2010

SALINAN

PUTUSAN Perkara Nomor: 13/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Komisi”) yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”) berkaitan dengan Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas serta Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Bungo Tahun Jamak (Multiyears) 2009-2011, yang dilakukan oleh: ------------------------------------------------------------------------------1)

Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 17, Jakarta, 13110; ------------------------------------------------------------------

2)

Terlapor II, PT Riyah Permata Anugrah, berkedudukan di Jalan Tebet Timur Raya Nomor 49 Jakarta Selatan 12820; ---------------------------------------------------

3)

Terlapor III, PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat, berkedudukan di Jalan Doktor Sutomo Nomor 96 Pekanbaru 28141; -------------------------------------

4)

Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil JO. PT Rudy Agung Laksana, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 153 Jambi;---------------------------

5)

Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan (Persero), berkedudukan di Plaza PP Building, Jalan Letjen TB. Simatupang Nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760; -----------------------------------------------------------------------------------------

6)

Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 2 Arah Bangko, Muara Bungo - Jambi; --------------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------------------

SALINAN

Majelis Komisi: -----------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;------------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; ------------------------------------Setelah membaca Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor; -------------------------Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”); ---------------

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas serta Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Bungo Tahun Jamak (Multiyears) 2009-2011; ---------------------------------------------------------------------2. Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian, klarifikasi dan pemberkasan atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut lengkap dan jelas (vide bukti A1);---------------------------------------------------------------------------------------3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 35/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 16 Februari 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 (vide bukti A2); ---------------------------------------------------------------------------------------------4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 91/KPPU/KEP/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 (vide bukti A3);-------5. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 187/SJ/ST/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (vide bukti A4);-----------------------------------------------------------------

halaman 2 dari 61

SALINAN 6. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan dan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor (vide bukti A5, A6, A7, A8, A9, A10);------------------------------------------7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa belum menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor karena terdapat pelaku usaha yang tidak hadir dalam Pemeriksaan tersebut sehingga Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Komisi untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A23); ---------------------------------------8. Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 71/KPPU/PEN/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 28 Juni 2010 (vide bukti A24);--9. Menimbang

bahwa

untuk

melaksanakan

Pemeriksaan

Lanjutan,

Komisi

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 142/KPPU/KEP/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 (vide bukti A25); ----------10. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 459/SJ/ST/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A26); ------------------------------------------------------------------------------11. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan dan Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan kepada para Terlapor (vide bukti A27, A28, A29, A30, A31, A32); ----------------------------12. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 223/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 13/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan 9 Agustus 2010 (vide bukti A71); -------------------------------------------------13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 224/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 29 Juni

halaman 3 dari 61

SALINAN

2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 (vide bukti A72); --------------------------------------------------------------------------------------------14. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 955/SJ/ST/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A73); ---------------------------------------------------15. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta perpanjangannya, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor, para Saksi dan Ahli; ---------------------------------------------------------16. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor, para Saksi, dan Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya serta masing-masing telah ditandatangani oleh yang bersangkutan (vide bukti B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B15, B16, B17, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B27, B29, B30, B34, B35, B42);--------------------------------------------------------------------------------------17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----------------------------------------------------------------------------------18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang memuat fakta-fakta sebagai berikut (vide bukti A83): ---------------------------------------------------------------------18.1

Tentang Tender; --------------------------------------------------------------------18.1.1

Bahwa objek Tender dalam Perkara

ini terdiri dari dua paket

tender, yaitu Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo dan Tender Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert;-------------------------------------18.1.2

Bahwa Sumber Dana Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bungo Tahun Jamak (Multiyears)

2009-2011

dengan

pagu

anggaran

Rp.46.000.000.000,- dan besaran HPS/OE Rp. 45.960.800.000,-; -

halaman 4 dari 61

SALINAN 18.1.3

Bahwa Sumber Dana Tender Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bungo Tahun Jamak

(Multiyears)

2009-2011

dengan

pagu

anggaran

Rp 36.500.000.000,-; ----------------------------------------------------18.1.4

Bahwa kedua paket tender dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Barang/Jasa

Pemerintah

(selanjutnya

disebut

“Keppres Nomor 80 Tahun 2003”) dengan sistem pelelangan umum menggunakan metode Pascakualifikasi dengan Sistem Gugur; ---------------------------------------------------------------------18.2

Kronologis Pelaksanaan Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo;----------18.2.1

Bahwa Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo menerbitkan Keputusan No. 01 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan

Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009, dengan susunan Panitia sebagai berikut: Nasrial, ST (Ketua), Drs. Koni T (Sekretaris), Yendra, ST (Anggota), R.Widiastono, S.Si.T (Anggota), dan Fiksi Arisandhy, A.Md (Anggota); ------------------18.2.2

Bahwa telah diterbitkan Pengumuman Lelang dengan No: 001.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2009

untuk

Paket

Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo di Media Indonesia tanggal 12 Maret 2009 serta papan pengumuman resmi Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo; -------------------18.2.3

Bahwa dan Pengambilan Dokumen Tender dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 dan dihadiri oleh 39 peserta, yaitu: -------------------------------------------

No. 1. 2. 3. 4. 5.

Perusahaan PT Paesa Pasindo Engineering PT Budi Bakti Prima PT Bungo Pantai Bersaudara PT Nasiotama Karya Bersama PT Dayatama Beta Mulya

halaman 5 dari 61

Yang Menandatangani Daftar Hadir Oloan Holmes Situmorang Aidil Ismail Ibrahim Sophia Oktaviana Ir. Syafri Manan

SALINAN

No.

Perusahaan

6. 7. 8. 9.

PT Prima Pembangunan Kerinci PT Wijaya Karya PT Wijaya Perdana PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana PT Widya Satria PT Leotunggal Mandiri PT Alam Beringin Mas PT Agra Budi Karya Marga PT Istaka Karya (Persero) PT Jaya Konstruksi PT Hariara PT Pembangunan Perumahan (Persero) PT Sinar Cempaka PT Lince P Raya PT Sabungan Jaya Teknik PT Trillion Glory International PTTakagama PT Waskita Karya (Persero) PT Bintang Selatan Agung PT Guna Karya Nusantara PT Brantas Abipraya PT Tamako Raya Perdana PT Kramat Kulon PT Adhi Karya PT Bukit Jaya Abadi PT Hutama Karya PT Pilar Persada PT Mitra Gusnita Nanda PT Supra Kunci Emas Jaya PT Himindo Citra Mandiri PT Sumber Batu PT Reka Esti Utama PT Pagar Siring Group PT Duta Graha Indah

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

18.2.4

Yang Menandatangani Daftar Hadir Dede Masyuni, SE Ir. Pandang Musili Ir. Achyar Ir. HB. Suparno Ir. Dirgahayu G.P Ondolan Panjaitan Andiwidjaja M. Nawari Ibnul Zauzi Ir. Harris Hansen S Malau Ambar Dwi Maruli Panjaitan M. Napitupulu Ir. Tagor Samosir Paulus S Widjaja Efendi Sianipar Budi Sukmayana Ir. Aria Kurniawan Jhon L Marbun (Direktur) Ir. Nurtjahja Dasril Hasan Asyubari Satria Hendri Edwin Mochtar Sunaryo Ir. Edy Nuryanto H. Tandanan Daulay (Direktur) Henoch Tomas (Direktur) Ir. Frans Himawan Tanojo Ir. K. Panjaitan H. Pamungkas D.P. ST Sukanta (Direktur) Ir. Muslih

Bahwa Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2009 yang dihadiri oleh 14 (empat belas) perusahaan, yaitu: ----------------------------------------------------------

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Perusahaan PT Prima PT Wijaya Karya Tbk PT Wijaya Perdana PT Tamako Raya Perdana PT Paesa Pasindo Engineering PT Bungo Pantai B PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk PT Dayatama Beta Mulya PT PP (Persero) Cabang IX PT Hariara

halaman 6 dari 61

Yang Menandatangani Daftar hadir Rinaldi (Staf) Faisyal S Yusup Y Gusti (Direktur) Adi Santoso (Staf Marketing) Nangyu (Staf) Sally Natalia (Staf Estimasi) Shabri (Staf Teknik) Wandri (Staf) Hansen Malau (Direktur)

SALINAN No.

Perusahaan

11. 12. 13. 14.

PT Bukit Jaya Abadi PT Waskita Karya PT Adhi Karya PT Hutama Karya

18.2.5

Yang Menandatangani Daftar hadir Edwin Mochtar (Direktur) Ryan Andika (Staf) Satria Hendri (Ka Perwakilan) Sunaryo K (GM)

Bahwa Pemasukan Dokumen Penawaran dilaksanakan pada tanggal 19 Maret – 31 Maret 2009; --------------------------------------

18.2.6

Bahwa Pembukaan Kotak dan Sampul Penawaran dilaksanakan pada tanggal 1 April 2009 yang dihadiri 4 (empat) perusahaan yang memenuhi syarat, yaitu: --------------------------------------------------No. 1. 2. 3. 4.

18.2.7

Perusahaan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana PT Paesa Pasindo Engineering PT Waskita Karya (Persero) PT Pembangunan Perumahan (Persero)

Yang menandatangani Daftar hadir Alhady Holmes Yudie Wandri

Bahwa Hasil Pembukaan Penawaran yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2009 yaitu sebagai berikut: ----------------------------

No.

Perusahaan

Penawaran

1.

PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana PT Paesa Pasindo Engineering PT Waskita Karya (Persero) PT Pembangunan Perumahan (Persero)

45.492.800.000

Prosentase Terhadap OE (%) 98.98

45.143.000.000 45.325.000.000 45.356.000.000

98.22 98.61 98.69

2. 3. 4.

18.2.8

Bahwa pada tanggal 14 April 2009 Panitia melakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi dengan hasil sebagai berikut: ------------No. 1. 2. 3. 4.

18.2.9

Perusahaan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana PT Paesa Pasindo Engineering PT Waskita Karya (Persero) PT Pembangunan Perumahan (Persero)

Total Nilai 73.22

Hasil Tidak Lulus

95 100 100

Lulus Lulus Lulus

Bahwa pada tanggal 14 April 2009 Panitia memutuskan hasil Pelelangan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan No. 06.I.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2009, dengan hasil sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------

halaman 7 dari 61

SALINAN

No.

Perusahaan

1. 2. 3. 4.

PT Paesa Pasindo Engineering PT Waskita Karya PT Pembangunan Perumahan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana Catatan: Harga OE Termasuk PPN

Harga Penawaran Termasuk PPN Asli (Rp) Terkoreksi, Klarifikasi dan Negosiasi 45.143.000.000 45.143.000.000 45.325.000.000 45.325.000.000 45.356.000.000 45.356.000.000 45.492.800.000 45.492.800.000 (Gugur Kualifikasi) 45.960.600.000

18.2.10 Bahwa pada Tanggal 15 April 2009 Panitia mengirimkan Surat No. 07.I.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2009 mengenai usulan calon pemenang

kepada

Kuasa

Pengguna

Anggaran

Kegiatan

Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:---------------------------------------------No. 1. 2. 3.

