2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 194/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ACARA PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 2 NOVEMBER 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 194/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan PEMOHON - Asiano Gamy Kawatu - Felly Estelita Runtuwene TERMOHON - KPUD Kabupaten Minahasa Selatan ACARA Pendahuluan (I) Selasa, 2 November 2010, Pukul 09.12 –10.30 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Achmad Sodiki Ahmad Fadlil Sumadi Harjono

Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Hukum Pemohon: -

Hendrik R.E. Assa Weddy F. Ratag

Kuasa Hukum Termohon: - Decroly Raintama - Dance Kaligis - Bobby Selang Pihak Terkait: -

Sonny Frans Tandayu

Kuasa Hukum Pihak Terkait: -

Victor Nadapdap Linda Sugianto

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.12 WIB

1.

KETUA: ACHMAD SODIKI Sidang Perkara Nomor 194/PHPU.D-VIII/2010 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Selamat pagi, Saudara-Saudara sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan memeriksa Perkara Nomor 194. Pada sidang pertama ini kami persilakan Saudara Pemohon dulu memperkenalkan diri. Sebagai Kuasa, apa langsung sebagai Prinsipal. Saya siilakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK R.E. ASSA Terima kasih, Majelis yang kami hormati. Kami dari Pemohon, berdasarkan surat kuasa yang akan kami bacakan. Surat kuasa yang sudah kami terima pada tanggal 20, bulan Oktober, tahun 2010, kami yang bertandatangan di bawah ini, nama Asiano Gamy Kawatu, S.E., M.Si. Tempat tanggal lahir, Minahasa, 24 Agustus, tahun 1962. Jenis kelamin, laki-laki. Agama, Kristen Protestan. Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat, Kelurahan Wanea lingkungan I, Kecamatan Wanea Kota Manado. Kedua, nama Felly Estelita Runtuwene, S.E. Tempat tanggal lahir, Amurang, 11 Februari, tahun 1971. Jenis kelamin perempuan. Agama Kristen Protestan. Pekerjaan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Desa Rumuwung Bawa Jaka Lima, Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya disebut Pemberi kuasa. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini. Menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Hendrik R. E. Assa, S.H., M.A., Weddy F. Ratag, S.H., M.H. Beralamat pada Law Office Dolfe and Partners Advocat Legal Consultant, yang beralamat di Ruko Griya Inti Sentosa, Jalan Griya Agung Blok M3, No. 56-57 Sunter, Jakarta Utara, Indonesia. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut penerima kuasa.

3.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, saya kira sudah cukuplah. Ndak usah dibaca semua. Nanti disampaikan saja ya oleh Majelis. Sekarang buat Termohon, siapa saja dulu? Tadi si..., sudah dikenalkan yang satunya?

3

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK R.E. ASSA Sudah.

5.

KETUA: ACHMAD SODIKI Yang namanya Weddy, Ratag itu.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK R.E. ASSA Ya.

7.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya. Baik. Silakan Termohon?

8.

KUASA HUKUM TERMOHON: DECROLY RAINTAMA Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri Decroly Raintama, S.H. dan di samping saya Saudara Dance Kaligis, S.H. dan Saudara Bobby Sepang sebagai Jaksa..., Bobby Selang sebagai pengacara negara. Dan di belakang saya (...)

9.

KETUA: ACHMAD SODIKI Saudara Kuasa Hukumnya KPU?

10.

KUASA HUKUM TERMOHON: DECROLY RAINTAMA Ya.

11.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik.

12.

KUASA HUKUM TERMOHON: DECROLY RAINTAMA Sebagai Kuasa Hukum.

13.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ada surat kuasanya ya? Sudah (suara tidak terdengar jelas). Sudah disampaikan? Belum?

4

14.

KUASA HUKUM TERMOHON: DECROLY RAINTAMA Belum.

15.

KETUA: ACHMAD SODIKI Belum semua? Ya, nanti disampaikan ya.

16.

KUASA HUKUM TERMOHON: DECROLY RAINTAMA Ya, siap.

17.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ada pihak lain? Selain Saudara itu? Terkait ada? Silakan Bapak, siapa Bapak?

