~
KNCV
TUB ~RCU LOSISfOUNDATION
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KESEHAT AN REPUBLIK INDONESIA DAN KONINKLIJKE NEDERLANDSE CENTRALE VERENIGING TER BESTRIJDING VAN TUBERCULOSE TENTANG BANTUAN TEKNIS DAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK / PROGRAM NASIONAL PENANGGULANGAN TUBERKULOSl-S--
ax .oc .
Nomor: 2/ -I.1/718/2010 Nomor: 058/"0.·~GV /IV /2010
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Kementrian Kesehatan") dan Koninklijke Nederlanse Centrale Vereniging ter bestrijding van tuberculose (selanjutnya disebut "KNCV Tuberculosis Foundation"). kedua pihak selanjutnya disebut "Para Pihak": KNVC Tuberculosis Foundation adalah organisasi nirlaba, non sektarian, dan organisasi non politik Mempertimbangkan kerjasama yang telah ada dan minat bersama mereka dalam ha! pencegahan dan ·pengobatan tuberkulosis, khususnya tentang pengendalian penyakit. Berkeinginan untuk melanjutkan kerjasama antar Para Pihak yang dibentuk melalui Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan KNCV Tuberculosis Foundation tentang Bantuan Teknis dan Finansial untuk Program Tuberculosis Nasional yang ditandantangani di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2003 yang tidak berlaku lagi; Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai kerjasama teknis intemasional, TE LAH mencapai kesepahaman sebagai berikut: PASAL 1 TUJUAN Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut "MsP") adalah melanjutkan kerjasama antara Para Pihak dalam implementasi pencegahan dan pengobatan tuberkulosis khususnya pengendalian penyakit sesuai dengan rencana kerja yang disepakati bersama berdasarkan tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Pedoman Nasional Program Penanggulangan Tuberkulosis Indonesia.
PASAL2 RUANG LINGKUP DAN AREA GEOGRAFIS KEGIATAN
l.
2.
Ruang lingkup kegiatan dalam MsP ini mencakup program-program berikut ini: a. Perluasan dan peningkatan strategi DOTS b. Penguatan Manajemen Obat c. Penanganan TB/HIV d. Penanganan Multi-Drug Resistant TB (MDR-TB) e. Penguatan komitmen politis dari Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Kabupaten/Kota f. Cross - cutting Sistem Kesehatan
dan
Wilayah geografis kegiatan akan dituangkan dalam sebuah Program Kerja (Program Direction) yang disepakati Para Pihak.
PASAL3 MEKANISME KERJASAMA
1.
Rincian mekanisme kerjasama ini akan dituangkan dalam Program Kerja, yang diatur dalam Lampiran 1 dan menjadi bagian tak terpisahkan dari MsP ini;
2. Deskripsi rinci masing-masing kegiatan dalam Program Kerja akan diatur dalam Rencana Kegiatan (Plan of Action I PoA) yang dibahas dan disepakati Para Pihak.
PASAL4 BADAN PELAKSANA
1.
Kementerian Kesehatan menunjuk Direktur Jenderal Penyehatan Lingkungan sebagai pelaksana;
Pengendalian Penyakit dan
2.
KNCV Tuberculosis Foundation menunjuk Kantor Perwakilan KNCV, Indonesia sebagai Badan Pelaksana.
PASALS TANGGUNG JAWAB
l.
Kementerian Kesehatan akan:
a. Menyediakan informasi yang dibutuhkan KNCV Tuberculosis Foundation untuk evaluasi awal, perencanaan, koordinasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi program atau proyek yang dilakukan dalam ruang lingkup MsP ini; b. Memfasilitasi dalam pengurusan ijin memasuki dan meninggalkan negara, juga ijin kerja bagi tenaga ahli dan pekerja asing yang ditugaskan oleh KNCV sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2
....------------------ -- - - ----·
c.
