2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 64/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MUNA

ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)

JAKARTA JUMAT, 2 JULI 2010

0

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 64/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna PEMOHON LM. Rusnam Emba, ST. & Drs. P. Haridin TERMOHON KPU Kabupaten Muna ACARA Pemeriksaan Perkara (I) Jumat, 2 Juli 2010 Pukul 09.40 –10.50 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Moh. Mahfud MD M. Arsyad Sanusi Maria Farida Indarti

Makhfud

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon -

LM. Rusman Emba P. Haridin

Kuasa Hukum Pemohon: -

Laude Abd. Kadir M. Raja Simanjuntak Heru Widodo Victor W. Nadapdap

Termohon (KPU Kabupaten Muna): -

Al Munardin (Ketua KPUD) La Ode Muh. Amin (Anggota KPUD)

Kuasa Hukum Termohon: -

LM. Hari

Kuasa Hukum Pihak Terkait: -

Bazarin Amal Suhandono Bambang Purwanto Husein Eli Abdul Nasution Uni Rodin Fahrizal Ulihadi Andi

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.40 WIB

1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkaman Konstitusi untuk pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah Nomor Perkara 64/PHPU.DVIII/2010, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan Pemohon berkenalan dulu, siapa saja yang hadir hari ini dan membawa apa gitu, ya hadir sebagai Pemohon. Ya silakan perkenalkan saja dulu.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP Terima kasih, Ketua Majelis, Ketua Mahkamah Konstitusi, kami dari Pemohon Kuasa dari Saudara RM. Rusman M.A.,ST., dan Haridin peserta nomor urut 5, dari ujung Saudara Laude Abdul Kadir, advokat, disampingnya Raja Simanjuntak, advokat, terus Saudara Heru Widodo, advokat dan saya sendiri Victor Nadapdap, advokat. Terima kasih.

3.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, Termohon.

4.

KUASA HUKUM TERMOHON: LM. HARI Terimakasih Majelis, saya Kuasa Termohon saya memperkenalkan diri, sebelah kiri saya adalah Ketua KPU Al Munardin, S.H., disamping kiri Beliau adalah La Ode Muhammad Amin, dan saya sendiri adalah LM. Hari, S.H.,

5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara sudah menyerahkan surat kuasa di sini? Sudah ada hari ini? Sudah ada nanti diambil oleh Panitera. Silahkan Pihak Terkait.

3

6.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR

Assalamualaikum wr. wb.

Nama saya Herman Kadir, saya Kuasa Hukum dari Pihak Terkait nomor urut 3 atas nama Dr. HLM. Baharudin M.Kes, dan Ir. H. Abdul Malik, M.Si., dan saya sendiri Herman Kadir, satu lagi teman saya Bazarin Amal, Suhandono, Bambang Purwanto, Husein Eli, Abdul H. Nasution, Uni Rodin, Fahrizal, Ulihadi Andi. Dan absen, Kolib Hamzah (tidak hadir). Terima kasih. 7.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik sudah lengkap ya? Saya persilakan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya disertai kalau sudah ada perbaikan, dari yang sudah disampaikan sebelumnya. Untuk itu kalau sudah ada naskah baru harap diserahkan ke PP. PP ambil sama surat kuasa itu. Nanti Saudara Victor kalau ada perubahan-perubahan di bagian mana gitu ya, kecuali yang kemarin sudah dianggap cukup ya sudah. Itu apa? Kok diambil dari belakang. Oh, Pihak Terkait. Dibawa sini dulu, baik silakan mulai.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP Ya, terima kasih. Perubahan yang paling menganggu adalah di halaman 14 tentang jumlah pendukung dari nomor urut 2 itu sebelumnya kami sebut 1492 setelah kami teliti ulang verifikasi ternyata berjumlah 2678 pendukung.

9.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, ada lagi? Oke, kalau begitu silakan sampaikan pokok-pokok permohonannya secara lisan. Pokok permohonannya latar belakangnya apa terjadi kenapa Saudara menolak hasil itu? Kemudian petitumnya apa? Lalu fakta-faktanya secara selintas apa? Karena nanti fakta-fakta atau dalil-dalil yang saudara ajukan inilah yang nanti akan dibantah oleh Termohon maupun Pihak Terkait, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP Terima kasih, Yang Mulia Persidangan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa pertimbangan hukum ada putusan Mahkamah Konstitusi selama ini terdapat pertimbangan hukum yang sangat tepat dalam memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Pertama-tama ijinkan kami terlebih dahulu mensitir pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Nomor 22 BHPU.D/VIII/2010 Yang berbunyi demikian,

4

1. 2. 3. 4.

Menimbang : bahwa meskipun Pemohon tidak dalam dalildalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pemungutan suara, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini dilaksanakan untuk memenuhi kehendak yang tertuang dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Kekuasaan Kehakiman Merupakan Kekuasaan Yang Merdeka Untuk Menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum. Dan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Setiap Orang Berhak Atas Pengakuan Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum. Landasan Konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh pasal 45 ayat (1) Undang-Undang MK yang menyatakan Mahkamah Konstitusi Memutus Perkara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Sesuai Dengan Alat Bukti Dan Keyakinan Hakim. Bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi Mahkamah harus Menilai dan Memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi termasuk penyelenggaraan pemilukada, Pandangan Mahkamah demikian didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja berdasarkan atas pergulatan politik semata tetapi lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum oleh karena itu setiap keputusan yang diperoleh secara demokrasi berarti semata-mata dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat di buktikan secara sah dan meyakinkan dihadapan pengadilan. Termohon salah menerapkan persentase syarat minimal dukungan 5% yang seharusnya 6.5% sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) B UndangUndang Nomor 12 tahun 2008. Penduduk kabupaten Muna berdasarkan sensus tahun 2009 adalah 246.004 jiwa tetapi yang dijadikan pedoman KPU untuk menetapkan syarat jumlah pendukung calon perseorangan adalah 286.183 jiwa. Menurut termohon pasangan calon dari jalur independent Lapili SPd dan H. Laode Halami Nomor urut 2 didukung sebanyak 15.312 jiwa penduduk. Syarat dukungan bagi calon independent pemilukada kabupaten/kota menurut pasal 59 ayat (2) B yang disebut diatas adalah jika jumlah penduduknya sampai dengan 250 Jiwa harus didukung 6.5%. Maka seharusnya jumlah dukungan calon perseorangan adalah 6.5% x 246.004 jiwa= 15.990 jiwa sehingga jumlah dukungan calon nomor urut 2 masih kurang yaitu 15.990-15.312=678 jiwa. Sejumlah pendukung pasangan calon perseorangan Lapili Spd dan H.Laode Halami calon urut Nomor 2 tidak sah dan fiktif. 1. Dukungan terhadap Peserta calon perseorangan Nomor urut 2 dari desa Marobo Kecamatan Marobo atas nama Waani dan kawan-kawan sejumlah 379 orang adalah fiktif, dimana surat keterangan domisili 5

2.

3.

4.

