2010)

11 DISIPLIN

PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP NO 53 / 2010)

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara

DISIPLIN ? Kesanggupan PNS u/ menaati kwajiban & menghindari larangan yg ditentukan PPU dan/atau perat kdinasan

Apbl tdk ditaati/dilanggar

Dijatuhi HD 2

PELANGGARAN DISIPLIN Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yg tdk menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ktentuan disiplin PNS, baik yg dilakukan di dlm maupun di luar jam kerja

3

KEWAJIBAN DAN LARANGAN 1. Kewajiban dan Larangan (Psl 3 dan Psl 4) a.17 Kewajiban (Psl 3) dan 15 Larangan (Psl 4) (PP 30/1980 = 26 kwajiban dan 18 larangan) b. Bbrp larangan masih dirinci menyangkut netralitas

2. PNS tdk menaati Psl 3 dan/atau melanggar Psl 4,

Dijatuhi HD 4

Dgn tdk mngesmpingkn ketent dlm PPU pidana, PNS melanggr Disiplin dijatuhi HD.

5

TINGKAT & JENIS HUKUMAN • Jenis HD ringan : DISIPLIN a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

•

Jenis HD sedang :

a. penundaan KGB selama 1 thn; b. penundaan KP selama 1 thn; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 thn.

•

Jenis HD berat :

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 thn; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS; dan e. pemberhentian tdk dgn hormat sbg PNS. 6

PELANGGARAN THD KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN

I. KEWAJIBAN No

KEWAJIBAN

1

2

Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

1

Mengucapkan sumpah/janji PNS;

Mengucapkan sumpah/janji PNS tanpa alasan yang sah

2

Mengucapkan sumpah/janji jabatan;

Mengucapkan sumpah/janji Jabatan tanpa alasan yang sah

3

Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangPelanggaran Undang Dasar Negara Republik berdampak negatif Indonesia Tahun 1945, Negara pada unit kerja Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;

Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara

4

Pelanggaran Menaati kepada segala berdampak negatif peraturan perundang undangan; pada unit kerja



5

Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS Pelanggaran dengan penuh pengabdian, berdampak negatif kesadaran, dan tanggung pada unit kerja jawab;



KET 6

7

No 1

Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran

KEWAJIBAN 2

KET

Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

6

Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja



7

Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;




8

Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;




9

Bekerja dengan jujur, tertib, Pelanggaran cermat, dan bersemangat untuk berdampak negatif kepentingan negara; pada unit kerja



Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat Pelanggaran 10 membahayakan atau merugikan berdampak negatif Negara atau Pemerintah pada unit kerja terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;



6

8

No 1


KEWAJIBAN 2

Masuk kerja dan 11 menaati ketentuan jam kerja;

KET

Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

•16-20 hari kerja (penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun) •5 hari kerja •21-25 hari kerja (teguran lisan) (penundaan •6-10 hari kerja kenaikan pangkat (teguran tertulis) selama 1 (satu) •11-15 hari kerja tahun) •26-30 hari kerja (pernyataan tidak puas (penurunan secara tertulis) pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun)

• 31-35 hari kerja (penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun) • 36-40 hari kerja (pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jab. Struk atau fungs tertentu) • 41-45 hari kerja (pembebasan dari jabatan bagi PNS yg menduduki jab. struk atau fungs tertentu) • 46 hari kerja atau lebih (pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sbg PNS)

6

Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7½ jam dihitung 1 (satu) hari kerja. Berlaku pd Thn yg sdg berjalan. Keppres 68 Th 95 ttg Hari kerja Lemb Pemerintah.

9

No 1


KEWAJIBAN 2

Sedang

Berat

3

4

5

6

Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s/d 50%

Pencapaian Berlaku apbl PP sasaran kerja pada Kinerja sdh ada a/ akhir tahun kurang Insts sdh berlakukan dari 25%




Pelayanan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan

Mencapai sasaran kerja 12 pegawai yang ditetapkan;

Menggunakan dan memelihara 13 barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

KET

Ringan

14

Memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat;


15

Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

Tidak sengaja tidak membimbing bawahan

Sengaja tidak membimbing bawahan

Memberikan kesempatan 16 kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

Tidak sengaja tidak memberi kesempatan

Sengaja tidak memberi kesempatan

Menaati peraturan kedinasan 17 yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.




Ps 54 UU 25 Th 2009 ttg Pelayanan Publik

Pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara 10

II. LARANGAN No 1


LARANGAN 2

KET

Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

1

Menyalahgunakan wewenang

Menyalahgunakan wewenang

2

Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain

3

Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional

Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing dan/atau lembaga internasional

4

Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya asing.

Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya asing

5

Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,11 menyewakan, atau meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;




6

No 1

6


LARANGAN 2

KET

Ringan

Sedang

Berat

3

4

5



Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam Pelanggaran maupun diluar lingkungan kerjanya berdampak negatif dengan tujuan untuk keuntungan pada unit kerja pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

7

Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.

Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan

8

Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya

Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya

6

12

No 1

9

2

Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah 10 satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

11


LARANGAN

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut 12 partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

KET

Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

Pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja

Pelanggaran dilakukan dengan sengaja

Tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan






• Ikut serta sebagai pelaksana kampanye • Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS • Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain

Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara

6

UU 25 Th 2009 ttg Pelayanan Publik

UU 10 Th 2008 ttg PilLeg & UU 42 Th 2008 ttg Pil Pres

13

No


LARANGAN

KET

Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 13 keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye

Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara 14 memberikan surat dukungan disertai photo copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;

Memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

1

2

6

14

No 1


LARANGAN 2

Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 15 pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

KET

Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

6

• Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala • Menggunakan fasilitas yang Daerah • Mengadakan kegiatan terkait dengan jabatan dalam yang mengarah kegiatan kepada keberpihakan kampanye terhadap pasangan • Membuat calon yang menjadi keputusan peserta pemilu dan/atau sebelum, selama, dan tindakan yang sesudah masa menguntungkan kampanye meliputi atau merugikan pertemuan, ajakan, salah satu calon himbauan, seruan, pasangan atau pemberian selama masa barang kepada PNS kampanye dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

15

Pejabat Yang Berwenang Menghukum  Presiden bagi :  Eselon I ;dan  jbtn lain yang pgkat dan pembhtian mjd wwg Presiden

Psl. 7(4) b,c,d,e

 PPK bagi Eselon I, II, III, IV, V, jafung tertentu dan jafung umum dr ringan s/d berat. • • • • •

Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Eselon V

Berlaku rumus one step down dan two step down

 one step down utk jenis hkm ringan, misal : Eselon I menjatuhkan hkm tkt ringan bagi Eselon II, dst.  two step down utk jenis hkm sedang, misal : Eselon I menjatuhkan hkm tkt sedang bagi Eselon III, dst. 16

KEWAJIBAN PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM 1. PYB menghkm wajib menjthkan HD kpd PNS

yg mlkkn

plgar Disiplin 2. Apbl tdk menjthkan HD, pejabat tsb dijatuhi HD oleh

atasannya. 3. HD = HD yg seharusnya dijatuhkan kpd PNS

yg mlkkn

plgar. 4. Atasan jg menjatuhkan HD thd PNS yg lkkn plgar disiplin.

Apl tdk tdpt pyb menghukum,maka kewenangan jatuhkan HD menjadi kewenangan pjbt yg lbh tinggi. 17

Alur penjatuhan HD PNS diduga melanggar disiplin

diidentif kasi

HD sedang/be rat Atasan/TI M PEMERIKS A

PPK

Pejabat/atas an scr hierarki

Pemangg ilan

Penjatuhan HD  atasan lngsg • pjw yg lebih tinggi

BAP/LHP

Periksa

PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin sblm dipanggil u/ diperiksa atasan langsung dilakukan identifkasi

Pelanggaran apa yg dilakukan ? Pasal apa yg dilanggar ? HD tingkat apa yg akan dijatuhkan ?

Siapa yg memanggil & memeriksa HD tingkat ringan

HD tingkat sedang/berat

Atasan langsung

Dpt dibentuk TIM

Pemanggilan

• oleh atasan langsung • oleh TIM Pemeriksa, terdiri dr : atasan langsung unsur pengawasan unsur kepegawaian atau pejabat lain • Pangkat dan jabtn Tim Pemeriksa tdk

boleh lebih rendah dr PNS yg diperiksa

PEMANGGILAN dan PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN A. PEMANGGILAN PNS YG DIDUGA MELANGGAR DISIPLIN PEMANGGILAN I SECARA TERTULIS O/ ATASAN LANGSUNG

HADIR

PEMERIKSAAN

7 HR KRJ

TDK HADIR

PEMANGGILAN I I 7 HR KRJ

HADIR

PEMERIKSAAN

TDK HADIR

PENJATUHAN HD O/ PJBW BERDSRKAN ALAT BUKTI & KETERANGAN YG ADA

22

B. PEMERIKSAAN PNS YG DIDUGA MELANGGAR DISIPLIN PEMERIKSAAN O/ ATASAN LANGSUNG/TIM

Tujuan : - Benar tdk gar - Latar blkng HD berat dibebaskan sementara dr tgs jbtnnya

TERTUTUP TTD PEJABAT YG MEMERIKSA & PNS YG DIPERIKSA

BAP

PNS TDK BERSEDIA MENANDATANGANI BAP PNS DIBERI PHOTO COPY BAP

PENJATUHAN HD

DISEBUTKAN JENIS PELANGGRAN DISIPLIN YG DILAKUKAN 23

 BAP HARUS DPT MENCERMINKAN SUATU KEPASTIAN HK & UTK MEMPERMUDAHNYA DIGUNAKAN RUMUS (5 W + 1 H).  WHO

: SIAPA YG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN.