18.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR NADAPDAP Terima kasih, Majelis Mahkamah. Kami dari Kuasa Pihak Terkait. Nama saya Victor Nadapdap. Dan di samping saya Linda Sugianto dari advokat Bakumham Partai Golkar. Pada kesempatan ini hadir juga Prinsipal, supaya langsung saja Prinsipal memperkenalkan diri.

19.

PRINSIPAL PIHAK TERKAIT: SONNY FRANS TANDAYU Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Drs. Sonny Frans Tandayu calon Wakil Bupati Terpilih Minahasa Selatan. Terima kasih.

20.

KETUA: ACHMAD SODIKI Cukup, sudah ndak ada lagi? Baik. Saya Pemohon untuk mengajukan highlight atau permohonan Saudara.

21.

persilakan Saudara pokok-pokok dari

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK R.E. ASSA Majelis Yang Mulia. Akan kami bacakan perihal permohonan kami, tetapi ada semacam tabel tidak akan kami bacakan.

22.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya.

5

23.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK R.E. ASSA Kami akan mulai. Permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Selasa tanggal 19 bulan Oktober tahun 2010, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di tingkat kabupaten, tahun 2010. Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 6, Jakarta. Dengan hormat perkenankan kami, nama sebagaimana kami sudah bacakan tadi dan tidak perlu kami sebutkan kami akan bacakan saja langsung pada Duduk Perkara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi: 1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (...)

24.

KETUA: ACHMAD SODIKI Saudara Pemohon, kalau sudah sampai dengan halaman 5 ini sudah benar ya sudah ndak usah dibaca lagi lah itu ya. Langsung saja positanya apa itu ya. Positanya apa nanti langsung (...)

25.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK R.E. ASSA Oke kami membacakan positanya saja dulu. Mulai dari posita. Posita yang pertama bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 19 Oktober 2010. Kedua bahwa dengan diajukannya keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Minahasa Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Minahasa Selatan, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa segala keputusan dan atau Berita Acara yang didasarkan pada Surat Keputusan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran

6

Kedua Tingkat Kabupaten yang ditetapkan Termohon harus dinyatakan batal. Ketiga bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan yang ditetapkan Termohon, serta diikuti dengan penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Selatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan

”Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota terpilih secara demokratis,” karena proses

penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serta proses penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010 mengandung cacat formil dan diwarnai dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan baik oleh Termohon selaku penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun pasangan calon nomor urut 5 yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai calon terpilih. Keempat bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010 berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktek kecurangan, sehingga Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati tingkat kabupaten putaran kedua Kabupeten Minahasa Selatan tidak berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yakni asas penyelenggaraan pemilihan umum yakni mandiri, jujur, adil kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilihan umum, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dan lain-lain. Dengan adanya ketidakjujuran, dan ketidakadilan, serta penuh kecurangan yang dipraktekkan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan sangat mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan dan hanya menguntungkan pasangan calon nomor urut 5 atas nama Christiany Eugenia Paronto dan Sonny Tandayu (PANTAS). Sebaliknya, Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, dan ketidakadilan, serta penuh kecurangan yang dilakukan oleh Termohon. Nomor urut 5 bahwa pemilihan umum daerah dan wakil kepala daerah merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah

7

yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilihan umum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, dan profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas, sehingga untuk mencapai suatu pemilihan umum yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis. Enam bahwa Penetapatan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupeten Minahasa Selatan dan penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilihan umum yang bertentangan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, oleh karenanya suara yang didapatkan oleh pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat. Akan tetapi pemilihan umum kepala daerah dipenuhi oleh berbagai pelaggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga pemilihan umum yang dihasilkan tersebut adalah cacat, tidak benar dan atau setidak-tidaknya dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan mempengaruhi rekapitulasi hasil perhitungan suara. Ketujuh bahwa dalam penyelenggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten putaran kedua wilayah selatan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dimana terbukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut memiliki…, berkaitan antara yang satu dengan yang lain sebagai berikut: 7.1 Ketidakhadiran Pengawas Pemilihan Umum. a) Bahwa 1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, yaitu pada tanggal 13 Oktober 2010, Ketua Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan setelah melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan pernyataan bahwa Panwaslu Minahasa Selatan mogok dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara tidak akan melaksanakan tugas. b) Bahwa kemudian Panwascam dan PPL di seluruh Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan pernyataan tidak akan melakukan tugas pada hari pemungutan suara karena tidak memperoleh dana operasional. c) Bahwa sejak adanya pernyataan dari Panwaslu Kabupaten Minahasa Selatan tersebut, serta pernyataan dari Panwascam dan PPL, maka sejak hari itu juga tanggal 13 Oktober 2010 sampai drngan pelaksanaan pemungutan suara ke Panwaslu, Panwascam, dan PPL di seluruh Kabupaten Minahasa Selatan tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana amanat undang-undang.