Perusahaan PT Paesa Pasindo Engineering PT Waskita Karya PT Pembangunan Perumahan

Penawaran (Rp) 45.143.000.000 45.325.000.000 45.356.000.000

Usulan Calon Pemenang I Calon Pemenang II Calon Pemenang III

18.2.11 Bahwa pada tanggal 16 April 2009 Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo menerbitkan Surat No. 553/202/DISHUBKOMINFO/ 2009 mengenai Penetapan Pemenang yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ------Perusahaan PT Paesa Pasindo Engineering

Penawaran (Rp)

Keterangan

45.143.000.000

Pemenang

18.2.12 Bahwa pada Tanggal 16 April 2009Panitia mengirimkan surat No. 08.I.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2009 kepada empat peserta yang lolos evaluasi yang pada pokoknya menetapkan PT Paesa Pasindo Engineering sebagai pemenang tender dengan harga Rp 45.143.000.000,-; -----------------------------------------------------18.3

Tentang Dokumen Penawaran PT Paesa Pasindo Engineering, PT Waskita Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana pada Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo; -----------------------------------------------------

halaman 8 dari 61

SALINAN 18.3.1

Bahwa pada beberapa item terdapat kesamaan nilai harga satuan pada Rencana Anggaran Biaya masing-masing peserta dengan nilai Owner Estimate;------------------------------------------------------------

18.3.2

Bahwa terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pendaftaran tetapi kemudian menyatakan mengundurkan diri, diantaranya adalah: ----------------------------------------------------------------------a. PT Dayatama Beta Mulya,---------------------------------------------b. PT Duta Graha Indah Tbk,--------------------------------------------c. PT Wijaya Perdana,----------------------------------------------------d. PT Brantas Abipraya (Persero),---------------------------------------e. PT Hutama Karya (Persero) Wilayah I,------------------------------f. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.,-------------------------------------g. PT Bintang Selatan Agung,--------------------------------------------h. PT Tamako Raya Perdana,--------------------------------------------i. PT Sumber Batu, dan---------------------------------------------------j. PT Istaka Karya;---------------------------------------------------------

18.3.3

Bahwa terdapat kejanggalan pada surat pengunduran diri PT Bintang Selatan Agung, yaitu surat tersebut dibubuhi materai dan cap perusahaan namun tidak ditanda tangani; --------------------------

18.3.4

Bahwa lembar Surat Penawaran PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana tidak dibubuhi materai; --------------------------------

18.3.5

Bahwa lembar Surat Penawaran PT Waskita Karya tidak dibubuhi tandatangan; ----------------------------------------------------------------

18.3.6

Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata ”disyaratkan” yang seharusnya ”diisyaratkan” di dalam dokumen tender pada lembar surat penawaran PT Waskita Karya (Persero) dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana;-------------------------------

18.3.7

Bahwa pada contoh/lampiran Dokumen tender untuk lembar analisa biaya, untuk item Bahan telah diberikan contoh dan susunan masing-masing sub itemnya sedangkan untuk item Tenaga tidak ada contoh ataupun susunan sub itemnya; ------------------------------

halaman 9 dari 61

SALINAN

18.3.8

Bahwa terdapat kesamaan penulisan pada lembar analisa biaya untuk item Tenaga pada dokumen penawaran PT Paesa Pasindo Engineering, PT Waskita Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana; ---------------------------------------------------------------------

18.4

Kronologis Pelaksanaan Tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo; ------------------------------18.4.1

Bahwa tanggal 11 Maret 2009, Panitia Pengadaan menyampaikan pengumuman

lelang

nomor

001.I/PAN-

PBJ/DISHUB/BUNGO/2009 di Harian Umum Media Indonesia; -18.4.2

Bahwa jadwal waktu pendaftaran dan pengambilan Dokumen Tender adalah tanggal 12 Maret 2009 sampai dengan 21 Maret 2009 dan telah mendaftar 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan; ----

18.4.3

Bahwa

tanggal

19

Maret

2009

Panitia

Pengadaan

menyelenggarakan aanwijzing yang dihadiri oleh 10 (sepuluh) perusahaan peserta tender; -----------------------------------------------18.4.4

Bahwa tanggal 1 April 2009 Panitia melaksanakan pembukaan sampul penawaran terhadap 3 (tiga) dokumen penawaran yang disampaikan oleh rekanan dengan hasil sebagai berikut: ------------No.

Nama Perusahaan

Harga Penawaran (Rp.)

Keterangan

1.

PT Riyah Permata Anugrah

35.808.930.000,00

Lengkap

2.

PT Waskita Karya (Persero)

36.262.000.000,00

Lengkap

3.

PT Anisa Putri Ragil JO PT

36.313.000.000,00

Lengkap

Rudy Agung Laksana

18.4.5

Bahwa pada tanggal 14 April 2009 Panitia melakukan koreksi aritmatik terhadap harga penawaran peserta dengan hasil sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------

No.

1.

Nama Perusahaan

PT Riyah Permata

Harga Penawaran (Rp.) 35.808.930.000,00

Anugrah

halaman 10 dari 61

Harga

%

Penawaran

Terhadap

Terkoreksi (Rp.)

OE

35.808.938.000,00

98.11

SALINAN

No.

2.

Harga

%

Penawaran

Terhadap

Terkoreksi (Rp.)

OE

36.262.000.000,00

36.262.100.000,00

99.35

36.313.000.000,00

36.312.746.000,00

99.49

Harga

Nama Perusahaan

PT Waskita Karya

Penawaran (Rp.)

(Persero) 3.

PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana

18.4.6

Bahwa

melalui

surat

nomor

07.I.2/PAN-

PBJ/DISHUB/BUNGO/2009 tertanggal 15 April 2009 Panitia menyampaikan usulan penetapan pemenang tender kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo yang pada pokoknya mengusulkan pemenang sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------No.

Usulan Pemenang

1.

Calon Pemenang I

Nama Perusahaan PT Riyah Permata

Harga Penawaran (Rp.) 35.808.938.000,00

Anugrah 2.

Calon Pemenang II

PT Waskita Karya

36.262.100.000,00

3.

Calon Pemenang III

PT Anisa Putri Ragil JO

36.312.746.000,00

PT Rudy Agung Laksana

18.4.7

Bahwa melalui surat nomor 553/203/DISHUBKOMINFO/2009 tertanggal 16 April 2009 Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo menyampaikan Penetapan Pemenang Tender kepada Panitia Pengadaan dengan menetapkan PT Riyah Permata Anugrah, dengan harga penawaran Rp. 35.808.938.000,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagai pemenang tender; ----------------------------------------------------------

18.4.8

Bahwa

melalui

surat

nomor

08.I.2/PAN-

PBJ/DISHUB/BUNGO/2009 tertanggal 16 April 2009 Panitia menyampaikan Pengumuman Pemenang Tender kepada ketiga peserta yang memasukkan penawaran yang pada pokoknya menyampaikan PT Riyah Permata Anugrah dengan harga

halaman 11 dari 61

SALINAN

penawaran Rp 35.808.938.000,00 (Tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagai pemenang tender;------------------------------------------------18.5

Tentang Dokumen Penawaran PT Paesa Pasindo Engineering, PT Waskita Karya (Persero), PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana pada Tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo;------------------------------------------18.5.1

Bahwa pada beberapa item terdapat kesamaan nilai harga satuan pada lembar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama untuk jenis pekerjaan mobilisasi dari dokumen peserta Tender;-------------------

18.5.2

Bahwa pada beberapa item terdapat kesamaan nilai harga satuan pada lembar Analisa harga Satuan Pekerjaan Utama untuk jenis pekerjaan mobilisasi pada item Peralatan dari dokumen peserta Tender; ----------------------------------------------------------------------

18.5.3

Bahwa pada beberapa item terdapat kesamaan nilai harga satuan pada lembar Daftar Harga Dasar Satuan Alat untuk nilai Harga Sewa/Jam dari dokumen peserta Tender; -------------------------------

18.5.4

Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata ”disyaratkan” yang seharusnya ”diisyaratkan” di dalam dokumen tender pada lembar surat penawaran PT Waskita Karya (Persero) dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana;-------------------------------

18.5.5

Bahwa Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan urutan pada lembar Daftar Harga Satuan Alat dari dokumen PT Riyah Permata Anugrah, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana;---------------------------------------------

18.5.6

Bahwa lembar Surat Penawaran PT Waskita Karya tidak dibubuhi tandatangan; ----------------------------------------------------------------

18.5.7

Bahwa terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pendaftaran tetapi kemudian menyatakan mengundurkan diri, diantaranya adalah: PT Duta Graha Indah Tbk, PT Wijaya Perdana, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Hutama Karya (Persero) Wilayah I,

halaman 12 dari 61

SALINAN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Bintang Selatan Agung, PT Istaka Karya, dan PT Reka Esti Utama; ---------------------------18.6

Tentang Kepemilikan; -------------------------------------------------------------18.6.1

Bahwa salah satu pengurus dan pemilik saham dari PT Paesa Pasindo Engineering (Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo) adalah Risma Aritonang yang beralamat di Jl. Akasia Raya Blok A/1 Cipinang; --------------------------------------------------------

18.6.2

Bahwa salah satu pengurus dan pemilik saham dari PT Riyah Permata Anugrah (Pemenang Tender Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo) adalah Risma Aritonang yang beralamat di Jl. Akasia Raya Blok A/1 Cipinang;--

18.6.3

Bahwa alamat, nomor telepon dan nomor Fax dari Operational Office PT Riyah Permata Anugrah juga merupakan alamat kantor dari PT Paesa Pasindo Engineering, yaitu: Jl. A. Yani No. 17 Jakarta 13110, Telp. (021) 85907323, 8590884, 2800575, Fax. (021) 2800568; -------------------------------------------------------------

18.7

Fakta Dalam Pemeriksaan; -------------------------------------------------------PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat; --------------------------------18.7.1

Bahwa PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat tidak memenuhi panggilan Tim Pemeriksa pada Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan di Jambi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010; ----

18.7.2

Bahwa Saudara Budi Sukmayana selaku Kepala Cabang PT. Waskita Karya Cabang Jambi menolak dugaan persekongkolan tender karena telah melaksanakan seluruh proses sesuai dengan prosedur; --------------------------------------------------------------------

18.7.3

Bahwa Saudara Budi Sukmayana selaku Kepala Cabang PT. Waskita Karya Cabang Jambi ikut dalam proses pendaftaran Tender tetapi tidak mengikuti Aanwijzing dan pemasukan dokumen;--------------------------------------------------------------------

halaman 13 dari 61

SALINAN

18.7.4

Bahwa

Saudara Budi Sukmayana selaku Kepala Cabang

PT Waskita Karya Cabang Jambi merasa telah menandatangani Surat Penawaran Harga untuk PT. Waskita Karya;-------------------18.7.5

Bahwa

Saudara

Budi

Sukmayana

selaku

Kepala

Cabang

PT Waskita Karya Cabang Jambi menyatakan bahwa Saudara Heri Supriyadi bertindak selaku koordinator yang bertanggungjawab atas detail teknis dan administrasi termasuk proses perhitungan harga untuk kegiatan Tender di Sumatera Bagian Selatan;----------Tentang Kepemilikan PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah;------------------------------------------------------------------18.7.6

Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah dimiliki oleh pihak-pihak yang terafiliasi;-------------------

18.7.7

Bahwa pada tahun 2009 Risma Aritonang adalah Komisaris PT Paesa Pasindo Engineering dan juga merupakan Komisaris PT Riyah Permata Anugrah;----------------------------------------------

18.7.8

Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering tidak memasukkan penawaran pada Tender Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo TA 2009, dan PT Riyah Permata Anugrah tidak memasukkan penawaran pada Tender Pekerjaan Pembangunan

Gedung

Terminal

dan

Menara

Pengawas,

dikarenakan keduanya mengetahui ketentuan larangan bagi perusahaan yang terafiliasi untuk mengikuti tender pada paket yang sama;------------------------------------------------------------------------18.7.9

Bahwa pada bulan Desember 2009, PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah mengubah skema kepemilikan dan direksi di kedua perusahaan tersebut sehingga tidak ada lagi kepengurusan silang; ------------------------------------------------------

18.7.10 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering membuka kantor cabang di Muaro Bungo dengan menunjuk Kepala Kantor Cabang yaitu Saudara Mawardi;----------------------------------------------------------

halaman 14 dari 61

SALINAN 18.7.11 Bahwa PT Riyah Permata Anugrah membuka kantor cabang di Muaro Bungo dengan menunjuk Kepala Kantor Cabang yaitu Saudara Ja’ali Rasyid; ----------------------------------------------------18.7.12 Bahwa berdasarkan informasi dari media www.infojambi.com diketahui bahwa PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah memiliki kantor bersama di Kabupaten Bungo yang diresmikan oleh Bupati Bungo beberapa saat sebelum pelaksanaan tender di Muaro Bungo dilaksanakan; ------------------18.7.13 Bahwa baik PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah mengakui masing-masing memiliki kantor cabang namun kantor tersebut tidak pernah beroperasi; -------------------------------PT Paesa Pasindo Engineering---------------------------------------------------18.7.14 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering mengetahui informasi tender pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo dari harian Media Indonesia dan tidak mengenal panitia pengadaan sebelumnya; -----------------------------18.7.15 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering belum pernah mengerjakan proyek di Jambi khususnya di Kabupaten Bungo sebelumnya;-----18.7.16 Bahwa yang menyiapkan dokumen penawaran untuk PT Paesa Pasindo Engineering dalam tender pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo adalah karyawan di Divisi Gedung;----------------------------18.7.17 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering hanya menempatkan orangorang yang bersifat key-person pada pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo. Namun, Project Manager PT Paesa Pasindo Engineering yang bertanggungjawab atas proyek tersebut (Yosef) mempunyai kewenangan untuk merekrut sumber daya lokal yang akan melakukan proyek dimaksud; -------------------------------------------18.7.18 Bahwa kecuali pada pekerjaan yang bersifat spesialis, PT Paesa Pasindo Engineering tidak akan melakukan sub-kontrak pada pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas

halaman 15 dari 61

SALINAN

Bandar Udara Muara Bungo serta akan membawa alat pancang dari Jakarta; ---------------------------------------------------------------------18.7.19 Bahwa Panal Banjarnahor (Direktur Utama PT Paesa Pasindo Engineering) pertama kali mengenal Ismail Ibrahim, Direktur Utama PT Bungo Pantai Bersaudara (perusahaan lokal yang memenangkan paket perkerjaan lain pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2008) dan Pak Aan pertama kali pada saat acara peresmian pemasangan tiang pada pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo; ----------------18.7.20 Bahwa Panal Banjarnahor mengakui telah mengeluarkan surat kuasa untuk pembukaan kantor cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Kabupaten Bungo;--------------------------------------18.7.21 Bahwa Panal Banjarnahor mengakui bahwa pembukaan kantor cabang dimaksud adalah atas rekomendasi/ dorongan Saudara Haynal

