2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 128/PHPU.D-VIII/2010

PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI DARI PEMOHON, TERMOHON SERTA PIHAK TERKAIT (III)

JAKARTA JUMAT, 13 AGUSTUS 2010

0

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 128/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur PEMOHON Welhelmus Tahalele dan M. Djufri Yakuba TERMOHON KPU Kabupaten Halmahera Timur ACARA Mendengankan Keterangan Saksi dari Pemohon, Termohon Serta Pihak Terkait (III) Jumat, 13 Agustus 2010 Pukul 09.45 – 11.40 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Moh. Mahfud MD M. Arsyad Sanusi Muhammad Alim

Makhfud

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti 1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: -

Jefferson Dau Toto Sugiarto Zainudin Paru Peter Timisela

Saksi Dari Pemohon: -

Rais Sarif Julhan Bahrudin Riyanto Suritno Kayano Samsuri Adam Muzakir Yorin Mala Sutino Maksud Kie Hairun Frans Bahi Risa H. Rajab Nuraeni Mansyur Markani Muarif Jorongga Ibrahim Borot Remon Lobi Emat

Ahli Dari Pemohon: -

Isnaini Irman Putra Sidin

Termohon: -

Fachruddin Umar

Kuasa Hukum Termohon -

Ali Nurdin Rasyid Alam Perkasa Nasution Absar Kartabrata

2

Saksi Dari Termohon: -

Awaludin Lessy Arifin Samad Malik Hasan Ihsan Chan Sahdan Zhailan Karim M Nur

Pihak Terkait: -

Khairil Hamzah Achmad Wakil Kamal Fadli Nasution

Kuasa Hukum Pihak Terkait: -

Ahmad Bay Lubis Hadrawi Ilham Dayan Rino Sibuai Arteria Dahlan

Saksi Dari Pihak Terkait: -

Miskiran Satiman Elon Musa Ahmad Jasman Abubakar

3

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.45 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Nomor 128/PHPU.D-VIII/2010, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon silakan perkenalkan diri dulu. 2. KUASA HUKUM PEMOHON: JEFFERSON DAU Terima kasih Yang Mulia. Kami perkenalkan rekan kami Saudara Zainudin Paru, Toto Sugiarto, dan Peter Timisela, Yang Mulia, kami sendiri Jefferson Dau, terima kasih Yang Mulia. 3. PIHAK TERKAIT: KHAIRIL HAMZAH Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia. Kami dari Pemohon Pihak Terkait, yang pertama saya sendiri Khairil Hamzah, sebelah kiri saya Achmad Wakil Kamal, dan sebelah kanan saya Fadli Nasution, terima kasih Yang Mulia. 4. KETUA: MOH. MAHFUD MD Termohon. 5. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Terima kasih Yang Mulia, kami dari Pihak Termohon hadir Prinsipalnya Ketua KPU beserta 4 orang anggota KPU, kami Kuasa Hukumnya Ali Nurdin, di sebelah kami adalah Absar Kartabrata, dan sebelahnya lagi Pak Rasyid Alam Perkasa Nasution, terima kasih. 6. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pihak Terkait

4

7. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD BAY LUBIS Terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia, kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, saya sendiri Ahmad Bay Lubis, sebelah kiri saya Hadrawi Ilham, kemudian Dayan Rino Sibuai, S.H., kemudian Pak Teri dari kantor Teri, terima kasih. 8. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, kemudian sudah cukup saya kira ya, sekarang kita akan mendengarkan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ini ada 13 orang yaitu langsung saja maju ya, Rais Sarif, Julhan Bahrudin, Riyanto, maju ke sini untuk ngambil sumpah. Suritno, Samsuri, Adam Muzakir, Yorin Mala, Sutino, Maksud Kie, Hairun, Frans Bahi, Risa Rajab, Nuraeni, dan Mansyur, ada 13, kemudian dari Ahli yang diajukan oleh Pemohon nanti Ahli nanti ya. Saksi dari Pihak Terkait ada 5 orang, harap maju Saudara Miskiran, kemudian Satiman, kemudian Elon, kemudian Musa Ahmad, dan yang terakhir Jasman Abubakar. Pihak yang mengaitkan diri dengan Pemohon Markani, Emat, mana Markani? Emat, Muarif Jorongga ke sini Pak, ini yang mana yang ditandai apa ini? Yang distabilo. Markani, Muarif Jorongga, Emat tidak usah ya? Muarif Jorongga, Ibrahim, Borot, Remon Lobi, ya hanya 4, dan yang terakhir..., baik jadi di sini terdaftar juga dari Termohon, tetapi karena ini karena jabatannya, maka tidak usah diambil sumpah. Baik, kemudian silakan Pak Alim untuk ngambil sumpah. 9. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Maaf, Majelis Hakim. 10. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sebentar Pak. Ada apa lagi ini Pak? 11. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Untuk Termohon penyelenggara Pemilu.

ada

2

orang

yang

bukan

merupakan

12. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ahli? 13. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Saksi fakta.

5

14. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saksi fakta, siapa? 15. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Yaitu Pak Arifin Samad dan Malik Hasan, nomor 19 dan 20. Nomor 18. 16. KETUA: MOH. MAHFUD MD Di sini Malik Hasan…, 17 Malik…, Arifin Samat, ya? 17. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Ya, betul. 18. KETUA: MOH. MAHFUD MD Arifin Samat dan siapa? 19. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Iksan, Hasan, Ichan. Tiga orang.(...) 20. KETUA: MOH. MAHFUD MD Arifin Samat, Malik Hasan, Ihsan Chan. Oke, silakan maju. 21. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Sahdan Zhailan juga Majelis Hakim karena Beliau adalah Kepala Desa bukan penyelenggara Pemilu. 22. KETUA: MOH. MAHFUD MD Siapa? 23. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Nomor 16 Sahdan Zhailan. 24. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya silakan Sahdan Zhailan maju. Baik ada yang tidak Islam, ada yang tidak Islam ke sebelah kiri dulu diataur di sebelah situ Pak yang 6

tidak…, itu ada berapa. Yang tidak Islam di situ saja di anu di atur barisan sendiri. Nah yang tidak islam di situ dulu. Sekarang yang Islam dulu. Pak M. Alim. 25. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM (MEMBERIKAN SUMPAH) Kasih lurus tangannya ke bawah Pak Ibu ya. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. 26. SEMUA SAKSI DISUMPAH SECARA ISLAM

Bismillahirrahmanirrahim.

Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. 27. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pak Arsyad ini yang…, ya. Yang Islam sudah kembali. Saudara ke sini, dengan agama apa mau di sumpah Kristen Protestan oke Pak Arsyad. 28. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI (MEMBERIKAN SUMPAH) Ikut lafal sumpah ya, bersumpah atau berjanji. Mau bersumpah atau berjanji. Berjanji, ikut ya. Saya berjanji, sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, terima kasih. 29. SEMUA SAKSI DISUMPAH SECARA KRISTEN PROTESTAN Saya berjanji, sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. 30. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan duduk Ahli Dr. Isnaini dan Dr. Irman Putra Sidin. Dengan agama Islam ya. Ahli ini Pak.

7

31. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM (MEMBERIKAN SUMPAH) Saudara Ahli luruskan tangan ke bawah ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, terima kasih. 32. AHLI PEMOHON DISUMPAH SECARA ISLAM

Bismillahirrahmanirrahim.

Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. 33. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan duduk, kita mulai dari Saksi Fakta. Dari Pemohon dulu…, Saudara kita ini akan mengakhiri Sidang yang paling lama jam 11.30 WIB sehingga kalau bisa keseluruhan Saksi terutama yang fakta ini biasanya singkat mungkin yang agak panjang nanti jawaban sama keterangan Ahli. Baik Saudara Syarif Rais mana. 34. KUASA HUKUM PEMOHON: JEFFERSON DAU Yang Mulia kami mohon ijin waktu ini sehubungan dengan Saksi yang diajukan oleh Terkait dari para pemohon tadi mengajukan Saksi jadi kami sebagai Pemohon Prinsipalnya. Jadi kami belum tahu siapa orangnya dan kami juga membaca apa yang di ajukan oleh Pihak Terkait ternyata lain dari pada apa yang diinginkan untuk mendukung Pemohon. Jadi keberatan untuk di ajukan Yang Mulia. 35. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saksi? 36. KUASA HUKUM PEMOHON: JEFFERSON DAU Saksi dari Terkait Pemohon..., Pemohon Terkait, jadi mengajukan Saksi tanpa kami dari Pemohon mengetahui. Kan mereka dari pendukung dari pada Pemohon yang di sampaikan waktu sidang sedangkan mereka sebetulnya mengajukan permohonan tersendiri yang sudah terlambat tapi di tanyakan oleh Bapak Ketua Majelis bahwa mereka mendukung kepada Pemohon tapi sekarang majukan Saksi tanpa kami ketahui. Sedangkan kami baca dari pada surat permohonannya adalah bertentangan dengan maksud yang mendukung dari pada

8

Pemohon. Kiranya kami keberatan untuk di ajukan Saksi Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. 37. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya Terkaitnya 2. Baik jadi begini pada sidang yang lalu kita sudah katakan atas keberatan dari Pemohon itu Pihak Terkait yang mengaitkan diri kepada Pemohon itu kita terima dan nanti akan di pertimbangkan segala konsenkuensinya. Karena kita mau mencari kebenaran materil maka semuanya kita dengar tidak apa-apa nanti Bapak bisa bantah di dalam kesimpulan-kesimpulan dan itu juga tidak ada yang secara mutlak mengikat, kita nilai semuanya. Baik dengan begitu Saudara (...) 38. KUASA HUKUM PEMOHON: JEFFERSON DAU Terima kasih Yang Mulia. 39. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara Rais Syarif, silakan Pak Rais 40. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Terima kasih Bapak Dewan Yang Mulia. Bahwa pada tanggal 29 Bulan Juni Saudara Ketua Panwas Halmahera Timur datang ke rumah saya dan mengintruksikan kepada saya untuk memenangkan pasangan nomor urut 3, saya tanya “kok kenapa?” Beliau menjawab “kalau pasangan nomor urut 2 atau Saudara Welhelmus Tahalele dan Muahmmad Djufri Yakuba menang maka rusak daerah ini, terima kasih. 41. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ketua Panwasnya siapa namanya? 42. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Saudara Awaludin Lesi Eskel. 43. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik nanti.., silakan Pak. 44. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Saudara di pecat? 9

45. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Ya, di pecat. 46. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Sebagai anggota Panwas? 47. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Ya. 48. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Apa alasannya? 49. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Tidak tahu Pak, di dalam surat pemecatan tidak terperinci. 50. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Kapan di pecat? 51. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Tanggal 14 dan surat pemecatannya tiba di tangan saya tanggal 15 pukul 18.30 WIT. 52. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Yang memecat ini ketua Panwas ada SK? 53. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Ada SK nya Pak. 54. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Ada SK nya lalu kemudian itu setelah Saudara di minta untuk memenangkan pasangan, itu Saudara baru keluar Saudara tidak mau baru Saudara keluar SK nya? 55. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Ya, pada beberapa hari kemudian SK itu kemudian tiba. 10

56. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Setelah Saudara di minta untuk memanangkan salah satu calon? 57. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Ya. 58. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Kemudian Saudara responnya tidak mau? 59. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Ya. 60. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Tidak mau lalu kemudian beberapa hari di pecat? 61. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Menjelang 1 minggu kemudian saya di pecat. 62. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Anggota Panwas ini Pak, ya cukup. 63. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kemudian sama ini Julhan Bahrudin sama di pecat juga karena enggak mau dukung nomor 3 ya? 64. SAKSI DARI PEMOHON: JULHAN BAHRUDIN Terima kasih Yang Mulia, saya tidak melaksanakan perintah dari Saudara ketua Panwas Kabupaten Halmahera Timur Awaludin Lesi untuk memenangkan pasangan nomor 3 akhirnya saya di pecat dari anggota Panwas. 65. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tanggal berapa di pecat?