8

d) Bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara yaitu pada tanggal 14 Oktober 2010 yang dimulai pada tahap pemungutan suara, perhitungan suara, serta rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak dihadiri oleh Panwaslu Minahasa Selatan serta PPL di seluruh kabupaten Minahasa Selatan. 7.2 Politik uang oleh pasangan nomor urut 5, Christiany Eugenia Paronto dan Sonny Tandayu (PANTAS). a. Bahwa dengan tidak bertugasnya dan tidak ada pengawasan dari Panwaslu, Panwascam, dan PPL di Kabupaten Minahasa Selatan yang dimulai pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai tanggal 14 Oktober 2010, yaitu pelaksanaan pemungutan suara telah memberi kebebasan bahkan terang-terangan dan terbuka bagi pasangan calon nomor urut 5, Christiany Eugenia Paronto dan Sonny Tandayu (PANTAS) melakukan melakukan politik uang berbagai tempat seperti pembagian uang kepada pemilih di Desa Koreng sebesar Rp 30.000.000,00. pembagian uang kepada pemilih di Desa Tumuluntung sebesar Rp 40.000.000,00, pembagian uang kepada pemilih di Daerah Desa Liou Lolatik [Sic!] sebesar Rp 50.000.000,00. pembagian uang kepada pemilih di Desa Ong Kau Buah [Sic!] sebesar Rp 30.000.000,00. Kemudian di setiap dusun yang terdiri dari 6 dusun masingmasing dusun yang mendapat uang sebesar 2,5…, Rp 2.500.000,00. penyerahan uang kepada pemilih di Desa Pina Palangko [Sic!] masing-masing Rp 50.000,00 sampai dengan Rp 100.000,00 yang diserahkan tim sukses PANTAS yang dibagikan pada saat Pemilukada saat tanggal 14 Oktober 2010 dan yang menerima uang tersebut sebanyak 228 orang. Selanjutnya masih banyak lagi pemilih yang menerima uang dari PANTAS dan akan dibuktikan dalam sidang pembuktian nantinya. b. Bahwa pertemuan-pertemuan dengan kepala desa dan kepala kelurahan untuk meminta dukungan memilih pasangan calon nomor urut 5 dengan menyediakan fasilitas 1 unit kendaraan bermotor yang dibagikan untuk setiap kepala desa dan kepala kelurahan dan telah diberikan 110 unit kendaraan bermotor. c. Di Kelurahan Bitung, khusus pemilih yang berdomisili di pinggiran pantai diberikan fasilitas 1 unit perahu katinting. d. Bahwa sebagian besar pemilih di Desa Laitat [Sic!], Desa Picuan [Sic!], Desa Sawanga [Sic!] dibagikan uang setiap orang oleh pasangan calon nomor urut 5 sebesar Rp 100.000,00 per orang guna memilih pasangan calon nomor urut 5. e. Bahwa di beberapa desa di instruksikan kepada pemilih dan pasangan calon nomor urut 5 agar pada saat pencoblosan diambilkan bukti hasil sobekan kecil kertas suara untuk diperlihatkan kepada pasangan calon nomor urut 5 sebagai bukti bahwa gambar yang dicoblos pasangan calon nomor urut 5