Tobing

(Direktur

Pemasaran

PT

Paesa

Pasindo

Engineering); --------------------------------------------------------------18.7.22 Bahwa Haynal Tobing menyatakan bahwa penunjukkan Saudara Mawardi selaku Kepala Kantor Cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Kabupaten Bungo adalah hasil diskusi dengan Panal Banjarnahor; ---------------------------------------------------------------18.7.23 Bahwa Mawardi adalah orang Jambi yang juga pensiunan pejabat di lingkungan Pemerinda Daerah Kabupaten Bungo yang mempunyai potensi networking yang bagus; --------------------------18.7.24 Bahwa Haynal Tobing menyatakan bahwa penunjukkan Saudara Mawardi sebagai Kepala Kantor Cabang tidak ditujukan untuk kepentingan proyek bandar udara di Muaro Bungo; -----------------18.7.25 Bahwa Panal Banjarnahor dan Haynal Tobing menyatakan bahwa kantor cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Kabupaten Bungo tidak pernah beroperasi atau berfungsi sebagaimana mestinya; -----

halaman 16 dari 61

SALINAN PT Riyah Permata Anugrah-----------------------------------------------------18.7.26 Bahwa PT Riyah Permata Anugrah mengetahui informasi tender Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo dari harian Media Indonesia; ---------------------------18.7.27 Bahwa PT Riyah Permata Anugrah sebelumnya belum pernah mengerjakan proyek di Jambi khususnya di Kabupaten Bungo;----18.7.28 Bahwa yang menyiapkan penawaran untuk PT Riyah Permata Anugrah dalam tender Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo adalah Divisi Gedung dengan penanggung jawab adalah Ferry (Marketing) dan Agus (Project Manager); ------------------------------------------------------------------18.7.29 Bahwa Ulahi Banjarnahor dan Robert Marbun selaku petinggi PT Riyah Permata Anugrah menyatakan tidak mengenal Ismail Ibrahim dari PT Bungo Pantai Bersaudara (perusahaan lokal yang memenangkan paket perkerjaan lain pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2008) dan juga Aan; -----------------------------------------------18.7.30 Bahwa PT Riyah Permata Anugrah tidak akan membawa peralatan berat untuk mengerjakan proyek pekerjaan Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo dari Jakarta dan hanya akan menyewa dari perusahaan lokal;---------------------18.7.31 Bahwa Agus selaku Project Manager PT Riyah Permata Anugrah pada Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo diberi kewenangan/ otoritas untuk mengatur penyewaan alat-alat berat tersebut; -------------------------------------18.7.32 Bahwa Ulahi Banjarnahor selaku Direktur Utama PT Riyah Permata Anugrah menyatakan bahwa inisiatif pembukaan kantor cabang di Kabupaten Bungo datang dari pihak marketing namun tidak pernah melaporkan progress-nya dan kantor cabang tersebut tidak pernah beroperasi sebagaimana mestinya; ----------------------18.7.33 Bahwa usulan pembukaan kantor cabang tersebut adalah berasal dari Saudara Ja’ali Rasyid kepada Saudara Haynal Tobing yang bertindak sebagai Marketing dari PT Riyah Permata Anugrah; -----

halaman 17 dari 61

SALINAN

18.7.34 Bahwa Saudara Ja’ali Rasyid kemudian ditunjuk menjadi Kepala Kantor Cabang PT Riyah Permata Anugrah di Muara Bungo;------PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana--------------------------18.7.35 Bahwa Sudiono Dalimarta (Staf teknik pada PT Rudy Agung Laksana) merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam proses tender pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas serta Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo, termasuk dalam penyiapan dokumen tender yang dibantu oleh Saudara Al Hady; ---------------18.7.36 Bahwa Saudara Al Hady menyatakan tidak pernah bekerja dan tidak mempunyai rekan di PT Waskita Karya Cabang Jambi; ------18.7.37 Bahwa Sudiono Dalimarta mengaku tidak mengenal Panitia Pengadaan, PT Paesa Pasindo Engineering, dan PT Riyah Permata Anugrah, tetapi mengetahui PT Waskita Karya (Persero) sebelumnya;----------------------------------------------------------------18.7.38 Bahwa PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana mengakui tidak terlalu berminat untuk mengikuti tender pekerjaan pembangunan pelabuhan udara karena cukup beresiko namun tetap menawar dengan harga yang relatif tinggi; ----------------------------18.7.39 Bahwa menurut Sudiono Dalimarta pekerjaan di paket tersebut terlalu berat sehingga memberikan penawaran harga yang tinggi namun bukan dengan maksud untuk sengaja mengalah;-------------18.7.40 Bahwa PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana berkomitmen akan tetap terus memasukkan penawaran jika telah mendaftar suatu tender; --------------------------------------------------18.7.41 Bahwa PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana menyatakan akan mencari tenaga ahli dibidangnya jika ternyata ditunjuk sebagai pemenang tender; -------------------------------------18.7.42 Bahwa PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana dinyatakan gugur kualifikasi dalam tender pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas namun tidak mengetahui

halaman 18 dari 61

SALINAN bahwa salah satu alasan penggugurannya adalah karena kualifikasi kompetensi dasarnya tidak memenuhi syarat;-------------------------18.7.43 Bahwa PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana pernah melakukan konfirmasi secara lisan kepada panitia mengenai alasan penggugurannya pada tender pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo dan kemudian menerima alasan penggugurannya karena jaminan pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 1 % dari harga penawaran; PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX------------------------18.7.44 Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX mengetahui informasi tender pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo setelah mendapat memo/ fax dari kantor pusat yang memuat informasi tender dari harian Media Indonesia; ------------------------18.7.45 Bahwa dokumen tender PT Pembangunan Perumahan (Persero) pada pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo disiapkan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX dan ditandatangani oleh Kepala Cabang;------------------------------------------------------18.7.46 Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX sebelumnya pernah mengerjakan proyek RSUD Bungo di Kabupaten Bungo; --------------------------------------------------------18.7.47 Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX tidak mengajukan sanggahan terhadap hasil tender karena menganggap penawaran harganya relatif tinggi sehingga wajar untuk tidak dimenangkan;--------------------------------------------------------------18.7.48 Bahwa Nugroho selaku Wakil Kepala Cabang PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX baru pertama kali ini mengetahui PT Paesa Pasindo Engineering; -----------------------------------------18.7.49 Bahwa Nugroho selaku Wakil Kepala Cabang PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX tidak mengenal kontraktor lokal di Muara Bungo (khususnya PT Bungo Pantai Bersaudara) tetapi

halaman 19 dari 61

SALINAN

mengetahui bahwa PT Rudy Agung Laksana yang bekerjasama (JO) dengan PT Anisa Putri Ragil adalah perusahaan besar di Jambi;-----------------------------------------------------------------------18.7.50 Bahwa Sdr. Ambar dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX mengetahui/ pernah mendengar mengenai PT Bungo Pantai Bersaudara (perusahaan lokal yang memenangkan paket perkerjaan lain pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2008);---------18.7.51 Bahwa dalam melalukan perhitungan biaya, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX selalu melakukan perhitungan harga sewajarnya berdasarkan survey harga untuk barang-barang lokal yang dilakukan oleh pegawai kantor wilayah;------------------Tentang Beberapa Kesamaan dalam Dokumen Tender---------------------18.7.52 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering, PT Riyah Permata Anugrah, PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana, dan Pembangunan

Perumahan

(Persero)

Cabang

IX

PT

mengaku

mendapatkan softcopy dokumen tender dalam bentuk cakram padat (compact disk) dan flash disk yang berisi daftar item komponen dan Bill of Quantity dari Panitia Pengadaan; -------------------------------18.7.53 Bahwa dari softcopy dimaksud terdapat beberapa item yang tercantum harga satuannya; ----------------------------------------------18.7.54 Bahwa Sudiono Dalimarta (PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana) mengaku mendapatkan softcopy dokumen tender tersebut melalui Saudara Torus Situmorang yang merupakan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo; ----------------18.7.55 Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah mengikuti seluruh harga satuan yang sudah tercantum dalam softcopy yang diberikan panitia pengadaan; -------------------18.7.56 Bahwa PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana dan PT Waskita Karya Cabang Jambi menggunakan sebagian besar harga satuan yang sudah tercantum dalam softcopy yang diberikan Panitia Pengadaan; ---------------------------------------------------------

halaman 20 dari 61

SALINAN 18.7.57 Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX mengubah sebagian item harga satuan yang sudah tercantum dalam softcopy yang diberikan Panitia Pengadaan, dengan menghitung kembali kewajaran harganya;--------------------------------------------18.7.58 Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Cabang IX tidak pernah melakukan klarifikasi tentang item yang berisi harga satuan kepada Panitia Pengadaan karena dianggap sebagai kekhilafan Panitia semata;-------------------------------------------------------------Panitia Pengadaan-------------------------------------------------------------------18.7.59 Bahwa Panitia Pengadaan terdiri dari unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo; ---------------------------18.7.60 Bahwa Saudara Ir. Nasrial Nasil selaku ketua Panitia Pengadaan mengetuai beberapa Panitia Pengadaan pada tahun 2007, 2008 dan 2009; ------------------------------------------------------------------------18.7.61 Bahwa

Panitia

Pengadaan

mengusulkan

calon

pemenang

berdasarkan hasil evaluasi dengan menggunakan merit system;----18.7.62 Bahwa mengingat waktu pelaksanaan tender yang pendek, Panitia Pengadaan memberikan softcopy dan hardcopy yang berisi Bill of Quantity, namun tidak berisi harga satuan; ----------------------------18.7.63 Bahwa Sdr. Torus Situmorang ditunjuk secara informal sebagai Tim Teknis oleh Panitia Pengadaan yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan rincian anggaran biaya dan gambar teknis; 18.7.64 Bahwa

Sdr.

Torus

Situmorang

juga

ditugaskan

menjadi

penghubung penerima pendaftaran namun tetap di bawah pengawasan Panitia Pengadaan;-----------------------------------------18.7.65 Bahwa Sdr. Torus Situmorang selaku Tim Teknis yang membantu Panitia Pengadaan dapat memiliki softcopy yang tidak berisi harga satuan, tetapi tidak berhak untuk memiliki softcopy yang telah berisi harga satuan; -------------------------------------------------------18.7.66 Bahwa

Sdr.

Torus

Situmorang

mengaku

diminta

untuk

mendistribusikan softcopy Bill of Quantity kepada peserta tender yang meminta pada saat 2-3 hari setelah aanwijzing; -----------------

halaman 21 dari 61

SALINAN

18.7.67 Bahwa Sdr. Torus Situmorang menyatakan terdapat 5 atau 6 peserta tender yang datang kepadanya untuk meminta softcopy tersebut 4-5 hari setelah aanwijzing; -----------------------------------18.7.68 Bahwa Sdr. Torus Situmorang mengaku tidak mengetahui bahwa softcopy Bill of Quantity yang didistribusikan kepada peserta tender pada sebagian item-nya berisi harga satuan;---------------------------18.7.69 Bahwa hardcopy dokumen yang berisi harga satuan hanya dimiliki oleh Ketua Panitia Pengadaan sedangkan softcopy-nya (yang berasal dari konsultan) dipegang oleh Sdr. Yendra (Anggota Panitia Pengadaan); ----------------------------------------------------------------18.7.70 Bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah dihubungi oleh peserta tender; ----------------------------------------------------------------------18.7.71 Bahwa Panitia Pengadaan menolak kemungkinan terjadinya persekongkolan vertikal; -------------------------------------------------18.7.72 Bahwa Panitia Pengadaan tidak melakukan klarifikasi lapangan dan hanya berdasarkan dokumen peserta tender; --------------------------18.7.73 Bahwa karena keterbatasan waktu dan kesibukan sebagai pejabat struktural, Panitia Pengadaan tidak sempat melakukan cross-check dokumen antar peserta;---------------------------------------------------18.7.74 Bahwa Panita Pengadaan mengakui kelalaiannya dalam menghapus sebagian harga satuan dalam softcopy Bill of Quantity yang diberikan kepada peserta tender; ----------------------------------------18.7.75 Bahwa Panita Pengadaan hanya menghapus harga satuan dari item yang memerlukan analisis serta hanya mengubah warna huruf (font) menjadi putih untuk harga satuan dari item yang bersifat lumpsum dengan maksud agar semua harga satuan tidak ikut tercetak.;--------------------------------------------------------------------18.8

