2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 87/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PASAMAN

ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)

JAKARTA KAMIS, 22 JULI 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 87/PHPU.D-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman PEMOHON -

H. Yusuf Lubis dan Syafrialis

TERMOHON KPU Kabupaten Pasaman ACARA Pemeriksaan Perkara (I) Kamis, 22 Juli 2010, Pukul 13.05 – 13.45 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Achmad Sodiki Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir : Pemohon: -

H. Yusuf Lubis Syafrialis

Kuasa Hukum Pemohon: -

A.H. Wakil Kamal Ahmad Taufik

Termohon: -

Yunsar Lubis Yeti Saputri Jajang Fadli Muas Nazaruddin F. Nardi Tanjung Murlifin

Kuasa Hukum Termohon: -

Sudi Prayitno Riandas Prasya Joni Hendri Putra Poniman

Pihak Terkait: -

Beni Utama Daniel

Kuasa Hukum Pihak Terkait: -

Samsul Huda Rudi Alfonso Daniel Tonapamasiguh

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.05 WIB

1.

KETUA: ACHMAD SODIKI Mahkamah Konstitusi dalam rangka menyidangkan Perkara Nomor 87/PHPU.D-VIII/2010 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya persilakan siapa yang hadir pada kesempatan ini dari Pemohon. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Assalamualaikum wr.wb, selamat siang dan selamat sejahtera

untuk semuanya. Yang Mulia kami Kuasa Hukum Pemohon yang hadir pertama adalah saya sendiri A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H., yang kedua adalah Ahmad Taufik, S.H. Kemudian Pemohon Prinsipal hari ini hadir yaitu H. Yusuf Lubis, S.H., M.Si., dan kedua adalah Ir. Syafrialis, M.M., terimakasih Yang Mulia. 3.

KETUA: ACHMAD SODIKI Termohon.

4.

KUASA HUKUM TERMOHON: SUDI PRAYITNO

Assalamualaikum wr.wb.

Terimakasih Majelis Hakim Yang Mulia, pada hari ini kami Kuasa Hukum dari Pihak Termohon yang hadir ada empat orang. Pertama saya sendiri Sudi Prayitno, kemudian sebelah kanan saya Riandas Prasya, di sebelah kiri saya Joni Hendri Putra, dan sebelah kiri sekali Poniman. Kemudian dari Termohon Prinsipal ada tujuh orang yang hadir pada hari ini yang berada di sebelah kanan saya paling kanan sekali Bapak Yunsar Lubis selaku Ketua KPU Pasaman, kemudian di sebelah kiri Ibu Yeti Saputri selaku Divisi Hukum, dan yang paling pinggir sekali adalah Bapak Jajang Fadli selaku Divisi Sosialisasi. Kemudian pada barisan belakang yang hadir adalah bagian kanan sekali Bapak Muas Kasubag Logistik, berikutnya Bapak Nazaruddin Divisi Sosialisasi, Divisi Logistik maksud kami, kemudian berikutnya Bapak F. Nardi Tanjung Divisi Teknis, dan yang terakhir Bapak Murlifin Kasubag Logistik.

3

Demikian terimakasih. 5.

KETUA: ACHMAD SODIKI Pihak Terkait.

6.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUL HUDA Terimakasih Yang Mulia. Pihak Terkait hadir Prinsipal H. Beni Utama, S.H., M.M., dan Daniel Kuasa Pihak Terkait saya Samsul Huda. Sebelah kanan saya Rudi Alfonso, sebelah kiri saya Daniel Tonapamasiguh. Terimakasih Yang Mulia.