11

66. SAKSI DARI PEMOHON: JULHAN BAHRUDIN Tanggal 14 Yang Mulia. 67. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pencoblosannya tanggal berapa? 68. SAKSI DARI PEMOHON: JULHAN BAHRUDIN Tanggal 15 Juli. 69. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pemilihannya tanggal 15 (...) 70. SAKSI DARI PEMOHON: JULHAN BAHRUDIN Juli pemecatannya surat pemecatannya tanggal 14 Juli. 71. KETUA: MOH. MAHFUD MD Jadi sehari sebelum itu SK nya ya? Sama juga? 72. SAKSI DARI PEMOHON: JULHAN BAHRUDIN Ya. 73. KETUA: MOH. MAHFUD MD Awaludin sama juga? Ya Awaluldin ketua Panwasnya? 74. SAKSI DARI PEMOHON: JULHAN BAHRUDIN Ya. 75. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara Riyanto. 76. SAKSI DARI PEMOHON: RIYANTO Terima kasih Yang Mulia, waktu itu malam pukul 01.00 WIT tanggal 13 dini hari saya datang ke rumah tim nomor 2 yaitu tim Mujur setelah itu saya dipersilakan masuk, setelah saya dipersilakan masuk di situ ada tim nomor 3 namanya Samat. Setelah itu sekitar 5 menit dia 12

keluar dari rumah setelah itu lagi 5 menit lagi tim dari nomor urut 3 itu datang lagi yaitu Saudara Jupri sama Komarudin setelah itu dia datang panggil-panggil saya 2 kali “Riyanto keluar, Riyanto keluar.” Setelah itu terpaksa saya keluar, setelah keluar “Riyanto kamu kan tim nya Mujur jadi kamu harus pulang malam ini. Kalau tidak pulang saya pukul.” Terpaksa saya pulang Pak, setelah saya pulang saya ambil motor setelah itu saya naik motor dari tim Mujur oh dari tim Rudidin langsung pukul saya Pak. 77. KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu dimana itu tempatnya? Kenapa Anda di suruh keluar dari mana? Ada di suatu tempat apa kelurahan? 78. SAKSI DARI PEMOHON: RIYANTO Dari rumah Pak. 79. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dari rumah, rumah Saudara sendiri? 80. SAKSI DARI PEMOHON: RIYANTO Rumah Saudara itu tim Mujur yang dari (...) 81. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh, di rumah tim Mujur? 82. SAKSI DARI PEMOHON: RIYANTO Ya. 83. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara anggota tim Mujur? 84. SAKSI DARI PEMOHON: RIYANTO Saya juga tim Mujur Pak. 85. KETUA: MOH. MAHFUD MD Terus Saudara di minta keluar di rumah itu dari tim oleh tim nomor 3 gitu? 13

86. SAKSI DARI PEMOHON: RIYANTO Ya, Pak. 87. KETUA: MOH. MAHFUD MD Yang lain kenapa tidak di suruh keluar? Kok Saudara sendiri yang keluar kan sama tim semua. 88. SAKSI DARI PEMOHON: RIYANTO Ya, Pak memang saya waktu itu kan bertamu Pak. 89. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh, ada orang lain enggak di situ dari tim Mujur yang ada tapi tidak suruh pulang? 90. SAKSI DARI PEMOHON: RIYANTO Itu cuma tuan rumah. 91. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh, cuma tuan rumah. Lalu Saudara mendapat perlakuan sampai masuk rumah sakit? 92. SAKSI DARI PEMOHON: RIYANTO Saya. 93. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sampai di obatin di rumah sakit? 94. SAKSI DARI PEMOHON: RIYANTO Saya. 95. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ada surat keterangan sakit dari dokter ya? 96. SAKSI DARI PEMOHON: RIYANTO Ada. 14

97. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tanggal berapa, tanggal berapanya gitu? 98. SAKSI DARI PEMOHON: RIYANTO Tanggal 13. 99. KETUA: MOH. MAHFUD MD Apa luka-luka atau pusing atau apa? 100. SAKSI DARI PEMOHON: RIYANTO Cuma di sebelah belakang cuma apa Pak ini apa itu namanya (...) 101. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, itu namanya remang karena terpukul ya? 102. SAKSI DARI PEMOHON: RIYANTO Ya. 103. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pusing kalau di pukul di belakang, ok cukup ya? Kemudian Suritno Kayano. 104. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Terima kasih Yang Mulia, pada saat hari H di Mabes Sang Ngaji terdapat 3 TPS. Saya selaku Panwas PPL dan melihat langsung dan merasakan langsung, setelah saat itu saya kontrol dari TPS ke TPS saya balik TPS 1, TPS 2 dan TPS 3. dari TPS 2 saya lihat banyak kecurangan yang ada di situ Pak, ketika saya balik pulang dari TPS 2 keluar dari TPS 2 masuk ke TPS 3 itu terjadi kesimpangan yang ada di TPS 3, di sana saya temukan orang-orang yang melakukan pelanggaran termasuk anggota KPPS. Ketua KPPS 03, ketua KPPS yang ada di TPS 3 itu adalah 1 komdan, saya balik ke TPS 2 masuk dari pintu di TPS 2 digunakan gedung sekolah saya masuk ke pintu gerbang pintu sekolah itu banyak ancaman, banyak bahasa yang mengatakan “sebentar kalau tidak tusuk nomor 3 kamu akan di usir, jangan kamu melawan ikut arus kalau kau melawan, kamu punya SK akan di pindahkan di daerah 1 daerah yang namanya Desa Labilabi.”

15

105. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dipindahkan sebagai apa Saudara guru? 106. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Saya sebagai PNS. 107. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dimana? Kecamatan? 108. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Di Kecamatan Kota Maba, setelah itu saya masuk saya bilang “saya akan menggunakan hak pilih saya.” Saya ambil kartu di situ Saudara Ibrahim Chan juga ada Bapak Hakim yang di sana ada memberikan mengkroscek nama saya, saya masuk ke Ketua KPPS memberikan saya kartu 3. saya tahu Pak dalam aturan menggunakan hak pilih lebih dari 1 itu denda dikenakan hukum, namun yang dilakukan terhadap diri saya ancaman yang tadi kalau Bapak tidak tusuk nomor 3 bahwa Bapak akan dipindahkan ke daerah Labilabi, Bapak keluar dari ruangan di pukul, di usir dari sini. 109. KETUA: MOH. MAHFUD MD Terus? 110. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Setelah itu saya mencoblos control pulang ke TPS 3 di sana saya dapatkan orang-orang yang tadi menggunakan hak pilih di TPS 2 itu bisa menggunakan hak pilih TPS 3. 111. KETUA: MOH. MAHFUD MD Muncul lagi di TPS 3? 112. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Muncul lagi di situ lagi Pak. 113. KETUA: MOH. MAHFUD MD Bentar, Saudara pada waktu itu sesudah keluar coblos di pukul benar enggak? Katanya di pukul kalau enggak coblos. 16

114. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Tidak di pukul. 115. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tidak di pukul, Saudara memang coblos nomor 3? 116. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Saya coblos nomor 3. 117. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sesuai dengan pesanan itu ganti pakai 3 kartu? 118. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO 3 kartu jadi setelah sampai di TPS 3 Pak, saya diberikan 1 kartu lagi oleh Ketua KPPS 3 Saudara Satukomdan dan saya tidak diperbolehkan untuk menusuk di bilik yang sudah tersedia, saya harus coblos di depan Ketua KPPS dan anggotanya dan yang disaksikan oleh para Saksi kandidat. Jadi sementara itu saya ambil, saya masih baku argumen dengan Saksi nomor urut 3 yaitu Saksi kadidat 3 yaitu Sale Kaledat. Saudara Sale Kaledat kandidat nomor 3 itu mengatakan “Bapak harus coblos di depan sini dan saya akan menyaksikan.” Dengan tendangan dan pukulan makanya saya harus terpaksa lakukan di atas tempat itu disaksikan oleh ketua KPPS dan anggotanya serta Saksi kandidat yang ada. 119. KETUA: MOH. MAHFUD MD Coblos di luar? 120. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Di luar kotak bilik. 121. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dan tidak rahasia lagi berarti ya? 122. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Tidak rahasia lagi Pak.

17

123. KETUA: MOH. MAHFUD MD Disaksikan oleh KPPS? 124. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Saya. 125. KETUA: MOH. MAHFUD MD Itu TPS berapa? 126. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO TPS 3. 127. KETUA: MOH. MAHFUD MD TPS 3. 128. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Yang ada di Mabes Sang Ngaji itu saja Pak, terima kasih. 129. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara sudah di pindah belum sekarang sebagai PNS? 130. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Belum Pak. 131. KETUA: MOH. MAHFUD MD Belum, nunggu ya? 132. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Saya. 133. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kan sudah dijanjiin mau di pindah?

18

134. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Dia bilang gini ketika mereka menang. 135. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, dijanjiin kalau menang. Ya tunggu saja. 136. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Saya Pak siap. 137. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara Samsuri, silakan Samsuri. 138. SAKSI DARI PEMOHON: SAMSURI Terima kasih Yang Mulia, jadi ini kejadiannya malam hari. Pada malam itu hujan lebat sekali kemudian saya mendengar gedoran pintu, pintu rumah itu sangat kasar bukan hanya pintu tetapi jendela kamar juga di gedor karena saya merasa terganggu akhirnya saya keluar dari kamar dan saya lihat waktu itu jam 02.00 kemudian saya buka pintu saya persilakan masuk karena yang di luar itu saya lihat Saudara Musa saya persilakan masuk malah saya di tarik tangannya dia suruh keluar Pak. Terus kemudian dia mengancam saya, ancamannya dia mengatakan “awas kalau kamu kasih menang pasangan nomor urut 2 maka saya akan di pukul.” Cuma sekian Yang Mulia, terima kasih. 139. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, siapa itu yang melakukan pengancaman tadi kepada Saudara siapa namanya? 140. SAKSI DARI PEMOHON: SAMSURI Musa Pak. 141. KETUA: MOH. MAHFUD MD Musa? 142. SAKSI DARI PEMOHON: SAMSURI Ya.

19

143. KETUA: MOH. MAHFUD MD Musa itu apa? 144. SAKSI DARI PEMOHON: SAMSURI Musa bendahara PDIP Pak. 145. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dia anu enggak petugas TPS atau KPU atau (...) 146. SAKSI DARI PEMOHON: SAMSURI Kurang jelas Pak. 147. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kurang jelas tapi Musa ya? 148. SAKSI DARI PEMOHON: SAMSURI Ya. 149. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kemudian Adam Muzakir, mana Adam Muzakir silakan. 150. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR Baik, pada tanggal 15 Juli pada saat pencoblosan saya berada di TPS 2 Desa Songmalaha Kecamatan Kota Maba, yang saya saksikan secara langsung di sana orang yang namanya terdaftar di TPS lain datang mencoblos di TPS 2 itu saya saksikan sendiri. Setelah saya menggunakan hak saya di TPS 3 Desa Komalaha, saya tanya kepada petugas KPPS saya tidak ada kartu pemilih tapi ada undangan, mereka katakan kalau tidak ada kartu undangan boleh memakai kartu pemilih dan begitu sebaliknya kalau tidak ada kartu pemilih maka bisa menggunakaan kartu undangan. 151. KETUA: MOH. MAHFUD MD Terus? Cukup?

20

152. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR Seperti itu Pak yang saya temukan di Desa Sukmalahati TPS 2. Jadi orang yang namanya tidak terdaftar di TPS 2, datang mencoblos di (...) 153. KETUA: MOH. MAHFUD MD TPS lain? Saudara melihat jadi warga masyarakat banyak yang mencoblos lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda ya gitu pindah TPS gitu? Yang Saudara lihat sendiri TPS berapa? 154. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR Saya lihat sendiri dan kenal orangnya. 155. KETUA: MOH. MAHFUD MD Apa? 156. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR Saya lihat sendiri orangnya dan kenal. 157. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, di TPS berapa itu? 158. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR Di TPS 2 Desa Sumalaha. 159. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara juga milih 2 kali enggak? 160. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR Tidak. 161. KETUA: MOH. MAHFUD MD Hanya melihat begitu ya?

21

162. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR Ya. 163. KETUA: MOH. MAHFUD MD Siapa misalnya orangnya yang Saudara kenal? 164. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR Orang? 165. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, siapa? misalnya sebut salah satu nama kalau Saudara lihat banyak gitu, katanya kenal orangnya Saudara siapa? Yang coblos yang milih lebih dari 1 kali itu siapa misalnya? 166. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR Yang datang mencoblos dari lebih dari 1 kali juga tidak terdaftar di TPS bersangkutan TPS 2. 167. KETUA: MOH. MAHFUD MD Namanya yang Saudara kenal siapa? 168. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR Yang pertama Bapak Zailan itu yang saya kenal. 169. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara lihat ada panitianya enggak di sini? 170. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR Saya lihat sini Pak. 171. KETUA: MOH. MAHFUD MD Apa? 172. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR Lihat. 22

173. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ada di sini enggak salah seorang panitia yang Saudara lihat? 174. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR Tidak datang Pak. 175. KETUA: MOH. MAHFUD MD Apa? 176. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR Tidak ada. 177. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tidak datang tapi siapa nama TPS nya itu PPS nya yang Saudara kenal? 178. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR TPS 3. 179. KETUA: MOH. MAHFUD MD Atau KPPS nya? 180. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR Anggota KPPS ada-ada Pak. 181. KETUA: MOH. MAHFUD MD Mana? 182. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR Ketua KPPS sendiri Sakcang. 183. KETUA: MOH. MAHFUD MD Apa?

23

184. SAKSI DARI PEMOHON: ADAM MUZAKIR Sakcang. 185. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ada? Mana orangnya itu coba berdiri, oh Saudara ada di situ juga ya? Nanti dijelaskan ya. Baik, kemudian Saudara Yorin Mala. 186. SAKSI DARI PEMOHON: YORIN MALA Terima kasih Yang Mulia, saya selaku anggota Panwas PPL di Desa Jarajara. Pada hari Rabu 14 Juli 2010 jam 21.00 terjadi pelanggaran yaitu Kepala Desa Ellon Kormie melakukan sosialisasi kepada tim sukses bahkan masyarakat pun diundangkan hadir pada malam itu dirumahnya Kepala Desa yaitu Bapak Ellon Kormie. Kemudian saya sebagai Panwas langsung masuk ke dalam rumah dan menegur Bapak kepala desa, saya katakan begini “Pak Kades inikan hari tenang kenapa dilakukan sosialisasi? Dan saya tahu bahwa Pak Kades adalah koordinator bahkan jurkam dari pasangan calon nomor urut 3 yaitu Ruhidin. Dan setelah itu saya keluar, saya keluar dari rumah kepala desa, saya langsung jalan ke ujung kampung, di situ saya dapati juga ada tim sukses dari pasangan Ruhidin, melakukan intimidasi kepada keluarga Kawak dan saya langsung menyaksikan sendiri, saya tanya kenapa begini. Terus keluarga itu mengatakan, “bahwa kami dipaksa, harus pilih nomor 3. Kalau tidak kami akan diusir dari Desa Jarajara.” Dan setelah itu, saya tanya lagi, terus undangan sudah dibagikan belum? Mereka katakan, “undangan tidak diberikan, kalau tidak tusuk nomor 3.” Dan anehnya, setahu saya undangan itu harus ditangan KPPS, kenapa undangan itu ditangan tim sukses, itu saja terima kasih Yang Mulia. 187. KETUA: MOH. MAHFUD MD Jadi undangan itu bukan dibagi oleh KPPS tapi diborong pengambilannya oleh tim sukses, ya? 188. SAKSI DARI PEMOHON: YORIN MALA Ya. 189. KETUA: MOH. MAHFUD MD Diborong ya. diambil banyak, mereka yang bagi bukan KPPS, ya?

