2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------MAHKAMAH KONSTITUSI

RISALAH SIDANG REPUBLIK INDONESIA PERKARA NOMOR 68/PUU-VIII/2010 --------------------RISALAH SIDANG PERIHAL PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-VIII/2010

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 21 PERIHAL TAHUN 1997 TENTANG BEA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA KONAWE SELATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ACARA JAKARTA SELASA, 1 JUNI 201

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 23 NOVEMBER 2010

0

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 68/PUU-VIII/2010 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan PEMOHON -

Harry Mulyono Machsus

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 23 November 2010 Pukul 10.05- 14.34 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Achmad Sodiki Muhammad Alim M. Akil Mochtar

Luthfi Widagdo Edhyono

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: Pemohon: -

Harry Mulyono Machsus

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB

1.

KETUA: ACHMAD SODIKI Sidang Perkara Nomor 68 PUU/VIII/2010 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum KETUK PALU 3X Baik selamat pagi Saudara-Saudara sekalian, selamat sejahtera untuk kita semua. Saya persilahkan kepada Pemohon untuk mengenalkan diri lebih dahulu?

2.

PEMOHON: HARRY MULYONO MACHSUS Selamat pagi Yang Mulia Bapak Hakim dan para pengunjung sidang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, nama saya Harry Mulyono Machsus S.H, M. Hum kurator pada kantor hukum HMM, berdomisili hukum di Surabaya, Jalan Karang 49 Nomor 79. Demikian Pak untuk sementara.

3.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baiklah, selanjutnya Saudara mengajukan permohonan ini dan sebaiknya Saudara memaparkan pokok-pokok permohonan Saudara, saya persilakan?

4.

PEMOHON: HARRY MULYONO MACHSUS Terima kasih persidangan Yang Mulia. Bahwa pengajuan Undang-Undang, Pasal 2 ayat (2a) butir 1 dan Pasal 6 ayat (2a) Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 1997 dengan perubahan yang menjadi Undang-Indang R.I Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan atau disingkat BPHTB terhadap Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai kurator, berdasarkan Pasal 70 ayat (1b) (2a) dan (b) serta Pasal 234 ayat (3ab) Undang-Undang R.I Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor N.01– HT0510 Tahun 2005 tentang pendaftaran kurator dan pengurus yang dibuktikan melalui surat bukti pendaftaran kurator pengurus nomor C.HT.051527 yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum dan HAM R.I. 1

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Oktober 2007 Nomor 12 Pailit/2007 PN Niaga Surabaya, Pemohon telah ditunjuk atau ditetapkan sebagai kurator dari PT. Anita Fira Andika Pailit. Bahwa sebagai kuratorkurator Pemohon merupakan subjek hukum yang berkepentingan terhadap berlakunya atau penerapan dari Pasal 2 ayat (2a) butir 1 dan Pasal 6 ayat (2a) Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 1997 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau disingkat BPHTB. Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 51 dengan penerapan daripada Undang-Undang BPHTB tersebut adalah sangat merugikan dari pada kepentingan Pemohon selaku kurator. Bahwa sebagai warga negara, Pemohon memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana bunyi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya Pemohon telah menyampaikan permohonan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (2a) butir 1 dan Pasal 6 ayat (2a) Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 1997 dengan perubahan yang menjadi Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau disingkat BPHTB dalam penerapannya terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (2) ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana dasar terbitnya penetapan hakim pengawas tanggal 11 Mei 2009 Nomor 12 Pailit PN Niaga Surabaya. Karena penerapan tersebut sangatlah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Berikutnya bahwa penafsiran yang benar dan konstitusional atas ketentuan Pasal 2 ayat (2a) butir 1 dan Pasal 6 ayat (2a) UndangUndang R.I Nomor 21 tahun 1997 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang R.I Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dihubungkan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya mendudukkan posisi..., keseteraan di muka hukum yang adil terhadap berlakunya UndangUndang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang mempunyai sifat atau kekhususan tersendiri. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dan materi dimana Pemohon telah kehilangan haknya atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta kehilangan haknya untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa oleh karena itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000, khususnya Pasal 2 ayat (2a) butir 1 dan Pasal 6 ayat (2a) tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diterapkan dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan berdasarkan penetapan hakim yang berpijak pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan 2

1. 2.

