapa yang hadir dan dihadirkan. 2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Terima kasih Bapak Ketua Majelis, Saksi yang kami hadirkan yaitu…, maaf, Pak. penasihat hukum yang hadir, kuasa hukum yang hadir seperti kemarin yaitu saya Andy Firasadi, Saudara SUdiyatmiko Aribowo dan Saudara Anthony Lera Jhon Ratag. Sedangkan Prinsipil juga hadir pada saat ini. Terima kasih, Pak. 3. KETUA : MOH. MAHFUD, MD Termohon. 4. KUASA TERMOHON LAMONGAN)

:

FAHMIH

BACHMID

(KPU

KAB.

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Hukum Termohon, Fahmi Bachmid 5. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN) : KHOIRUL HUDA Kami dari Ketua KPU Kabupaten Lamongan Khoirul Huda, sebelah, anu siapa Pak…, Drs. Tasir Sebagai saya Sekretaris KPU dan anggota KPU Saudara Isnandta. Terima kasih. 6. KETUA : MOH. MAHFUD, MD Pihak Terkait.

1

7. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : DEDDY PRIHAMBUDI

Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari tim Kuasa Hukum Terkait memperkenalkan diri, sebelah kanan Arif Effendi, kami sendiri Dedy Prihambudy di sebelah kiri kami Saudara Anwar Rachman, di sebelah kiri kami adalah Saudara Sri Sugeng Sujatmiko, dan yang paling ujung adalah Saudara Robikin Emhas. Terima kasih, cukup. 8. KETUA : MOH. MAHFUD, MD Baik, di sini diajukan sembilan Saksi, tetapi, nanti dulu. Saksi ini akan kita pertimbangkan kalau sudah ada tanggapan atau keterangan dari KPUD dan Pihak Terkait. Untuk itu dipersilakan. 9. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI (suara tidak terdengar) 10. KETUA : MOH. MAHFUD, MD Silakan, Termohon. 11.

KUASA HUKUM TERMOHON (KPU KAB. LAMONGAN): FAHMI BACHMID Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal tanggapan, jawaban Termohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum register Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010, tentang Permohonan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 496/KPTS/KPULMG014.329744/Tahun 2010, tanggal 30 Mei 2010. Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dan seterusnya. Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 496/KPTS/KPU Lamongan 014329744/Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010, yang telah dicatat dalam buku register perkara konstitusi Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010, maka dengan ini Termohon hendak mengajukan tanggapan atau jawaban sebagai berikut; 1. Objek permohonan yang dimintakan pembatalan.

2

2.

3.

a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 496/KPTS/KPU Lamongan 014.329744/Tahun 2010, tanggal 30 Mei 2010. b. Bahwa, berdasarkan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 496/KPTS/KPULMG014329744/Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010, sebagai berikut; nomor urut 1, pasangan calon Drs. H.M Salud Fahami M.M dan H. Subagio sebanyak 90.092 suara atau 14,50% dari suara sah kabupaten. Nomor urut 2 pasangan calon Ongky Wijaya Ismail Putra S.T dan H. Basyir Sutikno sebanyak 37.993 suara atau 6,12% dari suara sah kabupaten. Nomor urut 3 pasangan calon H.Fadli dan Amas Saefudin sebanyak 253.997 suara atau 40,91% dari suara sah kabupaten. Nomor urut empat pasangan calon Ir. Suhandoyo, Pandangan Kartika Hidayati, MM. sebanyak 238.816 suara atau 38,47 suara, dari suara sah kabupaten. Alasan permohonan meminta pembatalan kepada Mahkamah. Adanya kertas suara yang dicoblos tembus, yang menurut Pemohon keseluruhannya adalah 31.513 suara yang terindikasi memilih Pemohon. Dari total suara yang tidak sah sebanyak 49.170 suara sehingga Pemohon meminta Mahkamah agar memerintahkan kepada Termohon untuk menghitung ulang suara yang tidak sah. 2. Adanya kotak suara yang tidak disegel dan dikunci sebanyak 80 kotak suara di Kecamatan Solokuro dan 91 di Kecamatan Tikung, sehingga Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung. Jawaban atau tanggapan Termohon. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010, Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajibannya senantiasa berlandaskan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Pemohon dalam poin 2 dan 3 permohonannya memaparkan sebuah fakta hukum yang secara terbuka dan terang atau nyata serta tidak ada satu pun dalil yang isinya bersifat keberatan atau sanggahan atau dalil-dalil yang menunjukkan adanya selisih hasil penghitungan suara penghitungan atau kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Terhadap fakta hukum di atas c.q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 496/KPPS/KPU-LMG 014.329744/Tahun 2010 adalah diterbitkan melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan

3

3.

4.

asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas, efisiensi dan efektifitas. Dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada korelasinya dengan objek perselisihan sebab tidak ada selisih hasil penghitungan dan tidak ada kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. B. Tidak ada permintaan petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon vide Pasal 6 ayat (2) huruf b, angka 1 dan 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Bahwa Pemohon dalam poin 4 sampai dengan 12 pokok permohonannya justru mendalilkan surat suara yang dinyatakan tidak sah yaitu sebanyak 49.170, dengan alasan surat edaran Termohon tertanggal 21 Mei 2010 Nomor 164/KPU/LMG.014.329744/5/2010. Terhadap dalil Pemohon pada poin 4, Termohon selaku penyelenggara telah bertindak berdasarkan asas proporsionalitas dan profesionalitas, sebab surat edaran Termohon diterbitkan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 82 Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009, Pasal 27 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2010, buku panduan KPPS halaman 11 angka IVa huruf i. B. Materi surat edaran yang diterbitkan sifatnya hanya menegaskan, sekali lagi menegaskan secara teknis hal-hal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian dalil Pemohon adalah sangat tidak berdasar dan tidak relevan karena sebelum surat edaran diterbitkan telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide poin 3 huruf a jawaban Termohon) Terhadap dalil Pemohon pada poin 5, justru terdapat sebuah terminologi pengandaian atau berandai-andai , yang sama sekali tidak disertai dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Pemohon secara jelas menyatakan, sebagai akibat kebijakan Termohon tersebut Pemohon sangat dirugikan karena KPPS pada saat memberikan surat suara kepada pemilih yang terindikasi memilih Pemohon. Terminologi dalil terindikasi memilih Pemohon pada poin 5 merupakan kerangka pikir tidak logis, tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain dalil Pemohon pada poin 5 dibangun dari asumsi atau wacana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pembuktiannya.

4

Bahwa secara yuridis Pemohon sendiri secara tegas dan jelas pada permohonannya, bahwa apa yang diajukan ke Mahkamah ini adalah didasarkan pada sesuatu yang tidak jelas dan tidak terang terkait dengan kehilangan suara. Hal ini terbukti dengan pengakuan Pemohon yang menyatakan bahwa surat suara yang tidak sah tersebut terindikasi memilih Pemohon. Terhadap dalil Pemohon pada poin 6 dan 7 adalah tidak benar karena Termohon telah menerbitkan buku panduan KPPS tersendiri sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, ditegaskan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi; c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada daerah kabupaten atau kota berdasarkan peraturan perundangundangan dan seterusnya. Baik buku panduan KPPS yang diterbitkan oleh KPU maupun buku panduan yang diterbitkan oleh Termohon, cukup jelas dengan visualisasi yang jelas dan tegas terkait dengan sah dan tidaknya surat suara. Terhadap dalil Pemohon pada poin 8, Pemohon masih mempersoalkan keabsahan surat suara akibat adanya coblos tembus dan pada poin 10 menanyakan definisi coblos tembus. Dalam hal ini Termohon perlu mengutip secara utuh ketentuan pasal-pasal terkait dengan keabsahan surat suara, yaitu Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, “suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil

a. b. c.

d.

e.

kepala daerah dinyatakan sah apabila: Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan; Tanda coblos hanya terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon, atau; Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan, atau; Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon, atau Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.”

b. Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblosannya terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon. Atau tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan atau tanda coblos lebih dari satu tetapi masih

5

di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon. Atau tanda coblos terdapat pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon. c. Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009. “Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut; surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos terdapat pada satu kolom yang memuat satu pasangan calon atau tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan, atau tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon, atau tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.”

Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) suaranya dinyatakan tidak sah. Pasal 27 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2010, “Ketua KPPS dalam memberikan

penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut dan seterusnya.” Dengan demikian sah dan tidaknya

surat suara adalah jika sesuai dengan ketentuan Pasal 95 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 dan Pasal 27 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2010. Oleh karena itu surat edaran Termohon tertanggal 21 Mei merupakan penjabaran dan tindak lanjut teknis bagi PPK, KPPS dan PPK saya ulangi…, PPK, PPS dan KPPS.

5.

Bahwa dalil Pemohon pada poin 13 sampai 36 pada pokok permohonan dengan mendasarkan pada surat Komisi Pemilihan Umum tertanggal 25 Mei 2010, Nomor 313/KPU/V/2010 terkait dengan korelasi antara desain surat suara dengan keabsahan surat suara. Terhadap dalil permohonannya pada poin 13 dan 14 Termohon menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 juncto Pasal 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2010, maka surat suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2010 telah dicetak sesuai dengan ketentuan tersebut. Terhadap dalil Pemohon pada poin 15 sampai 22, dengan mendasarkan pada kesamaan antara desain surat suara Pemilukada dan surat suara Pilpres tahun 2004 yang dihubungkan dengan Surat Edaran