5.

yang ditandatangani Kepala Desa Laode Lano tertera stempel Kepala Desa Kecamatan Bone sebanyak 80 dan surat keterangan domisili sebanyak 85 dokumen yang juga di tandatangani Kepala Desa yang sama. Akan tetapi stempel kepala desa tertulis di kecamatan Barobo sehingga ada perbeaan stempel satu pihak stempel Kecamatan Bone dan di Pihak lain ada Kecamatan Marobo. Dan yang benar adalah Desa Marobo berada di Kecamatan Marobo bukan di kecamatan Bone. Dan dari pengamatan terhadap tanda tangan pendukung secara kasat mata terlihat tarikan yang sama jika dibandingkan dengan tandatangan di KTP dengan tanda tangan daftar dukungan sangat berbeda contoh Waabe, Waami, Waode, Marni ini di buktikan oleh (Bukti P-11 A) dan akan dikuatkan pada kesaksian kemudian nanti kepala desa yang bersangkutan. Dukungan dari penduduk peserta untuk calon perseorangan Nomor Urut 2 dari Desa Marobo Kecamatan Marobo atas nama Adi dan kawan-kawan sejumlah 340 orang adalah fiktif semua surat keterangan domisili di stempel di Desa Marobo Kecamatan Bone, padahal Desa Marobo termasuk Kecamatan Marobo bukan Kecamatan Bone, juga beberapa surat keterangan ditandatangani di Bonelilibu tidak di Marobo. Tanda tangan sulit dibandingkan karena tanda tangan di KTP di stempel Ilham atau calon urut Nomor 2 (Bukti P-1B) akan dikuatkan kesaksian kepala desa yang akan kami ajukan saat pembuktian dari Saksi-Saksi. Dukungan dari penduduk terhadap peserta calon Nomor urut 2 Desa Poaraha Kecamatan Marobo atas Hamzina dan kawan-kawan sejumlah 33 orang adalah fiktif. Jika dibandingkan tandatangan di KTP dan daftar dukungan terdapat perbedaan contoh: Hamzina, Lakoji, Laiman, Laju, Lajumari, Lade Stempel dan surat keterangan domisili atas nama Laonge tertera stempel Kepala Desa Wadolao Kecamatan Bone. Seharusnya desa Poaroha masuk Kecamatan Marobo (Bukti P-12). Dukungan dari penduduk terhadap pencalonan Nomor urut 2 Desa Cikuta Kecamatan Barobo atas nama Hasnir dan kawan-kawan sejumlah 82 orang adalah fiktif surat keterangan domisili sebanyak 22 dukungan di tandatangani Rustang dengan stempel Desa Pasikuta Kecamatan Bone seharusnya Desa Pasikuta termasuk Kecamatan Marobo sisanya ditandatangani orang yang berbeda Pastading dengan stempel yang sama, semua dukungan tidak ada satupun melampirkan KTP hanya surat keterangan domisili yang masuk. Dukungan dari penduduk terhadap calon Nomor urut 2 dari Desa Wadolao Kecamatan Marobo atas nama Erni S.pd dan kawan-kawan sejumlah 218 orang adalah fiktif, stempel pada surat keterangan domisili tertera stempel kepala desa Wadolao Kecamatan Bone seharusnya Desa Wadolao Kecamatan adalah Kecamatan Marobo. Tandatangan di KTP berbeda dengan tandatangan dukungan

6

contohnya Erni, H Lilis Suryani, Horma, Goleng, Hamrin dan lain-lain (Bukti P-14 A). 6. Dukungan dari penduduk terhadap pencalonan Nomor urut 2 Desa Wadolao Kecamatan Marobo atas nama Abu dan kawan-kawan sejumlah 221 orang adalah fiktif. Stempel dan surat keterangan domisili tertera stempel Kepala Desa Wadolao Kecamatan Bone, seharusnya Desa Walodao masuk Kecamatan Marobo, tandatangan atau cap jempol di KTP berbeda dengan dukungan contoh antara lain Kambuli, Suharti, Dalang, Lakampea, Samsudin pada KTP adalah cap jempol tetapi pada daftar dukungan ada tandatangan (Bukti P-14B) kesaksian Kepdes yang menerangkan akan kami ajukan lebih lanjut. 7. Dukungan dari penduduk terhadap Pencalonan Nomor Urut 2 dari Desa Tapitapi Kecamatan Marobo atas nama Syamsul M dan kawankawan sejumlah 231 orang adalah fiktif stempel pada surat keterangan domosili tertera stempel Kepala Desa Tapitapi Kecamatan Bone seharusnya Desa Tapitapi masuk Kecamatan Marobo dari 231 dukungan hanya 21 copy KTP yang lainnya adalah surat keterangan domisili (Bukti P-15) akan di dukung nanti tambahan dari kepala desa yang bersangkutan. 8. Dukungan dari penduduk terhadap Pencalonan Nomor Urut 2 dari Desa Tapitapi Kecamatan Marobo atas nama Aco Uti dan kawankawan sejumlah 229 orang adalah fiktif, stempel pada surat keterangan domosili tertera stempel Kepala Desa Tapitapi Kecamatan Bone seharusnya Desa Tapitapi masuk Kecamatan Marobo tanda tangan di KTP beda dengan tanda tangan dukungan contoh Nadir, Hamzah (Bukti P-15) akan di dukung nanti tambahan dari kades yang bersangkutan. 9. Dukungan dari penduduk terhadap Pencalonan Nomor Urut 2 dari Kelurahan Raha 2 Kecamatan Kotubu dari 319 terdaftar hanya 12 orang yang menandatangani dukungan (Bukti P-15 F) 10. Dukungan dari penduduk terhadap Pencalonan Nomor Urut 2 dari Kecamatan Tonkuno sebanyak 448 adalah fiktif karena diperoleh dari dokumen KTP penduduk yang ada di BRI unit Waruku dan telah dilaporkan kepada Kepolisian sebagai tindak pidana dan Pemilik KTP mengaku tidak pernah melakukan dukungan terhadap pencalonan calon Nomor urut 2 (Bukti P-9A) 11. Dukungan dari penduduk terhadap Pencalonan Nomor Urut 2 dari Desa Laiba Kecamatan Parigi sebanyak 178 orang adalah fiktif karena tandatangan di KTP berbeda dengan dukungan contoh Waode Maina, Warina, Waode Joho, waelok cap jempol pada KTP tetapi dalam dukungan tidak ada yang cap jempol (Bukti P-15B) dikuatkan nanti oleh Kades yang bersangkutan akan kami ajukan. 12. Setidak-tidaknya terdapat sejumlah 2.678 pendukung pencalonan Lapili dan Laode Halami tidak pernah memberi dukungan terhadap pencalongan pasangan calon perseorangan dari jalur independent. Sehingga pasangan calon Nomor urut 2 tersebut tidak memenuhi 7

syarat menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Muna tahun 2010. Termohon tidak pernah melakukan verifikasi administrative maupun faktual terhadap jumlah dukungan yang diajukan pasangan independent. 1. Dalam Pasal peraturan KPU No 28 tahun 2009 tentang Tata Cara verifikasi Dukungan menetapkan bahwa: 1. PPS setelah menerima pemberitahuan dan rekapitulasi dukungan peserta lampiran dari pasangan calon melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan penyelesaian dokumen berita acara, verifikasi Paling lambat 14 hari sejak dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon. 4. Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ayat (1) dilakukan melalui verifikasi Administrasi dan perifikasi actual. 2. Dukungan terhadap pasangan calon Nomor urut 2 tidak pernah dilakukan verifikasi oleh PPS, (Bukti surat pernyataan dari PPS) bukti tambahan. 3. Surat pernyataan anggota KPU Kabupaten Muna 1. Habod Arfah. 2. Laulaha DA. 3. Ilyas S.pd. Yang Menyatakan tidak pernah melakukan verifikasi terhadap dokumen dukungan KTP yang diserahkan pasangan calon Lapili dan Laode Halami, surat pernyatan diajukan bukti tambahan. 4. Surat pernyataan dari H. La Ode Halami, S.H., calon wakil bupati nomor urut 2 menyatakan bahwa benar KPUD tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan masyarakat yang diserahkan pasangan La Pilih dan La Ode Halami dan pasangan La Pilih dan La Ode Halami tidak pernah memberikan dokumen dukungan kepada PPS, surat pernyataan diajukan bukti tambahan. 5. Pernyataan La Ode, Abdul Manaf FA, S.E., bendahara KPUD Kabupaten Muna mengatakan tidak pernah mengeluarkan dana biaya perjalanan dinas untuk anggota KPUD melakukan verifikasi faktual atas dukungan calon bupati dan wakil bupati perseorangan Kabupaten Muna, bukti tambahan. 6. Dengan diloloskannya pasangan independen dalam Pemilukada 2010 sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena calon wakil bupati dari pasangan calon independen H. La Ode Halami, S.H., adalah kader partai Golkar yang pada periode Pemilu 2004-2009 menjadi wakil partai Golkar di DPRD Propinsi Sultra dan calon bupati dari pasangan independen Yakti La Pilih adalah satu keturunan dan satu kampung dengan Pemohon. Yakni dari wilayah Tiororaya. Tiororaya ini membawahi Kecamatan Tikep, Kecamatan Tiori Tengah, Kecamatan Maginti, Kecamatan Tiori Utara, Kecamatan Tiori Selatan dan juga dari Wakuru itu termasuk Kecamatan Tongkuno, Kecamatan 8