Fakta Lain-----------------------------------------------------------------------------18.8.1

Bahwa Saudara Ahmad Sudartono dari PT Adhi Karya (Persero) Wilayah Jambi menyatakan mengikuti pendaftaran dan aanwijzing namun tidak memasukkan penawaran karena setelah melakukan survey harga hasil perhitungan biaya di atas pagu proyek; -----------

halaman 22 dari 61

SALINAN 18.8.2

Bahwa Saudara Ahmad Sudartono dari PT Adhi Karya (Persero) Wilayah Jambi menyatakan tidak mengenal PT Paesa Pasindo Engineering, PT Riyah Permata Anugrah dan Panitia Pengadaan; --

18.8.3

Bahwa Sdr. Ahmad Sudartono dari PT Adhi Karya (Persero) Wilayah Jambi menyatakan tidak mengetahui adanya pemberian softcopy Bill of Quantity dari Panitia Pengadaan; ---------------------

18.8.4

Bahwa Sdr. Willy Fikri Rangkuti dari PT Hutama Karya (Persero) menyatakan mengikuti pendaftaran dan aanwijzing namun tidak memasukkan penawaran karena kesibukan di proyek lain dan tidak tersedianya sumber daya manusia untuk mengurus tender ini; ------

18.8.5

Bahwa Sdr. Willy Fikri Rangkuti dari PT Hutama Karya (Persero) menyatakan tidak mengenal PT Paesa Pasindo Engineering, PT Riyah Permata Anugrah, Panitia Pengadaan, dan Pejabat Daerah Kabupaten Bungo; ------------------------------------------------

18.8.6

Bahwa Sdr. Ir. Pandang Musili dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Wilayah III menyatakan mengikuti pendaftaran namun tidak memasukkan penawaran karena hasil perhitungan estimasi biaya ternyata di atas pagu proyek; ---------------------------------------------

18.8.7

Bahwa Sdr. Ir. Pandang Musili dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Wilayah III menyatakan tidak mengenal PT Paesa Pasindo Engineering, PT Riyah Permata Anugrah, serta Pejabat dan Tokoh di Kabupaten Bungo; ------------------------------------------------------

18.8.8

Bahwa Sdr. Ir. Pandang Musili dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Wilayah III menyatakan tidak mendapatkan softcopy Bill of Quantity dari Panitia Pengadaan; ----------------------------------------

18.8.9

Bahwa Sdr. Andy Maruly Romatua dari PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk menyatakan ikut mendaftar tender namun tidak memasukkan penawaran karena pada saat yang bersamaan SBU asli yang dipersyaratkan sedang digunakan dalam tender lain di Medan; -------------------------------------------------------------------

halaman 23 dari 61

SALINAN

18.8.10 Bahwa Sdr. Andy Maruly Romatua dari PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk menyatakan mengetahui PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah karena pernah bertemu dalam tender di daerah lain;-----------------------------------18.8.11 Bahwa Sdr. Ir. Edwin Mochtar dari PT Bukit Jaya Abadi menyatakan memasukkan penawaran untuk paket pembangunan menara pengawas dan gedung terminal namun didiskualifikasi karena tidak mencantumkan nama perusahaan di amplop penawaran; -----------------------------------------------------------------18.8.12 Bahwa Sdr. Ir. Edwin Mochtar dari PT Bukit Jaya Abadi menyatakan sudah meminta softcopy Bill of Quantity dari Panitia Pengadaan tetapi tidak diberi; -------------------------------------------18.8.13 Bahwa Sdr. Ir. Edwin Mochtar dari PT Bukit Jaya Abadi menyatakan harga penawaran yang diajukan mencapai sekitar 10% (sepuluh persen) di bawah pagu tender;--------------------------------18.8.14 Bahwa Sdr. Nursyam dari PT Tamako Raya Perdana menyatakan bahwa ikut mendaftar dan aanwijzing untuk kedua paket namun tidak memasukkan penawaran karena terdapat persyaratan teknis dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi; ------------------------------18.8.15 Bahwa Sdr. Nursyam dari PT Tamako Raya Perdana menyatakan tidak mengenal PT Paesa Pasindo Engineering dan perusahaan lain yang ikut dalam tender dimaksud; --------------------------------------18.8.16 Bahwa Sdr. Syahrirudin selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada proyek pembangunan Bandar Udara di Muara Bungo mengetahui PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah mempunyai kantor cabang di Muara Bungo sebelum tender dimulai;---------------------------------------------------------------------18.8.17 Bahwa Sdr. Syahrirudin menyatakan bahwa Saudara Mawardi yang merupakan Kepala Kantor Cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Muara Bungo adalah mantan Kepala Bappeda Kabupaten Bungo; -----------------------------------------------------------------------

halaman 24 dari 61

SALINAN 18.8.18 Bahwa Sdr. Syahrirudin menyatakan bahwa Sdr. Ja’ali Rasyid yang merupakan Kepala Kantor Cabang PT Riyah Permata Anugrah di Muara Bungo adalah mantan Anggota DPRD Kabupaten Bungo; -18.8.19 Bahwa Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Saksi Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan sesuai ketentuan perusahaan dengan kepengurusan yang sama dilarang untuk ikut dalam paket tender yang sama namun masingmasing boleh ikut dalam paket yang berbeda walaupun Panitia Pengadaannya sama;------------------------------------------------------18.8.20 Bahwa Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Saksi Ahli menyatakan informasi mengenai Bill of Quantity yang boleh diberikan kepada peserta tender adalah mengenai volume, satuan dan kuantitas sedangkan harga satuan tidak boleh diberitahukan; ------------------18.8.21 Bahwa Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Saksi Ahli menyatakan jika tersebarnya informasi harga satuan terkait Bill of Quantity diakui sebagai akibat kelalaian Panitia Pengadaan, maka kontrak harus dibatalkan karena dalam tender tidak dikenal istilah kelalaian;-----18.8.22 Bahwa Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Saksi Ahli menyatakan boleh tidaknya atau penting tidaknya harga satuan dalam Bill Of Quantity diketahui oleh peserta tender adalah tergantung pada sistem penawaran harga tender, apakah berdasarkan lump sum atau unit price. Jika jenis kontrak Lump sum, Bill of Quantity bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tetapi jika kontrak unit price maka Bill of Quantity mutlak harus ada; -------------------------------18.8.23 Bahwa Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Saksi Ahli menyatakan jika suatu perusahaan yang melakukan kelalaian dengan tidak mencantumkan nama dan alamat perusahaan di amplop penawaran didiskualifikasi dari suatu tender maka Panitia Pengadaan telah melakukan suatu kesalahan karena hal tersebut bukanlah substansi penawaran; -----------------------------------------------------------------18.8.24 Bahwa Sdr. M. Aris Supriyanto selaku Saksi Ahli menyatakan jika terdapat tiga perusahaan yang memasukkan penawaran namun

halaman 25 dari 61

SALINAN

yang lulus evaluasi hanya satu atau dua perusahaan saja maka tender dapat terus dilanjutkan karena ketentuan yang berlaku hanya mensyaratkan tiga perusahaan yang memasukkan penawaran; -----18.9

Analisa;--------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut; Paket Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo; -------------------------------------18.9.1 Persekongkolan Horizontal;------------------------------------------------18.9.1.1 Bahwa

hubungan

kekerabatan

antara

pemilik

dan

pengurus PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah serta dugaan adanya kantor bersama kedua perusahaan tersebut tidak bisa menjadi dasar adanya dugaan

persekongkolan

horizontal

karena

kedua

perusahaan tersebut tidak bersaing dalam paket yang sama walaupun Panitia Pengadaannya sama;----------------------18.9.1.2 Bahwa kesamaan dokumen tender PT Paesa Pasindo Engineering,

PT

Waskita

Karya

(Persero),

PT

Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 diakibatkan karena softcopy Bill of Quantity yang diberikan Panitia Pengadaan sudah berisi harga satuan pada beberapa itemnya;----------------------------------------18.9.1.3 Bahwa selisih harga penawaran PT Paesa Pasindo Engineering,

PT

Waskita

Karya

(Persero),

PT Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana, tidak terlalu signifikan merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal

diantara

perusahaan-perusahaan

tersebut.

Namun demikian, dugaan tersebut tidak didukung oleh

halaman 26 dari 61

SALINAN fakta dan bukti yang cukup terutama berkenaan dengan informasi yang menunjukkan bahwa para peserta tender tersebut saling mengenal dan saling bekerja sama baik secara

langsung

maupun

tidak

langsung

dalam

penyusunan dokumen tender; ---------------------------------18.9.1.4 Bahwa kesamaan surat penawaran antara PT Waskita Karya (Persero) dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana dengan perbedaan hanya pada jenis dan ukuran huruf (font) mengindikasikan bahwa dokumen tersebut berasal dari satu sumber namun dugaan tersebut tidak didukung oleh fakta dan bukti yang cukup terutama berkenaan dengan informasi yang menunjukkan bahwa personel dari masing-masing perusahaan yang membuat surat penawaran tersebut saling mengenal atau saling bertukar dokumen; ---------------------------------------------18.9.1.5 Bahwa ketidakseriusan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana dalam mengikuti tender menimbulkan dugaan bahwa perusahaan tersebut hanya berperan sebagai pelengkap

tender

persekongkolan

yang

horizontal,

mengindikasikan namun

dugaan

adanya tersebut

disangkal berdasarkan pernyataan bahwa PT Anisa Putri Ragil

JO

PT

Rudy

Agung

Laksana

akan

terus

berkomitmen untuk tetap memasukkan penawaran jika sudah mendaftar di suatu tender; -----------------------------18.9.1.6 Bahwa keterangan beberapa saksi yang ikut mendaftar namun tidak memasukkan penawaran dalam tender ini menunjukkan tidak adanya tekanan, ancaman, atau pengaturan horizontal dalam proses tender;-----------------18.9.1.7 Bahwa tidak ada bukti yang cukup yang dapat menunjukkan keterkaitan PT Pembangunan Perumahan (Persero) dengan peserta tender lainnya maupun adanya peranan PT Pembangunan Perumahan (Persero) dalam

halaman 27 dari 61

SALINAN

persekongkolan horizontal untuk memenangkan PT Paesa Pasindo Engineering dalam Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo; --------------------------------18.9.2 Persekongkolan Vertikal;---------------------------------------------------18.9.2.1 Bahwa pemberian softcopy Bill of Quantity yang berisi satuan harga dari beberapa itemnya oleh Panitia Pengadaan menimbulkan dugaan adanya pengaturan tender yang menguntungkan bagi PT Paesa Pasindo Engineering selaku pemenang di Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo;---------------------------------18.9.2.2 Bahwa tidak dibatalkannya kontrak atas alasan pemberian softcopy Bill of Quantity yang berisi satuan harga sebagaimana pendapat Saksi Ahli menguatkan dugaan adanya

pengaturan

vertikal

antara

Panitia

dengan

pemenang tender baik secara langsung maupun tidak langsung;----------------------------------------------------------18.9.2.3 Bahwa

tindakan

Panitia

Pengadaan

yang

men-

diskualifikasi PT Bukit Jaya Abadi hanya karena tidak mencantumkan nama dan alamat perusahaan pada amplop penawaran berdasarkan pendapat Saksi Ahli adalah tindakan yang tidak substantif dan mengindikasikan adanya persekongkolan vertikal antara Panitia Pengadaan dengan pemenang tender baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, Panitia Pengadaan beralasan melakukan hal tersebut karena berpegang pada syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam tender tersebut;-----------------------------------------------------------18.9.2.4 Bahwa pembukaan kantor cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Muara Bungo yang dipimpin oleh Bupati Kabupaten