24

190. SAKSI DARI PEMOHON: YORIN MALA Ya, Pak. 191. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, itu tim sukses yang bagus itu. ndak ngerepotin KPPS kemudian Saudara Sutino? 192. SAKSI DARI PEMOHON: SUTINO Terima kasih Yang Mulia. Yang dialami sama keluarga saya pada tanggal 2 bulan Juli 2010 jam 21.00 malam, tim nomor 3 telah mendatangi rumah saya, membawa mobil eksstrada open cup, yang membawa orang kurang lebih 10 orang setelah itu orangnya turun semua yang lain digelap dan jadi 1 orang, menanyakan kepada istri saya, “mana Tino?” terus istri saya bilang, “mas Tinonya ada keluar, mari Pak masuk dulu?” “enggak usah sudah, di sini saja.” Setelah itu terus dia bilang, “saya mau cari Tino saja.” Terus istri saya bel saya dengan menangis-menangis terus saya segera pulang. Setelah saya pulang istri saya dan anak saya peluk saya dan menangis, mas istirahat sudah berhenti jadi tim, saya ini takut. Jadi kalau boleh sebelum pemilu kita pulang ke Jawa dulu, mas, saya paling takut dengan timnya Rudi datang di rumah, dia punya cara yang tidak sopan tadi. Mungkin seperti itu Yang Mulia, terima kasih. 193. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, cukup. Kemudian Saudara…, (…) 194. HAKIM : ARSYAD SANUSI Saudara Sutino siapa yang datang, tahu enggak namanya, kenal orangnya? 195. SAKSI DARI PEMOHON: SUTINO Tidak kenal, Pak. tapi istri saya tanya dia mengatas namakan, ajudannya Pak Rudi. 196. HAKIM : ARSYAD SANUSI Ajudan?

25

197. SAKSI DARI PEMOHON: SUTINO Ya. 198. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tapi tidak kenal, ya. hanya ngakunya, jangan-jangan itu tetangga Saudara sendiri, ngaku ajudan bisa itu. ndak kenal, ya. betul ya. 199. SAKSI DARI PEMOHON: SUTINO Ya, tidak kenal. 200. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke. Saudara Maksud Kie? Silakan. 201. SAKSI DARI PEMOHON: MAKSUD KIE Terima kasih Yang Mulia. Saya sebagai…, saya sebagai Saksi kandidat dari nomor urut 5 untuk Saksi KPU. Saya merasa keberatan untuk tanda tangan hasil rekapitulasi di KPU karena adanya terjadi money politics dan intimidasi Pak. 202. KETUA: MOH. MAHFUD MD Keberatan, dan keberatan itu dinyatakan di dalam berita acara? 203. SAKSI DARI PEMOHON: MAKSUD KIE Karena, pada saat pleno, Ketua KPU menyampaikan walaupun tidak tanda tangan itu dianggap sah. 204. KETUA: MOH. MAHFUD MD Terus Saudara menyatakan keberatan itu secara lisan atau Saudara tulis? 205. SAKSI DARI PEMOHON: MAKSUD KIE Secara lisan, Pak. 206. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kan ada formulir kebaratan itu.

26

207. SAKSI DARI PEMOHON: MAKSUD KIE Saya tidak isi dalam formulir, Pak. 208. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ngisi formulir, ndak? 209. SAKSI DARI PEMOHON: MAKSUD KIE Tidak Pak. 210. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tidak, karena tidak diberi atau karena apa? 211. SAKSI DARI PEMOHON: MAKSUD KIE Karena penyampaian dia bahwa walaupun tidak tanda tangan itu dianggap sah. 212. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, jadi keberatan Saudara itu tidak dicatat, itu di TPS berapa? 213. SAKSI DARI PEMOHON: MAKSUD KIE di…, (…) 214. KETUA: MOH. MAHFUD MD TPS Saudara kan, itu atau di kabupaten, PPK? 215. SAKSI DARI PEMOHON: MAKSUD KIE Ya, (…) 216. KETUA: MOH. MAHFUD MD Di kecamatan? 217. SAKSI DARI PEMOHON: MAKSUD KIE Di KPU, Pak.

27

218. KETUA: MOH. MAHFUD MD Apa? 219. SAKSI DARI PEMOHON: MAKSUD KIE KPU. 220. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh, dipleno KPU, ya. 221. SAKSI DARI PEMOHON: MAKSUD KIE Pleno KPU. 222. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pleno KPU. Ya, biar nanti ini dijawab ini. Oleh Termohon, ini di KPU ada menyatakan keberatan tapi tidak tertulis, karena sudah dinyatakan oleh Saudara, Saudara tidak tanda tangan juga sah, gitu ya. oke berikutnya Saudara Frans Bahi? 223. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS BAHI Masalah yang terjadi di desa saya sendiri, yaitu Desa Loleba Kecamatan Waseli Selatan, masalah money politics, Pak. Hari Rabu tanggal 14 Juli, Rabu tanggal 14 Juli masalah terjadi di samping sungai Pak dan sementara kita makan di warung, setelah selesai makan Pak, saya di suruh sama Ibu Karlipeja seorang istri dari Pak polisi Kapolsek Wasile Utara. Dan saya langsung turun dan Ibu Karlipeja mengatakan begini, “Pak Frans kamu pergi ke samping sungai karena di samping sungai situ Pak Silvanus sudah menunggu”, dan saya langusung turun dari warung Pak. Setelah saya sampai di Bapak Silvanus Kalati, dia memberikan uang kepada saya Rp350.000,00, langsung saya tanya uang ini untuk apa, saya kasih uang Rp350.000,00, pada kamu ini untuk mencari suara tambahan. Dan saya langsung laksanakan itu Pak. 224. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara laksanakan? 225. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS BAHI Ya Pak saya laksanakan.

28

226. KETUA: MOH. MAHFUD MD Dapat tambahan suara berapa Saudara? 227. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS BAHI 100 lebih Pak. 228. KETUA: MOH. MAHFUD MD 100 lebih orang? 229. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS BAHI Ya. 230. KETUA: MOH. MAHFUD MD Yang Saudara kampanye? 231. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS BAHI Ya. 232. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tapi Saudara tahu ndak bahwa yang 100 itu memang betul mencoblos nomor 3 seperti hasil permintaan Saudara? 233. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS BAHI Tahu Pak. 234. KETUA: MOH. MAHFUD MD Bagaimana Saudara tahu? 235. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS BAHI Saya tahu karena diperintahkan langsung dari Pak Silvana Sukalati bahwa ketika Anda mencoblos, beri tanda di kepala semua. 236. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh begitu.

29

237. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS BAHI Ya Pak. 238. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kalau tanda di kepala bukti mencoblos nomor 3 kan ndak ada nomor 3-nya di kepala itu? 239. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS BAHI Ya. 240. KETUA: MOH. MAHFUD MD Bagaimana (...) 241. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS BAHI Makanya coblos yang kecil Pak, tapi dia langsung sobek bagian kepala. 242. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh, begitu. 243. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS BAHI Ya. 244. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh di kepala gambar ya? 245. SAKSI DARI PEMOHON: FRANS BAHI Ya. 246. KETUA: MOH. MAHFUD MD Di kepala gambar, bukan di kepala yang coblos kasih spidol ndak? Oh, ya, ya. baik, Saudara Risa Rajab. 247. SAKSI DARI PEMOHON: RISA H. RAJAB Terima kasih Yang Mulia. 30

248. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan terus. 249. SAKSI DARI PEMOHON: RISA H. RAJAB Saya cuci baju saya, Ibu Indayanican datang ke rumah saya bawa uang Rp. 50.000,00 dengan kain. Suruh, suruh tusuk nomor 3, kalau tidak tusuk dipukul. 250. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kalau tidak tusuk, ditusuk begitu? Rp50.000,00, terus Saudara jadi nusuk? 251. SAKSI DARI PEMOHON: RISA H. RAJAB Rp. 50.000,00 252. KETUA: MOH. MAHFUD MD Terus Saudara jadi nusuk di itu? 253. SAKSI DARI PEMOHON: RISA H. RAJAB Tusuk. 254. KETUA: MOH. MAHFUD MD Jadi tusuk. Berapa orang yang Saudara ketahui itu? 255. SAKSI DARI PEMOHON: RISA H. RAJAB Tidak tahu Pak. 256. KETUA: MOH. MAHFUD MD ya?

Tidak tahu, tapi Saudara sendiri mengalami itu dan melakukan itu

257. SAKSI DARI PEMOHON: RISA H. RAJAB Saya.

31

258. KETUA: MOH. MAHFUD MD Di TPS berapa Bu? TPS berapa Ibu? 259. SAKSI DARI PEMOHON: RISA H. RAJAB 1. 260. KETUA: MOH. MAHFUD MD Di TPS 1 Desa Lolasita ya? 261. SAKSI DARI PEMOHON: RISA H. RAJAB Saya. 262. KETUA: MOH. MAHFUD MD Berikutnya Nuraeni. 263. SAKSI DARI PEMOHON: NURAENI

Assalamualaikum wr.wb.

Selamat siang bagi kita semua. Pada hari Rabu jam 08.00 tim dari Pak Rudidin, Istrinya yang bernama Mba Tus antar uang di rumah saya Rp50.000,00 dan diajak bilang keluarga kamu tusuk nomor 3 dan ibu-ibu pengajian, saya sudah diberi uang Rp50.000,00 per orang. 264. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, berapa banyak ibu-ibu pengajian yang Ibu tahu? 265. SAKSI DARI PEMOHON: NURAENI 66 orang. 266. KETUA: MOH. MAHFUD MD 66 orang kira-kira terus masing-masing diberi uang? 267. SAKSI DARI PEMOHON: NURAENI Ya.

32

268. KETUA: MOH. MAHFUD MD Disuruh nyoblos nomor 3? 269. SAKSI DARI PEMOHON: NURAENI Nomor 3, karena anggota dengan saya sendiri. 270. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tapi Ibu tahu ndak kalau itu yang 66 orang itu nyoblos, milih nomor 3 apa ndak? 271. SAKSI DARI PEMOHON: NURAENI Tahu. 272. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kenapa tahu? 273. SAKSI DARI PEMOHON: NURAENI Karena di waktu pengajian, ibu-ibu yang (...) 274. KETUA: MOH. MAHFUD MD Bercerita? 275. SAKSI DARI PEMOHON: NURAENI Ya cerita. 276. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya kalau bercerita boleh, tapi kalau Ibu tahu karena ngintip itu bisa dihukum, melanggar itu rahasia, tapi kalau diceritain sendiri enggak apa-apa. Pak Mansyur. 277. SAKSI DARI PEMOHON: MANSYUR Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ketua Yang Mulia. Saya sebelum memberikan saksi, saya meminta maaf kepada Saudara-saudara kita yang di nomor 3, karena saya sebagai camat di wilayah itu maka saya harus memberikan kesaksian yang sebenarnya, seperti apa yang saya lihat, makanya saya sebelumnya saya minta maaf, 33

jangan sampai Saudara-Saudara mencurigai begini begitu, saya tidak ada sama sekali. Pertama setelah saya lihat yang saya tidak setuju dengan kartu undangan yang begitu datang di tempat pencoblosan atau tempat kotak suara itu kartu suara, kotak..., surat undangan itu hanya ditampung saja begitu sampai saya memberikan teguran, saya memberikan teguran kepada para KPPS bahwa alangkah baiknya itu kroscek surat undangan dengan DPT yang ada supaya dia teratur dan panggil nama, supaya perjalanan, apa namanya untuk pencoblosan ini tidak ada tumpang tindih, ternyata tidak apa namanya ikut dan dia menjawab surat undangan itu ditaruh saja dan langsung duduk dan lihat mana yang sudah kosong ambila apa namanya, kertas suara untuk mencoblos. Yang pertama, itu terjadi di saya tambahkan lagi, terjadi di 7 TPS yang ada di 2 desa yaitu di kabupaten Halmahera Timur. Persoalan kedua setelah perhitungan suara yang saya amati langsung yaitu perhitungan suara, begitu yang mengangkat, membuka kotak, mengangkat suara, dia tidak memperjelaskan, memperlihatkan kepada pada saksi bahwa sah apa tidak itu dia tidak memperlihatkan, maka itu saya anggap tidak benar, karena kita mau menegakkan hukum tidak seperti itu, maka saya rasa bertanggung jawab harus memberikan kesaksian yang sebenarnya. Yang ketiga setelah pencoblosan tanggal 15 Juli malamnya sekitar jam 20.00 WITA, itu ada 4 petugas Bawaslu dari pusat datang ke rumah saya menanyakan keberadaan kotak suara. Mereka bertanya kepada saya bahwa kotak suara itu didistribusikan utamanya di mana dan ditempatkan di mana. Saya bilang, “Saya tidak tahu.” Kemudian yang kedua, setelah pencoblosan, kotak suara itu ditaruh di mana? Saya menjawab, “Di rumahnya warga desa, di Kepala Desa ... atau di kantor desa saya sendiri tidak lihat dan tidak tahu.” Maka saya berikan arahan alangkah baiknya Bapak dan Ibu ke Ketua KPU saja untuk menyerahkan secara lansung karena strategi atau namanya untuk mengatur itu adalah dari mereka, jadi tanya langsung, supaya lebih jelas. Barang kali itu yang saya sampaikan, terima kasih. 278. KETUA: MOH. MAHFUD MD Jadi Bapak sekarang masih camat aktif ya? 279. SAKSI DARI PEMOHON: MANSYUR Masih, Pak. 280. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sampai sekarang Camat Kota Maba, ya?

34

281. SAKSI DARI PEMOHON: MANSYUR Ya, Pak. 282. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, yang dari Termohon, dari Pemohon cukup, kemudian Saksi Pihak Terkait, ya Pihak Terkaitnya Pemohonkan. Mana tadi Pihak Terkaitnya Termohon? 283. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU Majelis Yang Mulia. 284. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, apa? 285. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU Kami Majelis, mohon berkenan kiranya ahli yang kami ajukan mohon didahulukan atau didengarkan keterangannya. 286. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, Entar dulu, nanti dari anu, ahli, ini ahli dari Pemohon atau Termohon? 287. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU Dari Pemohon, Majelis. 288. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pak Isnaini dan Pak Herman itu, ya? 289. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDIN PARU Benar, Majelis Hakim. 290. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, sebentar, ini kita dengarkan dulu Saksi fakta dari, baru ahli sesudah ini baru sana menjawab. Ada 4, Saudara Markani. Silakan.

