2010

SALINAN

PUTUSAN Perkara Nomor: 15/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Komisi”) yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU No. 5 Tahun 1999”) berkaitan dengan Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebing Tinggi – Tanjung Raya; Talang Padang – Padang Tepung; Talang Padang - Pasemah Air Keruh, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2009, yang dilakukan oleh :------------------------------------------------------------------------------1)

Terlapor I, PT Ultrakindo Dharma Buana Cabang Palembang, berkedudukan di Jalan Semeru Nomor 12A, 17 Ilir, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan, 30125; -----------------------------------------------------------------------------------------

2)

Terlapor II, PT Tambora Mandiri Cabang Palembang, berkedudukan di Jalan Semeru Nomor 12A, 17 Ilir, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan, 30125;---

3)

Terlapor III, Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009, berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 10, Palembang, Sumatera Selatan;------------------------------------------------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----------------------------------------------------Majelis Komisi: -----------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; ----------------------------------Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----------------------------------Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”);-------------

SALINAN TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebing Tinggi – Tanjung Raya; Talang Padang – Padang Tepung; Talang Padang - Pasemah Air Keruh, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2009;--------------------------------------------------------------------------------2. Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian, klarifikasi dan pemberkasan atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut lengkap dan jelas; -----3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 37/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 17 Februari 2010 sampai dengan tanggal 1 April 2010 (vide bukti A4); 4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 93/KPPU/KEP/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2010 (vide bukti A5);-------5. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 197/SJ/ST/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (vide bukti A6);----------------------------------------------------------------6. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan dan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor (vide bukti A8 s/d A10);-----------------------------------------------------------7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor dan merekomendasikan kepada Komisi untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A25); ------------------------------------------------------------------------------8. Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 74/KPPU/PEN/IV/2010 tanggal 05 April

halaman 2 dari 71

SALINAN

2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 05 April 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010 (vide bukti A26); 9. Menimbang

bahwa

untuk

melaksanakan

Pemeriksaan

Lanjutan,

Komisi

menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 145/KPPU/KEP/IV/2009 tanggal 05 April 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2010 (vide bukti A27); ----------10. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 475/SJ/ST/IV/2009 tanggal 05 April 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A28); ------------------------------------------------------------------------------11. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan dan Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan kepada para Terlapor (vide bukti A29 s/d A31); ---------------------------------------------------12. Menimbang setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 15/KPPU-L/2010, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan,

maka

Komisi

menerbitkan

Keputusan

Komisi

No.

227/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 15/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan 10 Agustus 2010 (vide bukti A53); ------------------------------------------------13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 228/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2010 (vide bukti A54); --------------------------------------------------------------------------------------------14. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 968/SJ/ST/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A55); ---------------------------------------------------15. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta perpanjangannya, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor, para Saksi dan Ahli; ----------------------------------------------------------

halaman 3 dari 71

SALINAN 16. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor, para Saksi, dan Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya serta masing-masing telah ditandatangani oleh yang bersangkutan (vide bukti B1 s/d B22);-----------------------17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----------------------------------------------------------------------------------18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang memuat fakta-fakta sebagai berikut (vide bukti A66): ---------------------------------------------------------------------18.1 Tentang Objek Tender;-----------------------------------------------------------------18.1.1 Objek Tender yang menjadi pokok perkara adalah Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebing Tinggi – Tanjung Raya; Talang Padang – Padang Tepung; Talang Padang - Pasemah Air Keruh, Sumatera Selatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.520.929.000,- (tiga belas milyar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ; -------------------------------------------------------------------------18.1.2 Metode pemilihan Penyedia Jasa dilakukan dengan pelelngan umum dengan pasca kualifikasi untuk Kontrak Harga Satuan;-------------------18.1.3 Metode Evaluasi Penawaran yang digunakan adalah sistem gugur dengan terlebih dahulu melakukan koreksi aritmatik. Tahapan evaluasi meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi; ------------------------------------------------------------18.2 Tentang Kronologis Tender (vide bukti C8) ; ---------------------------------------18.2.1 Pengumuman: 13 s/d 23 April 2009; ----------------------------------------Pengumuman pelelangan umum Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebing Tinggi – Tanjung Raya; Talang Padang – Padang Tepung; Talang Padang - Pasemah Air Keruh Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2009 diumumkan bersama-sama dengan 44 paket pekerjaan lainnya bidang sipil subbidang jalan dan jembatan melalui Harian Radar Palembang (Lokal), Harian Media Indonesia (Nasional) dan website Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan;

halaman 4 dari 71

SALINAN

18.2.2 Pendaftaran: 13 s/d 23 April 2009;-------------------------------------------Terdapat sejumlah 22 (dua puluh dua) perusahaan yang mendaftar melalui website Dinas Pekerjaan Umum untuk paket pekerjaan ini yaitu: No

Nama Perusahaan

No

Nama Perusahaan

1

PT. Tanjung Raya Abadi

12

PT. Caro Kito

2

PT. Fecokonstruksi Utama

13

PT. Tri Perkasa Agro Coco

3

PT. Baniah Rahmat Utama

14

PT. Alpin Karya

4

PT. Surya Prima Abadi

15

PT. Tanjung Lapan

5

PT. Dwi Perkasa Mandiri

16

PT. Mahalini Jaya M

6

PT. Semendawai

17

PT. Nugroho Lestari

7

PT. Ocha

18

PT. Tambora Mandiri

8

PT. Ina Purwa Abadi

19

PT. Sopo Ni Sira

9

PT. Eko Putra

20

PT. Anugerah Karya Agra Sentosa

10

PT. Putting Marga

21

PT. Alfa Amin Utama

11

PT. Jimy Brothers

22

PT. Ultrakindo Dharma Buana

18.2.3 Pengambilan dokumen: 13 s/d 24 April 2009; -----------------------------Terdapat sejumlah 17 (tujuh belas) perusahaan yang mengambil dokumen lelang yaitu: No

Nama Perusahaan

No

Nama Perusahaan

1

PT. Jimy Brothers

10

PT. Dwi Perkasa Mandiri

2

PT. Surya Prima Abadi

11


3

PT. Anugerah Karya Agra 12


Sentosa 4

PT. Nugroho Lestari

13

PT. Feco Konstruksi Utama

5

PT. Sopo Ni Sira

14

PT. Semendawai

6

PT. Putting Marga

15

PT. Ina Purwa Abadi

7


16

PT. Eko Putra

8

PT. Tambora Mandiri

17


9

PT. Alfa Amin Utama

halaman 5 dari 71

SALINAN 18.2.4 Rapat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing): 16 April 2009; ---------------Rapat aanwijzing dilaksanakan bersama-sama dengan 12 (dua belas) paket tender lainnya yang termasuk dalam katergori kegiatan Peningkatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I. Terdapat 40 (empat puluh) perusahaan yang menghadiri aanwijzing tersebut, namun dari 17 (tujuh belas) perusahaan yang mengambil dokumen lelang, hanya 4 (empat) perusahaan yang hadir dalam rapat aanwijzing untuk tender ini, yaitu: No

Nama Perusahaan

No

Nama Perusahaan

1


3

PT. Jimmy Brothers

2

PT. Sopo Ni Sira

4


18.2.5 Pemasukan dan pembukaan penawaran: 27 April 2009; -----------------Terdapat sejumlah 6 (enam) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: No

Nama Perusahaan

Harga Penawaran (Rp)

1


10.822.429.000

2


10.906.870.000

3

PT. Nugroho Lestari

12.232.181.000

4


13.250.506.000

5


13.383.338.000

6

PT. Tambora Mandiri

13.385.485.000

18.2.6 Koreksi Aritmatik: 30 April 2009; ------------------------------------------Sebelum dilakukan evaluasi penawaran, terhadap semua dokumen penawaran dilakukan penelitian yang meliputi pemenuhan persyaratan pada saat pembukaan penawaran dan koreksi aritmatik. Berdasarkan Berita Acara Koreksi Aritmatik No: 07/PAN/APBDWIL.I/TTP/V/2009, terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dengan hasil Koreksi Aritmatik sebagai berikut:

halaman 6 dari 71

SALINAN

No

1

Nama Perusahaan

PT. Tri Perkasa Agro

Harga Penawaran (Rp) 10.822.429.000

Harga Penawaran Terkoreksi (Rp) 10.822.428.000

% terhadap HPS 80.04

Coco 2

PT. Nugroho Lestari

12.232.181.000

12.232.181.000

90.47

3

PT. Anugerah Karya

10.906.870.000

13.059.031.000

96.58

13.383.338.000

13.248.038.000

97.98

13.250.506.000

13.250.506.000

98.00

13.385.485.000

13.385.486.000

99.00

Agra Sentosa 4

PT.

Ultrakindo

Dharma Buana 5


6

PT. Tambora Mandiri

18.2.7 Evaluasi Administrasi: 04 Mei 2009; ---------------------------------------Evaluasi Administrasi dilakukkan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran. Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Administrasi No: 08/PAN/APBD-WIL.I/TTP/V/2009, hasil evaluasi administrasi adalah sebagai berikut: No 1

Nama Perusahaan PT. Tri Perkasa Agro Coco

2 3 4 5

PT. Nugroho Lestari PT. Anugerah Karya Agra Sentosa PT. Ultrakindo Dharma Buana PT. Baniah Rahmat Utama

6

PT. Tambora Mandiri

Hasil Evaluasi Administrasi Tidak Memenuhi Syarat (Jaminan Penawaran salah /tidak sesuai dokumen) Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat (Jaminan Penawaran salah /tidak sesuai dokumen) Tidak Memenuhi Syarat (Surat Penawaran salah alamat)

18.2.8 Evaluasi Teknis: 06 Mei 2009; ----------------------------------------------Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran

yang diyatakan

memnuhi syarat atau lulus administrasi. Berdasarkan Berita Acara

halaman 7 dari 71

SALINAN Evaluasi Teknik No: 09/PAN/APBD-WIL.I/TTP/V/2009, hasil evaluasi teknik adalah sebagai berikut: No

Nama Perusahaan

Hasil Evaluasi Teknik

1

PT. Nugroho Lestari

Gugur

2


Gugur

3


Lulus

Adapun alasan gugurnya PT. Nugroho Lestari dan PT. Anugerah Karya Agra Sentosa adalah sebagai berikut: No 1

2

PT. Nugroho Lestari Metode tidak menggambarkan

PT. Anugerah Karya Agra Sentosa Spesifikasi teknis pekerjaan utama

penguasaan penyelesaian

yang meliputi kuantitas dan kualitas

pekerjaan

bahan tidak sesuai dengan dokumen

Jadwal pelaksanaan meliputi Lokasi AMP tidak memenuhi penelitian

terhadap

urutan

pekerjaan tidak benar karena pekerjaan

mayor

item

dilaksanakan lebih dahulu dari pekerjaan minor item 3

Spesifikasi

teknis

pekerjaan

utama yang meliputi kuantitas dan kualitas bahan

tidak

sesuai dengan dokumen 4

Lokasi AMP tidak memenuhi

18.2.9 Evaluasi Kewajaran Harga: 08 Mei 2009; ----------------------------------Evaluasi kewajaran harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, yaitu PT. Ultrakindo Dharma Buana. Evaluasi kewajaran harga meliputi penelitian terhadap harga penawaran, harga satuan timpang dan kewajaran harga. Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Harga No:

halaman 8 dari 71

SALINAN

10/PAN/APBD-WIL.I/TTP/V/2009, berikut hasil evaluasi kewajaran harga: No Nama Perusahaan 1

PT.

