MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DAN THE WILLIAM J. CLI NTON FOUNDATION TENTANG PROGRAM KERJASAMA MENGENAI HIV/AIDS NO MOR
: HK.06.02/0/1.4/154/2010
NOMOR
: 39A/MOU-CHAl/01/201 0
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, (selanjutnya disebut dengan "Depkes") dan The William J. Clinton Foundation, (selanjutnya disebut dengan "Clinton Foundation"), keduanya selanjutnya disebut dengan "Para Pihak"; MEMPERHATIKAN bahwa the Clinton Found ation adalah organisasi non-profit, nonpolitik, dan non-sektarian; MENIMBANG keinginan Para Pihak untuk menanggulangi epidemi HIV/AIDS melalui program perawatan, pengobatan, dan pencegahan yang terpadu; BERKEINGINAN untuk mengadakan kerjasama antara Para Pihak; SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai kerjasama teknis internasional, TELAH MENCAPAI KESEPAKATAN SEBAGAI BERIKUT:
PASAL1 TUJUAN Tujuan Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut dengan MSP) ini adalah untuk mengadakan kerjasama antara Para Pihak dalam program perawatan, pengobatan, dan pencegahan HIV/AIDS yang terpadu. PASAL2 RUANG LINGKUP KEGIATAN Ruang lingkup kegiatan di dalam MSP ini meliputi program-program sebagai berikut: 1) Manajemen Rantai Pasok: Memperkuat sistem program HIV/AIDS Depkes. 2) Pediatrik: Membantu Depkes dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan perawatan, dukungan dan pengobatan HIV/AIDS pada anak-anak. 3) Akses terhadap Obat Berkualitas: Membantu Depkes dalam memberikan informasi tentang dan akses terhadap harga kompetitif untuk komoditi berkualitas tinggi yang berkaitan dengan HIV/AIDS. 4) Penguatan pelayanan laboratorium: Membantu Depkes dalam meningkatkan pelayanan laboratorium HIV /AIDS. ')...-
5) Perawatan & Pengobatan: Membantu Depkes dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan perawatan dan pengobatan HIV/AIDS untuk orang dewasa dan anak-anak. 6) Proyek Percontohan Terpadu untuk Memperkuat Pelaksanaan Pelayanan di daerah-daerah terpilih sesuai program dan pedoman nasional Depkes.
PASAL 3 ARAHAN PROGRAM, MEKANISME, DAN RENCANA KERJA
1. Rincian
mekanisme kerjasama ini dijelaskan di dalam Haluan Program, sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari MSP ini;
2. Rincian penjabaran masing-masing kegiatan di Arahan Program dijelaskan di dalam Rencana Kerja (RK), yang terlampir di Lampiran 2. 3. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan di dalam MSP ini akan ditinjau setiap tahunnya oleh para institusi pelaksana.
PASAL 4 KEDUDUKAN
1.
Depkes berkedudukan di JI. H.R. Rasuna Said, Blok X5, Kav. 4-9, Jakarta 12950, Indonesia.
2.
Clinton Foundation berkedudukan di 383 Dorchester Avenue, Suite 400, Boston, MA, 02127 USA.
PASAL 5 INSTITUSI PELAKSANA
1. Depkes menunjuk Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan PL) sebagai institusi pelaksana. 2. The Clinton Foundation menunjuk Clinton HIV/AIDS Initiative (selanjutnya disebut dengan "CHAI") di Indonesia sebagai institusi pelaksana.
PASAL 6 TANGG UNG JAWAB A. Depkes akan :
1. Memberikan kepada Clinton Foundation, informasi yang diperlukan untuk penilaian, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program atau proyek yang dilaksanakan di dalam ruang lingkup MSP ini;
r
2. Memfasilitasi personil Clinton Foundation yang terlibat dalam kegiatan yang mengacu pada MSP ini, terkait visa masuk serta izin menetap dan bepergian, sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 3. Memfasilitasi pengaturan pengecualian pajak bagi Clinton Foundation dalam ruang lingkup MSP ini. Pengecualian pajak yang sesuai sesu ai hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 8.
