2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 12/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI DAN AHLI DARI PEMOHON DAN SAKSI DARI TERMOHON SERTA PEMBUKTIAN (II)

JAKARTA SELASA, 25 MEI 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 12/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi PEMOHON -

Umar Zunaidi Hasibuan Irham Taufik

TERMOHON KPUD Kota Tebing Tinggi ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Saksi dari Termohon serta Pembuktian (II) Selasa, 25 Mei 2010, Pukul 15.47 -17.40 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva Muhammad Alim

Eddy Purwanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir : Pemohon: -

Umar Zunaidi Hasibuan. Irham Taufik

Kuasa Hukum Pemohon: -

Muslim Muis Nuryono Ahmad Irwandi Lubis

Ahli dari Pemohon: -

Mahmud Muliadi Darwinsyah Minin

Saksi dari Pemohon: -

Taufik Pardamean Zulfikar Sirup Umi Tanjung Sumarni

Termohon: -

Hatta Rido (Ketua KPUD Kota Tebing Tinggi) Drs. Salamon Ginting (Anggota KPUD Kota Tebing Tinggi) Marwan (Anggota KPUD Kota Tebing Tinggi)

Kuasa Hukum Termohon: -

Jhonshon Manik Tagor Ricardo Sibarani

Saksi dari Termohon: -

Supriyadi (Ketua Panwaslu Tebing Tinggi)

2

Pihak Terkait: -

Muhammad Syafri Chap Hafas Fadillah

Kuasa Hukum Pihak Terkait: -

Victor Sitanggang

3

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.47 WIB

1.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Sidang dalam Perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X Saudara Pemohon, Saudara Termohon, Pihak Terkait,…Pihak Terkait ada, ya? Baru Pihak Terkaitnya? 2.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Kemarin sudah mengikuti, Majelis.

3.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Sudah, ya? Maklum terlalu banyak Pilkada ini sampai agak lupa mengingatnya sudah. Hari ini adalah pemeriksaan Saksi dan Ahli dari Pemohon, kemudian Saksi juga dari Termohon kalau ada, Pihak Terkait juga. Nah, sekarang dari… mana ini daftar saksinya dari Permohon? Yang mana saksi, tidak dibikin daftar, ya. Saksi berapa Pemohon, berapa orang?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Yang Mulia, terima kasih. Saksi Fakta ada 5, Yang Mulia.

5.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Baik. Ahli?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Ahli ada 2.

7.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Baik. Yang pertama Saksi Taufik Pardamean. Hadir, ya? Kemudian yang kedua Saudara Zulfikar. Kemudian yang ketiga Saudara Sirup. Nah, yang paling enak ini Sirup. Kemudian yang keempat Saudara Umi

4

Tanjung. Yang kelima Saudari Sumarni. Ya, Saksi ya? Kemudian Ahli, Saudara Dr. Mahmud Muliadi, S.H., S.Hum. Kemudian yang kedua Saudara Dr. Darwinsyah Minin, S.H., M.S. Dua-dua ini adalah Ahli Pidana? Bagaimana? Oh yang satu Ahli Pidana, ya.. yang satunya tentang proses administrasi ya. Ahli Administrasi Negara. Baik, untuk pertama … Termohon ada Saksi? Tidak ada? 8.

KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Yang Mulia, karena Saksi yang akan kami hadirkan adalah dari Panwaslu, kami mohon ke Majelis Yang Mulia untuk … sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 kami mohon untuk Majelis membantu untuk menghadirkannya.

9.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Sudah hadir di sini atau belum?

10.

KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Ada di luar, Majelis, tapi belum ada panggilan. Yang bersangkutan tidak berani memasuki sidang.

11.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Memang ini Bawaslu harus minta izin dulu sama Pimpinan di Jakarta. Siapa namanya?

12.

KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Supriyadi, Majelis.

13.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Supriyadi, Ketua?

14.

KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Ya, betul Yang Mulia.

15.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ketua Panwaslu Tebing Tinggi. Kota Tebing Tinggi. Satu orang saja.

5

16.

KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK 1 orang saja, Yang Mulia.

17.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Pihak Terkait?

18.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Terima kasih, Majelis, sampai hari ini belum.

19.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Belum, ya. Karena ini kesempatannya terakhir. Jadi…. coba… sambil menunggu karena kita akan proses dulu izinnya ke Bawaslu. Kalau... oke, nanti kita dengar. Kemudian sekarang Saksinya kita minta maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Yang lima-limanya, silakan ke depan. Saksi dulu, Saksi. Semuanya beragama Islam, ya? Ya, berbaris, ya. Silakan Pak Alim, diambil sumpahnya.

20.

HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM (MENGAMBIL SUMPAH) Luruskan tangannya ke bawah, Bu. Ya, ikuti lafaz sumpahnya yang kita tuntunkan. “Bismillahirrohmanirrohim, demi Allah saya bersumpah, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya”. Silakan duduk.

21.

SAKSI-SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM (DISUMPAH)

“Bismillahirrohmanirrohim, demi Allah saya bersumpah, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya”. 22.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Cukup, ya. Silakan duduk dulu, sesuai bangku tadi. Kemudian, Saudara Ahli, saya persilakan untuk diambil sumpah dulu. Silakan, Pak Hamdan. Silakan, Pak.

23.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, dua-duanya muslim, Pak, ya? Ya, baik.

6

24.

HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Saudara Ahli, ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. “Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya”.

25.

AHLI YANG BERAGAMA ISLAM (DISUMPAH)

“Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah sebagai

Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya”. 26.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Silakan. Baik silakan, kita memulai dari Ahli dulu, memulai dari Ahli dulu. Saya persilakan secara bergiliran. Yang pertama Saudara Ahli Dr. Mahmud Muliadi, S.H., M.Hum. ini tentang penjatuhan pidana serta penghukuman yang dijalani oleh terpidana dan seterusnya ya, jadi sepanjang yang berkaitan dengan aspek pemidanaan. Saya silakan untuk menerangkan, apa yang akan diterangkan keahliannya.

27.

AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Terima kasih, Yang Mulia.

28.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, apa mau langsung merangkan apa mau dipandu apa bagaimana? Biasanya di MK itu langsung kan, silakan diberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, kan gitu.

29.

AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Ya, Mungkin dalam konteks ini mungkin saya akan dipandu pertanyaan daripada pihak, tapi sebelum itu saya mau menjelaskan bahwa saya di sini sebagai Ahli dan saya tidak akan berpihak kemanapun, tapi sesuai ilmu yang saya pahami di bidang hukum pidana. Jadi saya akan objektif seobjektifnya sesuai dengan bidang saya tersebut. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Keterangan itu sekitar hukum pidana dan silakan mungkin Pemohon atau Termohon yang memandu untuk bertanya. Terima kasih, Yang Mulia.

7

30.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Termohon yang saya hormati, Pihak Terkait. Saudara Ahli, karena keahlian Saudara di bidang penghukuman dan seterusnya, pertanyaan kami yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan hukuman, menurut Ahli?

31.

AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk menjawab pertanyaan ini. Saya ingin mengambil satu definisi hukuman dari Iyan Pramadya Puspa tentang kamus hukum. Hukuman merupakan suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim pada hasil sidang pengadilan dengan vonis pada siapapun yang melanggar hukum pidana. Artinya hukuman dalam konteks ini lebih pada perspektif adalah hukum sanksi pidana. Nah, menurut beberapa pakar misalnya Prof. Andi Hamzah, Prof. Andi Hamzah menyatakan bahwa para Pakar Hukum itu membedakan antara pengertian hukuman dengan pidana. Hukuman menurut Prof. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana” lebih pada perspektif hukuman itu dalam bentuk umum, bisa hukuman administrasi, bisa hukuman perdata, bisa hukuman pidana. Tapi kalau pidana, dia khusus hukuman yang dijatuhkan atau sanksi yang dijatuhkan oleh mekanisme sistem peradilan pidana yaitu vonis oleh Majelis Hakim. Terima kasih.

32.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Baik, Saudara Ahli. Kalau begitu dapatkah Ahli menjelaskan ada berapa macam jenis hukuman dalam hukum pidana?

33.

AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Terima kasih, Yang Mulia. Hukuman itu sudah diatur secara tegas ya, jenis-jenis hukuman di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari 2 macam, pertama hukuman pokok, kedua hukuman tambahan. Hukuman pokok itu pertama adalah pidana mati, kedua pidana penjara, ketiga pidana kurungan, keempat pidana denda. Dan pada tahun 1929, ditambahkan satu lagi menjadi hukuman pidana tutupan. Itulah jenis hukuman pidana pokok. Kemudian pidana tambahan itu ada 3 yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Terima kasih.

8

34.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Baik, Saudara Ahli. Kalau begitu hukuman bersyarat atau hukuman percobaan yang dijatuhkan kepada seorang narapidana, ya hasil vonis hakim, menurut Ahli klasifikasi hukuman itu masuk kemana dia?

35.

AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Terima kasih. Pidana bersyarat tidak masuk dalam bentuk jenis pidana pokok atau pidana tambahan karena pidana bersyarat ini lebih pada cara melaksanakan. Tetapi legitimasi pidana bersyarat itu dapat diatur dengan secara tegas itu dalam Pasal 14 huruf A sampai dengan Pasal 14 huruf F KUHP. Nah, kalau kita lihat pidana bersyarat ini ada 3 syarat, ada 3 syarat bisa dijatuhkan pidana bersyarat, pertama ditentukan dalam Pasal 14 huruf A, “Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 1 tahun”. Jadi Majelis Hakim dalam hal ini berkeinginan menjatuhkan pidana yang tidak lebih dari 1 tahun, kemudian karena dengan alasan tertentu maka ini tidak dilaksanakan pidana penjaranya tetapi ia diganti dengan hukum percobaan, tetapi ini artinya menegaskan bahwa pidana bersyarat ini turunan dari pidana penjara vonisnya in kracht 1 tahun, cuma cara melaksanakannya tidak pada mekanisme bisa seperti eksekusi selama ini dipenjara. Kedua pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan dengan syarat juga bukan pidana kurungan pengganti denda. Dan yang ketiga dalam hal menyangkut pidana denda pidana bersyarat pun bisa dijatuhkan asalkan Majelis Hakim menilai bahwa oh ternyata si terdakwa ini tidak akan mampu untuk membayar denda ini. Jadi 3 syarat inilah yang bisa jadi parameter untuk melaksanakan pidana bersyarat dengan masa percobaan. Terima kasih.

36.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Baik, Saudara Ahli, jika memang pidana bersyarat itu adalah salah satu bentuk pidana pokok yaitu penjara maka pertanyaan kami berikutnya adalah hukuman percobaan atau bersyarat ini jika dikaitkan dengan Pasal 58 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya berbunyi, “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih”. Bagaimana menurut Ahli jika kaitan jika seseorang itu dipidana penjara tapi dia tidak cara menjalankannya di luar jika dikaitkan dengan Pasal 58 huruf F ini, menurut Ahli bagaimana?

9

37.

AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin sedikit klarifikasi di awal tadi Saudara Pemohon menyatakan bahwa pidana bersyarat bagian dari pidana pokok. Saya nyatakan bahwa pidana bersyarat bukan pidana pokok bukan juga pidana tambahan. Dia terpisah, dia hanya cara menjalankan. Nah, dikaitkan dengan Pasal 58 huruf F yang menyatakan bahwa tidak pernah dihukum pidana penjara. Kalau seandainya vonis hakim menyatakan dalam menjatuhkan pidana bersyarat berarti sesungguhnya bahwa terdakwa itu telah terbukti dan bersalah dan dinyatakan dijatuhi pidana penjara tetapi cara menjalankannya tidak masuk ke penjara dengan syarat yaitu percobaan misalnya 2 tahun karena kalau untuk tindak pidana secara umum kecuali ada yang tertentu tindak pidana tertentu berapa pasal itu 3 tahun maksimum sedangkan yang tindak pidana itu maksimum 2 tahun. Jadi dia cara melaksanakan tapi hakikatnya dia telah divonis cara in kracht dijatuhi pidana penjara tetapi cara menjalaninnya tidak masuk ke wilayah pidana penjara seperti eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan. Nah, ini saya tambahkan bahwa mengapa sebenarnya hadir lembaga pidana bersyarat ini, pertama karena sebenarnya ada satu tugas juga, Majelis Hakim, pidana bahwa untuk melihat terdakwa apakah terdakwa ini mungkin dia akan bisa memberikan efek penjeraan atau pelajaran ketika dia menjalani pidana bersyarat dengan masa percobaan, sedangkan kalau dia masuk ke LP mungkin dia akan lebih jahat lagi, nah itu pertimbangan untuk merehabilitasi sehingga juga dikemudian hari terpidana atau terdakwa tidak melakukan tindak pidana. Tapi statusnya dia sudah divonis dengan pidana penjara. Terima kasih.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Baik, Saudara Ahli. Jadi kalau begitu jika dikaitkan dengan calon Walikota Tebing Tinggi yang saat ini sedang menjalani pidana penjara dari tanggal 11 November 2009 hingga 11 Mei 2011, bagaimana menurut Ahli mengenai hal ini?

