H
EALTH PROFESSIONAL EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT IBRD LOAN NO. 7737-ID
COMPONENT 3 Fina ncial Assistane Package
KONTRAK PEI.AKSANAAN PEKERJAAN
Antara Central Project Coordination Unit(CPCU) HPEQ dengan Project lmplementing Unit U niversitas Malahayati
Nomor Tanggal
DI
07 IHPEQ/rc/PTS/2010
z= 23 Oktober 2010
REKTORAT JENDERAL PENDIDI KAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KONTRAK PELAKSANAAN PEKERJAAN
ndurot#'-If;*lor rroirct Coordination Unit(CPCU) IBRD LOAN NO, 7737-ID Health Professional Education Quality Improvement (HPEQ) DENGAN Project Implementing Unit (PI[D
Directorate General of Higher
Universitas Malahayati
Nomor :
Tanggal
:
07|HPEQ/K3/PTS|20L0 23 Oktober 2010
ini
Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Sepuluh, kami yang bertandatangan di bawah ini: Pada hari
I.
Dr. Ir. Illah Sailah, M.S., Manajer Proyek Kegiatan Health Professional
Education Quality Improvement (HPEQ) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 573lA.A3|KU/2010 tanggal 2 Januari 2010, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah R.epublik Indonesia yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.
il. dr. Nurlis Mahmud, MM, Direktur Eksekutif dari Project Implementing Unit (PIU) pada Universitas Malahayati, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1229a.10.401.08.10 Tanggal 16 Agustus 2010, yang bertindak untuk dan atas ruIma Universitas Malahayati, berkedudukan di Jl. Pramuka 27, Kemiling, Bandar Lampung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan
:
1.
Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 128/Dn20l0l0 Februari 2010 tentang Hasil Evaluasi Program Hibah Kompetisi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK PKPD)
2.
World Bank Loan Agreement Nomor 7737-ID tanggal 9 Desember 2009.
3. 4.
No Objection Letter [NOL) Bank Dunia tanggal 10 Februari 2010.
DIPA Direktorat Jenderal PendiCikan Tinggi Tahun Anggaran 2011 dan tahun anggaran berikutnya sampai dengan Tahun Anggaran 2013.
Kedua belah pihak sepakat untuk membuat Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Health Professional Education Quality Improvement (HPEQ), yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikut
:
ffi l. Kegiatan
adalah Health Professional Education Quality Improvement (HPEQ) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia IBRD Loan No. 7737-ID dan Perguruan Tinggi, yang akan dilaksanakan di Universitas Malahayati.
Dokumen Pekerjaan adalah rujukan pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari: Proposal Proyek Rencana Implementasi Proyek (RIP) iii. Rencana Pengadaaan (Procurement Plan)
i. ii.
rurtuk Kegiatan HPEQ Component 3 (FAP) peningkatan kualitas pendidikan dokter. J.
di Universitas Malahayati yutu
kegiatan
"Loan Agreement" adalah kesepakatan antwa Pemerintah Republik Indonesia dengan Iilorld Bank, mengenai Proyek He.alth Professional Education Quality Improvement (HPEQ), dengan IBRD Loan No. 7737-lD tanggal 9 Desember 2009 beserta revisinya.
4.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah Manajer Proyek pada Kegiatan Health Professional Education Quality Improvement (HPEQ) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 5731A.A3/KUl20l0 tanggal2 Januari 2010.
5.
Project Management Manual (PMM) adalah dokumen resmi yang telah disetujui oleh Bank Dunia dan diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai pedoman bagi seluruh unit pelaksana kegiatan proyek HPEQ.
Pasal 2
Ruane Linekun Pekeriaan
1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA dana hibah untuk pekedaan Kegiatan HPEQ Componenl 3 (FAP) yaitu untuk peningkatan kualitas pendidikan dokter yang mencakup
kegiatan/pekerjaan sebagaimana diuraikan pada dokumen pekerjaan yang tercantum pada Lampiran yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kontrak pelaksanaan pekerjaan ini.
I
2.
PIHAK KEDUA akan memanfaatkan dana hibah untuk melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati dengan penuh kesungguhan dan efisien sesuai dengan standar-standar akademis dan teknis yang tinggi, perundangan pengelolaan keuangan dan pengadaan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Loan Agreement IBRD Loan No. 7737-ID beserta revisinya dan Project Management Manual (PMM), serta memastikan adanya pelaporan dan dokumentasi yang memadai.