6

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1604/15/9/2004 tanggal 14 September 2004 dan surat Nomor 1151/15/7/2004 Tanggal 5 Juli 2004. Dalam hal ini harus diberlakukan asas lex posterior derogat lex prio, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1604/15/9/2004 dan 1151/15/7/2004 adalah diterbitkan pada bulan Juli dan bulan September 2004. Tetapi pada tanggal 11 Februari 2005 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal mana pada Pasal 82 telah diatur dengan tegas kriteria tentang sahnya surat suara. Oleh karena itu, asumsi yang didalilkan Pemohon juga harus dikesampingkan karena Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 adalah khusus mengatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sedangkan yang didalilkan Pemohon adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. 12. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN): KHOIRUL HUDA 6. Bahwa Pemohon pada poin 22 pokok permohonan mendalilkan eksepsi surat Komisi Pemilihan Umum 25 Mei 2010, Nomor 313/KPU/5/2010, terkait dengan tersebut Termohon ingin mengungkapkan fakta hukum bahwa; a. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2009, tahapan pengumpulan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan tanggal 23 Mei 2010. b. Selanjutnya kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dilakukan tanggal 24 Mei 2010. c. Kegiatan rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK telah selesai…, telah diselesaikan 10 kecamatan pada tanggal 24 Mei 2010 dan 17 kecamatan pada tanggal 20 Mei 2010 Pukul 15.00 WIB. Di lain pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan baru mendapatkan Nomor 313/KPU/5/2010 melalui faximile dari Komisi Pemilihan Umum (H. Abdul Ajis, MA.) pada tanggal 25 Mei 2010 pukul 15.35 WIB. Terhadap fakta hukum tersebut apakah surat…, apakah Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Tahun 2010, dapat diberlakukan terhadap penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan tanggal 23 Tahun 2010. Apakah Surat Komisi Pemilihan Umum bersifat retroaktif, hal ini diperkuat dan dipertegas dengan diterbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum bertanggal 27 Mei 2010 Nomor 321/KPU/V/2010, perihal Penjelasaan Surat KPU Nomor 313/KPU/5/2010. Oleh karena itu dalil Pemohon yang berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 tersebut menjadi kehilangan relevansinya periksa poin 26, 27, pokok permohonan Pemohon. 7. Bahwa Pemohon dalam point 23 pokok permohonan memaparkan TPS-TPS yang mengesahkan suara yang dicoblos tembus, dalam hal

7

ini dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi, praduga dan perkiraan semata. Sebab; a. Surat Edaran Temohon tertanggal 21 Mei 2010 Nomor 164/KPU, LMG014.329744/V/2010 secara tegas memberikan petunjuk keabsahan surat suara. b. Pada halaman 11 IVa huruf I buku panduan KPPS secara tegas memberikan pentunjuk keabsahan surat suara. 8. Bahwa Pemohon pada poin 24 dan 25 pokok permohonan mendalilkan Panitia Pemilihan Kecamatan atau KPPK menolak tuntutan untuk menghitung ulang, dalam hal ini secara yuridis telah diatur dan dituangkan dalam ketentuan Pasal 47 dan 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Jo. Pasal 47 dan 49 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2010. Selanjutnya ketentuan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan ayat (2) penghitungan ulang suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS. 3. penghitungan ulang surat suara dilakukan tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS. Berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan, ayat (2) penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tinggkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS. 3. Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah surat suara PPS. Dengan demikian, karena tidak ada perbedaan data jumlah suara sekali lagi ditegaskan, tidak ada perbedaan data jumlah suara, maka tidak ada alasan dan dasar hukum untuk dilakukan penghitungan ulang, di samping itu berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Pengaturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2009, tidak ada satu pun rekomendasi dari Pengawas Pemilu Lapangan atau PPL, Panitia Pengawas Kecamatan, Panwaslukada Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten, Panwaslukada Kabupaten, terkait dengan perbedaan data jumlah sebagaimana pra syarat yang dilakukan, hitung ulang. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berada…, tidak berdasarkan hukum, oleh karena sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkan. 9. Bahwa terhadap pandangan dan pendapat Elvi Harun, SH., MH., yang dikutip oleh Pemohon, Termohon selaku penyelenggara telah bertindak dan melaksanakan perintah undang-undang dan ketentuan teknis lainnya sehingga pendapat tersebut tidak ada relevansinya dalam permasalahan ini.

8

10. Bahwa Pemohon mendalilkan pada poin 30 sampai 35, pokok permohonan yang pada intinya terdapat 31.513 suara coblos tembus yang diklaim memilih Pemohon dari sembi…, 49.170 suara tidak sah. Sehingga apabila dijumlahkan dengan perolehan maka Pemohon menjadi calon pasangan terpilih. Dalam hal ini dalil Pemohon hanya didasarkan kepada asumsi dan praduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sebab; a. Poin 5 permohonan, periksa poin 5 pokok-pokok permohonan. Justru Pemohon sendiri menggunakan terminologi, terindikasi memilih Pemohon. Hal ini berarti data yang dibuat oleh Pemohon adalah data indikasi. b. Bentuk formulir data-data perhitungan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (data model c beserta lampirannya, model D.A beserta lampirannya dan model DB beserta lampirannya) tidak ada kolom atau isian terkait data surat suara tidak sah akibat coblos tembus. Ulangi, tidak ada kolom atau isian terkait data surat suara tidak sah akibat coblos tembus, yang ada hanya data surat suara tidak sah. c. Data-data Termohon Saksi-Saksi masing-masing pasangan calon, Panitia Pengawas Lapangan atau PPL, Panitia Pemilukada Kecamatan Panwaslukada Kecamatan dan panitia pengawas kabupaten atau Panwaslukada Kabupaten. Tidak ada perbedaan jumlah, sekali lagi tidak ada perbedaan jumlah di semua tingkatan TPS, PPK, dan KPU. d. Bahwa dari 2.557 TPS yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan, yang melakukan penghitungan suara tidak ada satupun saksi yang keberatan atas adanya surat suara yang tidak sah. e. Bahwa pada saat perhitungan di TPS yang dilakukan oleh KPPS, tidak ada satu pun yang keberatan dan meminta dihitung ulang, atas suara…, atas surat suara yang tidak sah atau dengan kata lain tidak ada laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Lamongan terkait dengan adanya surat suara yang tidak sah dan selanjutnya tidak ada permintaan kepada Panwaslukada Kabupaten Lamongan yang merekomendasikan agar dilakukan hitung ulang terhadap suara yang tidak sah. Dengan demikian dalil Pemohon adalah kontradiksusio interminis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena itu sudah selayaknya apabila dikesampingkan. 11. Bahwa Pemohon mendalilkan pada poin 34 dalam pokok permohonan yang pada intinya terdapat 31.513 suara coblos tembus yang diklaim memilih Pemohon dari 49.170 suara tidak sah. Sehingga apabila dijumlahkan dengan perolehan maka Pemohon menjadi calon pasangan terpilih. Dalil Pemohon tersebut di atas didasarkan karena diindikasikan pemilih Pemohon selan…, yang selanjutnya hanya mencantumkan data yang ada pada tingkat PPK, jika benar apa yang dikatakan Pemohon pastilah Pemohon bisa menguraikan secara terang, jelas dan terperinci

9

pada tiap-tiap TPS atau per TPS, yakni setiap TPS berapa surat suara yang tidak sah karena suara coblos tembus. Suara rusak dan suara tidak sah akibat sebab yang lainnya dan setiap TPS sebenarnya beberapa suara milik Pemohon yang dikatakan tidak sah. Terhadap fakta nyata ini Termohon ingin menjelaskan bahwa perhitungan suara hanya dilakukan pada TPS-TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku void Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jo Pasal 3…, 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Sedangkan pada tingkat PPK hanya rekapitulasi suara dan tidak dibenarkan melakukan penghitungan suara kecuali atas rekomendasi panitia pengawas Pemilukada, dan didasarkan alasan-alasan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa oleh karena di dalam permohonan Pemohon, tidak dapat menguraikan dan menjelaskan secara jelas, terang dan transparan suara yang tercoblos tembus pada tiap-tiap TPS atau per TPS sehingga ketidakmampuan Pemohon menerangkan hal ini maka semakin membuktikan bahwa Pemohon…, permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi belaka. Hal ini diakui dan didalilkan sendiri oleh Pemohon yang menerangkan bahwa suara yang tidak sah terindikasi memilih Pemohon, periksa kembali poin 5 pokok permohonan. 12. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi pada tingkat KPU, maka suara tidak sah adalah sejumlah 51.561 bukan 49.170 seperti yang didalilkan Pemohon, selanjutnya tindakan Termohon yang menyatakan suara tidak sah adalah 51.561 suara, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan apa yang dimaksud dengan suara sah dan suara yang tidak sah, sebagaimana Termohon. Jelas…,jelaskan di atas void Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo. Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Jo. Pasal 27 Keputusan Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2009, justru Termohon akan melanggar hukum jika surat suara yang dicoblos tidak memenuhi syarat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi dinyatakan sebagai surat suara yang sah. 13. Bahwa Pemohon pada poin 36 dan 37 pada pokok permohonan yang telah mengutip ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam hal ini ketentuan ayat (1) a pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidaklah berbunyi demikian tetapi berbunyi: “a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup.” Fakta ini menunjukan Pemohon tidak teliti atau sebrono, salah kutip dan ini merupakan fakta nyata oleh karena itu dalil ini sudah seharusnya ditolak karena tidak ada relevansinya. Sedangkan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010 tidak merupakan ketentuan yang berdiri sendiri tetapi harus dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Undang-Undang

10

Nomor 32 Tahun 2004., Jo. Pasal 90 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yaitu “penghitungan ulang di

tingkat PPS atau PPK harus didasarkan adanya perbedaan data jumlah suara,” dengan demikian dasar hukum yang di dalilkan

Pemohon adalah tidak sempurna atau dengan kata lain dalil yang dijadikan dasar ke hadapan Mahkamah bukanlah didasarkan pada adanya perbedaan data jumlah suara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan melainkan didasarkan pada adanya indikasi memilih Pemohon yang tidak pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 14. Bahwa Pemohon pada point 4.1 pokok permohonan, mendalilkan tentang adanya 80 kotak suara di Kecamatan Solokuro dan 91 kotak suara yang ada di Kecamatan Tikung, tidak disegel dan anak kuncinya tetap menempel pada gembok dan selanjutnya meminta dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung. Bahwa seharusnya Pemohon bersikap jujur dalam pengendalian.., dalam mendalilkan permohonan apakah kotak suara itu telah dibuka sebelum rekapitulasi ataukah setelah rekapitulasi dan menjelaskan apakah telah terjadi perubahan yang signifikan tentang perolehan suara Pemohon atau dengan kata lain telah terjadi perubahan jumlah suara milik Pemohon. Atau suara yang dihitung tiap TPS ternyata tidak sama sekali dan tidak berkurang setelah dihitung PPK, nyatanya tidak ada perbedaan dan tidak berkurang satu suara pun milik Pemohon, maka dengan ini Termohon menjelaskan sebagai berikut: Bahwa telah terjadi rekapitulasi di PPK Solokuro dan PPK Tikung dan suara yang telah dihitung di TPS-TPS telah dilakukan rekapitulasi tingkat PPK adalah sama atau dengan kata lain tidak ada perbedaan satu pun dan tidak ada berkurang suara satu pun baik milik Pemohon maupun milik pasangan calon lain. Bahwa setelah rekapitulasi berdasarkan pertimbangan keamanan, situasi dan kondisi pada saat itu yakni dari Kepolisian Resort Lamongan meminta petugas PPK untuk segera mengirim kotak suara, logistik ke KPU segera setelah dilakukan rekapitulasi dan pengiriman ke KPU sedang pengawalan aparat Kepolisian bukan hanya PPK Solokuro dan PPK Tikung saja melainkan seluruh PPK se-Kabupaten Lamongan sebanyak 27 kecamatan. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi di KPU pada tanggal 30 Mei 2010 tidak ada satupun suara yang berubah dan berbeda jumlah atau tidak ada satu pun suara yang hilang, baik itu milik Pemohon dan pasangan calon lainnya maupun data yang dimiliki oleh Panwaslukada Kabupaten Lamongan. Bahwa dengan fakta nyata dan fakta yuridis tidak ada perbedaan suara baik di PPS maupun rekapitulasi di PPK dan rekapitulasi di KPU, sehingga sangat tidak logis apabila ada permintaan diadakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung,