9

untuk ditukarkan dengan selembar uang pecahan Rp 100.000,00 dari pasangan calon nomor urut 5. 7.3 Keterlibatan pegawai negeri sipil dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 5. bahwa pasangan calon nomor urut 5, Christiany Eugenia Paronto dan Sonny Tandayu (PANTAS) melakukan mobilisasi dengan melibatkan pegawai negeri sipil dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 5, yaitu dengan cara melakukan bujukan atau agar apabila memilih pasangan calon nomor urut 5 tersebut, maka akan diberikan jabatan termasuk jabatan kepala dinas. 7.4 Adanya penggelembungan suara. Telah terjadi pembiaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan terhadap penggelembungan suara yang terjadi di Kecamatan Amorang [Sic!] di Kelurahan Bitung. 26.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, itu sudah dianggap sudah (…)

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK R.E. ASSA Dianggap sudah dibacakan. 7.5 bisa dibacakan Pak dan seterusnya. Penyuapan terhadap hukum tua dan lurah. Bahwa pasangan calon nomor urut 5 Christiany Eugenia Paronto dan Sonny Tandayu (PANTAS) telah melakukan penyuapan terhadap para hukum tua, kepala desa, dan lurah sebagian besar Kabupaten Minahasa Selatan dengan cara setiap hukum tua dan setiap lurah diberikan masing-masing 1 unit kendaraan bermotor dengan instruksi agar memilih pasangan calon nomor urut 5. 7.6 Penyuapan terhadap ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Minahasa Selatan, pasangan calon nomor urut 5 Christiani Euginia Paruntu dan Sonny Tandayu (PANTAS) diduga telah melakukan penyuapan sejumlah uang kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga Saudara Yurni Sendo, S.Ip., M.Si, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Minahasa Selatan telah membeli 1 unit kendaraan Toyota Avanza seharga Rp164.000.000,00, serta pembelian 3 kavling tanah di Desa Kalase [Sic!] Kabupaten Minahasa sebesar Rp150.000.000,00. Tentunya ini semua akan dibuktikan pada sidang pembuktian nanti. Kedelapan, dalam ruang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat kecamatan se-Kabupaten Minahasa Selatan pada putaran kedua Saksi pasangan calon nomor urut 4 atas nama Asiano G. Mikawato, S.E., M.Si, dan Felly Estelita Runtuwene, S.E, telah menyampaikan keberatan-keberatan atas pelanggaran dan kecurangan yang telah terjadi saat pemungutan suara dan pelaksanaan Rapat Pleno

10

tersebut. Akan tetapi panitian pemilihan kecamatan PPK se-Kabupaten Minahasa Selatan menegaskan bahwa keberatan-keberatan tersebut dicatat saja dalam formulir keberatan saksi, nanti akan diproses dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Minahasa Selatan dan keberatan-keberatan yang disampaikan sebagai berikut: 28.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, ini Kecamatan (…)

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK R.E. ASSA Dianggap telah dibacakan. Masuk pada poin 9.

30.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya.

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK R.E. ASSA Sembilan bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan, saksi pasangan calon nomor urut 4 atas nama Asiano G. Mikawato, S.E., M.Si, dan Felly Estelita Runmtuwene, S.E telah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan untuk memproses dan menyelesaikan keberatan yang telah diajukan oleh saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi tingkat PPK, tetapi oleh komisi pemilihan KPU Kabupaten Minahasa Selatan meminta agar saksi pasangan calon mencatat saja dalam Formulir Keberatan Saksi adapun keberatan-keberatan diajukan adalah sebagai berikut: dianggap sudah dibacakan, langsung kepada poin 10. Sepuluh bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010 yang diuraikan Pemohon diatas merupakan pelanggaran yang sudah direncanakan sedemikian rupa, mogoknya Panwaslu, serta Panwascam, maupun PPL yang tidak menjalankan tugas sejak sehari sebelum pemilihan umum kepala daerah pasangan calon nomor urut 5 karena tidak ada pengawasan dari Panwaslu, Panwascam, dan PPL. Pemberian kendaraan bermotor kepada sebagian besar hukum tua (kepala desa dan kepala kelurahan) dengan instruksi untuk memilih pasangan nomor urut 5, pembagian perahu katingting dengan instruksi agar memilih pasangan nomor urut 5, pengambilan tanda gambar, serta suara, kertas suara sewaktu pencoblosan sebagai bukti telah mencoblos pasangan nomor urut 5 agar mendapat uang sejumlah Rp100.000,00,

11

terdapat banyaknya kertas suara yang dicoblos gambar pasangan calon nomor urut 4 yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS, sehingga berimplikasi dalam perolehan suara yang dihitung dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati tingkat kabupaten putaran kedua yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KUP…, KPU Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa apabila penyelenggaraan Pemilu umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Minahasa Selatan dilakukan secara netral jujur dan adil maka hasil akan berbeda dengan hasil yang ditetapkan oleh Termohon. Majelis Kami mohon akan bergantian untuk membaca petitum. Kami persilakan. 32.