3.

4.

5.

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004…, Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang atau PKPU adalah tidak berdasar hukum atau konstitusional. Petitum, berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 2 ayat (2a) butir 1 dan Pasal 6 ayat (2a) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyatakan Pasal 2 ayat (2a) butir 1 dan Pasal 6 ayat (2a) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam penerapannya terhadap atau dalam Undang-Undang Kepailitan, khususnya berkaitan dengan Pasal 185 ayat (2) dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disingkat PKPU berkaitan dengan penetapan hakim tertanggal 11 Mei 2009 Nomor 12/Pailit/2007/PN/Surabaya mengenai penjualan di bawah tangan yang dilakukan Pemohon sebagai kurator adalah jelas keliru, salah dan tidak konstitusional. Berikutnya, menyatakan Pasal 2 ayat (2a) butir 1 dan Pasal 6 ayat (2a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diterapkan berlakunya dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Demikian terima kasih, Yang Mulia. KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, baiklah Saudara Pemohon telah menguraikan tentang pokok-pokok permohonannya. Yang mesti Saudara perhatikan sesuai kewajiban Majelis untuk memberikan nasihat kepada Saudara. Saudara keberatan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2a) butir 1 ya dan Pasal 6 ayat (2a) ya? Nah, ini Saudara di dalam permohonan itu, itu sudah mengatakan bahwa ini penerapan Pasal 2 ayat (2a) butir 1 dan seterusnya itu dalam penentuan nilai pajak penjualan terhadap penjualan budel harta pailit yang telah ditentukan mulai penetapan…, pengawas tanggal 11 Mei ya? Dan seterusnya berpijak pada Pasal 185 ayat (2) adalah cacat hukum ya? Nah, ini Saudara harus bisa membedakan 2 hal. Pertama adalah apa yang disebut dengan kerugian konstitusional dan apa yang 3

disebut dengan kerugian karena penerapan pasal, ini biasanya. Lalu tidak mau membedakan itu karena kalau Pasal 2 ayat (2a) butir 1 “Perolehan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pasal…, pada ayat (1) meliputi a. Pemindahan karena jual beli itu definisi. Semua apapun yang merupakan suatu pemindahan hak itu diatur dalam undang-undang. Jadi pemindahan hak ini diperinci, ini di belakang itu ada undang-undang ada jual beli, ada hibah, ada tukar menukar dan sebagainya, itu termasuk dalam pengertian pemindahan hak. Lah apakah Saudara keberatan? Sekarang lalu kalau itu dianggap inkonstitusional definisi demikian ini, ini letaknya dimana? Ya, tanpa mengaitkan dengan pasal yang lain. Ya, batu ujinya adalah batu uji dari Undang-Undang Dasar, bukan batu uji dengan pasal yang lain pasal undang-undang tidak. Jadi undang-undang itu dinilai inkonstitusional itu dengan Undang-Undang Dasar bukan dengan pasal lain, itu loh ya? Artinya pasal yang setara dengan undang-undang. Jadi, kita, nah, di situ Saudara ketika mengatakan bahwa batasan atau definisi ataupun ketentuan yang merugikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal itu, itu letaknya dimana? Karena istilah pemindahan hak itu adalah istilah genus umum yang spesiesnya adalah bisa jual beli, bisa tukar menukar bisa hibah ya? Dan sebagainya. Ya? Ini definisi ya, ini. Kemudian yang kedua Pasal 6 ayat (2a). “Nilai perolehan objek pajak sebagaimana Saudara dalam hal ini adalah; a. jual beli, harga transaksi ini,” juga ada di dalam pasal undang-undang yang Saudara sebut tadi ya? Ini saya kira juga ketentuan yang telah digariskan oleh pembuat undang-undang bahwa nilai perolehan objek pajak itu dalam hal ini adalah harga transaksi, kemudian kalau hibah itu apa dan sebagainya itu kita ada semua di sana dan di dalam Pasal 185 itu kan pemindahan itu memang menurut ketentuan undang-undang kan begitu. Nah, kalau pemindahan itu tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan ya batal kan begitu mestinya. Nah, pemindahan barang tidak bergerak dalam hal ini tanah dan bangunan itu mengikuti rezim apa? Rezim hukum tanah, kan begitu logikanya? Kecuali kemudian ada putusan pengadilan yang sudah menjadi kekuatan hukum tetap dan merupakan yurisprudensi mungkin mengingkari itu dalam spesifikasi apa? Pemindahan hak atas tanah di bawah tangan ya toh? Di bawah tangan, apakah itu untuk masyarakat-masyarakat yang memang di situ tidak ada PPAT terdapat pembuatan akta tanah pada masyarakat-masyarakat yang terisolir, ya saya kira sah-sah saja demikian. Tapi di dalam situasi di dalam masyarakat yang telah maju begitu itu ya harus mengikuti itu, rezimnya rezim hukum tanah ya? Dan itu (suara tidak terdengar jelas) kan harus diikuti begitu. Nah, ini Saudara di dalam butir nomor 11 itu Saudara memasalahkan penerapan pasal bukan pasal itu sendiri terhadap Undang-Undang Dasar, itu apanya yang Saudara dirugikan itu? Karena ini ketentuan yang demikian itu ketentuan berlaku untuk semua orang bahwa pemindahan hak itu juga bisa jual beli, bisa apa saja. Nah ini coba nanti ditajamkan, mana yang merupakan aspek yang Saudara maksud 4