11

15.

jika tidak ada perbedaan data jumlah suara atau jumlah suara Pemohon satupun tidak berkurang. Dalam memperhatikan petitum Pemohon, ternyata terbukti Pemohon tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan dan penghitungan suara benar menurut penghitungan Pemohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan 3. Justru yang terbukti adalah adanya kebingungan dari Pemohon dalam permohonan yakni di satu sisi meminta penghitungan ulang dan pemungutan suara ulang, tetapi di sisi lain meminta ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Terkait dengan adanya permohonan yang kontradiktif tersebut makin membuktikan bahwa permohonan ini memang benar didasarkan pada aspek asumsi belaka yakni atas dasar adanya indikasi memilih Pemohon. Berdasarkan uraian penjelasan dan dasar-dasar hukum sebagaimana terurai di atas maka Termohon menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkenan menjatuhkan putusan dan amar keputusan berbunyi sebagai berikut: 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah atas keputusan Termohon tertanggal 30 Mei 2010 Nomor 496/KPTS/KPU-LMG014.329744/Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010; 3. Menetapkan calon terpilih berdasarkan keputusan Termohon Nomor 496/KPTS/KPU-LMG-014.329744/Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010; 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan tahapan Pemiliu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2010…, 2009. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon diberikan keputusan yang adil berdasarkan prinsip ex aequo et bono Terima kasih. 13. KETUA : MOH. MAHFUD, MD Baik, sekaligus silakan Pihak Terkait. Kalau untuk hal-hal yang sama itu dilewati saja, Pak, ya. Kan dipertimbangkan sama saja, dinyatakan oleh satu orang atau dua orang. Kalau sudah sama, kecuali ada penekanan-penekanan lain. Silakan! 14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : ANWAR RACHMAN

12

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim.

Jawaban Pihak Terkait atas permohonan Pemohon dalam Perkara Register Nomor 27/PHPU.DVIII/2010. Untuk dan atas nama H. Fadli dan Amar Saifudin, keduanya selaku pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan 2010, selanjutnya disebut Pihak Terkait dengan ini kami menyampaikan jawaban sebagai berikut: Esepsi. Objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada. Bahwa pada Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau; b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari, meneliti dan mengkaji permohonan Pemohon dalam perkara in casu (…)

15. KETUA : MOH. MAHFUD, MD Pihak Terkait, apakah ada naskah yang bisa diserahkan ke sini? Sudah? Teruskan! 16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : ANWAR RACHMAN Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami ulangi, bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari, meneliti dan mengkaji permohonan Pemohon dalam perkara in casu ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon nampak jelas, bahwa obyek permohonan Pemohon adalah bukan obyek yang menjadi wewenang Mahkamah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Hal mana sebagaimana tadi dalil Pemohon yang pada intinya mempersoalkan tentang:

13

1.

Ketentuan peraturan tentang sah atau tidaknya coblos tembus, yakni Pemohon memberi pendapat coblos tembus adalah sah, sebaliknya Termohon menetapkan coblos tembus adalah tidak sah. Dengan varian dan implikasi berupa: 1.1. Penerbitan Surat Edaran Termohon Nomor 164/KPU-LMG014329744/V/Tahun 2010 bertanggal 21 Mei 2010 yang menyatakan bahwa coblos tembus adalah tidak sah, sehingga mengakibatkan tingginya surat suara tidak sah. Baik dalil Pemohon pada pokok permohonan poin angka 4. 1.2. Tindakan kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS pada saat memberikan surat suara kepada pemilih yang terindikasi memilih Pemohon surat suara tersebut void dalil diberikan tidak terbuka lebar atau terlipat, Pemohon pada pokok permohonan poin angka 5. 1.3. Ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah, baik dalil Pemohon pada pokok permohonan poin a angka 23. Dan dua, terdapat total suara yang tidak disegel baik dari Permohon pada pokok permohonan poin angka 41. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon, yang pada pokoknya mempersoalkan kedua hal a quo…, kedua hal a quo, adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan Pemilukada yang bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa andaipun benar dalil-dalil Permohon.., permohonan Pemohon Surat Edaran Termohon Nomor 164 Tahun 2010 tertanggal 21 Mei 2010 a quo, mengakibatkan tingginya surat suara tidak sah, void dalil Pemohon pada pokok permohonan poin angka 4 dan angka 5 dan merugikan permohonan Pemohon baik dalil Pemohon pada pokok permohonan poin angka 5, demikian halnya dengan tindakkan KPPS yang dalam memberikan surat suara pada pemilih yang terindikasi memilih Pemohon, surat suaranya tidak terbuka lebar atau terlipat dalil Pemohon pada pokok sehingga merugikan Pemohon, void permohonan poin angka 6 quote noun dan terjadi ketidakkonsistenan dalam penentuan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah, dalil Pemohon pada angka 23 dan merugikan Pemohon (suara tidak jelas) poin angka 5, dan tidak terdapat kotak suara di 2 kecamatan yang tidak disegel dalam permohonan Pemohon dalam angka 41, maka dalil-dalil itu pun bukan merupakan objek permohonan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar pengajuan keberatan dan atau permohonan pembatalan Keputusan Termohon Nomor 496 Tahun 2010 tertanggal 30 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 kepada Mahkamah.

14

2.

Sebab mengenai berbagai jenis pelanggaran dalam Pemilu, dalam setiap tahapan Pemilukada, peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme penyelesaiannya, baik mekanisme administratif, keperdataan, maupun pidana. Bahwa andaikata benar dalil-dalil permohonan Pemohon a quo, maka mekanisme penyelesaian atas apa yang didalilkan adalah bukan merupakan wewenang lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pemilu suara Pilkada Mahkamah melainkan merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Kepolisian, dan Kejaksaan, yang merupakan pemain peradilan umum. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka sudah jelas bahwa objek permohonan Pemohon bukanlah objek yang menjadi wewenang Mahkamah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncto Pasal 4 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Karena objek yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil perhitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Bahwa, oleh karena objek permohonan Pemohon tapi bukan merupakan objek perselisihan…, hasil perselisihan Pemilukada maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah juncto Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karenanya Mahkamah harus mengatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Permohonan Pemohon kabur karena didasarkan atas dasar data dan fakta asumtif. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah menyebutkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memperngaruhi terpilihnya pasangan calon, demikian halnya dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang

15

ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi, a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau, b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari, meneliti dan mengkaji permohonan Pemohon dalam perkara inkasu ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon didasarkan atas dasar dan fakta asumtif mengenai coblos tembus adalah sah. bahwa mengirim (suara tidak jelas) Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan suara dinyatakan sah apabila: a) b)

Surat asauara ditandatangani oleh Ketua KPPS; Tanda coblosnya hanya terdapat satu kolom yang memuat satu pasangan calon atau tanda coblos terdapat pada satu kolom yang memuat nomor partai dan nomor pasangan calon yang telah di tentukan. Maaf sudah dibaca karena tadi sudah dibagikan. Bahwa pengertian coblos tembus yang disebut dalam dalil permohonan in casu pada praktiknya adalah pencoblosan surat suara yang menembus hingga mengenai lembar lain di luar kolom pencoblosan surat suara yang tersedia. Meskipun pencoblosan surat suara dimaksud tidak mengenai kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon lain. Bahwa menurut hukum adalah pencoblosan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, juncto Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 maka coblos tembus adalah tidak sah. Bahwa coblos tembus secara hukum adalah tidak sah, sedangkan permohonan Pemohon adalah mengasumsikan coblos tembus adalah sah. Maka dalil terdapatnya selisih suara Pemohon sebanyak 31.513 suara yang mempengaruhi yang terpilihnya Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon poin angka 30 adalah merupakan fakta substantif yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur. Bahwa dengan demikian juga dalil permohonan Pemohon poin angka 41, yang menyebutkan terdapat kotak suara sebanyak 80 kotak suara di Kecamatan Selopuro dan 91 kotak suara di Kecamatan Tikung yang tidak disegel, dan kuncinya tetap menempel pada gembok adalah dalil yang tidak jelas mengenai tempat dan waktu. Waktunya maupun kejadiannya, apakah kotak suara yang sudah disegel yang dimaksudkan Pemohon a quo adalah TPS, sebelum diadakannya pemungutan suara atau di tempat PPK sebelum atau setelah dilakukannya rekapitulasi perhitungan suara, atau di tempat lain mengingat konsekuensi hukum atas hal itu masing-masing adalah tak berbeda. Bahwa karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dengan adanya kotak suara yang tidak disegel, mengenai tempat dan waktunya

16

padahal secara hukum memiliki konsekuensi berbeda, maka permohonan itu demikian menjadi kabur. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum yang sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangatlah beralasan dan berdasar apabila Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon a quo dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : ROBIKIN EMHAS

8.