Tongkuno Selatan, Kecamatan Bone, Kecamatan Marobo. Sehingga suara pendukung partai Golkar dan pendukung keluarga besar keturunan Pemohon menjadi terpecah kepada pasangan Pemohon dan pasangan calon independen. Terpecahnya suara dukungan partai Golkar jelas secara khusus telah menguntungkan dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. La Ode Baharudin. M.Kes dan Ir. H. Abdul Malik Gitu, S.Me., 7. Pemohon juga telah pernah mengajukan keberatan terhadap Termohon atas tidak terpenuhinya syarat calon La Pilih dan La Ode Halami sebelum Termohon menetapkan calon-calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tetapi tidak diselesaikan oleh Termohon. 8. Bahwa anggota KPUD Kabupaten Muna: 1. Habo Arpa. 2. Eliyas, S.Pd. dan 3. La ulu HBA Pada tanggal 17 April 2010 sebelum penetapan calon telah mengirimkan surat kepada ketua KPUD yang menyatakan pencalonan La Pilih, S.Pd., dan wakil bupati La Ode Halami, S.H., tidak memenuhi syarat untuk calon perseorangan. Pemohon akan ajukan bukti tambahan. Yang terhormat Majelis Mahkamah, sekiranya tidak ikut sertaan pasangan nomor urut 2 akan mengakibatkan terjadinya perubahan konfigurasi perolehan suara calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Muna 2010. Untuk selanjutnya tentang intimidasi pengrusakan dan teror akan diutarakan oleh teman kami. 11. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik, kami lanjutkan. Bahwa Pemohon juga berkeberatan terhadap kejadian pelanggaran yang mengandung unsur pidana berupa tindakan menciptakan rasa takut disertai tindakan pengrusakan, penganiayaan, penculikan yang mengakibatkan rasa ketakutan masyarakat simpatisan partai Golkar, meliputi: 1. Penganiayaan terhadap diri Saudara La Ode Iskandar pendukung Pemohon dan perusakan terhadap mobil yang besangkutan. Korban Saudara La Konde Iskandar telah membuat laporan kepada Panwas Nomor 8/VI/2010 tentang Penganiayaan dirinya dan pengrusakan mobil pelapor dengan nomor polisi DT969, kemudian model A-1KWK tanda bukti penerimaan laporan kepada Panwaslukada. 2. Penganiayaan terhadap diri Saudara La Ode Suyata diikuti perusakan mobil milik pribadi yang bersangkutan dan korban merupakan pendukung setia Pemohon tidak bersedia mengalihkan dukungan suara dirinya, keluarga dan masyaraktnya untuk memilih pasangan nomor urut 3. Hal ini telah dilaporkan kepada

9

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Panwaslu nomor laporan 09 Pemilukada VI/2010 dengan mengisi formulir model A-1 KWK dan tanda bukti laporan model A-2KWK. Intimidasi oleh pasangan calon nomor urut 3 melalui simpatisannya terhadap diri Saudara La Ode Anas Syahputra yang merupakan pendukung Pemohon agar diri dan keluarganya keluarga besarnya serta masyarakat disekitar kediamannya dalam Pemilukada memilih pasangan nomor 3, hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslukada Nomor 24/VI/2010 model A-1 KWK dan tanda bukti model A-2KWK. Intimidasi oleh pasangan calon nomor urut 3 melalui simpatisannya di Kecamatan Kontu Kowuna sebagaimana laporan Saudara Sabarudin, S.P kepada Panwaslu nomor 011/VI/2010 dalam formulir A-1 KWK dan bukti penerimaan laporan model A-2 KWK. Selanjutnya adalah tindakan pengancaman yang menimpa diri Naim seorang PNS yang secara terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada Pemohon agar mengalihkan dukungannya kepada pasangan nomor urut 3 yang dilakukan oleh Saudara Sekcam Kecamatan Tongkuno. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslukada nomor laporan 26/VI/2010 dengan mengisi formulir model A-2 KWK dan tanda bukti penerimaan model A-2 KWK. Kemudian pemaksaan terhadap diri Saudara Jasmin pendukung Pemohon agar memilih pasangan nomor urut 3 sebagaimana laporan kepada Panwaslukada Nomor 23/VI/2010 tentang Paksaan Untuk Memilih Pasangan Nomor Urut 3 dan, Selanjutnya adalah pemaksaan terhadap diri Saudari Wa Ode Hamsinah pendukung Pemohon agar memilih pasangan nomor urut 3 sebagaimana laporan kepada Panwaslukada nomor 25/VI/2010 sebagaimana formulir model A-1 KWK dan A-2 KWK. Selanjutnya adalah intimidasi-intimidasi yang menciptakan rasa takut masyarakat pendukung Pemohon diantaranya dilakukan terhadap Saudara Marakerma dan La Ode Sabara. Marakermas sebagai relawan pasangan Ramah dilarang secara terangterangan untuk menjalankan aktivitasnya menjaring pemilih. Sedangkan atas Dilela Ode Sabara yang diintimidasi oleh oknum PNS atas nama Drs. Ladeke pegawai Dinas Perhubungan kota Kendari untuk memilih pasangan nomor urut 3. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslukada nomor 18/VI/2010 dan laporan Panwaslukada Nomor 17/VI/2010 (...)

12. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara bisa diringkas saja? Tidak usah dibaca huruf per huruf.

10

13. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik. 14. KETUA: MOH. MAHFUD MD Materinya butir ini soalnya ini masalahnya ini. Ya, biar kalau (…) 15. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik, terima kasih, Majelis. 16. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, kan sudah ada dalam permohonan kan ini? Artinya kita sudah baca, tapi biar penegasan kembali saja ya. Kalau dibaca satu-satu lama ini. 17. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik. Dan tindakan-tindakan intimidasi lainnya sebagaimana Pemohon rincikan dalam permohonan. Bahwa atas pelanggaranpelanggaran intimidasi tindakan lainnya yang menimbulkan rasa takut telah ditindak lanjuti oleh Panwaslu sebagaimana surat Panwaslu nomor 78/Panwaslu VI/2010 tertanggal 7 Juni 2010. Bahwa pelanggaranpelanggaran tersebut secara siginifikan sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Perolehan suara yang di wilayah pemohon dalilkan terjadi penganiayaan, pengrusakan mobil, pemecahan kaca dan penembakan ban dan perampasan mobil, ancaman dan intimidasi, penculikan, penelanjangan di atas panggung, serta ancaman pembunuhan, pembakaran kendaraan dinas dan perusakan di sebanyak 12 kecamatan yakni Kecamatan Kotobu, Lasalepa, Napabalano, Duraka Lohia, Kontugana, Kusambi mengakibatkan perolehan suara pasangan nomor urut 3 meraih sebanyak 27.368 suara. Sedangkan Pemohon hanya memperoleh sebanyak 20.865 suara dan suara tidak sah sebanyak 1.210. Padahal menurut Pemohon jumlah warga masyarakat wajib pilih di 12 kecamatan tersebut merupakan basis pendukung Partai Golkar terdapat sebanyak 65.119 pemilih. Sehingga jumlah warga yang ketakutan dan memilih mencari selamat atau menyalurkan aspirasinya kepada pasangan nomor urut 3 khususnya untuk warga yang tidak mendatangi tempat pemungutan suara karena rasa ketakutan mencapai sebanyak 65.119 pemilih, dikurangi 27.368, ditambah 20.865, ditambah 1.210 suara tidak sah mencapai 25.964 pemilih. Apabila di 12 kecamatan tersebut tidak diciptakan intimidasi dan pengancaman-pengancaman yang diikuti tindakan pengrusakan, pemecahan kaca mobil, penembakan ban-ban mobil, penelanjangan pendukung Pemohon di atas panggung saat 11