39.

AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Kalau pertanyaannya sedang melaksanakan pidana penjara berarti sudah dipenjara dong? Artinya secara jelas itu sudah masuk ke wilayah tidak pernah dijatuhi pidana penjara, begitu.

40.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS “Telah” ya...., kalau dilihat dari Pasal 58 ini kan tidak pernah dijatuhi penjara, sementara calon walikota yang diusung sebagai nomor

10

4 itu telah dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan vonis hakim dan eksekusi dan telah dieksekusi oleh jaksa. Apalagi saat ini beliau sedang terpidana ini dan berakhirnya sampai dengan 11 Mei 2011. 41.

AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin maksudnya pidana bersyarat ya? Sedang menjalankan pidana bersyarat, gitu?

42.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Ya Ahli, betul.

43.

AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Beliau dijatuhi vonis oleh hakim kemudian (…)

44.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Pidana penjara.

45.

AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Pidana penjara, berapa tahun?

46.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS 1 tahun dengan syarat 6 bulan, percobaan 6 bulan.

47.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Masa percobaan.

48.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Dengan masa percobaan 6 bulan.

49.

AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Biasanya kalau…, Yang Mulia mohon maaf, biasanya kalau dia divonis 1 tahun percobaannya itu lebih begitu. Coba dicek lagi.

50.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Coba tolong datanya.

11

51.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Baik, baik.

52.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Dipidana penjara 1 tahun masa percobaan 1 tahun 6 bulan, begitu.

53.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Oh, begitu.

54.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ini Pemohon ini nanyanya salah-salah, nanti jawab Ahlinya salah juga.

55.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Baik, baik.

56.

AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Tolong bantu kami juga untuk meluruskan fakta dengan baik supaya tidak salah menganalisa. Terima kasih, Yang Mulia. Kita kembali ke Pasal 14 huruf A yang menyatakan bahwa pidana bersyarat itu syaratnya bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak lebih dari 1 tahun tetapi menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa ini bisa dipidana melalui pasal percobaan. Oleh kami saya rasa aspek pidana sudah terpenuhi, dia sudah dijatuhi pidana berupa 1 tahun, cuma beliau karena dipandang orang yang baik, orang yang apa istilahnya mungkin pembinaan mungkin lebih bisa dibina di luar maka dijatuhkan pidana percobaan 1 tahun 6 bulan kalau dalam format seperti itu. Jadi, pada hakikatnya pidana penjara itu sudah jatuh, sudah in kracht, artinya dijatuhkan pidana penjara. Masa percobaan hanya untuk mekanisme menajalankan saja. Pidana pokoknya adalah pidana penjara. Terima kasih.

57.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Cukup, Yang Mulia.

12

58.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Termohon ada pertanyaan pada Ahli? Kalau tidak ada, Pihak Terkait?

59.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Ada, Majelis.

60.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan. Ini Pemohon dimatikan dulu mic-nya.

61.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Pertama-tama Majelis Hakim, kami keberatan dengan hadirnya Saksi Ahli Hukum Pidana di ruangan Mahkamah Konstitusi ini. Alasan kami adalah pertama bahwa Pemohon sudah salah atau tidak memenuhi syarat lagi dengan apa yang digugatkan di Mahkamah Konstitusi tersebut. Kami ambil contoh, Yang Mulia, bahwa Pemohon adalah mengajukan permohonan keberatan atas penetapan hasil perhitungan Pilkada atau PHPU Nomor 12 Tahun 2010 Kota Tebing Tinggi. Jadi sehingga kehadiran Ahli Hukum Pidana di sini tidak ada relevansinya dengan apa yang digugatkan oleh Pemohon. Jadi mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan ini untuk dicatat. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ahli yang telah dihadirkan di sini tetapi yang ke-2 ada juga pertanyaan kami kepada (…)

62.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Kalau sudah keberatan jangan ditanya.

63.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Mohon dicatat, Majelis, pertanyaan kami ini juga, karena ini juga dianggap sangat penting karena kami anggap tadi ada 1 (…)

64.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Begini, Saudara kan keberatan terhadap hadirnya Ahli dan semua keberatan itu di sini kan persidangan direkam, semua dicatat langsung, jadi kalau jaman dulu dicatat, kalau sekarang direkam langsung bahkan lebih valid lagi. Nah, tentu itu akan jadi pertimbangan dari Majelis nanti itu kan begitu keberatan Saudara bahwa di dalam persidangan tanggal sekian Pihak Terkait melalui Kuasa Hukumnya keberatan terhadap itu. Dan itu dipertimbangan itu nanti. Logika saya kalau sudah keberatan

13

tidak usah tanya lagi, ya kan. Kecuali kalau mau bertanya ya silakan juga. 65.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Ada pertanyaan kami sedikit, Yang Mulia.

66.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan.

67.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Bahwa Saudara Saksi Ahli, Saudara Saksi Ahli mengatakan bahwa hukum bersyarat itu sudah masuk hukum penjara. Sepengetahuan saya puluhan tahun saya menjadi advokat, yang dikatakan masuk hukuman penjara itu adalah apabila di dalam vonis itu dikatakan masuk dalam kurungan penjara. Saya dulu mohon ditunjukkan pada hari ini oleh Pemohon apakah putusan tersebut ada kalimat yang mengatakan “masuk di dalam tahanan penjara”. Kalau tidak dimasukkan itu di dalam amar putusan hakim maka seorang itu tidak perlu masuk penjara, itu yang sepengetahuan saya, Majelis Hakim. Jadi, tolong dibedakan bahwa yang dipenjara dengan hukuman yang bersyarat. Hukuman bersyarat itu divonis dengan amar putusan tidak menyebutkan masuk penjara, artinya bahwa dia tidak pernah masuk penjara. Apakah keterangan Saksi Ahli ini bertentangan dengan para vonis hakim? Itu saja yang saya pertanyakan, terima kasih Majelis Hakim.

68.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan.

69.

AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Terima kasih, Yang Mulia. Para Pemohon dan Termohon yang berbahagia, saya tidak pernah mengatakan bahwa pidana bersyarat itu masuk dia ke dalam pidana penjara, dia tidak menjalani pidana penjara sidang percobaan itu, sudah jelas itu di dalam Pasal 14 itu sudah jelas parameternya jelas, dia tidak pernah menjalani pidana penjara tetapi dia menjalani dengan masa percobaan di luar penjara dengan mekanisme pengawasan dari jaksa dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa si terdakwa tidak pernah sama sekali menjalani pidana penjara, saya pikir sudah satu hati dengan konteks dengan pertanyaan tadi. Kemudian dilarikan dengan bahwa misalnya ada Pasal 58 tadi bahwa yang saya katakan bahwa salah satu

14

syarat itu tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Nah, dalam pidana bersyarat seseorang itu pernah dijatuhi vonis dipidana penjara yaitu untuk pidana penjara yang tidak lebih dari satu tahun. Vonis menyatakan oleh Majelis Hakim bahwa si terdakwa itu bersalah melakukan tindak pidana dan dihukum dengan pidana penjara satu tahun. Dihukum. Tetapi cara menjalankan tidak masuk ke lembaga pemasyarakatan, tidak masuk penjara, dengan mekanisme percobaan. Jadi harus dibedakan itu. Makanya pidana percobaan itu tidak masuk dalam ranah pidana pokok atau pidana tambahan tapi syaratnya adalah 3 syarat tadi Pasal 14, bahwa satu pidana bersyarat itu dijatuhkan karena Majelis Hakim menjatuhkan tidak lebih dari sanksi pidana penjara tidak lebih dari satu tahun, kedua adalah pidana kurungan boleh dijatuhkan pidana percobaan pidana bersyarat untuk pidana kurungan asalkan bukan kurungan pengganti, ketiga adalah pidana denda dengan syarat bahwa Majelis Hakim menganggap pertimbangannya bahwa si terdakwa tidak akan mampu untuk membayar denda ini makanya dia dikasih pidana bersyarat. Jadi, dia cara menjalankan, itu saya pikir sudah cukup jelas. Terima kasih. 70.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Cukup ya, Pihak Terkait?

71.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Cukup, Majelis Yang Mulia.

72.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Apa Termohon mau juga?

73.

KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Terima kasih, Yang Mulia. Sehubungan dengan kami ingin Ahli mengartikan sebuah surat yang merupakan bukti yang kami ajukan sebagaimana bukti T-19. Kami mohon biar izin Majelis bisa diperlihatkan.

74.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, Panitera coba dibantu itu. Yang satu saja, yang satu kan nyatat. T-19 itu diambil dulu di Termohon itu tunjukkan kepada Ahli. Oh, belum ada di kalian? T-19 ini masih,... ini tebal dari 3 kitab suci. T-19 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Surat Keterangan Mohammad Syafri Chap dan seterusnya setelah diteliti berdasarkan data yang ada di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sejak tahun 2000 sampai sekarang ini ternyata nama dan identitas tersebut di atas tidak

15

sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Demikian surat keterangan ini digunakan seperlunya sesuai dengan permohonan Pemohon tanggal 18 Januari 2010 guna melengkapi persyaratan pencalonan Walikota Tebing Tinggi periode 2010-2015. Tebing Tinggi 25 Januari 2010. Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Sunbasana Hutagalung, S.H., M.H. Saudara ingin menunjukkan surat ini kepada Ahli? 75.

KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Ya.

76.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Coba tunjukkan itu. Tidak ada di arsip kalian di situ? Ah, coba ini dulu deh angkat sana. Nah, itu sudah ada. Tunjukkan, tadi isinya seperti yang saya baca, kalau di sana ya simpan di situ. 25 Januari 2010. Ya, biarkan di situ dulu. Ya, biarkan di situ dulu ya, Ahlinya melihat. Kemudian apa pertanyaannya, Saudara Termohon, Kuasa Termohon?

77.

KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Ya, pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Ahli, Yang Mulia, dengan isi surat itu apakah pihak yang ditunjuk dalam surat tersebut pada saat surat ini telah tidak sedang dalam menjalani pidana penjara sejak tahun 2000. Nah, menurut Ahli bagaimana pengertian dari surat itu tentang status terpidana daripada orang yang diterangkan dalam surat itu? Demikian, Majelis.

78.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Jadi bagaimana pendapat Ahli terhadap surat keterangan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Tebing Tinggi Deli terhadap nama yang bersangkutan? Itu saja.

79.

AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrohmannirrohim Wallahi,

Saya akan bacakan ulang, “Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam

16

oleh tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih”. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Tebing ini benar, bahwa terdakwa tidak menjalani pidana penjara, tetapi dia diganti dengan pidana percobaan. Artinya tidak masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan, tidak sedang menjalani pidana penjara. Tetapi hakikatnya pidana percobaan itu adalah dijatuhkan pidana penjara. Beda dia antara dijatuhkan dengan menjalani. Itu bedanya. Kalau..., kalau dia dijatuhkan, karena syaratnya percobaan itu salah satunya dia dijatuhkan dulu pidana penjara tidak lebih dari 1 tahun baru dia cara menjalaninya tidak masuk ke Lembaga Pemasyarakatan. Dan terdakwa, mohon maaf, Bapak Syafri chap memang tidak menjalani pidana penjara, tidak dicabut haknya, tapi dia sedang menjalani pidana percobaan. Terima kasih. 80.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Sudah jelas, artinya tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kan begitu.

81.

KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Cukup, Yang Mulia.