Saya lanjutkan Majelis. B. Dalam pokok perkara: 1. Bahwa Pihak Terkait menolak keras dalil-dalil permohonan kecuali ada dalil-dalil yang nyata secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini. 2. Bahwa yang terurai dalam eksepsi Pihak Terkait, mohon dianggap berulang dan terbaca secara mutatis-mutandis dalam jawaban pokok Perkara ini, bahwa sebagaimana di kemukakan dalam eksepsi alasan dan dasar permohonan Pemohon adalah dalam perkara in casu pada intinya adalah menyoal mengenai coblos tembus beserta varian dan ikmplikasinya vide dalil Pemohon pada pokok permohonan bukan angka 4, 5 dan 25 yang ada pokoknya Pemohon berpendapat dan berkesimpulan bahwa coblos tembus adalah sah dan sebaliknya Termohon menetapkan calon coblos tembus adaah tidak sah dan adanya kotak suara yang tidak disegel, vide dalil Pemohon pada pokok perkara, pada pokok permohonan poin angka 41. 3. Bahwa mengenai suara sah secara limitatif, Pasal 95 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan, kami anggap sudah terbaca tadi sudah dibacakan, kami akan langsung...., kami akan langsung ke angka 7 di halaman 11. Dan mohon yang kami lewati dianggap terbaca. Bahwa Karena secara hukum dan fakta coblos tembus adalah pencoblosan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 juncto Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 20009 maka coblos tembus adalah tidak sah. Bahwa andaikan benar perhitungan suara inkasu pada beberapa tempat pemungutan suara, terdapat pernyataan yang mengesahkan coblos tembus adalah sah sebagaimana di dalilkan Pemohon, maka secara hukum hal itu tidak berarti kriteria suara sah sebagaimana ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, juncto Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 272 Tahun 2009 menjadi berubah. Demikian pula sungguhpun terdapat pendapat lain mengenai kriteria suara sah yang isi pendapat itu berbeda dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang

17

9.

Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004, juncto Pasal 27, peraturan KPU tahun…, nomor 7 Tahun 2009 Sebagaimana dikutip dalam dalil permohonan maka secara yuridis pendapat itu tidak serta-merta menjadikan ketentuan pasal dimaksud menjadi tidak berlaku. Bahwa apabila pendapat Pemohon (suara tidak jelas) coblos tembus adalah sah, itu didasarkan pada surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010, perihal penjelasan tentang coblos tembus…,suara…,tentang coblos tembus dalam Pemilukada tahun 2010, yang antara lain berbunyi “maka sambil menunggu revisi Peraturan KPU

apabila terjadi coblos tembus suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya, dan meminta coblos tembus dinyatakan sah dan karenanya meminta dilakukan penghitungan ulang atas surat suara yang dinyatakan tidak sah, maka hal itu tetap tidak beralasan dan sama sekali tidak berdasar.” Sebab surat KPU a quo diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2010 sedangkan tahapan waktu dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lamongan Tahun 2010, sebagaimana keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2009 tentang tahapan waktu dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lamongan Tahun 2010 adalah tanggal 23 Mei 2010, sehingga isi surat KPU a quo tidak dapat diberlakukan surut. Hal mana telah ditegaskan oleh surat KPU Nomor 321/KPU/V/2010 bertanggal 27 Mei 2010, perihal penjelasan surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, yang isi surat yang selengkapnya berbunyi “menyusuli surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010

tanggal 25 Mei 2010, mengenai penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilukada 2010, disampaikan bahwa ketentuan dalam surat suara tersebut berlaku sejak tanggal surat suara diterbitkan dan tidak berlaku surut (bukti PT-4).”

10. Adalah nyata dan berbeda dan perlu ditegaskan bahwa penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara dalam tahapan waktu dan pelaksanaan Pemilukada adalah 2 hal yang tidak sama. Sebab penghitungan suara merupakan domain KPPS yang merupakan perangkat KPU kabupaten atau kota di tingkat TPS untuk melakukan penghitungan suara berbasis TPS, berdasarkan kertas suara. Sedangkan rekapitulasi penghitungan suara adalah serangkaian tindakan untuk merekap hasil penghitungan suara berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil pemungutan suara yang di tingkat kecamatan dilakukan oleh PPK dengan dibantu oleh PPS dan di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh KPU kabupaten atau kota. 11. Bahwa perlu ditegaskan pula, ternyata tidak satu pun Saksi Pemohon ditingkat TPS yang melakukan protes mengajukan keberatan terhadap dinyatakannya sah coblos tembus ketika penghitungan suara dilakukan pada tanggal 23 Mei 2010. Demikian halnya Saksi Pemohon di tingkat PPK juga tidak menyatakan protes dan mengajukan keberatan atas dinyatakannya tidak sah coblos tembus sebelum layaknya surat KPU

18

12.

13.

14.

15.

16.

Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010, perihal penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilukada 2010, yang ketika itu sudah terdapat 10 PPK yang menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dari keseluruhan PPK dilingkungan kabupaten…,di lingkungan KPU Kabupaten Lamongan yang berjumlah 27 PPK. Bahwa pernyataan protes dan keberatan Saksi Pemohon di tingkat kecamatan dan selanjutnya juga pada rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten, baru terjadi setelah terbitnya surat KPU Nomor 313/KPU/ a quo. Mengapa hal demikian terjadi? Jawabannya jelas, karena semua peserta Pemilukada Kabupaten Lamongan Tahun 2010 beserta seluruh saksi-saksinya in casu Pemohon telah mengerti dan paham mengenai tata cara pemberian suara yang sah sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juncto Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, juncto Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009. (suara tidak jelas) bahwa demikian juga…, saya ulang…, bahwa demikian juga kiranya, pemahaman…, bahwa demikian juga kiranya pemahaman pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Lamongan tahun 2010. Dari jumlah pemilih yang memberikan hak pilih sebanyak 672.038 pemilih, dari total jumlah seluruh pemilih berdasarkan DPT sebanyak 1.052.133 pemilih didapatkan 620.835 suara sah (92.33%) dan 51.561 suara tidak sah (7.67%). jumlah 92,33 suara sah a quo adalah representasi yang merupakan pencerminan tingkat pemahaman pemilih yang cukup tinggi mengenai tata cara pemberian suara yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang 32 tahun 2004, juncto Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, juncto Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, maka tindakan Termohon yang menyatakan coblos tembus adalah tidak sah. Ada yang…,saya ulang…,maka tindakan Termohon yang menyatakan coblos tembus tidak sah adalah suatu yang sudah tepat dan benar, karenanya permohonan Pemohon a quo harus ditolak. Bahwa, dalil permohonan Pemohon tentang adanya kotak suara yang tidak disegel di 2 kecamatan yakni Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung, dan karenanya diminta dilakukan pemungutan suara ulang atau…,adalah sesuatu yang berlebihan dan tidak berdasar. Bahwa seandainya benar terdapat kotak suara yang tidak disegel sebagaimana dalil permohonan poin angka 41 quate non maka pembuktian suara ulang tidak serta-merta harus dilakukan, sebab selain berbeda, ini perlu memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana dijadikan dalil oleh Pemohon dan dasar lain sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 atau ketentuan Pasal 91 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintahan Nomor 6

19

Tahun 2005 juga perlu memperhatikan dasar fakta, apakah terdapat selisih jumlah suara antara jumlah suara berdasarkan penghitungan suara di TPS (model C-1) oleh KPPS, dengan jumlah suara berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan (model DA-1) oleh PPK dan jumlah suara berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten (model DB-1) oleh KPU Kabupaten dalam perkara in casu. 17. Bahwa berdasarkan formulir model C-1, formulir model DA-1 dan formulir DB-1 dalam perkara in casu, ternyata tidak didapatkan selisih jumlah suara hasil penghitungan suara di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung dalam Pemiluakada Kabupaten Lamongan tahun 2010. Karenanya permintaan pemungutan suara ulang di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung oleh Pemohon adalah tidak memiliki dasar fakta dan kehilangan urgensinya, untuk itu patut kiranya dikesampingkan. 18. Bahwa oleh karena pada pokoknya alasan dan dasar permohonan Pemohon dalam perkara in casu pada intinya adalah menyoal mengenai coblos tembus beserta implikasinya dan mengenai kotak suara di Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Tikung, yang didalil Pemohon tidak disegel kuat quate non padahal secara hukum dan fakta coblos tembus adalah tidak sah dan permintaan pembuktian suara ulang adalah tidak berdasar karena tidak ada urgensinya, maka Pihak Terkait menolak dalildalil selain dan selebihnya. Kesimpulan: Bahwa berdasarkan keseluruhan hal-hal yang diuraikan diatas, Pihak Terkait berkesimpulan: Esepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan; Objek permohonan Pemohon bukan objek perselisihan hasi Pemilukada dan permohonan Pemohon kabur, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; Dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar; Permohonan: Berdasarkan semua hal yang dikemukakan di atas, mohon Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan terlebih dahulu menyatakan Pihak Terkait memiliki legal standing dan menerima sebagai pihak dalam perkara in casu dan selanjutnya memutuskan dalam esepsi, menerima dan mengabulkan esepsi Pihak Terkait untuk keseluruhannya. Dalam pokok perkara, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau menolak permohonan Pemohon. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain memberikan putusan yang adil menurut hukum. Demikian jawaban Pihak Terkait, besar harapan kami Pihak Terkait dan Mahkamah sependapat atasnya. Terima kasih.

20

18. KETUA : MOH. MAHFUD, MD Baik, dengan demikian tanggapan dari Termohon dalam KPU…, dalam hal ini KPUD sudah disampaikan dan Pihak Terkait pasangan yang akan terpilih sudah selesai. Saya ingin tanya kepada Termohon, apa benar surat suara yang tidak sekitar 51.000 itu diidentifikasi tidak, ketidaksahannya karena apa? 19. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN) : KHOIRUL HUDA Jadi, kita tidak tahu. 20. KETUA : MOH. MAHFUD, MD Tidak tahu? 21. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN) : KHOIRUL HUDA Tidak tahu. 22. KETUA : MOH. MAHFUD, MD Menurut aturan tidak sah itu karena apa? karena tem…, karena coblos tembus atau karena apa lagi? 23. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN) : KHOIRUL HUDA Ya, surat suara rusak, surat suara macam-macam, yang tidak dinyatakan di undang-undang sah itu apa…, dinyatakan tidak sah. 24. KETUA : MOH. MAHFUD, MD Tapi tidak ada teridentifikasi dari 51.000 itu? 25. TERMOHON : KHOIRUL HUDA Yang tembus tidak ada. 26. KETUA : MOH. MAHFUD, MD Yang…, yang…,tidak ada identifikasi, ya? 27. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN) : KHOIRUL HUDA Tidak ada.

