2010

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 408/P/SK/HT/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN KARTU IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR DI KAWASAN KAMPUS UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA, Menimbang

: a. bahwa untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh sivitas akademika dalam kegiatan pembelajaran perlu dilakukan penataan lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada dengan menciptakan lingkungan kampus yang educopolis serta peka terhadap isu-isu ekologis; b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kampus yang educopolis perlu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap kendaraan bermotor di kawasan kampus agar terjaga kondisi lingkungan yang nyaman, aman, tenang, terlindunginya sarana prasarana umum dan fasilitas pendidikan, serta terjaminnya keselamatan lalu lintas di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada; c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberlakuan Kartu Identitas Kendaraan Bermotor di Kawasan Kampus Universitas Gadjah Mada;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271); 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2008; 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 16/SK/MWA/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada; 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 29/SK/MWA/2007 tentang Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada 2008 - 2012;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PEMBERLAKUAN KARTU IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR DI KAWASAN KAMPUS UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada. 2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada. 3. Wakil Rektor Senior yang selanjutnya disebut WRS AKSM adalah Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi, Keuangan, dan Sumberdaya Manusia Universitas Gadjah Mada. 4. Unit kerja adalah Kantor Pimpinan Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Lembaga, Pusat, Unit Penunjang Universitas, Unsur Pelaksana Administrasi, dan Satuan. 5. Direktorat yang selanjutnya disebut Dit. PPA adalah Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Universitas Gadjah Mada. 6. Educopolis adalah lingkungan yang kondusif untuk proses pembelajaran dalam konteks pengembangan kolaborasi multidisiplin dan tanggap terhadap isu-isu ekologi demi mencapai visi Universitas sesuai Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIPK) UGM 2005 - 2015. 7. Kartu Identitas Kendaraan yang selanjutnya disebut KIK adalah kartu yang harus ditunjukkan oleh pengendara kendaraan bermotor kepada petugas setiap masuk dan keluar kawasan kluster fakultas/unit kerja di lingkungan Kampus Universitas Gadjah Mada. 8. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada. 9. Mitra adalah orang yang bertempat tinggal di perumahan dosen, pelaku usaha kecil, karyawan bank, perusahaan, yayasan, anggota Fortakgama di lingkungan Universitas. 10. Tamu adalah tamu Universitas, tamu fakultas/unit kerja, tamu penghuni perumahan dosen, tamu perusahaan, yayasan di lingkungan Universitas. 11. Pekerja Outsource adalah pekerja cleaning service, bangunan, security, gardening di lingkungan Universitas. 12. Penerimaan Universitas dari masyarakat (dana masyarakat) adalah penerimaan Universitas yang bukan bersumber dari dana pemerintah. 13. Disinsentif adalah instrumen pengendalian berupa sejumlah uang yang harus dibayar pengendara kendaraan bermotor kepada Universitas untuk penggunaan fasilitas jalan, fasilitas parkir dan pengurangan kebisingan serta polusi udara di lingkungan kampus. 14. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. 15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 16. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel dan sepeda yang menggunakan motor listrik.

17. 18. 19. 20.

21. 22.

23. 24. 25. 26. 27.

28. 29.

Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Tempat-tempat parkir adalah tempat bersama, kecuali tempat parkir yang dikhususkan bagi dosen dan tenaga kependidikan. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan tanpa menggunakan kendaraan. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENERBITAN KIK Pasal 2

Penerbitan KIK dimaksudkan untuk pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor di kawasan kampus Universitas guna menjamin kenyamanan dan ketenangan dalam proses belajar mengajar, keselamatan, dan keamanan sarana dan prasarana, serta mengurangi kebisingan dan polusi udara bagi pengguna jalan di lingkungan Kampus. Pasal 3 Pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor dengan KIK dan portal bertujuan untuk : a. Menjaga keselamatan pengguna prasarana lalu-lintas dalam kampus; b. Menghindari terjadinya kecelakaan lalu-lintas dalam kampus dengan mengurangi kecepatan; c. Menjaga keamanan terhadap terjadinya pencurian sarana prasarana umum dan pendidikan serta terhadap terjadinya perampokan dengan pemberatan pada sivitas akademika dan tamu;

d. e. f. g.