Harga Harga Penawaran Penawaran Terkoreksi Terkoreksi (Rp) Ultrakindo 13.383.338.000 13.248.038.000

% terhada p HPS 97.98

Dharma Buana

18.2.10 Evaluasi Kualifikasi: 11 Mei 2009; ------------------------------------------Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap penawaran yang lulus evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi kewajaran harga. Berdasarkan Berita Acara Hasil Kualifikasi No : 11/PAN/APBD-WIL.I/TTP/V/2009 bahwa perusahaan yang memenuhi syarat dan Lulus Kualifikasi adalah : No Nama Perusahaan

Nilai

SKP

Keterangan

1

91.25

8

Lulus


Kualifikasi

18.2.11 Klarifikasi Harga Penawaran: 13 Mei 2009; --------------------------------Panitia telah melakukan klarifikasi terhadap Harga Satuan Timpang (>110% HPS) dan harga penawaran terlampau rendah terhadap PT. Ultrakindo Dharma Buana. Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi No. 13/ PAN/APBD-WIL.I/TTP/V/2009, terdapat 3 (tiga) item yang termasuk harga satuan timpang, yaitu timbunan biasa dari selain galian sumber bahan, lapors resap pengikat dan bronjong yang telah diklarifikasi oleh Panitia; ------------------------------------------------------18.2.12 Pembuktian Kualifikasi: 13 Mei 2009; --------------------------------------Panitia melakukan verifiasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi atas nama PT. Ultrakindo Dharma Buana. Berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No : 14/PAN/APBD-WIL.I/TTP/V/2009, disimpulkan bahwa PT. Ultrakindo Dharma Buana memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Pemenang; -----------------------------------------------------------------------18.2.13 Usulan Penetapan Calon Pemenang: 15 Mei 2009; ------------------------halaman 9 dari 71

SALINAN Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan No: 15/PAN/APBDWIL.I/TTP/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 dan Surat Panitia kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan No : 16/PAN/APBD-WIL.I/TTP/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Tebing Tinggi – Tanjung Raya; Talang Padang – Padang Tepung; Talang Padang- Pasemah Air Keruh, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2009, perusahaan yang diusulkan menjadi calon pemenang adalah PT. Ultrakindo Dharma Buana; -------------------------------------------------18.2.14 Penetapan Pemenang: 19 Mei 2009; -----------------------------------------Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Panitia No: 620/563/PU.BM/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Tebing Tinggi – Tanjung Raya; Talang Padang – Padang Tepung; Talang Padang- Pasemah Air Keruh, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2009, ditetapkan pemenang lelang adalah PT. Ultrakindo Dharma Buana; -------------------------------------------------18.2.15 Pengumuman Pemenang: 20 Mei 2009; -------------------------------------Berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang No: 17/PAN/APBDWIL.I/TTP/V/2009, Ketua Panitia mengumumkan melalui website Dinas PU Bina Marga bahwa pemenang lelang adalah PT. Ultrakindo Dharma Buana; ----------------------------------------------------------------18.3 Tentang hubungan antara perusahaan induk dan cabang;--------------------------18.3.1 PT Ultrakindo Dharma Buana;------------------------------------------------18.3.1.1 PT Ultrakindo Dharma Buana merupakan merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Adlan Yulizar, S.H No. 75 tanggal 24 Juni 1991 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Suprapto, S.H No. 01 tanggal 04 Juli 2008, yang berkedudukan di Jl. Kelapa Hybrida Blok PF.18 No. 23 Kelapa Gading Permai, Jakarta 14250, dan

halaman 10 dari 71

SALINAN

melakukan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi (vide bukti C2) ; -----------------------------------------------------------18.3.1.2 PT Ultrakindo Dharma Buana Cabang Palembang merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Yulida Desmartiny, S.H. Nomor 9 Tanggal 13 Maret 2003 dengan perubahan terakhir Akta Notaris Yulida Desmartiny, S.H. Nomor 6 Tanggal 5 Januari 2007, yang berkedudukan di Jl. Semeru No. 12A, 17 Ilir, Ilir Timur I, Palembang 30125, Sumatera Selatan, dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor untuk bidang pekerjaan arsitektur, sipil dan elektrikal (vide bukti C2) ; -----------------------------------------------------------18.3.1.3 Dalam Akta Pendirian PT Ultrakindo Dharma Buana Cabang Palembang, Direktur Utama PT Ultrakindo Dharma Buana (Soejanto Kartika) mengangkat Alex Lim sebagai Pimpinan Cabang untuk menjalankan semua kegiatan dan usaha-usaha perseroan antara lain melakukan transaksi jual beli barang dagangan, mengangkat, memberhentikan, membayar gaji para pegawai,

mengajukan

penawaran

dan

menandatangani

kontrak-kontrak pekerjaan, melakukan hubungan dengan pihak perbankan, dan lain-lain (vide bukti C2) ; ---------------18.3.1.4 Dalam salah satu Akta Perubahan PT Ultrakindo Dharma Buana yaitu Akta Notaris Suprapto, S.H. Nomor 24 tanggal 17 April 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, telah mengangkat Soejanto Kartika sebagai Direktur dan Lidwina Auw sebagai Komisaris (vide bukti C2) ; -----------------------18.3.1.5 Dalam salah satu Akta Perubahan PT Ultrakindo Dharma Buana yaitu Akta Notaris Suprapto, S.H. Nomor 25 tanggal 17 April 2007 tentang Penjualan dan Pembelian Saham, diketahui terjadi jual beli saham dari Yudiman Djainal, Hendri Lie dan Alex Lim kepada Soejanto Kartika dan Lidwina Auw (vide bukti C2) ; -----------------------------------halaman 11 dari 71

SALINAN 18.3.1.6 Dalam perubahan terakhir PT Ultrakindo Dharma Buana Cabang Palembang yaitu Akta Notaris Yulida Desmartiny, S.H. Nomor 6 Tanggal 5 Januari 2007 tentang Perubahan Pimpinan Cabang dan Kuasa, diketahui terjadi perubahan pimpinan cabang yaitu yang semula

Alex Lim sebagai

Pimpinan Cabang, berubah menjadi Doddy sebagai Direktur Cabang dan Alex Lim sebagai Wakil Direktur Cabang (vide bukti C2) ; -----------------------------------------------------------18.3.1.7 Berdasarkan keterangan Pimpinan Cabang PT Ultrakindo Dharma Buana (Doddy), Direktur Cabang berwenang untuk mengambil proyek, menjalankan dan memproses setiap tender. Dana operasional untuk mengikuti tender diperoleh dari pusat (vide bukti B7) ; ----------------------------------------18.3.2 PT. Tambora Mandiri; ---------------------------------------------------------18.3.2.1 PT Tambora Mandiri merupakan merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H No. 19 tanggal 19 Oktober 1988 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Suprapto, S.H No. 02 tanggal 04 Juli 2008, yang berkedudukan di Jl. Kelapa Hybrida Blok PF.18 No. 23 Kelapa Gading Permai, Jakarta 14250, dan melakukan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi (vide bukti C4) ; -----------------------------------------------------------18.3.2.2 PT Tambora Mandiri Cabang Palembang merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akte Notaris Zaini Zein, SH Nomor 52 Tanggal 25 Januari 2002, yang berkedudukan di Jl. Semeru No. 12A, 17 Ilir, Ilir Timur I, Palembang 30125, Sumatera Selatan, dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang teknik, mekanikal, elektrikal dan konstruksi (vide bukti C4) ; 18.3.2.3 Dalam Akta Pendirian PT Tambora Mandiri Cabang Palembang, Direktur Utama PT Tambora Mandiri (Yudiman

halaman 12 dari 71

SALINAN

Djainal) mengangkat Alex Lim sebagai Pimpinan Cabang untuk

menjalankan

semua

kegiatan

dan

usaha-usaha

perseroan antara lain melakukan transaksi jual beli barang dagangan, mengangkat, memberhentikan, membayar gaji para pegawai,

mengajukan

penawaran

dan

menandatangani

kontrak-kontrak pekerjaan, melakukan hubungan dengan pihak perbankan, dan lain-lain (vide bukti C4) ; ---------------18.3.2.4 Dalam salah satu Akta Perubahan PT Tambora Mandiri yaitu Akta Notaris Suprapto, S.H. Nomor 22 tanggal 17 April 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, telah mengangkat Soejanto Kartika sebagai Direktur dan Lidwina Auw sebagai Komisaris (vide bukti C4) ; ---------------------------------------18.3.2.5 Dalam salah satu Akta Perubahan PT Tambora Mandiri yaitu Akta Notaris Suprapto, S.H. Nomor 23 tanggal 17 April 2007 tentang Penjualan dan Pembelian Saham, diketahui terjadi jual beli saham dari Yudiman Djainal, Hendri Lie dan Alex Lim kepada Soejanto Kartika dan Lidwina Auw (vide bukti C4) ; ------------------------------------------------------------------18.4 Tentang Afiliasi antara Terlapor I (PT. Ultrakindo Dharma Buana) dan Terlapor II (PT. Tambora Mandiri) ; -------------------------------------------------18.4.1 Persamaan Nama Direktur, Komisaris, Pemegang Saham serta Alamat dan Nomor Telepon Perusahaan; -------------------------------------------18.4.1.1 Soejanto Kartika baik selaku Direktur Utama PT. Ultrakindo Dharma Buana maupun Direktur Utama PT Tambora Mandiri mengakui bahwa PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri sama-sama dimiliki oleh Soejanto Kartika (50%) dan Lidwina Auw (50%) yang berdomisili di Jakarta. Kedua perusahaan mengangkat pimpinan cabang masing-masing

di

Palembang

dengan

SDm/struktur

tersendiri dan memiliki kewenangan masing-masing untuk mengurus dan melaksanakan proyek (vide bukti A24, A37, B22) ; ---------------------------------------------------------------halaman 13 dari 71

SALINAN 18.4.1.2 Soejanto Kartika selaku Direktur Utama PT Tambora Mandiri menyatakan bahwa PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri sama-sama mengikuti satu paket tender yang sama. Masing-masing cabang PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri didirikan samasama di Palembang, Sumatera Selatan ditujukan untuk mengantisipasi banyaknya tender di wilayah tersebut, sehingga peluang untuk menang lebih besar (vide bukti B6, B22) ; ---------------------------------------------------------------18.4.1.3 Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pernyataan kedua Terlapor, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut (vide bukti B7, B22, C2, C4) ; -------------------------------------------------

Direktur

PT. Ultrakindo Dharma PT. Tambora Mandiri Buana Soejanto Kartika Soejanto Kartika

Komisaris

Lidwina Auw

Pemegang Saham

1. Soejanto Kartika (50%) 2. Lidwina Auw (50%) Keduanya membeli saham dari: 1. Yudiman Djainal 2. Hendri Lie 3. Alex Lim

Alamat Kantor

Jl. Kelapa Hybrida Blok PF.18 No. 23 Kelapa Gading Permai Jakarta 14250

Jl. Kelapa Hybrida Blok PF.18 No. 23 Kelapa Gading Permai Jakarta 14250

(021) 4516197 (021) 4516099

(021) 4516197 (021) 4516099

1. Doddy, S.E. (Direktur cabang) 2. Alex Lim (Wakil Direktur Cabang) Jl. Semeru No. 12A, 17 Ilir, Ilir Timur I, Palembang 30125, Sumatera Selatan

Alex Lim

Pusat

No. Telepon & Fax. Kantor Pusat Direktur/Pimpinan Cabang Alamat Cabang di Sumatera Selatan

halaman 14 dari 71

Lidwina Auw 1. Soejanto Kartika (50%) 2. Lidwina Auw (50%) Keduanya membeli saham dari: 1. Yudiman Djainal 2. Hendri Lie 3. Alex Lim

Jl. Semeru No. 12A, 17 Ilir, Ilir Timur I, Palembang 30125, Sumatera Selatan

SALINAN

No. Telepon & Fax. Kantor

PT. Ultrakindo Dharma PT. Tambora Mandiri Buana (0711) 373002 (0711) 373002 (0711) 376779 (0711) 376779

Cabang

18.4.2 Persamaan Dokumen Penawaran; ------------------------------------------18.4.2.1 Dalam dokumen penawaran kedua perusahaan, ditemukan beberapa persamaan, yaitu (vide bukti C1, C2, C3, C4):-----18.4.2.1.1. Metode Pelaksanaan mengenai uraian detail urutan dan tahapan pelaksanaan pekerjaan yang disusun oleh PT Ultrakindo Dharmabuana sama dengan metode Pelaksanaan yang disusun oleh PT Tambora Mandiri meskipun di dalam RKS tidak

ada

contoh

format

baku

Metode

Pelaksanaan;-----------------------------------------18.4.2.1.2. Data Peralatan yang terdiri dari 41 jenis peralatan sama persis baik jumlah per unit, kapasitas, merk dan type, tahun pembuatan, kondisi serta lokasi peralatan antara PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri; ----------------------------------------------a. Dalam Dokumen PT Tambora Mandiri ditemukan Akta No. 02 tentang Perjanjian yang dibuat oleh Notaris Evi Syarkowi, S.H. tanggal 06 Januari 2009 menunjukkan bahwa telah diadakan perjanjian antara Muhammad Irwansyah (Direktur Utama PT Sriwijaya Global Mandiri), Alex Lim (Pimpinan Cabang PT Tambora Mandiri), Doddy, S.E. (Pimpinan