4.
PIHAK KEDUA akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi program dan membangun kapasitas institusi dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan sesuai pada pasal 2 ayat (2).
5.
PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melaksanakan Program untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan dokter.
Pasal-3
Waktu Pelaksanaan
3l Desember 2013 sejak ditandatanganinya kontrak pelaksanaan pekerjaan ini yang terbagi dalam maksimal tiga tahapan sebagai berikut :
l. Semua Pekerjaan harus dilaksanakan paling lambat tanggal
Tahun Pertama
Kedua Ketiea
Periode Waktu 23 Oktober 2010 - 31 Desember 2010 0l Januari 20lI - 3l Desember20ll 0l Januari 2012 - 3l Desember 2012 01 Januari 2013 - 31 Desember 2013
Tahanan Pelaksanaan nersiaoan nelaksanaan Pelaksanaan tahun pertama Pelaksanaan tahun kedua Pelaksanaan tahun ketiea
Kontrak pelaksanaan pekerjaan ini berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan 3l Desember2013. Pasal-4 Sistem Pelanoran
l. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan/menyampaikan seluruh pekerjaan
dan
tahapan pekerjaan secara tepat waktu, dokumentasi pekerjaan, pengarsipan administrasi, penyaluran uang dan laporan keuangan seperti tertuang pada dokumen pekerjaan yang tercantum pada lampiran I (dokumen pekerjaaan). 2.
PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyimpan dokumentasi
sehingga
memungkinkan PIHAK PERTAMA dan Bank Dunia mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA atau diminta oleh Bank Dunia, atau pihak-pihak lain yang secara resmi ditugasi untuk melakukan audit teknis dan audit keuangan termasuk evaluasi terhadap implementasi yang berhubungan dengan pengadaan barang, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama pekerjaan ini berlangsung, serta manfaat yang diperoleh dari pekedaan ini. 3.
pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan setiap tahun selama proyek berlangsung dalam forum umum dimana anggota masyarakat madani, termasuk lembaga kemahasiswaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap informasi tersebut.
PIHAK KEDUA wajib menyediakan laporan hasil
4.
PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban menyerahkan laporan kepada PIHAK PERTAMA mencakup:
i.
Laporan keuangan bulanan, yang mencakup Laporan Rekening Koran setiap akhir bulan terhitung sejak I Januari 2011 yang dikoordinasikan/dikonsolidasikan oleh Penanggungj awab Kegiatan di Perguruan Tinggi.
ii.
Laporan manajemen keuangan dengan menggunakan standar Interim Financial Report (IFR) yang dijelaskan di dalam Project Management Manual (PMM), setiap tiga bulan terhitung sejak 1 Januari 20II, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, sebanyak 3 (tiga) copy;
iii.
Laporan tahunan, dibuat setiap tahun setelah 12 bulan sejak 1 Januari 2011, dan diserahkan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, sebanyak 3 (tiga) copy.
5.
Dokumentasi tambahan pada ayat 4 harap disimpan dan dipelihara sampai 5 (lima) tahun setelah proyek berakhir. Pasal-5 Pelaksanaan Pekeriaan
1.
Dalam menjalankan kegiatan, PIHAK KEDUA harus berkoordinasi dengan Dekan/Ketua Program Pendidikan Dokter (PPD) selaku penanggung jawab program. Pelaksanaan kegiatan yang menyangkut pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh unit struktural pada Perguruan Tinggi.
3.
Pengadaan barang dan jasa konsultan yang pembiayaannya bersumber dari dana pinjaman
Bank Dunia harus mengikuti ketentuan yang dimuat dalam Annex 8 dari Project Appraisal Document World Bank IBRD Loan No. 7737-ID tanggal 9 Desember 2009 beserta revisinya dan Project Management Manual. Sedangkan pengadaan barang dan jasa konsultan yang pembiayaanya bersumber dari dana pendamping rupiah harus mengikuti Kepres 80 tahun 2003 serta perubahannya. 4.
Barang atau peralatan yang dibeli selama masa Kegiatan HPEQ menjadi milik institusi dan dicatat sesuai dengan Sistem yang berlaku di Institlsi
5.