7.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya. Sudah semua ya. Saya persilakan pada Pemohon untuk memaparkan pokok-pokok permohonannya.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL Terimakasih Yang Mulia. Kami hanya menyampaikan pokok-pokok permohonan dari para Pemohon H. Yusuf Lubis, S.H., M.Si., sebagai calon Bupati Pasaman dan Ir. Syafrialis, M.M., sebagai Wakil Bupati Pasaman. Saya kira berkaitan dengan kedudukan legal standing kami tidak akan membacakan mohon dianggap dibacakan. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah saya kira sudah cukup jelas dan dianggap dibacakan. Selanjutnya tentang tenggang waktu pengajuan Permohonan saya kira juga sudah cukup tidak perlu dibacakan karena sudah jelas kemudian langsung pada pokok-pokok Permohonan yang Mulia. Bahwa pokok-pokok permohonan ini adalah pertama didasarkan kepada pasangan calon alasan-alasan utamanya itu adalah, pasangan calon nomor urut dua tidak memenuhi syarat karena Termohon telah mengabaikan azas kepastian hukum bagi calon peserta Pemilukada di Kabupaten Pasaman sehingga pasangan calon nomor 2 yaitu calon wakil bupati atas nama Daniel dengan cara melawan hukum memberanikan diri untuk mencalonkannya untuk sebagai calon wakil bupati padahal Termohon patut mengetahui yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati berdasarkan ketentuan Pasal 58 dan selanjutnya. Fakta memperlihatkan bahwa tempat kelahiran Calon Wakil Bupati pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Daniel antara surat ketarangan pengganti jasa kesekolah ijazah dasar SMP dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA terdapat keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen tersebut yang antara lain pada fotokopi ijazah SMP tempat kelahiran Daniel dan Meulaboh Aceh tidak sama dengan kelahiran dengan keterangan pengganti STTB SD dan STTB SMA yang lahir di

4

Simpang Tonang. Tanggal kelahiran Daniel dalam ijazah SMP jelas terlihat secara kasat mata ditulis ulang. Seluruh tulisan tahun 1970 jelas terlihat secara kasat mata ditulis dengan penebalan huruf. Kira-kira ini poin-pointer Yang Mulia nanti akan kami lengkapi dalam proses perbaikan Yang Mulia. Yang kedua adalah berkaitan dengan telah terjadi praktek politik uang yang telah melanggar prinsip-prinsip Pemilukada langsung, umum, luber, jujur dan adil sesuai diamanatkan konsitusi. Bahwa telah terjadi money politics, praktek money politics dihampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman di antaranya telah terjadi money politics selama proses Pemilukada di Kabupaten Pasaman sebesar ada yang sebesar 30.000, 50.000 dan 100.000 kepada hampir seluruh masyarakat di Kecamatan Tigo Nagari, Simpang Alahan Mati, Kecamatan Bonjol, Kecamatan Lubu Simating, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Duo Kuto, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Mapat Tunggul, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. Itulah yang terjadi berkaitan dengan money politics Yang Mulia, nanti faktafaktanya akan kami uraikan dalam perbaikan Yang Mulia. Selanjutnya masih berkaitan dengan hal-hal tersebut bahwa kesalahan dan pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman 2010. Sehingga menguntungkan pasangan calon atas nama, ini salah ketik Yang Mulia. Seharusnya adalah calon nomor urut 2 H. Benni Utama, S.H., M.H., dan Daniel atau tim suksesnya. Sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan pelanggaran oleh Pemohon. Demi keadilan tidak seorang pun boleh di untungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh (suara tidak terdengar jelas) penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian Pemohon telah bersikap melakukan peserta Pemilukada secara tidak adil, tidak jujur dan memihak dimana tindakan Pemohon. Bahwa demikian juga oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan azas jujur dan adil dalam melaksanakan Pemilukada sesuai Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, oleh karena itu agar dapat membuat jera bagi calon pemimpin baik di pusat maupun di daerah maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Yang Mulia, salah ketik H. Benni Utama, S.H. M.H., dan Daniel yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan praktek politik uang yang sangat meluas tersebut, karena kalau diikutkan dalam Pemilukada ulang tersebut mengalami perbuatan praktek politik uang tersebut. Selanjutnya permohonan Yang Mulia, sebelum masuk Permohonan kami nanti akan mohon nasihat dari Mahkamah untuk melakukan perbaikan Yang Mulia, karena kami akan perbaikan. Selanjutnya permohonan bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon minta agar Mahkamah