Bungo

halaman 28 dari 61

hanya

beberapa

saat

sebelum

SALINAN pelaksanaan

tender

menimbulkan

dugaan

adanya

pengaturan tender antara Panitia Pengadaan dengan pemenang tender dan atau dengan peserta lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, dugaan tersebut tidak didukung oleh fakta dan bukti yang cukup karena Saudara Mawardi selaku Kepala Cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Muara Bungo tidak menghadiri panggilan pemeriksaan di KPPU meskipun telah dipanggil secara patut;-----------------------------------Paket Tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandara Udara Muara Bungo;---------------------------------------------------18.9.3 Persekongkolan Horizontal; -----------------------------------------------18.9.3.1 Bahwa

hubungan

kekerabatan

antara

pemilik

dan

pengurus PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah serta dugaan adanya kantor bersama kedua perusahaan tersebut, tidak bisa menjadi dasar adanya dugaan persekongkolan horizontal karena kedua perusahaan tersebut tidak bersaing dalam paket yang sama walaupun Panitia Pengadaannya sama;-----------------------18.9.3.2 Bahwa kesamaan dokumen tender PT Riyah Permata Anugrah, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana pada Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 diakibatkan karena softcopy Bill of Quantity yang diberikan Panitia Pengadaan sudah berisi harga satuan pada beberapa itemnya;------------------18.9.3.3 Bahwa selisih harga penawaran PT Riyah Permata Anugrah, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana, tidak terlalu signifikan merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal diantara perusahaan-perusahaan tersebut. Namun dugaan tersebut tidak didukung oleh fakta dan bukti yang cukup

halaman 29 dari 61

SALINAN

terutama berkenaan dengan informasi yang menunjukkan bahwa para peserta tender tersebut saling mengenal dan saling bekerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen tender;--------------18.9.3.4 Bahwa kesamaan surat penawaran antara PT Waskita Karya (Persero) dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana dengan perbedaan hanya pada jenis dan ukuran huruf (font) mengindikasikan bahwa dokumen tersebut berasal dari satu sumber. Namun dugaan tersebut tidak didukung oleh fakta dan bukti yang cukup terutama berkenaan dengan informasi yang menunjukkan bahwa personel dari masing-masing perusahaan yang membuat surat penawaran tersebut saling mengenal atau saling bertukar dokumen;-----------------------------------------------18.9.3.5 Bahwa ketidakseriusan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana dalam mengikuti tender menimbulkan dugaan bahwa perusahaan tersebut hanya berperan sebagai pelengkap

tender

persekongkolan

yang

horizontal,

mengindikasikan namun

dugaan

adanya tersebut

disangkal berdasarkan atas pernyataan bahwa PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana akan terus berkomitmen untuk tetap memasukkan penawaran jika sudah mendaftar di suatu tender;------------------------------18.9.3.6 Bahwa keterangan beberapa saksi yang ikut mendaftar namun tidak memasukkan penawaran dalam tender ini menunjukkan tidak adanya tekanan, ancaman, atau pengaturan horizontal dalam proses tender.------------------18.9.4 Persekongkolan Vertikal; --------------------------------------------------18.9.4.1 Bahwa pemberian softcopy Bill of Quantity yang berisi satuan harga dari beberapa itemnya oleh Panitia Pengadaan menimbulkan dugaan adanya pengaturan tender yang menguntungkan PT Riyah Permata Anugrah

halaman 30 dari 61

SALINAN selaku pemenang di Paket Tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandara Udara Muara Bungo; 18.9.4.2 Bahwa tidak dibatalkannya kontrak atas alasan pemberian softcopy Bill of Quantity yang berisi satuan harga sebagaimana pendapat Saksi Ahli menguatkan dugaan adanya

pengaturan

vertikal

antara

panitia

dengan

pemenang tender baik secara langsung maupun tidak langsung;----------------------------------------------------------18.9.4.3 Bahwa pembukaan kantor cabang PT Riyah Permata Anugrah di Muara Bungo yang dipimpin oleh Bupati di Kabupaten pelaksanaan

Bungo tender

hanya

beberapa

menimbulkan

saat

sebelum

dugaan

adanya

pengaturan tender antara Panitia Pengadaan dengan pemenang tender dan atau dengan peserta lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun dugaan tersebut tidak didukung oleh fakta dan bukti yang cukup karena Saudara Ja’ali Rasyid selaku Kepala Cabang PT Riyah Permata Anugrah di Muara Bungo tidak menghadiri panggilan pemeriksaan di KPPU meskipun telah dipanggil secara patut.;-----------------------------------------------------18.10 Kesimpulan;--------------------------------------------------------------------------18.10.1 Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Saksi, Ahli, Terlapor, dan surat dan/atau dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan tidak terdapat bukti yang cukup atas terjadinya pelanggaran Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 baik persekongkolan horizontal maupun persekongkolan vertikal dalam Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas serta Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana DAU Tahun Jamak (multiyears) 2009-2011;--

halaman 31 dari 61

SALINAN

18.10.2 Namun demikian, Tim Pemeriksa masih mempunyai keyakinan terhadap adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama dalam arah

vertikal

yang

salah

satunya

didasarkan

atas

ketidakhadiran Kepala Cabang PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah di Muara Bungo dalam beberapa kali pemanggilan pemeriksaan oleh KPPU; ---------------------------------19. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi, untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; 20. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 143/KPPU/PEN/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010, untuk dilaksanakannya Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan 23 September 2010 (vide bukti A84); ----------------21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 278/KPPU/KEP/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2010 (vide bukti A85); -------22. Menimbang

bahwa

selanjutnya

Sekretaris

Jenderal

Sekretariat

Komisi

menerbitkan Surat Tugas Nomor 1184/SJ/ST/VIII/2010 dan Surat Tugas Nomor 1185/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi (vide bukti A86, A87); -----------------------------------------------------------------------------------23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Sidang Majelis dan Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (vide bukti A88, A89, A90, A91, A92, A93); --------------------------------24. Menimbang bahwa Majelis Komisi memberi kesempatan kepada para Terlapor untuk memeriksa berkas perkara (enzage) dan telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 (vide bukti B42, B43, B44); ------------------------------------------------------------------------------------------25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 1 September 2010, Majelis Komisi telah mendengar dan menerima Pembelaan dan Tanggapan lisan dan tertulis dari para Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti B45, A105, A106, A107);------------------------------------------------------------

halaman 32 dari 61

SALINAN 26. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang disampaikan dalam Sidang Majelis tanggal 1 September 2010, Terlapor I pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti A105); -----------------------------------------------------------------26.1

Terkait dengan Analisa Dugaan Persekongkolan Vertikal; -------------------26.1.1 Dalam LHPL dinyatakan bahwa tidak dibatalkannya kontrak atas alasan pemberian softcopy Bill of Quantity yang berisi satuan harga sebagaimana pendapat Saksi Ahli menguatkan dugaan adanya pengaturan vertikal antara panitia dengan pemenang tender baik secara langsung maupun tidak langsung;-------------------------------26.1.2 Terlapor I menanggapi bahwa (1) softcopy Bill of Quantity yang kami terima adalah softcopy Bill of Quantity dengan harga satuan kosong, kecuali untuk beberapa item memang ada berisikan harga satuan. Jadi softcopy Bill of Quantity yang kami terima bukanlah Bill of Quantity dengan harga satuan yang lengkap; (2) Kami tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak panitia baik sebelum, pada saat, maupun setelah proses tender (cfm. Butir H. Nomor 12 Salinan Laporan hasil Pemeriksaan lanjutan: Bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah dihubungi oleh peserta tender) sehingga dugaan bahwa ada pengaturan vertikal antara panitia dengan pemenang tender aik secara langsung maupun tidak langsung adalah sesuatu hal yang mustahil; ---------------------------------------26.1.3 Dalam LHPL dinyatakan bahwa pembukaan kantor cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Muara Bungo yang dipimpin oleh Bupati Kabupaten Bungo hanya beberapa saat sebelum pelaksanaan tender menimbulkan dugaan adanya pengaturan tender antara Panitia Pengadaan dengan pemenang tender dan atau dengan peserta lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, dugaan tersebut tidak didukung oleh fakta dan bukti yang cukup karena Saudara Mawardi selaku Kepala Cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Muara Bungo tidak menghadiri panggilan pemeriksaan di KPPU meskipun telah dipanggil secara patut; -------

halaman 33 dari 61

SALINAN

26.1.4 Terlapor I menanggapi bahwa kami tidak tahu ada pembukaan kantor cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Muara Bungo yang dipimpin oleh Bupati Kabupaten Muara Bungo. Kami hanya tahu bahwa ada peresmian kantor cabang PT Paesa Pasindo Engineering yang dihadiri oleh Bupati kabupaten Bungo dari Tim Pemeriksa pada saat pemeriksaan, dimana peresmian dimaksud tidak pernah kami ketahui apalagi setujui. Perlu diketahui, pada saat peresmian dimaksud terjadi, kami belum pernah bertemu apalagi mengenal Bupati kabupaten Bungo. Kami mengenal Bupati pada saat peletakan batu pertama proyek Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Muara Bungo. Jadi tidak relevan menghubungkan peresmian kantor cabang PT Paesa Pasindo Engineering yang notabene tidak pernah kami ketahui atau setujui, apalagi dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bungo dengan dugaan adanya pengaturan tender antara Panitia Pengadaan dengan pemenang tender dan atau dengan peserta lain baik secara langsung maupun tidak langsung; --------------------------------------------------26.1.5 Terlapor I menanggapi bahwa tidak ada hubungan antara Sdr. Mawardi selaku Kepala Cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Jambi dengan proses tender ini karena Sdr. Mawardi hanyalah Kacab yang rencananya mengurus penjualan hotmix dalam rangka “utilisasi iddle asset” berupa AMP ex. proyek Aceh yang sampai saat ini masih tersimpan di gudang Medan. Pada kenyataannya, Sdr. Mawardi selaku Kepala Cabang dan Cabang PT Paesa Pasindo Engineering sebagai suatu entitas di Jambi TIDAK PERNAH AKTIF;----------------------------------------------------------------------26.2

Terkait dengan Kesimpulan Pembelaan; ----------------------------------------26.2.1 Dalam LHPL dinyatakan bahwa “.........Namun demikian, Tim Pemeriksa

masih

mempunyai

keyakinan

terhadap

adanya

pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama dalam arah vertikal yang salah satunya didasarkan atas ketidakhadiran Kepala Cabang PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah di

halaman 34 dari 61

SALINAN Muara Bungo dalam beberapa kali pemanggilan pemeriksaan oleh KPPU”; ---------------------------------------------------------------------26.2.2 Terlapor I menanggapi bahwa (1) Kami tidak pernah melakukan persekongkolan dengan pihak manapun, baik horizontal maupun vertikal dalam proses tender pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas bandara Muara Bungo; (2) Ketidakhadiran

Kepala

Cabang

yang

dimaksud

bukanlah

menunjukkan adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama

dalam

arah

vertikal.

Logika

yang

mengaitkan

ketidakhadiran Kepala Cabang (yang notabene di luar kontrol perusahaan

karena

sejak

awal,

perusahaan

tidak

pernah

berkomunikasi dengan Kacab dimaksud), dengan dugaan adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama dalam arah vertikal sangatlah tidak masuk akal; ----------------------------------------------27. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang disampaikan dalam Sidang Majelis tanggal 1 September 2010, Terlapor II pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti A106): -----------------------------------------------------------------27.1

Terkait dengan Analisa Dugaan Persekongkolan Horizontal; ----------------27.1.1 Dalam LHPL dinyatakan bahwa kesamaan dokumen tender PT Riyah Permata Anugrah (PT RPA), PT Waskita Karya (Persero), dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana pada Paket Tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandara Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 diakibatkan karena softcopy Bill of Quantity yang diberikan oleh Panitia Pengadaan sudah berisi harga satuan pada beberapa itemnya;---------------------------------------------------------------------27.1.2 Terlapor II menanggapi bahwa dokumen yang disangkakan telah terjadi, adalah diluar kontrol kami sebagai peserta tender. Softcopy Bill of Quantity yang diberikan oleh Panitia Pengadaan kepada kami telah melalui proses prosedural yang diberlakukan oleh

halaman 35 dari 61

SALINAN

Panitia Pengadaan. Hal tersebut membuktikan bahwa PT RPA tidak melakukan Persekongkolan Horizontal; --------------------------------27.1.3 Dalam LHPL dinyatakan bahwa selisih harga penawaran PT Riyah Permata Anugrah, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana, tidak terlalu signifikan merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Namun dugaan tersebut tidak didukung oleh fakta dan bukti yang cukup terutama berkenaan dengan informasi yang menunjukkan bahwa para peserta tender tersebut saling mengenal dan saling bekerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen; ----27.1.4 Terlapor II menanggapi bahwa selisih harga penawaran yang terjadi di antara para peserta tender bisa saja dimungkinkan dengan disparitas +/- 0,5%, mengingat tender ini adalah bersifat terbuka (pelelangan terbuka) dengan tingkat persaingan yang ketat. Di samping itu PT. RPA tidak mengenal peserta tender lain (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang memungkinkan terjadinya kerjasama. Sehingga selisih harga yang terjadi tidak serta merta menunjukkan bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal. 27.2