kampanye pasangan nomor urut 3, ancaman pembunuhan dan sebagaimana perbuatan yang kami rinci dalam permohonan, maka Pemohon sangat yakin bahwa sejumlah 25.964 jiwa warga yang mempunyai hak pilih dan tinggal di basis-basis pendukung Partai Golkar menyalurkan sebagian aspirasinya kepada Pemohon. Bahwa atas kesalahan-kesalahan tersebut Panwaslu telah membuat dan menyampaikan laporan. Tim pemenangan Pemohon telah membuat laporan kepada Panwaslu sebagaimana surat Nomor 60/Pan Pilkada MN/2010 tanggal 10 Juni perihal Pemberitahuan Pelanggaran Pemilu. Selanjutnya mengenai alasan terjadinya money politic yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Adanya tindak pidana pemberian barang dan atau uang ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan janji dan pamrih agar memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Dr. La Ode Baharudin, M.Kes., dan Ir. H. Abdul Malik Tidu, M.Si., yang sudah dilaporkan baik oleh Pemohon maupun masyarakat kepada Panwaslu, namun Termohon tetap saja mengeluarkan penetapan hasil perolehan suara dan penetapan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih adapun, laporan-laporan ini kami sampaikan sebagai berikut: 1. Surat tim pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna pasangan Pemohon yang ditujukan kepada Panwaslu Nomor 59/Panpilkada tanggal 9 Juni 2010 kemudian laporan Saudara Harmin kepada Panwaslu 22/VI 2010 tentang money politic yang dilakukan oleh pasangan Nomor urut 3, kemudian laporan Saudara Alam Jaya kepada Panwaslu Nomor 13, laporan Saudara Larono kepada Panwaslu nomor 21, laporan Saudara Lahada kepada Panwas nomor 16, laporan Saudara Sanusi kepada Panwaslu Nomor 19 dan akibat dari tindakan-tindakan tersebut diatas yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana Pemohon uraikan yang pada pokoknya bertujuan sama, yakni untuk mempengaruhi warga pemilih dengan pemberian uang atau barang sehingga pasangan calon nomor urut 3 meraih sebanyak 20.000 suara sedangkan Pemohon hanya memperoleh sebanyak 15.224 suara di 8 kecamatan yang terindikasi adanya praktik pemberian uang dan atau barang. Bahwa Pemohon talah menyampaikan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada dengan surat tim pemenangan calon Bupati Nomor 61 Pan pilkada tanggal 10 Juni perihal pemberitahuan pelanggaran pilkada. Kemudian bahwa demi terciptanya demokrasi yang sehat Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah dalam mengadili perkara Pemilukada di Kabupaten Muna tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan pemilu bagaimana tercantum dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 tahun 2008 melainkan juga mempunyai kewenangan untuk menggali dan menemukan kebenaran Hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim karenanya dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif serta azas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum dan demokrasi sebagaimana dalam putusan Mahkamah sebelumnya untuk itu Mahkamah sesuai dengan tugas dan fungsinya mengawal konstitusi 12

A. B. C.

D.

dan demokrasi serta serta pelindung Hak Asasi Manusia cukup beralasan hukum menurut Pemohon bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Muna tanpa diikuti oleh pasangan independent Lapili Spd dan H. Laude Halami S.H., nomor urut 2 dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengawasi pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangan agar dan semangat Pemilu kada yang langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat ditegakan. Petitum berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer; Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum surat keputusan Komisi Pemilihan Umum daerah Kabupaten Muna Nomor 48 tertanggal 16 ya. 16 Juni 2010. Menyatakan tidak sah dan tidak benar hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Laude Baharudin M. Kes dan Ir. Hadi Abdul Malik Dido Msi., karena perolehan diperoleh secara melawan hukum. Menyatakan pasangan calon nomor urut 5 atas nama LM. Rusman Inbaisti dan Drs. P. Haridin adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih periode 2010-2015 dalam Pemilukada Kabupaten Muna 2010. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan subsider. a. Mengabulkan permohonan subsider Pemohon keberatan. b. Menyatakan batal demi hukum berita acara nomor 38 KPTS KPUMN 2010 Tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010 tanggal 18 April 2010 atas nama Lapili S.pd dan H. Laudi Halami S.H., dan surat keputusan nomor 39 KPTS KPUMN 2010 tertanggal 21 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010 dan berita acara nomor 48 KPTS dan keputusan KPU nomor 48 KPTS KPUMN 2010 tanggal 16 Juni 2010 mengenai rapat pleno penghitungan suara Kabupaten Muna pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 dan keputusan KPU nomor 49 KPTS KPUMN 2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Muna 2010. c. Memerintahkan kepada komisi pemilihan umum Kabupaten Muna untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten Muna yang diikuti oleh seluruh pasangan calon bupati dan

13

wakil bupati kecuali pasangan Bupati dan Wakil Bupati Labil S.Pd dan H. Laude Halami S.H. d. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Muna dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak putusan diucapkan. e. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dilakukan pemutakhiran data sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau apabila Mahkamah Konstitusi perpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, hormat kami Kuasa Pemohon Victor Nadapdap, Heri Widodo, M. Raja Simanjuntak dan Laoude Abdul Kadir, demikian permohonan ini kami sampaikan terima kasih Yang Mulia. 18. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, karena tidak ada perubahaan yang prinsip dari yang semula maka saya memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberi jawaban dulu nanti pembuktian pada sidang berikutnya, nggak usah yang pakai eksepsi-eksepsi ini sudah kami baca, langsung saja pada pokok perkara saja, ya, pokok permohonannya langsung ditanggapi ini tidak benar karena ini tidak (suara tidak terdengar jelas) kalau soal yang eksepsi itu sudah kami baca dan saya kira Anda semua sudah baca nanti Mahkamah akan mempertimbangkan, ya, kan tidak ada perselisihan tenggang waktu sehingga nggak usah ini. Silakan. 19. KUASA HUKUM TERMOHON: Terima kasih Majelis, kami akan menyampaikan jawaban Termohon pada pokok dan…, yang apa yang menjadi gugatan dari pada Pihak Pemohon. Yang pertama, bahwa dalam keberatan Pemohon hanya menguraikan masalah penetapan calon jalur independent baik intimidasi, money politic, dan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh Termohon di mana kesemuanya kejadian…, dan serta peristiwa-peristiwa dimaksud oleh Pemohon merupakan domain Panwaslukada Kabupaten Muna. Oleh karenanya memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili dan mengutus perkara (suara tidak terdengar jelas) untuk menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 48/KPTS/KPUMUNA/2010 tertanggal 16 Juni 2010 dalam berita acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 di Kabupaten Muna oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna pada tanggal 16 Juni 2010 berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) juncto Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara perolehan suara Pemilukada Panitia pemilihan 14