---
Membantu pengaturan pembebasan pajak bagi KNCV Tuberculosis Foundation sesuai dengan peraturan perundangan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku;
2. KNCV Tuberculosis Foundation akan: a.
Menyediakan pendanaan untuk pelaksanaan program yang dicakup dalam MsP, dimana penyalurannya, pengadministrasiannya dan pertanggungjawabnnya dilakukan oleh KNCV Tuberculosis Foundation;
b. Menyediakan perlengkapan, dan bantuan teknis untuk implementasi program seperti yang diminta Para Pihak sesuai dengan ketersediaan dana dan sumber daya yang telah disetujui; c. Menyiapkan Rencana Kerja (Plan of Action I PoA) untuk setiap program selama satu tahun secara lengkap yang disetujui secara tertulis oleh Kementerian Kesehatan
d. Melaksanakan program yang ada di Lampiran MsP ini dan Rencana Kerja yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan telah disetujui Kementerian Kesehatan;
e. Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan instansi pemerintah terkait di tingkat pusat dan provinsi untuk memastikan bahwa program dimaksud sejalan dengan kebijakan dan strategi pemerintah yang menguntungkan pihak terkait; f.
Menyediakan staf nasional maupun intemasional yang berkualitas tmtuk menjalankan kegiatan Program Nasional Penanggulangan Tuberkulosis seperti yang termaktub di dalam MsP. Staf dimaksud harus mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan terlebih dahulu;
g. Menginformasikan Kementerian Kesehatan tentang segala perubahan dalam lingkup program/yang telah disetujui dan alasan pembatalan atau tidak terlaksananya program/ yang telah disetujui.
h. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam pembuatan segala bentuk publikasi, media, siaran pers baik di Indonesia maupun yang bersifat intemasional mengenai program yang dijelaskan secara khusus dalam Pasal 2 dari MsP ini.
1.
Memonitor dan mengevaluasi implementasi kegiatan yang dijelaskan di MsP ini dalam hal bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan instansi Pemerintah Indonesia terkait;
J.
Mengirimkan laporan kemajuan tahunan sedikitnya 3 bulan sebelum Rencana Kerja setiap tahunnya berakhir untuk memberi kesempatan agar Kementerian Kesebatan dapat mengatur rapat koordinasi dengan instansi pemerintah dan instansi terkait sebelum dimulainya Rencana Kerja Tahunan yang baru;
3
PASAL6 ORGANISASI SOSIAL SETEMPAT
1.
Jika diperlukan, Para Pihak dapat mengadakan kerjasama dengan organisasi sosial setempat untuk mengimplementasikan program.
2.
Kerjasama dengan organisasi sosial setempat hams disetujui Para Pihak. Organisasi tersebut hams terdaftar secara hukum menurut peraturan dan pemndangan yang berlaku di Indonesia dan mempunyai pengalaman luas di bidang kesehatan.
PASAL7 STATUS ASSET
Setelah berakhimya kerjasama, kepemilikan semua aset yang dibeli oleh KNCV Tuberculosis Foundation untuk pelaksanaan kerjasama di bawah MsP ini akan ditentukan atas kesepakatan Para Pihak.
PASAL8 PEMBAT ASAN KEGIAT AN DAN ST AF
1.
KNCV Tuberculosis Foundation memastikan bahwa semua kegiatan dan staf yang ditunjuk dibawah perjanjian ini akan: a. Mematuhi, menghormati, dan mengikuti undang-undang, peraturan dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. Mendukung dan menghormati kepentingan nasional Indonesia c. Menghorrnati integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjauhi upaya mendukung gerakan separatis dengan ideologi atau orientasi politik apapun; d. Menghonnati adat istiadat, tradisi, dan agama masyarakat setempat selagi bertugas; e. Tidak melakukan tindakan politik ataupun ekonomi apa pun; f. Tidak melakukan tindakan propaganda agama ataupun misionaris apa pun; g. Tidak terlibat dalam pertemuan intelijen atau tindakan makar lainnya yang menganggu kepentingan nasional Indonesia; h. Tidak melakukan penggalangan dana di Indonesia untuk mendukung program dan aktivitasnya di Indonesia; i. Tidak melakukan kegiatan apapun di luar kegiatan yang telah disetujui Para Pihak; j. Menghindari bekerja di wilayah konflik dan wilayah perbatasan yang sensitif;
2.