Terkait dengan Analisa Dugaan Persekongkolan Vertikal;-------------------27.2.1 Dalam LHPL dinyatakan bahwa tidak dibatalkannya kontrak atas alasan pemberian softcopy Bill of Quantity yang berisi satuan harga sebagaimana pendapat Saksi Ahli menguatkan dugaan adanya pengaturan vertikal antara panitia dengan pemenang tender baik secara langsung maupun tidak langsung;-------------------------------27.2.2 Terlapor II menanggapi bahwa PT RPA mendapatkan “soft copy” dari Panitia Pengadaan yang berisi Bill of Quantity dan daftar Item Pekerjaan dengan harga satuan yang masih kosong, kecuali ada beberapa item pekerjaan yang telah terisi harga satuannya. Jadi tidaklah benar bahwa PT RPA telah mendapatkan “soft copy” dari Panitia Pengadaan berupa Bill of Quantity dan item pekerjaan yang semuanya telah berisi harga satuan. Sedangkan dugaan bahwa ada

halaman 36 dari 61

SALINAN pengaturan vertikal antara panitia dan pemenang tender baik secara langsung maupun tidak langsung adalah tidak berdasar karena PT Riyah Permata Anugrah (RPA) tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak Panitia selama tender (baik sebelum, pada saat, maupun setelah proses tender). Lihat H.12. tentang Panitia Pengadaan bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah dihubungi oleh peserta tender; -------------------------------------------27.2.3 Dalam LHPL dinyatakan bahwa pembukaan kantor cabang PT Riyah Permata Anugrah di Muara Bungo yang dipimpin oleh Bupati Kabupaten Bungo hanya beberapa saat sebelum pelaksanaan tender menimbulkan dugaan adanya pengaturan tender antara Panitia Pengadaan dengan pemenang tender dan atau dengan peserta lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, dugaan tersebut tidak didukung oleh fakta dan bukti yang cukup karena Saudara Jaali Rasyid selaku Kepala Cabang PT Riyah Permata Anugrah di Muara Bungi tidak menghadiri panggilan pemeriksaan di KPPU meskipun telah dipanggil secara patut; ------27.2.4 Terlapor II menanggapi bahwa PT RPA tidak pernah melakukan aktivitas peresmian pembukaan cabangnya di Muara Bungo. Apalagi mengundang Bupati Kabupaten Muara nungo untuk meresmikannya. Kami tidak pernah bertemu dan berkenalan dengan Bupati Kabupaten Bungo baik pada saat tender maupun pada saat Perletakan Batu Utama dimulainya Proyek Pembangunan Bandara Muara bungo. Untuk Sdr. Jaali Rasyid, meskipun pernah ditunjuk sebagai Kepada Cabang PT RPA di Jambi, akan tetapi pada kenyataannya selama proses tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandara Udara Muara Bungo, yang bersangkutan selaku Kepala Cabang yang menanggungjawabi Cabang PT RPA di Jambi tidak pernah melakukan aktivitas PT RPA di Muara Bungo sebagaimana mestinya.;--------------------27.3

Terkait dengan Kesimpulan; -------------------------------------------------------

halaman 37 dari 61

SALINAN

27.3.1 Dalam LHPL dinyatakan bahwa “.........Namun demikian, Tim Pemeriksa

masih

mempunyai

keyakinan

terhadap

adanya

pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama dalam arah vertikal yang salah satunya didasarkan atas ketidakhadiran Kepala Cabang PT. Paesa Pasindo Engineering dan PT. Riyah Permata Anugrah di Muara Bungo dalam beberapa kali pemanggilan pemeriksaan oleh KPPU”; ---------------------------------------------------------------------27.3.2 Terlapor II menanggapi bahwa Persekongkolan dengan pihak manapun, baik horizontal maupun vertikal dalam proses tender pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Muara Bungo hanya mungkin terjadi bila terjadi komunikasi khusus di antara panitia Pengadaan dengan peserta tender. Pada kenyataannya PT RPA tidak pernah melakukan komunikasi yang dimaksud dengan pihak manapun, baik horizontal maupun vertikal dalam proses tender pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Muara Bungo. Ketidakhadiran Kepala Cabang yang dimaksud (PT RPA) bukanlah menunjukkan adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu. Karena menghubungkan ketidakhadiran Kepala Cabang PT RPA yang sejak awal tidak pernah aktif dan tidak pernah berkomunikasi dengan perusahaan (di luar kontrol perusahaan) dengan dugaan adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama dalam arah vertikal menurut kami adalah tidaklah logis; --------------------------28. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis tanggal 1 September 2010, Terlapor III hadir, namun tidak menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan baik secara lisan ataupun tulisan (vide bukti B45); ---------------------------------------------------------29. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis tanggal 1 September 2010, Terlapor IV tidak hadir dan tidak menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan (vide bukti B45);30. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang disampaikan dalam Sidang Majelis tanggal 1 September 2010, Terlapor V menyatakan SANGAT KEBERATAN terhadap

halaman 38 dari 61

SALINAN Laporan KPPU atas dugaan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut (vide bukti A107): ----30.1

Terlapor V menyatakan bahwa PT Pembangunan Perumahan Cabang IX tidak mengenal kontraktor PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Bungo Pantai Bersaudara, PT Pembangunan Perumahan Cabang IX baru pertama kali mengetahui kedua kontraktor tersebut pada saat Pendaftaran Tender;--

30.2

Terlapor V menyatakan bahwa PT Pembangunan Perumahan telah membuat penawaran sendiri dan melakukan perhitungan ulang pada itemitem utama yang tercantum dalam softcopy yang diberikan Panitia Pengadaan dengan menghitung kembali kewajaran harganya;----------------

30.3

Terlapor V beranggapan bahwa berdasarkan hal tersebut diatas (butir 30.1 dan 30.2) dan Analisa Laporan KPPU serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan tersebut, tidak ada bukti yang menunjukkan keterkaitan PT Pembangunan Perumahan

(Persero)

dalam

persekongkolan

horizontal

untuk

memenangkan PT Paesa Pasindo Engineering dalam Paket Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo;---------------------------------------------------------------30.4

Terlapor V menyatakan bahwa dalam Pedoman Pasal 22 tentang larangan Persekongkolan Dalam Tender yang diterbitkan oleh internal KPPU dijelaskan bahwa: ------------------------------------------------------------------Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan, antara lain meliputi:-------a. Pemilihan

metode

pengadaan

yang

menghindari

pelaksanaan

tender/lelang secara terbuka.---------------------------------------------------b. Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu.----------------------c. Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta tertentu yang dapat mengikuti/melaksanakannya.---------------------------d. Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa.---------e. Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai dasar lelang.-----------------------------------------------------------------------

halaman 39 dari 61

SALINAN

f. Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti.-------Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan Panitia, antara lain meliputi:-----------------------------------------------------------------------------a. Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi.--------------------------------------------------b. Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu.-----------------------------c. Susunan dan kinerja Panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutuptutupi.------------------------------------------------------------------------------Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang, antara lain meliputi:--------------------------------------------------------a. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu.-------------------------------------b. Adanya

kesepakatan

dengan

pelaku

usaha

tertentu

mengenai

spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan.-------------------------------c. Adanya

kesepakatan

mengenai

cara,

tempat,

dan/atau

waktu

pengumuman tender/lelang.----------------------------------------------------d. Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.---------e. Panitia memberikan perlakukan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu.---------------------------------------------------------------------------f. Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah prakualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta.----------------------------------g. Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender/lelang (benturan kepentingan).----------------------------------------Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang, antara lain meliputi adanya persyaratan tender/lelang yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi.------------------------------------------

halaman 40 dari 61

SALINAN Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang, antara lain meliputi:-----------------------------------------------------------------a. Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon peserta tender/lelang.------------------------------------------------------------b. Waktu pengambilan dokumen tender/lelang yang diberikan sangat terbatas.---------------------------------------------------------------------------c. Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender/lelang sulit ditemukan oleh calon peserta tender/lelang.---------------------------------d. Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/lelang secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka.----------------------Indikasi persekongkolan pada saat penentuan Harga Perkiraan Sendiri atau harga dasar lelang, antara lain meliputi:-----------------------------------------a. Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas satu produk atau jasa yang ditender/dilelangkan.---------------------------------b. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu.--------------------------------------------------------------------c. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar.-----------------------------Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau open house lelang, antara lain meliputi:--------------------------------------------------------a. Informasi atas barang/jasa yang ditender atau dilelang tidak jelas dan cenderung ditutupi.--------------------------------------------------------------b. Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas sementara

sebagian

besar

calon

peserta

lainnya

tidak

dapat

menyetujuinya.-------------------------------------------------------------------c. Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka.----------------------d. Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan tertutup dengan Panitia.-------------------------------------------------------------------Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender/lelang, antara lain meliputi:----------------------

halaman 41 dari 61

SALINAN

a. Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu.--------b. Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain.-------------------------c. Adanya penawaran yang diterima oleh Panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi.----------------------------------------------------------------------d. Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum memasukkan penawaran.-------------------------------------------------------e. Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.------------------------Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang, antara lain meliputi:------------------------------------------------a. Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya.------------------------b. Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama.------------------------------------------------------------------------------c. Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama.------------------------------------------------------------------------------d. Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.--------------------------e. Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender/lelang tertentu.-----------------------------------------------------------f. Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip.--------g. Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh Panitia.----------------------------------------------------------------------------h. Proses evaluasi dilakukan ditempat yang terpencil dan tersembunyi.----i. Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya.---------------------------------------------------------------

halaman 42 dari 61

SALINAN Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang, antara lain meliputi:-------------------------------------------------------------------------a. Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim yang kurang jelas.---------------------------------------------------------------b. Tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak jelas.-------------------------------------------------------------------------------c. Peserta tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung berdasarkan giliran yang tetap.------------------------------------------------d. Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang secara terus menerus di wilayah tertentu.---------------------------------------------e. Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.--------------------------------Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender/lelang dan penandatanganan kontrak, antara lain meliputi:---------------------------a. Surat penunjukan pemenang tender/lelang telah dikeluarkan sebelum proses sanggahan diselesaikan.------------------------------------------------b. Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang mengalami penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.-------------c. Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap.-----------------d. Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal hal penting yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.------e. Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup.-----------------------f. Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang tidak dapat dijelaskan.-----------------------------------------------------------------Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan, antara lain meliputi:------------------------------------------------------------------

halaman 43 dari 61

SALINAN

a. Pemenang

tender/lelang

mensub-kontrakkan

pekerjaan

kepada

perusahaan lain atau peserta tender/lelang yang kalah dalam tender atau lelang tersebut.-------------------------------------------------------------------b. Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan awal, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.-------c. Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam spesifikasi teknis, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.--------------------------------------------------------30.5

Terlapor V berpendapat bahwa berdasarkan indikasi-indikasi yang terdapat pada Pedoman Pasal 22 tentang larangan Persekongkolan Dalam Tender yang diterbitkan oleh internal KPPU, jelas Terlapor V tidak memenuhi unsur-unsur tersebut di atas; -------------------------------------------------------

31. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis tanggal 1 September 2010, Terlapor VI tidak hadir, namun menyampaikan Pembelaan dan Tanggapan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti A108): --------------31.1

Terlapor VI menyatakan bahwa Bill Of Quantity yang terdapat dalam Dokumen Tender adalah hasil Print Out dari Rencana Anggaran Biaya yang sudah diedit dengan cara menghilangkan nilai harga bahan dan upah sehingga harga yang tercantum dalam daftar kuantitas hilang, tapi sesudah harga bahan upah dihilangkan harga yang tercantum dalam daftar kuantitas menjadi nol sehingga angka nol tersebut harus diblank/diputihkan sebelum diprint; --------------------------------------------------------------------------------

31.2

Terlapor VI menyatakan bahwa dalam rapat penjelasan kantor/aanwijzing ada diantara rekanan peserta mengusulkan supaya softcopy Bill Of Quantity dibagikan kepada semua peserta tender, dengan pertimbangan untuk menghemat waktu usulan ini disetujui panitia sehingga para rekanan peserta yang berminat ikut tender ini meng-copy ke flashdisk masingmasing; -------------------------------------------------------------------------------

31.3

Terlapor VI menyatakan bahwa ternyata dalam softcopy masih ada angka harga satuan lumpsum yang tidak nol juga ikut diputihkan, sehingga bagi rekanan harga tersebut dihitamkan kembali dan tidak dirubah pada penawaran masing-masing rekanan; ----------------------------------------------

halaman 44 dari 61

SALINAN 31.4

Terlapor VI menyatakan bahwa dalam berita acara rapat penjelasan nomor: 002.I.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2010 sudah dibuatkan contoh sampul sedemikian rupa, sehingga bentuk sampul ini sangat subtantif karena sudah dimuat dalam risalah; ---------------------------------------------------------------

31.5

Terlapor VI menyatakan bahwa pada saat pembukaan penawaran salah satu peserta tender PT BUKIT JAYA ABADI tidak memenuhi syarat sampul karena tidak mencantumkan nama perusahan pada sampul dalam sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam risalah sehingga sampul tersebut tidak dibuka.; --------------------------------------------------------------

32. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;--------------------------------

TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”), Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor, BAP, surat-surat dan dokumendokumen dan alat bukti lainnya dalam perkara ini, Majelis Komisi menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara a quo. Dalam melakukan penilaian, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ---------------------------------------------------------------------------1.