Clinton Foundation akan:
1. Melaksanakan program yang tercantum pada Haluan Program dan telah disepakati oleh Depkes, selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan telah disetujui oleh Oepkes; 2. Membuat Rencana Kerja Terperinci pada setiap tahun program guna mendapat persetujuan tertulis oleh Depkes, untuk tahun program berikutnya. 3. Menyediakan dana, persediaan dan peralatan, serta bantuan teknis untuk pelaksanaan program yang ditetapkan oleh Para Pihak, sesuai ketersediaan sumber daya manusia dan finansial. 4. Berkoordinasi dengan Depkes, dan institusi Pemerintah Indonesia terkait lainnya, pada tingkat pusat provinsi, untuk menjamin bahwa program-program ini akan melengkapi kebijakan dan strategi perr.erintah yang sudah ada, yang mana kebijakan dan strategi tersebut dirancang untuk memberikan manfaat bagi para penerima; 5. Menyediakan stat nasional dan internasional yang memiliki kualifikasi untuk membantu Depkes dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan program penanggulangan HIV/AIDS nasional di dalam kerangka MSP ini. Clinton Foundation akan berkonsultasi dengan, serta wajib mendapatkan persetujuan dari Depkes, mengenai semua hal yang berkaitan dengan perekrutan, penempatan, dan fungsi dari setiap personil profesional dan teknis yang disediakan dalam ruang lingkup MSP ini; 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program yang dijelaskan dalam MSP ini, bekerjasama dengan Depkes, dan institusi Pemerintah Indonesia terkait lainnya. 7. Berkonsultasi dengan Depkes untuk menyepakati segala perubahan yang terjadi di dalam program/proyek yang telah disetujui. 8. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Depkes mengenai semua bentuk publisitas dan kegiatan media di Indonesia dan internasional, menyangkut kegiatan-kegiatan program di dalam Pasal 2. 9. Menyerahkan laporan perkembang an triwulan dan tahunan, serta laporan penyelesaian di akhir masa kerjasama kepada Depkes. Semua laporan tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Depkes.
f
PASAL 7 ORGANISASI SOSIAL LOKAL 1. Jika dianggap perlu, CHAI dapat mengadakan kerjasama dengan organisasi sosial lokal Indonesia untuk melaksanakan program-program tersebut. 2. Kerjasama dengan organisasi sosial lokal dimaksud di atas harus disetujui para pihak. Organisasi-organisasi tersebut harus telah terdaftar sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memiliki kapasitas dan keahlian yang tepat. PASAL 8 STATUS ASET Setelah kerjasama selesai, kepemilikan semua aset yang dibeli oleh Clinton Foundation untuk pelaksanaan kerjasama di dalam MSP ini akan diputuskan dengan kesepakatan bersama dari para pihak.
PASAL 9 PEMBATASAN KEGIATAN DAN PERSONIL CLINTON FOUNDATION 1.
Clinton Foundation menjamin bahwa semua kegiatan dan staf yang ditugaskan menurut kesepakatan ini, akan: a.
Mempelajari, menghormati, dan mematuhi hukum, kebijakan Pemerintah Republik Indonesia;
undang-undang, dan
b.
Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia;
c.
Menghormati persatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis;
d.
Menghormati adat istiadat, tradisi, dan agama dari komunitas setempat;
e. Tidak terlibat kegiatan politik dan komersial;
2.
f.
Tidak mengadakan kegiatan keagamaan;
g.
Tidak terlibat dalam kegiata n intelijen I terselubung;
h.
Tidak menggalang dana di Indonesia guna mendukung program dan kegiatankegiatannya;
1.
Tidak melakukan kegiatan apapun selain yang telah disepakati oleh Para Pihak;
j.
Menghindari bekerja di daerah konflik dan perbatasan.
Pelanggaran terhadap poin-poin tersebut di atas dapat berakibat dicabutnya semua izin kepada person ii tersebut serta pemberhentian program.'(
PASAL10 PENYELESAIAN PERBEDAAN ATAU PERTIKAIAN Segala perbedaan atau pertikaian yang timbul dari interpretasi dan/atau pelaksanaan dari MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Pihak.
PASAL11 AMANDEMEN MSP ini dapat direvisi atau diamandemen setiap waktu, melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Revisi atau amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari MSP ini.