Barang danjasa yang dibiayai sebagai akibat dari kontrak pelaksanaan pekerjaan ini harus digunakan sepenuhnya sesuai dengan tduan Kegiatan HPEQ, khususnya untuk pelaksanaan Component 3 (FAP) yaitu: Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter.
6.
PIHAK KEDUA dapat merealokasikan biaya antar komponen yang tertera pada Dokumen Pekerjaan sebagai hasil dari efisiensi progftrm maksimum sebesar l0% dari biaya asal, dan apabila lebih dari l0o/o maka memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari CPCU. Realokasi tidak boleh dilakukan untuk menambah alokasi komponen manajemen proyek.
7. PIHAK KEDUA akan menggunakan jasa asuransi terpercaya untuk melindungi transportasi dan pengiriman barang yang pengadaannya dibiayai dari dana hibah ini dan akan selalu berhubungan dengan pihak jasa asuransi untuk membiayai asuransi pengiriman dan transportasi barang yang dibiayai dari perjanjian/pelaksanaan pekerjaan ini.
Pasal-6 Evaluasi Kineria
l. Laporan yang dimaksud pada Pasal 4 akan dipakai sebagai masukan untuk evaluasi kinerja. Pada setiap akhir tahapan ikatan kontrak pelaksanaan pekedaan setiap tahun, PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pencapaian indikator kinerja yang diuraikan dalam Dokumen Pekerjaan. 1
PIHAK PERTAMA, dengan atau tanpa wakil dari Bank Dunia, akan
J.
Audit teknis akan dilaksanakan oleh auditor independen yang dipilih oleh CPCU dan Bank
melakukan pemeriksaan terhadap barang dan jasa maupun pekerjaan sipil yang dilaksanakan selama Program HPEQ, termasuk arsip dan semua dokumen yang terkait.
Dunia. 4.
PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan proses evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menunjuk Dewan Pendidikan Tinggi sebagai mitra yang selanjutnya menunjuk reviewers untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
5.
Kelanjutan pembiayaan . untuk tahun berikutnya akan ditentukan oleh kinerj
a dari
pelaksanaan program setelah dievaluasi oleh reviewers dari Dewan Pendidikan Tinggi. 6.
Dalam menjalankan kegiatan, PIHAK KEDUA harus melaporkan secara rutin kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Dekan/I(etua PPD minimal setiap 3 (tiga) bulan.
Pasal-7 Manaiemen Keuangan
l. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk menggunakan rekening atas nama Perguruan Tinggi dan melakukan pembukuan sesuai Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan PMM dalam melaksanakan Program HPEQ.
) a
J.
Manajemen keuangan seperti disebut pada ayat independen yang disetujui Bank Dunia.
I
setiap tahun akan diaudit oleh auditor
Laporan keuangan harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal-4 ayat 4.
Pasal-8
Biava pelaksanaan
l.
Seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) tahun maksimum sebesar
:
Nilai Kontrak
Sumber Dana Bank Dunia (World Bank) Persuruan Tinssi Institution)
Rp Rp
t3.727.048.000 74s.000.000
Rp
t4.472.048.000
Jumlah (Total)
Rp.14.472.048.000 ( Empat Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Emoat Puluh Delapan Ribu Ruoiah )
2.
a
J.
Biaya yang bersumber dari Bank Dunia dimaksudkan pada ayat I di atas dibebankan pada IBRD Loan No. 7737-ID sebesar Rp t3.727.048.000 dari nilai kontrak pelaksanaan pekerjaan, anggaran Perguruan Tinggi Universitas Malahayati sebesar Rp. 745.000.000. Besarnya biaya program per tahun seperti yang tertuang pada Pasal-3 adalah sebagai berikut :
Biaya Program Tahun Tahun Tahun
I II III
TOTAL
(2011)
(o0l2l (2013)
WB Rupiah (RIO 3.395.306.000 6.9ss.286.000 3.376.456.000 13.727.048.000
Perguruan Tinggi (Rn/I) 249.000.000 248.000.000 248.000.000 74s.000.000
Prosentase
(%) 25,2Vo 49,80 25-UYo
lo00A
Jumlah angearan per tahun yane bersumber daxi Bank Dunia akan dialokasikan setiap tahun pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 4. Besarnya biaya per komponen proyek tidak melebihi jumlah biaya yang telah disepakati
oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tercantum pada Lampfuan 2, kecuali adanya perubahan yang disetujui PIHAK PERTAMA sebagai akibat adanya perubahan sesuai pasal 5 dan pasal 6.