Cabang

PT

Ultrakindo

Dharmabuana), dan Basri Gani (PT Multi Sarana halaman 15 dari 71

Jayatama)

yang

menerangkan

SALINAN memiliki 1 (satu) unit Asphalt Mixing Plant (AMP), Model: BAMP 800P-SA, kapasitas 50 T/H dan peralatan penunjang lainnya yang berlokasi di Desa Jati, Kabupaten Lahat. Dalam dokumen PT Ultrakindo Dharmabuana

ditemukan

faktur

penjualan/invoice dan kuitansi serta Akta No. 32 tentang Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Evi Syarkowi, S.H. tanggal 15 Maret 2008 yang membuktikan bahwa 1 (satu) unit Asphalt Mixing Plant yang dimaksud di atas dibeli dan dimiliki oleh PT Sriwijaya Global Mandiri; -----------------------------------------b. Dalam

Dokumen

PT

Ultrakindo

Dharmabuana dan PT Tambora Mandiri ditemukan Pakai

Surat Perjanjian Ikatan Sewa

Peralatan

Nomor

086/DUK-

ALAT/IV/09 tanggal 27 April 2009 antara Irwansyah (Direktur Utama PT Sriwijaya Global Mandiri) sebagai pemilik peralatan dengan Doddy, S.E. (Pimpinan Cabang PT Ultrakindo Dharmabuana) sebagai penyewa untuk

peralatan

AMP,

Wheel

Loader,

Excavator, Motor Grader, Tyre Roller, Tandem

Roller,

Tanker,

Asphalt

Stone

Crusher,

Finisher,

Water

Compressor,

Concrete Mixer, Concrete Vibrator, Dump Truck, Site Laboratory, Jack Hammer, Survey Equipment, Asphalt Sprayer, Vibro Rammer (Stamper), Steel Vibrator Roller, Generator Set;------------------------------------

halaman 16 dari 71

SALINAN

c. Dalam

Dokumen

PT

Ultrakindo

Dharmabuana dan PT Tambora Mandiri ditemukan bukti-bukti invoice dan kuitansi peralatan milik PT Sriwijaya Global Mandiri sebagaimana dimaksud di atas;---------------18.4.2.1.3. Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Suprapto, S.H. tanggal 17 April 2007, yang berturut-turut nomornya yaitu Akta No. 22, No. 23, No. 24 dan No. 25, yang pada pokoknya merupakan pengangkatan Soejanto Kartika sebagai Direktur dan Lidwina Auw sebagai Komisaris dan keduanya membeli saham dari Yudiman Djainal, Hendri Lie dan Alex Lim masing-masing untuk PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri; ----------------------------------------------18.4.2.1.4. Laporan Keuangan Tahun 2007 PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri samasama diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang sama

yaitu

Kantor

Akuntan

Publik

Drs.

Muhamad Zen & Rekan;---------------------------18.4.2.2 Soejantoko Kartika sebagai Direktur Utama PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri mengakui adanya sistem yang sama mengenai format dan satuan harga antara PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri. Soejantoko Kartika juga mengakui adanya persamaan Metodologi Pelaksanaan karena sudah ada dalam sistem pusat yang diberikan ke cabang masing-masing (vide bukti B6, B22) ; ----------------------------------------------------------18.4.2.3 Doddy, S.E. sebagai Pimpinan Cabang PT. Ultrakindo Dharma Buana mengakui adanya kesamaan dokumen antara PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri karena sama-sama memiliki softcopy dokumen penawaran halaman 17 dari 71

SALINAN dari Jakarta, sehingga hanya perlu mengganti angkaangkanya saja (vide bukti B7) ;----------------------------------18.4.2.4 Doddy, S.E. sebagai Pimpinan Cabang PT. Ultrakindo Dharma Buana menyatakan memiliki AMP dan peralatan yang statusnya merupakan milik bersama dengan PT Tambora Mandiri (vide bukti B7) ; -----------------------------18.4.2.5 Doddy, S.E. sebagai Pimpinan Cabang PT. Ultrakindo Dharma Buana menyatakan tidak memiliki AMP maupun peralatan. Untuk memenuhi persyaratan AMP dan peralatan, PT. Ultrakindo Dharma Buana menyewa dari PT Tambora Mandiri (vide bukti B14) ; ---------------------------------------18.4.2.6 Soejantoko

Kartika

sebagai

PT.

Tambora

Mandiri

menyatakan bahwa PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri masing-masing memiliki peralatan sendirisendiri. Jika ada peralatan yang kurang lengkap, maka akan menyewa dari perusahaan lain. PT. Tambora Mandiri menyampaikan

adanya

contoh

bukti

sewa

menyewa

peralatan Grader Komatsu GD-405 milik PT. Tambora Mandiri kepada PT. Ultrakindo Dharma Buana. (vide bukti B22, C15) ; ---------------------------------------------------------18.5 Tentang Tindakan Panitia Pengadaan; -----------------------------------------------18.5.1 Panitia menyelenggarakan 12 (dua belas) Paket Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009 secara serentak dimana Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebing Tinggi – Tanjung Raya; Talang Padang – Padang Tepung; Talang Padang - Pasemah Air Keruh yang menjadi pokok perkara ini merupakan salah satu dari 12 (dua belas) paket tersebut; ----------------18.5.2 Evaluasi Penawaran; ----------------------------------------------------------18.5.2.1 Panitia melakukan evaluasi penawaran dengan menggunakan sistem gugur dengan terlebih dahulu melakukan koreksi aritmatik. Tahapan evaluasi tersebut meliputi evaluasi

halaman 18 dari 71

SALINAN

administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi;-----------------------------------------------------------18.5.2.2 Berdasarkan RKS dan Berita Acara Evaluasi Administrasi, hal-hal

yang

dapat

menggugurkan

dalam

evaluasi

administrasi adalah terkait dengan jaminan penawaran, surat penawaran, daftar kuantitas dan harga yang diiisi lengkap dan data pendukung (vide bukti C7, C8) ;----------------------------18.5.3 Evaluasi Administrasi; --------------------------------------------------------18.5.3.1 Berdasarkan

Berita

Acara

Aanwijzing,

hal-hal

yang

menggugurkan dalam evaluasi Administrasi adalah: ----------18.5.3.1.1. Surat Penawaran tidak di tanda tangani oleh yang berhak menandatanganinya; -------------------------18.5.3.1.2. Masa berlakunya surat penawaran tidak sesuai; --18.5.3.1.3. Masa pelaksanaan dan pemeliharaan tidak sesuai; 18.5.3.1.4. Tidak dipenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan sebagai lampiran dari dokumen; 18.5.3.1.5. Ternyata

tidak

benar

keabsahan

dari

dokumen/sebagian dokumen yang dilampirkan dalam syarat-syarat administrasi; -------------------18.5.3.1.6. Surat Jaminan Penawaran tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan; --------------------------------18.5.3.2 Dalam

melakukan

evaluasi

administrasi,

Panitia

mengugurkan PT Tri Perkasa Agro Coco dan PT Baniah Rahmat Utama karena jaminan penawaran salah/tidak sesuai dokumen, dan PT Tambora Mandiri karena Surat Penawaran salah alamat (vide bukti B5, B16,C8) ; --------------------------18.5.3.3 Tim Pemeriksa melakukan penelitian terhadap dokumen penawaran sebagai berikut: ---------------------------------------18.5.3.3.1. PT Tri Perkasa Agro Coco---------------------------a. Dalam RKS, Berita Acara Aanwijzing dan Berita Acara Evaluasi Administrasi, jaminan penawaran ditujukan kepada Kepala Dinas PU halaman 19 dari 71

SALINAN Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan di Palembang (vide bukti C7, C8) ;-----------------b. Jaminan Penawaran PT Tri Perkasa Agro Coco ditujukan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan cq Ketua Panitia Pengadaan

Jasa

Pemborongan

Kegiatan

Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009 (vide bukti C13) ; ------18.5.3.3.2. PT Baniah Rahmat Utama ---------------------------a. Dalam RKS dan Berita Acara Aanwijzing, jaminan penawaran ditujukan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan di Palembang (vide bukti C7, C8) ; ----b. Jaminan Penawaran PT Baniah Rahmat Utama ditujukan kepada Ir. Heri Amalindo, MM (Kepala Dinas PU Bina Marga Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan) (vide bukti C6) ; --18.5.3.3.3. PT Tambora Mandiri ---------------------------------a. Dalam RKS dan Berita Acara Aanwijzing, surat penawaran ditujukan kepada Pejabat Pengguna Anggaran yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Cq. Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan

Kegiatan

Peningkatan

dan

Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2009 (vide bukti C7) ;------------------------------------b. Surat

Penawaran

PT

Tambora

Mandiri

ditujukan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Cq. Ketua Panitia Pengadaan

halaman 20 dari 71

Jasa

Pemborongan

Kegiatan

SALINAN

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2009 (vide bukti C3) ; 18.5.4 Evaluasi Teknis ----------------------------------------------------------------18.5.4.1 Berdasarkan Berita Acara Aanwijzing, hal-hal yang dapat menggugurkan dalam evaluasi teknis adalah (vide bukti C8): 18.5.4.1.1. Tidak terpenuhinya persyaratan teknis dalam spesifikasi; ---------------------------------------------18.5.4.1.2. Menyimpang dari kriteria yang ditentukan dalam persyaratan teknis seperti metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, peralatan yang dibutuhkan; -18.5.4.1.3. Merubah substansi pekerjaan yang ditawarkan; --18.5.4.2 Dalam melakukan evaluasi teknis, Panitia mengugurkan PT. Nugroho Lestari karena 1) metode tidak menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan, 2) jadwal pelaksanaan meliputi penelitian terhadap urutan pekerjaan tidak benar karena pekerjaan mayor item dilaksanakan lebih dahulu dari pekerjaan minor item, 3) spesifikasi teknis pekerjaan utama yang meliputi kuantitas dan kualitas bahan tidak sesuai dengan dokumen dan 4) lokasi AMP tidak memenuhi (vide bukti B5, B16,C8) ; ------------------------------------------------18.5.4.3 Dalam melakukan evaluasi teknis, Panitia mengugurkan PT. Anugerah Karya Agra Sentosa karena 1) spesifikasi teknis pekerjaan utama yang meliputi kuantitas dan kualitas bahan tidak sesuai dengan dokumen dan 2) lokasi AMP tidak memenuhi;-----------------------------------------------------------18.5.4.4 Tim Pemeriksa melakukan penelitian terhadap dokumen penawaran sebagai berikut: ---------------------------------------18.5.4.4.1. PT. Nugroho Lestari ----------------------------------a. Dalam RKS, yang diteliti dalam evaluasi metodologi pelaksanaan adalah tahapan dan cara

pelaksanaan

yang

menggambarkan

pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai halaman 21 dari 71

SALINAN dengan akhir dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis (vide bukti C7); -------------------b. Dalam dokumen penawaran PT. Nugroho Lestari,

metodologi

disampaikan

meliputi

pekerjaan

yang

pekerjaan

umum

(mobilisasi personil dan peralatan, serta survey umum), pekerjaan drainase, pekerjaan tanah, perkerasan berbutir, pekerjaan perkerasan aspal,

pekerjaan

struktur,

pekerjaan

pengembalian kondisi dan pekerjaan minor (vide bukti C9) ; ----------------------------------c. Dalam RKS dan Berita Acara Aanwijzing, jadwal

waktu

pelaksanaan

dinyatakan

memenuhi persyaratan apabila tidak lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang dan urutan jenis pekerjaan secara teknis dapat dilaksanakan. Jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang adalah 180 (seratus delapan puluh hari). Urutan pekerjaan terdiri dari 1) Kegiatan umum (mobilisasi personil dan perlatan serta survey umum), 2) Kegiatan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor (perkerasan, bahu jalan, selokan, saluran air, galian, dan timbunan, perlengkapan jalan, jembatan), 3) Kegiatan Pekerjaan Utama (pekerjaan tanah, drainase, lapis pondasi, bahu jalan, lapis permukaan, struktur, pekerjaan perbaikan, 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin (perkerasan, bahu jalan, selokan, saluran air, galian dan timbunan, perlengkapan jalan, jembatan, arus lalu lintas) (vide bukti C7, C8) ; -----------------

halaman 22 dari 71

SALINAN

d. Dalam dokumen penawaran PT. Nugroho Lestari, jadwal pekerjaan yang disampaikan adalah selama 180 (seratus delapan puluh hari). Urutan pekerjaan yang disampaikan adalah: 1) Umum (mobilisasi), 2) Drainase (galian untuk drainase dan saluran air, pasangan batu dengan mortar), 3) Pekerjaan Tanah

(galian

biasa,

timbunan

biasa,

penyiapan badan jalan), 4) Perkerasan Berbutir (lapis pondasi agregat klas A, B, C), 5) Perkerasan Aspal (prime coat, tack coat, ACWC, AC-BC, AC-Base), 6) Struktur (beton K250< beton K-125, baja Tulangan U-24 polos, pasangan batu, bronjong),