PASAL12 MASA BERLAKU DAN PENGHENTIAN 1. MSP ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya dan akan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun; 2. MSP ini dapat dihentikan oleh satu pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis pada pihak yang lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya; 3. Penghentian MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku proyek dan kegiatan apapun yang sedan9 berjalan, yang dilakukan menurut MSP ini, sampai proyek dan kegiatan tersebut selesai, kecuali Para Pihak memutuskan sebaliknya. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini. Dibuat dalam 2(dua) rangkap, di Jakarta, pada tanggal delapan Januari tahun dua ribu sepuluh dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan pandangan dan penafsiran, maka naskah Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
Departemen Kesehatan b ik Indonesia
The William J Clinton Foundation
~--..:.!~G..t'I"' ~~
a Yoga Aditama _..._,,... ,S, DTM&H, DTCE ~~~Wengendalian Penyakit dan enyehatan Lingkungan
Rub}l-shang
SE Asia Regional Director Clinton Foundation HIV/AIDS Initiative
Program
Manajemen Rantai Pasok : Penguatan sistem program HIV /AIDS dari Depkes.
Program Pediatrik: Membantu Depkes dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan perawatan, dukungan dan pengobatan HIV/AIDS untuk anak-anak
No
1
2
1. Membantu Pengadaan ARV 2. Membantu desentralisasi manajemen pemesanan dan distribusi 3. Membantu memperkirakan ARV dan manajemen inventarisasinya 4. Membantu pelatihan menyangkut manajemen pengadaan dan rantai pasok 5. Membantu proposal/pelaksanaan Global Fund 1. Membantu distribusi pedoman nasional 2. Membantu formulasi ARV pediatrik 3. Membantu pelayanan perawatan dan pengobatan pediatrik 4. Mengembangkan materi diktat 5. Membantu program pelatihan
Kegiatan Kunci
5. Tingkat Pusat 1. Tingkat Pusat 2. Tingkat Pusat 3. Lokasi ditentukan oleh Depkes 4. Tingkat Pusat 5. Lokasi ditentukan oleh Depkes
2-4. Jawa Timur, Papua, Papua Barat, OKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali
1. Tingkat Pusat
Lokasi
Tabe l Rencana Program dan Kegiatan Pokok 2010-201 2
Ruang lingkup tujuan dan kegiatan selama tig a tahun ke depan adalah sebagai berikut:
A. PROGRAM DAN LOKASI
ARAHAN PROGRAM
3,270,703,790
5,388,377,372
Total Perkiraan Anggaran Minimal Selama 3 Tahun (Rp)
)
ANNEX 1
Perawatan & Pengobatan: Membantu Depkes meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan perawatan dan pengobatan HIV/AIDS untuk dewasa dan anak-anak
5
4
Akses Obat Berkualitas: Membantu Depkes dengan memberikan informasi tentang dan akses terhadap harga kompetitif untuk komoditi berkualitas tinggi yang berkaitan HIV/AIDS Penguatan Pelayanan Laboratorium: Membantu Depkes dalam meningkatkan pelayanan laboratorium HIV/AIDS
3
1. Memfasilitasi akses untuk reagen CD4 dengan harga kompetitif secara global 2. Memfasilitasi pelaporan CD4, koordinasi, dan penjaminan mutu 3. Membantu penjaminan Mutu Eksternal untuk Uji Cepat 4. Membantu pelayanan diagnosa dini balita berskala nasional 5. Membantu penguatan Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) dan laboratorium rumah sakit-rumah sakit ART 6. Membantu manajemen distribusi provinsi untuk komoditi tes terkait HIV 7. Memfasilitasi jaringan Perujukan tes laboratorium terkait HIV 1. Memfasilitasi studi dampak ART 2. Membantu mengembangkan Pedoman panel ahli 3. Membantu pelatihan manajemen CST HIV 4. Memfasilitasi jaringan rujukan kasus HIV 5. Membantu bimbingan Klinis 6. Memfasilitasi program pelatihan CST untuk para dokter dan perawat 7. Membantu penguatan pemantauan
1. Memfasilitasi akses terhadap hargaharga ARV yang kompetitif secara global 2. Membantu Depkes untuk memfasilitasi prekualifikasi WHO untuk Kimia Farma 3. Membantu Depkes dalam memfasilitasi penurunan harga ARV Central level
3.