Pasal-9 Tahapan Pembayaran dan Alokasi Pendanaan
t. Pada tahap pertama pelaksanaan (201l) PIHAK KEDUA akan mendapatkan dana termin I sebesar 50% dari Nilai Kontrak Tahun Pertama dari PIHAK PERTAMA, dengan peruntukan sesuai RIP Tahun Pertama. Pencairan Termin berikutnya dapat diminta PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan selama 6 (enam) bulan berikutnya sesuai dengan format laporan IFR. 2.
PIHAK KEDUA akan mengalokasikan dana pendamping sejumlah tidak kurang dari 5% dari alokasi dana Bank Dunia.
3. Angsuran
pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap oleh PIHAK PERTAMA setiap tiga bulan sesuai dengan pertanggungjawaban dana yang telah diterima pada periode sebelumnya danperkiraan kebutuhan dana untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
4.
Pembayaran pertama sesuai dengan perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan enam bulan pertama. Pembayaran yang bersumber dari IBRD Loan No. 7737-ID dari nilai kontrak tahun ke I (satu), tidak termasuk pajak, dibayarkan setelah Kontrak Pelaksanaan Pekerjaaan ini ditanda-tangani dan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan: Rencana Penggunaan Dana untuk enam bulan pertama pelaksanaan perjanjian ini,
(i)
(ii) (iii) 5.
dan;
Salinan resmi Jaminan Bank yang menyajikan bukti tertulis bahwa PIHAK KEDUA telah menyetorkan dana pendamping sejumlah tidak kurang dari 5 persen dari jumlah pengajuan pembayaran tahap pertama atau sesuai dengan rencana pembayaran tatrunan yang tercantum pada lampiran2 (copy rekening koran); Berita Acara Pembayaran / Penarikan dana dan copy rekening koran.
Pembayaran-pembayaran selanjutnya akan dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam jumlah
yang cukup untuk melaksanakan plogram enam bulan berikutnya. Pembayaran yang bersumber dari IBRD Loan No. 7737-ID tidak termasuk pajak, sedangkan yang bersumber dari Rupiah Mumi termasuk pajak. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan setelah PIHAK PERTAMA menerima dokumen berikut dari PIHAK I(EDUA:
(i) (ii)
(iii) (iv)
Rencana Penggunaan Dana untuk enam bulan mendatang; Bank Rekonsiliasi, Laporan arus kas, Laporan Triwulanan pengawasan dan evaluasi
hasil kerja, Berita Acara Pembayaran / Penarikan dana.
Bukti tertulis bahwa PIHAK KEDUA telah menyetorkan dana
pendamping
sejumlah tidak kurang dari 5 persen dari jumlah ajuan pembayaran
Pembayaran untuk setiap tahapan berikutnya akan dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan tahap sebelumnya, sesuai dengan Pasal-6 ayat 4. 7,
Apabila persyaratan termaksud pada ayat 3 Pasal-9 di atas tidak dapat terpenuhi maka kontrak akan direvisi dengan membuat addendum Perjanjian ini.
Pasal-10 Sisa Dana
Jika target kuantitas dan kualitas kegiatan sesuai Dokumen Pekerjaan pada Lampiran I telah tercapai narnun biaya yang dikeluarkan lebih kecil daripada jumlah yang telah disepakati untuk membiayai Rencana Kerja tahunan, niaka biaya yang tersisa dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk memperluas lingkup kegiatan pada tahun berikutnya jika telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
Pasal-11
Sanksi
PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan untuk menunda atau memutuskan kontrak pelaksanaan pekerjaan jika kinerja PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program tidak memenuhi target, proses dan prosedur yang diperlukan seperti yang tertuang dalam Dokumen Pekerjaan. Jika yang terjadi adalah penundaan, maka kontrak pelaksanaan pekerjaan ini akan diadendum dan jika yang terjadi adalah pemutusan kontrak pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan uang yang masih tersisa kepada Kantor Kas Negara setempat atau rekening yang ditentukan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan pengembalian dana pinjaman dan menyerahkan bukti setornya kepada PIHAK PERTAMA. Keterlambatan atau kegagalan melaksanakan kegiatan akibat kelalaian PIHAK KEDUA akan merupakan catatan dan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk semua kegiatan dan program yang berkaitan dengan Perguruan Tinggi tersebut.
