2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 29/PUU-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 11 MEI 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 29/PUU-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON - H. Dadang. S. Muchtar ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 11 Mei 2010 Pukul 14.00 – 14.40 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Achmad Sodiki Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

Luthfi Widagdo Eddyono

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Hukum Pemohon: -

Muhammad Fardian Said Darul Paseng

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB 1.

KETUA : ACHMAD SODIKI. Mahkamah Konstitusi dalam rangka menyidangkan Perkara Nomor 29/PUU-VIII/2010, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

Baiklah Saudara Pemohon, siapa yang hadir pada kesempatan ini, saya persilakan. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FARDIAN SAID. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari MSS and Co. Law Firm, selaku Kuasa Hukum dari Pemohon Drs. H. Dadang S. Muchtar, pada sidang hari ini hadir saya pribadi Muhammad Fardian Said, S.H., sebelah kanan saya rekan Darul Paseng, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA : ACHMAD SODIKI Pada persidangan ini, pemeriksaan pendahuluan, yaitu akan mendengar lebih dahulu pokok-pokok permohonan Saudara itu apa, dalam permohonan ini. Saya persilakan untuk menjelaskan lebih dahulu.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FARDIAN SAID. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk menjelaskan legal standing dan ringkasan pokok permasalahan dari permohonan kami. Pertma-tama kami akan uraikan mengenai legal standing kami. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yakni Drs. H. Dadang S. Muchtar, menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai warga negara Republik Indonesia dirugikan dengan berlakunya Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Yang menjadi pertanyaan kami, Yang Mulia, apakah Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dapat menghalangi Pemohon untuk mengikuti

3

pencalonan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Karawang untuk periode 2010-2015. Bahwa Pemohon pernah menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Karawang untuk periode 1995-1999. Pemilihan kepala daerah ini tunduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Selanjutnya periode 2000-2005, Pemohon tidak menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Karawang, atau ada jeda. Untuk periode 2005-2010, Pemohon dipilih menjadi Kepala Daerah Kabupaten Karawang berdasarkan mekanisme pemilihan langsung, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008. Dengan ini, Pemohon baru menjadi Kepala Daerah Kabupaten Karawang berdasarkan Pasal 56 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004. Bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 239 Undang-Undng Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi “pada saat berlakunya undang-undang ini, maka Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku”. Berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon telah memenuhi kualifikasi legal standing untuk mengajukan uji materi

sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Majelis yang kami muliakan. Pasal 58 huruf o yang berbunyi “calon kepala daerah dan wakil

kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama,”

yang mana rumusan Pasal 58 huruf o tersebut rumusannya masih mengambang dan masih bersifat global, tidak terperinci dan tidak jelas penafsirannya. Sehingga Pemohon menganggap tidak memberikan kepastian hukum. Adapun ketidakjelasan penafsiran pasal a quo tersebut adalah; apakah selama 2 kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama, dalam artian berturut-turut masa jabatannya ataukah 2 kali masa jabatan walaupun ada senggang dari jabatan ke jabatan berikutnya. Ataukah bila terdapat 2 rezim pemilihan kepala daerah yang berbeda, di mana rezim pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sudah dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dianggap termasuk masa jabatan 2 kali. Ketidakjelasan penafsiran materi pasal a quo sangat nyata terlihat jika dibandingkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang

jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 4

jabatan yang sama,

hanya untuk satu kali masa jabatan.” Kalimat sesudahnya mengandung arti Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh dipilih kembali apabila telah menjabat dalam jabatan yang sama secara dua kali berturut-turut. Dengan demikian ketentuan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 harus sejalan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi yang tidak boleh dilanggar oleh peraturan lain yang berada di bawahnya menurut system hierarki perundang-undangan. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 harus mengacu dan bertitik tolak dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Seperti yang telah kami jelaskan di atas, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah dinyatakan tidak berlaku. Oleh karenanya undang-undang yang berlaku untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala Daerah saat ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemohon baru satu kali menjabat sebagai Bupati Kabupaten Karawang yaitu untuk periode 2005 sampai dengan 2010, dan karenanya pencalonan Pemohon sebagai bupati untuk periode 2010-2015 untuk yang kedua kalinya sesuai dengan undang-undang tersebut masih diperbolehkan. Demikian legal standing dan pokok ringkasan dari permasalahan kami, untuk selanjutnya petitum akan disampaikan oleh rekan saya Darul Paseng, S.H. Terima kasih Yang Mulia.

