MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 147&150/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG
ACARA MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT (III)
JAKARTA
KAMIS, 26 AGUSTUS 2010
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 147&150/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang PEMOHON - Agus Wahyu Arifin dan Abdul Mujib Syadzili - Mochamad Geng Wahyudi dan Abdur Rahman TERMOHON KPU Kabupaten Malang ACARA Pembuktian(III) Kamis, 26 Agustus 2010 Pukul 09.20 – 09. 35 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)
Moh. Mahfud MD Maria Farida Indrati M. Arsyad Sanusi
Mardian Wibowo
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
1
Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon 147/PHPU.D-VIII/2010: -
Jufri Muhammad Adi.
Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 150/PHPU.D-VIII/2010 -
Ali Wahyudin Sudiyatmiko Ariwibowo Andy Firasadi Anthony L. J. Ratag
Kuasa Hukum Termohon: -
Arif Effendi Syarif Hidayatullah Robikin Emhas
2
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.20 WIB
1.
KETUA : MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan tanggapan dalam acara pembuktian sengketa Pemilukada Kabupaten Malang Nomor 147-PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 150-PHPU.D-VIII/2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
KETUK PALU 3X
Baik, seperti di sampaikan kemarin hari ini Anda memberikan tanggapan atas butir-butir yang di tanda petik kalau di hukum pidana itu dituduhkan gitu ya, tetapi yang didalilkan atas butir-butir yang didalilkan oleh Pemohon mana yang menurut Saudara benar dan sejauh mana kebenaran itu, nanti juga Anda boleh memberi pembuktian pejelasan balik atas itu. Nah, untuk itu saya silakan pada Termohon. 2.
KUASA HUKUM TERMOHON : ROBIKIN EMHAS Yang Mulia, Panel Mahkamah dan para Pemohon serta hadirin sekalian, termasuk Pihak Terkait. Pada prinsipnya Termohon tetap menolak dalil-dalil sebagaimana di sampaikan dalam permohonan baik Pemohon untuk Perkara 147 maupun Perkara 150, khususnya beberapa dalil yang dinilai dibuktikan oleh Pemohon bahwa untuk penggunaan reklame misalnya dalam pandangan Termohon karena itu dilakukan di dalam masa kampanye, maka itu bukan pelanggaran meskipun demikian pada saat Termohon mendapatkan surat rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Malang, tepatnya tanggal 8 Juni 2010 yang mana nanti hal itu juga akan kami susulkan dalam pembuktian dalam bukti. Akhirnya Termohon juga menerbitkan surat kepada semua pasangan calon dalam hal ini adalah pasangan nomor urut 1, pasangan nomor urut 2 Pemohon dan pasangan nomor urut 3 Pemohon juga. Kenapa kemudian Termohon melakukan itu? Karena para Pemohon juga melakukan hal yang sama, dalam hal ini Pemohon 2 menggunakan gambar…, mohon maaf lambang garuda, lambang burung garuda dalam beberapa pamfletnya logo burung garuda termasuk juga penggunaan spesimen gambar spesimen kertas suara tetapi yang kecil-kecil, hanya jenis ukurannya tingkat
3
sebarannya juga kurang lebih sama. Tetapi kemudian oleh Pemohon bahwa Termohon dinilai apa…, Pihak Terkait dinilai salah untuk melakukan…, dalam melakukan hal itu, namun dia sendiri melakukannya. Hanya saja ketika kemudian Termohon memberikan surat pada para pihak, dalam hal ini peserta Pemilukada akhirnya pasangan nomor urut 1 langsung menutup gambar itu, menutup lambang itu, pada tanggal setelah tanggal 22 Juli 2010 masih dalam tenggang waktu masa kampanye. Sementara di sisi lain untuk lambang penggunaan lambang burung garuda oleh Pemohon dinilai itu bukan pelanggaran oleh Pemohon sendiri karenanya kemudian Pemohon tidak melakukan penutupan gambar itu, hingga masa kampanye berakhir tetapi tidak ada rekomendasi lebih lanjut baik dari Panwas dan tidak ada juga keberatan dari Pihak…, dari pasangan calon nomor urut 1 maupun pasangan calon nomor urut 3. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 3 sama sekali tidak mengunakan lambang-lambang seperti itu, tidak ada lambang seperti itu dan karenanya kemudian juga tidak ada keberatan baik dari pihak peserta Pemilu nomor urut 1 maupun nomor urut 2 kepada pasangan calon nomor urut 3. Selain dari selebihnya Pemohon…, satu tambahan lagi meskipun demikian dalam permohonan yang disampaikan, Pemohon sebetulnya bukan mempersoalkan tentang penggunaan lambanglambang itu dalam dalilnya, tetapi tentang penggunaannya jadi karenanya kemudian sekali lagi kami menyatakan bantah bahwa itu bukan termasuk kategori pelanggaran. Yang berikutnya adalah Terkait dengan sikap tidak fair-nya KPU, sikap tidak fair-nya Termohon nyata-nyata telah kami dapat buktikan dan kemudian Pemohon sendiri tidak membuktikan tentang apa perbuatannya dan dimana tempatnya sama sekali tidak, tetapi kemudian kami mendapati fakta bahwa ada rekomendasi dari pihak Panwaslukada tentang beberapa peristiwa atau kejadian yang dinilai Pemohon sebagai pelanggaran dan akhirnya kemudian oleh Termohon telah ditindaklanjuti dengan cara memberhentikan keanggotaan PPK dibeberapa tempat dan termasuk juga pemberhentian anggota KKPS yang dinilai melanggar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian kejadian-kejadian yang di dalilkan oleh para Pemohon keseluruhannya itu telah pernah dipersoalkan di tingkat Panwaslukada dan kemudian diperiksa di klasifikisir dan ketika kemudian ada tindak lanjut (suara tidak terdengar jelas) KPU termohon langsung melakukan tindak lanjut sebagaimana direkomendasikan, artinya persoalan-persoalan itu adalah pernah diangkat di tingkat Panwaslukada dan kemudian dibicarakan dan kemudian (suara tidak terdengar jelas) daripada akhirnya kemudian ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan. Karena itu sudah pernah diaporkan di Panwaslukada dan kemudian ada rekomendasinya maka menurut hemat kami tidak sepatutnya lagi itu dijadikan peroalan baru di Mahkamah ini.
4
Yang terakhir yang hendak kami sampaikan kalau toh kemudian misalnya dalil Terkait dengan adanya pemilih yang tidak mendapatkan C6, seperti yang kemarin disebutkan disampaikan oleh Pemohon 1 melalui Saksinya ada 200 orang itu saya tidak tahu apakah itu kemudian sudah di sampaikan pula daftar namanya sebagaimana diminta oleh Mahkamah, andai toh itu benar sekalipun quote non maka itu juga sama sekali tidak mempengaruhi kemenangan pasangan calon sesuai dengan yang sudah ada. Terakhir terkait dengan money politics yang dimaksudkan dalam hal ini adalah soal beras maka tentu itu bukan bagian kami dan itu terserah Pihak Terkait untuk memerikan tangapannya. Demikian sementara Mahkamah, terima kasih. 3.
KETUA : MOH. MAHFUD MD Baik Pihak Terkait.
4.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MISBAHUDDIN GASMA Terima kasih Yang Mulia. Pada dasarnya kami menolak seluruh dalil yang diajukan oleh para Pemohon tapi ada 2 poin besar yang kami ingin bantah sebetulnya pada hari ini kami menghadirkan Saksi namun kalau diperkenankan kami akan mengajukan dalam bentuk affidavit nantinya Yang Mulia. Nah, pertama itu adalah persoalan order beras yang 50 ton itu kami punya Saksi yang membantah bahwa itu tidak pernah ada, yaitu adalah direktur CV…, PT. ACA dan dia tidak pernah mengenal persoalan PT. Sumber Damai yang dianggap memberikan order beras itu. Nah kemudian kedua adalah persoalan baliho bantahan kami adalah bahwa hampir semua kontestan melakukan hal yang sama meskipun bentuknya berbeda, nah, setelah mendapat peringatan dari Panwas kemudian segera setelah itu kami mengambil tindak lanjut dengan menutup logo dan lambang KPU yang tertera di baliho yang client kami punya. Saya kira itu Yang Mulia, terima kasih.