KETUA: ACHMAD SODIKI Silakan.

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: WEDDY F. RATAG Terima kasih, Kami lanjutkan untuk petitum. Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tidak sah, dan batal, serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 19 Oktober 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putara Kedua di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010. 3. Menyatakan tidak sah, dan batal, serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 82, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan periode tahun 2010-2015, tahun 2010 tertanggal 19 Oktober 2010. 4. Mendiskualifikasikan pasangan calon nomor urut 5, yaitu Mistiadi, Eugenia, Paruntung, dan Sonny Tandayu (PANTAS) sebagai pasangan

12

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010. 5. Menetapkan Pemohon, Asiano Gamy Kawatu, SE., M.Si. dan Felly Estelita Runtuwene, SE. sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010. 6. Menetapkan Pemohon Asiano Gamy Kawatu, SE., M.Si. dan Felly Estelita Runtuwene, SE. sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010 atau: 1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tidak sah, dan batal, serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Putaran Kedua Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 19 Oktober 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010. 3. Menyatakan tidak sah, dan batal, serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 82 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan periode tahun 2010-2015, tahun 2010 tertanggal 19 Oktober 2010. 4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Christiani Euginia Paruntung, Sony Tandayo (PANTAS) sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Tahun 2010 dengan nomor urut 5 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 82 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan periode tahun 2010-2015, tahun 2010 tertanggal 19 Oktober 2010. 5. Memerintahkan agar Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010 di seluruh Kabupaten Minahasa Selatan dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan diucapkan atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Pemohon mohon putuskan yang seadil-adilnya, terima kasih.

13

34.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baik, jadi ini telah disampaikan pokok-pokok permohonan dari Pemohon…, ada Pak Fadil? Silakan Bapak.

35.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ada 2 hal ini yang ingin saya sampaikan kepada Saudara Pemohon ini karena ini waktu ini untuk Pemohon, Termohon silakan dengarkan saja dulu untuk antisipasi apa yang musti Saudara tanggapi. Yaitu yang pertama, tadi ada masalah suap itu, itu Saudara musti jelaskan itu prosesnya sudah sampai di mana? Itu isu atau itu fakta yang Saudara bisa jelaskan dan lalu setelah itu Saudara lalu lakukan proses hukumnya apa, sudah sampai di mana itu penting. Kemudian yang kedua masalah money politics. Orang bisanya menyebutnya seperti itu. Itu musti Saudara identifikasi itu, itu diserahkan oleh siapa? Jadi harus jelas. Siapa memberi siapa, dan berapa yang diberikan, kapan diberikan, di mana begitu? Dan berikutnya lagi, penggelembungan suara, itu dengan cara bagaimana? Suara itu digelembungkan itu sehingga dapat diketahui secara pasti, digelembungkan oleh siapa? Di mana? Untuk keuntungan siapa? Ini masih agak abu-abu karena kalau jelasnya itu kan merugikan Saudara saja gitu ya? Digelembungkan itu menguntungkan siapa? Menguntungkan Pihak Terkait? Pemenang yang dinyatakan terpilih ini? Apa siapa? Gitu. Lalu, sesudah itu Saudara perlu uraikan kait mengaitnya dengan perolehan suara, kait mengaitnya dengan perolehan suara sehingga Saudara bisa kalah itu. Yang sebenarnya kalau Saudara bisa sebutkan itu, Saudara akan memperoleh suara lebih banyak dan Saudara menang gitu. Kemudian yang terakhir masalah petitum itu, petitum yang Saudara bikin itu mirip-mirip itu antara yang sebelum atau dan yang sesudah atau itu. Itu dikonsolidasikan saja jadi yang lebih pasti itu yang mana karena coba misalnya, “…menyatakan tidak sah keputusan KPU Minahasa Selatan Nomor 82…” di sini juga diulangi lagi ini, “…menyatakan tidak sah, dan batal, serta tidak mengikat secara hokum…” kan sama saja. Kalau sudah batal kan tidak mengikat juga. Ya coba dikonsolidasikan. “Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Christiani Euginia Paruntu…,” dan seterusnya itu di sini juga “mendiskualifikasi” kan sama. Jadi kalau sama mengapa dibuat atau gitu kan. Ya itu saja yang dalam telaahan saya selama ini yang saya peroleh itu itu. Oleh karena itu silakan kalau memang Saudara dapat mempertimbangkan untuk diubah ya ada waktu buat Saudara untuk mengubah, untuk memperbaiki, tapi kalau sudah mantap yang ini saja