dengan kerugian konstitusional dan mana yang merupakan bukan kerugian konstitusional tapi kerugian karena penerapan pasal ini ya? Sementara saya memberi saran beberapa hal begitu, barangkali nanti Bapak Hakimi yang lain, silakan Bapak Akil. 6.

HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR Saudara Pemohon ya? Saudara ini kan adalah advokat ya? Konsultan hukum. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama soal legal standing dulu. Legal standing Saudara ini dalam mengajukan permohonan ini haruslah memperhatikan beberapa hal, di samping Pasal 51 juga di dalam Putusan MK dibeberapa putusan terutama Putusan Nomor 06 Tahun 2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007, itu mengisyaratkan 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah adanya hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, itu sama. Hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kemudian kerugian hak atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik khusus, aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. antara kerugian dan kewenangan Kemudian causal verband konstitusional yang dimaksud itu. Kemudian ya harus ada kemungkinan bahwa dikabulkannya permohonan itu tidak lagi terjadi kerugian oleh Pemohon ini. Nah sekarang saya katakan tadi, yang diuji itu adalah UndangUndang tentang BPHTB, terutama yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) butir a, ya kan gitu? Pasal 2 ayat (2) huruf a butir 1 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a. Kemudian Saudara menggunakan batu ujinya Pasal 28D, Pasal 28D itu adalah mengisyaratkan adanya hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian berhak untuk bekerja serta mendapatkan…, ini kan sesuatu yang sangat luas. Apakah kerugian konstitusional Saudara itu karena perlakuan hukum yang tidak adil? Apakah karena tidak adanya pengakuan atau jaminan dari hak konstitusional Saudara dengan berlakunya undang-undang itu? Atau akibat daripada berlakunya undang-undang itu sehingga Saudara tidak kehilangan atau tidak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja? Dalam konteks profesi Saudara sebagai Konsultan ini kan harus jelas dulu, nah kalau misalnya yang menjadi persoalan itu adalah pekerjaan atas dasar hubungan klien tentu itu kan bukan kerugian konstitusional Saudara. Karena unsich yang mengalami kerugian itu adalah pihak yang diwakili secara langsung. Jadi ini harus jelas juga dulu. Karena ini menentukan legal standing Saudara gitu lho. Oleh sebab itu kalau misalnya pasal yang diuji ini, apakah pemindahan hak yang karena jual beli dan seterusnya atau 5