35

291. SAKSI DARI PEMOHON: MARKANI Ya, saya Bapak Hakim Yang Mulia, Pada hari Senin, tanggal 12 Juli, saya diberikan uang oleh Saudara Ma’u sebesar Rp200.000,00 dari tim kandidat nomor 2, dengan pesan uang itu diberikan kepada saya meminta saya supaya mengajak keluarga untuk memilih kandidat nomor 2, jadi saya ajak keluarga saya semua untuk memilih kandidat nomor 2, terima kasih. 292. KETUA: MOH. MAHFUD MD Akhirnya Saudara memilih kandidat, hanya ngajak atau milih benar, Saudara memilih kandidat nomor 2 ya? 293. SAKSI DARI PEMOHON: MARKANI Ya. 294. KETUA: MOH. MAHFUD MD Keluarga Saudara juga? 295. SAKSI DARI PEMOHON: MARKANI Ya, keluarga. 296. KETUA: MOH. MAHFUD MD Memberi tahu sesudah pulang. 297. SAKSI DARI PEMOHON: MARKANI Memberi tahu. 298. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tidak diwakili nyoblosnya, ndak? 299. SAKSI DARI PEMOHON: MARKANI Tidak. 300. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, jadi ini namanya Pak Markani, dari Pak Tahalele ya, dari Pemohon sini, ya? 36

301. SAKSI DARI PEMOHON: MARKANI Saya. 302. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, Muarif Jorongga. 303. SAKSI DARI PEMOHON: MUARIF JORONGGA Terima kasih, Yang Mulia. Pada saat pemilihan saya diberikan uang sebesar nilai Rp. 50.000,00 dari tim sukses Pak Rudy Irawan, namanya Dullah Abdulkadir, dipaksa suruh coblos nomor 3, kalau tidak dicoblos kamu nanti lihat, kamu akan dipukul, terima kasih Yang Mulia. 304. KETUA: MOH. MAHFUD MD Tapi jadi dipukul ndak? 305. SAKSI DARI PEMOHON: MUARIF JORONGGA Tidak. 306. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ndak, karena nyoblos, uangnya Rp. 100.000,00? 307. SAKSI DARI PEMOHON: MUARIF JORONGGA Ya, Rp. 100.000,00 Pak. 308. KETUA: MOH. MAHFUD MD Habis nyoblos dikasih lagi? 309. SAKSI DARI PEMOHON: MUARIF JORONGGA Tidak. 310. KETUA: MOH. MAHFUD MD Cuma sekali? 311. SAKSI DARI PEMOHON: MUARIF JORONGGA Ya. 37

312. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ibrahim Borot. 313. SAKSI DARI PEMOHON: IBRAHIM BOROT Terima kasih, Yang Mulia. Pada tanggal 14 Juli saya dikasih uang sama Pak Ab.., Abdul Majites saya dikasih uang 50.000 dia dari tim suksesnya Bapak Welhelmus Tahalele. Jadi kalau saya tidak tusuk Pak Welhelmus Tahalele, nanti saya dipukul makanya saya tusuk Pak Welhelmus. Terima kasih. 314. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. Baik, Saudara Remon Lobi. Remon Lobi mana orangnya? 315. SAKSI DARI PEMOHON: REMON LOBI Ya terima kasih Yang Mulia. Saya sebagai Saksi akan menceritakan kesaksian saya adalah bahwa benar saya telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- dari Bapak Estefanus Cocong selaku tim sukses dari pasangan calon Bapak Rudidin. Itu pada tanggal 15 Juli 2010 jam 07.00 pagi di saat saya menuju lokasi TPS dan sebelum saya sampai ke lokasi TPS, Bapak Estefanus Cocong mendekati saya dan saya diberikan uang. Saya ditawarkan, Saudara harus coblos nomor urut 3 dan pada akhirnya terjadi itu Pak. Saya menuruti dan mencoblos pasangan nomor urut 3 Pak. Terima kasih Pak. 316. KETUA: MOH. MAHFUD MD Jadi terpaksa ya, terpaksa menerima uang 100.000 dan terpaksa mencoblos gitu ya? 317. SAKSI DARI PEMOHON: REMON LOBI Benar Pak. 318. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, semua kesaksian sudah dicatat oleh Panitera nanti kami analisis mana yang relevan dan kami pilah-pilah untuk menentukan ini menjelaskan kepentingan siapa dan sebagainya sehingga nanti Majelis Hakim akan sampai kepada putusannya. Untuk itu, berikutnya kita akan mendengar Saksi dari DR. Isnaini, ahli.., DR. Isnaini, silahkan.

38

319. AHLI DARI PEMOHON: ISNAINI Terima kasih Yang Mulia.

Assalamualaikum wr.wb.

Selamat siang, salam sejahtera. Bapak Ibu sekalian sebenarnya saya menggunakan power point untuk dapat ditampilkan tapi karena waktu sangat terbatas saya akan mensegerakan untuk memaparkan analisis saya. Ada 2 analisis terkait dengan persoalan pemilihan kepala daerah. Pertama dikaitkan dengan azas konstitusional, aspek konstitusional analisis yang terkait dengan pasal-pasal yang mengacu pada konstitusi. Kedua dari aspek filosifikal, pertama kalau kita kaitkan dengan pemilihan kepala daerah merupakan deripasi dari Pasal 18 Ayat (4) itu merupakan suatu tuntutan dari adanya azas kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kedua inipun merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap azas negara hukum. Nah, diantara dua ini adanya satu tuntutan yang diatur dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, jurdil dan bebas rahasia. Dari kaitan ini nampak bahwa kedaulatan rakyat yang akan diusung dalam konstitusi merupakan kedaulatan rakyat yang harus mengacu pada azas negara hukum, azas pemilihan umum dan azas etika berpolitik. Adanya intimidasi, adanya money politics, adanya kecenderungan orang untuk memperoleh suara terbanyak dengan cara-cara yang tidak sah harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan konstitusi itu sendiri. Kedua, mengacu pada analisis filosofikal setting adanya pemilihan kepala daerah secara langsung itu mengacu pada hendak dari para perumus Undang-Undang Dasar, para perubah Undang-Undang Dasar 1945 yang menginginkan bahwa rakyat yang berdaulat sehingga rakyat bisa menentukan dengan dewasa dengan matang kepala daerah yang menurut dia merupakan.., menurut mereka orang-orang yang sangat bijaksana. Dari pemahaman seperti itu lah maka ketika adanya intimidasi, ketika adanya money politics, ketika adanya ancaman itu merupakan bentuk dari kesalahan penyelenggara kedaulatan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, demokrasi kita harus melihat dari aspek materiil dan aspek formil. Meskipun aspek formil dapat dinyatakan sah tapi kemudian dinyatakan dari aspek materiil jelas bertentangan dengan demokrasi itu sendiri, maka perolehan suara yang dilakukan dengan tidak sah harus dinyatakan tidak sah dia melakukan pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri. Hal ini juga sering…, maaf, hal ini juga pernah terjadi pada orde-orde sebelum orde reformasi bagaimana Pemilu senantiasa dianggap suatu ajang untuk menghimpun suara meskipun dengan suara…, dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak sah, demikian Majelis Hakim Yang Mulia untuk sementara terima kasih. Wabilahitaufikwalidayah wassalamualaikum wr.wb.

39

320. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, saya tanya itu menarik ya kalau ada money politics, ancamana, intimidasi..., apa namanya..., pemalsuan dokumen macemmacem lah agar Pemilunya atau suara yang diperoleh tidak sekedar bertentangan dengan demokrasi. Nah, saya mau tanya ada batas toleransi endak terhadap itu karena di dalam faktanya itu tidak mungkin ada Pemilu yang tidak ada itunya. Mungkin 1 KPUD menangani seribu masalah mungkin ada 5 masalah bermasalah seperti itu atau taruhlah kalau area itu dikavling-kavling ke seratus masalah mungkin dari seratus itu ada 5 yang seperti itu ataukah kalau ada seperti itu memang harus batal, itu satu, harusnya dianggap tidak sah. Yang kedua, itu di dalam praktik di mana-mana tidak hanya dilakukan oleh 1 pihak yang diadukan melakukan yang mengadukan juga melakukan ini terbukti hari ini ada tadi kesaksian itu yang mengadukan juga ada Saksinya melakukan hal yang sama misalnya. Apakah itu tidak memberi ruang kepada kita untuk menentukan sendiri sebenarnya ini layak dibatalkan ini layak tidak gitu. Apakah Saudara anggap itu secara kategoris kalau ada harus batal gitu, harus dinyatakan tidak sah. Silakan Saudara. 321. AHLI DARI PEMOHON: ISNAINI Baik, terima kasih. Berdasarkan pendekatan akademik jelas itu merupakan suatu bertentangan, sedikit atau tidaknya menurut saya jelas dia menentang dari peraturan ketentuan-ketentuan demokrasi itu sendiri, itu secara akademik. Kalau dikaitkan dengan praktikal tentu kita bisa memberikan batas toleransi yang terkait dengan persoalan pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara…, apa yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi sudah sangat tepat jika dikaitkan dengan persoalan adanya pelangaran Pemilu atau adanya kecurangankecurangan yang bersifat massif, struktural, dan sistematik. Apa yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi jelas dapat dinyatakan indicator yang sudah cukup relevan dikaitkan dengan pembatalan hasil Pemilu, ya, terima kasih. 322. KETUA: MOH. MAHFUD MD Oke, berikut Bapak mau tanya silakan. 323. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Saudara Ahli menarik sekali pendekatan akademisi dan pendekatan praktik baik dari perspective constitutional maupun filosofis tapi saya ingin bertanya Saudara katakan tadi indicator standar patokan yang dilakukan oleh Mahkamah ini sudah tepat tatkala terjadi defiasi penyimpangan pelanggaran yang bersifat struktur, massif, ya, sistematis. 40

Nah, sekarang saya ingin tanya kira-kira bagaimana selain Pak Ketua tadi toleransinya saya ingin lebih dalam lagi itu apa parameternya untuk menentukan sehingga ini betul-betul masuk di dalam kategori sistematis, ya, kira-kira pandangan Saudara dari sudut filosofis apa parameternya, standarnya, ukurannya, kenstagia-lnya sehingga ini suatu pelanggaran yang sistematis demokra…, apa…, massif dan terstuktur, silakan Pak. 324. AHLI DARI PEMOHON: ISNAINI Baik, pertanyaannya persoalan terkait dengan interpretasi ukuran atau standar massif menurut saya dapat kita kemukakan apabila terjadi jumlah TPS tertentu katakanlah 10. Kemudian sebagian besar diantara 10 itu 6, 7, terdapat penyimpangan terhadap asas negara hukum, asas demokrasi, asas Pemilihan Umum, jelas kita dapat nyatakan ini merupakan pelanggaran massif lebih dari 50% TPS misalkan diseluruh kecamatan yang tersebar, tidak hanya disatu kecamatan saja. Kemudian persoalan yang tafsirkan persoalan yang terkait dengan sitematik adanya upaya yang sedemikian baik yang dilakukan dengan cara-cara yang betul-betul terstruktur dimulai dari katakanlah mendekati voltagervoltgater yang memiliki 1 gesah kepada masyarakat tertentu yang bisa mempengaruhi kelompok orang dalam jumlah yang banyak sehingga dia dapat dengan kewibawaannya, dengan jabatannya dengan pengaruhnya dengan wibawanya mempengaruhi orang lain untuk mengikuti memilih salah satu calon tertentu dan ini jelas melanggar dari asas bebas tentunya dari pemilihan umum itu sendiri. Ketiga yang terkait dengan persoalan struktur kita bisa tahu bahwa pemahaman struktural analisis struktural itu terkait dengan persoalan jabatan dan bawahan. Juga nampak juga tidak hanya terkait dengan persoalan jabatan dalam arti kata formil tapi juga jabatan dalam arti kata informil kita bisa pahami apabila sebuah keluarga memiliki kekerabatan yang erat dengan keluarga yang lain, tentu ini juga bisa kita katakan dengan persoalanpersoalan struktural tapi yang lebih konkrit lagi indiaktor dalam pemahaman, penafsiran struktural dalam penyimpangan pemilihan umum kepala daerah tentu juga dikaitkan dengan apakah orang yang melakukan penyimpangan tersebut memiliki kekuasaan untuk menentukan suara oarang-orang tersebut adalah orang-orang yang memberi otoritas pada saat penyelenggaraan pemulihan umum itu dilaksanakan. Demikian Yang Mulia. 325. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik berikutnya Dr. Irman Putra Sidin. 326. AHLI DARI PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN Terima kasih Yang Mulia. 41

Assalamualaikum wr.wb. Dan selamat pagi.

Saya akan membacakan keterangan Ahli mudah-mudahan bisa sesingkat dan seefisien mungkin.

Bismillahirrahmanirrahim.