5

Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut: Mengabulkan permohonan yang dimohonkan untuk seluruhnya. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 72/KPTS/KPU Kabupaten 003.435064/2010 tentang Penetapan Calon Memenuhi Sarat Peserta Peminat Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tanggal 27 April 2010. Saya kira ini titik. Sepanjang penetapan untuk pasangan nomor urut 2 H. Benni Utama, S.H., M.H., dan Daniel. Seharusnya sepanjang keikutan Daniel yang Mulia. Petitum yang ke-3 menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2010 di tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 6 Juli 2010, sepanjang mengenai suara perolehan suara pasangan calon urut 2 atas nama H. Benni Utama, S.H., M.H., dan Daniel. Menyatakan batal demi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 89 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama H. Benni Utama, S.H., M.H., dan Daniel sebagai pemenang umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman. Memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman untuk memberikan surat keputusan yang menetapkan surat keputusan urut 1 yaitu H. Yusuf Lubis, S.H., M.H., dan Ir. Syafrialis. M.M., sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2010. Atau setidak-tidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Pasaman 8 menyatakan pasangan calon nomor urut 2 H. Benni Utama, S.H., M.H., dan Daniel didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti Pemilu ulang tersebut, atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikian yang Mulia. 9.

KETUA: ACHMAD SODIKI Ya baiklah jadi Saudara Pemohon telah membacakan pokokpokoknya dan tentunya di dalam kerangka pembuatan permohonan ini sudah mengikuti pola-pola yang sudah dijalankan di Mahkamah ya. Jadi, ada kedudukan, kewenangan Mahkamah, legal standing, dan sebagainya. Jadi, jika diminta untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki nanti akan diberi kesempatan juga kepada Saudara untuk memperbaikinya. Oke lah barang kali Pak Fadlil silakan.

6

10.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Sidang ini adalah sidang yang masih dalam rangka perbaikan permohonan. Oleh karena itu disilahkan Saudara Termohon, Pihak KPU, maupun Pihak Terkait untuk mencermatinya supaya nanti di dalam menanggapinya itu lebih tepat dan lebih mudah bagi semuanya termasuk bagi Hakim di dalam rangka memberikan penilaian. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pemohon dalam rangka perbaikan ini adalah yang pertama, yang paling belakang dulu tentang kalau strukturnya sudah seperti yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Sekarang dari petitumnya dulu, masalah Pemilu itu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah itu, ada beberapa hal yang terkait dengan petitum itu karena petitum itu merupakan ujung dari permohonan Saudara. Perlu saya informasikan bahwa pokok hal pokok yang menjadi ujung permohonan itu adalah penghitungan suara sebenarnya, penghitungan suara atau yang lebih teknis dalam bahasa teknisnya adalah Keputusan KPU tentang Penghitungan atau Rekapitulasi Penghitungan Suara ini pokoknya. Nah ini KPU itu nanti tolong dijelaskan juga apakah di dalam jadwalnya itu dan produk hukum-hukumnya itu ada urutan atau sekuensi sebagai berikut misalnya Pemilu itu kan intinya pencoblosan itu hari apa kapan dipastikan itu. Menurut jadwal kapan merealisasinya sesuai jadwal atau meleset dari jadwal ini yang pasti. Kemudian yang kedua sesudah dicoblos itu lalu dihitung secara berjenjang yang terakhir itu adalah…, ini kabupaten apa kota kok sebutannya tadi agak ganda gitu ya, kalau kabupaten kan tidak ada kotanya, apa kabupaten kota gitu?

11.

KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL Di berita acaranya begitu.

12.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Tidak begitu ya pastikan, itu kan form bukan berita acara.

13.

KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL Tapi kabupaten Yang Mulia.