Mengendalikan laju peningkatan jumlah penggunaan kendaraan bermotor di lingkungan Kampus Universitas; Mengurangi polusi udara dan suara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor; Mengurangi penggunaan kertas (karcis) dalam pengawasan keamanan kendaraan bermotor dari tindak pencurian kendaraan bermotor; Mengendalikan penggunaan kawasan kampus dari kegiatan yang tidak semestinya. Pasal 4

(1) KIK berlaku di seluruh area kluster dan unit kerja di lingkungan Universitas. (2) Setiap dosen dan tenaga kependidikan Universitas berhak memperoleh KIK dengan dibebaskan dari biaya penerbitan dan disinsentif untuk 2 (dua) kendaraan bermotor. (3) Setiap mahasiswa UGM berhak memperoleh KIK dengan dibebaskan dari biaya penerbitan dan disinsentif hanya untuk 1 (satu) kendaraan bermotor. (4) Mitra dimungkinkan memiliki KIK dengan membayar biaya penerbitan KIK. (5) Setiap mitra yang menggunakan kendaraan bermotor tidak dibebaskan dari disinsentif kecuali yang secara kelembagaan berafiliasi dengan Universitas seperti Fortakgama, PT. GMUM, Yayasan UGM, Yayasan Masjid Kampus UGM, KOPMA, KOSUDGAMA, KOKELGAM dan sejenisnya. (6) Kendaraan bermotor masyarakat umum tanpa KIK yang memasuki kawasan kampus wajib meminta karcis pada petugas portal masuk, dengan dikenai disinsentif yang dibayarkan pada petugas portal keluar. (7) Anggota Dharma Wanita dapat memperoleh KIK dengan dibebaskan dari biaya penerbitan dan disinsentif hanya untuk 1 (satu) kendaraan bermotor atas permintaan Pengurus Dharma Wanita Universitas atau Unit Kerja yang bersangkutan. (8) Pensiunan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang masih aktif berkontribusi pada kegiatan suatu Unit Kerja dapat memperoleh KIK dengan dibebaskan dari biaya penerbitan dan disinsentif hanya untuk 1 (satu) kendaraan bermotor atas permintaan Unit Kerja yang bersangkutan. BAB III FORMAT, JENIS DAN KATEGORI KIK Pasal 5 (1) Halaman muka KIK memuat tentang : a. Nomor seri kartu; b. Nama pemilik; c. Barcode memuat informasi tentang identitas pengguna KIK; d. Nomor kendaraan dengan huruf berukuran besar untuk memudahkan pengecekan. (2) Halaman belakang KIK memuat alamat dan nomor telpon Kantor Pusat Layanan KIK (PL-KIK) dan ketentuan umum penggunaan KIK.

Pasal 6 (1) Jenis KIK terdiri dari : a. KIK Mobil; b. KIK Sepeda Motor. (2) Kategori KIK berdasarkan pengguna terdiri dari : a. KIK Dosen dan Tenaga Kependidikan; b. KIK Mahasiswa; c. KIK Mitra. (3) Masa berlaku KIK terdiri atas : a. KIK Dosen dan Tenaga Kependidikan berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali; b. KIK Mahasiswa UGM berlaku selama menjadi mahasiswa dengan verifikasi setiap tahun; c. KIK Mitra berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali; d. KIK Mitra untuk pekerja outsource berlaku sesuai dengan jangka waktu kontrak. (4) Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra perorangan diperbolehkan memiliki maksimum hanya 2 (dua) KIK. (5) Kendaraan dinas Universitas diberi KIK atas nama unit kerja. (6) Kendaraan dinas mitra perusahaan/lembaga diberi KIK atas nama perusahaan/lembaga. BAB IV DATA BASE PENGELOLAAN KIK Pasal 7 Database KIK sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut : a. Identitas pengguna; b. Identitas kendaraan; c. Identitas KIK; d. Pembayaran-pembayaran biaya penerbitan KIK dan disinsentif; e. Pelanggaran yang pernah dilakukan oleh pengguna dan sanksi yang pernah diterima. BAB V PENERIMAAN DISINSENTIF Pasal 8 (1) Penerimaan disinsentif merupakan penerimaan Universitas dari masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan dan fasilitas parkir di lingkungan kampus. (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh petugas Layanan Kartu Identitas Kendaraan ke Rekening Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 0039652522 di Bank Negara Indonesia Cabang UGM. (3) Mekanisme pemanfaatan dana yang diperoleh dari disinsentif diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas;