Jikalau mengamati gedung Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini maka pemandangan menjadi berbeda seperti biasanya. Bagai pasar yang penuh dengan hiruk pikuk khalayak ada yang berpendapat bahwa MK telah kehilangan keangkerannya namun kami pun selalu membantahnya bahwa memang kitanya MK lahir guna memberikan jaminan personal kepada setiap warga negara ketika proteksi konsitusi akan selalu hadir dalam 24 jam tanpa henti kepada setiap warga negara. Oleh karenanyalah ketika masyarakat berbondong-bondong hadir di MK maka itu berarti rakyat semakin sadar dan semakin paham bahwa dalam memperjuangkan hak-haknya secara personal dia atau mereka itu tidak sendiri dan tidak akan pernah sunyi. Jikalau penyelenggaraan negara di anggap tak mampu memberikan pemenuhan kemajuan penegakan hakhak konstitusional tersebut maka konstitusi akan siap memberikan keadilan untuk itu. Hampir seluruh penyelenggaraan Pilkada di Indonesia tahun ini mungkin semuanya berujung ke Mahkamah Konstitusi hal ini bisa berarti bahwa proses demokrasi yang kita bangun diseluruh Indonesia ternyata belum mampu memberikan cita rasa kepuasan akan prinsip konstitusionalitas pemilih yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penyelenggaraan Pilkada belum memberikan kepuasan bagi seluruh peserta dan kontestan Pilkada. Penyelenggaraan yang dimaksud tidak lain adalah pelaksana yaitu struktur KPU maupun Bawaslu. Persoalannya saat ini bukan saatnya untuk memperbincangkan sistim atau perilakunya yang keliru namun kenyataanya dihadapan sidang-sidang MK ini persoalan tersebut secara nyata dan real harus diselesaikan MK bukan soal 14 hari ada putusan MK namun bagaimana implikasi putusan itu bisa merekayasa perilaku demokrasi bangsa ini agar lebih menghargai prinsip-prinsip Luber dan Jurdil. Beban penyelesaian itu setidak-tidaknya hingga akhir tahun ini semuanya sampah demokratis harus bisa terselesaikan targetnya tentu saja bukan soal membersihkan sampah tersebut tetapi bagaimana sampah itu di kedepan tidak muncul lagi dengan sampah yang sejenis. Putusan mendiskualifikasi pasangan calon terpilih akibat politik uang adalah sebuah langkah besar sejarah setelah terlebih dahulu metamorfosa tersebut terbangun dan konstruksi terstruktur sistimatis dan massif. Langkah sejarah ini tentunya akan menjadi positif guna pembangunan demokrasi kita kedepan bahwa meski seorang kontestan telah menghabiskan begitu banyak biaya politik namun jikalau tidak jujur dan adil dalam pertarungan demokarasi tersebut maka konstitusi tidak akan ragu guna menganulir kemenangan yang telah diraihnya. Persoalannya apakah terapi kejut yang telah terbangun oleh MK ini masih tetap harus dipertahankan dan konsuksi konstitusi terstruktur sistimatis dan massif yang pembuktiannya harus terbukti komulatif hampir semua Pilkada memiliki gejala dan jenis 42

sakitnya nyaris semua sama namun ironis kita semua seolah kita dipaksa mengamini bahwa hampir 100% Pilkada di Indonesia sudah sehat. Hal ini diakibatkan karena hampir 100% sengketa Pilkada yang masuk ke MK berujung penolakan gugatan oleh MK. Implikasi bacaan berikutnya dari putusan proses dan cara kompetisi demokrasi yang telah dilakukan selama ini baik oleh kontestan penyelenggara simpatisan yang sesungguhnya tidak sehat harus di anggap sehat hanya karena persoalan ketidakmampuan membuktikan suara komulatif karakter-karakter terstruktur sistimatis dan massif tersebut sehingga semua jenis pelanggaran yang terjadi seolah keluar dengan stempel pelanggaran konstitusional. Semua itu akan berujung anggapan silakan lakukan pelanggaran eksporadis yang penting jangan sampai terdapat adalah bukti yang tersisa guna berkarakter terstruktur sistimatis dan massif tentunya hal seperti ini akan membuat semakin panjang penantian pembangunan demokrasi kita yang lebih sehat di masa yang datang. Oleh karenanya fakta-fakta yang terbukti di persidangan MK untuk kemudian terkonstruksi sebagai pelanggaran yang terstruktur sistimatis dan massif sesungguhnya karakter-karakter tersebut nyaris bagian yang saling tak terpisahkan namun jikalau kita ingin membedah lebih lanjut maka pola sistimatis dapat saja terkatagori dari hipotesa-hipotesa adanya ancaman intimidasi fisik atau fisikis bagi kepada kontestan atau penyelenggara hingga pemilih. Kalau terbukti adanya jika kalau terbukti adanya ancaman intimidasi seperti ini maka ancaman ini dalam rahasia umumnya dalam sebuah kontekstualisasi tafsir tentunya bukanlah tindakan serta merta personal melainkan tindakan-tindakan yang lahir akibat suatu ekspetasi yang terkondisikan sebagai perencanaan kontestasi Pilkada alias tergolong sebagai perana sistimatis atas suatu pelanggaran. Di tengah belum demo…, sehatnya demokrasi kita maka hipotesa-hipotesa seperti ini yang muncul saat ini adalah wajar dan bukanlah mimpi siang bolong, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam salah satu Pilkada bahwa esensi dari konstruksi terstruktur adalah penggunaan struktur kekuasaan yang ada sebagai relawan guna pemenangan Pemilu. Hal ini jelas dinilai pelanggaran prinsip konstitusionalitas Pemilu yaitu jujur dan adil. Prinsip konstitusi itu sesungguhnya maka segala struktur kekuasaan tidak bisa dimanfaatkan untuk keuntungan pemenangan Pemilu guna salah satu pasangan calon, oleh karenanya jikalau terbukti terdapat penggunaan pejabat-pejabat negara hingga pemerintahan daerah misalnya para kepala-kepala desa, Ketua KPPS hingga Ketua Panwas guna keterlibatan Pilkada sesungguhnya memiliki karakter dari pelanggaran dan sifatnya terstruktur tersebut. Hal inilah kemudian menjadi prinsip yang tidak terima bahwa sesungguhnya penggunaan atau keterlibatan struktur kekuasaan baik vertical maupun horizontal dalam pelaksanaan Pilkada cenderung akan mendestruksi prinsip konstitusionalitas Pemilu bahkan bisa merusak rekatan, rekatan kontrak sosial oleh karenanya sistem kita menyepakati bahwa TNI, Polri, PNS, KPPS hingga Panwaslu haruslah 43

netral dalam sebuah kontestasi Pilkada. Kalau struktur kekuasaan doang tidak boleh dimanfaatkan guna kepentingan kontestasi maka struktur atasan pun sebenarnya juga tidaklah dibenarkan. Oleh karenanya jikalau suatu pelanggaran terbukti terstruktur maka sesungguhnya adalah sistematis dan berintensi massif namun kami menilai konstruksi massif tersebut dapat terkonstruksi bahwa tidak perlu diukur bahwa pelanggaran terjadi dengan melebihi separuh mayoritas mutlak dari lokus pemilihan kepala daerah. Namun sesungguhnya konstruksi massif itu cukup berangkat dari mayoritas relatif, syarat pemenangan calon dalam undang-undang disebutkan bahwa syarat minimal pemenangan adalah 30% suara. Jikalau dikonversikan maka jikalau terbukti terjadi pelanggaran dilebih dari setengah dari 30% jumlah, sebagai contoh TPSTPS yang ada dalam sebuah lokus pemilihan maka pelanggaran tersebut sudah terkategorikan massif. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud diantaranya adalah pencoblosan ganda, penggunaan hak pilih orang lain, hingga terjadi penggelembungan suara, pemilih yang tidak terdaftar DPT, termasuk pelanggaran-pelanggaran lainnya di TPS. Oleh karenanya jikalau sebab pelanggaran sudah terbukti terjadi secara massif dan konstruksi ukuran lokus yang kami uraikan di atas, maka pembuktian sifat terstruktur dan sistematisnya hanyalah pelangkap saja. Kami meyakini bahwa saat ini negara dengan masa depan demokrasi konstitusionalnya sedang menggantungkan diri kepada Mahkamah Konstitusi untuk terus melakukan lompotan-lompatan sejarah guna membangun terapi kejut, mungkin akan sedikit terdengar ledakan yang menggemparkan bahkan membisingkan seluruh sektor kekuasaan, namun sesungguhnya kedepan 20 atau 30 tahun kedepan negara ini akan sadar bahwa segala kontroversi MK yang dilakukan saat ini ternyata sangat bermanfaat akan demokrasi konstitusional kita dimasa datang ketika berbagai Pilkada saat ini di Indonesia harus diberikan pelajaranpelajaran berharga akan harga sebuah kualitas demokrasi yang memang sesungguhnya tidak murah harganya. Sekian.

Wassalamualaikum wr. wb.

327. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan Pak, Pak Arsyad. 328. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI Saudara ahli, tadi itu keterangannya terlalu cepat ya, namun saya dapat menangkap itupun juga tidak sepenuhnya tapi saya mencoba. Tadi sifat deviasi ini, penyimpangan ini, kecurangan ini, pelanggaran ini memang itu nampaknya Pemilukada, Pemilu DPR, Presiden itu elemen yang pertama itu untuk memenangkan Pemilu itu secara umum kita menganalisis ini, pertama-tama kalau mau menang satu curang ya, itu curang ya, apakah semua pasangan calon ini berlomba-lomba ya 44

mencari metode taktik kecurangan. Yang kedua dekati KPU ya, yang ketiga dekati Panwas, Polisi, baru yang kelima uang ini kasat mata kita lihat ya itu. Namun oleh Mahkamah sekarang ini di dalam objektumlitisnya sudah menentukan, menetapkan adanya dua objektumlitis hasil perolehan suara ditambah dengan penyimpangan massif, terstruktur sistematis sepanjang mempengaruhi hasil perolehan suara. Nah sekarang dari keterangan tadi saudara ahli Dr. Irman ini katakan bahwa sistematis dan terstruktur boleh saja itu menjadi adendum suplemen dari massif, nah apakah boleh, apakah ketiga elemen ini itu bersifat komulasi atau alternatif tatkala ada Pemilukada KPU dalam penyelenggaraannya terjadi hal yang bersifat massif ya, maka batal penyelenggaraan itu. Ataukah memang harus memenuhi ketiga elemen ini? Barulah dapat dikatakan bahwa ini ada Pemilukada yang notabene tuntutan Pemohon batal, cacat demi hukum bagaimana pandangan Saudara Ahli? 329. AHLI DARI PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN Terima kasih (…) 330. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sekaligus saya ya Saudara Ahli, jadi ini sangat menarik Saudara jauh lebih maju dan lebih berani sebenarnya dari yang dilakukan MK itu bahwa tindakan-tindakan yang bersifat sporadis pun sebenarnya itu berbahaya bagi demokrasi, tetapi Saudara setuju sistematis, terstruktur, dan massif tanpa harus terikat bahwa massif itu bisa dibuktikan atau diduga mencapai 50% begitu ya cukup ambang batas kemenangan minimal berapa di sini 30% misalnya itu sangat bagus. Nah, sekarang menurut Saudara bolehkah ya Mahkamah itu memutus ataukah menurut Saudara bisa dianggap wajar ndak kalau Mahkamah ini memutus adanya dugaan matematis yang sebenarnya secara matematis sulit dibuktikan tapi hanya ada memang langkah-langkah struktural yang sistematis tadi melibatkan camat, melibatkan lurah, KPU bekerjasama dengan Panwas, Panwas memecat orang karena misalnya tidak mendukung seseorang itu sulit dihitung dengan angka berapa persen itu pengaruhnya, ya pengaruhnya untuk perolehan suara itu berapa persen. Kita selama ini agak sulit gimana ya ini mengukur itu, tetapi kita jelas marah terhadap perilaku demokrasi yang seperti itu. Menurut Saudara boleh ndak sebagai Ahli? Menurut Saudara boleh ndak Mahkamah Konstitusi atas keyakinannya sendiri demi demokrasi tanpa harus menghitung berapa angka kalau sudah melibatkan aparat-aparat resmi apakah itu KPU, apakah itu Panwas, atau itu pemerintah daerah dari bupati sampai lurah gitu boleh ndak membuat putusan misalnya membatalkan sebuah hasil Pemilu? Saya terkesan keterangan hari ini karena selama ini hampir berhari-hari yang dikutip dari Saudara itu Mahkamah Konstitusi 45

melanggar, melewati kewenangan itu yang dikutip saya tahu keterangannya seperti ini tapi memang hanya dipilih bagian-bagian untuk mengatakan melanggar, kalau begini melanggar tapi kalaunya dibuang lalu dikutip melanggarnya, karena saya juga sering dikutip hanya bagian satu kalimat saja. Nah, sekarang saya menjadi clear dengan pendapat Saudara ini, silakan Saudara dijawab. 331. AHLI DARI PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN Yang Mulia, jadi begitulah (…) 332. KETUA: MOH. MAHFUD MD Atau sekalian ini ada dari Pak Alim sekaligus diboronglah biar ndak

anu, biar waktunya cukup.

333. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih, Pak Ketua saya tujukan kepada DR. Irman Putra Sidin, Ahli, tadi sepintas saya dengarkan karena memang cepat pembacaannya, bahwa MK itu bukan maksud saya menguji karena saya orang MK bahwa MK itu menjadi tumpuan harapanlah bangsa ini dalam mengejar tegaknya demokrasi, konstitusi bahkan juga keadilan yang menjadi pertanyaan saya kepada Ahli, bagaimana menurut pengamatan Ahli kan tak di sini satu-satunya kekuasaan kehakiman di tempat lain juga ada kekuasaan kehakiman di republik ini, artinya tidak monopoli Mahkamah Konstitusi bagaimana dia dalam menunjang tegaknya hukum dan keadilan yang akan mengacu kepada tegaknya demokrasi dan sekaligus konstitusi, terima kasih Pak Ketua. 334. AHLI DARI PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN Yang Mulia, jadi kamilah orang yang bukan persoalan karena sering mengingatkan dulu kepada teman-teman pers bahwa MK itu semuanya bisa dilakukan atas nama konstitusi, jadi kita tidak akan pernah bisa berdebat untuk apakah MK melampaui kewenangan atau tidak? Tetapi yang harus diawasi oleh MK adalah perilaku Hakim saja, itu saja. Tapi segala keputusannya atas nama konstitusi ya memang seperti itu dalam sejarahnya, seperti itu dan sejak kelahirannya Merbury Medison yang juga dipertanyakan seperti itu tentang apa justice marshal itu putusan justice marshal itu jadi saya kira ya biasalah wacana suka sepotong-sepotong akhirnya seperti itu. Kami memberikan batasan sebenarnya konstruksi massif ini, kami sangat mengapresiasi putusan pertama Mahkamah Konstitusi yang konstruksi, terstruktur, sistematis, massif yang sebenarnya kami pun secara pribadi tidak memperkirakan akan secepat itu MK melakukan lompatan itu, lompatan itu tiba-tiba 46

langsung ke luar konstruksi terstruktur, sistematis, dan massif. Namun nampaknya setelah putusan ini nampaknya fungsi Mahkamah Konstitusi untuk merekayasa perilaku politik itu nampaknya masih membal, masih membal dengan konstruksi terstruktur, sistematis, dan massif itu karena apalagi pada fakta realitasnya mengumpulkan bukti-bukti ditengah kesadaran hukum para, para stakeholder Pilkada juga masih rendah nanti ada persoalan mungkin baru menghubungi para lawyer dan lain sebagainya. Sehingga konstruksi TSM ini terstruktur, sistematis, dan massif ini yang seharusnya menjadi efek jera, nampaknya setengah mati ini membal terus, makanya kami berpikir mungkin harus dibuat, divariasikan lagi ini tidak perlu harus diakumulatif terstruktur, sistematis dan massif itu, ketika dia massif maka dalam rasio yang wajar karena ini proses politik proses Pilkada perencanaan yang bukan pentas tibatiba, tiba-tiba ada apa pentas keliling tiba-tiba datang ke rumah kita ini sudah bertahun-tahun prosesnya perencanaan bahwa Pikada nanti ada Pilkada nanti tahun depan, sehingga ketika terjadi pelanggaran yang sporadis yang sebenarnya itu massif maka by attention ini pasti sistematis. Maka ini kemungkinan pasti akan terstruktur sehingga ini yang saya bilang ini sebenarnya untuk kedepan ini harus dianggap sebagai pelengkap saja ini sebenarnya gitu. Tidak perlu dia harus terbukti secara tujuannya apa adalah agar orang semakin hati-hati…, kemarin saya bertemu dengan beberapa pasangan calon, dia menceritakan respectnya terhadap putusan MK di Kota Waringin Barat tersebut. Dia bilang sejak putusan MK itu kami semua jadi agak ngeri juga untuk ikut Pilkada seperti itu, untuk mencoba main-main lagi itu sangat efektif itu, dia menyebut sangat efektif, efektif putusan diskualifikasi itu untuk membuat kami ini ngeri ke depannya jikalau suatu saat mau melakukan itu. Maka saya berfikir kalau misalnya konstruksi TSM ini masih bertahan dengan pakem-pakem yang selama ini dilakukan oleh MK, maka kalau misalnya seluruh Pilkada tahun ini masuk ke MK dan misalnya yang keluar dengan selamat itu adalah 95% atau 90% artinya tidak ada…, semua gugatan ditolak berarti 95% proses demokrasi kita sehat, padahal suka atau tidak suka cerita hari ini di ruang sidang ini apakah salah satu pihak atau semua pihak yang memang ada yang sakit di sini, proses demokrasi kita ini ada yang sakit. Lalu siapa yang kita harapkan untuk mengobati sakit ini saya berfikir bukan pemerintah yang melakukan ini apalagi DPR mau melakukan ini. Memang gravitasi merekayasa prilaku demokrasi politik kita ini memang harus dari Mahkamah Konstitusi ini, makanya di sini saya mencoba menyederhanakan lagi istilah massif itu tidak harus 50% lebih dari locus tetapi 50% dari 30% locus itu sudah terkategori massif di situ. Jadi suka atau tidak suka ini memang akan sangat menggemparkan dan akan memakan biaya mahal tetapi ini yang saya katakan bahwa 20 atau 30 tahun ke depan bangsa ini akan sadar bahwa yang dilakukan MK itu memang akan sangat bermanfaat buat pembanggunan demokrasi kita. 47

Pertanyaan mungkin yang terakhir adalah MK memang bukan satusatunya pelaku kekuasaan kehakiman tetapi MK lahir dengan khitohnya adalah mengawal dari undang-undang dasar itu jadi suka atau tidak suka kemarin saya mengusulkan salah satu metode peyederhanaan ketika orang berdebat tentang kenapa sih semua orang membawa masalah ke MK, saya mengatakan saya mencoba membuat metode penyederhanaan bahwa tidak perlu ada pengadilan khusus Pemilu tetapi fungsi over side Pemilu itu namanya Bawaslu bukan Panwaslu tetapi Bawaslu dibelekatkan fungsi-fungsi yudikatif di situ, fungsi-fungsi yudikatif, yang kemudian nanti Bawaslu dengan dasar alat-alat bukti yang dimilikinya dia bisa menjatuhkan fungsi sanksi yang sifatnya administratif termasuk mendiskualifikasi pasangan calon kalau ada apa-apa bagi yang keberatan bisa meminta forum khusus atau forum prefeligiatum di Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung bagi yang keberatan. Kalau masih tidak keberatan lagi dengan forum Mahkamah Agung ini itulah nanti masuk sebagai hasil sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, sehingga nanti apa di Mahkamah Konstitusi betul apa perdebatannya perdebatan yang sangat kualitas dari undang-undang dasar itu karena sudah diputuskan difungsi yudikatif di Bawaslu kemudian masih keberatan lagi bisa dibentuk forum khusus di Mahkamah Agung kemudian setelah itu masih keberatan lagi ada yang tidak puas lagi terakhir di Mahkamah Konstitusi sehingga perdebatannya tidak perlu menghadirkan Saksi sampai ratusan orang seperti ini di Mahkamah Konstitusi ini, tapi kita berdebat normatif nanti di Mahkamah Konstitusi sebagai sengketa hasil Pemilu itu yang saya pikirkan ke depan, saya kira itu Pak Yang Mulia. 335. KETUA: MOH. MAHFUD MD Termohon mau menanyakan menjawab yang mau nanyakan.

atau

cukup

langsung

Anda

336. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Kami mau menanyakan beberapa Majelis Hakim. 337. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya silakan. 338. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Yang pertama kepada para Saksi dulu, kami mau tanya (…)

48

339. KETUA: MOH. MAHFUD MD Kepada Saksi nanti sekaligus. 340. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Atau Ahli dulu. 341. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya. anda daftar lalu siapa-siapa yang menjawab dari kesaksiankesaksian Ahli saja dulu. 342. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Baik kepada Ahli Pak Dr. Isnaini yang pertama kami tanyakan adalah seandainya semua kandidat melakukan money politics dalam derajat yang sama siapa yang menjadi pemenang, apakah Pemilu harus diulang semuanya, dan derajat money politics tadi sama sekali tidak melibatkan peyelenggara Pemilu dan apakah penyelenggara Pemilu harus bertanggung jawab mengambil beban berat ketika mereka sudah melaksanakan tugasnya dengan baik lantas harus menanggung beban atas kesalahan yang tidak dilakukannya oleh para calon, itu pertama kepada Pak Isnaini. Yang kedua kepada bapak Dr. Iman Putra Sidin tadi Anda sebutkan adalah 50% dari 30% pertanyaan saya, apa yang dimaksud 50% tadi dalam kaitannya peristiwa, misalnya terhadap 1 TPS, ada 500 pemilih di situ. Terjadi money politic katakanlah begitu terhadap 10 orang atau 20 orang. Apakah 50% ini berlaku kepada seluruh Kabupaten ataukah kita per TPS-nya dulu, jangan sampai ada kejadian satu orang-satu orang pada 1 TPS-1 TPS lantas kemudian digeneralisir. Sehingga ada kejadian yang masif karena terjadi 50% dari 30%. Mohon jawabannya. Terima kasih. 343. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan Saudara Isnaini dan Saudara Dr. Irman Putera Sidin. 344. AHLI DARI PEMOHON: ISNAINI Baik, apresiasi saya terhadap pertanyaan tersebut jelas secara etik dan secara akademik siapa pun yang melakukan pelanggaran dia merupakan pengkhianat terhadap demokrasi itu dengan konsekuensi bahwa keabsahan dari perolehan suara tersebut jelas merupakan suatu keabsahan yang bisa dinyatakan keabsahan yang curang, keabsahan yang jelas tidak juga diinginkan. Pertanyaan yang terkait dengan persoalan apakah kemudian penyelenggara Pemilu juga harus 49

menanggung akibat dari apa yang dilakukan oleh atau yang tidak dilakukan oleh para peserta Pemilu, menurut saya harus dengan jelas dan jeli dilihat apakah memang kemudian penyelenggara Pemilu itu sendiri yang kita dambakan merupakan satu lembaga yang impersial, lembaga yang independen, lembaga yang tidak memihak, lembaga yang netral sebagai wasit yang harus bermain untuk menjaga, mengakomodasi semua kepentingan dan kebebasan orang menyampaikan pendapat. Itu pun harus dilihat, kalau toh memang itu memang juga dia terkait jelas itu juga merupakan salah satu indikator bahwa Pemilu tersebut merupakan Pemilu yang kotor. Jika Pemilu yang kotor diselenggarakan, maka hasilnya pun kotor, makanya tidak salah kalau negara ini pun dan atau daerah-daerah yang melakukan PemiluPemilu kotor akan dipenuhi oleh pejabat-pejabat yang kotor. Itu yang membedakan sebenarnya Indonesia era dulu dengan Indonesia era sekarang. Era dulu Soekarno-Hatta dipenjara dulu, dia dianggap pejuang kemudian jadi pejabat, presiden dan wakil presiden, sekarang ini tidak. Orang menjabat dulu kemudian baru dipenjara karena melakukan tindakan-tindakan yang kotor. Demikian jawaban saya. Terima kasih. 345. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pak Irman (...) 346. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Diulang sedikit Majelis Hakim. 347. KETUA: MOH. MAHFUD MD Mau dipertajam? Ya, silakan apa? 348. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Karena tadi belum jelas jawabannya. Jadi taruhlah ada 4 kandidat, yang 1 menang karena perolehannya 40%, yang lainnya kecil. Kemudian derajat money politicnya sama dari keempat calon yang ada. KPU-nya bersih tidak melakukan apapun, sementara ini suatu pertandingan dimana harus ada pemenang. Apa yang harus dilakukan oleh KPU, apa lagi pelanggaran money politic bukan merupakan wewenang dari KPU. Apakah Pemilukadanya diulang semuanya, dengan calon yang sama lagi atau diproses ulang calon-calonnya lagi ataukah itu alternatif terakhir yang dimiliki oleh KPU. Memilih calon berdasarkan perolehan suara yang ada, karena kalau money politic, wilayahnya bukan wilayah KPU dan semuanya ternyata melakukan money politic. Terima kasih.

50

349. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan. 350. AHLI DARI PEMOHON: ISNAINI Sebenarnya tadi sudah saya nyatakan jika Anda dapat mengikuti dengan baik, setitik apapun dia lakukan kecurangan dalam proses pemilihan umum, dia merupakan suatu perolehan suara yang tidak sah. Setitik apapun, namun demikian tadi Majelis Hakim juga sudah mencoba memberikan satu paparan yang menarik bahwa secara praktikal itu memang sulit untuk dibuktikan mana yang memang betul lurus, mana yang tidak lurus, mana yang betul-betul bersih, mana yang tidak melakukan money politic. Nah kemudian tadi saya sudah nyatakan saya sependapat atau sepaham dengan Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan persoalan masif. Masif yang saya nyatakan di sini merupakan masif yang dilakukan betul-betul melibatkan sekian banyak perolehan suara yang bisa mempengaruhi orang untuk melakukan Pemilu dengan curang. Jadi apa apa yang harus dilakukan KPUD di sana, KPUD merupakan penyelenggara Pemilu yang tentu juga sudah memperoleh laporan dari beberapa, dapat menentukan juga indikator-indikator tertentu untuk menyatakan secara administratif calon A, calon B, atau calon C dengan mengacu juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tentunya, bisa menyatakan calon tersebut secara administratif tidak memenuhi kualifikasi yang sah. Demikian Majelis Hakim Yang Mulia. 351. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan Pak Irman. 352. AHLI DARI PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN Terima kasih atas pertanyaannya sahabat saya Bapak Ali Nurdin. Jadi ini adalah apa varian untuk ide-ide untuk melakukan penemuan hukum terhadap karakter masif tersebut. Jadi saya berpikir, karena syarat kemenangan seorang kepala daerah itu, itu cukup 30%, berarti logikanya, idealnya itu dia tidak boleh curang 1% apa satu titik pun, idealnya seperti itu. Tapi kalau ada, ada curang ya pastilah ada pula curang pastikan, kira-kira seperti itu. tapi, berarti harus ada batas toleransi masif itu. berarti 50% dari 30% kemenangannya itu saja. 30% itu kita ambil…, nah, ini masih dalam taraf kontemplasi-kontemplasi perenungan, saya coba konversikan saja ke TPS-TPS, misalnya. Dikonversikan ke TPS berapa jumlah TPS di situ misalnya ada 30 jumlah TPS, berarti kalau terjadi pelanggaran berulang-ulang di 10 TPS jumlah TPS 30 berarti syarat maksimal…, berarti 5 TPS saja sudah masif di situ. Karena syarat minimalnya adalah total 10, 1/3-nya dari 30 itu berarti 5 51