7) Pengembalian

Kondisi dan Pekerjaan Minor (lapis pondasi agregat kelas A untuk pekerjaan minor, campuran aspal panas untuk pekerjaan minor), 8) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin (bahu jalan, selokan saluran air, galian dan timbunan) (vide bukti C9) ; -----------------------------------------e. Dalam RKS, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila menjamin pemenuhan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Mata pembayaran utama dalam daftar kuantitas dan harga yang ditawarkan tidak boleh kurang kualitasnya dari ketentuan dokumen lelang (vide bukti C7) ; --f. Dalam dokumen penawaran PT. Nugroho Lestari,

kuantitas

bahan-bahan

yang

disampaikan dalam masing-masing analisis harga satuan mata pembayaran utama berbeda dengan yang ditentukan dalam Formulir halaman 23 dari 71

SALINAN Standar Untuk Perekaman Analisa Masingmasing Harga Satuan yang terdapat dalam RKS (vide bukti C7, C9) ; -----------------------g. Dalam RKS dan Berita Acara Aanwijzing, tidak disebutkan atau diatur secara eksplisit mengenai lokasi untuk peralatan AMP. Hal yang diatur adalah terkait dengan jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan oleh penawar sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang (vide bukti C7, C8) ;----------h. Dalam dokumen penawaran PT. Nugroho Lestari, lokasi AMP berada di Pasuruan (vide bukti C9) ; -----------------------------------------i. PT. Nugroho Lestari menyatakan memiliki mobile AMP yang dapat dimobilisasi dari Pasuruan,

Jawa

Timur

ke

Palembang,

Sumatera Selatan. (vide bukti B8) ; ------------18.5.4.4.2. PT. Anugerah Karya Agra Sentosa -----------------a. Dalam RKS, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila menjamin pemenuhan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Mata pembayaran utama dalam daftar kuantitas dan harga yang ditawarkan tidakboleh kurang kualitasnya dari ketentuan dokumen lelang (vide bukti C7) ; --b. Dalam dokumen penawaran PT. Anugerah Karya Agra Sentosa, kuantitas bahan-bahan yang

disampaikan

dalam

masing-masing

analisis harga satuan mata pembayaran utama

halaman 24 dari 71

SALINAN

berbeda

dengan

yang

ditentukan

dalam

Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing-masing Harga Satuan yang terdapat dalam RKS (vide bukti C7, C11) ; -------------c. Dalam RKS dan Berita Acara Aanwijzing, tidak disebutkan atau diatur secara eksplisit mengenai lokasi untuk peralatan AMP. Hal yang diatur adalah terkait dengan jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan oleh penawar sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang (vide bukti C7, C8) ;----------d. Dalam dokumen penawaran PT. Anugerah Karya Agra Sentosa, lokasi AMP berada di Sukerejo, Jawa Timur (vide bukti C9) ; -------e. PT.

Anugerah

Karya

Agra

Sentosa

menyatakan memiliki mobile AMP yang dapat dimobilisasi dari Sukerejo, Jawa Timur ke Palembang, Sumatera Selatan (vide bukti B9) ; 18.5.4.5 Menurut Ahli dari LKPP, Panitia Tender telah melakukan kesalahan dengan mengugurkan PT Nugroho Lestari dan PT Anugerah Karya Agra Sentosa dengan alasan lokasi AMP berada di Jawa Timur, sebab jika AMP tersebut dapat dipindah sesuai dengan penawaran maka seharusnya kedua perusahaan tersebut tidak digugurkan (vide bukti B19) ; -----18.5.4.6 Di dalam RKS dan berita acara aanwijzing, Panitia Tender tidak mensyaratkan bahwa peserta tender harus memiliki AMP di Palembang. Karena itu menurut Saksi Ahli Panitia Tender telah melakukan post bidding dengan menambahkan

halaman 25 dari 71

SALINAN persyaratan tersebut dalam proses evaluasi dan bertindak diskriminatif dalam melakukan evaluasi (vide bukti B19) ; --18.5.5 Persamaan kepemilikan dan alamat PT Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri; ---------------------------------------------------------18.5.5.1 Panitia Tender mengakui tidak mengetahui adanya kesamaan pemilik antara PT Ultrakindo Dharma Buana

dan PT

Tambora Mandiri. Panitia juga tidak melakukan pengecekan ke lapangan terkait persamaan alamat kantor kedua perusahaan tersebut;------------------------------------------------18.5.6 Pengumuman Pemenang Tender dan Sanggahan -------------------------18.5.6.1 Pengumuman Pemenang Tender dilakukan pada tanggal 20 Mei 2009;------------------------------------------------------------18.5.6.2 Berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003, masa sanggah adalah 5 hari setelah pengumuman pemenang tender; -------------------18.5.6.3 Sampai batas waktu masa sanggah berakhir, tidak ada peserta tender yang melakukan sanggahan terhadap keputusan ditetapkannya

PT

Ultrakindo

Dharma

Buana

sebagai

pemenang tender;---------------------------------------------------18.5.6.4 Panitia tidak pernah menetapkan kapan tanggal pengumuman pemenang tender, akibatnya PT Nugroho Lestari dan PT Anugerah

Karya

Agra

Sentosa

terlambat

mengetahui

informasi mengenai pemenang tender dan tidak dapat melakukan sanggahan karena masa sanggah telah berakhir (vide bukti B8, B9) ; -----------------------------------------------18.5.6.5 PT Nugroho Lestari menyatakan setelah tahap pemasukan penawaran, akses website Dinas PU Bina Marga menjadi sulit dibuka, sehingga tidak dapat memantau proses tender melalui internet (vide bukti B8) ; ------------------------------------------18.5.6.6 PT Anugerah Karya Agra Sentosa menyatakan tidak diberitahu oleh Panitia mengenai alasan gugurnya PT Anugerah Karya Agra Sentosa. Informasi yang diperoleh dari Panitia hanya nama pemenang lelang (vide bukti B9) ; --------

halaman 26 dari 71

SALINAN

18.5.6.7 Panitia Tender tidak menetapkan tanggal pengumuman pemenang tender pada dokumen tender maupun aanwijzing. Panitia Tender hanya memasang pengumuman pemenang tender pada papan pengumuman di kantor dinas dan melalui website Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan dengan asumsi para peserta tender yang berada di luar propinsi Sumatera Selatan, pasti akan sering memantau website tersebut (vide bukti B5, B16) ; -------------------------18.5.6.8 Saksi Ahli juga berpendapat bahwa Panitia Tender melakukan kesalahan dalam melaksanakan pengumuman hanya dengan mengumumkan di website dan papan pengumuman. Sebab dengan adanya peserta dari luar Sumatera Selatan, Panitia seharusnya memberitahukan secara resmi kepada peserta yang berada di luar Sumatera Selatan (vide bukti B19) ;------18.6 Tentang Fakta Lain ---------------------------------------------------------------------18.6.1 Berdasarkan pengumuman pemenang lelang di website Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, diketahui bahwa pengumuman PT. Ultrakindo Dharma Buana sebagai pemenang Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Pagar Tebing Tinggi – Tanjung Raya; Talang Padang – Padang Tepung; Talang Padang - Pasemah Air Keruh dengan nomor 17/PAN/APBD-WIL.I/TTP/2009 adalah bersamaan dengan 2 (dua) pengumuman pemenang lelang dari 12 (dua belas) Paket Pengadaan

Jasa

Pemborongan

Kegiatan

Peningkatan

dan

Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:-------------------------------------18.6.1.1 Pengumuman Pemenang Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Pagar Jalan Muara Siban – SP. Embacang Nomor 17/PAN/APBD-WIL.I/MSE/2009; ------------------------------Pemenang Pemenang Cadangan

halaman 27 dari 71

PT Indosarana Jayatama (alamat: Jl. Semeru No. 12A Palem bang) PT Sriwijaya Global Mandiri (alamat: Jl. H.M. Arsyad Nawawi B3 No. 512 Palembang)

SALINAN 18.6.1.2 Pengumuman Pemenang Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung

Aur

-

Beringin

Nomor

17/PAN/APBD-

WIL.I/TAB/2009; --------------------------------------------------Pemenang

Pemenang Cadangan

PT Sriwijaya Global Mandiri (alamat: Jl. H.M. Arsyad Nawawi B3 No. 512 Palembang) PT Indosarana Jayatama (alamat: Jl. Semeru No. 12A Palembang)

18.7 Analisa; -----------------------------------------------------------------------------------18.7.1 Persekongkolan Horizontal;--------------------------------------------------18.7.1.1 Bahwa terdapat kesamaan kepemilikan antara PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri dan masing-masing mendirikan cabang di Sumatera Selatan;------------------------18.7.1.2 Bahwa masing-masing perusahaan tersebut mengangkat pimpinan cabang yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan memproses setiap tender, serta melaksanakan proyek;---18.7.1.3 Bahwa terdapat kesamaan personil antara PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri yaitu:---------------18.7.1.3.1. Soejanto Kartika, sebagai Direktur; ----------------18.7.1.3.2. Lidwina Auw, sebagai Komisaris;------------------18.7.1.3.3. Soejanto Kartika dan Lidwina Auw, sebagai pemegang saham; -------------------------------------18.7.1.3.4. Alex Lim, sebagai Pimpinan Cabang di PT Tambora Mandiri dan Wakil Direktur Cabang di PT Ultrakindo Dharma Buana. ----------------------18.7.1.4 Bahwa terdapat kesamaan alamat kantor pusat, alamat kantor cabang, nomor telepon dan nomor fax kantor pusat dan kantor cabang antara PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri; --------------------------------------------------18.7.1.5 Bahwa Soejanto Kartika mengakui sebagai Direktur Utama PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri dan mendirikan cabang untuk masing-masing perusahaan tersebut di Sumatera Selatan dengan alamat yang sama; -----------------

halaman 28 dari 71

SALINAN

18.7.1.6 Bahwa kesamaan metode pelaksanaan antara PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri diakui terjadi karena adanya format atau soft copy dokumen penawaran dari pusat yang diberikan kepada masing-masing cabang; ---------18.7.1.7 Bahwa terdapat kesamaan data peralatan antara PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri, dalam hal jumlah per unit, kapasitas, merk dan type, tahun pembuatan, kondisi serta lokasi peralatan yang disewa dari PT Sriwijaya Global Mandiri. Adapun peralatan tersebut antara lain AMP, Wheel Loader, Excavator, Motor Grader, Tyre Roller, Tandem Roller, Stone Crusher, Water Tanker, Asphalt Finisher, Compressor, Concrete Mixer, Concrete Vibrator, Dump Truck, Site Laboratory, Jack Hammer, Survey

Equipment,

Asphalt

Sprayer,

Vibro

Rammer

(Stamper), Steel Vibrator Roller, Generator Set;---------------18.7.1.8 Bahwa bukti akta notaris yang dibuat oleh Notaris Suprapto, S.H. tanggal 17 April 2007, yang berturut-turut nomornya yaitu Akta No. 22, No. 23, No. 24 dan No. 25 dan Laporan Keuangan Tahun 2007 yang sama-sama diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang sama yaitu Kantor Akuntan Publik Drs. Muhamad Zen & Rekan menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut dimiliki dan dikelola secara bersamasama; -----------------------------------------------------------------18.7.1.9 Bahwa berdasarkan kesamaan kepemilikan, personil, alamat, nomor telepon/fax, dokumen penawaran berupa metode pelaksanaan dan data peralatan, pengelolaan perusahaan secara bersama-sama menunjukan bahwa PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri terafiliasi satu sama lain, baik pusat maupun cabang; ---------------------------------18.7.1.10 Bahwa dengan terafiliasinya PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri maka akan memudahkan kedua perusahaan tersebut untuk bersekongkol untuk mengatur dan halaman 29 dari 71

SALINAN menentukan pemenang tender. Hal ini didukung oleh pengakuan Soejanto Kartika selaku Direktur Utama PT Tambora Mandiri yang menyatakan bahwa PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri sama-sama mengikuti satu paket tender yang sama dan sama-sama mendirikan cabang di Palembang Sumatera Selatan dengan tujuan untuk mengantisipasi banyaknya tender di wilayah tersebut, sehingga peluang untuk menang lebih besar; --------18.7.1.11 Bahwa dengan diikutinya satu paket tender yang sama oleh PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri yang saling terafiliasi dan dikelola oleh orang yang sama mengakibatkan terjadinya persaingan usaha semu dalam Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebing Tinggi – Tanjung Raya; Talang Padang – Padang Tepung; Talang Padang - Pasemah Air Keruh, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2009;-----------------------------------------------------18.7.1.12 Bahwa keikutsertaan PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri dalam paket tender yang sama melanggar Pasal 17 ayat 6 Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi: ----------------------------------“Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.” 18.7.1.13 Bahwa fakta lain yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa menunjukkan adanya pemenang dan pemenang cadangan di 2 (dua) paket yang termasuk 12 (dua belas) Paket Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009, yaitu: ----------------------------------------------

halaman 30 dari 71

SALINAN

18.7.1.13.1. PT Sriwijaya Global Mandiri yang merupakan pemberi sewa peralatan kepada PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri; ------18.7.1.13.2. PT Indosarana Jayatama yang beralamat di Jl. Semeru

No.