Atas segala pelanggaran poin-poin di atas akan menghasilkan pencabutan semua izin Pihak yang bersalah dan penghentian program.
PASAL9 PENYELESAIAN PERSELISJHAN
Semua perbedaan pendapat dan perselisihan yang muncul dari interpretasi dan/atau implementasi MsP ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Pihak.
4
PASAL 10 AMANDEMEN
MsP ini dapat direvisi atau diamandemen setiap saat melalui persetujuan tertulis Para Pihak. Revisi atau amandemen termaksud akan berlaku efektif pada tanggal yar;ig ditentukan Para Pihak dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari MsP ini.
PASALll TANGGAL EFEKTIF, JANGKA W AKTU DAN PENGAKHIRAN
1. MsP ini akan berlaku efektif pada tanggal penandatanganan dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun; 2. MsP ini dapat diperpanjang atau diakhiri oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis ke pihak lain paling tidak 6 (enam) bulan sebelumnya;
3. Pengakhiran MsP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu proyek yang sedang berjalan serta kegiatan yang dibuat di bawah MsP ini hingga proyek dan kegiatan tersebut selesai, kecuali Para pihak memutuskan lain. Para Pihak di bawah ini telah menandatangani MsP ini. Ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal satu bulan April tahun dua ribu sepuluh pada 2 (dua) dokumen asli dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, Keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terjadi perbedaan persepsi dan interpreatsi yang berbeda maka naskah Indonesia akan berlaku.
~C Tube?ilulosis Founda~op
'!n\eri~~esehatan
&!!I\,lqdO'µ,esia
Signed
Signed
Drs. Christia/m Smith Country Reptesentative Officer KNCV Ind~esia
W-Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MMfS:DTMH Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
l' 101.
5
A. PROGRAM DAN LOKASI Ruang lingkup objektif clan kegiatan tiga tahun berikubi.tya dihapakan akan seperti berikut ini: Tabel Perencanaan Program dan Kegiatan Utama 2009-2012
No
1
Objektif
Aktivitas Utama
Perluasan dan Peningkatan Strategi DOTS
1. EkspansiPeningkatan Public Private Mix 2. Peningkatan fasilitas Laboraturium 3. Ekspansi pengawasan TB terhadap kelornpok yang rentan dan wilayah yang sulit dijangkau
Lokasi
2
Penguatan Manajernen Obat TB
1. Penguatan Manajernen Obat TB
3
Penanganan TB/ HIV AIDS
1. Peningkatan dan ekspansi kegiatan TB dan HIV/AIDS
4
1. Peningkatan diagnosis dan rnanajernen MDR-TB 2. Kultur dan Peningkatan laboratoriurn DST (Drug Sensitivity Test) 3. Perbaikan pengendalian infeksi TB
Penanganan Multi Drug Resistant (MDR-TB)
e
6
e
Total Perkiraan Biaya Minimum 3 Tahun Anggaran (USD)
1-2.
Seluruh wilayah nasional dengan fokus di Surnatera, Jawa dan Sulawesi 1-3. Papua, Papua Barat 1. Tingkat Pusat 1. Seluruh wilayan nasional dengan focus di Jakarta, Jawa Timur, Papua, Papua Barat dan Kepula uan Ria u 1. Jakarta, Jakarta Tirn ur 2-3.Seluruh Nasional dengan focus Surnatera, Jawa dan Sulawesi
5,090,874
1,239,105
1,866,000
2,378,826
}'\~
1. Tingkat Pusat
Peningkatan Kornib.nen Politik
5
AKMS(Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial)
1.