(4) Besaran disinsentif per tahun untuk penggunaan mobil dengan KIK di luar biaya penerbitan kartu sebagai berikut : a. Mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa setelah tahun akademik 2009/2010 dikenakan disinsentif sebesar Rp 200.000,00 untuk KIK mobil pertama dan sebesar Rp 300.000,00 untuk KIK mobil kedua; b. Mitra dikenakan disinsentif sebesar Rp 200.000,00 untuk KIK mobil pertama dan sebesar Rp 300.000,00 untuk KIK mobil kedua. (5) Besaran disinsentif per tahun untuk penggunaan sepeda motor dengan KIK di luar biaya penerbitan kartu sebagai berikut : a. Mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa setelah tahun akademik 2009/2010 dikenakan disinsentif sebesar Rp 50.000,00 untuk KIK sepeda motor kedua; b. Mitra dikenakan disinsentif sebesar Rp 50.000,00 untuk KIK sepeda motor pertama dan sebesar Rp 50.000,00 untuk KIK sepeda motor kedua. (6) Besaran disinsentif untuk penggunaan kendaraan tanpa KIK ditetapkan per karcis parkir sebagai berikut : a. Sepeda motor : Rp 1.000,00 (seribu rupiah); b. Mobil : Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah); c. Truk : Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah); d. Bus : Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). (7) Dispensasi atas disinsentif dapat diberikan atas permintaan pimpinan unit kerja dengan persetujuan WRS AKSM. BAB VI TATA CARA PENGAJUAN KIK Pasal 9 (1) Tata cara pengajuan penerbitan KIK adalah : a. Mengisi formulir permohonan; b. Menyerahkan fotokopi Kartu Identitas yang masih berlaku; c. Menyerahkan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); d. Pas foto ukuran 3 x 4 sesuai jumlah KIK yang diajukan; e. Menandatangani Surat Pernyataan “Tidak Akan Menyalahgunakan KIK”; f. Membayar disinsentif sesuai jenis dan kategori KIK berdasarkan ketentuan yang berlaku; (2) Untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari sistem informasi yang ada di lingkungan Universitas. (3) Seluruh formulir yang sudah diisi diserahkan oleh pengguna atau petugas unit kerja kepada Petugas Pusat Layanan Kartu Identitas Kendaraan (PL-KIK) Blok B 20 Bulaksumur Yogyakarta. (4) Biaya penerbitan KIK sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). (5) Untuk penerbitan kartu pengganti dikarenakan hilang atau ganti kendaraan dikenakan biaya penerbitan kartu sesuai ketentuan pada ayat (4). (6) Pengajuan perpanjangan masa berlaku KIK dilakukan dengan cara on line melalui http://kik.ugm atau melalui petugas PL-KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGECEKAN KIK Pasal 10 (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib menunjukkan KIK kepada petugas pos jaga pada saat melintasi portal masuk kampus. (2) Bagi setiap pengendara yang tidak memiliki KIK diwajibkan meminta karcis parkir kepada petugas pos jaga portal masuk dan petugas mencatat nomor kendaraan pada karcis parkir. (3) KIK ditunjukkan kepada petugas pos jaga portal keluar yang akan mengecek kesesuaian antara nomor kendaraan dengan nomor yang tercantum pada kartu. (4) Pengguna kendaraan dengan KIK tidak dikenakan pembayaran pada pengecekan pos jaga portal keluar. (5) Setiap pengguna kendaraan bermotor tanpa disertai KIK diwajibkan membayar disinsentif saat pengecekan pada pos jaga portal keluar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) kecuali tamu universitas, fakultas dan unit kerja lain di lingkungan universitas. (6) Pengendara kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan karcis atau KIK pada saat pengecekan di pos jaga portal keluar diwajibkan menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan berlaku ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Pasal 11 (1) Untuk mendukung ketertiban lalu lintas di lingkungan kampus dipasang rambu yang bertuliskan ‘Bukan Jalan Umum’ pada setiap ruas jalan masuk ke kawasan kampus. (2) Untuk mengurangi kecepatan lalu lintas dipasang rambu batas kecepatan. (3) Pusat Layanan Kartu Identitas Kendaraan (PL-KIK) dilengkapi dengan unit komputer, CCTV monitor dan peralatan pencetakan KIK. (4) Pos jaga portal dilengkapi dengan lampu penerangan, peralatan komunikasi, kamera CCTV, serta kelengkapan lain untuk menunjang kinerja petugas. (5) Ketersediaan sarana prasarana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) akan dilengkapi dan ditingkatkan secara bertahap. Pasal 12 (1) Penjagaan portal masuk dan portal keluar kluster dilakukan mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB, kecuali pada pos jaga portal Boulevard yang dijaga selama 24 jam. (2) Pada acara-acara khusus seperti wisuda, seminar, resepsi pernikahan, pameran dan lainlain, diberlakukan mekanisme pengecekan KIK dan karcis yang sama seperti hari biasa dengan menambah petugas pos jaga portal masuk dan portal keluar. (3) Pada acara-acara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditambah petugas parkir yang bertugas menata parkir kendaran bermotor. (4) Penambahan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada anggaran panitia penyelenggara. Pasal 13 (1) Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset ditugaskan melakukan pengadaan perlengkapan yang diperlukan untuk kelancaran sistem pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor.