kecamatan, Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagaimana table dibawah ini. (kami tidak perlu bacakan). Bahwa pada saat Pleno perhitungan suara pada tanggal 16 Juni tahun 2010 tersebut dari Pihak Panwaslukada tidak menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada sebagaimana diatur oleh Pasal 25 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 demikian pula dari pihak Saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat (5) Peraturan KPU 7329 sehingga Pleno tersebut berjalan sesuai jadwal yang telah ditetap oleh Termohon sesuai diamankan oleh Pasal 25 ayat (2), ayat (3) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009,. Bahwa dari Pihak Panwaslukada dan para Saksi-Saksi pasangan calon tidak ada yang melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan dalam penyelenggaraan Pemilukada dan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada untuk menindaklanjuti sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal, ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 untuk ditindaklanjuti Termohon, karenanya tidak adanya keberatan-keberatan tersebut maka Termohon melakukan Pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih periode 20102015 dengan Surat Keputusan Nomor 49/KPTS/KPU/2010 bukti (T-4). Bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dengan fakta hukum yang terjadi Pemilukada Tebing Tinggi dan Konawe Selatan pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 tersebut pada prinsipnya tidak relevan dengan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Muna yang dinyatakan oleh Pemohon adanya kecurangan secara masif dan struktur dan terencana hal tersebut tidak beralasan dan tidak…, jika tudingkan tersebut dialamatkan kepada Termohon justru Pemohon menenggunakan logika terbalik dan tidak dapat mempertanggungjawabkan secara yuridis justru Pemohon didukung oleh incumbent selaku Ketua Partai Golkar (suara tidak terdengar jelas) dan Partai pengusung maka potensi kecurangan tersebut realitasnya dilakukan oleh tim pasangan LM. Rusman Emban dan Drs. P. Haridin, dalam Pemohon mendalilkan pada angka 19 fakta hukum kependudukan Kabupaten Muna sesuai Sensus Penduduk tahun 2009 yaitu sebanyak 246.404 jiwa yang seharusnya menjadi alasan Termohon yang menetapkan syarat jumlah penduduk calon perseorangan, menurut Termohon apa yang didalilkan Pemohon tidak sesuai dengan fakta hukum jumlah penduduk Kabupaten Muna sebanyak 286.183.000 jiwa sesuai dengan berita acara pernyerahan DP-4 yang dilakukan antara Pemda Kabupaten Muna dengan Komisi pemilihan Kabupaten Muna dilampirkan dengan jumlah penduduk yang dikeluarkan dinas catatan sipil Kabupaten Muna (Bukti T-5). Bahwa KPU Kabupaten Kota dalam pengguna akhir data pemilih ini sesuai dengan diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 10 ayat (3) huruf e juncto, penjelasan dalam pemuktahiran data pemilih KPU Kabupaten Kota, 15

merupakan pengguna akhir dari kependudukan yang disiapkan dan disetarakan oleh Pemerintah. Bahwa Temohon menolak dalil Pemohon pada angka 20 menurut Termohon tidak sesuai dengan fakta hukum karena pasangan calon nomor urut 2, Lapili dan Drs. H. Laode Halam, S.H., sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh Pasal 59 ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 huruf B, bahwa kabupaten…, jumlah penduduk 250.000, sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung sekurangkurangnnya 5%. Pemohon mendalilkan bahwa penetapan Termohon yang menyatakan calon independent pasangan nomor urut 2 Lapili, S.Pd dan Drs H. Laode Halami, S.H., telah memenuhi syarat dukungan persentase 5,35%, menurut Pemohon dianggap keliru hal tersebut Termohon secara tegas menolak karena data kependudukan tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Muna 246.000 jiwa. Jadi yang didalilkan Pemohon tidak sesuai fakta, justru terjadi adalah tidak konsistennya Pemohon dengan dalildalilnya tentang sumber data jumlah penduduk Kabupaten Muna, sementara pada angka 19 diatas Pemohon mendalilkan harus dipergunakan oleh Termohon dalam menentukan secara dukungan calon perseorangan adalah hasil sensus penduduk tahun 2009, bukan data kependudukan dikeluarkan dinas catatan sipil data jumlah penduduk yang dikeluarkan dinas catatan sipil (Bukit T-6). Bahwa Pemohon pada angka 23 mendalilkan PPK tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi administrasi pasangan calon jalur independent Lapili dan H. Laode Halami, S.H, hal tersebut tidak benar karena 29 PPK telah melakukan verifikasi dan rekapitulasi 2 tahap. Karena pada tahap pertama belum mencapai persentase dukungan sehingga Termohon menyampaikan kepada pasangan calon jalur independent untuk menglengkapi dukungannya dan pada tahap 2 telah dilakukan verifikasi dan rekapitulasi dan dinyatakan memenuhi syarat. (Bukti T-7). Pemohon mendalilkan berdasarkan keterangan dari sejumlah PPS Kabupaten Muna menyatakan bahwa PPS tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan dilakukan oleh calon independent pasangan calon nomor urut 2, menurut Termohon bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak sesuai dengan fakta hukum berdasarkan peraturan KPU nomor 68 tahun 2009 pasal 23 ayat (2) bahwa verifikasi dan rekapitulasi PPS dibuat dalam 3 rangkap: a. Satu rangkap disampaikan kepada pasangan calon beserta lampirannya. b. Satu rangkap disampaikan kepada PPK beserta lampiran, dan c. Arsip. Bahwa Pemohon telah mendalilkan angka 31 sampai dengan 39, bahwasanya PPK tidak melakukan rekapitulasi terhadap pasangan calon Lapili dan Drs. H. Laode Halami, S.H., hal tersebut tidak benar, PPK melakukan rekapitulasi dengan merujuk pasal 23 juncto pasal 24 peraturan KPU nomor 68 tahun 2009. Bahwa pasangan calon jalur independent dalam hal ini Lapili dan H. Laode Halami, S.H., selaku pasangan calon bupati dan wakil bupati 16

berdasarkan ketentuan yang harus dipenuhi bakal calon perseorangan saat menyerahkan dokumen dukungan kepada PPS sebelumnya pendaftaran sesuai peraturan KPU nomor 68 tahun 2009, Pasal 18 ayat (4) juncto, Pasal 2 ayat (4) juncto, Pasal 22 telah memenuhi persyaratan selaku calon bupati dan wakil bupati. Bahwa Termohon dengan surat keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 6/KPTS/KPU/MN/2010 tentang Penetapan Persyaratan Minimal Jumlah Dukungan Calon Bakal Pasangan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 (Bukti T-8). Bahwa Termohon telah menetapkan dengan surat keputusan KPU Nomor 38/KPTS/KPU/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 (Bukti 9) terlampir. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 57 sampai dengan 58 yang dapat kami rangkum sebagai berikut: a. Tentang secara sengaja massif, terencana dan terstruktur menurut Pemohon atas penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Muna, asumsi yang didalilkan Pemohon tidak dapat diterima secara logika, karena Pemohon yang berpotensi melakukan pelanggaran.... utara massif, terstruktur dan sistematif karena di dukung incumbent telah menggerakan PNS dan kepala desa, lurah, camat, pejabat struktural yang memengangkan pasangan calon; b. Bahwa pemohonan Pemohonlah yang seharusnya ditetapkan ditetapkan selaku kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih asumsi Pemohon tersebut tidak dapat menguraikan secara jelas dan terinci posita maupun petitum Pemohon. c. Tentang adanya pelanggaran-pelanggaran serius yang dan signifikan di dalilkan Pemohon dalam hal ini Pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran-pelanggaran tersebut karena Panwaslukada sampai saat ini tidak ada satu pelanggaran pun yang diteruskan di Gakumdu adanya pelanggaran yang serius tersebut sebagaimana yang di dalilkan Pemohon. Bahwa Pemohon mendalilkan data kependudukan atas dukungan pasangan calon-calon independent Lafili S.Pd dan H. Laude Alam S.H., Pemohon menyatakan adanya intimidasi terjadinya money politic dan dijadikan dasar keberatan Pemohon dalam permohonannya sebagai faktor menentukan perolehan suara dan kemenangan pasangan calon Drs. H. Elem Baharudin M. Kes dan Ir. H. Malik DT. M.Si selaku Bupati dan Wakil Bupati pasangan calon nomor urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Muna tahun 2010 adalah dalil-dalil tersebut seakan-akan benar adanya oleh Pemohon untuk memberi keyakinan kepada Mahkamah Konstitusi seakanakan dalam Pemilukada Kabupaten Muna Tahun 2010 telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, terencana, sistematis dan masif di 12 wilayah kecamatan kabupaten Muna yang telah merusak sendi-sendi demokrasi Kabupaten Muna hal tersebut hanyalah suatu asumsi-asumsi Pemohon yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