Tentang Dugaan Pelanggaran;--------------------------------------------------------------

2.

Tentang Identitas Para Terlapor; -----------------------------------------------------------

3.

Tentang Klarifikasi Fakta-fakta; -----------------------------------------------------------

4.

Tentang Persekongkolan Horizontal;------------------------------------------------------

5.

Tentang Persekongkolan Vertikal;---------------------------------------------------------

6.

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; -----------------------------------

7.

Tentang Kesimpulan; ------------------------------------------------------------------------

8.

Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ---------------------------------------------------

9.

Tentang Diktum Putusan dan Penutup.----------------------------------------------------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ------------------------

halaman 45 dari 61

SALINAN

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;------------------------------------------------------------Menimbang bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL pada pokoknya menduga terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor, yaitu: --------------------------------------------------------1.1. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering; Terlapor II, PT Riyah Permata Anugrah; Terlapor III, PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat; Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana; dan Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan (Persero) dengan cara mengatur harga penawaran dan menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama yang dilihat dari kesamaan dokumen penawaran

dari

masing-masing

perusahaan

yang

bertujuan

untuk

memenangkan Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering, dalam Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo Sumber Dana, Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bungo Tahun Jamak (Multiyears) 2009-2011 dan Terlapor II, PT Riyah Permata Anugrah dalam Tender Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Sumber Dana, Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bungo Tahun Jamak (Multiyears) 2009-2011; -------------------------------------------------------------------------------1.2. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering; Terlapor II, PT Riyah Permata Anugrah; Terlapor III, PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat; Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana; Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan (Persero); dengan Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo dengan cara memanipulasi hasil evaluasi tender dan mengabaikan adanya kesamaan dokumen antar peserta tender untuk memenangkan Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering, untuk Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana, Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bungo Tahun Jamak (Multiyears) 2009-2011 dan Terlapor II, PT Riyah Permata Anugrah, untuk Tender Galian Tanah Sisi Udara dan Box

halaman 46 dari 61

SALINAN Culvert Sumber Dana, Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Bungo Tahun Jamak (Multiyears) 2009-2011; ---------------------------------------------------------------2. Identitas Para Terlapor;--------------------------------------------------------------------Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut: -----------2.1. Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 42 tertanggal 11 April 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Elliza Asmawel, S.H., berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.17 Jakarta, dan melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang perancangan dan atau pembangunan proyek teknik dan bangunan, termasuk pelabuhan, pangkalan, jalan, jembatan, jalan kereta api, bendungan irigasi, lapangan terbang, fasilitas pertambangan, fasilitas terminal dan penyulingan, gedung perkantoran, pembukaan dan pengolahan tanah dan usaha lain yang bersangkutan dengan itu (vide bukti C14);-----------2.2. Terlapor II, PT Riyah Permata Anugrah merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 75 tertanggal 10 September 1986 yang dibuat di hadapan Notaris Anasrul Jambi, S.H., berkedudukan di Jl. Tebet Timur Raya No. 49 Jakarta Selatan, dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum, pemborongan, percetakan, penjilidan, periklanan, penerbitan dan grafika, pertanian serta usaha lain terkait (vide bukti C13); ---------------------------------------------------2.3. Terlapor III, PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 80 tertanggal 15 Maret 1973 yang dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi, S.H. , sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 74 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Dimas Fatimah, S.H., berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 96 Pekanbaru 28141, dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agroindustri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan (vide bukti C15);. -----------------------------------------------------2.4. Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana, masingmasing merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, berkedudukan

halaman 47 dari 61

SALINAN

di Jl. Brigjen Katamso No. 153, Jambi, yang melakukan kegiatan usaha antara lain melalui perjanjian kerjasama operasi berupa joint operation di bidang konstruksi (vide bukti C5);. ------------------------------------------------------------2.5. Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan (Persero), merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 78 tertanggal 15 Maret 1973 yang dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi, S.H., berkedudukan di Plaza PP Building, Jl. Letjen TB. Simatupang No.57, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760, dan melakukan kegiatan usaha antara lain dalam bidang jasa pelaksana konstruksi (vide bukti C16); ------------------------2.6. Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo, yang beralamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman

Km. 2 Arah Bangko, Muara Bungo – Jambi, dan

dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo yaitu Keputusan No. 01 Tahun 2009 tanggal 10 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 dengan susunan Panitia sebagai berikut: (vide bukti C11 dan C12):----------------------Jabatan Ketua Sekretaris Anggota

Nama Nasrial Nasir, ST Drs. Koni T Yendra, ST R.Widiastono, S.Si.T Fiksi Arisandhy, A.Md

3. Tentang Klarifikasi Fakta-fakta; ---------------------------------------------------------Menimbang bahwa sebelum Majelis Komisi menilai dan menganalisis pokok perkara terkait dengan dugaan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi terlebih dahulu menilai fakta-fakta yang disampaikan dalam LHPL dan Tanggapan/Pembelaan/Pendapat Para Terlapor sebagai berikut; ---------------------------------------------------------------3.1 Bahwa dalam LHPL, pada pokoknya Tim Pemeriksa menyatakan; -------------3.1.1 Bahwa terdapat kesamaan harga satuan di beberapa item pada dokumen tender PT Paesa Pasindo Engineering, PT Waskita Karya (Persero), PT

halaman 48 dari 61

SALINAN Pembangunan Perumahan (Persero), dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009; ----------------------------------------------------------------3.1.2 Bahwa terdapat kesamaan harga satuan di beberapa item pada dokumen tender PT Riyah Permata Anugrah, PT Waskita Karya (Persero), dan PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana pada Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009; ----------------------------------------------------------------3.1.3 Bahwa kesamaan harga satuan di beberapa item pada dokumen tender para peserta tender tersebut terjadi karena diberikannya softcopy Bill of Quantity yang sudah terisi harga satuannya oleh Panitia kepada beberapa peserta tender tertentu;---------------------------------------------3.2

Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan mendapatkan softcopy Bill of Quantity untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 dari Panitia Pengadaan dengan harga satuan kosong, kecuali untuk beberapa item terdapat harga satuan; -------------------------------------------------------------------

3.3

Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan mendapatkan dokumen softcopy Bill of Quantity untuk Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 yang diberikan oleh Panitia Pengadaan melalui proses prosedural yang di luar kontrol peserta tender; -------------------------------------------------------------------------------------

3.4

Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor V menyatakan mendapatkan softcopy Bill of Quantity yang diberikan Panitia Pengadaan dan membuat penawaran sendiri dengan melakukan perhitungan ulang kewajaran harga pada item-item utama yang tercantum dalam softcopy tersebut; -------------------------------------

3.5

Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VI menyatakan diantara rekanan peserta mengusulkan supaya softcopy Bill Of Quantity

dibagikan kepada

semua peserta tender, dengan pertimbangan untuk menghemat waktu dan usulan ini disetujui panitia sehingga para rekanan peserta yang berminat ikut tender ini meng-copy ke flashdisk masing-masing; ---------------------------------

halaman 49 dari 61

SALINAN

3.6

Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VI menyatakan Bill Of Quantity yang terdapat dalam Dokumen Tender adalah hasil Print Out dari Rencana Anggaran Biaya yang sudah diedit dengan cara menghilangkan nilai harga bahan dan upah sehingga harga yang tercantum dalam daftar kuantitas hilang, tapi sesudah harga bahan upah dihilangkan harga yang tercantum dalam daftar kuantitas menjadi nol sehingga angka nol tersebut harus diblank/diputihkan sebelum dicetak (print); ----------------------------------------------------------------

3.7

Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VI menyatakan diantara rekanan peserta mengusulkan supaya softcopy Bill Of Quantity

dibagikan kepada

semua peserta tender, dengan pertimbangan untuk menghemat waktu dan usulan ini disetujui panitia sehingga para rekanan peserta yang berminat ikut tender ini meng-copy ke flashdisk masing-masing; --------------------------------3.8

Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VI menyatakan dalam softcopy masih ada angka harga satuan lumpsum yang tidak nol juga ikut diputihkan, sehingga bagi rekanan harga tersebut dihitamkan kembali dan tidak dirubah pada penawaran masing-masing rekanan; --------------------------------------------------

3.9

Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa mendapatkan keterangan Ahli yang menyatakan bahwa informasi mengenai Bill of Quantity yang boleh diberikan kepada peserta tender adalah mengenai volume, satuan dan kuantitas sedangkan harga satuan tidak boleh diberitahukan;---------------------------------

3.10 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa mendapatkan keterangan Ahli yang menyatakan bahwa jika tersebarnya informasi harga satuan terkait Bill of Quantity diakui sebagai akibat kelalaian Panitia Pengadaan, maka kontrak harus dibatalkan karena dalam tender tidak dikenal istilah kelalaian; -----------3.11 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa mendapatkan keterangan Ahli yang menyatakan bahwa boleh tidaknya atau penting tidaknya harga satuan dalam Bill Of Quantity diketahui oleh peserta tender adalah tergantung pada sistem penawaran harga tender, apakah berdasarkan lump sum atau unit price. Jika jenis kontrak lump sum, Bill of Quantity bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tetapi jika kontrak unit price maka Bill of Quantity mutlak harus ada; 3.12 Bahwa berdasarkan LHPL dan pembelaan/tanggapan para Terlapor, Majelis Komisi menilai tentang Klarifikasi Fakta-fakta sebagai berikut;------------------

halaman 50 dari 61

SALINAN 3.12.1 Bahwa kesamaan harga satuan di beberapa item pada dokumen tender disebabkan oleh tercantumnya harga satuan di softcopy Bill of Quantity yang diberikan panitia kepada peserta tender; -----------------------------3.12.2 Bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas serta Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 dapat dianggap sebagai kontrak lumpsum kerena pekerjaannya harus diselesaikan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga kontrak yang pasti dan tetap, serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa atau kontraktor pelaksana, sehingga informasi mengenai satuan harga tidak boleh diketahui oleh peserta tender; ------------------------------------------------3.12.3 Bahwa terdapat unsur kelalaian atau ketidaktelitian Panitia Pengadaan dalam mendistribusikan informasi yang tidak boleh diketahui oleh seluruh peserta tender;---------------------------------------------------------3.12.4 Bahwa mengingat softcopy Bill of Quantity yang sama dapat diperoleh oleh semua peserta tender, kelalaian menghapus satuan harga dalam softcopy tersebut tidak menunjukkan adanya upaya untuk memberikan keistimewaan kepada salah satu peserta tender; ---------------------------3.12.5 Bahwa dengan demikian, persamaan dokumen berupa kesamaan harga satuan di beberapa item pada dokumen tender para peserta tender terjadi karena beredarnya softcopy Bill of Quantity yang dapat diperoleh oleh semua peserta tender, bukan karena penyusunan dan penyesuaian dokumen tender yang dilakukan secara bersama-sama oleh para peserta tender; ------------------------------------------------------------4. Tentang Persekongkolan Horizontal;----------------------------------------------------4.1

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

persekongkolan

dapat

terjadi

dalam

3

(tiga)

bentuk,

yaitu

persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; --------------------------------------------4.2

Bahwa

yang

dimaksud

dengan

persekongkolan

horizontal

adalah

persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan

halaman 51 dari 61

SALINAN

jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----------------------------4.3

Bahwa dalam LHPL, pada pokoknya Tim Pemeriksa menyatakan; -------------4.3.1 Bahwa terdapat hubungan kekerabatan antara pemilik dan pengurus Terlapor I dan Terlapor II; ----------------------------------------------------4.3.2 Bahwa sesuai keterangan ahli, hubungan kekerabatan tersebut tidak dapat menjadi dasar adanya dugaan persekongkolan horizontal mengingat kedua perusahaan tersebut tidak bersaing dalam paket yang sama walaupun Panitia Pengadaannya sama; ------------------------------4.3.3 Bahwa terdapat selisih harga penawaran yang relatif kecil dan tidak signifikan oleh peserta tender di kedua paket tender; ---------------------4.3.4 Bahwa terdapat kesamaan surat penawaran antara Terlapor III dan Terlapor IV dengan perbedaan hanya pada jenis dan ukuran huruf (font) di kedua paket tender; ---------------------------------------------------------4.3.5 Bahwa terdapat indikasi bahwa Terlapor IV tidak serius dalam mengikuti tender yang menimbulkan dugaan bahwa perusahaan tersebut hanya berperan sebagai perusahaan pelengkap di kedua paket tender, namun hal ini disangkal oleh Terlapor IV yang selalu berkomitmen untuk tetap memasukkan penawaran jika sudah mendaftar di suatu tender; ----------------------------------------------------4.3.6 Bahwa tidak ditemukan indikasi adanya tekanan ataupun ancaman dari salah satu peserta tender terhadap beberapa perusahaan yang ikut mendaftar namun tidak memasukkan penawaran; --------------------------