: APA PELANGGARAN DISIPLIN YG DILAKUKAN.  WHEN : KAPAN WAKTU DILAKUKANNYA PELANGGARAN DISIPLIN.  WHERE : DIMANA LOKASI TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN.

 WHAT

 WHY

: MENGAPA LATAR BELAKANG / FAKTOR YG MENDORONG / YG MENYEBABKAN TERJADINYA PELANGGARAN DISIPLIN.

 HOW

: BAGAIMANA CARA YG DITEMPUH DLM MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN.

24

C. PENJATUHAN HD 1. Setiap penjatuhan keputusan;

HD

dittpkan

dg

2. Sblm menjatuhkan HD Pej ybw mkum wajib: a. mempelajari dg teliti hsl pemeriksaan; b. Memperhatikan ltr blkg & faktor 2 yg medorong plggrn. 3. Wujud plggrn sama, tp ltr blkg & faktor2 yg mendorong berbeda, mk jenis HD berbeda pula. 4. PNS bdsrkan hasil pemeriksaan melakukan bbrp plgrn, kpdnya hanya dijatuhi satu jenis HD yg terberat. 25

5. PNS yang pernah dijatuhi HD, kemudian melkkan plgrn yang sifatnya sama, maka dijatuhi HD yang lebih berat dari HD yang pernah dijatuhkan. 6. Kewenangan mjthkan HD :

> Atasan lgsng > Pjbt yg lbh tinggi

7. Khusus pelanggaran tdk msk kerja, hkmannya : a. scr berjenjang sesuai dgn pelanggaran b. tdk berjenjang apbl pd panggilan kedua utk pemeriksaan tdk hadir c. hanya berlaku pada thn ybs

D. PENYAMPAIAN HD  Disampaikan scr tertutup oleh PYBM

atau pejabat lain  paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja sejak kepts ditetapkan.  Dalam hal PNS tidak hadir pada saat

penyampaian keputusan HD, keputusan dikirim kpd ybs.

27

28

UPAYA ADMINISTRATIF I. Keberatan

Atasan Pjbw menghukum

Yg dijatuhkan oleh Pybw menghukum (eselon I - eselon IV): HD tingkat sedang berupa: 1. Tunda KGB 2. Tunda KP 3. Turun KP 1 thn

II.Banding Administratif Yg dijatuhkan PPK & Gubernur, berupa : 1. Pemberhentian DHTAPS sbg PNS 2. Pemberhentian TDH sbg PNS

BAPEK

29

TENGGANG WAKTU KEBERATAN

(tanggapan 6 hr)

- kuat, ringan, berat, a/ batal - dg kptsn Atasan pybw - Final & mengikat

Pybw menghukum 21 Hari kerja Atasan Pybw menghukum;

PNS yang dihukum

- batal demi hukum - atasan pybwmk HD

14 hr kalender -batal demi hukum -atasan pybwmk HD

BERLAKUNYA HD 1. HD yg dijatuhkan oleh : a. Presiden; b. PPK, kecuali pemberhentian DHTAPS dan TDH c. Gubernur untuk jenis HD, berupa : • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan • pembebasan dari jabatan. d. Kepala Perwakilan RI. e. Pybw menghukum utk HD ringan. Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

30

2. HD yg dijthkan Pybw menghukum apabila : •

Tdk keberatan hari ke 15 (lima belas) stlh HD diterima.

•

Keberatan pd tgl dittpnya kepts atas keberatan.

3. HD yg dijthkan oleh PPK atau Gubernur berupa PDHTAPS

dan PTDH sebagai PNS apabila :  Tidak banding adm - hari ke 15 kepts HD diterima.  Banding adm pd tgl dittpnya kepts banding adm. 4. Apabila PNS tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan

HD maka HD berlaku pd hari ke 15 (lima belas) sjk tgl yg ditentukan utk penyampaian kepts HD.

31

32

33

33

2010)

Recommend Documents