14

ya ini saja yang akan kita pakai untuk…, apa namanya…, patokan pemeriksaan ke depan, gitu ya. Cukup Pak Ketua. 36.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Terima kasih Pak Ketua. Jadi Saudara Pemohon ya, ini banyak hal yang didalilkan oleh Pemohon untuk memohon sampai pada suatu permohonan pada Mahkamah yang pada intinya membatalkan hasil. Yang kedua, kemudian melakukan mendiskualifikasi katakan saja yang diposisikan sebagai Pihak Terkait di sini. Karena banyak alasan yang dijadikan dasar dalil untuk mengajukan permohonan, maka saya hanya mengingatkan saja proses berikutnya akan tergantung pada bagaimana Pemohon menghadirkan bukti-bukti di sini. Oleh karena itu, fokusnya pada persoalan pembuktian supaya dipilih. Kalau untuks saksi, saksi yang benar-benar mengetahui apa yang didalilkan oleh Pemohon itu. Ada pembagian kendaraan, baik kepada kepala desa kepada…, apa itu, ketua juga, itu semua nanti tentu dikaitkan dengan saksi. Khusus mengenai penyuapan, ya tadi sudah disampaikan seberapa jauh sebenarnya perkara ini tampil menjadi perkara hokum? Apakah sudah diproses di Polisi, Jaksa, atau bahkan sudah putusan pengadilan? Atau masih sinyalemen saja yang kemudian Pemohon baru akan membuktikan itu satu-satunya di depan Mahkamah Konstitusi ini? Soalnya berkaitan dengan pembuktian-pembuktian. Saya kira itu Pak Ketua.

37.

KETUA: ACHMAD SODIKI Baiklah. Jadi banyak yang terlibat di dalam permohonan Saudara ini. Ada yang khusus ditujukan pada Termohon ya yang melibatkan KPPS-KPPS, dan sebagainya itu. Ada yang berkenaan dengan Pihak Terkait seperti 72 dan 73 ya, ini sebenarnya masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri untuk tidak menjawab yang bukan porsinya gitu ya, atau mungkin kalau berkenaan dengan dua-duanya ya silakan saja. Tapi juga ada yang ini bagiannya Panwas. Nah, Panwas ini harus dihadirkan. Nanti harus dimohon dulu pada Mahkamah karena tata caranya harus disurati dulu untuk bisa dihadirkan ke Majelis ya. Ini sudah…, apa, sudah dibacakan dan jika masih ada nanti yang ingin diperbaiki, Saudara diberi waktu sampai besok. Besok itu hari Rabu, jam 14.00 WIB ya, perbaikannya, ada apanya ya. Jadi, besok jam 14.00 WIB itu Saudara sudah harus menyerahkan permohonan yang direvisi atau disempurnakan itu pada Panitera. Jika tidak, maka itu dianggap tidak memperbaiki dan akan menggunakan yang lama.