5.

KUASA HUKUM PEMOHON : DARUL PASENG.

Bismillahirrahmanirrahim

Petitum. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan bahwa materi muatan huruf o, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa dua kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 23 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) , Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau setidak-tidaknya menyatakan materi muatan huruf o, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa dua kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama, harus ditafsirkan dan dimaknai dalam masa jabatan yang sama sudah dua kali masa jabatan dua kali secara berturut-turut.

5

3. Menyatakan muatan materi huruf o, Pasal 58 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang frasa dua kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ada tambahan Yang Mulia mohon izin memohon permohonan Pemohon secara judicial review kami mohon mendapatkan satu prioritas untuk diperksa oleh Majelis Hakim yang kami muliakan. Demikian Yang Mulia. 6.

KETUA : ACHMAD SODIKI Terima kasih Saudara Pemohon. Sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa Majelis perlu memberikan pandangan atau nasihat kepada Saudara sehubungan dengan Pemohonan ini. Bahwa apa yang saudara mohonkan pengujian yaitu Pasal 58 huruf o, UUD Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah itu pernah diuji dua kali. Dan sudah diputus yaitu di dalam Perkara Nomor 8/PUU-VI/2008. Jadi Nomor 8/PUU-VI/2008 dan Perkara Nomor 22/PUU-VII/2009, ini Saudara coba untuk pelajari terlebih dahulu tentang permasalahan yang Saudara kemukakan di sini ya? Itu yang pertama, karena di dalam dua putusan itu, itu memang terhadap yang Saudara masalahkan itu, yaitu hitungan karena adanya perbedaan ketentuan undang-undang, artinya Undang-Undang 22 dan 32, itu di dalam putusan Nomor 8/2008 itu tidak menghalangi orang dihitung dua kali masa jabatan. Yang pertama dihitung satu kali masa jabatan, yang kedua dihitung satu kali masa jabatan. Jadi berubahnya suatu ketentan perundang-undangan, itu tidak menghalang-halangi seseorang untuk dihitung dua kali masa jabatan. Itu menurut Perkara Putusan Mahkamah Agung (Mahkamah Konstitusi red) Nomor 8/PUUVI/2008. Ini intinya begitu. Jadi bisa berturut-turut dalam satu kota. Jadi kabupaten, jadi bupati pertama, menjadi bupati kedua berturutturut, bisa juga berturut-turut tidak dalam satu kota. Jadi misalnya Karawang itu kemudian dimekarkan. Yang pertama menjadi bupati di Karawang sebelum dimekarkan. Kemudian menjadi bupati lagi di daerah atau kota atau kabupaten pemekaran, itu juga dihitung 2 kali masa jabatan menurut ketentuan atau Putusan Nomor 8 Tahun 2008. Demikian juga, kalau misalnya dia menjabat pertama itu tidak penuh karena bupati yang sesungguhnya berhalangan, apakah sakit atau apakah meninggal. Ini kalau lebih dari satu kali atau separuh masa jabatan dihitung satu kali. Ini sudah ada putusan yang demikian itu. Kalau kurang dari setengah masa jabatan tidak dihitung satu kali masa jabatan.