6
Cross-cutting Sistern kesehatan
1. Penge:r_nbangan Surnber daya Manusia
'
1. Tingkat Pusat
421,827 7,003,368 18,000,000
Total Biaya Program
'
~
~
e
7
e
B. Perencanaan 1. KNVC Tuberculosis Foundation membantu Kementerian Kesehatan dan badanbadan terkait, dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan, untuk mendisain, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi tanggapan yang menyeluruh terhadap pengawasan TB di wilayah sasaran yang telah dipilih, berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Tahunan 2. KNVC Tuberculosis Foundation bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan badan-badan terkait, dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan, untuk berkonsultasi dengan unit-unit terkait di Kementerian Kesehatan; Kepala Kantor Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten); dan pemangku kepentingan terkait dalam penyiapan, . perencanaan, dan pelaksanaan program-program atau kegiatan-kegiatan untuk memastikan jika mereka telah sejalan dengan strategi pengembangan, kebijakan dan prioritas dari Kementerian Kesehatan dan kepentingan pemerintah daerah. 3. KNCV Tuberculosis Foundation menyusun Rencana Kegiatan (Plan of Action) tahunan bersama Kementerian Kesehatan dan badan-badan terkait, dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan. Garis kebijakan yang diikuti seharusnya merujuk pada penyiapan Rencana Kegiatan: a. Pengenalan b. Sasaran c. Tujuan d. Hasil yang diharapakan e. Kegiatan f. Staf internasional dan nasional g. Pemerintah Daerah dan Pemangku kepentingan l.SM h. Lokasi dan kelompok sasaran i. Anggaran (semua berasal dari sumber luar) j. Jadwal Program Pelaksanaan
C. Pelaksanaan 1. KNCV Tuberculosis Foundation akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan/ atau Dinas Kesehan provinisi dan/ atau institusi-institusi lain untuk mewujudkan pelaksaan program yang sesuai dengan yang diharapkan 2. KNVC Tuberculosis Foundation akan menyiapkan bantuan teknsi atas permintaan Kementerian Kesehatan
3. Dalam rangka penguatan organisasi sosial lokal, KNVC Tuberculosis Foundation dengan koordinasi bersama Kementerian Kesehatan akan membantu pengembangan organisasi sosial lokal untuk memastikan alih peran dan kesinambungan pelaksanaan program.
8
D. Pendanaan 1. KNCV Tuberculosis Foundation telah memastikan dana yang diindikasikan untuk satu tahun seperti yang tertera dalam Rencana Kegiatan (PoA). Dana untuk tahun ke 2 dan 3 diindikasikan dan disetujui pendanaannya oleh donor. Perubahan terhadap indikasi anggaran tahun ke 2 dan 3 disepakati olek kedua bekah fihak. 2. Pembiayaan untuk pelaksanaan program yang didukung oleh KNCV Tuberculosis Foundation ditetapkan nilai minimumnya sejumlah 18.000.000 USD untuk jangka waktu 3 tahun E. Pelaporan 1. Laporan Kemajuan tahunan program akan didiskusikan dalam Pembahasan Program Tahunan dan Perencanaan Program Tahunan 2. KNCV Tuberculosis Foundation akan menyiapkan Laporan Kerja Tahunan untuk dikirimkan ke Kementerian Kesehatan setelah dibahas dalam Pembahasan Program Tahunan dan Perencanaan Program Tahunan. Isi dari laporan tersebut meliputi: a. Pengenalan b. Objectif dan tujuan c. Kegiatan, target dan pencapaian terhadap program· yang telah dilaksanakan dan sedang dilakukan
d. Kelanjutan dan evaluasi dari program yang telah dilakukan dan sedang dilakukan e. Laporan keuanan yang berhubungan dengan pengeluaran dalam program dan proyek, termasuk pengeluaran biaya dalam pengeluaran biaya peralatan dan biaya tenaga ahli. f. Evaluasi dan rekomendasi bagi tindakan selanjutnya; g. Kejadian tak terduga, hambatan yang dihadapi dan tindakan atas keduanya
F. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Supervisi, Monitoring dan evaluasi akan diadakan oleh KNCV Tuberculosis Foundation dengan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan lembagalembaga terkait. Monitoring program dan evaluasi akan disesuaikan dengan aturan Monitoring dan Evaluasi NTP.