14.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Kabupaten ya pastikan kabupaten atau kota, ini kalau kabupaten kabupaten mana gitu ya, Kabupaten Pasaman ya itu rekapitulasinya itu kan dimulai dari mengundang para Saksi ini kan, Saksi diundang ini penting juga untuk diketahui Saksi diundang atau pasangan itu diundang lalu dilaksanakan pada hari sesuai dengan undangan itu atau nggak?

7

Kalau dilaksanakan sesuai hari diundangnya itu lalu hadir atau tidak hadir apa ndak? Sesudah hadir lalu kan dihitung sekuensinya itu dihitung itu di dalam sebuah berita acara rekamannya itu record-nya itu di dalam sebuah berita acara. Berita acaranya itu lalu ini sebagai produknya atau ini sebagai produk pertama yang diikuti produk kedua berupa ketetapan atau tidak. Ini tidak sama KPU 1 dengan yang lain itu ada yang berita acaranya itu dianggap sebagai rekapnya beserta lampirannya itu ada yang berdasarkan berita acaranya itu lalu dibikin keputusan tentang Pengesahan rekapitulasi hasil, ini ada yang keberatan apa tidak? Sebenarnya pemilu itu kan kalau terjadi persoalan kan diselesaikannya berjenjang sesuai dengan tingkat kapan kesalahan itu terjadi. Kalau terjadi ketika penghitungan kan penghitungannya itu diluruskan ketika itu, diselesaikan ketika itu, jangan sudah yang penting ini hasilnya kalau keberatan ke MK saja. Pada umumnya begitu itu nggak benar ini supaya diceritakan apakah ketika itu sudah dibenarkan lalu tidak terima, atau sama sekali tidak dihiraukan oleh KPU? KPU nanti di dalam jawabannya harus jelas. Kemudian yang lebih penting lagi untuk menentukan tenggang waktu ini penting bagi Mahkamah ini dan bagi respond Saudara itu produk-produk tadi, ini satu hal. Sekarang yang namanya penghitungan itu suatu proses yang didalamnya ada rentang yang panjang begitu, ada proses yang kecurangan seperti yang disampaikan itu ada money politics atau anu itu sudah dilaporkan ke Panwas apa belum? Kalau sudah dilaporkan sejauh apa Panwas sudah menindaklanjuti laporan itu di sini tidak ada. Kalau sudah dilaporkan mestinya sesuai dengan bukti P berapa. Jadi ini ada dalil dibanyak kecamatan misalkan saja katakan poin 16 itu Kecamatan Rao Selatan, itu dikatakan di situ terjadi money politics 30 ribu, 50 ribu, 100 ribu itu disebutkan sudah pernah dilaporkan atau belum, itu yang lapor siapa, yang dilaporkan siapa, kemudian prosesnya itu sejauh apa, kapan terjadinya ini masih gelap semua ini. Coba money politics itu kan ada yang memberikan, ada yang diberikan, ada subjek yang menerimanya, diketahui orang apa tidak atau memberinya itu pakai kwitansi atau tidak, yang jelas tidak pakai kwitansi kan. Kalau tidak pakai kwitansi itu dibuktikannya dengan apa, ini termasuk nanti misalnya 16 ini Saudara ingin membuktikan dengan Saksi siapa, ketika nanti kalau membuat daftar Saksi, Saksi itu harus ditulis nomor urut, nama dan alamat lalu dia ingin menjelaskan tentang apa terkait dalil nomor berapa? Sehingga kami itu enak, Termohon juga kalau menjawab enak gitu. Dalil nomor 16 ini tentang Rao Koto yang disaksikan oleh siapa, dibuktikan dengan warkat atau bukti tertulis berupa apa, Anda membantah atau apa, itu kompetensi Anda apa bukan. Ya ini terutama Pihak Terkait yang dituduh, Pihak Terkait siap menjawabnya dengan respond apa. Di sini kan belum ada nanti dilengkapi kalau ada surat pernah disampaikan ke KPU, ke Panwaslu misalnya laporannya kapan? Tindak lanjutnya berupa apa, ini ada beberapa kecamatan kan ini. Nah, oleh karena terjadinya itu pada proses yang bukan penghitungan tapi