12A

Palembang

yang

juga

merupakan alamat kantor cabang PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri; ------18.7.1.14 Bahwa fakta tersebut di atas semakin memperkuat adanya indikasi pengaturan atau pembagian pemenang tender tidak hanya di paket yang menjadi perkara a quo, namun juga di paket tender lainnya yang termasuk dalam 12 (dua belas) Paket Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009;-----------------------------18.7.1.15 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Pemeriksa menilai

terdapat

bukti

yang

cukup

telah

terjadinya

persekongkolan horizontal antara PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri; --------------------------------18.7.2 Persekongkolan Vertikal;-----------------------------------------------------18.7.2.1 Bahwa

berdasarkan

analisis

terhadap

hasil

evaluasi

administrasi yang dilakukan oleh Panitia, Tim Pemeriksa menilai evaluasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam RKS dan Berita Acara Aanwijzing;------------------------------18.7.2.2 Bahwa berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh Panitia, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: -----------------------------------------------------18.7.2.2.1.

Alasan panitia menggugurkan PT Nugroho Lestari dalam evaluasi teknis terkait dengan metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan telah sesuai

dengan

RKS

dan

Berita

Acara

Aanwijzing;-------------------------------------------

halaman 31 dari 71

SALINAN 18.7.2.2.2.

Alasan panitia menggugurkan PT Nugroho Lestari dan PT Anugerah Karya Agra Sentosa dalam evaluasi teknis terkait dengan spesifikiasi teknis merupakan tindakan yang berlebihan dalam proses evaluasi dan tidak sesuai dengan ketentuan

koreksi

aritmatik

dalam

RKS.

Sebelum melakukan evaluasi penawaran panitia melakukan koreksi aritmatik terhadap daftar kuantitas dan harga. Apabila terdapat kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga maka disesuaikan dengan kuantitas yang tercantum dalam dokumen lelang. Seharusnya Panitia tidak menggugurkan karena perbedaan kuantitas dalam daftar kuantitas dan harga, melainkan melakukan koreksi aritmatik terhadap perbedaan kuantitas tersebut; ----------18.7.2.2.3.

Alasan panitia menggugurkan PT Nugroho Lestari dan PT Anugerah Karya Agra Sentosa dalam evaluasi teknis terkait dengan spesifikiasi teknis dan lokasi AMP merupakan tindakan yang berlebihan dalam proses evaluasi dan bersifat diskriminatif. Tidak ditemukan aturan spesifik mengenai lokasi AMP baik dalam RKS maupun Berita Acara Aanwijzing. Panitia seharusnya

tidak

langsung

menggugurkan

peserta dengan alasan lokasi AMP melainkan melakukan klarifikasi terhadap peserta karena adanya jenis AMP yang dapat dimobilisasi; ----18.7.2.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli, Panitia telah melakukan kesalahan dalam melakukan evaluasi dengan mengugurkan PT Nugroho Lestari dan PT Anugerah Karya Agra Sentosa karena AMP kedua perusahaan tersebut berada

halaman 32 dari 71

SALINAN

di Jawa Timur adalah tidak dapat dibenarkan dan melanggar Pasal 14 ayat 10 Keppres 80 Tahun 2003 yang berbunyi: ----“Dalam

proses

panitia/pejabat

prakualifikasi/pascakualifikasi

pengadaan

tidak

boleh

melarang,

menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa” ----------------------------------18.7.2.4 Bahwa Panitia menggugurkan PT Nugroho Lestari dan PT Anugerah Karya Agra Sentosa dengan alasan AMP kedua perusahaan tersebut berada di Jawa Timur sedangkan dalam dokumen RKS dan berita acara aanwijzing tidak pernah ada persyaratan mengenai kedudukan AMP, maka dengan demikian Panitia Tender telah melakukan tindakan post bidding. Hal tersebut telah melanggar Pasal 19 ayat 5 Keppres 80 Tahun 2003 yang berbunyi: -----------------------------------“Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan

penyedia

barang/jasa

tidak

diperkenankan

mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding” ----------------------18.7.2.5 Bahwa Panitia seharusnya mengetahui kesamaan kepemilikan dan alamat antara PT Tambora Mandiri dengan PT Ultrakindo pada saat melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut. Adanya kesamaan alamat tersebut menunjukan PT Ultrakindo dan PT Tambora berkantor pada tempat yang sama sehingga menimbulkan conflict of interest; -------------------------------------------------18.7.2.6 Bahwa dengan diketahui adanya persamaan alamat antara PT Ultrakindo dan PT Tambora, Panitia setidak-tidaknya melakukan pengecekan terhadap dokumen kualifikasi kedua perusahaan untuk memastikan ada tidaknya afiliasi atau conflict of interest antara kedua perusahaan tersebut; --------halaman 33 dari 71

SALINAN 18.7.2.7 Bahwa Panitia telah sengaja mengabaikan adanya fakta conflict of interest di antara peserta, hal mana telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Keppres No. 80 Tahun 2003 : ------------------------------------18.7.2.7.1. Keppres No. 80 Tahun 2003, Bagian Kelima, Pasal 5 huruf e yang berbunyi : ---------------------’Pejabat

Pembuat

Komitmen,

penyedia

barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa

harus

mematuhi etika sebagai berikut: -------------------e.

menghindari

dan

mencegah

terjadinya

pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest); ----18.7.2.7.2. Pasal 17 ayat 6 Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi menyebutkan: ----“Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan” --------------------------------------------18.7.2.8 Bahwa

Panitia

pengumuman

tidak

pemenang

menjelaskan tender

mengenai

dalam

Berita

tanggal Acara

Aanwijzing; ---------------------------------------------------------18.7.2.9 Bahwa Panitia tidak memberitahukan secara resmi mengenai pengumuman hasil pemenang tender kepada masing-masing peserta; --------------------------------------------------------------18.7.2.10 Bahwa berdasarkan Tim Pemeriksa menilai Panitia Tender telah melakukan kesalahan dalam mengumumkan pemenang tender dengan hanya di website dan papan pengumuman Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, hal ini berakibat para peserta tender di luar wilayah Sumatera

halaman 34 dari 71

SALINAN

Selatan terlambat mengetahui pengumuman pemenang tender dan tidak dapat melakukan sanggahan sesuai dengan Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003 Bab II Bagian A Nomor 1 Huruf k Ayat 1) yang berbunyi: -------------------------------“Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang” -18.7.2.11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Pemeriksa menilai

terdapat

bukti

yang

cukup

telah

terjadinya

persekongkolan horizontal antara PT. Ultrakindo Dharma Buana dan Panitia; -------------------------------------------------18.8 Kesimpulan ------------------------------------------------------------------------------18.8.1 Berdasarkan analisis diatas, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti telah terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 baik persekongkolan horizontal maupun persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh PT Ultrakindo Dharma Buana, PT Tambora Mandiri, dan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009; -------------------------------------------------------19. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi, untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; 20. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 145/KPPU/Pen/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010, untuk dilaksanakannya Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan 24 September 2010 (vide bukti A62);-------------21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 282/KPPU/Kep/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-L/2010 (vide bukti A63); -------22. Menimbang

bahwa

selanjutnya

Sekretaris

Jenderal

Sekretariat

Komisi

menerbitkan Surat Tugas Nomor 1192/SJ/ST/VIII/2010 dan Surat Tugas Nomor halaman 35 dari 71

SALINAN 1193/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi (vide bukti A64, A65); -----------------------------------------------------------------------------------23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Sidang Majelis dan Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (vide bukti A67 s/d A69); -------------------------------------------------------24. Menimbang bahwa Majelis Komisi memberi kesempatan kepada para Terlapor untuk memeriksa berkas perkara (enzage) dan telah dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2010 sampai dengan tanggal 08 Februari 2010 (vide bukti B23 s/d B25); 25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 20 September 2010, Majelis Komisi telah mendengar dan menerima Pembelaan dan Tanggapan lisan dan tertulis dari para Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti B26, A76 s/d A78);------------------------------------------------------------26. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang disampaikan dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 20 September 2010, Terlapor I dan Terlapor II pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti A76); -----------------------------26.1 Posisi Kasus --------------------------------------------------------------------------26.1.1 Bahwa obyek tender adalah Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pagar Tebing Tinggi-Tj.Raya;Tl.Padang-PD.Tepung-Pasemah Air Keruh Sumatera Selatan tahun Anggaran 2009, dengan pagu Rp. 13.520.929.000; -------------------------------------------------------26.1.2 Bahwa pada tanggal 13 s/d 23 April 2009 dilaksanakan pendaftaran Paket

Pekerjaan

Peningkatan

Jalan

Tj.Raya;Tl.Padang-PD.Tepung-Pasemah

Pagar Air

Tebing Keruh

TinggiSumatera

Selatan tahun Anggaran 2009. Pada tanggal 13 s/d 24 April 2009 dilaksanakan pengambilan dokumen lelang dan sebanyak 17 perusahaan mengambil dokumen lelang dan pada tanggal 27 April 2009 sebanyak 6 perusahaan memasukkan dokumen penawaran yakni , PT. Tri Perkasa Agro Coco, PT.Anugrah Karya Agra Sentosa, PT.Baniah Rahmat Utama,PT. Ultrakindo Dharma Buana, PT.Tambora Mandiri, PT.Nugroho Lestari; -----------------------------

halaman 36 dari 71

SALINAN

26.1.3 Bahwa pada tanggal 04 Mei 2009 dilaksanakan berita acara Evaluasi Administrasi dengan nomor 08/PAN/APBD-WIL.I/TTP/V/2009 dan perusahaan yang memenuhi syarat administrasi adalah PT. Nugroho Lestari, PT.Anugrah Karya Agra Sentosa, PT.Ultrakindo Dharma Buana; -----------------------------------------------------------------------26.1.4 Bahwa pada tanggal 20 Mei 2009 dilaksanakan berita acara pengumuman

pemenang

dengan

nomor

17/PAN/APBD-

WIL.1/TTP/V/2009, perusahaan yang memenuhi syarat sebagai pemenang adalah PT. Ultrakindo Dharma Buana; --------------------26.1.5 Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 37/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 dinyatakan PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri telah diduga melanggar Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 dengan cara menyusun dokumen secara bersama untuk memenangkan PT. Ultrakindo Dharma Buana (persekongkolan secara horizontal) dan menggugurkan peserta tender dengan alasan yang tidak jelas serta tidak mengindahkan aturan yang diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003 serta UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ( persekongkolan secara vertikal); ----------------------------------------26.2 Analisa Yuridis;----------------------------------------------------------------------26.2.1 Bahwa PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri dimiliki oleh Soejantoko Kartika (Direktur/Pemegang saham 50 %) dan Lidwina (Komisaris/Pemegang saham 50 %) dan mempunyai kantor cabang di Palembang, masing-masing kantor cabang mempunyai Kepala Cabang dengan SDM/struktur tersendiri dan mempunyai kewenangan masing-masing untuk mengurus dan melaksanakan proyek; ----------------------------------------------------26.2.2 Bahwa PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri dalam mengikuti tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pagar Tebing Tinggi-Tj.Raya;Tl.Padang-PD.Tepung-Pasemah Air Keruh Sumatera Selatan tahun Anggaran 2009, dengan pagu Rp. 13.520.929.000,- sama sekali tidak mengetahui adanya aturan halaman 37 dari 71