4.4

Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menanggapi bahwa mereka tidak pernah melakukan persekongkolan dengan pihak manapun, baik horizontal

halaman 52 dari 61

SALINAN maupun vertikal dalam proses tender pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Muara Bungo; -------------------------4.5

Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan bahwa selisih harga penawaran yang terjadi di antara para peserta tender bisa saja dimungkinkan dengan disparitas +/- 0,5%, mengingat tender ini adalah bersifat terbuka (pelelangan terbuka) dengan tingkat persaingan yang ketat. Di samping itu Terlapor II tidak mengenal peserta tender lain (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang memungkinkan terjadinya kerjasama. Sehingga selisih harga yang terjadi tidak serta merta menunjukkan bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal;-------------------------------------------------------------

4.6

Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor V menyatakan tidak mengenal Terlapor I dan Terlapor III, dan baru pertama kali mengetahui kedua kontraktor tersebut pada saat pendaftaran tender Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009, sehingga atas dasar tersebut tidak ada bukti yang menunjukan keterkaitan Terlapor V dalam persekongkolan horizontal untuk memenangkan Terlapor I dalam Paket Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo; --------------------------------------------

4.7

Bahwa berdasarkan LHPL dan pembelaan/tanggapan para Terlapor, Majelis Komisi menilai Tentang Persekongkolan horizontal sebagai berikut;-----------4.7.1 Bahwa Majelis Komisi sepakat dengan pendapat Tim Pemeriksa, bahwa kesamaan surat penawaran, kemiripan harga penawaran, dan ketidakseriusan dalam mengikuti tender merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan horizontal, namun harus didukung oleh bukti pendukung lainnya; ------------------------------------------------------------4.7.2 Bahwa oleh karena Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tidak menemukan bukti pendukung seperti informasi yang menunjukkan bahwa para peserta tender atau personelnya saling mengenal dan saling bekerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen tender, maka Majelis Komisi menyimpulkan

dugaan

persekongkolan

halaman 53 dari 61

horizontal

dari

adanya

SALINAN

kesamaan dokumen, kemiripan harga penawaran, dan ketidakseriusan dalam mengikuti tender adalah tidak terbukti; -----------------------------5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-------------------------------------------------------5.1

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----------------

5.2

Bahwa dalam LHPL, pada pokoknya Tim Pemeriksa menyatakan; -------------5.2.1 Bahwa tindakan Panitia yang men-diskualifikasi PT Bukit Jaya Abadi, yang menurut pengakuannya mengajukan penawaran harga yang lebih kompetitif, hanya karena tidak mencantumkan nama dan alamat perusahaan pada amplop penawaran berdasarkan pendapat Saksi Ahli adalah tindakan berlebihan yang mengindikasikan kecenderungan untuk memenangkan salah satu peserta tender dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009;---------------------------------------5.2.2 Bahwa pembukaan kantor cabang Terlapor I di Muara Bungo yang dikepalai oleh Mawardi, mantan Kepala Bappeda Kabupaten Bungo, dan diresmikan oleh Bupati Kabupaten Bungo hanya beberapa saat sebelum pelaksanaan tender Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009, menimbulkan dugaan adanya persekongkolan vertikal untuk memenangkan Terlapor I; ---------------------------------------------5.2.3 Bahwa pembukaan kantor cabang Terlapor II di Muara Bungo yang dikepalai oleh Ja’ali Rasyid, mantan Anggota DPRD Kabupaten Bungo, dan diresmikan oleh Bupati Kabupaten Bungo hanya beberapa saat sebelum pelaksanaan tender Paket Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009, menimbulkan

dugaan

adanya

persekongkolan

vertikal

untuk

memenangkan Terlapor II;-----------------------------------------------------

halaman 54 dari 61

SALINAN 5.2.4

Bahwa Mawardi dan Ja’ali Rasyid tidak memenuhi beberapa kali panggilan pemeriksaan selaku Saksi, maka Tim Pemeriksa tidak dapat mengklarifikasi dugaan persekongkolan vertikal tersebut; ----------------

5.2.5

Bahwa berdasarkan kesimpulan LHPL, Tim Pemeriksa masih mempunyai keyakinan terhadap adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama dalam arah vertikal yang salah satunya diindikasikan atas ketidakhadiran Kepala Cabang PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah di Muara Bungo dalam beberapa kali pemanggilan pemeriksaan oleh KPPU;---------------------------------------

5.3

Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan; ----------------------------5.3.1 Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak panitia baik sebelum, pada saat, maupun setelah proses tender sehingga dugaan bahwa ada pengaturan vertikal antara panitia dengan pemenang tender baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sesuatu hal yang mustahil; ------------------------------------------------------------------5.3.2 Bahwa Terlapor I tidak mengetahui dan menyetujui adanya pembukaan kantor cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Muara Bungo yang dipimpin oleh Bupati Kabupaten Muara Bungo; --------------------------5.3.3 Bahwa Terlapor I baru mengenal Bupati pada saat peletakan batu pertama proyek Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas Bandara Muara Bungo;--------------------------------------------------------5.3.4 Bahwa Terlapor I menyatakan Sdr. Mawardi hanyalah Kepala Cabang yang rencananya mengurus penjualan hotmix dalam rangka “utilisasi iddle asset” berupa AMP ex. proyek Aceh yang sampai saat ini masih tersimpan di gudang Medan dan pada kenyataannya Sdr. Mawardi selaku Kepala Cabang, dan Cabang Terlapor I sebagai suatu entitas di Jambi tidak pernah aktif;------------------------------------------------------5.3.5 Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan persekongkolan dengan pihak manapun, baik horizontal maupun vertikal dalam proses tender pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal dan Menara Pengawas bandara Muara Bungo serta ketidakhadiran Kepala Cabang yang

halaman 55 dari 61

SALINAN

dimaksud bukanlah menunjukkan adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama dalam arah vertikal;---------------------------------------5.3.6 Bahwa logika yang mengaitkan ketidakhadiran Kepala Cabang, (yang notabene di luar kontrol perusahaan karena sejak awal, perusahaan tidak pernah berkomunikasi dengan Kepala Cabang dimaksud), dengan dugaan adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama dalam arah vertikal sangatlah tidak masuk akal;-----------------------------------5.4

Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan; ---------------------------5.4.1 Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak Panitia selama tender (baik sebelum, pada saat, maupun setelah proses tender).; -------------------------------------------------------------------------5.4.2 Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan aktivitas peresmian pembukaan cabangnya di Muara Bungo. Apalagi mengundang Bupati Kabupaten Muara Bungo untuk meresmikannya; -------------------------5.4.3 Bahwa Terlapor II tidak pernah bertemu dan berkenalan dengan Bupati Kabupaten Bungo baik pada saat tender maupun pada saat Peletakan Batu Utama dimulainya Proyek Pembangunan Bandara Muara Bungo; 5.4.4 Bahwa Sdr. Ja’ali Rasyid, meskipun pernah ditunjuk sebagai Kepala Cabang Terlapor II di Jambi, akan tetapi pada kenyataannya selama proses tender Pekerjaan Galian Tanah Sisi Udara dan Box Culvert Bandara Udara Muara Bungo, yang bersangkutan selaku Kepala Cabang yang bertanggung-jawab atas Cabang Terlapor II di Jambi tidak pernah melakukan aktivitas Terlapor II di Muara Bungo sebagaimana mestinya;--------------------------------------------------------5.4.5 Bahwa menurut Terlapor II menghubungkan ketidakhadiran Kepala Cabang PT RPA yang sejak awal tidak pernah aktif dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terlapor II dengan dugaan adanya pengaturan tender oleh pihak tertentu terutama dalam arah vertikal adalah tidaklah logis; ------------------------------------------------------------------------------

5.5

Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VI menyatakan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor: 002.I.1/PAN-PBJ/DISHUB/BUNGO/2010 sudah dibuatkan contoh sampul sedemikian rupa sehingga bentuk sampul ini sangat

halaman 56 dari 61

SALINAN substantif karena sudah dimuat dalam risalah oleh karenanya karena tidak terpenuhinya syarat sampul oleh salah satu peserta tender, PT Bukit Jaya Abadi, yang tidak mencantumkan nama perusahaan maka sampul tersebut tidak dibuka; ----------------------------------------------------------------------------5.6

Bahwa berdasarkan LHPL dan pembelaan/tanggapan para Terlapor, Majelis Komisi menilai Tentang Persekongkolan Vertikal sebagai berikut; -------------5.6.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa, bahwa tindakan Panitia Pengadaan yang mengabaikan penawaran PT Bukit Jaya Abadi dengan alasan berpegang pada ketentuan risalah rapat dapat dianggap terlalu berlebihan karena alasan tersebut tidak substantif sebagaimana dinyatakan oleh Ahli, namun hal tersebut tidak cukup dapat membuktikan adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor;-------------------------------------------------------------5.6.2 Bahwa Majelis Komisi menilai pembukaan kantor cabang bersama Terlapor I dan Terlapor II di Muaro Bungo yang diduga diresmikan oleh Bupati Kabupaten Bungo dimana Kepala Cabang Terlapor I adalah Sdr. Mawardi yang merupakan mantan Kepala Bappeda Kabupaten Bungo, dan Kepala Cabang Terlapor II adalah Sdr. Ja’ali Rasyid yang merupakan mantan Anggota DPRD Kabupaten Bungo, menimbulkan kecurigaan adanya pengaturan tender ini yang dapat mempengaruhi hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia; --------------5.6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak cukup bukti yang dapat membuktikan kecurigaan adanya persekongkolan atau pengaturan tender secara vertikal di antara para Terlapor yang merupakan peserta tender dengan Panitia Tender;-------------------------------------------------

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5/1999; -------------------------------6.1

Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”--------------------------------------------------------

halaman 57 dari 61

SALINAN

6.2

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ------------------------

6.3

Unsur Pelaku usaha;--------------------------------------------------------------------6.3.1

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui

perjanjian,

menyelenggarakan

berbagai

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ------------------------------------6.3.2

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering; Terlapor II, PT Riyah Permata Anugrah; Terlapor III, PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat; Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana; dan Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan (Persero) yang merupakan badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Bagian Identitas Terlapor butir 2.1. sampai dengan butir 2.5, sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ---------------------------

6.3.3 6.4

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; -----------------

Unsur Bersekongkol;-------------------------------------------------------------------6.4.1

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; --------------------------------------

6.4.2

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: ---------------------------------------------------------------------------

halaman 58 dari 61

SALINAN a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; -------------------------------b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----------------------c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-------------d. menciptakan persaingan semu; -----------------------------------------e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; --------------------------------------------------------------------g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; 6.4.3

Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak memenuhi unsur persekongkolan karena tidak terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen berupa pengaturan harga penawaran, serta menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender tersebut; ----------------

6.4.4

Bahwa

berdasarkan

analisis

tentang

Persekongkolan

Vertikal

sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dengan Terlapor VI tidak memenuhi unsur persekongkolan karena tidak terbukti terjadi tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor VI untuk memudahkan terjadinya persekongkolan horizontal oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V; ------------------6.4.5 6.5

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak terpenuhi; ---------

Bahwa oleh karena salah satu unsur pasal tidak terbukti, maka unsur lainnya dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu unsur pihak lain,

halaman 59 dari 61

SALINAN

unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, dan unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, tidak perlu dibuktikan lebih lanjut; -----------------------------------------------------------------------------7. Tentang Kesimpulan; -----------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:--------------------------------------------------7.1

Bahwa tidak terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V; --------------

7.2

Bahwa tidak terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----------------------------------------------------------------------------

8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -------------------------------------------------Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi merokomendasikan kepada Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo agar dalam melaksanakan keseluruhan proses tender meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan evaluasi dokumen tender, menjaga independensi, menghindari intervensi dari pihak manapun dan terutama memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; -------------------------------------------------------------------------------------9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999, Majelis

Komisi: ------------------------------------------------------------------------------------------

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Paesa Pasindo Engineering; Terlapor II, PT Riyah Permata Anugrah; Terlapor III, PT Waskita Karya (Persero) Wilayah Barat; Terlapor IV, PT Anisa Putri Ragil JO PT Rudy Agung Laksana; Terlapor V, PT Pembangunan Perumahan (Persero); dan Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo

halaman 60 dari 61

SALINAN Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Bungo, tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum hari Rabu tanggal 22 September 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. sebagai Ketua Majelis, Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh dan Novi Nurviani, S.H. dan Stefino Anggara, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Panitera,

Novi Nurviani, S.H.

Stefino Anggara, S.H.

halaman 61 dari 61