nilai perolehan objek pajak dalam hal jual beli adalah harga transaksi, itu secara langsung merugikan kepentingan Saudara sebagai seorang konsultan… ya kurator atau seorang advokat itu harus dijelaskan hubungan itu. Hubungannya harus dijelaskan, sehingga Mahkamah bisa memahami hubungan permohonan ini dengan pasal yang diuji dengan batu ujinya karena ini kan batu ujinya Saudara karena tidak ada pengakuan, tidak ada jaminan, tidak ada perlindungan dan kepastiaan hukum yang adil itu. Seperti apa itu gitu lho, terhadap pekerjaaan yang dilakukan oleh Saudara? Atau memang itu kerugian yang secara konstitusional merugikan kepentingan Saudara secara langsung. Itu, itu yang belum kita lihat…, saya lihat ya di dalam uraian mengenai legal standing ini karena Saudara menyebutkan di sini perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai seorang kurator, apakah pasal itu merugikan kepentingan profesi kuratornya? Atau merugikan klien yang Saudara wakili sebagai kurator? Kan ini harus jelas dulu, hubungan hukumnya sehingga apakah dia menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil? Atau akibat itu Saudara tidak mendapat imbalan yang wajar dalam hubungan klien dan yang Saudara wakili, itu harus jelas dulu di dalam legal standing-nya sehingga bisa masuk legal standing, ini pintu masuk ini..., pintu masuk ke dalam begitu. Nah oleh sebab itu menurut saya ada beberapa catatan ya perlu dijelaskan argumentasi mengenai kerugian konstitusional dari berlakunya pasal ini. Kalau saya membaca permohonan ini Saudara..., Saudara baru menguraikan tentang kerugian yang dialami itu akibat penerapan norma..., penerapan norma yang tidak sesuai menurut Pemohon, menurut Anda kan begitu. Saudara menurut tafsir Anda itu tidak sesuai. Tapi bukan kerugian konstitusional Pak. Nah sementara Saudara kan menguji konstitusionalitas norma pasal ini kepada Undang-Undang Dasar dengan melakukan..., dengan batu ujinya 28D tentang kepastian hukum yang adil, tentang memperoleh upah yang layak dan segala macam itu. Apa..., apa hubungannya ini konstitusional yang Saudara uraikan adalah kerugian dari penerapan pasal itu, itu yang pertama. Kemudian di dalam permohonan Saudara ini masih menguraikan terlalu banyak menguraikan ketidaksesuaian penerapan ya atau pertentangan antara pasal yang diuji Pasal 2, Pasal 6..., yang diuji ya? Baik butir 1 maupun Undang-undang 21/1997 dengan perubahan 22.000 ya dan Pasal 185 ayat (2), ayat (3) Undang-undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Jadi Saudara menilai itu ada pertentangan itu. Jadi dalam konteks ini saya melihat seakan-akan ada pengujian undang-undang terhadap undang-undang begitu lho. Tapi kalau itu bahwa dilakukan suatu elaborasi bahwa memang di dalam undangundang ini mengatur ini. Yang di dalam undang-undang ini, mengatur ini, itu menimbulkan juga ketidakpastian hukum, itu lain lagi. Tapi kalau pertentangan memang bertentangan, kalau pertentangan antara undang-undang dengan undang-undang tentu forumnya tidak di sini. 6