SALINAN sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (6) UndangUndang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan : “ badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”; ------------------------------------------26.2.3 Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi harusnya sosialisasi dilakukan secara intensif dan klausula tersebut harus dicantumkan dalam persyaratan tender, sehingga diketahui oleh para peserta tender dan tidak menimbulkan kejadian seperti ini; -------------------26.2.4 Bahwa obyek tender adalah Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pagar Tebing Tinggi-Tj.Raya;Tl.Padang-PD.Tepung-Pasemah Air Keruh Sumatera Selatan tahun Anggaran 2009, dengan pagu Rp. 13.520.929.000,- masing-masing PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri mengajukan penawaran tersendiri sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan Panitia Tender dan kalaupun terjadi kesamaan penyusunan dokumen hal ini disebabkan karena sistem yang telah disusun secara baku mempunyai kesamaan antara PT. Ultrakindo Dharma Buana dengan PT. Tambora Mandiri dan hal tersebut tidak dengan sendirinya, bisa memastikan PT. Ultrakindo Dharma Buana sebagai pemenang tender karena faktanya masih terdapat dua peserta lain yang lolos dalam tiga besar; 26.2.5 Bahwa fakta hukum memperlihatkan PT. Tambora Mandiri gugur atau tidak memenuhi persyaratan administrasi sehingga yang maju untuk tahap evaluasi selanjutnya adalah tiga perusahaan yakni PT. Nugroho Lestari, PT.Anugrah Karya Agra Sentosa dan PT. Ultrakindo Dharma Buana, sehingga sangat mengherankan dan tidak berdasar

dengan

dugaan

persekongkolan

secara

horozontal

dilakukan antara PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri, karena posisi tiga besar terakhir yang ikut seleksi adalah PT. Nugroho Lestari, PT. Anugrah Karya Agra Sentosa dan

halaman 38 dari 71

SALINAN

PT.Ultrakindo Dharma Buana yang mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk memenangkan tender sedangkan PT. Tambora Mandiri sudah gugur seleksi; ---------------------------------26.2.6 Bahwa PT. Ultrakindo Dharma Lestari dan PT. Tambora Mandiri ikut penawaran tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pagar Tebing Tinggi-Tj.Raya;Tl.Padang-PD.Tepung-Pasemah Air Keruh Sumatera Selatan tahun Anggaran 2009 dengan itikad baik tanpa tipu muslihat apalagi membuat skenario persekongkolan, semua prosedur diikuti secara normal, persoalan menang atau tidak semua diserahkan kepada mekanisme yang telah ditetapkan Panitia Tender dan tidak ada satupun upaya untuk mempengaruhi panitia tender untuk memenangkan PT. Ultrakindo Dharma Lestari. Paket pekerjaan tender juga dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku; ---------------------------------------------------------------26.2.7 Bahwa terkait dengan kesamaan alamat dan pemilik karena memang PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri dimiliki oleh pihak yang sama tetapi teknis operasional tetap diserahkan sepenuhnya

kepada

masing-masing

Kepala

Cabang

untuk

mengerjakan proyek dan mengembangkan cabangnya masingmasing, sesuai kebutuhan dan peluang yang ada dicabang masingmasing dan masing-masing cabang melakukan persaingan secara sehat untuk mendapatkan target yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat/direksi; ---------------------------------------------------------------26.2.8 Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 ditegaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat“, bahwa ketentuan tersebut menegaskan adanya usaha persekongkolan dengan mengatur atau menentukan pemenang. Bahwa PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri sama sekali tidak berwenang mengatur apalagi menentukan

halaman 39 dari 71

SALINAN pemenang tender, karena terkait pemenang tender sudah diatur mekanismenya sesuai peraturan perundang-undangan; --------------26.2.9 Bahwa terkait dengan Pasal 17 ayat 6 UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 5 huruf e bagian Kelima Keppres No. 80 tahun 2003 merupakan kewenangan Panitia Tender untuk menerapkan metode atau sistem tender pelelangan dan tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak peserta tender. Bahwa Panitia tender pun tidak melakukan persekongkolan dengan peserta tender untuk menentukan pemenang tender; ---------------------------26.2.10

Bahwa keikutsertaan PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri tidak mengandung “conflict of interest” karena mekanisme kedua perusahaan tersebut sudah terbiasa bersaing secara

bebas

dan

sehat

tanpa

saling

menjatuhkan

atau

mempengaruhi para pihak dalam pelaksanaan pelelangan atau tender proyek, adanya kesamaan penyusunan dokumen tender tidak dengan serta merta akan menjadikan salah satu diantaranya sebagai pemenang tender. Karena Panitia tender punya mekanisme untuk menjaring pemenang tender sesuai aturan yang telah ditetapkan; ---26.3 Kesimpulan---------------------------------------------------------------------------26.3.1 Bahwa PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri dalam mengikuti tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pagar Tebing Tinggi-Tj.Raya;Tl.Padang-PD.Tepung-Pasemah Air Keruh Sumatera Selatan tahun Anggaran 2009, sama sekali tidak mengetahui adanya aturan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan : “ badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan; ---------------------------26.3.2 Bahwa tidak terjadi persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal yang menyebabkan PT. Ultrakindo Dharma Buana dinyatakan sebagai pemenang Tender Paket Pekerjaan Peningkatan

halaman 40 dari 71

SALINAN

Jalan Pagar Tebing Tinggi-Tj.Raya;Tl.Padang-PD.Tepung-Pasemah Air Keruh Sumatera Selatan tahun Anggaran 2009;-------------------26.3.3 Bahwa antara PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri tetap bersaing secara sehat bersama-sama dengan para peserta tender lainnya dalam Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pagar Tebing Tinggi-Tj.Raya;Tl.Padang-PD.Tepung-Pasemah Air Keruh Sumatera Selatan tahun Anggaran 2009;-------------------26.3.4 Bahwa selama proses pemeriksaan pendahuluan temuan adanya kesamaan informasi, kesamaan alamat dan penyusunan dokumen tender tidak dapat dijadikan bukti kuat telah terjadi persekongkolan, karena yang berhak menentukan pemenang tender adalah pihak Panitia bukan peserta tender dan harusnya panitia tender dari proses seleksi tender harus mencantumkan klausula adanya larangan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (6) UndangUndang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; -----------------26.3.5 Bahwa penerapan aturan tender dan sistem yang diterapkan sepenuhnya merupakan kewenangan tanggungjawab Panitia Tender tanpa campur tangan atau intervensi peserta tender termasuk PT. Ultrakindo Dharma Buana sebagai pemenang tender; ----------------26.3.6 Bahwa PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri tidak mengadakan persekongkolan tender seperti tekanan terhadap penawaran, penawaran saling melengkapi,perputaran penawaran, pembagian pasar dan sebagainya, semua berjalan sesuai mekanisme yang berlaku;----------------------------------------------------------------26.3.7 Bahwa asumsi telah terjadi conflict of interest antara PT. Ultrakindo dan

PT.

Tambora

Mandiri

yang

menyebabkan

terjadinya

persekongkolan horizontal karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam laporan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan perkara 15/KPPU-L/2010 memerlukan pengkajian lebih dalam dan terpadu mengingat tidak adanya unsur kesengajaan atau adanya ketidaktahuan terhadap regulasi terkait proses tender; -----------------

halaman 41 dari 71

SALINAN 26.3.8 PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri mengikuti tender dengan tetap beritikad baik dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain untuk keluar sebagai pemenang tender, karena penentuan pemenang tender semua tergantung kepada panitia tender berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------26.3.9 Bahwa dengan adanya pemanggilan terhadap PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI terkait tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pagar Tebing Tinggi -Tj.Raya;Tl.Padang-PD.Tepung-Pasemah Air Keruh Sumatera Selatan tahun Anggaran 2009 telah menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kedua perusahaan tersebut, yang bisa berakibat iklim usaha dan investasi dari dunia usaha akan menurun dan tidak bergairah lagi, padahal kondisi tersebut menjadi penopang dalam menggerakkan perekonomian negara; -----------------------------------------------------------------------26.3.10 Bahwa kesalahan tidak dapat dibebankan kepada PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri hanya karena keduanya ikut tender untuk proyek yang sama, panitia seleksi tender harusnya mencantumkan ketentuan pelarangan tersebut pada persyaratan tender, sehingga dapat diketahui oleh semua pihak peserta tender adanya larangan undang-undang berkaitan dengan Pasal 17 ayat 6 UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;-----------------------26.3.11 Bahwa dengan sosialisasi secara intensif dan pencantuman klausula larangan dalam semua proses tender akan menghindari terjadinya kasus yang serupa dikemudian hari dan PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri akan menghindari terjadinya kejadian serupa untuk pelaksanaan proses tender dikemudian hari;-27. Menimbang bahwa Terlapor I dan Terlapor II juga memasukkan Tambahan Pembelaan dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2010 pada tanggal 20 September 2010 setelah Sidang Majelis Komisi dilaksanakan, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti A78): ------------------------------

halaman 42 dari 71

SALINAN

27.1 Bahwa Tambahan Keberatan ini merupakan satu kesatuan dari Pembelaan yang telah dibuat sebelumnya dan telah dibacakan pada Sidang tanggal 20 September 2010; ---------------------------------------------------------------------27.2 Bahwa berdasarkan keterangan pembelaan dari Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebing tinggi – Tj. Raya; TL. Padang – PD. Tepung – Pasemah Air Keruh Sumatera Selatan tahun Anggaran 2009 pada poin X disebutkan Panitia tidak harus melakukan pengecekan terhadap seluruh dokumen kualifikasi karena evaluasi kualifikasi hanya dilakukan terhadap calon pemenang berdasarkan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 Pasal 15 ayat 2 yang berbunyi: “Proses Pasca Kualifikasi yaitu Pemasukan Dokumen Kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya”. Dan Lampiran Keppres Bab II A.1.b.2 (c) berbunyi “Evaluasi dokumen kualifikasi dilaksanakan setelah evaluasi dokumen penawaran”; -------------27.3 Bahwa pada tanggal 13 s/d 24 April 2009 dilaksanakan pengambilan dokumen lelang dan sebanyak 17 perusahaan mengambil dokumen lelang dan pada tanggal 27 April 2009 sebanyak 6 perusahaan memasukkan dokumen penawaran yakni: PT Tri Perkasa Argo Coco, PT Anugerah Karya Agra Sentosa, PT Baniah Rahmat Utama, PT Ultrakindo Dharma Buana, PT Tambora Mandiri, PT Nugroho Lestari; ------------------------------------------27.4 Bahwa pada tanggal 04 Mei 2009 dilaksanakan Berita Acara Evaluasi Administrasi

dengan

Nomor

08/PAN/PABD-WIL.I/TTP/V/2009

dan

perusahaan yang memenuhi syarat administrasi adalah PT Nugroho Lestari, PT Anugerah Karya Agra Sentosa, PT Ultrakindo Dharma Buana; ----------27.5 Bahwa fakta hukum memperlihatkan PT Tambora Mandiri gugur atau tidak memenuhi persyaratan administrasi sehingga yang maju untuk tahap evaluasi selanjutnya adalah 3 perusahaan yakni: PT Nugroho Lestari, PT Anugerah Karya Agra Sentosa dan PT Ultrakindo Dharma Buana, sehingga sangat mengherankan dan tidak berdasar dengan dugaan persekongkolan secara horizontal dilakukan antara PT Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri, karena posisi 3 besar terakhir yang ikut seleksi adalah PT halaman 43 dari 71

SALINAN Nugroho Lestari, PT Anugerah Karya Agra Sentosa dan PT Ultrakindo Dharma Buana yang mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk memenangkan tender, sedangkan PT Tambora Mandiri sudah gugur seleksi; 27.6 Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, ditegaskan bahwa “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”, bahwa ketentuan tersebut menegaskan adanya usaha persekongkolan dengan mengatur atau menentukan pemenang. Bahwa PT Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri sama sekali tidak berwenang mengatur apalagi menentukan pemenang tender karena terkait pemenang tender sudah diatur mekanismenya sesuai peraturan perundang-undangan;-----------------27.7 Bahwa terkait dengan Pasal 17 ayat 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 5 huruf e Bagian Kelima Keppres Nomor 80 Tahun 2003 merupakan kewenangan Panitia Tender untuk menerapakan metode atau sistem tender pelelangan dan tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak peserta tender. Bahwa Panitia Tender pun tidak melakukan persekongkolan dengan peserta tender untuk menentukan pemenang tender; --------------------------------------------------------------------27.8 Bahwa kesalahan tidak dapat dibebankan kepada PT Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri hanya karena keduanya ikut tender untuk proyek yang sama. Panitia Seleksi Tender harusnya mencantukan ketentuan pelarangan tersebut pada persyaratan tender, sehingga dapat diketahui oleh semua pihak peserta tender adanya larangan Undang-undang berkaitan dengan Pasal 17 ayat 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; ---------------------------------------------------------------------------28. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang disampaikan dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 20 September 2010, Terlapor III pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti A77): ---------------------------------------------------------28.1 Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi administrasi yang dilakukan

oleh Panitia, Tim Pemeriksa menilai evaluasi tersebut telah

halaman 44 dari 71

SALINAN

sesuai dengan ketentuan dalam RKS dan Berita Acara Aanwijzing. (Laporan hasil pemeriksaan lanjutan point. 4.2 (16)); -------------------------28.2 Berdasarkan analisis terhadap evaluasi teknis yang dilakukan oleh Panitia, Tim Pemeriksa menilai ;”Alasan panitia menggugurkan PT. Nugroho Lestari dalam evaluasi teknis terkait dengan metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan RKS dan Berita Acara Aanwijzing”. (Laporan hasil pemeriksaan lanjutan point. 4.2 (17) a); -----------------------------------28.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan No. 4.2 (17). b, yang menyatakan alasan panitia menggugurkan PT. Nugroho Lestari dan PT. Anugerah Karya Agra Sentosa dalam evaluasi teknis terkait dengan spesifikasi teknis merupakan tindakan yang berlebihan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan No. 4.2 (17). c, yang menyatakan alasan panitia menggugurkan PT. Nugroho Lestari dan PT. Anugerah Karya Agra Sentosa dalam evaluasi teknis terkait dengan spesifikasi teknis dan lokasi AMP merupakan tindakan yang berlebihan dan bersifat diskriminatif, Panitia menyatakan adalah tidak benar karena alasan menggugurkan PT. Nugroho Lestari dan PT. Anugerah Karya Agra Sentosa bukan itu saja, tetapi karena alasan sbb: ---------------------------------------------------------------------------28.3.1 PT. Nugroho Lestari, dinyatakan gugur dengan alasan sbb ; -------28.3.1.1 Dokumen

penawaran

PT.