8

proses yang mempengaruhi hasil yang berupa hitungan tadi itu ujungnya bisa, kalau proses penghitungan ya tinggal sertifikat yang dibuat itu dikumpulkan dihitung lagi, jadi ini artinya minta dihitung ulang. Tapi kalau ada proses yang menganggu perolehan itu ya pemungutan suara ulang bukan Pemilihan Umum ulang, kalau Pemilihan Umum ulang kan itu mulai lagi dari ini dari kampanye, dari ini, yang berarti ada pendaftaran baru dan seterusnya ini mesti tegas di sini masih agak kabur ini petitumnya. Yang diminta itu pemungutan suara ulang apa penghitungan ulang? Kalau penghitungan ulang itu terhadap surat suara yang sah saja atau seluruhnya, kalau pemungutan suara ulang itu dimana misalnya itu di Rao Selatan itu ya atau seluruh kabupaten? Oleh karena itu relevansinya dengan proses di situ. Jadi ini belum ada tempusnya kapan, kemudian lokusnya dimana, subyeknya siapa, apa yang diberikan apa uang apa barang, disaksikan oleh siapa, atau kalau bisa dibuktikan oleh bukti tertulis dapat dibuktikan secara tertulis dengan apa? Nah ini saya kira perlu di ini. Kemudian tentang kesalahan ijazah itu kan lebih maju lagi daripada sekedar proses itu sudah syarat apakah itu suatu tindakan yang atau keadaan yang fatal, sehingga dia itu harus didiskualifikasi itu belum ada gambaran yang cukup. Kalau kelahiran berbeda itu apakah error in personanya gitu ya. Jadi subyeknya itu bukan itu atau memang orang itu orang yang tidak tepat karena tidak punya pendidikan yang selayaknya bagi calon bupati, apanya itu yang salah itu kok yang disoal tadi hanya tanggal lahir hanya ini…, nah ini pastikan gitu ya, dipastikan. Terima kasih Pak Ketua. 15.

KETUA: ACHMAD SODIKI Saya tambah sedikit ya, biasanya kalau memasalahkan pelanggaran administrasi, pelanggaran proses itu ada 3 kriteria yang cukup ya artinya ada 3 kriteria yang biasa lazim disebut yaitu tentang unsur-unsur yang pelanggaran bersifat sistimatis, terstruktur dan masif ya. Terstruktur itu nanti bisa dicari di…, apa artinya, sistimatis apa itu ada di dalam Putusan-Putusan Mahkamah. Jadi melibatkan semua aparat dari atas ke bawah secara vertikal maupun horizontal, masif itu semua terdapat bukti-bukti cukup kuat demikian di sini tidak dilihat…, saya tidak kurang…, kurang melihat adanya unsur itu ketika Saudara harus memohon supaya petitumnya bunyinya begitu. Jadi kalau itu kemudian bisa meyakinkan yang demikian tentunya unsur-unsur itu harus dibuktikan dulu tentang kebenaran dari terstruktur, masif dan sistematis itu, dan selisih antara nomor urut 1 dan 2 itu penghitungan saya ada sekitar 16.460. Jadi tentunya ketika Saudara 16.460 suara itu terjadinya bagaimana itu sampai angka sekian itu bisa terjadi, sehingga kalau minta diadakan pemilu ulang itu perkiraanya apakah akan mengurangi jadi 16.460 itu hitung-hitungnya bagaimana, supaya calon yang Saudara sebagai kuasanya itu bisa mengungguli maksudnya dari situ. Bukan