82.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Cukup. Sebelum lanjut, ya, saya ingin tanya kepada Saudara KPU, Ini ..., surat ini kan keluar 25 Januari 2010, pada saat itu, itu pendaftaran calon di Tebing itu?

83.

TERMOHON : HATTA RIDHO (KETUA KPU TEBING TINGGI) Terima kasih, Yang Mulia. Itu belum masa pendaftaran calon.

84.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Pendaftaran kapan tahapan pendaftarannya?

85.

TERMOHON : HATTA RIDHO (KETUA KPU TEBING TINGGI) Pada tanggal 3 – 10 Februari 2010.

86.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR 3 – 10, ya. Ini surat 25 Februari. Artinya yang ingin saya ketahui adalah kalau seseorang yang belum ada putusan pengadilan, kemudian

17

dia meminta surat keterangan kepada pengadilan, kan begitu, lalu dia mendaftar, ya, kemudian setelah terpilih, itu keluar putusannya. Kan itu beda lagi kasusnya. Apakah prosesnya adalah proses administratif? Dan itu akan berkaitan dengan keterangan administrasi. Nah, itu proses politik, karena pemberhentian kepala daerah itu juga ada mekanismenya. Ada pemberhentian secara politik oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri kalau misalnya melanggar itu. Tapi proses yang sudah dilakukan itu kan pada saat itu dia memang belum menjalani, katakanlah menjalani kan tidak harus dalam penjara. Tapi dia terkena hukuman, kan begitu. Hukumannya adalah 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 6 bulan. Coba kalau langsung kasus ini dipidana penjara masing-masing 1 tahun dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terdakwaterdakwa sebelum lampau masa percobaan selama 1 tahun 6 bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan denda masingmasing 10 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti, ini pidana pengganti, dengan hukuman selama 1 bulan. Nah, persoalannya, apakah pada saat mendaftar sudah ada eksekusi putusan ini? Kan, logikanya pasti belum ada. Karena Pengadilan Negeri setempat itu memberi keterangan. Karena kalau sudah ada putusan yang dieksekusi pasti ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri itu. Ini problem juga ini. Ini problem, begitu. Nah, jadi makanya konteks pertanyaan tadi, apakah pada saat…, Saudara tentu memproses berdasarkan bukti formal, kan? Faktual juga mungkin mericek ke pengadilan. Sebab kalau ada, kalau ada vonisnya sudah…apa namanya… dijalankan, tentu itu harus ada proses pengguguran di tahap administratif. Nah, Pemohon (....) 87.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Ya.

88.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Pemohon (…)

89.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Ya, baik.

90.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ndak, maksud saya, saya ingin tanya, ini Saudara dapat vonisnya dari mana?

18

91.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Terima kasih, Yang Mulia. Vonis ini diperoleh atas klarifikasi sebuah LSM yang ada di Kota Tebing Tinggi. Ya (....)

92.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Asli ada, asli?

93.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Asli tidak kita dapatkan, Yang Mulia

94.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Itu juga problem juga. Ya, artinya paling tidak kan salinan putusannya. Secara resmi atas permintaan siapa.

95.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Baik, Yang Mulia.

96.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, kan jadi bisa juga yang namanya fotokopi kan macam-macam isinya, Pak. Atau memang putusan ini diminta atas permintaan Pemohon, lalu dikeluarkan, padahal belum keluar resmi dari Mahkamah Agung. Jadi prosesnya kalau kita lihat berdasarkan bukti sementara ini putusan ini 4 Juni 2008, sudah lama. Tapi apakah sudah diberitahu melalui Pengadilan Negeri dimana terdakwa ini diadili pada saat pertama atau sudah dieksekusi itu tidak semerta-merta itu, berdasarkan eksekusi yang dijalankan oleh Penuntut Umum.

97.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Terima kasih, Yang Mulia. Dalam bukti P-4, kita juga sudah menghadirkan bukti P-4 itu tentang pemberitahuan pemidanaan bersyarat yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2009 oleh Kejaksaan Negeri (...)

98.

KETUA : M. AKIL MOCHTAR 2 November 2009?

19

99.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS 11 November 2009.

100. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, itu kejaksaan. Sekarang Pengadilan 25 Januari 2010. 101. KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Bagaimana, Yang Mulia? 102. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, artinya itukan keterangan dari kejaksaan bahwa November 2009? Sekarang keterangan dari Pengadilan Negeri itu 25 Januari 2010 menyatakan belum ada eksekusi. 103. KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Baik, Yang Mulia. 104. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Lebih belakang...,ini beberapa hal (...) 105. KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Akan tetapi, faktanya memang 11 November itu sudah dilakukan eksekusi terhadap orang dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan bukti P-4, apalagi SKCK bukti yang kami yang baru kami ajukan itu ada, bukti P-15 itu jelas. 106. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Dari SKCK,…. dari Termohon di bukti berapa? Pasti ada itu, selain surat keterangan pengadilan, surat tidak pailit, terus surat dari kepolisian , itu ada nggak? Nanti Saudara ada bukti juga. Apa isi keterangannya? Okelah itu nanti, ya. Tapi ini pembuktian juga, ini kaitannya dengan keterangan pidana. Saudara Ahli, tentu sudah mempelajari Putusan MK yang berkaitan dengan Pasal 58 huruf F ini, kan? Tentang perubahan konstitusional bersyarat terhadap Pasal 58 huruf F itu, tentang seorang calon yang tidak dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Sudah ada kan? Bisa merespon sedikit? Bagaimana dengan paradigma itu?

20

107. AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, perubahan konstitusional itu tidak pernah dijatuhi dengan ancaman, jadi syaratnya itu tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, itu satu kata kuncinya. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun atau lebih. Jadi kalau dia ancaman hukumannya misalnya pencurian biasa lah yang 3 tahun misalnya ya, itu ancamannya maksimal 3 tahun maka dia tidak (…) 108. HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM Tidak ada pencurian biasa 3 tahun, 5 tahun itu. 109. AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI

Oh, 5 tahun ya. Mohon maaf. 110. HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM Ya, 362 itu Saudara. Terus-terus! 111. AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Mohon maaf, yang ancamannya itu di atas 5 tahun itu tadi saya mohon maaf itu salah. Tapi termasuk juga wilayah (...) 112. HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM

…………5 tahun atau lebih……(suara tidak jelas, Mic mati) 113. AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Oke, terima kasih Yang Mulia. Nah, 5 tahun atau lebih artinya kalau tindak pidana yang diancam itu parameternya itu jelas 5 tahun atau lebih itu parameternya. Jadi dia tidak pernah dijatuhi tindak pidana penjara yang ancaman hukumannya adalah 5 tahun atau lebih. Artinya bahwa, melihat pada ancaman hukuman, bukan vonis yang dijatuhkan. Terima kasih, Yang Mulia, atas pembelajarannya. 114. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Bukan pembelajaran, tadi saya pertanyaannya ingin bagaimana Saudara merespon, karena ada putusan MK mengenai pidana penjara 5 tahun itu, ancaman hukuman 5 tahun harus memenuhi 4 syarat itu.

21

115. AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Ya, Yang Mulia, terima kasih (...) 116. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang tadi, Saudara kan di bagian awal sudah menjelaskan. Bisa saja dipenjara, tapi untuk kepentingan pembinaan, status sosial, lalu hakim memberikan hukuman tambahan percobaan seperti itu. 117. AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Ya, Yang Mulia. 118. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Tahu kan perubahan putusan MK yang terakhir tentang syarat terpidana itu? 119. AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Ya, yang huruf F, Yang Mulia. Ya, artinya kalau kita jelaskan bahwa secara jelas sebenarnya yang huruf F itu tidak multitafsir dan memang dia untuk tindak pidana tidak pernah dijatuhi pidana yang ancamannya..., berdasarkan putusan pengadilan yang memberikan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih. Artinya standarnya itu bukan divonis dijatuhkan tetapi ancaman dalam pasal terhadap tindak pidana yang dilakukan. 120. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oke, cukup lah. Pak Hamdan dulu, ya. 121. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Saudara Ahli, tadi Saudara Ahli menyatakan bahwa pidana itu atau hukuman pidana itu ada 2, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu salah satu adalah pidana penjara. Pada sisi lain Saudara Ahli menyatakan bahwa pidana bersyarat tidak termasuk pidana pokok dan tidak termasuk pidana tambahan. Persoalannya pidana bersyarat apakah masuk yang dimaksud dengan tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak pernah dijatuhi pidana penjara? Apakah pidana bersyarat

22

tidak masuk di situ? Dengan demikian kalau dilihat dari keterangan Saudara Ahli. 122. AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Terima kasih, Yang Mulia. Pidana bersyarat sekali lagi saya tegaskan tidak termasuk dalam pidana pokok dan tidak termasuk pidana tambahan, dia hanya cara menjalankan, itu yang harus kita tegaskan dulu. 123. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Saya ingin mengkofirmasi ini (…) 124. AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Saya lanjutkan Yang Mulia, kalau boleh ke pertanyaan inti tadi. Bahwa tetapi syarat-syarat untuk hakim memerintahkan dia untuk dikenakan pidana bersyarat percobaan ada 3 syarat dalam UndangUndang, salah satunya dia telah melakukan tindak pidana dan divonis, dia dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum yang tetap dia divonis untuk tidak lebih dari 1 tahun pidana penjara, itu satu. Bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana unsur objektif terbukti, unsur kesalahan subjektif terbukti dan dia divonis tidak lebih dari 1 tahun penjara tetapi menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa orang ini masih bisa diperbaiki di luar Lembaga Pemasyarakatan sehingga cara melaksanakannya tidak dimasukkan dalam LP tetapi dalam pidana bersyarat lembaga percobaan, itu satu syarat. Yang kedua juga bisa dijatuhkan untuk pidana kurungan tetapi bukan pidana kurungan pengganti denda. Yang ketiga adalah pidana denda juga kalau Majelis Hakim bahwa terdakwa tak mampu membayar denda itu. Terima kasih, Yang Mulia. 125. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Ya, itu mengerti. Persoalannya apakah…, saya mau membaca rumusan Undang-Undang ya, seorang menjadi calon kepala daerah harus memenuhi syarat salah satunya saya membacakan ini, “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan”, apakah hal ini tidak termasuk pidana bersyarat? Karena ini tidak ada di sini, karena tadi di luar pidana pokok itu salah satu pidana penjara, ini saya mau konfirmasi saja kepada Ahli bagaimana pandangan Ahli?

23

126. AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Terima kasih, Yang Mulia. “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara”. Nah kalau seandainya bahwa dalam satu kasus seseorang itu dia hanya kena denda atau kena kurungan itu dia maka apa istilahnya dalam rumusan huruf F ini tidak termasuk. Tetapi tidak pernah dijatuhi pidana penjara artinya bahwa kalau seseorang itu dia melakukan dihukum masa percobaan dengan pidana bersyarat, dengan pidana bersyarat dia dihukum atas tindak pidana yang dilakukannya dan dihukum pidana penjara maka pidana bersyarat itu pidana pokoknya terbukti dan masuk kategori hukum F ini tetapi cara melaksanakannya melalui pidana bersyarat. 127. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Di sini termasuk pidana bersyarat? 128. AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Termasuk bahwa landasan pidana bersyarat, landasan-landasan huruf F ini bahwa tindak pidana penjara ya, termasuk dia kalau seandainya seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun atau kurang 1 tahun divonis tetapi oleh Majelis Hakim dia pidana percobaan maka dia termasuk dalam kategori ini. Jadi pidana percobaan hanya cara menjalankan. Terima kasih. 129. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan. 130. HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM Saudara Ahli, di dalam satu pidana bersyarat atau voorwaardelijk itu kan ada syarat umum dan ada syarat khusus, mungkin Ahli bisa menerangkan itu? 131. AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Terima kasih, Yang Mulia. Jelas bahwa 1 pidana bersyarat, mengapa dia dikatakan pidana bersyarat karena dia ada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya itu adalah bahwa dalam masa rentang waktu dia dijatuhkan pidana bersyarat misalnya 1 tahun dia percobaan atau 1 tahun setengah maka dia tidak boleh melakukan tindak pidana itu secara umum dan diatur dalam Pasal 14A sampai F itu diatur. Kemudian syarat khusus itu adalah syarat khusus, syarat yang

24

memang kriterianya itu ditentukan oleh Majelis Hakim itu tersendiri, Yang Mulia. Terima kasih. 132. HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM Mungkin sebagai contoh itu syarat khusus misalnya dalam hutang piutang dalam tempo 1 tahun atau 6 bulan membayar lunas hutangnya itu syarat khusus bisa to ? 133. AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Bisa, Yang Mulia. 134. HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM Kemudian jikalau seorang narapidana… eh seorang terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, lalu dia melakukan tindak pidana dalam melanggar syarat umum, apa otomatis dia dikasih masuk atau tidak? 135. AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Kalau Undang – Undang menyatakan, Yang Mulia, karena kita legitimasi Undang – Undang, dia tidak langsung. Majelis Hakim boleh memberi peringatan, begitu Yang Mulia. 136. HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM Jadi begini, Saudara Ahli, tidak menggurui ya (…) 137. AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Ya, Yang Mulia. 138. HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM Jadi kalau ada pelanggaran yang dia lakukan semasa masih dalam masa percobaan itu oleh Penuntut Umum atau Jaksa melaporkan kepada Majelis Hakimnya khususnya, Majelis Hakim melakukan sidang tertutup dan pengumumannya di dalam sidang terbuka, jadi meskipun tertutup tapi pada saat diumumkan terbuka dan itu bisa dimasukkan, ditambah dia punya syarat, ditambah lagi, itu begitu ketentuannya ya? Oke.