21

28. KETUA : MOH. MAHFUD, MD Sehingga tidak bisa di ketahui. Ya, memang problemati ya. Kepada Pemohon, tadi Anda dikatakan, bahwa permohonan Anda, dalil-dalil itu hanya bersifat asumtif. Itu memang…,bisakan Saudara membuktikan? 29. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Terima kasih(…) 30. KETUA : MOH. MAHFUD, MD Bahwa 51.000 menurut versi itu Saudara tulis 49, karena yang 2 diminta diulang, gitu. Diminta coblos ulang di 2 kecamatan. Itu bagaimana Saudara bisa…, asumsi-asumsi itu bisa benar, tapi harus dibuktikan. Tapi bagaimana Saudara bisa mengasumsikan bahwa itu coblos tembus kira-kira 31.000 adalah pemilih Pemohon, apa yang bisa mengindikasikan itu? Silakan! 31. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Ya, terima kasih. Bahwa angka 49, berapa tersebut itu berdasarkan catatan dari Saksi dan Kordes kami, Pak. Oleh karena itu, data tersebut kami masukkan sebagai bukti yang semuanya sudah kita lengkapi sampai hari ini yaitu sampai pada bukti P-21. jadi termasuk juga nanti para Saksi KPPS juga akan memberikan penjelasan berkaitan dengan pertanyaan Bapak tersebut tadi. Terima kasih, Pak. 32. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Buktinya berupa apa? Formulir rekapitulasi atau bukti surat coblosan? 33. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Buktinya, itu adalah yang ada di kami dari para Saksi itu adalah berdasarkan dari penilaian dia di lapangan, yaitu dalam bentuk surat pernyataan, Pak. Tetapi itu juga…, (…) 34. KETUA: MOH. MAHFUD. MD.

22

Dari lapangan? 35. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Ya, pernyataan lapangan seperti itu dan yang kedua itu juga nanti akan diperkuat oleh para Saksi dari KPPS. 36. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Saudara bisa tunjukkan kepada kami sekarang, contoh atau fotokopinya, seperti apa sih yang Saudara persoalkan coblos tembusnya…, bisa dibawa ke sini nggak, seperti apa yang tembustembus itu kayak apa? Ada nggak contohnya, nggak cotohnya saja jangan…, jangan, peragaan lagi tapi contohnya yang…, misalnya…, apa…, surat suara yang…, surat suara atau fotokopinya yang kalau tembus itu seperti apa, sih? 37. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Ya, kita tidak punya dokumen itu, Pak. 38. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Satu pun? 39. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Satu pun, karena itu dokumen resmi dari punyanya KPPU…, KPU. 40. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Ya, tapi misalnya dari…, dari contoh itu kan bisa Saudara tunjuk begini, atau nyoblos dari sini nembus ke sini, kan?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Ya, kalau…, kalau yang (tidak jelas) memang demikian, Pak, jadi karena tidak buka secara lebar sehingga…, (…) 42. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Coba…, coba itu ke sini fotokopian apa itu? Bukan?

23

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Bukan, bukan, bukan, lihat contoh saja. 44. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Baik, baik kalau begitu, ada Bu Maria, ada…, (…) 45. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Selain itu kami juga sampaikan bahwa ada bukti berupa video yang berkaitan memberikan surat suara tidak dalam keadaan terbuka lebar, itu juga ada dibukti-bukti ini, makanya kami bermaksud menyerahkan semua alat bukti ini dalam persidangan hari ini, Pak. Terima kasih. 46. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Ibu Maria? 47. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA Ya, terima kasih. Saya hanya menanyakan pada Pihak Termohon, jawaban dalam halaman 8 di sini dikatakan dalam hal ini diberlakukan asas lex posterio derogat lex priori, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1604/15/IX/2004 dan 15…, 1151 adalah diterbitkan pada bulan Juli dan bulan September. Apa ini nggak terbalik, ini? Kalau ini yang 16 Mei kan lebih baru, ya? Tapi di sini diterbitkannya bulan Juli dan bulan September, coba, tahunnya, tahun 2004, dua-duanya. Ya, itu saja. 48. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN) : KHOIRUL HUDA Ya, terima kasih Majelis Hakim yang kami hormati. Di sini ada sebuah fakta hukum yang didalilkan oleh Pemohon yaitu mendasarkan kepada surat yang diterbitkan oleh KPU pada tahun 2004, pada saat Pilpres. Nah, kemudian setelah berlalu tahun 2004 kemudian justru terbit Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang itu lebih baru, berarti surat-surat yang diterbitkan oleh KPU Nomor 1604 dan 1151 itu adalah lebih tua dan itu kemudian terhapus dengan terbitnya PP Nomor 6 Tahun 2005 yaitu tertanggal 11 Februari tahun 2005. Oleh karena itu, berlaku asas l lex posterio derogat lex priori,, terima kasih. 49. HAKIM ANGGOTA : MARIA FARIDA INDRATI

24

Nggak…, surat edarannya itu? Kalau surat edarannya itu 1604 itu yang bulan September atau yang bulan Juli? Karena di situ…, (…) 50. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN) : KHOIRUL HUDA Bulan Juli. 51. HAKIM ANGGOTA : MARIA FARIDA INDRATI Kalau nomornya itu lebih…, lebih muda yang kedua? Kalau kita lihat 1604 yang sebelah satunya 1151, tapi justru yang 1604 bulan Juli? 52. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN) : KHOIRUL HUDA Ini didalilkan oleh di dalam apa…, didalilkan sendiri oleh Pemohon. Kami kemudia mengulas di dalam jawaban kami, ini adalah didalilkan oleh Pemohon, di dalam apa…, di dalam permohonannya, itu. 53. HAKIM ANGGOTA : MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. 54. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN) : KHOIRUL HUDA Terima kasih. 55. HAKIM ANGGOTA : HARJONO Pada Termohon ini? Ya, dibukti Termohon itu ada T-12, Surat KPU Kabupaten Lamongan Nomor 164, 21 Mei 2010. Tetapi ini baru daftarnya, ya, buktinya belum diserahkan? Di perjalanan? Ya, karena masih di perjalanan saya belum sempat baca ini. Cuma begini Surat KPU Lamongan Nomor 164 itu apa beda, apa ada suatu hal yang nggak sama dengan Surat Komisi Pemilihan Umum 1.., 313, 2005, Mei, karena saya belum baca, silakan! 56. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN) : KHOIRUL HUDA Terima kasih Bapak. Jadi surat edaran 164 KPU Lamongan, 2010 itu hanya menegaskan, Pak. Menegaskan kepada penyelenggara di bawah KPU yaitu kepada PPK, PPS, dan KPPS yang isinya adalah semuanya mengutip perundang-undangan yang ada tentang pengaturan pada saat Pemilukada. Salah satu contoh yaitu tentang, 1. berdasarkan ketentuan

25

Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009, juncto Pasal 21 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2010. Bahwa selambat-lambatnya satu hari dari tanggal pemungutan suara, Saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari tim kampanye kabupaten. Itu salah satu contoh. 57. HAKIM ANGGOTA : HARJONO Ya, yang saya tanyakan kalau 313 itu kan persoalan sah tidaknya coblos tembus? 58. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN) : KHOIRUL HUDA Ya. 59. HAKIM ANGGOTA : HARJONO Itu disurat KPU Lamongan 164 itu dia cerita nggak tentang coblos tembus? 60. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN) : KHOIRUL HUDA Jadi tetap kita tidak sahkan, Pak. 61. HAKIM ANGGOTA : HARJONO

Nggak, artinya di 164 itu ada nggak? 62. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN) : KHOIRUL HUDA Ada, nomor 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Jo. Pasal 27 Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2010, bahwa surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut. 63. HAKIM ANGGOTA : HARJONO Ya sudah, nanti saya baca ya itu juga nanti diserahkan. Pertanyaannya adalah, kalau 313 itu datang lebih awal, datang lebih awal, ya? Artinya sebelum PPS menghitung itu akan digunakan oleh KPU Lamongan.

26

64. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN) : KHOIRUL HUDA Siap Pak, itu akan dibenarkan. Karena sebetulnya Pak, kita ini sudah kirim surat kepada KPU Pusat tertanggal 17, bahwa kita justru coblos tembus itu minta kita sahkan. 65. HAKIM ANGGOTA : HARJONO Sudah begitu? 66. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN) : KHOIRUL HUDA Sudah begitu. Karena kita adalah (…) 67. HAKIM ANGGOTA : HARJONO Bicara tapi terakhir, gitu saja ya? Terlambat, gitu saja ya? 68. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN) : KHOIRUL HUDA Ya. 69. HAKIM ANGGOTA : HARJONO Oke, pertanyaan berikutnya adalah, apakah coblos tembus itu seluruh TPS itu dinyatakan tidak sah? Seluruh coblos tembus dinyatakan tidak sah. Dihitung tidak sah, bukan menurut peraturannya. Dihitung tidak sah. 70. TERMOHON (KETUA KPU KAB. LAMONGAN) : KHOIRUL HUDA Menurut sepengetahuan kami semuanya dihitung tidak sah, Pak. 71. HAKIM ANGGOTA : HARJONO Apa betul itu Pemohon, bahwa seluruhnya yang coblos tembus ini tidak sah? Karena Anda membuat bukti, yang membuktikan bahwa ada coblos tembus yang dihitung, ada yang tidak dihitung. Bagaimana ini? 72. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Ya, jadi, berdasarkan laporan dari tim Saksi calon bahwa tidak semua KPPS itu melaksanakan ketentuan coblos tembus. Itu dinyatakan apa…, tidak sah. Jadi ada coblos tembus yang selama tidak mengenai kolom pasangan lain dinyatakan sah. Nanti akan kami buktikan dalam persidangan berikutnya.