17

Bahwa jika benar kebenaran keberatan pihak Pemohon tersebut (suara tidak terdengar jelas) maka dipastikan Pemohon telah melaporkan permasalahan tersebut pada Panwaslukada sebagai pelanggaran administrasi namun realitas tersebut tidak dilaporkan oleh Pemohon sebagai pelanggaran kepada Panwaslukada. Bahwa justru Pemohon yang didukung oleh incumbent melibatkan PNS banyak melakukan pelanggaran antar lain kepala desa, camat, kemudian banyak terlibat untuk mendukung pasangan calon dengan menggunakan fasilitas Negara kendaraan dinas, camat maupun pejabat struktural dilingkup Pemda Kabupaten Muna. Bahhwa berdasarkan keberatan Pemohon pada angka 23 sampai dengan 39 kalau itu dinyatakan sebagai pelanggaran oleh Pemohon yang telah dilakukan Termohon sekiranya dari pasangan calon Herlan Rusmaneba dan PH. Ridin merasa keberatan terhadap pasangan calon jalur independent tersebut harus melaporkan kepada Panwaslukada sebagai pelanggaran administrasi dan atau pelanggaran penyelenggaraan tahapan Pemilukada maka sepatutnya Pemohon pada saat penetapan pasangan calon melakukan keberatan terhadap pasangan calon independent tersebut dalam hal ini Lafidi S.Pd dan H. Laude Alami S.H. Bahwa dalam keberatan Pemohon adanya dugaan pelanggaran angka 40 sampai dengan 43 di mana semua kejadian tersebut di duga terjadi sebelum hari pencoblosan pada tanggal 10 Juni 2010 dan hal tersebut merupakan domain Panwaslukada bukan Kabupaten Muna yang tidak masuk domain kewenangan tanggung jawab Termohon. Bahwa dalam uraian posita Pemohon pada angka 44 Pemohon tidak menggambarkan dengan jelas dari mana perbedaan selisih angkaangka tersebut diperoleh, baik diperoleh Pemohon maupun yang diperoleh pasangan calon nomor urut 3, hanya berdasarkan asumsiasumsi tanpa dasar fakta hukum kecuali yang berdalilkan pada bentuk intimidasi yang tidak punya tolak ukur dan para meter yang jelas untuk membuktikan kelainan dilakukan pasangan calon Rusmaneba ST dan Drs. PH Ridin selaku Bupati dan wakil bupati. Kalau hal tersebut merupakan pelanggaran maka harus dibuktikan oleh Pemohon dengan berita acara laporan ke Panwaslukada dan Panwaslukada meneruskan ke Gakumdu untuk di proses tetapi sampai dengan penetapan pleno hasil tidak ada penyampaian kepada Termohon adanya kejadian pelanggaran yang di dalilkan Pemohon. Bahwa Pemohon medalilkan adanya intimidasi 12 kecamatan pengancaman-pengancaman tersebut, Pemohon berkeyakinan sejumlah 25.964 jiwa yang dinyatakan basis partai golkar akan menyalurkan pilihannya pada pasangan calon nomor urut 5, dalil Pemohon tersebut tidak realistis karena berdasarkan asumsi tanpa didukung oleh data failed dengan tidak membuktikan nama-nama pendukung yang akan menyalurkan pilihan kepada pasangan calon nomor urut 5 tersebut selaku wajib pilih pada Pemilukada.

18

Bahwa uraian Pemohon tidak merujuk secara jelas pada tingkat perhitungan mana apakah tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten Muna yang dianggap terdapat kesalahan perhitungan suara dilakukan Termohon tentunya dengan melampirkan bukti-bukti otentik pendukung berita acara hasil perhitungan suara atau berita acara hasil rekapitulasi (suara tidak terdengar jelas)KPPS, PPK atau KPU Kabupaten Muna sementara dalam petitumnya pihak Pemohon tidak mencantumkan selisih hasil perhitungan perolehan suara Calon di tingkat KPPS sampai di tingkat KPU Kabupaten Muna. Bahwa Pemohon mendalilkan akibat dari tindakan politik uang pada halaman 23 dengan alasan mempengaruhi warga pemilih dengan pemberian uang tersebut sehingga memilih pasangan nomor urut 3 yang terjadi (...) 20. KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu bisa dipersingkat, Pak dibaca pokok-pokoknya saja, Pak. 21. KUASA HUKUM TERMOHON: Ya, makasih Majelis. 22. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dalil Pemohon yang begini tidak benar karena faktanya gini kan? gitu aka kan? 23. KUASA HUKUM TERMOHON: Ya, Yang Mulia. 24. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baca satu-satu lama nanti. 25. KUASA HUKUM TERMOHON: Terima kasih Yang Mulia saya lanjut. 26. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, ini makanya nggak usah di baca satu persatu karena kita juga sudah baca tapi adalah hak Anda untuk mengemukakan secara lisan tapi juga di ringkas.

19

27. KUASA HUKUM TERMOHON: Baik, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya langsung pada pokok petitum. Dengan demikian perlu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap agar ayat (2) Pasal 64 DP Nomor 6 tahun 2005 tersebut dapat diperlukan berdasarkan uraian Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkena menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut: Dalam Eksepsi: 1. Menerima atau mengabulkan eksepsi Termohon. 2. Menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara: 1. Menerima serta mengabulkan seluruh jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya. 2. Menolak untuk seluruhnya keberatan Pemohon atau setidaktidaknya menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima. 3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Muna dan penetapan Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2010 Dari (suara tidak jelas) dengan suara keputusan nomor 49/KPTS/KPU-MN/2010 tertanggal 18 Juni 2010. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat berpendapat lain, Termohon memohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban Termohon, atas perhatian dan perkenaannya dilimpahkan oleh Majelis Konstitusi memeriksa perkara Termohon ucapkan terima kasih. 28. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik Pihak Terkait Saudara Herman Kadir mau menyampaikan atau sudah sama kayanya isinya mau disampaikan juga? 29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR Mau menyampaikan juga Yang Mulia (...)

20

30. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, sampaikan juga karena sudah dibayarkan Pengacara, ayo sampaikan nanti nggak bicara sudah di bayar. 31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR Jawaban Pihak Terkait, jawaban ini penting dan perlu kami sampaikan menginggat permohonan yang dalam pemeriksaan perkara A quo memiliki korelasi langsung dengan kepentingan kami sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna nomor 48/KPTS/KPU-MN /2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna tanggal 16 Juni 2010 dan telah ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2010-2015 berdasarkan surat keputusan nomor 49/KPTS/KPU-MN/2010 tanggal 18 Juni 2010. pokokpokok jawaban Pihak Terkait dalam eksepsi tidak kami bacakan kami anggap sudah dibacakan, kami langsung pada pokok perkara: 1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali hal yang secara tugas diakui. 2. Bahwa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi secara mutandis, mutandis mohon di anggap sebagai suatu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini. Bahwa dalam point 14 halaman 5 permohonan Pemohon mendalilkan bahwa yang menjadi dasar keberatan Pemohon terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna tertanggal 16 Juni 2010. Oleh karena Saksi dari pasangan calon nomor urut 2 tidak bersedia menandatangai berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muna tahun 2010. Namun demikian fakta dalam pleno KPU di Kabupaten Muna menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Bahwa dalam rapat KPUD tidak ada satupun Saksi yang protes, fakta ini juga ditunjukkan oleh Saksi MZ. M Inu, Saksi dari Pemohon yang mana dalam pleno KPU sama sekali tidak protes dan ikut menyetujui hasil Pleno. Intinya rapat pleno berjalan lancar sebagaimana semestinya, keadaan ini secara terang terekam dengan baik betapa lancar dan kondusif situasi rapat pleno saat itu (Bukti T-1). 3. Bahwa oleh karena itu ketidakbersediaan menandatangani berita acara lebih tidak dengan serta merta bisa dijadikan dasar, apalagi keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna nomor 48/KPTS/KPU-MN/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah 21

4.

5.

6.

7.