25

139. AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Terima kasih atas masukannya, Yang Mulia. 140. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Dan itu tidak dapat di teori, di praktek biasanya, pengalaman empirik itu. Baik, untuk Ahli pidana cukup, ya. Saya kira cukup. Itu buktinya Panitera, diambil dulu di atas meja itu. Sekarang kita bergeser kepada Ahli Administrasi, Hukum Administrasi ya, bukan Ahli Administrasi Negara ya. Supaya efektif ini kita juga mengejar, ini bukan terkejar – kejar waktu karena jam 17.00 ini harus sidang juga ini Tobasa ini, memang Toba Samosir, saya ingatkan kepada Saudara Pemohon untuk menggunakan waktu secara efektif langsung apa yang ingin digali dari Ahli ini begitu lho. Silakan. 141. KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Terima kasih, Yang Mulia, pihak Termohon dan Terkait yang saya hormati, Saksi yang saya hormati. Terkait dengan Pemilukada Kota Tebing Tinggi bahwa dari permohonan yang kami sampaikan, kami lihat adanya sebuah penyimpangan sejak awal yang dilakukan oleh salah seorang calon antara lain adalah memberikan keterangan yang tidak benar tentang status hukum calon sehingga pihak KPU meloloskan calon secara administrasi, bagaimana Ahli melihat ini? 142. AHLI DARI PEMOHON : DARWINSYAH MININ MININ Baik, sebelumnya Yang Mulia, terima kasih. Kalau dari pertanyaan yang umum ini, kalau ada memang ketahuan penyimpangan atau pemberian tadi apa keterangan identitas palsu, ini jelas dapat ditolak dan kalaupun lolos seleksi yang kemudian digugat ini bisa dianulir, itu yang berlaku di dalam hukum administrasi. Jadi artinya kalau istilah kami ini “gigo” garbage in garbage out sampah masuk, sampah keluar. Demikian. 143. KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Ada misalnya perumpamaan yang bisa di apa… contoh sederhana yang bisa disampaikan mungkin Ahli?

26

144. AHLI DARI PEMOHON : DARWINSYAH MININ MININ Sederhana saja, ketika kita melihat dalam suatu perlombaan olah raga saja katakanlah si X pemenang dalam suatu perlombaan lari misalnya dinyatakan menang dan bahkan dikalungkan sudah diberikan piala tapi kemudian terbukti dia melakukan doping itu dapat dicabut kembali kemenangannya, itu contoh. Kalau kita masuk ke ranah akademis misalnya ada seseorang yang ikutin testing untuk masuk AKABRI atau apalah ternyata ada satu syarat yang disimpangin, dan setelah dia ikut dalam suatu pendidikan di tengah jalan dia bisa dicopot atau di-DO karena ada terjadi penyimpangan-penyimpangan administrasi atau terjadi pengelabuhan status. Terima kasih. 145. KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Saat KPU mendapatkan informasi adanya pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang kami sampaikan dalam permohonan, selanjutnya KPU tidak melakukan sebuah verifikasi atau investigasi terhadap laporan tersebut, apakah itu bagian dari sebuah proses, apakah kondisi tersebut dapat mempengaruhi hasil dari sebuah proses Pemilukada? 146. AHLI DARI PEMOHON : DARWINSYAH MININ MININ Baik, saya langsung saja, Yang Mulia, saya jawab. Sudah pasti karena kalaulah ada kecurangan ini kan jelas yang Anda maksud. Seleksi KPU menyatakan ini tidak memenuhi syarat, otomatis ini akan mempengaruhi, paling tidak calon berkurang itu pasti fakta pertama kalau ada 10 kurang 1 yang tidak memenuhi syarat atau melakukan, memasukkan syarat-syarat yang tidak benar. Ya otomatis dari sisi kompetitornya saja dari 10 bisa tinggal 9. Otomatis kalau 10 yang merebut suara konstituen tinggal 9 kan ikut mempengaruhi fluktuasi dari perolehan suara. Demikian, Yang Mulia. 147. KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Mungkin terakhir, apakah menyembunyikan sebuah status hukum calon itu dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran administrasi dalam sebuah proses Pemilukada? 148. AHLI DARI PEMOHON : DARWINSYAH MININ MININ Saya mohon diulang, Pak.

27

149. KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Menyembunyikan informsi tentang status hukum calon, salah satu calon dalam sebuah proses Pemilukada, apakah itu dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran administrasi? 150. AHLI DARI PEMOHON : DARWINSYAH MININ MININ Baik, Yang Mulia. Langsung saja, jelas bukan hanya Pemilukada, apalagi Pemilukada adalah lex specialis dengan syarat-syarat yang lebih khusus sebagaimana tadi yang kita lihat debatable tentang Pasal 58 yang kalau saya nggak salah bahkan sampai demikian banyak item syarat-syaratnya yang kemudian telah diuji dengan putusan MK juga, khusus untuk huruf F yang dipertanyakan kepada Saksi Ahli Pidana tadi. Khusus untuk khasus Bengkulu kalau tidak salah itu dianulir karena ada terjadi dan diketahui terjadinya penyimpangan administrasi sejak awal. Terima kasih. 151. KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Terima kasih, Yang Mulia. 152. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Saudara…, Pak Alim saya persilakan. 153. HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM Tadi Saudara…, saya kembali kepada ahli pidana lagi sedikit ini karena kaitannya dengan yang diterangkan oleh Ahli Administrasi Negara ini memang kalau memberikan keterangan sesuatu yang tidak benar itu kan pelanggaran administrasi, oke, tetapi apa itu juga Saudara Ahli Pidana tidak juga termasuk pelanggaran pidana kalau memberikan keterangan palsu di dalam satu yang bersifat akta otentik? Silakan. 154. AHLI DARI PEMOHON : MAHMUD MULIADI Terima kasih, Yang Mulia. Pertama ingin saya jawab itu termasuk, dalam konteks pemalsuan. Pemalsuan itu ada 2 bentuk, pertama namanya pemalsuan secara materiil dan pemalsuan secara intelektual. Pemalsuan secara materiil yaitu ada 2 surat. Nah, ini misalnya tandatangannya kita cek sepanjang melalui forensik labfor tidak jelas. Ada satu lagi pemalsuan intelektual tidak perlu ada pembanding tetapi satu surat menyatakan misalnya satu surat itu menyatakan bahwa Dr. Mahmud adalah seorang yang sering mabuk-mabukan, main ke tempat pelacur, nah ternyata setelah dicek oleh surat ini tidak sesuai dengan

28

kenyataan, makanya itu namanya pemalsuan intelektual. Bahwa ada satu surat yang hadir tapi tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, itu namanya palsu juga. Terima kasih, Yang Mulia. 155. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Pak Hamdan? Baik. Termohon ada pertanyaan? 156. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Majelis, demikian juga kepada Pemohon. Kepada Administrasi, kami tolong dijelaskan terkait dengan pertanyaan dari Pemohon tadi menyatakan KPU melakukan dan tadi Saksi Ahli menjelaskan, tolong dijelaskan apakah melakukan investigasi?

Saksi Ahli investigasi investigasi, KPU harus

157. AHLI DARI PEMOHON : DARWINSYAH MININ MININ Bukan investigasi, itu masalah tugas. Saya ndak tahu itu apakah harus atau tidak harus. Tetapi kalau seleksi berbeda itu suatu pekerjaan yang melakukan pelacakan sampai sedetil. sementara seleksi ya kan, lebih kepada pekerjaan yang lebih sederhana. 158. KUASA HUKUM PEMOHON Ya. Terima kasih, Saksi Ahli. 159. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ahli di sini Pak Ahli saja tidak pakai Saksi kalau di Mahkamah Konstitusi. 160. KUASA HUKUM PEMOHON Ahli yang memberikan keterangan tadi mengatakan bahwa jika ternyata kemudian ada persyaratan itu tidak dipenuhi atau dipalsukan saya catat dipalsukan tadi disebut Saksi Ahli tentunya kalau palsu itu berarti ranah pidana dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap baru kemungkinan bisa dijawab tapi itu kan tidak ada, oke lah. Ada pertanyaannya bahwa apakah Saksi Ahli ini ya, yakin atau tidak percaya terhadap ketetapan hakim yang mempunyai suatu keputusan? Ada syarat yang diajukan oleh.., bahwa katanya ada syarat yang tidak mempunyai keterangan yang benar. Pertanyaan saya apakah keterangan dikeluarkan oleh pengadilan administrasi? Terima kasih.

29

161. AHLI DARI PEMOHON : DARWINSYAH MININ Ini perlu kita luruskan, saya menafsirkan ini apa kalau salah tolong diluruskan di sana yang dianggap memberikan keterangan tidak benar itu ada penyembunyian status, ya kan, informasi status dari para calon ya, begitu kalau salah tolong dikasih tahu supaya nanti kita lurus, saya tidak…, saya juga objektif, saya tidak mau siapa kalah menang. Kalau itu yang dimaksud ini kata dijatuhi hukuman, kemudian dalam syarat Pasal 58 bukan menjalankan, disyaratkan, telah pernah dijatuhi hukuman penjara, tadi sudah kita dengar cara menjalankan pidana penjara tadi macam-macam, kan begitu, tidak harus dalam penjara. Kata kunci di sini “telah pernah dijatuhi”. Bahkan menurut persepsi kami dan keyakinan kami bagi seseorang calon yang pernah menjalani penjara sudah past tense katakanlah sudah lewat, sudah masuk kategori ini, karena kata kunci “telah pernah dijatuhi”, tidak dalam konteks bagaimana cara menjalankan penjara tadi, pidana tadi. Dengan demikian kita melihat, kan begitu, dalam konteks yang dikatakan menyembunyikan keterangan kata-kata telah dijatuhi diinterpretasi tidak pernah menjalankan pidana penjara. 162. KUASA HUKUM PEMOHON Saksi Ahli, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah ada keterangan Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak dicabut haknya untuk menjadi calon kepala daerah. Kemudian dikatakan itu adalah salah satu bentuk keterangan palsu yang dikatakan oleh Pemohon tadi kepada Saksi Ahli, kan begitu (suara tidak jelas) 163. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Begini, mungkin saya luruskan pertanyaan begini, Pak, sebuah surat yang sifatnya administratif yang berisi tentang satu keterangan itu secara administratif apakah dianggap gugur atau dengan sendirinya tetap berlaku sebelum ada pencabutan dari yang membuat keterangan itu? Dari sisa administrasi. 164. AHLI DARI PEMOHON : DARWINSYAH MININ Baik, setuju kita dengan apa yang Bapak Majelis maksud. 165. KUASA HUKUM PEMOHON Kita dengar dulu.