1. Tingkat Pusat 2. Tingkat Pusat 3-8. Lokasi ditentukan oleh Depkes
5-7. Lokasi ditentukan oleh Depkes
4. Tingkat Pusat dan lokasi yang ditentukan oleh Depkes
1-3. Tingkat Pusat
Central level
2.
1. Central level
8,005, 005,838
5,611,317,298
65,813,216
I
2,911,800,000
34,285,291, 750
Lokasi ditentukan oleh Depkes
TOTAL BIAYA
1-4.
27,750,901,910 6,534,389,840
4.
2. 3.
1.
Total Biaya Program Biaya Administrasi
Proyek Percontohan Terpadu untuk Memperkuat Pelaksanaan Pelayanan di daerah terpilih sesuai dengan program dan pedoman nasional Depkes
d. Hasil yang diharapkan
c. Sasaran
b. Tujuan
a. Pendahuluan
V
Pedoman berikut ini harus dijadikan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja:
3. Mengembangkan Rencana Kerja per tahun bersama dengan Depkes dan institusi terkait lainnya, dikoordinir oleh Depkes.
2. Bekerjasama dengan Depkes dan institusi terkait lainnya, dengan dikoordinir oleh Depkes, untuk berkonsultasi dengan bagian DepKes terkait, Komisi Penanggulangan AIDS; Kepala Pemerintahan Lokal masing-masing (Provinsi atau Kabupaten); dan pemangku kepentingan lain yang relevan dalam mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan program-program atau kegiatan-kegiatan guna menjamin kesesuaiannya dengan strategi pembangunan, kebijakan, dan prioritas dari Depkes dan pemerintah lokal masing-masing.
1. Membantu Depkes dan institusi terkait lainnya, dengan dikoordinir oleh Depkes , untuk merancang, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi reaksi komprehensif terhadap HIV/AIDS di daerah sasaran yang terpilih, terma:;uk kegiatan perawatan, pengobatan, pencegahan , dan pembangunan kapasitas bagi Depkes dan organisasi rekanan .
B. Perencanaan
6
8.
pasien A RT Membantu pelatihan bagi konselor kepatuhan pasien Membantu Pelayanan terkait HIV yang terpadu Membantu Bimbingan Klinis Memfasilitasi Penguatan pelayanan perawatan dan pengobatan pediatrik Membantu Program penunjang perawatan dan penQobatan
C.
~
Dalam rangka memperkuat organisasi sosial lokal, CHAI akan mendukung perkembangan organisasi sosial lokal untuk menjamin transfer peran dan kesinambungan dari pelaksanaan program, sehingga ketika kegiatan CHAI di Indonesia selesai, organisasi sosial lokal siap untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan tersebut.
j
3. Keterlibatan organisasi sosial lokal
c. Gubernur melalui institusi pemerintahan daerah yang bekerja di bidang HIV/AIDS, membantu pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan CHAI untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahunan.
b. Untuk perpanjangan tenaga ahli asing CHAI, institusi pemerintahan daerah lokal yang bekerja di bidang HIV/AIDS akan menyerahkan rekomendasi tertulis mengenai tenaga ahli asing tersebut kepada Depkes.
a. Kepala institusi pemerintahan daerah yang bekerja di bidang HIV/AIDS akan bertanggung jawab dalam menjamin efektifnya pelaksanaan program kerjasama dengan CHAI.
2. Tingkat Provinsi
b. Untuk penempatan dan/atau perpanjangan tenaga ahli asing CHAI, Depkes bersama dengan pihak-pihak yang berwenang akan memfasilitasi dalam memproses semua prosedur yang ada.
a. Depkes bertanggung jawab dalam menjamin efektifnya pelaksanaan kerjasama.
1. Tingkat Pu sat
Pelaksa naan
j. Jadwal Pelaksanaan Program
i. Anggaran (semua sumber eksternal)
h. Lokasi dan Penerima manfaaUKelompok Sasaran
g. Pemerintah Daerah dan LSM Pemangku Kepentingan.
f. Staf Nasional dan lnternasional
e. Jeni~ Kegiatan
E.
O.