TPS, itu sudah terkategori masif jikalau terjadi ada pelanggaran. Ini memang lebih kecil akan turun lebih kecil, karakter masif ini. Tujuannya apa, sekali lagi bahwa ya memang proses demokrasi kita ini kan masih sedang belajar, tidak bisa kita bandingkan dengan negara-negara yang maju yang sudah ratusan tahun. Kan seperti itu, kita baru 10 tahun dan memang harus terus diberikan pelajaran, jadi karakternya diturunin menyangkut variannya nanti karena ini tidak ada dalam buku teksbook, begini. Enggak ada ini, harus kita kontemplasikan sama-sama nanti saya kira Yang Mulia para Hakim kalau misalnya menerima ide ini untuk kemudian mengkontemplasikan tentunya mereka akan menemukan ukuran-ukuran yang lebih jelas tentang itu, kapan itu pelanggaran itu dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. 353. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Sedikit Majelis Hakim (…) 354. KETUA: MOH. MAHFUD MD Baik, ndak saya kira cukup nanti biar Majelis Hakim yang menginikan karena ini tidak mencari kesepakatan itu nanti, kesepakatannya nanti di…, adalah putusan Majelis Hakim. Kita juga akan mempertimbangkan juga mengkontemplasi dan mengelaborasi berbagai fakta-fakta nantinya. Nah, untuk itu Saudara saya persilakan Termohon dan Pihak Terkait berbagi waktu untuk menjawab hal-hal penting. Yang sifatnya lebih teknis, kwalitatif itu tidak usah dijawab tapi di tulis dikesimpulan nanti. Ini yang pokok-pokok saja misalnya bagaimana seorang ketua Panwas itu bisa memecat anggota Panwasnya. Nah, itu bisa di jawab gitu, ya. apa benar apa tidak atau ada alasan lain yang hanya dikait-kaitkan dan beberapa hal yang sifatnya kwalitatif kalau yang kwantitatif nanti Saudara buktikan didokumen saja kan bisa. Sehingga kita akan berhenti sidang ini jam 11.30 Saudara bisa berbagi 10 menit, 10 menit antara Termohon dan Pihak Terkait. Dan Saudara atur sendiri siapa yang mau ditugaskan untuk bicara silakan. 355. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Baik terima kasih Majelis Hakim. Yang pertama terhadap pernyataan dari anggota Panwaslucam yang dipecat Rais Syarif dan Julham. Karena pada kenyataannya mereka dipecat berdasarkan pelanggaran kode etik dan apa mereka berlaku tidak independen atau tidak mandiri. Untuk itu kami akan meminta keterangan dari ketua Panwascamnya langsung termasuk dari anggota Panwas…, apa maaf…, dan ketua Panwas. Namun demikian sebelumnya kalau diperbolehkan kami ingin bertanya kepada Saksi yang sudah diajukan oleh Pihak Pemohon. 52

356. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, silakan. Pokoknya diatur saja waktunya, hal-hal yang tidak terlalu terkait. 357. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Baik terima kasih Majelis Hakim. Yang pertama kepada Rais Syarif? Apa tanggapan Anda, bahwa Anda pada waktu diskusi para kandidat meneriakan yel-yel yang mendukung salah satu pasangan calon, yang kedua tanggapan Anda terhadap perkataan Anda kepada ketua Panwaslucam Anda yang menyatakan pukul-pukul saja di depan kantor Polisi, silakan. 358. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SYARIF Menyangkut di…, Akedaga tentang waktu debat kandidat itu secara spontan bahwa di situ banyak Saksi kandidat dan banyak kandidat pendukung kandidat yang hadir pada saat itu jadi sangatlah mustahil, kalau suara saya sampai dikenal atau…, maka saya perlu pembuktian. 359. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Apakah Anda memang Anda meneriakan itu atau tidak. 360. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Memang pada saat itu ada…, ada banyak yang berteriak-berteriak itu maka saya katakan tadi bahwa sangat mustahil begitu banyak jumlah ratusan itu terus ada yang mengetahui bahwa kalau saya berteriak tolong dibuktikan. 361. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Baik terima kasih Anda tidak menolak hal itu. yang kedua terhadap teriakan Anda di depan polsek kepada ketua Panwaslucam agar dipukul. 362. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Tidak, tidak seperti itu kayaknya, tidak seperti itu yang jelas bahwa pada saat itu…, ada saksi yang saya bawa, pada saat itu ada pertanyaan dari beberapa kandidat pada waktu itu yang hadir kandidat nomor 5 juga, para pendukungnya, kemudian nomor 2, kemudian mungkin ada juga nomor 3 dan nomor 4, selanjutnya nomor 6 juga. Jadi pada waktu itu ada pertanyaan dari mereka bahwa kenapa kok Panwas 53

itu seperti itu. saya langsung menjawab saja karena saya tersinggung saya langsung menjawab saja secara lantang bahwa kalau ada Panwas itu netral, Panwas itu independen jadi kalau ada anggota masyarakat yang melihat bahwa Panwas…, ada Panwas yang sengaja menggiring kekuatan pada salah satu orang atau mengajak masa untuk memilih pada seseorang maka pukul saja Panwas itu, itu tidak relefan menjadi seorang Panwas, itu kata saya. 363. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Baik, pada waktu terjadi pencoblosan suara pada tanggal 15 Juli, apakah Anda pada waktu itu sudah tahu Anda dipecat? 364. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Belum. 365. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Belum tahu? 366. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Belum. 367. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Ketika Anda melaksanakan tugas sebagai anggota Panwas (…) 368. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Ya, saya melaksanakan. 369. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Melaksanakan? 370. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Ya. 371. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Ada masalah enggak, ada laporan enggak, Anda laporkan enggak masalah yang Anda lihat dilapangan, dilaporkan ke Panwas ini ada pelanggaran-pelanggaran? 54

372. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Jadi pada saat itu, dalam proses itu…, dalam proses pemilihan itu, saya sementara bertugas untuk mengumpulkan berita acara di TPS. 373. KUASA DARI TERMOHON: ALI NURDIN Anda menemukan pelanggaran yang Anda laporkan kepada Panwas KPU? 374. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Waktu itu sebenarnya ada persoalan yang saya temukan tapi dalam tenggang waktu yang tersebut itu sudah surat syarat-syarat pemecatan saya pada jam 18.30 sudah diterima dalam 18.30 sudah diterima. 375. KUASA DARI TERMOHON: ALI NURDIN Jadi Anda tidak melaporkan adanya (...) 376. SAKSI DARI PEMOHON: RAIS SARIF Tidak sempat dilaporkan. 377. KUASA DARI TERMOHON: ALI NURDIN Tidak sempat. Baik, terima kasih. Berikutnya kepada Saudara Julhan. Saudara Julhan Anda anggota Panwas? 378. SAKSI DARI PEMOHON: JULHAN BAHRUDIN Ya, betul. 379. KUASA DARI TERMOHON: ALI NURDIN Apakah tanggapan Anda terhadap ancaman Anda kepada Saudara Fahrudin terkait adanya surat pencalonan terhadap salah satu pasangan calon dari kepala desa. Apa tanggapan Anda? 380. SAKSI DARI PEMOHON: JULHAN BAHRUDIN Coba diulangi Pak.

55

381. KUASA DARI TERMOHON: ALI NURDIN Apakah Anda pernah melakukan pengancaman terhadap anggota PPL Fahrudin? 382. SAKSI DARI PEMOHON: JULHAN BAHRUDIN Tidak pernah. 383. KUASA DARI TERMOHON: ALI NURDIN Tidak pernah? Anda yakin? 384. SAKSI DARI PEMOHON: JULHAN BAHRUDIN Yakin. 385. KUASA DARI TERMOHON: ALI NURDIN Baik, mengenai pelanggaran-pelanggaran yang Anda temukan, apakah selama ini Anda pernah melaporkan ke Panwas Kabupaten? 386. SAKSI DARI PEMOHON: JULHAN BAHRUDIN Saya bukan di Divisi Pelanggaran Pak. 387. KUASA DARI TERMOHON: ALI NURDIN Anda pernah melaporkan temuan Anda ke Panwas? 388. SAKSI DARI PEMOHON: JULHAN BAHRUDIN Saya tidak pernah menemukan kasus. 389. KUASA DARI TERMOHON: ALI NURDIN Tidak pernah menemukan kasus. Terima kasih. Kami dapat informasi bahwa pada tanggal apa sekitar bulan Mei, Anda telah menekan Saudara Fahrudin dan mengancam akan memecat dia kalau dia menyampaikan surat dari Kepala Desa mengenai dukungan terhadap salah satu calon independen? 390. SAKSI DARI PEMOHON: JULHAN BAHRUDIN Kalau memang terbukti saya minta orangnya datang ke sini (...)

56

391. KUASA DARI TERMOHON: ALI NURDIN Baik nanti akan dibuktikan. 392. SAKSI DARI PEMOHON: JULHAN BAHRUDIN Ya, terima kasih. 393. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Selanjutnya kepada Saudara Yorin Mala dan Saudara Suritno. Saudara Suritno, Anda adalah anggota Panwas benar? PPL maksudnya. 394. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Saya? 395. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Benar? 396. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Benar. 397. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Anda tadi bilang Anda menemukan temuan pelanggaran. Apakah temuan pelanggaran tersebut Anda laporkan ke Panwas Kabupaten? 398. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Belum sempat dilaporkan (...) 399. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Belum sempat? 400. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Belum sempat.

57

401. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Sekarang coba tunjukkan pada saya 1 aturan yang membolehkan anggota Panwas melakukan pelanggaran dengan manipulasi apalagi mencoblos 2x. 402. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO

Gini Pak, kan pada saat itu di TPS 2 ketika saya mau masuk ke pintu pencoblosan, saya kan dari check in (...) 403. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Baik saya ulangi pertanyaan saya supaya singkat karena waktunya terbatas. Anda sudah mencoblos di TPS 2, benar? 404. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Benar, itu benar (...) 405. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Benar. Kemudian tadi Anda bilang sendiri Anda mencoblos di TPS 3, benar? 406. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Benar. 407. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Apakah boleh menurut undang-undang? 408. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Memang tidak boleh (...) 409. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Tidak boleh, baik (...) 410. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Tapi karena dipaksa Pak.

58

411. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Siapa yang memaksa Anda? 412. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Itu massanya (...) 413. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Massanya siapa? 414. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Massanya Pak Rudidin Pak. 415. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Massanya siapa namanya Pak? 416. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Ya masyarakat di situ. 417. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Anda tidak jelas. Sebagai Panwas, Anda seharusnya melaporkan, kewajiban Anda di dalam undang-undang. Kenapa tidak Anda laporkan ke Panwas Kabupaten? 418. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Saya belum sempat dilaporkan dan saya diteror sehingga saya lari. 419. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Anda diteror, siapa yang meneror Anda? 420. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Ya masyarakat di situ Pak.

59

421. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Anda mengkhayal, siapa masyarakatnya enggak bisa Anda jelaskan. Baik, selanjutnya terhadap Yorin Mala. 422. KETUA: MOH. MAHFUD MD Sebentar, ini Saudara Suritno Kayono ini Panwas ya? Anggota Panwas? 423. SAKSI DARI PEMOHON: SURITNO KAYANO Saya anggota Panwas Pak. 424. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Oh, ya di sini tidak tercatat di sini. Artinya tentu lain penilaian Hakim itu

antara anggota Panwas dan bukan Panwas yang di sini di tulis anggota Panwas itu hanya Ais, Zulhan sama ya hanya dia yang lain tidak ditulis. Baik, silahkan. Kalau bisa masih ada, apakah Saudara ini langsung gunakan untuk bertanya atau sekaligus jawaban itu sehingga nanti juga waktunya bisa di ini bisa diatur sedemikian rupa. 425. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Kami usahakan Majelis, yang kedua terhadap Yorin Mala. Anda anggota Panwas juga? 426. SAKSI DARI PEMOHON: YORIN MALA Ya. 427. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Apakah Kabupaten?

temuan

Anda

ini

anda

laporkan

kepada

Panwas

428. SAKSI DARI PEMOHON: YORIN MALA Ya pernah laporkan waktu pleno kecamatan Pak, PPK. 429. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Waktu pleno kecamatan?

60

430. SAKSI DARI PEMOHON: YORIN MALA Ya. 431. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Anda pernah ketemu dengan Haidir? 432. SAKSI DARI PEMOHON: YORIN MALA Ketemu sama bagian penanganan kasus yaitu Ibu Sarina di kecamatan Pak. 433. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Yakin Anda sampaikan? 434. SAKSI DARI PEMOHON: YORIN MALA Ya. 435. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Dalam pertemuan sebelumnya Anda pernah ketemu dengan Ketua Panwas di depan rumah Anda? Apakah itupun Anda sampaikan temuantemuan Anda? 436. SAKSI DARI PEMOHON: YORIN MALA Tidak pernah Pak. 437. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Tidak pernah Anda sampaikan? 438. SAKSI DARI PEMOHON: YORIN MALA Ya. 439. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Oke, terkait dengan adanya temuan money politics yang Anda lihat itu kejadiannya di banyak tempat, banyak pelaku atau hanya yang Anda lihat 1 orang yang dapat uang, yang Anda lihat sendiri berapa orang yang menerima uang atau yang melaporkan kepada Anda?