30

166. AHLI DARI PEMOHON : DARWINSYAH MININ

(suara terputus-putus)…………menafsirkan berbeda dengan apa yang Bapak maksud. Silakan………. (suara terputus-putus)………… 167. KUASA HUKUM PEMOHON Majelis Yang mulia, mungkin saya tambahkan sedikit, tadi kan ada pertanyaan dari Pemohon. Pemohon telah mengatakan bahwa ada pemalsuan surat ..(…) 168. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Bukan, begini… begini …ada.. kalau ada sesuatu yang disembunyikan, kan begitu. Bahwa tidak memenuhi syarat, tapi disembunyikan. Ini kan persoalan disembunyikan, tapi persoalannya adalah dalam konteks kasus ini bahwa salah satu syarat itu tidak pernah dihukum. Dan untuk membuktikan tidak pernah dihukum itu adalah harus adanya surat keterangan dari pengadilan, kan begitu. Ternyata surat keterangan dari pengadilan itu memenuhi syarat administrasi itu sudah terpenuhi, kan begitu. Nah, apakah surat … kategori surat itu tadi yang saya katakan, itu menyatakan tidak berlaku atau kalau ada pencabutan dari pengadilan. Tapi kalau soal isi palsu itu tadi konteks pertanyaannya itu soal keterangan palsu, surat palsu, menempatkan satu keterangan palsu dalam … menurut Pemohon ada yang disembunyikan. Tapi bisa dijawab, tidak ada yang disembunyikan, karena ada surat keterangan dari pengadilan, kan itu. Apakah itu disembunyikan? Kalau misalnya tidak ada surat keterangan pengadilan atau ada surat keterangan pengadilan itu menyatakan bahwa calon itu sedang menjalani pidana penjara, kan begitu Pak, maka tidak akan mungkin terpenuhi dia untuk menjadi calon. Nah, saya bertanya, apakah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan itu, masuk kategori palsu, atau tidak palsu sampai ada pencabutan dari yang mengeluarkan surat keterangan itu? Nah, dari Aspek Administrasi Negara, “Apakah sebuah surat keterangan itu masih tetap berlaku sebelum ada pencabutan dari instansi yang mengeluarkan dalam ranah Administrasi Negara ini? Saya ingin bertanya itu pada Ahli, begitu lho. Itu konteks pertanyaan saya. Ini meluruskan saja, begitu. 169. AHLI DARI PEMOHON : DARWINSYAH MININ Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam konteks pertanyaan itu, kita langsung saja ke case atau in casu ini tidak, tak palsu. Karena ini memang satu institusi dan oleh orang yang berwenang. Jadi tidak ada di sini detournement de pouvoir nya, tak ada penyimpangannya, kan begitu. Kemudian dalam konteks administrasi, sepanjang ini belum

31

dicabut, dan sepanjang ini tidak ada yang keberatan. Ini masih sah. Kecuali, ada pihak-pihak tertentu, yang kemudian merasa terganggu dengan keterangan ini. Dan dapat membuktikan bahwa keterangan ini terutama subtansinya tidak tepat. Itu ada syarat-syarat khusus. Misalnya, tentu ya dibuktikan. Ini contoh, tanpa ikut mengintervensi. Dalam konteks ini, tidak ada yang salah. Karena dia mengeluarkan tidak sedang dicabut haknya, benar. Kemudian tidak sedang menjalani pidana penjara, benar. Karena memang tak ada dia. Nah, kemudian yang dimaksud oleh teman-teman, mau saya luruskan tadi. Sementara yang dimaksud Pasal 58 bukan tidak sedang menjalani, tidak pernah dijatuhi. Jadi kata dijatuhi sama menjalankan ini suatu konteks yang berbeda. Ya, demikian Majelis. Itu yang kami dapat. Kan dapat ini kan memberikan keterangan di sini. Jadi jelas, ini sepanjang masih tidak ada yang keberatan, silakan. Terima kasih. 170. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, tapi konteks pertanyaan saya, “Apakah Surat Keterangan itu masih tetap berlaku tidak sebelum ada pencabutan?”. Keterangan administrasi, lho Pak. Bisa saja itu…kalau itu di keep kan bisa di TUN…(suara terputus-putus)……………., kalau dikeluarkan oleh satu lembaga yudikatif seperti itu. Kemudian dia mengikat tentunya, karena itu disyaratkan oleh Undang-Undang itu masih tetap berlaku atau tidak? Kan, begitu. 171. AHLI DARI PEMOHON : DARWINSYAH MININ Berlaku. 172. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Silakan, Pak. 173. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Saya mau tanya ke KPU. KPU ini surat permintaannya kepada pengadilan, saya minta suratnya, apakah surat permintaan konfirmasinya mengenai pengadilan sudah pernah menjalani hukuman atau sudah berani jatuhi hukuman. Saya minta surat KPU kepada pengadilan 174. TERMOHON : HATTA RIDHA (KETUA KPUD TEBING TINGGI) Terima kasih, Yang Mulia. Ini mengenai persyaratan formil tersebut, kita berpegangan kepada Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009. Jadi KPU Kota Tebing Tinggi itu tidak membuat formulir sendiri

32

dia. Jadi, memang kalau dalam hierarkinya memang dalam Pilkada itu KPU Pusat berhak menentukan standarisasi termasuk tentang formulir. Ketika diberi contoh seperti ini inilah yang kami turunkan menjadi sebuah persyaratan formil. Demikian. 175. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Formulirnya ada? 176. TERMOHON : HATTA RIDHA (KETUA KPUD TEBING TINGGI) Ya. 177. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, syarat calon salah satunya harus didukung keterangan apa? Tolong dibacakan. 178. TERMOHON : HATTA RIDHA (KETUA KPUD TEBING TINGGI) Terima kasih, model BB-8/PKWK/KPU, Surat Keterangan Nomor: …sekian. Ketua Pengadilan Negeri-Tinggi/sesuai lokasi, menerangkan: bahwa nama : … Tempat/Tanggal Lahir: .., kebangsaan, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, tempat tinggal, berdasarkan penelitian nama tersebut pada saat ini: a. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Keterangan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan seorang calon sebagaimana termaksud dalam Pasal 58 huruf F dan G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dibuat di… pada tanggal….. Ketua Pengadilan Negeri, cap stempel. Demikian, Yang Mulia. 179. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Itu format asli dari KPU, ya? 180. TERMOHON : HATTA RIDHA (KETUA KPUD TEBING TINGGI) Ya.

33

181. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Terima kasih. 182. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, saya kira cukup sudah. Oh, silakan Pak Alim, masih ada. 183. HAKIM ANGGOTA : MUHAMMAD ALIM Jadi ini informasi kepada semua pihak, di sini di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil. Saya baca, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan alat bukti”. Itu pegangannya adalah kebenaran materiil itu yang menjadi pegangan di sini, karena di sini kebenaran materiil yang dicari, bukan kebenaran formil. Kalau perdata kebenaran formil, dia punya sertifikat dan tidak bisa dibuktikan lain, menanglah dia. Oke, terima kasih, Pak Ketua. 184. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, jadi cukup, ya. Untuk Ahli, bisa meninggalkan ruangan kalau memang ada keperluan lain karena kita akan melanjutkan untuk pemeriksaan Saksi, kan gitu. Jadi terima kasih atas keterangannya, nanti Hakim lah yang akan menentukan putusan akhir, kan begitu. 185. AHLI DARI PEMOHON : DARWINSYAH MININ Baik, terima kasih, Yang Mulia. 186. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Baik, kita lanjut kepada Saksi, ya. Mana tadi nama-nama Saksinya? Ini Saudara, coba diatur lagi Pak duduknya ke depan yang di belakang Taufik Pardamean paling depan sekali. Kemudian Zulfikar di sebelahnya. Kemudian di sebelah Zulfikar, Sirup. Kemudian di sebelah Sirup itu Umi Tanjung, ada satu lagi ya di belakang, Sumarni ya digeser ke sebelah sini. Nanti giliran duduknya. Ini Saksi adalah ketua LSM Brata Jaya, pokoknya menerangkan bahwa H. Mohammad Syafri Chap menjalani proses pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa nggak Kajarinya saja sekalian jadi Saksi? Oke, saya persilakan apa yang Saudara tahu tentang….ini masing-masing Saksi 2 menit sajalah karena untuk menguatkan bukti saja. Ya, paling lama. Silakan.

34

187. SAKSI DARI PEMOHON : TAUFIK PARDAMEAN Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia yang kami hormati, saya salah satu LSM yang berada di Kota Tebing Tinggi yang memantau hal-hal yang berkaitan dengan masalah korupsi. Jadi pada sekitar bulan Januari, saya mendapatkan informasi dan kabar cerita-cerita dari masyarakat bahwa calon yang akan maju di dalam Pilkada yaitu Bapak H. Mohammad Syafri Chap akan maju dan masuk di dalam pertarungan Pilkada. Nah, dari informasi itu beliau terdengar ada bahwa ada hal-hal ataupun tindak pidana yang telah dilakukannya. Jadi pada tanggal 11 Januari, Yang Mulia (...) 188. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Suratnya taruh di atas meja saja, supaya nggak lihat-lihat ke bawah, gitu. Kayak ujian orang nyontek, gitu ya, taruh saja di atas. 189. SAKSI DARI PEMOHON : TAUFIK PARDAMEAN Ya, tanggal 11 Januari 2010, Yang Mulia, saya mengajukan klarifikasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi yang mempertanyakan tentang hal-hal yang dibicarakan di dalam masyarakat tersebut, yaitu tentang Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 356 dan seterusnya. Kemudian saya dapat klarifikasi dari Mahkamah Agung..., dari Kajari yaitu sesuai dengan apa yang diberikan dengan pemberitahuan pembinaan memenuhi syarat yaitu eksekusi Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Nah, kemudian pada (...) 190. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Berapa itu pemberitahuan dari Kejaksaan? 191. SAKSI DARI PEMOHON : TAUFIK PARDAMEAN 11 Januari 2010, Pak. Jadi pada waktu kita bawa surat saya minta klarifikasinya. 192. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Saya ulangi, 11 Januari 2010 ya? 193. SAKSI DARI PEMOHON : TAUFIK PARDAMEAN Ya.

35

194. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Itu klarifikasi dari Kejaksaan atau surat dari Saksi ke Kejaksaan? 195. SAKSI DARI PEMOHON : TAUFIK PARDAMEAN Surat dari Saksi saya ke Kejaksaan dan langsung diberikan pada waktu itu. Kebetulan ada bertemu langsung ketemu dengan Kepala Kejaksaan. 196. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Langsung dijawab pada hari itu juga? 197. SAKSI DARI PEMOHON : TAUFIK PARDAMEAN Ya. 198. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oke, 11 Januari 2010. Terus apalagi? 199. SAKSI DARI PEMOHON : TAUFIK PARDAMEAN Kemudian saya berdasarkan klarifikasi dari Kejaksaan ini saya pernah mempertanyakan ke KPUD Provinsi Sumatra Utara yang ditembuskan kepada KPUD Tebing Tinggi yang intinya penegasan Peraturan KPU tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan sampai dengan hari ini saya sebagai LSM belum pernah mendapatkan jawaban dan klarifikasinya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia. 200. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oke, cukup. Saya lanjut ke yang berikut, Saudara Zulfikar. Ini sekretaris tim kampanye Umar-Irham? Mengirim surat kepada Ketua Panwaslu tebing Tinggi....apa yang ingin Saudara terangkan? Silakan. 201. SAKSI DARI PEMOHON : ZULFIKAR Terima kasih, Yang Mulia. Pada saat telah dimulainya masa pendaftaran, dan munculnya DCS pada waktu itu secara lisan kami bersama ketua tim kampanye menjumpai Ketua KPU menyampaikan tentang adanya salah seorang yang tidak memenuhi persyaratan untuk

36

ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah pada Pemilu Pilkada tahun 2010-2015 karena bertentangan dengan Pasal 58 Huruf F UndangUndang Nomor 12 Perubahan Undang-Undang Nomor 32, nah setelah itu setelah ditetapkannya DCT berkisar diatas tanggal 18 kami juga mensurati 202. KETUA : M. AKIL MOCHTAR 18 apa? 203. SAKSI DARI PEMOHON : ZULFIKAR 18 April, 18 April kami juga mensurati 204. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Itu DCT maksudnya daftar calon tetap Kepala Daerah, bukan daftar calon tetap, kalau datar calon tetap, kalau DCS , DCT itu pemilih itu artinya ini peserta Pemilukada calon Kepala Daerah. Jadi bakal calon gitu lah. Bahwa ada diantara bakal calon ini yang tidak memenuhi syarat gitu? 205. SAKSI DARI PEMOHON : ZULFIKAR Ya. 206. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Jangan DCS, DPT salah lagi nanti. 207. SAKSI DARI PEMOHON : ZULFIKAR Ya, setelah ditetapkanya calon Kepala Daerah kami juga mensurati Panwaslu tentang adanya salah seorang calon Kepala Daerah yang tidak memenuhi persyaratan dan meminta kepada Panwaslu untuk melakukan proses untuk itu, demikian Yang Mulia. 208. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ada dijawab Panwaslu? 209. SAKSI DARI PEMOHON : ZULFIKAR Tidak ada sampai saat ini.