15

Nah, kepada Pemohon, kepada Termohon, kepada Terkait, besok mengambil sendiri di Panitera perbaikannya yang sudah diperbaiki itu untuk menyiapkan tanggapan-tanggapannya. Tanggapan itu, itu silakan disesuaikan dengan nomor urutnya Pemohon. Jadi kalau dia memasalahkan tentang nomor 7.2 ya Saudara terkait menjawab yang nomor 7.2, sehingga dengan demikian, maka itu nanti bisa dilacak dengan lebih baik karena nomor yang ditunjuk Saudara sesuai dengan nomor yang ditanggapi oleh Termohon maupun Pihak Terkait. Dan jangan lupa baik Pemohon, Termohon, dan Terkait itu nanti menyerahkan softcopy yang sudah di…, baik untuk Pemohon, yaitu softcopy yang sudah diperbaiki. Juga kepada Pemohon…, Termohon maupun Terkait nanti di samping jawaban hardcopy-nya itu juga softcopy-nya diserahkan, sehingga nanti memudahkan Panitera untuk menjajarkan antara dalil Pemohon, bantahan Termohon, dan bantahan Pihak Terkait. Jadi ini untuk mempercepat persidangan. Sidang akan dilanjutkan nanti hari Kamis, tanggal 4 November, jam 10.00 WIB. 38.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR NADAPDAP Majelis, Majelis.

39.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya.

40.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR NADAPDAP Untuk menghemat waktu kiranya lebih baik dulu Pemohon ditanyakan apakah akan mengadakan perbaikan karena kami sudah menyiapkan jawaban terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon. Kami sudah siapkan di sini dan juga mungkin teman dari KPU sudah menyiapkan. Jadi kami tidak…, tetapi untuk perubahan besok itu kami akan ajukan lagi perubahan terhadap yang diubah saja. Jadi tidak keseluruhan, gitu Majelis.

41.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, hari ini hak Pemohon untuk menggunakan sampai besok ya. Jadi tunggu saja sampai besok. Tunggu sampai besok, kalau sudah diperbaiki ya sudah, kalau tidak ya itu saja. Dan Saudara masih punya waktu. Ya seandainya itu akan diperbaiki, Anda masih punya waktu juga sampai hari Kamis. Hari Kamis itu adalah sidang jawaban Anda, Termohon, maupun Terkait. Dan setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi dari Pemohon. Ya tolong disiapkan daftarnya yang baik.

16

Jadi Saksi Saudara akan menyaksikan memperkuat dalil Anda mengenai apa. Nama Saksi di situ disampaikan. Apakah akan memperkuat tentang ketidakhadiran Panwas, Saudara punya Saksi, atau KPPS yang kurang baik, ya, atau money politics apa berkaitan dengan keterlibatan PNS, dan sebagainya. Jadi ini, hari ini porsinya Pemohon sampai besok. Apakah Saudara memperbaiki atau tidak itu tunggu sampai besok. Tapi Saudara memperbaiki enggak nanti? 42.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK R.E. ASSA Ya. Terima kasih, Majelis Yang Terhormat. Kami akan melakukan suatu perbaikan. Termasuk kami juga memohon untuk membacakan atau sekaligus melakukan permohonan terhadap Saksi yang akan kami hadirkan.

43.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya, itu nanti diserahkan saja kepada Panitera.

44.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIK R.E. ASSA Panitera, terima kasih.

45.

KETUA: ACHMAD SODIKI Tapi, yang baik Saudara susun demi ke depan Saksi ini menyaksikan mengenai apa, si B apa, si C apa, sehingga dengan demikian saksi-saksi terarah kepada dalil-dalil Anda. Ya jangan dibiarkan begitu saja ya. Ya cukup Bapak ya? Baik Termohon, Terkait, cukup sudah bisa dipahami? Sampai besok itu jam 11.00 WIB itu paling akhir Saudara Pemohon mengajukan permohonannya dan disertai juga nantinya pengajuan daftar saksi-saksi, ya. Yang nanti hari Kamis akan disidangkan pukul 11.00 WIB, ya.

46.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR NADAPDAP Hakim, penegasan tadi kapan mereka menyerahkan itu perbaikan biar kami mengambilnya, Pak Hakim.

47.

KETUA: ACHMAD SODIKI Besok pagi jam 11.00 WIB, ya. Lalu, hari Kamis sidang jam 11.00 WIB. Bisa ya?

17

48.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Jawaban Termohon, Pihak Terkait, Kamis ya?

49.