9
Q
KNCV
TUB ERCULOSISFOUNDATION
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND KONINKLIJKE NEDERLANDSE CENTRALE VERENIGING TER BESTRIJDING VAN TUBERCULOSE CONCERNING TECHNICAL AND FINANCIAL ASSISTANCE TO THE NATIONAL TUBERCULOSIS CONTROL PROGRAMME Number: PV .C6 002/ III .1 /718/201 O Number: 0 5 -/YJ.'CV-/ lY / L0i 0 The Ministry of Health of Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "MOH") and the Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging ter Bestrijding van Tuberculose, (hereinafter referred to as "KNCV Tuberculosis Foundation") both of them hereinafter referred to as "The Parties": NOTING , that KNCV Tuberculosis Foundation is a non-profit, non-sectarian, nonpolitical organization. CONSIDERING the existing cooperation and the Parties'their common interest in the prevention and treatment of tuberculosis and particularly the control of the Disease. DESIRING to continue cooperation between the Parties established through Memorandum of Understanding between the Department of Health of the Republic of Indonesia and KNCV Tuberculosis Foundation concerning Technical and Financial Assistance to the National Tubercolosis Program signed in Jakarta on February 13th, 2003 which has expired; PURSUANT to the prevailing laws and regulations in Indonesia, as well as the procedures and policies of the Government of the Republic of Indonesia concerning international technical cooperation, Have reached the following understanding:
ARTICLEl OBJECTIVE The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU") is to continue co-operation between the Parties to implement the prevention and h"eatment of tuberculosis, and parti~ularly the conh"ol of disease in mutually agreed · work plans, based on the objectives, sh"ategies and policies as formulated in the guidelines of National Tuberculosis Conh"ol Program of Indonesia.
ARTICLE2 SCOPE AND GEOGRAPHICAL AREAS OF ACTIVITIES 1. The scope of activities under this MoU comprises the following programs: a. DOTS expansion and enhancement b. Sh"engthening Drug Management c. Addressing TB/HIV d. Addressing Multi-Drug Resistant TB (MDR-TB) e. Increased political commitment of the local government in Provincial level and dish"ict level. Sh"engthening Advocacy, Communication and Social Mobilization f. Cross-cutting Health System Areas 2. The geographical areas of activities are defined in the Program Direction agreed upon by the Parties.
ARTICLE3 MECHANISM OF COOPERATION 1. A detailed mechanism of this cooperation is defined in the Program Direction which is set out in Annex 1 and constitutes an integral part of this MoU; 2. Detailed description of individual project of activities in the Program Direction shall be defined in a Plan of Action (PoA) to be drawn up and agreed upon by the parties.
ARTICLE4 EXECUTING AGENCIES 1. MOH assigns Directorate General of Disease Conh"ol & Environmental Health as the Executing Agency; " 2. KNCV Tuberculosis Foundation assigns KNCV Representative Office in Indonesia as the Executing Agency.
2
ARTICLES RESPONSIBILITIES
1. MOH shall : a. Provide KNCV Tuberculosis Foundation with any information necessary for the assessment, planning, coordination, implementation, monitoring and evaluation of programs or projects undertaken within the scope of this MoU; b.
Facilitate in arranging the required permits to enter and leave the country, as well as work permits for experts and expatriate staff assigned by KNCV Tuberculosis Foundation, consistent with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia;
c.
Assist in arranging tax and relief for exemption rendered to KNCV Tuberculosis Foundation. Tax exemption and relief should be in accordance with prevailing law and regulations of the Government of the Republic of Indonesia.
2. KNCV Tuberculosis Foundation shall : a. Provide funding for program implementation covered under this MOU, which is channeled, administered and accounted for by KNCV Tuberculosis Foundation b.
Provide supply and equipment, as well as technical assistance, for program implementation as assigned by the Parties subject to the availability of approved human and financial resources
c. Develop a detailed plan of action (POA) for each program year to be approved in writing by MOH.
d. Implement the program identified in the Annex to this MOU and Plan of Action, which covers 3 (three) years period and which has been agreed with by MOH; e. Coordinate with MOH and other related Indonesian Government institutions, at both central and provincial level, to ensure that the programs will complement the Government's existing policy and strategy designed to benefit its beneficiaries; f. Provide qualified national and international staff members to assist in implementing National TB Control Program activities covered by this MoU under article 2. All of whom shall have prior approval from MOH; g. Consult MOH and come to a mutual agreement concerning any changes which occur within the approved programs/projects and the reasons for the cancellation or non-implementation of any of the approved programs/ projects. h. Consult and coordinate with MOH on all forms of publicity and media work in Indonesia and internationally, concerning the program activities specified under article 2 of this MOU. i.