37

210. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Jadi KPU juga tidak menjawab ya, tidak memberikan. 211. SAKSI DARI PEMOHON : ZULFIKAR Pada waktu itu secara lisan KPU menyatakan bahwa ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 58 Huruf F, yang memungkinkan salah seorang kandidat untuk bisa masuk dalam pencalonan tadi demikian. 212. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Tapi itu masih calon ya? 213. SAKSI DARI PEMOHON : ZULFIKAR Ya, bakal calon. 214. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, belum ditetapkan calonnya secara resmi. Ok cukup kemudian yang ketiga Ibu Sirup ini. Bahwa pada saat proses tahapan sedang berlangsung Tim kampaye melakukan intimidasi dan ancaman kepada warga masyarakat kota Tebing Tinggi, satu Kota itu? Silakan apa yang mau diterangkan? 215. SAKSI DARI PEMOHON : SIRUP Terima kasih Yang Mulia, begini setahu saya Pak, sedengar saya yang nomor 4 ini 216. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Calon nomor 4? 217. SAKSI DARI PEMOHON : SIRUP Calon nomor 4 bilang begini, “Tolong yo ojo lali nomor 4 yo, katanya begitu Pak , itu saja Pak yang saya. 218. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oh, itunya yang dia bilang, “Ojo lali nomor 4!”

38

219. SAKSI DARI PEMOHON : SIRUP

Ojo lali yo nomor 4 awas katanya gitu, itu saja Pak. 220. KETUA : M. AKIL MOCHTAR

Sing ngomong tu sopo, jenengnya sopo yang ngomong? 221. SAKSI DARI PEMOHON : SIRUP Iwan namanya. 222. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Yang ngomong itu Iwan? 223. SAKSI DARI PEMOHON : SIRUP Ya. 224. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Iwan itu siapa? Bukan calon, bukan? 225. SAKSI DARI PEMOHON : SIRUP TS Pak, TS nomor 4? 226. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Apa TS? 227. SAKSI DARI PEMOHON : SIRUP Tim sukses. 228. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oh, tim sukses. Iwan itu Tim sukses nomor 4 ngomong sama Ibu? 229. SAKSI DARI PEMOHON : SIRUP Tidak Pak, sama Saudara lah, Pak.

39

230. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oh..ngomong sama Saudara-saudara Ibu semua? 231. SAKSI DARI PEMOHON : SIRUP Ya. 232. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Dimana itu? 233. SAKSI DARI PEMOHON : SIRUP Di Lingkungan 4 Karya Jaya, Pak. 234. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Lingkungan 4 Karya Jaya, itu dikota Tebing Tinggi? 235. SAKSI DARI PEMOHON : SIRUP Ya, Pak. 236. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Terus “Ojo lali nomor 4”. 237. SAKSI DARI PEMOHON : SIRUP Ya, “Ojo lali yo nomor 4 awas !” 238. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Terus ibu suruh pilih sopo? Pilih nomor berapa? 239. SAKSI DARI PEMOHON : SIRUP 1 lah, Pak. 240. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oh nomor 1, itu rahasia loh, nggak boleh dibuka milih siapa, jadi nomor 1 milihnya, padahal sudah dibilangin ojo lali nomor 4 tapi memilih nomor 1 bagaimana? Lupa waktu itu?

40

241. SAKSI DARI PEMOHON : SIRUP Ya, nggak lah, Pak. Nggak lupa saja, jujur saja Pak. Namanya gini ya, Pak. 242. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Artinya tidak terpengaruh walaupun dibilang suruh milih nomor 4, kan gitu. Ibu tetap juga memilih nomor 1. Ada lagi yang lain? 243. SAKSI DARI PEMOHON : SIRUP Nggak, Pak. 244. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Tidak ada. Tapi waktu milih nomor 4 nggak dikasih duit? 245. SAKSI DARI PEMOHON : SIRUP Nggak. 246. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oh, baik cukup, ya. Yang berikutnya Ibu Umi Tanjung, ini Gang Buntu Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, bahwa telah terjadi money politic dalam pemilihan pasangan calon, bagaimana ini money politic-nya? Berapa banyak duitnya, Ibu? 247. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG (…)

Begini Pak, di lingkungan kami pas malam H nya tanggal 11 Mei

248. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Tanggal 11 Mei, ya? 249. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG 2010 malamnya jam 09.00 si Rido membagi-bagikan duit. 250. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Rido itu siapa?

41

251. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Anak Pak Icat, Pak. 252. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oh, anaknya saya kira anaknya Rhoma Irama yang nyayi itu. 253. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Nggak, Pak. 254. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Anaknya Pak Icat? 255. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Ya. 256. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Terus bagi-bagi duit? 257. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Ya. 258. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Kepada siapa? 259. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Pada kakak saya sendiri Pak, saya ngawani kakak saya. 260. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Dimana itu? 261. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Di lingkungan 3, Pak.

42

262. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, di rumah? 263. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Di rumah Ibu Taing. 264. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ramai di situ? 265. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Ramai, Pak. 266. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Berapa orang? 267. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Nggak tahu lah, Pak, orang 1 lingkungan, saya ngawani kakak saya. 268. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Terus apa yang terjadi di sana duitnya duit benar atau duit palsu yang dibagikan? 269. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Duit benar Pak, 50 ribu. 270. KETUA : M. AKIL MOCHTAR 50 ribu untuk……? 271. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Untuk suruh memilih dah dikasih Mas Rido, “Jangan lupa ya Kak Nomor 4!” Tapi kakak saya bawa kartu kuning, Pak, dari TS nya juga. 272. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Bawa kartu kuning?

43

273. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Ya, kalau dapat kartu kuning baru boleh dapat duit katanya. 274. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Kartu kuning, biasanya kartu kuning untuk berobat ke rumah sakit biasanya itu 275. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Nggak, kartu kuning Golkar, Pak. 276. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oh, begitu. Ada juga kuning lain, Hanura juga kuning. 277. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Nama kita dibuat di situ. 278. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Jadi disuruh milih? 279. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Ya, Pak. 280. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ini bukan milih Golkar ini, milih orang ini. 281. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Ya, milih pemilihannya Walikota, begitu lho. 282. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Jadi setelah dikasih itu uang 50.000 untuk 1 orang? 283. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Ya.

44

284. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ibu terima juga? 285. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Saya tidak, Pak, saya tidak dapat kartu kuningnya jadi saya tidak terima, jadi kakak saya sudah tua saya minta kawalin, “kawalin lah yuk”. 286. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Nah, terus besoknya milih? 287. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Besoknya milih. 288. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ibu tahu tidak kakak Ibu pilih apa? 289. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Tidak tahu, Pak. 290. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oh, tidak tahu. 291. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Tapi dibilangnya, “Kok kita sudah makan duitnya, harus kita milih dia”, itu katanya. 292. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Banyak juga yang makan duitnya tapi nggak milih dia? 293. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Tidak tahu lah, Pak. Saya orang saya tanyain kakak saya sendiri sama lingkungan (…)

45

294. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, karena di persidangan ini terungkap, dikasih duit disuruh milih nomor 1, pilih dia nomor 5, ada begitu. 295. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Saya tidak tahu lah, Pak. Orang lingkungan saya saja, Pak, yang memilih. 296. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Jadi berapa orang yang kira-kira ada 5-10 orang? 297. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Kira-kira begitu lah, Pak. 298. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Kira-kira sebegitu. Lalu Ibu itu di lingkungan Ibu TPS berapa di situ? 299. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG TPS 5 sama 4. 300. KETUA : M. AKIL MOCHTAR TPS 5 sama 4. Ibu milih di TPS berapa? 301. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG 5. 302. KETUA : M. AKIL MOCHTAR TPS 5 siapa yang menang di situ? 303. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Pak Ichat. 304. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Pak Ichat. Yang menangnya atau sedikit? Selisihnya tahu, Ibu?

46

305. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Selisihnya kalau tidak salah 8 atau (…) 306. KETUA : M. AKIL MOCHTAR uang.

Oh, 8. Tidak banyak kalau selisih 8 itu padahal sudah bagi – bagi Ada lagi yang ingin diterangkan?

307. SAKSI DARI PEMOHON : UMI TANJUNG Sudah Pak, cukup. 308. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Cukup ya. Nah, kemudian berikutnya Ibu Sumarni. Coba Ibu anu pindah belakang, Ibu Sumarni suruh ke depan. Ini Ibu ya 46 tahun, Kelurahan Karya Jaya, Kota Tebing Tinggi telah terjadi tindakan pelemparan rumah yang dilakukan oleh sekelompok pemuda berpakaian loreng orange dan hitam serta adanya upaya untuk menjebak suami Saksi adalah tim kampanye pasangan nomor 1 Umar dan Ilham agar memberikan uang kepada tukang becak yang dilakukan oleh Pak Halal Sitorus yang merupakan anggota DPD Tebing Tinggi. Apa yang ibu tahu tentang itu? Apa yang mau diterangkan silakan. 309. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Begini, Pak, saya jam 1 itu saya terkejut. 310. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Jam 1 siang, malam? 311. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Jam 01.00 malam, Pak. 312. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oh, malam. 313. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Hari H mau pemilihan.

47

314. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Besok mau milih, ya? 315. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Ya, besok mau pilih. Jadi di situ rumah saya ada dengar pelemparan. 316. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Dengan pelemparan? Rumah Ibu dilempar? 317. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Ya, dilempar pakai batu. 318. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Pakai batu. Atapnya, dindingnya? 319. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Sengnya, Pak. 320. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Seng atap, ya? 321. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Jadi saya terkejut, keluar saya. Jadi saya telepon suami saya, suami saya nggak ada di rumah, jadi suami saya telepon sama Kapolres. 322. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Kemana itu suami Ibu jam 01.00 malam belum pulang, bahaya juga itu. 323. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Nggak ada ditempatlah itu pokoknya dia Pak, jadi saya tlepon. Jadi datanglah Kapolres ke rumah, jadi saya keluar, rame orang diluar, Pak.

48

324. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Rame, terus? 325. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Jadi, Pak Kapolres datang ke rumah menemui saya yang punya rumah “Ada apa, Bu?” “Ini Pak, tadi ada setahu saya rumah saya dilempar tapi yang lempar saya tidak tahu”. 326. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Siapa yang melempar? 327. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Ya, tidak tahu saya, Pak. 328. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Hanya mendengar suara lemparan, kan begitu. 329. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Ya, Pak. 330. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Nah, terus? 331. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Jadi di luar rame, saya tidak tahu ada rame kira – kira ada 20 orang lebih, Pak. Jadi di situ ada saya dengar suara Pak Hala Sitorus. 332. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Pak Hala, Ibu kenal betul suara si Pak Hala Sitorus itu, ya? 333. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Ya, kenal, Pak. 334. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Kenapa tetangga?

49

335. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Nggak, dia rumahnya jauh. 336. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Tapi kenal baik? 337. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Nggak kenal baik, cuma kenal saja. 338. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Tapi kenal betul suaranya? 339. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Kenal, kenal suaranya, saya kenal. 340. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Atau mantan pacar dulu bukan? 341. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Tidak, Pak. 342. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Tidak, ya. Terus apa yang dibilang sama si Hala itu? 343. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Yang saya tahu, dia bilang sama tukang becak ada 2 orang. 344. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Tukang becak di depan rumah Ibu juga? 345. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Ya.