Tujuan dan Sasaran;
Kegiatan dan pencapaian proyek dan program yang telah selesai dan tengah berjalan;
Kelanjutan dan evaluasi proyek dan program yang telah selesai dan tengah berjalan;
Laporan keuangan mengenai biaya untuk program dan proyek tersebut, termasuk biaya peralatan dan tenaga ahli;
Penilaian dan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya;
Peristiwa tak terdug·a serta hambatan yang dihadapi dan bagaimana menanggapi kedua hal tersebut.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
).
Pendahuluan;
a.
2. CHAI akan menyusun Laporan Perkembangan untuk diserahkan pada Depkes sebelum rapat Peninjauan Program Tahunan dan Rapat Perencanaan Program Tahunan. lsi dari laporan ters~but meliputi:
1. Laporan perkembangan program akan didiskusikan pada rapat peninjauan tahunan dan rapat perencanaan program tahunan.
Pelaporan
2. Total minimum pendanaan pelaksanaan program, yang didukung oleh The Clinton Foundation, diperkirakan adalah Rp 34,285,291,750 selama 3 tahun.
1. CHAI telah mengamankan pendanaan untuk tahun pertama, sesuai RK terlampir. Anggaran untuk tahun kedua dan ketiga telah terindikasi dan bergantung pada konfirmasi mitra pendanaan pada rapat peninjauan perkembangan yang akan diadakan sebelum akhir 2010. Perubahan pada anggaran indikatif tahun kedua dan ketiga dapat dilakukan setelah peninjauan tersebut atau kapanpun setelahnya dengan persetujuan kedua belah pihak.
Pen danaan
F.
4. Hasil dari pemantauan dan evaluasi akan diserahkan oleh CHAI kepada Depkes dan institusi terkait lainnya.
3. Kedua pihak harus berkoordinasi dan menyediakan segala persiapan untuk perwakilan masing-masing.
2. Pemerintah Republik Indonesia berhak melaksanakan pemantauan dan evaluasi mendadak, bila diperlukan.
°11
1. Supervisi, pemantauan dan evaluasi akan dilakukan oleh Depkes bersama dengan CHAI dan institusi terkait lainnya yang akan ditentukan oleh Depkes, setiap tahun bila perlu, secara berkelanjutan sebagai bagian dari aktifitas proyek tersebut. Pemantauan dan evaluasi program akan sejalan dengan kerangka MONEV HIV Nasional.
Supervisi, Pemantauan, dan Evaluasi
MEMORANDUM OF UN DERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE WILLIAM J. CLINTON FOUNDATION CONCERNING A COOPERATIVE PROGRAM IN HIV/AIDS
NUMBER
: HK.06.02/0/1.4/154/2010
NUMBER
: 39A/MOU-CHAl/01/2010
The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, (hereinafter referred to as "MoH") and The William J. Clinton Foundation, (hereinafter referred to as "Clinton Foundation"), both of them hereinafter referred to as "The Parties"; NOTING that the Clinton Foundation is a non-profit, non-political, non-sectarian organization; CONSIDERING their common interest to fight the HIV/AIDS epidemic through integrated treatment, care and prevention programs; DESIRING to establish and initiate cooperation between the Parties; PURSUANT to the prevailing laws and regulations in Indonesia, as well as the procedures and policies of the Government of the Republic of Indonesia concerning international technical cooperation,
HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:
ARTICLE 1 OBJECTIVE The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MoU) is to establish co-operation between the Parties in integrated HIV/AIDS treatment, care and prevention programs. ARTICLE 2 SCOPE OF ACTIVITIES The scope of activities under this MoU comprises the following programs: 1) Supply Chain Management: Strengthening systems for the MoH's HIV/AIDS program; 2) Pediatric Initiative: Assisting the MoH to increase the quality and availability of HIV/AIDS care, support, and treatment services for children; 3) Quality Drug Access: Assisting MoH with information on and access to competitive prices for high quality HIV/AIDS related commodities 4) Laboratory Services Strengthening: Assisting MoH to improve lab services for HIV/AIDS; )--
5) Care & Treatment: Assisting MoH to improve the quality and accessibility of HIV/AIDS care and treatment services for adults and children; 6) Integrated Pilot Projects to Strengthen Service Delivery in Selected Areas in accordance with MoH national programs and guidelines.