6

Jadi itu silakan Saudara memeplajari dulu saran saya Perkara Nomor 8/PUU-VI/2008 dan Perkara Nomor 22/PUU-VI/2009, supaya dengan demikian mungkin ada celah-celah yang mungkin Saudara memang belum tertampung di dalam kedua putusan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat argumentasi Saudara. itu Saudara itu di dalam perkara yang Saudara ajukan ini berbeda pasal yang Saudara sebut dalam Undang-Undang Dasar. Itu Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (1). Yang lainnya pada umumnya sama, jadi di dalam Perkara Nomor 8 Tahun 2008 juga menunjuk Pasal 28D ayat (3). Perkara 22 Tahun 2009 menunjuk 28D ayat (1), ayat (3) sama yang berbeda Pasal 7 dan Pasal 27. Apakah itu barangkali yang Saudara maksud sebagai Saudara tafsirkan bisa diajukan dua kali, apakah itu yang Saudara maksud? 7.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FARDIAN SAID. Terima kasih Yang Mulia, benar pada Pasal 7 dan Pasal 27 sebagaimana dalam permohonan kami.

8.

KETUA : ACHMAD SODIKI Tapi Saudara harus ingat, Pasal 7 itu ketentuan tentang Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan tidak dapat dipilih kembali dengan jabatan sama hanya untuk satu kali masa jabatan, kan begitu ya? Itu ketentuan yang berlaku untuk Presiden bukan untuk Kepala Daerah ya? . Yang kedua, Pasal 27 ayat (1) “segala warga Negara bersama kedudukannya.” Ini hal-hal yang tentunya di dalam konsideran UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 itu juga memang tidak dirujuk Pasal 7 itu Undang-Undang Dasar, karena memang bukan ruang lingkupnya termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kalau itu mengatur kepresidenan kan itu mungkin diatur, sama dengan UndangUndang Mahkamah Konstitusi, dia tidak merujuk konsideranya Pasal 7, dia Pasal 24C karena itu berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi. Baiklah, kalau begitu ini bebrapa hal yang perlu saya kemukakan kepada Saudara. Nah, kalau kemudian pasal itu Saudara usulkan untuk dicabut atau dinyatakan batal di dalam petitum tadi ya? Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, lalu.., berarti tidak ada tidak ada berapa kali masa jabatan. Ini Saudara pikirkan lagi ya? Jadi kalau masa jabatan bupati atau kepala daerah itu tidak ada ketentuan yang membatasi, dua kali masa jabatan itu berarti bisa berkali-kali. Apa ini konstitusional, ini Saudara pikirkan sebagai suatu petitum ya? Ini catatan-catatan yang perlu saya kemukakan ya? Jadi mestinya Saudara juga bisa menguraikan alasan konstitusional yang membedakan antara permohonan Saudara ini dengan Perkara 08 tadi dan Perkara 22,

7

yang saya sebutkan tadi letaknya dimana ya, alasannya apa, dan sebagainya. Saya kira barangkali ada. 9.

HAKIM ANGGOTA : AHMAD FADLIL SUMADI Saudara Pemohon, Pernah ya?

10.

Saudara pernah beracara di MK ini ya?

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FARDIAN SAID. Pernah Yang Mulia.

11.

HAKIM ANGGOTA : AHMAD FADLIL SUMADI Kalau pernah, tentunya Saudara sudah punya pengalaman di dalam.., setidak-tidaknya itu menyusun surat permohonan. Sidang ini masih merupakan sidang pemeriksaan pendahuluan, di mana hakim mempunyai kewajiban untuk memberi nasihat terhadap atau terkait dengan surat permohonan, yang tujunanya itu supaya permohonan Saudara ini menjadi jelas dan menjadi lengkap berdasar Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Lengkap dan jelasnya surat permohonan itu antara lain adalah terkait dengan struktur dan yang kedua terkait dengan argumentasi serta bukti-bukti yang Saudara lampirakan. Struktur saya kira sudah seperti yang diharapkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sekarang yang masih ada persoalan adalah tentang content, tentang isi dan argumentasinya. Di dalam pengujian undang-undang, itu sebenarnya yang diuji itu adalah norma, bukan fakta. Ini yang mesti Saudara pahami. Yang yang diuji itu adalah norma bukan fakta. Akan tetapi ada persoalan yang tekait dengan fakta, yaitu ketika Saudara mendalilkan bahwa Saudara atau Prinsipal Saudara itu memiliki legal standing. Mengapa disebut terkait dengan fakta? Karena pertama, untuk punya legal standing itu norma yang Saudara mintakan pengujian itu harus merugikan, yang salah satu kerugiannya itu bersifat faktual. Kerugiannya itu bersifat real, bersifat nyata. Di sini saya baca kok mungkin saya kelewat bacanya atau memang tidak ada, dia terhalang mau mencalonkan sebagai bupati, itu sudah efektif terhalang atau baru potensi yang terhalang. Ini dua soal ini mesti clear ya? Kalau sudah terhalang itu mesti ada yang menghalangi, kalau itu lembaga mesti ada surat keputusan lembaga misalnya semacam KPU yang menolak pendaftarn dia. Dan, ini berarti keputusan itu harus menjadi bukti yang dilampirkan di sini.