50

346. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Apa dibilangnya? 347. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI “Ayo Pak, itu ambil duitnya di rumah Pak Hendri, Pak Hendri jam 02.00 malam mau bagi – bagi duit”, katanya. 348. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Pak Hendri itu siapa? 349. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Suami saya. 350. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oh. 351. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Jadi, saya usir tukang becak itu yang 2 orang itu. 352. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oh, tukang becak datang juga ke rumah Ibu? 353. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI itu.

Ya, minta duit disuruh Pak Hala Sitorus, itulah yang saya dengar

354. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Terus dia minta ke Ibu duit tukang becak itu? 355. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Ya. 356. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Terus Ibu bilang apa sama tukang becak itu?

51

357. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI “Pergi sana!”, saya usir. 358. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oh, “Pergi Kau, nggak ada duit di sini!” 359. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Ya, saya usir saya. 360. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Atau, “Ku pinjar Kau nanti!”, kalau kata orang Sumatera kan begitu. 361. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Itulah yang saya dengar. 362. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Jadi pergilah dia? 363. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Pergi, Pak. 364. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Terus yang rame – rame tadi kemana? 365. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Ngumpul di sana yang rame – rame tadi. 366. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Kan ada Polres tadi yang datang kesitu? 367. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Ya, ada Pak.

52

368. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Apa yang dibilang Kapolres yang Ibu nggak dengar? 369. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Sesudah pelemparan, datanglah ke rumah.

setengah

jam kemudian

Pak

Polres

370. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, tahu saya sudah datang. Nah, datang “Ada apa Bu?” Rumah Ibu dilempar terus Kapolresnya ngomong apa? Sama yang tukang lempar masih di situ waktu Kapolresnya datang? 371. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Saya yang lempar tidak tahu, Pak. 372. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Tidak tahu. Tapi orang ramai tetap ada di situ? 373. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Tetap ada, banyak. 374. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Jadi tidak tahu pasti siapa yang melempar, cuma ada orang yang ramai di situ? 375. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Rame, ya. 376. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ibu dengar tidak ada si Hala Sitorus itu teriak – teriak bilang di rumah Ibu itu mau bagi duit? 377. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Suruh ngambil duit di rumah.

53

378. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ngambil duit, datang orang mau minta duit Ibu usir, “Nggak ada duit di sini!” kan? 379. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Ya. 380. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Terus apa lagi? 381. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Itu lho Pak, kata Kapolres, “Ada apa, Bu?” “Ini tadi rumah saya dilempar”. Oh, ya sudah sebelum ada kejadian kan bagus saya melapor, menjaga mana tahu ada kejadian yang tidak diinginkan ya Pak, ya. 382. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya. Tapi rumah Ibu dijaga polisi tidak? 383. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Dijaga, banyak. 384. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Sampai pagi? 385. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Sampai jam setengah empat, Pak. 386. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Dijaga sama polisi? 387. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Polisi pulang Kapolsek yang datang sama kru-kru ya lah gitu. 388. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Tapi jam setengah dua itu suami Ibu sudah pulang belum?

54

389. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Belum. 390. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Kemana pula dia itu, rumah udah dilempar orang, udah penuh orang, minta duit, belum pulang juga. Suaminya kemana katanya? 391. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Ya, Pak. 392. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Suaminya kemana, katanya? 393. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Dia memang tidak ada di tempat (…) 394. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oh. 395. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Dia di tempat kawannya. 396. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Kacau juga kawannya itu. Ada lagi yang mau diterangkan? 397. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Udah tidak ada, Pak. 398. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Udah cukup, ya. 399. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Terima kasih, Pak.

55

400. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Pemohon, Termohon, saya kira cukup kali, ya? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? 401. KUASA HUKUM TERMOHON Majelis (...) 402. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Sebentar dulu, Pemohon dulu ada nggak? Nggak ada ya? Termohon? Ya, silakan. Ini Saksi-Saksi seputar yang dia terangkan saja, ya. 403. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Ya, terima kasih Majelis. Kepada Saudara Saksi Taufik tadi, Saudara Saksi menyatakan telah mengirim surat ke KPUD Sumut dan tembusan ke KPUD Kota Tebing Tinggi. Pertanyaan saya, apakah Saksi setelah mengirim surat itu menindaklanjuti atau paling tidak bertanya bertemu dengan KPUD Kota Tebing Tinggi? 404. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Jawab saja singkat, ada tidak ketemu sama KPUD? 405. SAKSI DARI PEMOHON : TAUFIK PARDAMEAN Tidak ada. 406. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Tidak ada. Oke. Karena perlu kami jelaskan KPUD Kota Tebing Tinggi nggak pernah menerima surat tembusan dari (…) 407. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, itu nanti di keterangan Saudara lah, ya kan. 408. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Terus kepada Saudara Zulfikar, kami ingin melihat, karena terus terang KPUD Kota Tebing Tinggi tidak pernah mendapat surat apapun ya dari Panwaslu sehubungan surat Saudara tanggal 20 Maret 2010 sehingga KPUD Kota Tebing Tinggi tidak bisa berbuat apa-apa.

56

Pertanyaan saya, pernah tidak Saudara setelah mengirim surat ke Panwaslu, ya, itu menverifikasi ke KPUD Kota Tebing Tinggi? 409. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Jawab, pernah atau tidak? 410. SAKSI DARI PEMOHON : ZULFIKAR Tidak pernah. 411. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Terus juga kepada Saudara Zulfikar, apakah ada dari Panwaslu tanda terima surat Saudara atau stempel? 412. SAKSI DARI PEMOHON : ZULFIKAR Tidak, Yang Mulia. 413. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Tidak ada tanda terima surat, ya. Oke baik, pedahal Panwaslu sebuah institusi. 414. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, pokoknya jawabnya tidak pernah kan, begitu saja. Kalau nggak pernah ya sudah nggak pernah, memang mau diapain lagi. Itu mic-nya dimatikan Bu yang di depan tadi yang suaminya belum pulang setengah dua malam. Masih ada atau nggak? 415. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Ada sedikit lagi. 416. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Silakan. 417. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Bu Sumarni, waktu pelemparan di rumah Ibu itu ada nggak yang ditangkap?

57

418. SAKSI DARI PEMOHON : SUMARNI Tidak ada. 419. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Nggak ada yang ditangkap. 420. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Dia nggak tahu Pak, dia di dalam rumah katanya jadi dia nggak lihat di luar. Cukup, ya? Pihak Terkait? 421. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Satu lagi, Majelis. 422. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Masih satu lagi, ya. 423. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Saya ingin bertanya kepada Saudara Saksi Ibu Erni, ya, apakah suami Saudara itu bernama H. Erlin Hendri Pulungan S.E. Betul? Saya ingin memperlihatkan bahwa apakah suami Saudara itu salah satu tim sukses dari salah satu calon kampanye? Betul, yang kedudukannya sebagai bendahara? Betul? Terima kasih, Majelis. 424. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, jadi dia tim kampanye biasalah ini masing-masing punya tim kampanye saling beradu semua. Tadi ada yang dari Panwas yang mau diajukan sudah ada Panwasnya, coba tadi kita sudah konfirmasi sama Panwaslu Pusat, coba panggil deh. Ini Saksi-Saksi cukup, ya? Saya kira bisa meninggalkan dulu ke belakang. Itu Panwasnya kita panggil biar selesai dulu semuanya. Boleh pulang dulu langsung ke bandara masih ada pesawat sore. Ini siapa namanya, coba-coba duduk dulu, duduk dulu supaya direkam dulu suaranya, identitasnya ya, jangan berdiri-berdiri di ruang sidang yang mau keluar. Keluar dulu ini, tertib ya, mau duduk, duduk dengan tertib kalau anu di luar, coba hidupkan mic-nya itu. Saudara namanya siapa?

58

425. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Supriyadi. 426. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Jabatan? 427. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Ketua Panwaslu Kota Tebing Tinggi. 428. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ketua Panwaslu Kota Tebing Tinggi. Yang dilantik kapan ini? 429. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) 22 Januari 2010. 430. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Jadi masuk yang 192 itu? 431. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Ya. 432. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Saudara akan diminta menjadi Saksi ya, dan telah kita konfirmasi ke Bawaslu, Saudara diizinkan untuk bersaksi, tapi sebelumnya Saudara disumpah dulu agama Islam. 433. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Islam. 434. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Maju ke depan sini.

59

Sumpah, Pak Hamdan. 435. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Di tengah, Pak. Jangan miring-miring, ya. Ikuti, ya. 436. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Ikuti lafadz sumpah yang saya ucapkan. “Bismillahirrohmanirrohim, demi Allah saya bersumpah, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. 437. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI)

“Bismillahirrohmanirrohim, demi Allah saya bersumpah, akan

memberikan sebenarnya.

keterangan

yang

sebenarnya,

tidak

lain

dari

yang

438. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Silakan duduk ke tempat tadi. Saudara Supriyadi, sebagai Ketua Panwas, dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, apa yang Saudara tahu, apa yang Saudara peroleh, temuan, laporan, perkenaan dengan tahapan-tahapan Pemilu Pilkada? Silakan, diterangkan. 439. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Dari semenjak kami dilantik pada 22 Januari 2010 kami baru mendapatkan akses untuk bisa berhubungan dengan KPU setelah putusan MK pada 18 Maret 2010. 440. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Terus? 441. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Setelah putusan MK 18 Maret 2010, kami lihat masalah pasangan verifikasi pasangan calon. Kemudian lagi, tahapan-tahapan, selanjutnya

60

yang telah terlewatkan, kami konfirmasi, kami tanyakan sama KPU, bahkan KPU memberikan keterangan yang sebenarnya, terus kami sampaikan ke Bawaslu. 442. KETUA : M. AKIL MOCHTAR 18 Maret itu Saudara baru dapat akses, baru dapat duit dari Pemda, baru bisa bekerja. Kemudian Saudara melakukan tugas dan kewajiban, ada tidak, temuan, laporan masyarakat tentang pelaksanaanpelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu itu? Ada tidak yang diterima? 443. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Tidak ada yang saya terima. 444. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Pengaduan? 445. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Pengaduan tidak ada. 446. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Temuan ada tidak, temuan? 447. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Temuan ada, tapi bukan berupa ..(….) 448. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Pelanggaran administratif, pelanggaran pidana? 449. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Ada satu pelanggaran administratif yang kami temukan. 450. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Apa itu?

61

451. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Yaitu menggunakan fasilitas negara pada saat kampanye damai. 452. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Fasilitas negara, pada saat kampanye damai. Bagaimana maksud itu? 453. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Menggunakan mobil dinas. 454. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Pasangan nomor berapa itu? 455. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Pasangan nomor urut 5. 456. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Nomor urut 5. Dinas apa, dia? 457. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Dia anggota Dewan. 458. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Anggota Dewan. Memang Dewan ada mobil dinas? 459. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Ada. 460. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ada, ya. Terus Saudara tegur tidak itu?

62

461. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Langsung kami … apa … kami panggil, kami mintai keterangan. Suatu itu kami beranggapan, itu pidana. Sudah begitu. 462. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Terus? 463. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Kami pleno bertiga… terus menghadirkan … katakan saja semacam yang menghadirkan dari kejaksaan waktu itu. Ternyata tidak pidana, dia. Tetapi sebagai tindakan administratif. 464. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, bukan tindak pidana Pemilu Pilkada, tetapi administratif. Lalu administratif, bagaimana cara Saudara menindak lanjutinya? Ditegur? 465. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Diklarifikasi. 466. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Klarifikasi. Terus? 467. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Kemudian lagi kami limpahkan ke KPU. 468. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Sudah selesai, begitu? 469. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI Ya.