ARTICLE 3 PROGRAM DIRECTION, MECHANISM, AND PLAN OF ACTION
1. A detailed mechanism of this cooperation is defined in the Program Direction, which is set out in Annex 1 and constitutes an integral part of this MoU; 2. The detailed description of individual project activities shall be defined in a Plan of Action (PoA) attached as Annex 2. 3. The implementation of activities under this MoU shall be reviewed annually by the executing agencies. ARTICLE 4 DOMICILE
1. Ministry of Health domiciles at JI. H.R. Rasuna Said, Blok X5, Kav. 4-9, Jakarta 12950, Indonesia, 2. The Headquarter Clinton Foundation domiciles at 383 Dorchester Aven ue, Suite 400, Boston, MA, 02127 USA ARTICLE 5 EXECUTING AGENCIES
1. MoH assigns Directorate General of Disease Control and Environmental Health (DC and EH) as the executing agency; 2. Clinton Foundation assigns Clinton HIV/AIDS Initiative in Indonesia (hereinafter referred to as "CHAI") as the executing agency.
ARTICLE 6 RESPONSIBILITIES A. MoH shall :
1. Provide Clinton Foundation with necessary information for the assessment, planning, coordination, implementation, monitoring and evaluation of programs or projects undertaken within the scope of this MoU; 2. Facilitate for Clinton Foundation personnel engaged in activities under this MoU favorable treatment with respect to entry visa, stay and travel permits consistent with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia; 3.
Facilitate in arranging tax exemption and relief for Clinton Foundation, within the scope of this MoU. Tax exemption and relief shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Government of the Republ.c of Indonesia
y
. .•
8. Clinton Foundation shall : 1. Implement the program identified in the Program Direction which covers a 3 (three) year period and which has been agreed with MoH; 2. Develop a detailed Plan of Action (PoA) for each program year to be approved in writing by MoH for the following program year; 3. Provide funding, supplies and equipment, as well as techn ical assistance, for program implementation as assigned by the Parties subject to the availability of approved human and financial resources; 4. Coordinate with MoH and other related Indonesian Government institutions, at both central and provincial level, to ensure that the programs will complement the Government's existing policy and strategy designed to benefit its beneficiaries; 5. Provide qualified national and international staff to assist MoH in implementing the national HIV/AIDS control program activities covered by this MoU. Clinton Foundation shall consult with, and seek approval from MoH, on all matters related to the recruitment, deployment and functioning of all professional and technical personnel provided under the scope of this MoU. 6. Monitor and evaluate the implementation of program activities described within this MoU in cooperation with MoH and other related Indonesian Government institutions. 7. Consult with MoH and come to a mutual agreement concerning any changes which occur within the approved programs/projects. 8. Consult and coordinate with MoH on all forms of publicity and media work in Indonesia and internationally concerning the program activities under Article 2. 9. Submit to MoH quarterly and annual progress reports and a completion report at the end of the MoU period. All reports are subject to MOH written approval. ARTICLE 7 LOCAL SOCIAL ORGANIZATIONS 1. If it is deemed necessary, the Parties may establish cooperation with Indonesian local social organizations to implement the programs. 2. Cooperation with such local social organizations shall be jointly agreed upon by the Parties. Such organizations must be legally registered pursuant to Indonesian law and regulations and also have appropriate capacity and expertise.
'Y
ARTICLE 8 STATUS OF ASSETS
After the completion of the cooperation, the ownership of any assets purchased by Clinton Foundation for the implementation of the cooperation under this MoU shall be . decided by mutual consent of the parties.
ARTICLE 9 LIMITATION OF ACTIVITIES AND PERSONNEL OF CLINTON FOUNDATION
1. Clinton Foundation assures that all its activities and staff assigned under this MoU shall a. Observe, respect and comply with the laws, regulations and policies of the Government of the Republic of Indonesia; b.
Be in line with Indonesian national interests;
c. Respect the integrity of the Unitary state of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; d. Respect the customs, traditions, and religions of the local communities; e. Refrain from engaging in any political and commercial activities; f.
Refrain from conducting any religious activities;
g. Refrain from involvement in any intelligence/clandestine activities; h.
Not raise any funds in Indonesia to support its programs and activities;
i.