Kabupaten Muna tanggal 16 Juni 2010 jelas-jelas ditanda tangani oleh mayoritas baru Saksi-Saksi dari pasangan calon peserta pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Muna (Bukti T-2). Bahwa oleh karena lancarnya penyelenggaraan pleno KPUD Kabupaten Muna sebagaimana tersebut dalam angka 3 maka KPUD Kabupaten Muna segera menindak lanjuti dengan pleno penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih pada tanggal18 Juni 2010 (bukti T-3). Bahwa Pemohon mencoba menggunakan presiden Mahakamah Konstitusi putusan nomor 12 b PHPU VIII 2010 juncto putusan nomor 22 PHPUD 8 2010 sebagaimana dalil Pemohon angka 16,17 halaman 5. Namun demikian jika diterjemahkan secara serius apa yang coba dipaparkan oleh Pemohon sangat berbeda konteksnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi A quo, pertimbangan dalam kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung dasardasar yang sangat fundalmental dan serius adapun terkait permohonan ini tidak dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang signifikan karena tercermin dari pemberitahuan tentang status laporan yang resmi dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna 2010, (Bukti PT-4). Bahwa sehungan dengan dalil Pemohon Terkait dengan penetapan pasangan calon nomor urut 2 dari jalur independen sebagai tercermin dari point permohonan angka 1839 halaman 815 kami Pihak Terkait tetap berpendirian bahwa dalil-dalil a quo tidak relevan untuk diajukan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi apalagi Pemohon selama ini tidak pernah mengajukan keberatannya termasuk yang berhubungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebaliknya terkait dengan daftar pemilih tetap (DPT) ini justru Pihak Terkait yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya peninjauan ulang terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT). (bukti PT-5). Dan kemudian (...) oleh Termohon yang mengeluarkan surat edaran terkat DPT tersebut. (bukti PT-6). Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon dengan adanya tindakan menciptakan suasana mencekam, ancaman dan intimidasi yang pada intinya dikaitkan sebagai pelanggaranpelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilihan umum Kepada Daerah Kabupaten Muna 2010. sebagaimana tercermin dalam dalil permohonan Pemohon point 40, 45 hal 15, 22 Pemohon. Maka kami selaku Pihak Terkait dalam hal ini hendak menunjukan faktafakta sebaliknya, sebagaimana secara jelas dan terang tercermin dari laporan penanganan dugaan pelanggaran Panwaslukada Muna 2010 yang secara resmi dibuat dilaporkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna 2010 selanjutnya disebut Panwaslukada Muna 2010. Bahwa 22

berdasarkan laproran resmi yang dikeluarkan oleh Panwaslukada 2010 (bukti PT-7) tegas diuraikan bahwa dari 10 kasus diatas menunjuk kepada uraian dan rincian laporan ini terdapat 8 kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 5 LM Rusman Emba dan Drs. P Haridin Pemohon dalam perkara ini dan seterusnya. Bahwa oleh karena adanya laporan resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga berwenang tersebut maka terang dan tegas. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak punya dasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena jelas dan tegas bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran tahapan pemilihan umum Kepala Daerah sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan proses dan penanganannya adalah melalui Panwaslukada sehingga jika dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak menunjuk dan melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan memproses pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah maka dapat dipastikan bahwa dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang ada tidak mendasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 8. Bahwa terkait dengan dalil terjadinya money politic yang dikemukakan Pemohon sekali lagi sudah semestinya merujuk pada laporan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Panwaslukada, (bukti PT-7). Bahwa sehubungan praktek money politic ini kami selaku Pihak Terkait pun telah melaporkan kepada lembaga yang berwenang dan menangkap basah terjadinya money politic oleh Pemohon dengan melibatkan pejabat pemerintahan setempat diantaranya adalah ditemukannya pecahan uang Rp.100.000 dan Rp. 50.000 serta amplop tertutup berisi uang yang tertulis untuk 7 desa disebuah tas bermerk fortune antara lain Hasanudin S. Ag. Nomor NIP 195812311990121003 serta stempel lengkap dengan bantahannya Camat Tiworo Utara disebuah mobil dengan nomor polisi DT 7268 D yang di jok belakangnya terdapat 1 lembar kaos warna kuning bergambar Pemohon (Bukti PT-8). 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang dilahirkan oleh Pemohon dan terutama berkaitan dengan klaim hilangnya dan atau berpindahnya perolehan suara Pemohon semata-mata dan sepenuhnya hanya didasarkan kepada asumsi-asumsi yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa oleh karenanya terkait dengan pokok perkara ini sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon, daftar bukti Pihak Terkait (bukti PT-1) keping CD menunjukan situasi rapat pleno yang kondusif (bukti PT-2) keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna nomor 48 KPTS KPU BM 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara 23

Pemilihan Umum Kepada Daerah Kabupaten Muna tanggal 18 Juni 2010 beserta lampiran berita acara copy dari asli. (bukti PT-3). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 49 KPTS KPU MN 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Muna terpilih 2010-2015 pada pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Muna tertanggal 18 juni 2010 copy dari asli. (Bukti PT-4) pemberitahuan tentang status laporan panitia Panwas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten muna tahun 2010 asli. (Bukti PT-5) peninjauan ulang terhadap daftar pemilih tetap (DPT) asli. (Bukti PT-6) surat edaran DPT tertanggal 24 mei 2010 copy dari asli. (Bukti PT-7) laporan penanganan pelanggaran Panwaslukada Muna 2010 yang secara resmi dibuat dan dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna 2010 copy dari asli. (Bukti PT-8) berita acara pemeriksaan isi mobil DT 7268 D yang dilakukan oleh Panwaslukada tertanggal 6 juni 2010 copy dari asli. 4. Petitum. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya seperti sebagai berikut; Dalam eksepsi: 1. Menerima eksepsi dari Pihak Terkait untuk seluruhnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Need or funlegst.,.dalam pokok perkara. 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 3. Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 48/KPTS/KPU MN/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kabupaten Muna tertanggal 16 Juni 2010 atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. Eks at

quet bono.

Demikian Jawaban ini kami sampaikan ke sidang Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia dengan harapan terlaksana keadilan dan kebenaran hukum dalam memeriksa perkara a quo atas perhatian kami selau Pihak Terkait mengucapkan banyak terima kasih hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait Herman Kadir SH., MH., Subandono SH., Bazarin Amza, Bambang Purwanto SH., Husein Eli SH., Abdul H. Nasution SH, Muniridin SH., Herizal SH., Wiyadi And SH, Halik Hamza SH. Demikian Yang Mulia, Terima Kasih. Wassalamualaikum wr.wb

24

32. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik dengan demikian ketiganya sudah diberikan kesempatan sebebas-bebasnya dan ekspresinya sudah jelas dan kami sudah membaca ini. Untuk sidang berikutnya,... oh, ada pertanyaan dulu dari Majelis Hakim. 33. KUASA HUKUM PEMOHOON: M. RAJA SIMANJUNTAK Mohon ijin Majelis terhadap petitum permohonan Pemohon yang kami ajukan perbaikan yang benar adalah permohonan awal Majelis yang sudah diregister 34. KETUA: MOH. MAHFUD MD Petitumnya, ya. Petitumnya permohonan awal 35. KUASA HUKUM TERMOHON: Oke. 36. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tolong dicatat PP. Bahwa petitum kembali ke petitum awal. 37. KUASA TERMOHON: Majelis ada klarifikasi dari Ketua KPU. 38. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dari prinsipal. Silakan. 39. TERMOHON (KETUA KPUD) : AL MUNARDIN Yang saya hormati. Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Kalau dari semua permohonan Pemohon tadi bahwa ada dua hal penting yang harus digaris bawahi menurut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna. yang pertama adalah dasar tentang penentuan jumlah dukungan calon independen. Bahwa kami di KPUD Muna pada tanggal 1 Ferbruari 2010, menerima data kependudukan dari sekertaris daerah sebagai Wakil Pemerintah dari KPU dimuat dalam berita acara. Yang kedua tadi Pak. Yang kedua tadi Pak kepada Majelis Hakim menyangkut surat bukti baru Pemihan tentang surat pernyataan tentang 3 pasangan calon anggota KPU Kabupaten Muna. Jadi saya ingin mengklarifikasi pada 25