(2) Satuan Keamanan Kampus ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi penjagaan portal dan pengendalian serta pengawasan lingkungan. BAB VIII PENGAMANAN KENDARAAN BERMOTOR Pasal 14 (1) Apabila pengendara kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan KIK, karcis parkir, atau STNK yang sesuai dengan nomor kendaraan bermotor kepada petugas di pos pengecekan portal keluar, petugas berhak melakukan pengamanan kendaraan. (2) Dalam waktu 1x24 jam pengendara kendaraan bermotor tetap tidak dapat menunjukkan STNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendara kendaraan bermotor tersebut harus dapat menunjukkan identitas yang digunakan pada saat mendaftarkan untuk memperoleh KIK, atau surat tanda lapor kehilangan dari kepolisian bagi pengendara kendaraan bermotor. (3) Bagi pengendara kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melewati batas waktu 1x24 jam akan dikenakan biaya administrasi pengamanan kendaraan bermotor sebesar 10% dari biaya disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a untuk mobil, atau Pasal 8 ayat (5) huruf a untuk motor. (4) Apabila pengendara kendaraan bermotor melarikan diri dari pos pengecekan portal keluar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pencabutan KIK dan/atau pelarangan kendaraan tersebut memasuki kawasan kampus. (5) Apabila pengendara kendaraan bermotor melakukan perbuatan melanggar hukum di kawasan kampus akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan kendaraan bermotor yang digunakan dilarang memasuki kawasan kampus. BAB IX PENGELOLAAN AREA PARKIR Pasal 15 (1) Dengan diberlakukannya penerapan KIK, area parkir kendaraan bermotor yang ada di semua fakultas/unit kerja di lingkungan Universitas diubah fungsinya menjadi area parkir kluster yang dapat digunakan bersama oleh pengguna kendaraan bermotor, kecuali area parkir yang dikhususkan untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan fakultas/unit kerja yang bersangkutan. (2) Dengan diberlakukannya disinsentif bagi penggunaan kendaraan bermotor, maka pada semua area parkir kluster di lingkungan Universitas tidak diperbolehkan lagi adanya pemungutan uang parkir oleh pihak manapun. (3) Fakultas dan unit kerja diwajibkan untuk berkontribusi dalam sistem pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor dengan mengirimkan petugas jaga portal kluster dan menyediakan petugas pengawas pada area parkir di lingkungan masing-masing. Pasal 16 (1) Penyelenggara kegiatan yang menghadirkan kendaraan bermotor dalam jumlah banyak diwajibkan menugaskan pengawas area parkir dalam jumlah yang memadai dan honorarium pengawas area parkir tersebut dibebankan kepada penyelenggara kegiatan.

(2) Sebagai konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) pengawas area parkir tidak diperbolehkan memungut dan/atau menerima uang parkir dari pengguna kendaraan dengan alasan apapun, apabila terbukti memungut atau menerima uang parkir akan dikenakan sanksi dengan sanksi terberat pemberhentian dari penugasan. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 (1) Masa transisi pengelolaan pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor sesuai Peraturan ini berlangsung terhitung mulai tanggal 05 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. (2) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra yang secara kelembagaan berafiliasi dengan Universitas dibebaskan dari disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6). (3) Semua peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas kendaraan dan pengelolaan parkir di kawasan kampus, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan ini. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 (1) Dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, maka Univeritas dapat melakukan peninjauan terhadap besaran disinsentif sebagai instrumen pengendalian dengan menerbitkan surat keputusan yang ditetapkan dengan Keputusan WRS AKSM. (2) Apabila terjadi keterbatasan area parkir kendaraan bermotor pada suatu kluster, maka tarif disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dapat ditingkatkan untuk kluster tersebut dengan menerbitkan surat keputusan yang ditetapkan dengan Keputusan WRS AKSM. (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri. (4) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 2010 Rektor, ttd Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.