.
Pasal-12 Force Maieure
Jika keterlambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan akibat force majeure maka sanksi yang tertuang pada Pasal-l1 dari perjanjian ini tidak akan dikenakan pada PIHAK KEDUA. Yang termasukforce majeure adalah : Bencana alam yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya kegiatan;
i. ii.
Huru-hara atau suasana yang kacau-balau yang mengakibatkan tidak
iii.
terlaksananya Kegiatan; Situasi lain diluar kemampuan manusia yang dapat disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
dapat
PIHAK KEDUA segera memberitahu PIHAK PERTAMA mengenai kejadian force majeure selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian dan memberitahukan kembali PIHAK PERTAMA setelah situasi menjadi normal kembali.
Pasal-13 Penvelesaian Perselisihan Perselisihan sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan Pasal-13 ayat tersebut akan diselesaikan oleh instansi yang berwenang.
I, maka perselisihan
Pasal-14
Perubahan-Perubahan
Kondisi dan persyaratan dari kontrak pelaksanaan pekerjaan ini akan dievaluasi pada akhir pelaksanaan tahun pertama dan akan diadakan modifikasi kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk menjamin tercapainya efisiensi pelaksanaan Kegiatan. Modifikasi terhadap kontrak pelaksaan
pekerjaan
ini
harus disetujui oleh kedua belah pihak dengan
menandatangani
amandemen/adendum kontrak. Pasal-15
Penutup
Demikian Pedanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, yang aslinya dalam rangkap 6 (enam) dibubuhi meterai secukupnya, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA Universitas Malahayati Project Implementing Unit Direktur Eksekutif,
PIHAK PERTAMA CPCU HPEQ "r{u-'
{Y ti.i
h--
/
t
DIRF|
PEii PEl{OiOiKAH TINilGI
w
Mengetahui/IVlenyetujui
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
(Prof. Dr. Mengetahui/IVlenyetujui
Alih Te
Ketua Yayasan dar Lampung
L. Diqko Santoso. M.Sc)
LAMPIRAN
1
DOKUMEN PEKERJAAhI
Dokumen Pekerjaan terdiri dari
l. 2. 3.
s-'J'+ t
Proposal Proyek Rencana Implementasi Proyek (RIP)
RensanaPengadaaan (Procurement Plan)
I
a
t i-r i,
?
:
Lampiran I
cc E\ 6l\
F
trc
tt ^Qq ri9 ot
NE
.'r L
trl ct
42 H* >2 <€ -t -v i:s
5
€t
I
-vr) E 5t A\
Lampiran
\ t
.a)
Fr
s
b Ell
q.r
G
\ a) \ \ :i.
e
L
t) E S^
?3 $S
ds\jv ss !!!J X
sE :.i \', t
s
i
\ \
b
a)
E
B
s
.s h6
ki
3
F
.-e E.S oal trs
:ii F€
ES
!€
e€
50r AS c:
l3
c!
d
E;i cl !*t e E6
EI
6\
E' A.
6t G'
c! q)
Fr cl
F
O
r}
tf N
F-
\o
o ".t
6t at
?o
o o
o o q o o o rf N
o
od
O
cl
J
N
00 00 oo
N
c.i
o q
t\t
+
GI
o O
o N
o $
O
o o c{
\o
.'i rt
\o
ca .+
+
$ N
co
Foo 00
c!
9
C!
f-. F!t
c!
FF-
o\ \o
C!
t: o
G'
I{)
o
a6
v
6t
v
o o
o\ \o
c!
6t
!t)
co
€l
)i
4)
V E
c! C!
e
g
€
€)
a0
cl
c!
v
c!
I
6!
c!
v
6t
€l c! h0
ti
al
t!
tr
6l
v
€)
q! b0
t)
v c!
G
v
c! b0
6l
C!
L
q)
CB
cl
v
q)
C!
L
.B
C!
F
o
'
ii o
v
6) o
6! c! |l)
tr
(l
F
Fr
N
s
l) !
F NJ
5E
O
r$5o=
fri a'2
;A
c\J
JN eE -
N ig jg H= zE &-
o ()
z Fl
F o F
Lampiran 3