Ini kan Anda undang-undang dengan Undang-undang Dasar, itu yang kedua. Yang ketiga Saudara memberikan penjelaskan tentang adanya multitafsir penggunaan NJOP ya. Atau penetapan hakim terhadap pengurusan harta pailit yang..., atau ya besarnya pendapatan jasa nah itu. Saudara imbalan Pemohon yang dipersoalkan, mempersoalkan imbalan jasa yang diterima oleh Pemohon. Karena kurang jelas di sini kan akibat multitafsir itu kan begitu kan. Jadi dengan berlakunya pasal ini lalu ada tafsir seperti ini, saya dirugikan karena penghasilan saya harusnya segini, jadi segini kira-kira seperti itulah. Sehingga apakah kerugian potensial seperti itu, kerugian konstitusional. Nah ini tolong di elaborasi lagi, karena itu bisa salah tafsir juga kita begitu lho. Nah kalau yang dimaksud multitafsir terhadap pasal itu maka petitumnya diperbaiki. Artinya sepanjang pasal mana yang dianggap multitafsir itu atau frasa yang mana yang dianggap multitafsir? Jadi ini kaitannya dengan petitum. Nah kamudian ya, petitum yang nomor 3 itu saya kira terkait dengan yang saya katakan ini. Apa ya, tolong dipertimbangkan bahwa tidak konstitusional dinyatakan dalam Keputusan MK itu ndak berkaitan dengan penetapan hakim. Tetapi berkaitan dengan pasal mana yang dimohonkan pengujian karena erga omnes itu tadi kan begitu. Nah lalu dipertimbangkanlah seandainya pasal itu dicabut, dinyatakan tidak berlaku kan begitu? Lalu putusan itu juga tidak berlaku ke belakang, tidak menglingkupi putusan itu. Berlaku sejak diucapkan kan begitu ke depan. Jadi pertimbangannya kalau memang mau kepada pasal yang dianggap merugikan itu ya hubungan hukum dan pertimbangannya perlu dipertimbangkan lagi. Saya kira itu Pak Ketua dari saya beberapa catatan. 7.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, baiklah jadi ini beberapa masukan yang perlu Saudara pertimbangkan dan juga Saudara ingat kalau nanti Pasal 2 ayat (2a) butir 1 itu yang Saudara mohonkan itu dinyatakan batal begitu ya sudah nda ada bunyi nanti bunyi pasalnya lalu begini. Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian Saudara lanjutkan ini karena Pasal 2 batal lalu yang terjadi tinggal nomor 2 tukar menukar, 3 hibah apa artinya itu? Ya, ndak bunyi pasal ini lalu, nah ini Saudara harus memperhatikan itu. Jadi kalau banyak yang dimaksud dengan pemindahan hak itu karena sudah dibeli Saudara hilangkan lalu apakah kemudian jual beli tidak termasuk pemindahan hak? Dia masuk rezim hukum tanah. Pasal 185 ya? Saudara masalahkan semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang…, perundang-undangan dan hal penjualan di muka umum sebagai sebagaimana tercantum tidak tercapai, maka penjual di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas. Kalau itu terhadap benda-benda tidak bergerak kan pasti juga harus nantinya didaftar di 7

PPAT juga nanti. Balik namanya bagaimana itu? Sertifikatnya lalu bagaimana itu kalau benda-benda didapatkan pro…, apa itu? Di dalam Pasal 2a itu memang juga ada mengenai apa itu…, pemasuk…, penunjukkan pembeli lelang, pelaksanaan putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, ini pemindahan hak semua ini, ya tapi kan masing-masing itu mempunyai spesifikasinya sendiri kalau atas tanah itu apa? Kalau benda-benda tidak bergerak barangkali…, benda-benda bergerak itu di bawah tangan saya kira ndak masalah. Tapi bendabenda tidak bergerak kan ada spesifikasinya sendiri. Kalau Saudara ingin membenturkan antara Pasal 2a dengan 185 lalu terjadi ketidakpastian hukum, rujukannya juga bisa UndangUndang Dasar, tapi itu lalu bagaimana itu kalau Pasal 2a ayat (2) huruf a itu kemudian Saudara batalkan, lalu kan pasal itu ndak bunyi akhirnya kan begitu toh logikanya kan begitu? Padahal itu hanya definisi yang tidak menyangkut melulu Saudara tapi kan memang setiap pemindahan hak atas tanah itu bisa berupa jual beli, lalu mau didefinisikan apa lagi? Ini Saudara berpikir yang lebih dalam apakah ini definisi ini memang inkonstitusional ataukah penerapan pasal itu merugikan Saudara karena adanya Pasal 185 itu? Kan begitu toh ini Saudara sebut sebagai cacat hukum tadi lho ya? Ini Saudara reformulasi lagi lah, masih ada waktu ini, bagaimana ada komentar dari Saudara? Baik, ya jadi Saudara diberi waktu 14 hari, mulai hari ini untuk bisa memperbaiki lebih baik lagi, karena semua nasihat itu memberi masukkan Saudara supaya ini baik begitu lho, bukan untuk menjatuhkan Saudara supaya permohonannya kurang baik. Ndak justru ini nasihat-nasihat itu bermaksud menjadi kewajiban Majelis untuk memperbaiki. Baiklah jadi dengan demikian, kalau sudah ndak ada pertanyaan sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.35 WIB

Jakarta, 23 November 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, t.t.d. Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1001

8