27

73. HAKIM ANGGOTA : HARJONO Dari mana itu bisa didapat? 74. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Kami bisa dapat satu yang pertama dari Saksi, Saksi kami artinya Saksi pasangan, ya. Yang kedua dari para Saksi persidangan ini yang menjabat sebagai KPPS, Pak, nanti beliau akan menyampaikan. 75. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Kalau begitu, kita perdalam dengan mendengarkan keterangan Saksi. Harap maju untuk mengambil sumpah. Saudara Choirul Huda, Saudara Ali Maskur, Saudara Effendi, Saudara Parmin, Saudara Sutiono, Saudara Noto Harjo, Saudara Muhamad Ridwan, Saudara Hamzah dan Saudara Muhtar Jamil. Sembilan, Termohon apakah Anda mau mengajukan Saksi yang sekaligus disumpah hari ini? 76. KUASA HUKUM TERMOHON : FAHMIH BACHMID Belum, Pak. 77. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Belum, Terkait? 78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : ANWAR RACHMAN Belum. 79. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Baik, sekarang akan disumpah oleh Pak Harjono. Islam semua ya? Ada yang tidak Islam nggak? Islam. Baik, Saudara akan disumpah dalam agama Islam. 80. HAKIM ANGGOTA : HARJONO Tirukan lafal sumpah yang saya bacakan. “Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

28

81. SAKSI SELURUHNYA : Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. 82. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Baik, PP, Saudara PP ambilkan kursi di sini nih. Yang situ pindah kursi satu untuk Saksi di sini. Itu tuh kursi di situ. Saudara Choirul Huda, duduk sini. Mic, silakan Saudara Pemohon apa ini suruh menjelaskan bukti apa ini? 83. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Saudara Saksi. 84. SAKSI DARI PEMOHON: CHOIRUL HUDA Ya. 85. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Apakah benar Saudara sebagai KPPS? 86. SAKSI DARI PEMOHON: CHOIRUL HUDA Ya, benar. 87. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Betul, Saudara sebagai KPPS di desa mana, Pak? Di TPS berapa? Desa mana, kecamatan apa? 88. SAKSI DARI PEMOHON: CHOIRUL HUDA Saya menjadi KPPS di Desa Mblawe Kecamatan Karang Minangon Kabupaten Lamongan yang jelas, dari TPS 4. 89. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Ya, Saudara bisa menjelaskan proses mulai dari pencoblosan sampai penghitungan suara di tingkat TPS Saudara, Pak. 90. SAKSI DARI PEMOHON: CHOIRUL HUDA Ya, terima kasih.

29

Bapak yang terhormat, bahwa saya diangkat sebagai KPPS itu sudah berkali-kali. Untuk itu pada pelaksanaan tahun ini memang saya laksanakan dengan sesungguhnya pada saat itu, saya ada pelaksanaan teknis di kecamatan, bahwa mengenai beberapa hal teknis yang harus dilakukan oleh kami. Diantaranya kami ada, diantara teman saya memohon untuk penjelasan adanya coblos-coblos yang ada. Sampailah juga pada coblos tembus yang ada, itu H-5 kalau tidak salah, itu belum ada jawaban. Akhirnya Kami H-1 pelaksanaan, kami melaksanakan pukul 7.00 Kami mempersiapkan segala sesuatunya dan seperti biasa kami tidak membaca apapun yang ada di dalam itu. Akhirnya Saya laksanakan sesuai dengan apa yang sudah biasa Kami laksanakan. Tibalah saat penghitungan. Penghitungan suara dari seluruh pencoblos yang sudah ada, akhirnya kami hitung, kotak Kami buka dan secara kebiasaan kami perlihatkan kepada seluruhnya yang hadir diantaranya juga Saksi, kami hitung satu per satu, tiba-tiba di tengah-tengah ada satu coblosan tembus. Coblos tembus itu memang tidak mengenai daerah yang lain. Jadi kotak yang lain, istilahnya begitu. Akhirnya kami bersepakat, bagaimana ini kok bisa terjadi seperti ini, akhirnya ada Saksi diantara ketiga.., keempat calon, Pak tolong itu disahkan karena tidak mengenai kotak yang lain, pertama. Yang kedua, tidak mengurangi nilai dari orang yang berkeinginan mencoblos atau memilih. Dan yang ketiga, apabila itu tidak disahkan maka banyak sekali nanti dimana-mana terjadi seperti, akhirnya Saya bersama-sama, bagaimana ini sepakat, kita sahkan, seluruhnya, akhirnya sah. Akhirnya semua itu kami hitung secara sah, begitu. 91. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Ini fakta yang saya kira tidak perlu ditanyakan ya? Karena ini keterangan yang sifatnya fakta. Silahkan duduk. berapa banyak pada akhirnya di KPPS Bapak itu? 92. SAKSI DARI PEMOHON: CHOIRUL HUDA Kami tidak bisa. 93. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Tapi lebih dari satu kira-kira? 94. SAKSI DARI PEMOHON: CHOIRUL HUDA Oh lebih Pak. 95. KETUA: MOH. MAHFUD. MD.

30

Silahkan duduk. Berikutnya Saudara Ali Maskur. Ali Maskur Musa, Saudara KPPS juga? 96. SAKSI DARI PEMOHON : ALI MASKUR Iya. 97.

KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Ketua KPPS dimana?

98.

SAKSI DARI PEMOHON : ALI MASKUR Terima kasih, saya di KPPS 5, Sugiyo.

di Desa Sutorejo Kecamatan

99. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Oke, apa yang ingin Saudara jelaskan, sama? Bahwa di tempat Saudara ada surat tembus gitu lalu disahkan atau tidak disahkan. 100.

SAKSI DARI PEMOHON : ALI MASKUR Begini Pak, sebelum penghitungan itu dimulai. Dari pengalamanpengalaman yang telah terjadi, yang itu di Pilpres maupun di Pilgub. Di Pilgub itu kan sering terjadi coblos tembus, oleh karenanya sebelum penghitungan itu dimulai kami bersama dengan anggota KPPS yang lain dan juga oleh Saksi, kami memutuskan untuk bahwa coblos tembus itu disahkan dan terima kasih.

101. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Di KPPS Saudara, TPS Saudara itu Saudara ingat ada beberapa banyak? 102. SAKSI DARI PEMOHON : ALI MASKUR Ternyata di KPPS saya, itu sebetulnya tidak ada tembus-tembus yang ada 103. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Hah? 104. SAKSI DARI PEMOHON : ALI MASKUR

31

Tidak ada coblos tembus. Tapi kami kan sudah sebelum penghitungan itu kami mengesahkan coblos tembus itu. 105. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Cuma tidak ada kasus yang coblos tembus, tidak ada ya? 106. SAKSI DARI PEMOHON : ALI MASKUR Tidak ada. 107. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Cuma menyetujui kalau ada akan disahkan, gitu? 108. SAKSI DARI PEMOHON : ALI MASKUR Iya. 109. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Oke, silakan duduk. Saudara Effendi. Mic di belakang Bapak, Bapak juga Ketua KPPS atau bukan? 110. SAKSI DARI PEMOHON : EFFENDI Ketua KPPS 111. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Ketua KPPS berapa, dimana Pak? 112. SAKSI DARI PEMOHON : EFFENDI Ketua KPPS 01 Desa Sutorejo Kecamatan Sugiyo, Lamongan

Kabupaten

113. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Iya, silakan. Apa yang ingin Bapak jelaskan? 114. SAKSI DARI PEMOHON : EFFENDI

32

Yang Kami jelaskan terjadi di TPS 1, bahwa kesepa…, kesepakatan dengan teman-teman KPPS, karena sudah pengalaman dalam melaksanakan Pemilu dan waktu penghitungan suara kita konfirmasi dengan Saksi, bagaimana kalau nanti terjadi suara coblos tembus yang seperti Pilpres Tahun 2004 dan Pilgub? Dalam itu, ada kesepakatan bahwa coblos tembus dinyatakan sah, sehingga dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS saya…, saya nyatakan sah untuk coblos tembus kepada semua calon bupati dan wakil bupati. 115. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Asal tidak nembus pada calon yang lain? 116. SAKSI DARI PEMOHON : EFENDI Asal tidak tembus kepada calon yang lain. 117. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Berapa banyak, Pak dalam (…) 118. SAKSI DARI PEMOHON : EFENDI Di tempat saya kebetulan yang tidak sah itu hanya 4 yang, karena betul-betul tidak sah itu ada coblos dua dan ada yang tidak dicoblos dan ada yang keempat-empatnya dicoblos. 119. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Jadi bukan…, yang coblos tembus nggak ada ya? Jadi bukan coblos tembus, tapi alasan lain ketidaksahan dia. Baik Bapak, silakan duduk! Saudara Parmin…, Pramin, ini Parmin apa Pramin Pak namanya di…, Pramin ya, Silakan. Saudara apa, Ketua KPPS juga? 120. SAKSI DARI PEMOHON : PRAMIN Betul. 121. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Ketua KPPS di mana Pak? 122. SAKSI DARI PEMOHON : PRAMIN saya Ketua KPPS di…,

33

123. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Nomor? 124. SAKSI DARI PEMOHON : PRAMIN PPS 6 Desa Siderojo Kecamatan Sugiyo. 125. KETUA: MOH. MAHFUD. MD.

Kok, Sidorejo semua, ya?

Oke, apa sama kasusnya sama. Jadi kalau ada kesepakatan sebelumnya atau bagaimana? 126. SAKSI DARI PEMOHON : PRAMIN Sebelum saya menjawab, Pak. Pada intinya saya itu…, sama…, yang jelas intinya itu sama cuma tidak ada yang dalam arti kita itu menjawab pertanyaan-pertanyaan, dalam arti kita itu mencontoh teman KPPS enggak tapi intinya ini hampir sama, ini perlu saya jelaskan mengenai surat suara yang dicoblos tembus, itu sebetulnya saya jawab jujur saja malah sebagai beberapa dari partai…, eh dari sebeberapa Saksi itu menyatakan coblos suara tembus itu disahkan. Nah, maka dari itu saya sebagai Ketua KPPS, saya hanya tinggal mengikuti saja karena dialah malah-malah menyatakan nanti kalau itu.., apa itu…, coblosan tembus itu tidak disahkan bisa mengurangi suara rakyat, begitu. 127. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Ada berapa banyak…, di sana Pak? Bapak di TPS Bapak? 128. SAKSI DARI PEMOHON : PRAMIN Kurang lebih coblos tembus itu, kurang lebih kalau gak salah ada sekitar 25 suara.

129. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Itu kasus coblos tembus, ya 25, yang tidak sah di luar coblos tembus ada lagi juga? 130. SAKSI DARI PEMOHON : PRAMIN

34

Tolong diulang, Pak. 131. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Ini kan 25 suara nggak sah karena…, apa disahkan karena karena coblos tembus, ya? Tapi ada yang tidak sah, tidak? Misalnya karena nyoblos banyak, karena salah dan sebagainya, 132. SAKSI DARI PEMOHON : PRAMIN

Oh, ada, ada. 133. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Ada berapa banyak, kira-kira? 134. SAKSI DARI PEMOHON : SUTIONO Kalau kurang lebih, ya 5 kartu suara. 135. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Kira-kira 5 kartu yang tidak sah dengan alasan lain ya? Bukan karena coblos tembus. Oke, Bapak silakan duduk, Pak Sutiono. Pak Sutiono Ketua KPPS juga? Ketua KPPS berapa? 136. SAKSI DARI PEMOHON : SUTIONO Ketua KPPS 4 Tumenggungan, Kecamatan Lamongan. 137. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Temunggungan, ya, bukan Sidoarjo tadi? 138. SAKSI DARI PEMOHON : SUTIONO Kelurahan Tumenggungan, 139. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Oke, apa yang ingin Bapak jelaskan tentang coblos tembus? 140. SAKSI DARI PEMOHON : SUTIONO

35

TPS saya intinya sama, saya sahkan coblos tembus itu karena dua alasan. Yang pertama arahan dari PPS, yang kedua surat edaran dari KPU saya tidak terima. 141. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Kapan itu surat edaran dari KPU? 142. SAKSI DARI PEMOHON : SUTIONO Ya, saya tidak terima sama sekali yang tadi di jelaskan oleh (…) 143. KETUA: MOH. MAHFUD. MD.

Oh, gitu. Oh, jadi hanya…, hanya anu, ya? 144. SAKSI DARI PEMOHON : SUTIONO jadi intinya patokan saya diarahan dari PPS. 145. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Masih berapa banyak, itu? 146. SAKSI DARI PEMOHON : SUTIONO Untuk berapa banyak, kalau kartu suaranya saya tidak.., soalnya langsung saya sahkan gitu saja Pak. Jadi tidak menghitung yang tembus. 147. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Tapi ada, ya? 148. SAKSI DARI PEMOHON : SUTIONO Ada.

149. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. yang tidak sah, di luar coblos tembus ada juga? 150. SAKSI DARI PEMOHON : SUTIONO

36

11. 151. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Oke, Saudara berikutnya silakan duduk Pak.., Sama, Ketua KPPS juga?

Pak Noto Harjo.

152. SAKSI DARI PEMOHON : NOTO HARJO Terima kasih, saya Ketua KPPS di TPS 2 Desa Sekaran, Kecamatan Sekaran. Pada intinya, kami salah satu Ketua KPPS yang menyatakan coblos tembus itu kami sahkan. Ini berdasarkan kesepatakan kami H-1 dengan PPS, kami menanyakan bagaimana kalau ada coblos tembus, PPS menyatakan sah untuk coblos tembus dan itu disaksikan oleh PPL di desa kami. 153. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Disaksikan oleh siapa? 154. SAKSI DARI PEMOHON : NOTO HARJO PPL, Pengawas Lapangan. 155. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Pengawas Lapangan? 156. SAKSI DARI PEMOHON : NOTO HARJO Ya. 157. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Baik, cukup ya? Jumlah Bapak ingat nggak? Yang tidak sah di TPS Bapak berapa banyak? 158. SAKSI DARI PEMOHON : NOTO HARJO Kalau yang tidak sah karena bukan coblos tembus ya berarti, itu hanya 13 tapi yang coblos tembus karena tidak…, karena kami sahkan ya, kami tidak…,tidak lagi memerlukan berapa jumlahnya, gitu. Tetapi menurut saya cukup banyak.

37

159. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Bapak silakan duduk, Pak Ridwan, silakan. 160. SAKSI DARI PEMOHON : RIDWAN

Assalamualaikum wr. wb. 161. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Bapak Ketua KPPS? 162. SAKSI DARI PEMOHON : M. RIDWAN Sebagai Ketua KPPS. 163. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. KPPS berapa Pak? 164. SAKSI DARI PEMOHON : M. RIDWAN KPPS 04, Desa Lalangan Agung, Kecamatan Sugiyo. 165. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Ya, silakan. 166. SAKSI DARI PEMOHON : M. RIDWAN Terima kasih Bapak. Saya ceritakan di sini bahwa saya mendapatkan SE, surat edaran dari PPS itu adalah malam hari, sehingga…, ya sempat kami baca tapi pada saat itu tidak kami pahami secara mendetail, sehingga pada saat penghitungan suara, berdasarkan pengalaman yang sudah pernah saya…, ditunjuk sebagai Ketua KPPS, maka suara tembus di TPS saya ini saya sahkan. Suara tembus contohnya seperti ini Pak, karena tidak mengenai pasangan lain, ini kan 2 seperti ini ya? Kemudian suara tembusnya seperti ini. Sehingga tidak mengenai pasangan lain. Nah, kemudian setelah sebelum penghitungan, sebelum kotak itu dibuka, saya sudah musyawarah dengan para Saksi dan semua anggota KPPS untuk meminimalisir daripada suara yang tidak sah, bagaimana kalau ada suara tembus yang seperti ini? Saya tawarkan kepada saksi, bagaimana Saksi apakan nanti ini disahkan atau tidak? Kemudian dari

38

keempat saksi itu semuanya setuju kalau suara tembus itu nanti di sahkan. Demikian Pak. 167. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Oke, silakan duduk. Jumlahnya berapa Pak? Ingat nggak, jumlah yang tidak sah tempat(…) 168. SAKSI DARI PEMOHON : M. RIDWAN Jumlah yang tidak sah di TPS saya ada 4 Pak. 169. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Ada 4, tapi tidak ingat yang coblos tembus itu? 170. SAKSI DARI PEMOHON : M. RIDWAN Yang…, karena apa namanya itu…, sejak awal sudah disahkan, sehingga ya kami tidak menghitungnya. Terima kasih. 171. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Silakan duduk. Saudara Hamzah, silakan! Saudara Ketua KPPS juga? 172. SAKSI DARI PEMOHON : HAMZAH Ya. 173. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Ketua KPPS mana? 174. SAKSI DARI PEMOHON : HAMZAH Ketua KPPS TPS 03 Desa Bojoasri, Kabupaten Lamongan.

Kecamatan Kali Tengah,

175. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Oke, apa, sama suara tembus disahkah atau tidak?

39

176. SAKSI DARI PEMOHON : HAMZAH Suara tembus saya sahkan Pak. 177. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Suara coblos tembus disahkan? 178. SAKSI DARI PEMOHON : HAMZAH Ya. 179. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Suara tidak sah seluruhnya berapa di TPS Bapak? 180. SAKSI DARI PEMOHON : HAMZAH 2. 181. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Ada…, ada kesepakatan juga sebelumnya ya? 182. SAKSI DARI PEMOHON : HAMZAH Ya, sebelumnya ada kesepakatan dari semua anggota KPPS dan semua Saksi dari 4 calon. 183. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Baik, cukup. Silakan duduk! Saudara Mochtar. Sama Ketua KPPS, ya? 184. SAKSI DARI PEMOHON : MUHTAR JAMIL Anggota KPPS. 185. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Anggota KPPS, KPPS berapa? 186. SAKSI DARI PEMOHON : MUHTAR JAMIL KPPS 03, Desa Bojoasri, Kecamatan Kali Tengah.

40

187. KETUA: MOH. MAHFUD. MD.

Oh, sama dengan Pak Hamzah tadi, ya? SAKSI DARI PEMOHON : MUHTAR JAMIL Ya. 188. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Apa beda keterangan Saudara dengan Pak Hamzah? Kenapa datang berdua? Beda nggak? 189. SAKSI DARI PEMOHON : MUHTAR JAMIL Ada sedikit perbedaan Pak. 190. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Apa? 191. SAKSI DARI PEMOHON : MUHTAR JAMIL Tentang informasi surat edaran yang berasal dari KPUD, katanya ada, itu sama sekali tidak…,tidak sampai pada kami Pak. Dari KPPS 03. 192. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Karena itu tidak sampai, maka TPS, KPPS mengambil keputusan, kesepakatan bahwa yang tembus itu dianggap sah, gitu? 193. SAKSI DARI PEMOHON: MUHTAR JAMIL Ya. 194. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Ya, silakan duduk, Pak. Baik Pemohon, Anda mengajukan Saksi-Saksi ini yang semuanya tentu tidak bisa dibantah. Tapi Saudara ingin menyatakan apa dari Saksi…, dari pengajuan Saksi ini? Kalau pikiran sepintas saya, kan tidak mendukung loh, ini sudah dihitung kok Saudara ribut kan sudah dihitung semua, apa yang…, yang ingin dikatakan dari ini? 195. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI

41

Kami berpandangan demikian, Pak Hakim. Jadi praktik terhadap penilaian surat suara yang sah dan tidak itu ternyata tidak ada…, (…) 196. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Tidak seragam. 197. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Betul, oleh karena itu kami juga tidak mungkin menghadirkan seluruh Saksi yang berkaitan dengan praktik coblos tembus tersebut, tetapi mengajukan surat pernyataan dari para Saksi yang ditugaskan di TPS. Terima kasih Pak Majelis. 198. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Dari Saksi-Saksi Saudara, ya? 199. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Ya, dari Saksi kami, terima kasih. 200. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Saudara Termohon, Saudara ingin mengatakan apa dengan kesaksian tadi ini? Punya kesan apa tentang itu? 201. TERMOHON: KHOIRUL HUDA Jadi gini, ada surat edaran, tidak ada surat edaran, Pak. Karena kita ini adalah sudah mencetak yang namanya buku panduan KPPS dan di dalam ini adalah ada yang namanya bimbingan teknis, ya? Bintek KPU kepada PPK, PPK kepada PPS, PPS kepada KPPS. Dari 2.557, kalau ada kesaksian hanya ada beberapa, berarti kan persentasenya kecil tentang pemahaman yang dilakukan oleh KPPS tentang panduan ini.

202. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. TPS-nya ada berapa di sana? 203. TERMOHON: KHOIRUL HUDA

42

2.557, Pak. 204. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Ya, silakan, Pak! 205. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Kalau itu tadi dilakukan, Anda apakah mengatakan bahwa itu salah? Cara dimana comblos tembus dihitung, lalu Anda menggunakan dalil sudah ada panduan, apakah berarti itu salah? 206. TERMOHON: KHOIRUL HUDA Jelas salah, Pak. 207. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Salah. 208. TERMOHON: KHOIRUL HUDA Karena tidak memenuhi buku panduan ini. 209. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, jelas salah, kan? 210. TERMOHON: KHOIRUL HUDA Salah. 211. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Berarti dalam penghitungan seluruhnya ada kesalahan, angka kesalahan di situ? 212. TERMOHON: KHOIRUL HUDA Tidak ada, Pak. 213. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Loh, bahwa itu Anda nyatakan salah, ya kan? Cara menghitung coblos tembus itu salah, tapi meskipun salah itu dihitung sebagai 43

tidak…, sebagai sah, berarti dalam angka kesan dijumlah keseluruhnya itu ada kesalahan di dalamnya? 214. TERMOHON: KHOIRUL HUDA Jadi, kan pada…, sepanjang…, apa namanya…, mengikuti aturan ini, itulah, yang kita anggap benar, Pak. 215. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Berarti salah, kan dia? 216. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Berarti 9 orang itu salah, ya? Karena dia menghitung…, (…) 217. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Iya, Karena Dia kesepakatan kemudian menghitung itu, salah, kan? 218. TERMOHON: KHOIRUL HUDA Salah. 219. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Berarti yang salah itu masuk di keseluruhan perolehan masing-masing…, (…)

dalam

hitungan

angka

220. TERMOHON: KHOIRUL HUDA Karena kan, tidak bisa mengatakan bahwa surat…, apa namanya…, yang rusak itu berapa, yang coblos tembus dan (suara tidak jelas) tidak bisa mengatakan itu (…)

221. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Tidak bisa mengatakan jumlahnya, ya? Tapi karena yang coblos tembus sudah dihitung baik itu perolehan calon siapa pun juga, berarti dicalon siapa pun juga ada angka-angka salah nggak di situ?

44

222. TERMOHON: KHOIRUL HUDA Kita tidak tahu, Pak (…) 223. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Tidak tahu jumlahnya? 224. TERMOHON: KHOIRUL HUDA Ya. 225. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Tapi tahu pengakuannya bahwa itu dihitung? Ya, kan? 226. TERMOHON: KHOIRUL HUDA Pengakuan Saksi. 227. HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, ya sudah. 228. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Berarti, sekurang-kurangnya ada kesalahaan ketetapan Saudara itu sekurang-kurangnya di 9 TPS. Karena seharusnya menurut Saudara di sana kan tidak sah, tapi ternyata sah, begitu? Setuju nggak Saudara dengan kesimpulan ini? Pak Fachmi, mau menanggapi? 229. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHMI BACHMID Pemahamanya begini Majelis. 230. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Bagaimana, Pak? 231. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHMI BACHMID Yang dimaksud dengan suara coblos sah itu sepanjang sesuai dengan ketentuan. Jadi ini yang harus dipahami jangan di…, sepertinya di…, digeneralisir oleh Pemohon seakan-akan coblos tembus yang

45

bagaimana? Seharusnya ada aturan tentang coblos tembus yang sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang sebetulnya…, karena kalau coblos tembus juga mengenai sudut yang lain itu mungkin tidak sah. Lah, ini kan semuanya sudah diperiksa oleh petugas KPPS, oleh Saksi, dan sebagainya dan pada saat itu…, kalau memang ada persoalan pada saat penghitungan, kami yakin pasti ada keberatan dan pasti ada laporan ke Panwas. Itu yang paling inti, jadi permasalahannya…, (…) 232. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Tapi mereka itu bersepakat lebih dulu sehingga tidak perlu laporan dan bersepakatan tentang hal-hal yang tidak sah menurut KPU. 233. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHMI BACHMID Mungkin pemahamannya gini, Majelis. Jadi coblos tembusnya ini yang harusnya di…, ditempatkan pada tempatnya. Coblos tembus yang bagaimana yang sah, coblos tembus bagaimana yang tidak sah, itu (…) 234. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Itu katanya tadi asal tidak menyentuh ke calon lain, itu katanya disahkan padahal menurut Saudara KPU tadi itu tidak. Silakan Bu Maria. 235. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, Termohon dalam buku pedomannya yang dibagikan itu, apakah dijelaskan juga mengenai coblos tembus? 236. TERMOHON: KHOIRUL HUDA Jadi itu adalah masuk kriteria surat suara yang tidak sah. 237. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Langsung dinyatakan bahwa kalau coblos tembus tidak sah?

238. TERMOHON: KHOIRUL HUDA Itu ketentuan saja yang berbicara di situ tapi ti…, (…) 239. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

46

Tapi dalam pedoman kok, buku Panduan itu harusnya bisa langsung dilaksanakan, oh, ini caranya ini caranya begini. Dalam buku Panduan itu tidak dirumuskan, hanya harus semua melihat pada peraturan perundang-undangan? 240. TERMOHON: KHOIRUL HUDA Ya. 241. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Pihak Terkait, mau menanggapi atau sudah cukup? 242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ROBIKIN EMHAS Ada satu hal yang perlu, kami merasa perlu sampaikan bahwa coblos tembus itu sama sekali bukan istilah yuridis itu adalah istilah sosiologis, dimana kalau ada kejadian seperti itu, maka itu disebut sebagai coblos tembus. Tetapi satu yang paling mendasar dari konteks ini adalah bahwa segala jenis pemberian suara sejauh tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan pada akhirnya dua ribu…, dua puluh tujuh…, Peraturan KPU itu adalah tidak sah. Jadi, mohon kemudian kita tidak terlalu memfokus dengan istilah coblos tembus. Terima kasih. 243. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Ya, oke. Berarti itu tidak sah tadi, ya? Yang sembilan? 244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ROBIKIN EMHAS Saya sependapat bahwa itu tidak sah. 245. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Tidak sah.

246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ROBIKIN EMHAS Tetapi bahwa andaikata demikian apa yang disaksikan oleh…, apa yang disampaikan oleh Saksi ini berlangsung di seluruh TPS, maka sama sekali tidak memiliki konsekuensi apa-apa (…)

47

247. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Ya, itu nanti pertimbangan hakim, soal TPS-nya. Tetapi sepakat dulu bahwa ternyata ada coblos tembus yang tidak sah, tapi dinyatakan sah oleh KPU di dalam keputusannya itu. 248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ROBIKIN EMHAS Benar. 249. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Itu, dan itu bisa masuk kecalon mana saja, belum tentu ke…, menguntungkan ini juga, ya belum tentu. 250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ROBIKIN EMHAS

Oh, kami sepakat. 251. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Kesepakatan dulu tentang teknis, prosedural yang dianggap sah. Baik Saudara menurut kami rasanya sidang ini sudah cukup dan tidak perlu dibuka lagi kecuali Pihak Termohon ingin mengusulkan agar sidang ini dibuka kembali misalnya Saudara ingin punya Saksi dan buktibukti lain. tapi rasanya kok tidak, ya. Sebentar, kotak suara yang tidak disegel tadi jumlahnya bera…, yang di…, klaim tidak disegel begitu. 252. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHMI BACHMID Eh, Majelis ada delapan puluh kotak suara, yang di Solokuro, itu setelah rekapitulasi…, setelah rekap…, setelah rekap, setelah dihitung saat mau disegel, Polisi datang, ayo segera, segera bawa! Jadi setelah rekap itu delapan puluh di Solopuro 91…, 253. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Saya hanya ingin…, ingin kepastian jumlahnya karena (…) 254. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHMI BACHMID Delapan puluh dan sembilan satu. 255. KETUA: MOH. MAHFUD. MD.

48

Karena…, karena ternyata tidak disegel, tapi tidak terjadi perubahan angka dari TPS ke kecamatan, kan gitu. Nggak tahu 256. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHMI BACHMID Nggak, nggak ada semua perbedaan 257. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Oke, hanya ingin tahu jumlahnya tadi Bu Maria. Saya kira cukup, ya, tidak usah dibuka sidang lagi langsung menunggu putusan vonis, ya. sidang untuk pengucapan vonis ya. karena saya berfikir mau mengundang Ketua KPU, begitu, tapi KPU Pak Hafid tapi, sudah jelas bahwa suratnya dua, tanggal 23 dan 25, kan begitu toh. Tinggal dipertimbangkan nanti di dalam. Baik, 258. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHMI BACHMID Majelis Hakim Yang Mulia. 259. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Silakan. 260. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHMI BACHMID Saya sudah melampirkan daftar bukti. Namun bukti yang besarbesar itu masih didalam perjalanan, yakni bukti C-1 per TPS itu, 2.500 sekian TPS 261. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Baik, akan…, tidak akan saya bacakan. Ini dari Pemohon itu bukti-bukti P-1 sampai dengan P-20, tetapi yang P-18 itu A sampai i, yang P-3 itu P-3ab. Jadi kira-kira 50-an lah, ya? buktinya. Nanti pokoknya P-1 sampai dengan P-20, masih ada lagi?

262. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHMI BACHMID

Eh, Majelis,

jika diperbolehkan kami akan memberikan bukti tambahan, karena baru sampai hari ini…, baru datang hari ini bukti P-21

49

263. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Sudah sampai di sini, ruang sidang ini? 264. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI

Eh, ruang sidang sudah, Cuma belum kami masukan dalam daftar

barang bukti baru sampai P-20.

265. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. Apa itu? Bukti P-21 apa? 266. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI Tentang surat-surat dari para kepala desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan mengenai permasalahan coblos tembus, mereka mengirim surat kepada KPU supaya coblos tembus tersebut disahkan kaitannya adanya kurangnya sosialisasi dan anggota KPPS yang banyak memberikan kertas suara kepada pemilih dengan cara tidak membuka lebar, sehingga terjadi kasus coblos tembus itu di desa-desa tempat mereka. 267. KETUA: MOH. MAHFUD. MD.

Oke, kalau begitu, bukti P…, 268. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI P-21 Majelis. 269. KETUA: MOH. MAHFUD. MD. P-1 sampai dengan P-21 dari Pihak Pemohon dinyatakan diterima dan sah. KETUK PALU 1X

Kemudian dari Pihak Termohon kalau tidak bertambah lagi ini bukti T-1 sampai dengan T-18. Ada 18? Betul? Apa ada tambahan lagi? Cukup.

50

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-4, ya? Tidak ada tambahan? Baik, kita nyatakan sah. KETUK PALU 1X

Saudara menunggu sidang berikutnya, kami beri waktu sampai dengan besok sore jam 16.00 di Kepaniteraan, Saudara menyampaikan kesimpulan. Ya, kesimpulan apa dari ini. Kalau jam 16.00 tidak menyerahkan artinya ya memang tidak nyerahkan kesimpulan. Kami membuat kesimpulan sendiri saja, gitu. Saudara buat kesimpulan juga belum tentu diikuti. Kita kan buat kesimpulan beda kesimpulan juga. Jadi, silakan saja, ya. Baik, dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB

Jakarta, 10 Juni 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan

Kasianur Sidauruk

51