Nugroho

Lestari

tidak

menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan secara lengkap karena tidak melampirkan analisa harga satuan pekerjaan Beton K.125 (Mata Pembayaran No. 7.1 (8)), karena berdasarkan Lampiran Keppres RI No. 80 Tahun 2003, Bab II, A. 1, f, 5), f), dan Dokumen Lelang Bab II, 15, 2, f, dinyatakan ; “Analisa harga satuan pekerjaan utama harus disampaikan lengkap yang sesuai ditentukan dalam dokumen penyedian barang/jasa”; ------------------28.3.1.2 Dalam dokumen penawaran PT. Nugroho Lestari, kuantitas bahan-bahan yang ditawarkan dalam masingmasing analisa harga satuan berbeda dengan yang ditentukan dalam Dokumen Lelang, dan ini tidak sesuai halaman 45 dari 71

SALINAN dengan Lampiran Keppres RI No. 80 Tahun 2003, Bab II, A. 1, f, 7), d), dan Dokumen Lelang Bab II, 15, 3, c, yaitu; “Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila menjamin pemenuhan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang. Mata pembayaran utama dalam daftar kuantitas dan harga tidak boleh kurang kualitasnya dari ketentuan Dokumen Lelang”; --------------------------28.3.1.3 Dalam dokumen penawaran PT. Nugroho Lestari, pelaksanaan

Pekerjaan

Pengembalian

Kondisi

dan

Pekerjaan Minor (Divisi 8) dilaksanakan pada Minggu ke 19 sampai Minggu ke 22, atau

setelah pelaksanaan

Pekerjaan Perkerasan Aspal/Overlay (Divisi 6), yang dimulai pelaksanaannya pada minggu ke 5, urutan pelaksanaan pekerjaan tsb tidak memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lelang Bab VI. Spesifikasi Teknis, pada; 28.3.1.3.1. Divisi 1 Point 1.1.1. 3) yang menyatakan ; “Pekerjaan

Pengembalian

Kondisi

harus

dimulai sesegera mungkin selama periode mobilisasi

dan

dimaksudkan

untuk

mengembalikan jalan lama dan jembatan minor yang ada ke suatu kondisi yang dapat digunakan,...dst”; -------------------------------28.3.1.3.2. Divisi 1 Point 1.1.4 tentang urutan pekerjaan; 28.3.1.3.3. Lampiran

1.1.A

Lingkup

dan

Kegiatan

dalam

pekerjaan

serta

Urutan tidak

memenuhi ketantuan Spesifikasi Teknis; ----28.3.1.3.4. Divisi 8, Point 8.1..1. 2), yang menyatakan; “Pekerjaan

pengembalian

kondisi

harus

dijadwalkan sedini mungkin dalam program pelaksanaan

untuk

memaksimumkan

keuntungan pemakai jalan. Lokasi yang akan dioverlay harus dikembalikan kondisinya

halaman 46 dari 71

SALINAN

sampai

lengkap

sebagaimana

yang

disyaratkan dalam seksi dan spesifikasi ini sebelum pekerjaan overlay dilaksanakan’; --28.3.1.4 Dalam dokumen penawaran PT. Nugroho Lestari, Metoda Pelaksanaan

Pekerjaan

Pemeliharaan

Rutin

(VIII)

dilaksanakan setelah pekerjaan AC-WC selesai dan berumur sekurang-kurangnya 14 hari, maka dilanjutkan dengan pekerjaan lainnya yaitu pemeliharaan badan jalan, pemeliharaan, saluran air, galian dan timbunan sampai masa pemeliharaan selesai. Metoda pelaksanaan ini tidak memenuhi ketentuan dalam Dokumen Lelang Bab VI. Spesifikasi Teknis, pada; -------------------------------------28.3.1.4.1. Divisi 1 Point 1.1.1. 3) yang menyatakan ; “Kegiatan Pemeliharaan Rutin harus dimulai segera setelah periode kontrak dimulai dan dimaksud untuk mencegah setiap kerusakan lebih lanjut pada jalan dan/atau jembatan minor...”; -----------------------------------------28.3.1.4.2. Divisi 1 Lampiran 1.1.A Lingkup dan Urutan Kegiatan dalam pekerjaan; --------------------28.3.1.4.3. Divisi 10 Point 10.1.1. 1), yang menyatakan ; “ Pekerjaan pemeliharaan rutin harus dimulai pada

saat

lapangan

diserahkan

kepada

kontraktor, dan harus dilanjutkan sampai berakhirnya masa Priode Kontrak’; ----------28.3.1.5 Metoda pelaksanaan yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan substantif yang ditentukan dalam dokumen lelang, dan tidak menggambarkan penguasaan, tahapan dan cara pelaksanaan pekerjaan yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan; -------------------------------------28.3.1.6 Lokasi peralatan dan AMP berada di Pasuruan Provinsi Jawa Timur, sedang lokasi pekerjaan berada di Kabupaten halaman 47 dari 71

SALINAN Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, dimana secara teknis tidak dimungkinkan dapat dimobilisasi selesai dalam waktu 30 hari kalender seperti yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/BA/PAN-WIL I/IV/2009, tanggal 16 April 2009. Karena berdasarkan analisa dan pengalaman mulai dari mobilisasi, pengecoran, erection, instalasi, sampai uji coba produksi, memerlukan waktu 4 (empat) bulan baru AMP siap operasi, belum lagi ditambah alokasi waktu untuk penyiapan lahan, site file dan quary;-----------------28.3.1.7 Pakta Integritas tidak ditandatangani oleh yang berhak (Sdr. Unang Aditya W) dan tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Lelang

Bab I, No.44,

butir 44.4 , yang

menyatakan; “Pakta Integritas harus ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama ádalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama”; -----------------28.3.1.8 Berdasarkan 7 (tujuh) point kesalahan tersebut diatas Panitia menyimpulkan penawaran PT. Nugroho Lestari tidak memenuhi syarat dan dinyatakan Gugur; -----------28.3.2 PT. Anugerah Karya Agra Sentosa, dinyatakan gugur dengan alasan sbb: -----------------------------------------------------------------28.3.2.1 Dokumen penawaran PT. Anugerah Karya Agra Sentosa tidak menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan secara lengkap karena tidak melampirkan analisa harga satuan pekerjaan sbb : ----------------------------------------28.3.2.1.1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air (Mata Pembayaran No.2.1); --------------------

halaman 48 dari 71

SALINAN

28.3.2.1.2. Pasangan

batu

dengan

mortar

(Mata

Pembayaran No. 2.2) ; -------------------------28.3.2.1.3. Penyiapan badan jalan (Mata Pembayaran No. 3.3); -----------------------------------------------28.3.2.1.4. Lapis pondasi aggregat Kelas C (Mata Pembayaran No. 5.1 (1)); ----------------------28.3.2.1.5. Lapis resap pengikat (Mata Pembayaran No. 6.1 (1)); ------------------------------------------28.3.2.1.6. Lapis perekat (Mata Pembayaran No. 6.1 (2)); 28.3.2.1.7. Beton K-250 (Mata Pembayaran No. 7.1 (5)); 28.3.2.1.8. Beton K-125 (Mata Pembayaran No. 7.1 (8)); 28.3.2.1.9. Baja tulangan U 24 polos (Mata Pembayaran No. 7.3 (1)); -------------------------------------28.3.2.1.10. Pasangan batu (Mata Pembayaran No. 7.9); 28.3.2.1.11. Bronjong (Mata Pembayaran No. 7.10 (3)); Berdasarkan Lampiran Keppres RI No. 80 Tahun 2003, Bab II, A. 1, f, 5), f), dan Dokumen Lelang Bab II, 15, 2, f, yaitu ; “Analisa harga satuan pekerjaan utama harus disampaikan lengkap yang sesuai ditentukan dalam dokumen penyedian barang/jasa”; --------------------------28.3.2.2 Dalam dokumen penawaran PT. Anugerah Karya Agra Sentosa kuantitas bahan-bahan yang ditawarkan dalam masing-masing analisa harga satuan berbeda dengan yang ditentukan dalam Dokumen Lelang, ini tidak sesuai dengan Lampiran Keppres RI No. 80 Tahun 2003, Bab II, A. 1, f, 7), d), dan Dokumen Lelang Bab II, 15, 3, c, yaitu; “Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila menjamin pemenuhan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang. Mata pembayaran utama dalam daftar kuantitas dan harga tidak boleh kurang kualitasnya dari ketentuan Dokumen Lelang”; ---------------------------

halaman 49 dari 71

SALINAN 28.3.2.3 Metoda pelaksanaan yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan substantif yang ditentukan dalam dokumen lelang, dan tidak menggambarkan penguasaan, tahapan dan cara pelaksanaan pekerjaan yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, karena metoda pelaksanaan yang disampaikan memasukan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin yang terdiri atas Pekerjaan Rutin Bahu Jalan dan Pemeliharaan Rutin Selokan, Saluran Air, Galian dan Timbunan (Divisi 10) kedalam bagian pekerjaan Umum (Divisi I. Umum), hal ini tidak benar karena berdasarkan Dokumen Lelang Bab. VI. Spesifikasi teknik Pekerjaan Pemeliharaan Rutin merupakan kegiatan yang tersendiri, dan diatur dalam Divisi 10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin, yang

seharusnya

dibuat

mekanisme

dan

metoda

pelaksanaanya tersendiri kerana merupakan kelompok kegiatan tersendiri d. serta an terpisah; ---------------------28.3.2.4 Lokasi peralatan dan AMP berada di Malang Provinsi Jawa Timur, sedang lokasi pekerjaan berada di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, dimana secara teknis tidak dimungkinkan dapat dimobilisasi selesai dalam waktu 30 hari kalender seperti yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 05/BA/PAN-WIL I/IV/2009, tanggal 16 April 2009 Karena berdasarkan analisa dan pengalaman mulai dari mobilisasi, pengecoran, erection, instalasi, sampai uji coba produksi, memerlukan waktu 4 (empat) bulan baru AMP siap operasi, belum lagi ditambah alokasi waktu untuk penyiapan lahan, site file dan quary; ---------------28.3.2.5 Pakta Integritas tidak ditandatangani oleh yang berhak (Sdr. Gusta R I) dan tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Lelang

Bab I, No.44,

butir 44.4 , yang

menyatakan; “Pakta Integritas harus ditandatangani oleh

halaman 50 dari 71

SALINAN

pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama ádalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.” -----------------28.3.2.6 Berdasarkan 5 (lima) point kesalahan tersebut diatas Panitia menyimpulan

penawaran PT. Anugerah Karya

Agra Sentosa tidak memenuhi syarat dan dinyatakan Gugur; ----------------------------------------------------------28.4 Bahwa analisa persekongkolan vertikal sebagaimana laporan hasil pemeriksaan lanjutan