63

470. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Tindak lanjuti tidak sama KPU? Apa KPU dapat pelimpahan dari Panwas? 471. TERMOHON : HATTA RIDHO (KETUA KPU TEBING TINGGI) Terima kasih, Yang Mulia. Ada dan sudah kami tindak lanjuti berupa sanksi administratif. 472. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, teguran? 473. TERMOHON : HATTA RIDHO (KETUA KPU TEBING TINGGI) Teguran tertulis. 474. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Tertulis. Oke. Selain itu ada tidak soal ijazah palsu, soal vonis terpidana, macam-macam, ada tidak laporan ke Panwas? 475. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI Tidak ada. 476. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Tidak ada. Jadi tidak ada, ya? 477. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI Tidak ada. 478. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Tadi yang menghadirkan tadi, dari Pemohon atau Pihak Terkait? Ya, silakan apa yang ditanya? 479. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Terima kasih, Majelis. Majelis, kami ingin diperlihatkan kepada Saksi, bukti P-10.3, bukti Pemohon P-10.3

64

480. KETUA : M. AKIL MOCHTAR P-10.3 Biasanya P-3 saja, ini P-10 sudah. 481. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Surat Tim Kampanye Umar - Irham Nomor: 19/TK-UI/III/2012, tertanggal 20 Maret 2010 482. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Perihal apa? 483. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Permohonan pembatalan pasangan calon Kepala Daerah H.M. Syafri Chap kepada Ketua Panwaslu Kota Tebing Tinggi. 484. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, tunjukkan kesana…ke sana, ke Saksi-Saksi. Itu Saudara lihat baik-baik, baca suratnya, direnung dulu dengan konsentrasi penuh. Apa yang mau ditanya? 485. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Baik. Pertanyaan saya kepada Saudara Saksi, pernahkan Saudara pernah menerima surat ini atau membaca surat ini sebelumnya? 486. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Tidak pernah. 487. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Nggak pernah. KPU pernah menerima itu? 488. TERMOHON : HATTA RIDHO (KETUA KPU TEBING TINGGI) Tidak pernah.

65

489. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Jadi soal keberatan calon yang melakukan tindak pidana itu pada saat tahapan verifikasi, klarifikasi, ada keberatan nggak dari calon-calon yang lain? 490. TERMOHON : HATTA RIDHO (KETUA KPU TEBING TINGGI) Tidak ada. 491. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Tidak ada. Baik berupa surat maupun langsung? 492. TERMOHON : HATTA RIDHO (KETUA KPU TEBING TINGGI) Tidak ada. 493. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Kenapa kok baru nongol sekarang? 494. TERMOHON : HATTA RIDHO (KETUA KPU TEBING TINGGI) Saya kurang tahu setelah adanya hasil Pemilu. Tapi sebelumsebelumnya seluruh tahapan itu berlangsung begitu saja dengan diikuti oleh 5 pasangan calon. 495. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, oke sudah tadi. Ada ditanya, nggak ada? Apalagi, ada pertanyaan lagi? 496. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Saya ingin klarifikasi saja, karena tadi Panwas hanya menyatakan ada pelanggaran administratif. Cuma satu ya administratif. Sebenarnya Panwas juga pernah mengirim surat kepada KPU. Saya ingin mengingatkan kalau Tim Panitera bisa memperlihatkan bukti P-26. Ya, yang suratnya dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 /Panwaslukada. 497. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, perihalnya apa itu?

66

498. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK 2000

Perihalnya itu tentang temuan pelanggaran. Tanggal 12 Maret

499. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Yang dilakukan oleh….? 500. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK 11 Mei 2010. Satu hari sebelum hari H pemilihan? 501. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Apa itu? Pelanggaran apa itu? Anda pernah mengirim surat kepada KPU? 502. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Ada. 503. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, apa itu isi suratnya? 504. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Masalah memilih di tempat yang berbeda, di 3 kelurahan yang berbeda dan dari 3 kecamatan yang berbeda. 505. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oleh berapa orang? 506. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Oleh yang dilaporkan pada waktu itu 2 orang atas nama Ramadhan dengan Sri.....

67

507. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Pokoknya Sri lah, ya. Jadi gini, Saudara menyatakan tidak ada laporan, sekarang ada laporan. Nah, persoalannya, sekarang saya tanya balik, mungkin nggak itu oleh KPU? 508. TERMOHON : HATTA RIDHO (KETUA KPU TEBING TINGGI) Terima kasih, Yang Mulia. Yang surat dari Panwas itu berdasarkan temuan dan dari Nomor 5 menyatakan bahwasanya ada atas nama Sri Handayani dan Ramadhan terdaftar pada 3 kelurahan, ini suami istri. 509. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Terdaftar, bukan memilih? 510. TERMOHON : HATTA RIDHO (KETUA KPU TEBING TINGGI) Terdaftar. Karena ini satu hari sebelum pemilihan ketika sudah dibagikan kartu pemilih. 511. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, terus? 512. TERMOHON : HATTA RIDHO (KETUA KPU TEBING TINGGI) Kemudian tindakan yang tindak lanjutnya adalah kita memanggil PPS. PPS yang membagikan kartu pemilih ini dari ketiga kelurahan tersebut. Jadi kronologisnya PPS…. Saya tanya, “Kepada siapa dan siapa yang menerima kartu pemilih dan undangannya itu waktu diberikan?” “Orang tuanya.” Kemudian di Karya Jaya saya tanya sama PPS ya, “Siapa yang menerima?” Orangnya langsung”. Kemudian di PPS Kelurahan Mandailing, saya tanya sama PPS Mandailing, “Siapa yang waktu diberikan ini siapa yang menerima?” “Itu adalah yang menerima kakaknya”. Dengan demikian kita putuskan bahwa pemilih itu hanya bisa memilih di Karya Jaya, sehingga dari dua kelurahan tersebut, kartu pemilih dan undangannya kita tarik dengan adanya berita acara dari PPS, sehingga kemungkinan dia memilih dari 1 kali itu tidak ada. Perlu kami tambahkan, Yang Mulia, bahwa kejadian seperti ini, ini merupakan keniscayaan akibat penduduk-penduduk yang berpindah-pindah domisili. Demikian, Yang Mulia.

68

513. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, sudah ditindaklanjuti. Adalagi nggak pertanyaannya? Yang dibuka-buka di bawah itu tadi nggak ada sekarang ada. Ada lagi? Ya, silakan. 514. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Setelah menindaklanjuti yang memiliki kartu pemilih ganda itu tadi, apakah Panwaslu juga mengirim tim ke lapangan untuk memastikan bahwa yang mempunyai kartu ganda itu tidak melakukan pemilihan ganda lagi? 515. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Ya, ada. 516. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Ada, ya? 517. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Cukup, ya? 518. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Selanjutnya sedikit lagi, Yang Mulia, tadi ada Saksi mengatakan bahwa ada pelemparan dan intimidasi, selama ini ada yang melaporkan yang diintimidasi oleh salah satu calon terhadap tim salah satu calon yang lainnya? 519. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Tidak pernah. 520. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Tidak ada, ya? Cukup? 521. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Cukup.

69

522. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Pihak Terkait ada? 523. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Ada, Majelis. 524. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, silakan. 525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Terima kasih. Saudara Ketua Panwaslu, tentunya Saudara bekerja atas dasar undang-undang. Tentunya Saudara dari awal sampai akhir mengawasi seluruh dari proses pemilihan Pilkada tersebut. Kemudian bahwa Anda tentu mengetahui juga ada yang namanya calon walikota yaitu Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M. dengan wakil H. Irham Taufik, S.H., MAP. Di dalam pengaduannya bahwa mereka pasangan ini mengatakan mendapatkan suara 28.028 tetapi berita acara yang kami ketahui dari KPU hanya 21.000. Yang saya tanyakan, apakah pernah terjadi... (suara tidak jelas)...... ataupun menjadi catatan persengketaan ketika (suara tidak jelas) yang jatuh kepada (suara tidak jelas). 526. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Tidak pernah. 527. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Tidak pernah? 528. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Tidak. 529. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Jadi setahu saya, setahu Anda bahwa dia tetap 21.000 berdasarkan penghitungan KPU?

70

530. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Ya. 531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Jadi 28 ribu itu tidak benar, ya? 532. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Tidak benar. 533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Tidak perlu dibahas, tidak perlu dilaporkan dan tidak pernah diadukan? 534. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Tidak pernah. 535. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Yang kedua, bahwa tadi dikatakan ada kecurangan. Ketika dikatakan ada kecurangan-kecurangan itu pertanyaan kami bahwa setiap laporan tentu ada secara tertulis, itu tentu laporan. Kalau lisan mungkin tidak laporan, lisan itu pengaduan, berbeda laporan dan pengaduan. Yang saya tanyakan kepada Bapak sebagai Ketua Panwas Pilkada Tebing Tinggi bahwa ada laporan-laporan kepada Bapak yang mengatakan bahwa adanya kecurangan-kecurangan di tiap-tiap TPS? 536. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Saya kira tidak ada tadi. Ada tidak? 537. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Tidak ada. 538. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya, tidak ada.

71

539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Terima kasih. 540. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Kalau tidak ada tidak usah ditanya. Cukup, ya? Pemohon, Termohon, Terkait sekarang kita mengesahkan bukti surat. 541. KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Yang Mulia. 542. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ya? 543. KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Kami mohon diberi satu kesempatan untuk bertanya. 544. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oh, mau tanya juga? Tanya, tanya. 545. KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Saudara Saksi, apakah dalam proses pengawasan Saksi selaku pengawas ada menemukan lebih dari 5.000 orang yang mendapat kartu undangan ganda? 546. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Ada atau tidak ada? 547. KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Saya ulangi, apakah selama dalam proses pengawasan Saudara, Saudara menemukan adanya 5.000 pemilih yang dapat undangan ganda atau lebih?

72

548. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Jadi begini Saudara Pemohon, ada temuan ada laporan, kan gitu. Pertanyaannya, ada tidak Saudara menemukan? 549. SAKSI DARI TERMOHON : SUPRIYADI (KETUA PANWASLU TEBING TINGGI) Tidak ada menemukan. 550. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Masih? Masih? 551. KUASA HUKUM PEMOHON : MUSLIM MUIS Cukup, Majelis . 552. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Jadi Panwas itu memang 2 ada temuan ada laporan, bisa bersifat administratif bisa pidana. Kalau pidana diteruskan ke polisi, kalau administratif dia rekomendasikan kepada pelaksana, kan gitu. Baik, sekarang cukup ya? Saudara Saksi, cukup keteranganya. Saya mengesahkan bukti Saudara Pemohon, bukti P-1 sampai dengan P-18, bukti apa ini? Oh bukti P-13.5 ya? Ada tambahan lagi terus ditambah dengan bukti P-14, P-15, P-15 itu..., sampai P-15? Ya P-1 itu adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 itu P-1 sampai dengan P-15 Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor POL SKCK 17 dan seterusnya tanggal 11 Februari 2010 tandatangan direktur Intel Kapolda Sumatera Utara atas nama Kombespol Drs. Janes Sinurat. Jadi bukti ini kita sahkan, ya. KETUK PALU 1X

Termohon, mana bukti Termohon, daftar buktinya? Yang merah............., Ini Bangun Natael Ridwan ini anu ini..., Pihak Terkait ini kan?

73

553. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Bukan, Termohon itu. 554. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Oh, Termohon. Ya T-1 sampai dengan T-411, betul Pak? 555. KUASA HUKUM TERMOHON : JHONSHON MANIK Betul, Yang Mulia. 556. KETUA : M. AKIL MOCHTAR T-1 itu keputusan hasil pemilihan umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Utara nomor 2070 dan seterusnya tentang penggangkatan ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tebingtinggi Provinsi Sumatra Utara tanggal 30 Oktober 2008. Itu T-1 nya sampai dengan T-411 formulir model DB KWK beserta turunannya menggenai berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara hasil pemilihan umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi. Ya, kita sahkan ya. KETUK PALU 1X

Pihak Terkait? 557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT : VICTOR SITANGGANG Tidak menunjukan bukti, Yang Mulia. 558. KETUA : M. AKIL MOCHTAR Tidak mengajukan bukti, enak juga jadi Pihak Terkait itu, tidak ada bukti. Baik, dengan demikian pemeriksaan perkara ini sudah selesai untuk pembuktian Saksi dan lain sebagainnya, sebab itu kesimpulan dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait besok diserahkan ke Panitera Mahkamah paling lambat jam 17.00 sore sudah masuk ke Panitera untuk diserahkan kalau lewat dari waktu itu dianggap tidak menggunakan haknya, ya. Selanjutnya nanti tunggu panggilan dari Mahkamah untuk pengucapan putusan perkara ini. Cukup ya, karena ini sidang jam 17.00 pun tertunda harus malam lagi masuk Maghrib, ya.

74

Dengan demikian sidang Perkara Nomor 12 saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 17.40 WIB

Jakarta, 26 Mei 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan

Kasianur Sidauruk

75