Refrain from conducting any activities other than those agreed upon by The Parties;
j.
Avoid working in conflict areas and borders;
2. Any violations of the above mentioned points may result the revocation of all permits of the personnel concerned and termination of the program. ARTICLE 10 SETTLEMENT OF DIFFERENCES OR DISPUTES
Any differences or disputes arising out of the interpretation and/or implementation of this MoU shall be settled amicably through consultation and/or negotiatio.ps between the Parties. ARTICLE 11 AMEN DMENT
This MoU may be revised or amended at any time, by mutual written consent of the Parties. Such revision or amendment shall come into effect on such date as may be determined by the Parties and shall form as an integral part of this MoU. t
ARTICLE 12 EFFECTIVE DATE, DURATION, COMPLETION AND TERMINATION
1. This MoU shall come into effect on the date of its signing and shall remain in force for a period of 3 (three) years; 2. This MoU may be terminated by either party by giving written notice to other party at least 6 (six) months in advance; 3. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any on-going projects and activities made under this MoU until the completion of such project and activities, unless The Parties decide otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MoU. Done in duplicate at Jakarta, on this eight clay of January in the year two thousand and ten in the Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any differences in perception and interpretation, then the Indonesian text shall prevail.
For the William J. Clinton Foundation
SE Asia Regional Director Clinton Foundation HIV/AIDS Initiative
Supply Chain Management: Strengthening systems for the MoH 's HIV/AIDS program
Pediatric Initiative: Assisting the MoH to increase the quality and availability of HIV/AIDS care, support, and treatment services for children
2
Programs
1
No
1. Assisting ARV procurement 2. Assisting Decentralization of order management and distribution 3. Assisting ARV forecasting and inventory 4. Assisting Training on procurement and supply chain management 5. Assisting Global Fund proposal/implementation 1. Assisting Distribution of national guidelines 2. Assisting Pediatric ARV formulations 3. Assisting Pediatric care and treatment services 4. Developing Didactic materials 5. Assisting Training programs
Key Activities
1. Central level 2. Central level 3. Sites to be defined by MoH 4. Central level 5. Sites to be defined by MoH
3. Central level 2-4. East Java, Papua, West Papua, OKI Jakarta, West Java , Central Java, and Bali 5. Central level
Location(s)
Table of Planned Programs and Key Activities 2009-2012
The scope of objectives and activities over the next three years will involve the following:
A . PROGRAM AND LOCATION(S)
PROGRA M DIRECTION
}'
3,270,703,790
5,388,377 ,372
Total Estimated Minim um 3-Year Budget (Rp)
ANN EX 1
Quality Drug Access: Assisting MoH with information on and access to competitive prices for high-quality HIV/AIDS related commodities
Laboratory Services Strengthening: Assisting MoH improve lab services for HIV/AIDS
Care & Treatment: Assisting MoH improve the quality and accessibility of HIV/AIDS care and treatment services for adults and children
3
4
5
1. Facilitating access to globally competitive ARV prices 2. Assisting MoH to facilitate WHO prequalification for Kimia Farma 3. Assisting MoH to facilitate reduced Kimia Farma ARV prices 1. Facilitating access to globally competitive prices for CD4 reagents 2. Facilitating CD4 reporting, coordination, and quality assurance 3. Assisting Rapid test External Quality Assurance 4. Assisting national early infant diagnosis services 5. Strengthening Balai Latihan Kerja (BLK) and ART hospital laboratories 6. Assisting provincial distribution management of H IV-relatE=d laboratory test corn mod ities 7. Facilitating referral networks of HIVrelated laboratory tests 1. Facilitating ART impact study 2. Assisting the development of Guidelines expert panel 3. Assisting in training on HIV CST management 4. Assisting HIV case referral network 5. Assisting Clinical mentoring 6. Facilitating CST training of trainers 1. Central level 2. Central level 3-8. Sites to be defined by MOH
5-7. Sites to be defined by MOH
4. Central level and sites to be defined by MOH
1-3. Central level
3. Centra I level
2. Central level
1. Central level
y
8,005,005 ,838
5,611 ,317,298
65,813,216
Total Program Costs Administration Costs TOTAL OF ALL COSTS
Integrated Pilot Projects to Strengthen Service Delivery in Selected Areas in accordance with MoH national programs and guidelines
4.