KETUA: ACHMAD SODIKI Jadi, jangan lupa selalu kalau ada jawaban tertulis disertai softcopy-nya supaya mempercepat bagian persidangan, Panitera untuk menyusun putusan ya ini karena penting. Dan bagi Hakim untuk mempertimbangkan mana yang paling kuat dalil-dalil Saudara untuk menilai bisa meyakinkan Hakim.

50.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Itu daftar Saksinya diperbanyak itu. Terkait dan Termohon diberitahu.

51.

KETUA: ACHMAD SODIKI Cukup ya? Jadi nanti daftar itu nanti jangan hanya untuk Hakim, tapi juga untuk Termohon maupun Terkait. Juga nanti sebaliknya Termohon kalau mau mengajukan apa itu…, anggota-anggota yang menangani Pilkada ini juga ada daftar yang sama. Demikian juga Pihak Terkait untuk Pemohon, ya?

52.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VICTOR NADAPDAP Baik, Majelis Hakim kalau bisa kapan kira-kira Saksi itu? Karena ini jauh dari kampung sana, tiket juga susah. Kalau bisa kita kira-kira kapan Saksi itu akan dihadirkan?

53.

KETUA: ACHMAD SODIKI Jadi setelah hari Kamis, Bapak. Jadi, ini Kamis itu kan gilirannya Pihak Pemohon untuk membuktikan itu. Biasanya sekalipun diberi hak demikian itu seringkali waktu memang tidak cukup, sehingga itu terbatas paling-paling 20 atau 25 kalau sudah dihadirkan di sini. Nah, setelah itu baru hari berikutnya itu giliran baik Termohon maupun Terkait. Nah, saksinya ini sisa ini menunggu kalau sudah apa selesai Saudara artinya juga proporsional kalau ini diberi sekian, ya Saudara gunakanlah sekian, supaya nanti kita tidak dianggap memberi kesempatan lebih besar kepada Pihak Terkait, atau Termohon, atau Pihak Pemohon ya? Silakan, Pak Harjono.

18

54.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Jadi kita akan me-manage persidangan ini supaya fair ya? Artinya tidak sesuatu yang kemudian diberikan secara tidak berimbang. Oleh karena itu Pemohon, susunlah daftar saksi itu selengkap mungkin. Saksinya berapa? Nama siapa? Akan memberi kesaksian tentang apa dan di mana terjadinya? Karena itu besok sudah diserahkan, maka bersama-sama dengan mengambil permohonan itu, Terkait dan Termohon sudah bisa mendapatkan daftar saksi itu ya kan? Berdasarkan saksi itu kalau Termohon dan Terkait akan membuktikan sebaliknya sudah pasti dia tahu apa yang akan dibuktikan sebaliknya dari daftar saksi yang disampaikan oleh Pemohon. Itu yang kita jaga fairness-nya. Oleh karena itu Pemohon juga harus menyiapkan dengan baik. Pada sidang berikutnya nanti setelah Termohon dan Terkait diberikan waktu untuk menyampaikan jawaban, proses berikutnya adalah memeriksa saksi dari Pemohon. Nanti setelah itu berapa saksi kalau terlalu banyak nanti akan kita bagi supaya tidak hanya dihabiskan Pemohon. berikutnya adalah kesempatan saksi yang diajukan oleh Termohon dan oleh Terkait. Tentunya yang berkaitan dengan yang sudah diberikan kesaksian di persidangan. Alangkah baiknya, kalau besok sudah ada daftar saksinya itu nanti bisa saksi datang bersama-sama. Sekaligus nanti kalau dia menyatakan ada saksi yang menyatakan a, Termohon dan Terkait adasaksi yang menyatakan tidak benar kalau a itu terjadi. Kita bisa konfrontasikan cross eksaminasi di sini ya? Jadi itu strategi kita dalam me-manage persidangan agar supaya terbuka tidak, ada sesuatu yang kemudian dirasakan tidak fair dalam persidangan. Ini pernyataan ini baik untuk Pemohon ditujukan Pemohon, Termohon, dan juga Terkait. Seluruh pada mereka ini begitu ya? Itu saya kira Pak Ketua.

19

55.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ada pertanyaan lagi? Sudah selesai ya? Dapat semua, cukup? Dengan demikian maka sidang saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PADA PUKUL 10.30 WIB Jakarta, 2 November 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, t.t.d. Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1001

20