Monitor and evaluate the implementation of program activities described within this MoU in cooperation with MOH and other related Indonesian Government institutions.
j.
Submit an annual progress report at least three months before the end of each Plan of Action (PoA) year to enable MOH to organize coordination meetings involving Indonesian Government agencies and other related institutions prior the commencement of the new PoA year; ARTICLE6 LOCAL SOOAL ORGANIZATIONS
1. If it deemed necessary, the Parties may establish cooperation with Indonesian local social organizations to implement the programs. 2. Cooperation with such local social organizations which shall be jointly agreed upon by the Parties. Such organizations must be legally registered pursuant to Indonesian law and regulations and also have extensive experience in the health sector. ARTICLE7 STATUS OF ASSETS
After the completion of the cooperation, the ownership of any assets purchased by KNCV Tuberculosis Foundation for the implementation of the cooperation under this MOU shall be decided by mutual consent of the parties.
ARTICLES LIMITATION OF ACTIVITIES AND ITS STAFF
1. KNCV Tuberculosis Foundation assures that all its activities and staff assigned under this agreement, shall: a. Observe, respect and comply with the laws, regulations and policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. Support and respect Indonesian national interests; c. Respect the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) and refrain from supporting any separatist movements of whatever ideology or political orientation. d. Respect the customs, traditions, and religions of the local communities in which it works; e. Refrain from engaging in any political or commercial activities; f.
Refrain from conducting any religious propaganda or missionary activity;
,.
g. Refrain from involvement in any intelligence gathering or other clandestine activities detrimental to the Indonesian national interest; h. Refrain from raising funds in Indonesia to support its programs and activities; i.
Refrain from conducting any activities other than those agreed upon by the Parties;
J·
Avoid working in conflict areas and sensitive border regions.
2. Any violations of the above points may result in the revocation of all permits of the guilty Party personnel concerned and termination of the programme.
ARTICLE9 SEfTLEMENT OF DIFFERENCES OR DISPUTES Any differences or disputes arising out of the interpretation and/ or implementation of this MoU shall be settled amicably through consultation and/ or negotiations between the Parties.
ARTICLE IO AMENDMENT This MoU may be revised or amended at any time, by mutual written consent of the Parties. Such revision or amendment shall come into effect on such date as may be determined by the parties and shall form as an integral part of this MoU.
ARTICLEll COME INTO EFFECTEFFECTIVE DATE, DURATION AND TERMINATION 1. This MoU shall come into effect on the date of its signing and shall remain in force for a period of 3 (three) years; 2. This MoU may be extended or terminated by either party by giving written notice to other party at least 6 (six) months in advance; 3. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any ongoing projects and activities made under this MOU until the completion of such project and activities, unless The Parties decide otherwise. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MoU. Done in duplicate at Jakarta, on this one day of April in the year two thousand ten year in 2 (two) original copies in the Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any differences in percep~on and interpretahon, the Indonesian text shall prevail
For the ~inis!ry of ~ealth of the .HJ\of 1itd.ones1a
Signed Pr~. Tja':Q.dra YogaAditama, 5'P(K), MARS, DTMH Director General of Diseases Conh·ol & Environmental Health
Fo]"fhe KN{::VJruberculosil'fFqundation
Signed Dt~.