8

Kedua, kalau kerugian itu bersifat potensi itu harus diberi argumentasi mengapa secara potensial itu jadi. Secara potensial itu akan terjadi. Argumentasinya harus dibangun atas rasionalitas tertentu, itu satu. Kemudian yang kedua masih terkait dengan argumentasi. Saudara mendalilkan tadi terkait yang dijadikan sebagai dasar pengujian atau batu ujinya itu adalah Pasal 7, Pasal 27 Pasal 28D ayat (1), 28D ayat (3). Saya sudah baca, tapi Saudara mengemukakan Pasal 7. Itu tadi Pak Ketua bilang, itu tentang Presiden argumentasinya seperti apa? Hingga ini kok dijadikan konstitusional bahwa yang bersangkutan itu adalah mencalonkan bupati, sedang ini masalah Presiden. Di dalam hukum kan ada konstruksi, ada argumentasi, ada legal reasoning, ada macam-macamlah penafsiran, bagaimanalah Pasal 7 tentang Presiden ini berlaku buat calon bupati? Tidak terlihat di sini Kemudian yang kedua, Pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya. Ini frasa yang sangat terkait adalah bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Iya kan? Lha bersamaan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu argumentasinya mana? Argumentasi dengan terkait ini tentunya adalah jawaban dari persoalan tadi Saudara sudah memulai, apakah Pasal 58 huruf o itu meniadakan bersamaan kedudukan Pemohon dengan yang lain? Kalau meniadakan seperti apa peniadaanya? Argumentasi ini tidak ada, lalu lagi Pasal 28D ayat (1) yang menjadi soal sebenarnya kan panjang itu rumusannya. Itu kepastian hukum yang adil, Saudara tadi sudah memulai dengan hal itu. Apa argumentasi kepastian hukumnya itu apa? Apa terletak pada normanya, apa-apa perumusannya yang ambigu, apa terletak pada penerapannya karena ambigu itu bisa diterapkan dengan variasi seperti apa? Lha Pemohon itu terkena yang mana? Yang jelas, dan yang terakhir Pasal 28D ayat (3), yang duduk soalnya sebenarnya pada memperoleh kesempatan yang sama, lagi-lagi sama dalam pemerintahan. Barangkali untuk ini argumentasinya bisa disamakan dengan Pasal 27 ayat (1), meskipun normanya apa sama, sedikit aagak berbeda. Kalau di situ bersamaan kedudukannnya dalam hukum dan pemerintahan, di sini kesempatan. Ini soal sedikit saja. Ini Saudara harus lebih mempertajam lagi, karena nanti kalau kita laporkan ke Rapat Permusyarawatan Pleno Hakim dan hakim memutuskan untuk ditindaklanjuti dalam sidang Pleno dengan mengundang Presiden dan DPR, Anda sudah lengkap argumentasinya. Kalau seperti sekarang tidak jelas bagaimana? Kalau gak jelas obscuur kan? Nah itulah ini satu nah sudah berapa banyak tadi ya? Yang terakhir tentang petitum. Saudara ini tidak sinkron bikin petitum, kalau di angka duanya ada dua, ada alternatif kenapa di angka tiga hanya satu, yang katanya kalau yang frasa ini bertentangan, yang di apa namanya ada alternatif bersyarat tapi di angka tiganya

9

kekuatannya tidak mengikat. Kalau tidak mengikat tidak bersyarat lagi. Itu sudah kategoris ya? Coba direnung-renungkan, nasihat-nasihat Pak Ketua tadi, kemudian yang saya sampaikan ini supaya permohonan Saudara ini lengkap dan jelas sehingga Saudara mudah untuk membuktikannya di hadapan hakim dan hakim menjadi yakin sehingga kalau memang benar itu terbukti cukup beralasan secara konstitusional akan di kabulkan. Terima kasih 12.