2. 3.
1.
1-4. Sites to be defined by MoH
27,750,901,910 6,534,389,840 34,285,291 ,750
2,911,800,000
r
2. Work together with MoH and other related institutions, coordinated by MoH, to consult w ith relevant MoH departments; National AIDS Commission; Head of the respective Local Government (Province or District); and relevant stakeholders in the preparation, planning, and implementation of the programs or activities to ensure that they are in line with the development strategy, policy, and priorities of the MoH and respective local government.
1. Assist the MoH and other related institutions, coordinated by MoH, to design, implement, monitor and evaluate comprehensive responses to HIV/AIDS in selected targeted areas, including activities for treatment, care, prevention, and capacity building for MoH and partner organizations.
B. Planning
6
7. 8.
program for doctors and nurses Strengthening ART patient monitoring Assisting Training of adherence counselors Assisting integration of HIV-related services Facilitating Clinical mentoring Pediatric care and treatment services strengthening Assisting Care and treatment support programs
International and National Staff;
Schedule of Program Implementation.
j.
r
a. Head of local government institutions that work in the field of HIV/AIDS shall be responsible to make the implementation of the cooperation program with CHAI effective.
2. Provincial level
c. The MoH assists local government institutions that work in the field of HIV/AIDS.
b. For the placement and/or extension of CHAI foreign experts, the MoH shall, jointly with the authorized agencies, facilitate the processing of all formalities.
a. The MoH shall be responsible to make the implementation of the cooperation effective.
1. Central level
C. Implementation
Budget (all external sources);
i.
h. Location and Beneficiariesffarget Group;
g. Local Government and NGO Stakeholders;
f.
e. Activities;
d. Expected Outcomes;
c. Goals;
b. Objectives;
a. Introduction;
3. Develop the Plan of Action yearly together with MoH and other related institutions, coordinated by MoH. The following guidelines should be referred to when preparing the Plan of Action:
c. Activities, targets, and achievements of the completed and ongoing projects and programs;
b. Objectives and goals;
a. Introduction;
y
2. CHAI will prepare the Progress Report to be submitted to MoH prior to the Annual Program Review and Annual Program Planning. The content of the report will cover:
1. The progress report of the program will be discussed during the Annual Program Review and Annual Program Planning.
E. Reporting
2. The financing for the implementation of the program, which is supported by the Clinton Foundation, is estimated at a minimum total of Rp 34,285,291,750 over 3 years.
1. CHAI has secured funding indicated for Year 1 in the attached PoA. The budgets for Years 2 and 3 are indicative and subject to confirmation by the funding partner following a progress review to be conducted before the end of 2010. Changes to the indicative budgets for years 2 and 3 may be made following that review or at any time thereafter by mutual consent of the parties.
D. Fu nding
In strengthening local social organizations, CHAI will support the development of the local social organizations to ensure the transfer of the role and sustainability of program implementation, such that upon termination of CHAI activities in Indonesia, the aforementioned local soci31 organizations are equipped to undertake the project activities.
3. Involvement of local social organizations
c. The Governor, through the local government institution that works in the field of HIV/AIDS, assists the districUcity government in CHAI programs to optimize the implementation of annual activities.
b. For the extension of CHAI foreign experts, the local government institution that works in the field of HIV/AIDS shall submit written recommendations of such foreign experts to the MoH.
Assessments and recommendation for further actions;
4. The results of monitoring and evaluation shall be submitted by CHAI to the MoH and other related institutions.
3. Both parties shall coordinate and provide any arrangements for each of these representatives.
t
2. The Government of Indonesia reserves the right to undertake incidental monitoring and evaluation, as deemed necessary.
1. Supervision, monitoring and evaluation shall be conducted by MoH together with CHAI and other related institutions to be determined by the MoH, if needed every year, on an ongoing basis as part of specified project activities. Program monitoring and evaluation will be compatible with the National HIV M&E Framework.
F. Supervision, Monitoring and Evaluation
g. Unforeseen events, constraints faced and responses to both.
f.
e. Financial report, regarding expenditures for the programs and projects including equipment and expert expenses;
d. Continuation and evaluation of the completed and ongoing projects and programs;