Christiaan Smith Coll{ltry Rl'prese~;lative Officer KNCv:-tt?'donesia
5
PROGRAM DIRECTION A. PROGRAM AND LOCATION(S) The scope of objectives and activities over the next.t;hree years is expected to be the following: Table of Pl ---
No 1
2 3
4
5 6
Objectives
--
-
-
-
- - - -- -
dP --
-
-
r - T ""
. --
-
-
d Kev Activities 2009-2012 -
---
--
-- -
- ·
- -
Location(s)
Total Estimated Minimum 3-Year Budget USD(
Nation wide with focus in Sumatra, Java, Sulawesi 3. Papua, West Papua
5,090,874
Key Activities
DOTS expansion and enhancement
Strengthening TB Drug Management Addressing TB/ HIV
1. Expanding Public Private Mix 2. Laboratory Strengthening 3. Expansion TB conb·ol to the vulnerable groups and remote areas 1. Strengthening TB Drug Management 1. Strengthened and Expanded TB and HIV/ AIDS Coordinated Activities
Addressing Multi-Drug Resistant TB (MDR-TB)
ACSM (Advocacy, Communication, and Social Mobilization) Cross-cutting Health System Areas Total Program Costs
1. Strengthening Diagnosis and Management of MDR-TB 2. Culture and DST (Drug Sensitivity Test) Laboratory Strengthening 3. Improved TB-Infection Control 1. Increased political commibnent
1-2.
1. Central level
1,239,105
1. Nation wide with focus in Jakarta, Jawa Timur, Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau 2. Jakarta, East Java 2-3. Nation wide with focus in Sumatera, Java, and Sulawesi 1.
Central level
2,378,826
421,827
1. Central level
1. Human Resources Development
1,866,000
7,003,368 18,000,000
}-l e
~
e
~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----
- -
B.
Planning 1.
KNCV Tuberculosis Foundation assist the MOH and other related institutions, coordinated by MOH, to design, implement, monitor and evaluate comprehensive responses to TB Control in selected targeted areas, based on mutual agreed fumual Plan of Activities.
2. KNCV Tuberculosis Foundation work together with MOH and other related institutions, coordinated by MOH, to consult with relevant MOH departments; Head of the respective Local Goverrunent (Province or District); and relevant stakeholders in the preparation, planning, and implementation of the programs or activities to ensure that they are in line with the development strategy, policy, and priorities of the MOH and respective local government. 3. KNCV Tuberculosis Foundation develop the Plan of Action yearly together with MOH and other related institutions, coordinated by MOH. The following guidelines should be referred to when preparing the Plan of Action: a. Introduction b. Objectives c. Goals
d. Expected Outcomes e. Activities f. International and National Staff g. Local Government and NGO Stakeholders h. Location and Beneficiaries/Target Group i. Budget (all external sources) j. Schedule of Program Implementation
C.
Implementation 1.
KNCV Tuberculosis Foundation will coordinate with MOH and/ or provincial health offices and/ or other institutions to make the implementation of the Program in accordance with the defined program outputs.
2. KNCV Tuberculosis Foundation will provide technical assistance on request of MOH 3.
In strengthening local social organizations~ KNCV Tuberculosis Foundation in coordination with MOH will support the development of the local social oraanizations to ensure the transfer of the role and sustainability of program b implementation
7
D.
Funding 1. KNCV Tuberculosis Foundation has secured funding indicated for Year 1 in the attached POA. The budgets for Years 2 and 3 are indicative and subject to renewed funding by the donor. Changes to the indicative budgets for years 2 and 3 may be made by mutual consent of the parties. 2. The financing for the implementation of the program, which is supported by the KNCV Tuberculosis Foundation, is estimated at a minimum total of USD 18,000,000 over 3 years.
E.
Reporting 1. The Annual progress report of the program will be discussed during the Annual Program Review and Annual Program Planning. 2. KNCV Tuberculosis Foundation will prepare the Annual Progress Report to be submitted to MOH prior to the Annual Program Review and Annual Program Planning. The content of the report will cover: a. Introduction; b. Objectives and goals; c.
Activities, targets, and achievements of the completed and ongoing projects and programs;
d. Continuation and evaluation of the completed and ongoing projects and programs; e. Financial report, regarding expenditures for the programs and projects including equipment and expert expenses; f.
Assessments and recommendation for further actions;
g. Unforeseen events, constraints faced and responses to both.
F.
Supervision, Monitoring and Evaluation Supervision, monitoring and evaluation shall be conducted by KNCV Tuberculosis Foundation in coordination with MOH and other related institutions. Program monitoring and evaluation will be compatible with NTP' s monitoring and evaluation guideline.
8
·-
-
---- -- - - -- - -- - - - - - - - - -