KETUA: ACHAMD SODIKI Terima kasih, jadi Saudara Pemohon itu nasihat dari Pak Hakim Fadlil, jadi terutama yang nomor sembilan ya? Pertanyaan-pertanyaan itu kan ada 3 itu. Apakah belum pernah jabatan itu dalam jabatan sama dan masa jabatannya ataukah belum pernah, ini semua coba Saudara lihat dulu dalam Putusan Nomor 8 tadi yang sudah saya sebut PUUVI/2008 dan 22/PUU-VII/2009. Nanti kalau disana memang belum bisa menjawab ya tentunya ini peluang bagi Saudara kan begitu tho? Ya saya persilakan Pak Dr Harjono.

13.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Terima kasih Pak Ketua. Ada dari Pemohon ini kan mempersalahkan ketentuan yang ada pada Pasal 58 itu ya? Bunyinya “belum pernah menjabat sebagai Kepala

Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.” Bunyi seperti itu pernah diujikan ke Mahkamah

Konstitusi, kemudian keluarlah Putusan Nomor 8 tadi yang disebutkan oleh Pak Ketua. Dalam putusan yang Nomor 8 tadi disebutkan pengertiannya adalah pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama, ini bisa dibayangkan sekarang menjabat sebelumnya menjabat di tempat yang sama. Batasan dua kali jabatan yang sama tidak berturut-turut, jabat kosong, jabat lagi, itu masuk dalam pengertian itu. Batasan dalam dua kali jabatan yang sama di tempat yang berbeda di kabupaten A pernah sekali, di kabupaten B pernah sekali. Jadi itu yang pernah diputus dalam Putusan Nomor 8. Kemudian berikutnya masalah perhitungan kapan satu kali masa jabatan itu sudah ada putusan bahwa dibagi dua, setengah masa jabatan, kalau lebih itu sudah dianggap kalau kurang dari setengah itu belum menjabat. Jadi dikumpulkan dulu putusan-putusan itu, setelah itu Anda sekarang mempermasalahkan dengan cara yang berbeda. Lalu bedanya itu ada di mana? Apa yang Anda inginkan itu tidak termasuk dalam batasan yang sudah ada dalam Putusan Nomor 8 dan Nomor 22. Kalau toh itu sama, pasalnya sama maka argumentasinya harus beda.