61

440. SAKSI DARI PEMOHON: YORIN MALA Itu yang dilaporkan kepada saya itu Saudara Delvita Kelamo (...) 441. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Ya Delvita Kelamo (...) 442. SAKSI DARI PEMOHON: YORIN MALA Pada hari Kamis tanggal 15 dan langsung saya laporkan kepada Ibu Sarina waktu di kecamatan Pak. 443. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Langsung Anda laporkan? 444. SAKSI DARI PEMOHON: YORIN MALA Ya. 445. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN 1 orang yang Anda lihat. Apakah ada kejadian money politics lain yang Anda lihat, Anda dengar? 446. SAKSI DARI PEMOHON: YORIN MALA Tidak Pak. 447. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Tidak ada? 448. SAKSI DARI PEMOHON: YORIN MALA Ya. 449. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Baik, sementara terkait dengan Panwas kami mau.., mohon izin Majelis untuk menanyakan kepada Panwas yang bersangkutan. Pertama kepada Ketua Panwas Kabupaten Saudara Awaludin Lessy, apakah betul Saudara memerintahkan pemenangan nomor 3 dan apakah benar pemecatan tadi terhadap Julhan maupun Rais karena mereka menolak memenangkan nomor 3? Terima kasih. 62

450. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDIN LESSY Terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan apa yang ditemukan oleh Saudara Rais Sarif maupun Saudara Julhan Bahrudin terhadap saya, terkait dengan Saudara Rais Sarif memang benar tanggal 29 saya pernah mendatangi rumah yang bersangkutan karena rumah yang bersangkutan adalah sekretariat Panwas Kecamatan Wasila Timur. Dan saya tidak pernah menginstruksikan atau menghimbau kepada yang bersangkutan untuk memilih pasangan calon tertentu apalagi pasangan nomor urut 3. kemudian Saudara Julhan Baharudin saya tegaskan di sini bahwa sejak kejadian pada Bulan Mei dimana Saudara telah mengancam PPL karena yang bersangkutan ingin mengantarkan surat pernyataan dari kepala desa yang menegaskan bahwa dia tidak mengakui nomor surat keterangan domisili yang dimuat dalam data dukungan calon perseorangan Idris Odeidi dan Andi Solihin. Sejak saat itu saya tidak pernah bertemu atau bertatap muka dengan Saudara Julham Baharudin. Berkaitan dengan persoalan pemecatan kepada mereka berdua hal itu dikaitkan dengan persoalan masalah etika kelembagaan dan melanggar sumpah janji jabatan serta tugas wewenang dan kewajiban seorang Panwas. Demikian Yang Mulia. 451. KETUA: MOH. MAHFUD MD Cukup. 452. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Baik, Majelis Hakim. Untuk selanjutnya kami minta kepada keterangan dari Panwaslucam Wasile Karim M. Nur terkait pelanggaran oleh Saudara Julhan. Silakan. 453. SAKSI DARI TERMOHON: KARIM M. NUR (KETUA PANWASCAM) Terima kasih, Yang Mulia. Memang benar pada bulan Mei Saudara kronologisnya waktu Saudara Fahrudin hendak mengantar surat keterangan kepada desa itu, dia dicegat oleh Saudara Julhan Bahrudin di depan kantor camat karena kantor itu kami gunakan sebagai sekretariat. Hal ini saya ketahui setelah Pleno penetapan rekapan rekapitulasi dukungan calon perseorangan itu tanggal 8 saya ketahui ini tanggal 9 setelah saya mendapat laporan langsung dari Saudara Suharjo PPL Desa Mekarsari. Mungkin demikian Yang Mulia. 454. KETUA: MOH. MAHFUD MD Nama Saudara siapa?

63

455. SAKSI DARI TERMOHON: KARIM M. NUR (KETUA PANWASCAM) Karim M. Nur. Ketua Panwas. 456. KETUA: MOH. MAHFUD MD tolong dicatat PP ya. Karim M? 457. SAKSI DARI TERMOHON: KARIM M. NUR (KETUA PANWASCAM) M. Nur. 458. KETUA: MOH. MAHFUD MD Karim M. Nur. Apa kepala? 459. SAKSI DARI TERMOHON: KARIM M. NUR (KETUA PANWASCAM) Ketua Panwas Wasile. 460. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ketua Panwas. Kecamatan? 461. SAKSI DARI TERMOHON: KARIM M. NUR (KETUA PANWASCAM) Kecamatan Wasile. 462. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Berikutnya Ketua Panwaslucam Wasile Bahtiar Abu Bakar yang diancam oleh Saudara Rais. Silakan. 463. SAKSI DARI TERMOHON: BAHTIAR ABU BAKAR Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Bahtiar Abu Bakar Ketua Panwascam Kecamatan Wasile Timur, saya memberikan keterangan terkait dengan pernyataan Saudara Rais Syarif terkait dengan SK pemberhentian dimana yang bersangkutan menyatakan bahwa dasar pemberhentian yang bersangkutan adalah ada instruksi atau perintah langsung dari Ketua Panwas Kabupaten untuk memenangkan salah satu kandidat, yaitu nomor 3. yang jelas Yang Mulia, yang terjadi adalah atau yang sebenarnya adalah dasar pemecatan ini adalah terkait dengan indenpendensi dari Saudara Rais Syarif ini. Tanggal 31 itu diadakan debat kandidat calon Bupati yang bersangkutan yang jelas saya lihat sendiri yang bersangkutan meneriakan yel-yel kepada saklah satu 64

kandidat. Dan itu adalah incumbent. Lanjutkan. Bukan cuma saya masyarakat juga kemudian tim juga dengar itu. Pada malam yang kedua, hal itupun terjadi sehingga pada tanggal 5 saya ada teman saya juga sebagai anggota di sekretariat saya ingatkan kepada yang bersangkutan bahwa kita ini adalah Panwas, harus berkerja independen. Yang bersangkutan berkata kepada saya bahwa ketua kabupatenpun sudah ingatkan kepada saya, hanya saya katakan kepada ketua kabupaten itu hanya ikut ramai-ramai saja. Lalu yang berikut lagi pada tanggal 13 dini hari, itu di kantor polisi yang bersangkutan juga berteriak bahwa ketua Panwalu Wasile Timur, Ketua Panwas Wasile itu tidak independen. Kalau dapat mereka pukul saja. Saya kira ini Yang Mulia yang dapat saya sampaikan keterangan terkait dengan Saudara Rais Syarif. Terima kasih. 464. KETUA: MOH. MAHFUD MD Yang lain ditulis saja ya, saya beri kesempatan Saudara Arteria mau menyampaikan secara lisan. 465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Pertanyaan Yang Mulia. 466. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pertanyaan, boleh ya. Agak singkat nanti yang lain-lain akan kami baca saja. Tanggapan Saudara atas semua keterangan itu. 467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Kalau yang ke Ahli juga enggak usah Yang Mulia. 468. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan, silakan. 469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN Untuk yang Ahli dulu Yang Mulia. Mungkin agak sedikit awal Yang Mulia. Saudara Ahli ya, dua-dua Ahli ini, Pak Dokter Saudara Ahli ya. Sebenarnya tidak hanya Ahli ya, mungkin semua masyarakat mencari keadilan termasuk kami semua yang ada dipersidangan ini melihat bahwa Mahkamah ini adalah suatu pilot project begitu. Tidak hanya bagi penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum, tapi juga Mahkamah sudah bisa menghadirkan suatu terobosan baru. Yaitu penciptaan hukum itu sendiri yang berkeadilan dan berkepastian. Pada konteks itu kita juga sepenuhnya menyerahkan diri dan menundukan diri 65

untuk Ahli. Jadi kita sadari betul bahwa Mahkamah sudah siap, tidak hanya siap dari sistem penegakan hukumnya, Mahkamah terlihat juga siap dari sisi infra struktur, Mahkamah juga siap dari sisi SDM maupun kualitas dari Mahkamah sendiri karena kita sadari walaupun kami pernah terkena putusan Mahkamah itu Kota Waringin Barat, sakit bagi kami itu tapi kami lapor ke pimpinan waktu itu ini kemenangan kemanusiaan itu, mungkin ini juga kemenangan bagi Konstitusi itu sendiri kalau kita hujat terus kita goyang terus justru kontra produktif nah yang ada di sini adalah Ahli ya bahwa Ahli tadi katakan pendapat Mahkamah itu sangat luar biasa, betul itu Ahli. Sangat luar biasa. Tapi Ahli sebenarnya kalau Ahli cermati tadi Ahli ya bahwa Mahkamah itu juga sudah begitu luar biasanya memikirkan tidak mengapa sih tidak hanya hasil penghitungan tahap hasil yang mempengaruhi terpilihnya perolehan suara pasangan calon tapi Mahkamah mencoba untuk membuka ruang sedikit untuk menyatakan masih terstruktur dan sistimatis harusnya Ahli pun menyadari dengan diciptakannya instrument masif, terstruktur dan sistimatis ada risiko hukum bagi pencari keadilan yang sangat besar dan bagi Mahkamah itu sendiri yaitu apakah terobosan Mahkamah itu dapat mencari atau menjamin rasa keadilan karena apa Ahli ya. Yang dihadapkan head to head ini kepentingan Mahkamah adalah rasa keadilan di sini ada seorang pasangan calon yang sudah menang, ya. Dokumen sah menurut hukum menyatakan demikian tidak ada keberatan sedikitpun tapi tiba-tiba Mahkamah ya kan, memberikan ruang bisa itu kalau masif, terstruktur dan sistimatis. Tiba-tiba kebetulan Ahli juga menciptakan terobosan yang sangat luar biasa di sini dikatakan tadi kalau boleh itu kalau saya tidak salah 50% dari 30% lokus. Yang ini saja sedang kita…, sedang Mahkamah ini sedang diuji ya. 50% dari 30% lokus ini Ahli katakan tadi dengan sangat sederhana dibilang oh itu tadi kan 30% saja sudah dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apakah Ahli tidak memperhatikan itu dari angka segitu apa enggak kita konsider itu partisipasi pemilihnya sebelumnya berapa. Kemudian apakah Ahli juga tidak mengkonsider itu, bagaimana selisih suaranya. Kemudian apakah ada itu keterkaitan langsung jadi kalau yang kami katakan kalau boleh kami memohon sebenarnya yang dilakukan oleh Mahkamah pada saat ini sudah sangat benar. Kalau kita memberikan ruang lagi untuk menciptakan terobosan-terobosan baru yang seperti Ahli katakan sangat sulit itu untuk mencapai hukum yang berkepastian itu kita bicara kepastian hukum. Kemudian berbicara kepastian hukum itu sendiri Ahli ya. Di Mahkamah ini sendiri ini banyak ini perkara yang serupa, perkara yang sebangun. Majelisnya sama, tapi putusannya berbeda kita hormati itu semua Ahli. Nah bagaimana Ahli pertanyaan saya terhadap yang tadi itu, ya. Yang kedua, bagaimana seperti yang Mahkamah tadi katakan tadi kalau semua ini main gitu. Kalau Ahli katakana kalau toh ada satu saja salah, itu cacat. Nah kalau cacat itu konsekuensinya seperti apa itu. Mahkamah pun dihadapan suatu

66

permasalahan yang sama yang luar biasa mereka memikirkannya, gitu. Cukup sekian Yang Mulia. 470. KETUA: MOH. MAHFUD MD Silakan dijawab singkat-singkat saja. 471. AHLI DARI PEMOHON: ISNAINI Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya lebih menyatakan begini Majelis Hakim dan penanggap, satu hal yang menarik di sini kita mulailah dengan satu kehidupan yang betulbetul didasarkan pada 2 aspek demokrasi yang betul-betul murni. Pertama demokrasi materil dan demokrasi formil adalah satu kesia-siaan seseorang memperoleh secara formil…, formalitas dia memperoleh suara terbanyak tapi kemudian dia memperoleh suara terbanyak dengan cara yang tidak baik, tidak jujur, dilandasi oleh intimidasi, dilandasi oleh money politics dan lain-lain. Sebagai penutup saya hanya mengingatkan hiduplah secara jujur, berkuasalah, pimpinlah sebuah daerah satu wilayah dengan baik, dengan wibawa, dengan bijaksana dan dengan mematuhi etika politik. Demikian Majelis Hakim. 472. KETUA: MOH. MAHFUD MD Saudara Irman Putra Sidin. 473. AHLI DARI PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN Pertanyaannya jadi kemarin saya lihat tetangga saya dia mencubit anaknya sampai menangis di situ, dicubit saya datang tanya kok dicubit anaknya, dia bilang suka main-main di sini ditengah jalan di situ sudah berbagai macam cara saya beri tahukan persuasif dan lain sebagainya terpaksa saya harus cubit anak saya ini supaya daripada dia ditabrak mobil mending saya cubit dia setelah itu dia tidak main-main lagi karena takut dengan cubitan saya. Fungsi hukum kadang-kadang bisa harus seperti itu kadang fungsi hukum harus seperti itu. Inilah yang saya bilang tadi biar republik ini sadar bahwa demokrasi memang tidak murah harganya itu demokrasi, ke depan ini yang kita harapkan 20 atau 30 tahun ke depan kemudian bukan persoalan menang atau kalah kontestasi Pilkada di era saat-saat ini bukan itu yang ingin kita target dari putusan MK tapi yang ingin kita target adalah 20, 30 tahun kemudian itu kita harapkan demokrasi bisa berjalan seperti mesin semuanya sistem semuanya karena kita letakkan dasar-dasar itu mulai dari sekarang seperti itu tapi jangan terlalu khawatir karena wisdom itu ada 9 Hakim Konstitusi sekian.

Wassalamualaikum wr.wb.

67

474. KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya baik jadi begini ya Saudara Termohon, Pemohon, Pihak Terkait yang Pemohon sidang ini bisa di hadiri dan kami rasanya yakin begitu bahwa semua bahan untuk vonis sudah kami miliki tetapi kami tetap memperbanyak bahan untuk itu kami beri kesempatan kepada anda sampai senin hari senin yang akan datang tanggal 16 jam 12.00 siang supaya sudah menyerahkan kesimpulan dari keseluruhan proses pemeriksaan ini, ini jadi silakan tadi ada yang kualitatif akademis sudah sangat tingkat tinggi ini perdebatan terakhir ini dalam rangka penemuan hukum kita di masa depan lalu ada yang kualitatif fenomenologis nah itu yang Saudara nilai yang dari persidangan ini yang kualitatif akademis itu nanti sangat menarik untuk dikembangkan dalam diskusi-diskusi selanjutnya tentang pembangunan hukum kemudian ya kalau ada yang kuantitatif Saudara punya dokumen-dokumen yang membuktikan sebagai pendukung terhadap semuanya itu juga silakan dari Pemohon maupun Termohon untuk itu ditunggu sampai hari senin tanggal 16 jam 12.00 kesimpulan dari Pemohon, Termohon , Terkait(…) 475. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Majelis Hakim maaf bila diperkenankan mohon dengan sangat sebentar saja ada satu pernyataan keterangan dari ketua KPU untuk situasi yang aman dan damai di Halmahera Timur. 476. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Nah, itu sudah pernyataan itu bahwa disana itu aman dan damai sudah diwakili oleh Saudara sidang dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.40 WIB Jakarta, 13 Agustus 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1 001

68