5.
KETUA : MOH. MAHFUD MD Baik, Saudara mau menanggapi? Silakan.
5
6.
KUASA HUKUM PEMOHON (PERKARA NOMOR 150/PHPU.DVIII/2010) : SUDIYATMIKO ARIWIBOWO Terima kasih Majelis menanggapi tanggapan dari Pihak Termohon dan Pihak Terkait maka kami selaku Pemohon tetap pada dalil-dalil yang kami ajukan sebelumnya, yang perlu kami garis bawahi pertama mengenai iklan baliho jadi hari ini kami juga akan masukkan bukti bahwa baliho itu menimbulkan keresahan di Wilayah Kabupaten Malang termasuk bukti-bukti pemberitaan dan juga tidak adanya tanggapan secara cepat dari pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Malang, meskipun Panwaslu sendiri sudah menyatakan hal tersebut telah melanggar etika dalam berkampanye karena dibuat menjadi seolah-olah iklan resmi dari penyelenggara Pemilu. Kemudian yang kedua jika diperbolehkan karena kemarin Pihak Terkait menghadirkan Saksi yang menyatakan tidak adanya keterlibatan dari pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini PPS, jika diperbolehkan kami akan menghadirkan Saksi yang sudah kami sebelumya sudah kami masukan dalam dalil yaitu untuk menerangkan mengenai VCD yang kami serahkan kepada Yang Mulia, jadi Saksi adalah yang mengambil gambar tersebut, mengenai siapa yang melakukan sosialisasi itu adalah merupakan penyelenggara dari Pemilukada yang dia memakai alat sosialisasi yang bergambar hanya pasangan…, surat contoh surat suara dengan hanya bergambar pasangan calon 1. Kemudian yang ketiga jika diperbolehkan kami juga ada menghadiran Saksi juga ya, kemarin dihadirkan menanggapi Saksi yang dihadirkan oleh Pihak Terkait juga berkaitan dengan adanya kampanye jadi dari pihak penyelenggara juga jadi dia yang hadir langsung di acara tersebut. Demikian Yang Mulia, jika diperbolehkan.
7.
KETUA : MOH. MAHFUD MD Jadi begini saja deh nanti kalau VCD-nya nanti kan kami bisa lihat sendiri tidak usah di ini.., itu di…, kita anggap percaya bahwa itu ada, kan tidak perlu dijelaskan lagi sudah menyerahkan VCD dan kami sekarang tinggal mempertimbangkan signifikansinya terhadap hasil Pemilukada ini bukan tidak percaya kepada VCD-nya kami percaya bahwa itu ada dan nanti bisa Saudara lihat di putusan bahwa itu ada dan itu Mahkamah percaya saja karena dibuktikan dengan alat bukti, nomor berapa itu VCD nya? anu PP? Akan kita lihat dan akan kita percaya bahwa itu ada, tinggal kita lihat signifikasinya nanti terhadap keseluruhan hasil Pemilukada ini gitu ya? Oleh sebab itu maka demikian Saudara diberi waktu sampai hari Jumat tanggal 27 besok sore jam 16.00 hari Jumat tanggal 27 jam 16.00 di gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan kesimpulan dan kelengkapan dokumen yang dianggap mendukung terhadap permohonan ya, termasuk itu kan jadi kalau perlu dengan affidavit saja oleh Saksi-
6
Saksi itu di buat pernyataan tertulis di apa namanya di atas kerja kalau perlu dengan notaris kalau tidakpun karena sudah dilengkapin dengan VCD nanti kita.., begitu. Baik dengan demikian sidang ini dinyatakan selesai dan di tutup. KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 09.35 WIB
Jakarta, 26 Agustus 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,
Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1 001
7