kesempatan bahwa seluruh berkas acara rekapitulasi dan keputusan KPUD ditanda tangani seluruh oleh anggota KPU. Jadi saya juga minta kepada Majelis Hakim melalui sidang ini dalam mengambil keputusan memerintahkan kepada KPU Pusat agar memerintahkan kepada KPU Propinsi Sulawesi Tenggara membuat badan kehormatan terhadap 3 anggota Komisi pemilihan Kabupaten Muna agar yang menghianati keputusan. 40. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, nanti disampaikan pada sidang berikutnya bukti-buktinya. Adu bukti saja nanti. Pak Hakim Arsyad Sanusi. 41. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Terima Kasih Pak Ketua. Pertama, setelah mendengar penjelasan permohonsn Pemohon Kuasa Hukumnya Saudara Viktor, juga jawaban Termohon Saudara Baryun dan Saudara Herman. Dan setelah mencermati permohonan maka Mahkamah melihat ada beberapa item-item perselisihan, ada beberapa isu-isu yang menjadi perselisihan setelah mendengar itu tapi yang paling utama itu adalah masalah data kependudukan ya. Hasil sensus penduduk Pemohon tu katakan data 2009 sedangkan dari pada Termohon mengatakan itu data dari 1 Februari 2010 kalau tidak salah, ya. itu 1. Yang kedua, berkaitan dengan itu katakanlah ini premanisme pelanggaran-pelanggaran pidana ya. Nah, sekarang pertanyannya kepada Pemohon apakah ini sudah dilaporkan? Misalnya penganiayaan, pengerusakan, penelanjangan, ancaman dilaporkan kepada pihak berwenang Kepada Polisi? 42. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RAJA SIMANJUNTAK Sudah dilaporkan, Majelis. 43. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Sudah dilaporkan. Lalu tindak lanjut Panwaslu itu apa? 44. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RAJA SIMANJUNTAK Sampai Saat ini belum ada Majelis. 45. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Ya?

26

46. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RAJA SIMANJUNTAK Sampai saat ini dari kepolisian 47. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Artinya pada waktu Saudara mengajukan laporan, pihak yang katakanlah disini ditelanjangi, ditelanjangi dipanggung itu maksudnya telanjang bulat, gitu? 48. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RAJA SIMANJUNTAK Hanya tinggal celana dalam Majelis. 49. KETUA: MOH. MAHFUD MD Rugi nggak nonton ini Pak Arsyad. 50. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Kalau perlu di tonton itu. 51. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RAJA SIMANJUNTAK Saksinya nanti kita hadirkan. 52. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Nah, kemudian Saudara di dalam posita maupun petitum Saudara menyatakan ada money politic di 8 kecamatan, ya? 53. KETUA: MOH. MAHFUD MD Petitumnya sudah diganti Pak? Oh sudah masuk itu ya. 54. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Menjelaskan..., nah sekarang bisa Saudara jelaskan nanti pada saat pembuktian tentang relevansinya itu. Lalu yang kedua untuk Termohon ini pertanyaannya itu jumlah DPT semua itu berapa? DPT? 55. TERMOHON ( KETUA KPUD): AL MUANDRIN DPT Kabupaten Munawas 191.191 orang.

27

56. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI 191 orang. Lalu berapa TPS? 57. TERMOHON (KETUA KPUD): AL MUNARDIN TPSnya lupa, ya. Lalu kemudian kecamatannya 9…, kecamatannya 33 kecamatan. 58. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI 33 kecamatan, yang dikomplain ini hanya 8 kecamatan, ya, yang ada money politic nya. Nah, Saudara Pemohon katakan ada pelibatan pejabat struktural, ini apa ini? Didalam Posita Saudara, ya? Dalam kampanye itu ada pegawai negeri pejabat struktural yaitu dosen,ya? Itu apa itu? 59. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP Yang Terhormat Majelis MK, nanti akan kita putarkan videonya bahwa dosen…, pegawai negeri yang bersangkutan fase kampanye dan ikut orasi dalam kampanye peserta nomor(…) 60. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Dia pegawai negeri? 61. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP Pegawai negeri. 62. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tapi bukan pejabat struktural kan? Dosen itu kan fungsional. Ya, oke silakan. 63. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR W. NADAPDAP Cukup, Pak ketua. 64. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sudah? Jadi begini, sidang berikutnya adu bukti, Bapak silakan, KPU juga hati-hati bukti, karena kalau kesalahan-kesalahan itu benarbenar terjadi dan itu sengaja ada 2 konsekuensi. Konsekuensi pertama 28

pembatalan Pemilu. Konsekuensi kedua pidana, sebagai penyelenggara Pemilu, kalau ada keselahalan. Oleh sebab itu siapkan bukti-bukti dengan benar, pun kepada Pemohon juga begitu, bukti-bukti yang real bersifat…, kalau sifatnya itu pelanggaran terstruktur, sistimatis dan massif Saudara sudah tahu definisinya. Terstruktur itu apa, sistimatis apa? Jadi bukan saksi-saksi yang korban perorangan tetapi tidak massif, tidak terstruktur juga, nah oleh sebab itu kalau bisa saksinya ndak usah terlalu banyaklah, karena ini lebih banyak pada kualitas bukan kuantitas. Kuantitasnya nanti itu akan dilihat dari bagaimana soal DPT, itu kualitas…, eh kuantitas. Tidak usah saksi orang perorang karena itu soal daftar yang bisa dilihat bersama. Jadi saksinya mungkin silakan datangkan, kalau bisa kira-kira 10 saja gitu, ndak usah terlalu banyak kemudian Pihak Terkait juga silakan tadi sudah mengajukan argumen bantahan dengan cukup jelas, itu juga harus dilengkapi dengan semua bukti atas bantahan-bantahan itu. Panwaslu nanti akan kami undang, PP supaya Bawaslu dikirimi surat untuk mendatangkan Panwaslu kesini. Pada sidang berikutnya, hari Selasa tanggal 6 Juli tahun 2010 jam 14.00 WIB, sidang beri…, sesudah itu tidak disusuli dengan dokumen-dokumen lagi, artinya bukti dan sebagainya, saksi hari itu juga dibawa akan kita selesaikan. Jadi semakin banyak semakin sedikit saksi yang sifatnya pemilih…, saksi yang sifatnya pemilih, semakin sedikit itu semakin bagus, karena kita tidak menilai jumlahnya tapi kalau penjabat struktural ya, itu mungkin akan menentukan kualitas kesaksian itu, tapi kalau Cuma orang memilih, saya dikasih uang buktinya ini ada sarung misalnya, ya itulah diwakili oleh satu orang saja kalau ada 10 orang seperti itu wakili 1 itu saya kira cukup bisa, karena ini bukan voting siapa banyak siapa sedikit, soal itu, tapi yang struktural dan massif itu tadi supaya buktinya kearah itu. Baik sidang ditutup untuk kemudian akan dilanjutkan pada hari selasa tanggal (…) 65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR Interupsi Yang Mulia. 66. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya? Silakan. 67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR Kami ingin mengajukan saksi ahli Yang Mulia. 68. KETUA: MOH. MAHFUD MD Siapa?

29

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR Dari Pihak Terkait. 70. KETUA: MOH. MAHFUD MD Berapa orang? 1 orang saja ya? 71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR 1 orang Yang Mulia. 72. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, jangan terlalu banyak daftarkan nanti ke PP. 73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERMAN KADIR Terima kasih Yang Mulia. 74. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dan Anda sendiri yang ngundang tapi namanya di…, yang menghadirkan Anda sendiri tapi yang me…, ini kesini. Silakan…, sidang akan dibuka lagi hari Selasa 6 Juli 2010 jam 14.00 WIB.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB

Jakarta, 24 Juni 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan

Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1 001 30

31