10

Itu persoalan-persoalan yang kalau itu nanti dirumuskan secara baik maka hakim akan melihat bahwa itu memang ada perbedaannya. Tapi selama Anda tidak memberi alasan-alasan kenapa dibedakan dengan permohonan Anda, maka ya hakim akan mengambil mendasarkan putusannya pada putusan yang sudah ada. Jadi masalahnya Anda adalah buat satu alasan yang memang seluruhnya berbeda dengan alasan hakim pada saat menjatuhkan putusan yang sebelumnya. Buat di situ, ya? Kalau sama saja nanti diputus sama ya? Ini yang menjadi tantangan Anda karena seluruhnya adalah untuk meyakinkan hakim atas alasanalasan yang pernah dibuat, alasan-alasan yang pernah dibuat. Jadi konsentrasi disitu. Saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Hakim sebelumnya, kalau mempertentangkan dengan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal Undang-Undang Dasar, jangan kemudian didalilkan secara apa itu secara gampangan saja, kalau ini pasalnya bertentangan dengan ini. Pertentangannya di mana hakimnya suruh mikir sendiri. Jangan begitu, ini tadi Pasal 27 sudah disebut satu persatu. Kalau ada Pasal 27 itu dianggap menimbulkan hak terhadap Saudara lalu Pasal 58 itu mana yang dilanggar? Jaminan yang ada pada Pasal 27. Apakah kesamaannya kedudukannya dalam hukum yang dilanggar, buktinya apa kalau dia dilanggar, apakah dengan Pasal 58 itu kemudian dia dibedakan dengan orang lain, padahal Pasal 27 menjamin kesamaan. Dia dibedakan di.., kalau pasal itu ya berlaku ya berlaku siapa saja, tidak hanya Gubernur, Bupati Karawang saja, yang akan menjabat bupati manapun juga kena itu juga. Padahal Anda mengatakan Pasal 27 “persamaan kedudukan di dalam hukum” itu dilanggar oleh Pasal 58. Argumentasinya apa? Anda apa kalau itu dilanggar? Demikian juga Pasal 28 “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan” apa ada pengakuan yang kemudian diingkari oleh Pasal 58 itu. Jaminan, apa ada jaminan kemudian dicabut oleh Pasal 58, perlindungan apa? Kepastian hukum yang adil, apa terhadap dirinya diperlakukan yang tidak pasti ya? Perlakuan yang sama di hadapan hukum ini, itu harus dijelaskan juga. Yang Pasal 28D tadi sudah disebutkan tadi kurang lebihnya sama dengan Pasal 27. Itulah sebuah kebutuhan di dalam beracara di Mahkamah Konstitusi karena Anda harus meyakinkan, meyakinkan, ya? kalau Anda memang Anda nanti bisa meyakinkan baik dengan alasan-alasan di sini atau kalau perlu memang kemudian Anda bisa mendatangkan Ahli nanti di dalam tahap kedua, bahwa yang berpendapat seperti ini bukan saya saja tetapi Ahli yang terdapat seperti saya, atau pendapat Ahli juga mendukung pendapat saya. Itu ya? Hal hal yang diperlukan dalam berproses di sini. Saya kira untuk tahapan pertamanya sempurnakan dulu permohonannya ini, lalu nanti keperluan untuk berikutnya bicara tentang Ahli, bicara tentang Ahli. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih.

11

14.

KETUA: ACHAMD SODIKI Terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang dikemukakan Saudara, kami persilakan, sudah cukup, silakan.

15.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD FARDIAN SAID. Terima kasih, yang Mulia. Kami coba menjelaskan kembali mengenai pertanyaan-pertanyaan yang Majelis (...)

16.

KETUA: ACHAMD SODIKI Sudah baca itu saya. Jadi Saudara ini hasil pembacaan kita semua ini, pemahaman ini lalu menelorkan suatu nasihat. Nah, nasihat itu bisa diikuti, bisa tidak ya? Jadi tidak perlu dijelaskan lagi, nanti penjelasannya dalam persidangan saja kalau sudah diteruskan. Dan ini perkara ini memang hak Saudara untuk, apakah kemudian kalau sudah paham dan kemudian sudah ada putusan itu mau mengakhiri atau masih tetap berargumentasi seperti itu, itu hak Saudara untuk melanjutkan atau tidak ? Di sini memang, jadi nasihat-nasihat tadi sudah cukup saya kira untuk bahan Saudara. Tetapi mungkin ada hal hal yang kurang jelas barangkali. Saya persilakan.

17.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD FARDIAN SAID. Cukup Yang Mulia.

18.

KETUA: ACHAMD SODIKI Cukup ya? Dan itu nanti perbaikannya jangan dilepas-lepas begitu, tetapi built in di dalam permohonan itu ya? Jadi jangan dilepas sendiri. Ini tadi nomor sembilan, kita tambah nomor sembilan, tidak? Karena pakai komputer tinggal meng-insert masuk ke dalam komputer saja ya? Jadi saya rasa sidang pendahuluan ini cukup dan dengan demikian sidang saya akhiri dan saya nyatakan ditutup KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB

12

Jakarta, 12 Mei 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan

Kasianur Sidauruk

13