9

hanya sekedar merubah angka kalau merubah angka nggak signifikan ya buat apa diulang kan begitu ya tapi tentunya kemungkinankemungkinan. Bahwa dengan adanya selisih yang sekian itu bisa merubah posisi secara signifikan itu tentunya harus rasional juga kan gitu ya, yang ke-3 tentunya ada hampir seluruh kecamatan tentunya lalu ada kecamatan yang tidak ikut, saya tidak tahu persis nanti barangkali Termohon juga bisa memberitahukan berapa Kecamatan di daerah Kecamatan Pasaman itu, di sini kita melihat mungkin sebagian besar tapi apakah seluruhnya. Jadi itu beberapa pandangan upaya-upaya (suara tidak jelas terdengar) dari Hakim, Pak Harjono cukup? Jadi itu ya Saudara ini nanti baik Termohon atau Pihak Terkait itu menanti dulu tentang perbaikan ini, perbaikan dari Pemohon ini, perbaikannya itu kita mempunyai waktu besok Kamis, Jumat ya? Jadi nanti perbaikannya di harapkan itu besok jam 16.00 WIB paling lambat, jam 16.00 WIB itu jam 4 sore hari Jumat. Kemudian bukti-bukti disiapkan, Saksi-Saksi dalam dalam arti daftarnya saja itu disiapkan, daftar buktinya juga jadi tanda bukti di P-1 lalu supaya nanti gampang. Bagi Termohon tentunya besok jam 16.00 WIB bisa mengambil di Kepaniteraan permohonan yang sudah diperbaiki itu baik Termohon maupun Pihak Terkait untuk bisa memberikan tanggapan. Nah tanggapannya, saya harapkan sesuai dengan penomoran dari permohonan itu. Kalau Pemohon itu memberi angka nomor 1, Saudara ya terhadap keberatan atau terhadap permohonan nomor 1 tanggapan Anda apa ya. Terhadap dalil Pemohon nomor 2 tentang money politics, tanggapan Saudara apa. Sehingga nanti kedua-duanya bisa disandingkan. Begitu juga Terkait. Kalau keberatan nomor ini Saudara bilang itu. Sehingga dengan demikian nanti kita punya 3 bagian. Bagian pertama argumentasi Pemohon. Bagian ke-2 artinya dalam 1 masalah, di bagian ke-2 adalah jawaban Termohon maupun ke-3 Terkait. Disertai masing-masing nanti bukti. Dengan demikian Saudara akan lebih gampang menyusun kesimpulan sendiri-sendiri ya. Termasuk Saksi-Saksi dari Termohon maupun Terkait. Biasanya kalau dari Termohon itu aparat di bawah KPPS dan sebagainya ya. Sudah bisa dipahami ya. Ini tinggal sebagai penyempurnaan saja ya, supaya karena tidak ada hal-hal yang saya kira sangat fundamental, tapi ketegasan dari hanya perbaikan-perbaikan penyempurnaan supaya sesuai dengan kewajiban Hakim untuk menasehati hal-hal yang perlu diberikan kepada Pemohon maupun Termohon. Cukup ya (suara tidak terdengar jelas). Jadi besok perbaikan itu diserahkan jam…, paling lambat jam 16.00 WIB sore, hari Jumat tanggal 23. Sidang hari Kamis, 29 Juli, jamnya jam 09.00 WIB. Jadi hari Kamis tanggal 29 Juli jam 09.00 WIB itu sidang ke-2 akan mendengarkan jawaban Termohon dan Terkait ya. Kalau Saksi ada, nanti bisa didengarkan Saksi-Saksi dari. Mungkin kalau Saksinya ada banyak, bisa semuanya bisa selesai. Tapi saya melihat dulu Saksinya berapa dari pihak Pemohon untuk membuktikan itu. Tapi kita

10

akan mengadakan sidang pembuktian itu tanggal 29 Juli jam 09.00 WIB, mendengarkan jawaban Terkait dan Termohon dan pemeriksaan SaksiSaksi, baik dari Termohon, Terkait, maupun Pemohon. Cukup ya, cukup. Dengan demikian maka sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB

Jakarta, 22 Juli 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

Kasianur Sidauruk NIP. 19570122 198303 1 001

11