Perkara

15/KPPU-L/2010, point (17) huruf b,

“......Seharusnya Panitia tidak menggugurkan karena perbedaan kuantitas dalam daftar kuantitas dan harga, melainkan melakukan koreksi aritmatik terhadap perbedaan kuantitas tersebut. Analisa ini adalah tidak benar, karena panitia telah melakukan koreksi aritmatik terhadap daftar kuantitas dan harga, sedangkan harga satuan penawar tidak dilakukan koreksi aritmatik berdasarkan Dokumen Lelang Bab II, 15, 1. b. 1) “Harga Satuan yang ditulis dalam daftar kuantitas dan harga tidak boleh dikoreksi;”, Penawaran yang disampaikan

oleh perusahaan tersebut komposisi/kualitas bahan

didalam analisa harga satuan tidak sesuai dengan Dokumen Lelang dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil kerja performance pekerjaan, Panitia tidak melakukan koreksi terhadap analisa dari penawar kerena akan meyebabkan perubahan harga satuan yang ditulis, dan ini menyalahi ketentuan dalam dokumen lelang; -----------------------------------28.5 Bahwa panitia melakukan tindakan berlebihan dan diskriminatif dalam evaluasi teknis dan tidak melakukan klarifikasi karena adanya jenis AMP yang dapat dimobilisasi (AMP Mobile) adalah tidak benar, karena Panitia telah melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lelang; ---------------------------------------------------------------------------------

halaman 51 dari 71

SALINAN 28.6 Bahwa jenis AMP Mobile tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Dokumen Lelang karena tidak memiliki peralatan daya tampung sesuai yang ditentukan dalam Dokumen Lelang Bab VI, Divisi VI. Point 6.3.4. 3 yang menyatakan: ”Daya tampung tangki penyimpanan minimum adalah 30.000 liter dan paling sedikit harus disediakan dua tangki yang berkapasitas sama; ---------------------------------------------------------------------------------28.7 Bahwa hasil pemeriksaan lanjutan analisa Nomor 4.1 (18) yang menyatakan Panitia telah melanggar Pasal 14 ayat 10 Keppres 80 Tahun 2003 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan bukti karena selama proses pelaksanaan Panitia Tidak Pernah melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan, mulai dari Pengumuman Pengadaan, Pendaftaran Peserta, Pengambilan Dokumen, Rapat penjelasan Pekerjaan (Aanwijing), dan Pemasukan Dokumen Penawaran sampai pengumuman pemenang, semua proses telah dilaksanakan secara terbuka, transparan dan tidak diskriminatif, sesuai dengan ketentuan dalam Keppres 80 Tahun 2003 dan Dokumen Lelang; -------------------------------------------------------------------------------28.8 Bahwa hasil pemeriksaan lanjutan analisa Nomor 4.1 (19) yang menyatakan Panitia telah melakukan tindakan post bidding, dan melanggar Pasal 19 ayat 5 Keppres 80 Tahun 2003 adalah tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi dan praduga, karena panitia tidak pernah mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi. Semua tata cara dan kriteria evaluasi yang dilaksanakan berdasarkan Keppres RI no. 80 dan Dokumen Lelang, analisis panitia terhadap aturan mengenai AMP berdasarkan Dokumen Lelang pada Bab VI, Divisi VI. Point 6.3.4. Ketentuan Instalasi Pencampur Aspal, yang menyatakan secara implisit bahwa Instalasi Pencampur Aspal harus dipasang dilokasi yang jauh dari pemukiman dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan sehingga tidak mengganggu ataupun protes dari penduduk sekitarnya. Selain itu gugurnya penawaran PT. Nugroho Lestari dan PT. Anugerah Karya Agra Sentosa bukan hanya karena alasan AMP kedua perusahaan tersebut, tetapi juga berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan pada angka III di atas, yaitu 7 (tujuh) kesalahan untuk PT.

halaman 52 dari 71

SALINAN

Nugroho Lestari dan 5 (lima) kesalahan pada PT. Anugerah Karya Agra Sentosa; ------------------------------------------------------------------------------28.9 Bahwa Panitia tidak harus mengetahui kesamaan pemilik antara PT. Tambora Mandiri dan PT. Ultrakindo pada saat evaluasi penawaran, karena susuai prosedur evaluasi berdasarkan Dokumen Lelang Bab II Point 15. 2 Evaluasi Administrasi, sedangkan untuk detail kepemilikan perusahaan akan dilaksanakan pada Evaluasi Kualifikasi. Dan tidak ada satu pasalpun didalam

Keppres RI No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan kesamaan

alamat menunjukan adalah facta conflic of interest; ---------------------------28.10 Bahwa Panitia tidak harus melakukan pengecekan terhadap seluruh dokumen kualifikasi, karena evaluasi kualifikasi hanya dilakukan terhadap calon pemenang berdasarkan Keppres RI No. 80 Th 2003 Pasal 15 Ayat 2 yang berbunyi “Proses Pasca Kualifikasi yaitu pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya”, dan Lampiran Keppres Bab II. A.1.b.2). (c). yang berbunyi “Evaluasi dokumen kualifikasi dilaksanakan setelah evaluasi dokumen penawaran”; ------------------------------------------28.11 Bahwa Panitia tidak pernah

mengabaikan conflict of interest diantara

peserta, karena seluruh proses pengadaan yang dilaksanakan telah berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Keppres RI No. 80 Tahun 2003, dan Dokumen Lelang serta Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing); --28.12 Bahwa Panitia tidak menyampaikan pengumuman pemenang kepada masing-masing peserta karena telah diumumkan melalui Media Internet melalui website PU, dan Papan Pengumuman, selain itu jadual kegiatan pelelangan telah dimuat pada Dokumen Lelang; -------------------------------29. Menimbang bahwa pada saat pembacaan putusan ini terjadi perubahan susunan anggota majelis komisi yang membacakan putusan berdasarkan Keputusan Komisi Nomor 342/KPPU/Kep/IX/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Pengganti dalam Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2010;---------------------------------------------------------

halaman 53 dari 71

SALINAN 30. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;--------------------------------

TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”), Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor, BAP, surat-surat dan dokumendokumen dan alat bukti lainnya dalam perkara ini, Majelis Komisi menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara a quo. Dalam melakukan penilaian, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ---------------------------------------------------------------------------1.

Tentang Dugaan Pelanggaran;--------------------------------------------------------------

2.

Tentang Identitas Para Terlapor; -----------------------------------------------------------

3.

Tentang Objek Perkara; ---------------------------------------------------------------------

4.

Tentang Persekongkolan Horizontal;------------------------------------------------------

5.

Tentang Persekongkolan Vertikal;---------------------------------------------------------

6.

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; -----------------------------------

7.

Tentang Kesimpulan; ------------------------------------------------------------------------

8.

Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ---------------------------------------------------

9.

Tentang Diktum Putusan dan Penutup.----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----------------------1. Tentang Dugaan Pelanggaran;------------------------------------------------------------Menimbang bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL pada pokoknya menduga terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor, yaitu: --------------------------------------------------------------------1.1. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I (PT Ultrakindo Dharma Buana) bersekongkol dengan Terlapor II (PT. Tambora Mandiri) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu Terlapor I (PT Ultrakindo Dharma Buana) dengan cara menyusun dokumen penawaran secara

halaman 54 dari 71

SALINAN

bersama-sama dan mengatur harga penawaran sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat;---------------------------------------1.2. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I (PT Ultrakindo Dharma Buana) dan Terlapor II (PT. Tambora Mandiri) bersekongkol dengan Terlapor III (Panitia Pengadaan) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yaitu Terlapor I (PT Ultrakindo Dharma Buana) dengan cara memfasilitasi persekongkolan antara Terlapor I (PT Ultrakindo Dharma Buana) dan Terlapor II (PT. Tambora Mandiri) antara lain dengan tidak mengindahkan kesamaan alamat dan kepemilikan di antara kedua perusahaan tersebut; ----------------------------------------------------------------------------------2. Tentang Identitas Para Terlapor; --------------------------------------------------------2.1. Terlapor I, PT Ultrakindo Dharma Buana Cabang Palembang merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akte Notaris Yulida Desmartiny, SH Nomor 9 Tanggal 13 Maret 2003 dengan perubahan terakhir Akte Notaris Yulida Desmartiny, SH Nomor 6 Tanggal 5 Januari 2007, yang berkedudukan di Jl. Semeru No. 12A, 17 Ilir, Ilir Timur I, Palembang 30125, Sumatera Selatan, dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor untuk bidang pekerjaan arsitektur, sipil dan elektrikal (vide bukti C2);--------------------------------------------------------------2.2. Terlapor II, PT Tambora Mandiri Cabang Palembang merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akte Notaris Zaini Zein, SH Nomor 52 Tanggal 25 Januari 2002, yang berkedudukan di Jl. Semeru No. 12A, 17 Ilir, Ilir Timur I, Palembang 30125, Sumatera Selatan, dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang teknik, mekanikal, elektrikal dan konstruksi (vide bukti C4);------------------------------2.3. Terlapor

III,

Panitia

Pengadaan

Jasa

Pemborongan

Kegiatan

Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala

Dinas

PU

Bina

Marga

Provinsi

Sumatera

Selatan

Nomor

800.05/01/KPTS/PU.BM/2009 tanggal 5 Januari 2009, dengan susunan Panitia sebagai berikut (vide bukti C8): --------------------------------------------------------

halaman 55 dari 71

SALINAN No. 1. 2. 3. 4. 5.

Jabatan Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

Nama Dru Wismawan, SE, MT Hamzah Sitanggang, ST Ir. Bambang Irawan, MT Ir. Ismet Hariadi, MT Ibnu Rosi, SH

Keterangan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel

3. Tentang Objek Perkara; -------------------------------------------------------------------3.1 Bahwa objek perkara ini adalah Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebing Tinggi – Tanjung Raya; Talang Padang – Padang Tepung; Talang Padang - Pasemah Air Keruh, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2009; --------3.2 Bahwa pagu anggaran untuk tender ini sebesar Rp. 13.520.929.000,- (tiga belas milyar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan sumber pendanaan yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); ----------------------------------------------------------4. Tentang Persekongkolan Horizontal;----------------------------------------------------4.1

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----------------------------------------------------------------

4.2

Bahwa

yang

dimaksud

dengan

persekongkolan

horizontal

adalah

persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----------------------------4.3

Bahwa dalam LHPL, pada pokoknya Tim Pemeriksa menyatakan: ------------4.3.1 Bahwa berdasarkan kesamaan kepemilikan, personil, alamat, nomor telepon/fax, dokumen penawaran berupa metode pelaksanaan dan data peralatan, pengelolaan perusahaan secara bersama-sama menunjukan

halaman 56 dari 71

SALINAN

bahwa PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri terafiliasi satu sama lain, baik pusat maupun cabang; -------------------4.3.2 Bahwa dengan terafiliasinya PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT. Tambora Mandiri maka akan memudahkan kedua perusahaan tersebut untuk bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Hal ini didukung oleh pengakuan Soejanto Kartika selaku Direktur Utama PT Tambora Mandiri yang menyatakan bahwa PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri sama-sama mengikuti satu paket tender yang sama dan sama-sama mendirikan cabang di Palembang Sumatera Selatan dengan tujuan untuk mengantisipasi banyaknya tender di wilayah tersebut, sehingga peluang untuk menang lebih besar; ----------------------------------------4.3.3 Bahwa dengan diikutinya satu paket tender yang sama oleh PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri yang saling terafiliasi dan dikelola oleh orang yang sama, mengakibatkan terjadinya persaingan usaha semu dalam Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tebing Tinggi – Tanjung Raya; Talang Padang – Padang Tepung; Talang Padang - Pasemah Air Keruh, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2009; ---------------------------------------------4.3.4 Bahwa keikutsertaan PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri dalam paket tender yang sama melanggar Pasal 17 ayat 6 Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi: “Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.”---------------------------------------------4.3.5 Bahwa fakta lain yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa menunjukkan adanya pemenang dan pemenang cadangan di 2 (dua) paket yang termasuk dalam 12 (dua belas) Paket Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009, yaitu: --------------------

halaman 57 dari 71

SALINAN -

PT Sriwijaya Global Mandiri yang merupakan pemberi sewa peralatan kepada PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri, dan --------------------------------------------------------------

-

PT Indosarana Jayatama yang beralamat di Jl. Semeru No. 12A Palembang yang juga merupakan alamat kantor cabang PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri; --------------

4.3.6 Bahwa fakta tersebut di atas semakin memperkuat adanya indikasi pengaturan atau pembagian pemenang tender tidak hanya di paket yang menjadi perkara a quo, namun juga di paket tender lainnya yang termasuk dalam 12 (dua belas) Paket Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009; --------------------------4.3.7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Pemeriksa menilai terdapat bukti yang cukup telah terjadinya persekongkolan horizontal antara PT. Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri;------4.4

Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I, PT. Ultrakindo Dharma Buana dan Terlapor II, PT Tambora Mandiri pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: ------------------------------------------------4.4.1 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II sama sekali tidak mengetahui adanya aturan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan : “badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”; ---------------------------------------------4.4.2 Bahwa tidak terjadi persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal yang menyebabkan Terlapor II dinyatakan sebagai pemenang Tender a quo; -----------------------------------------------------------------4.4.3 Bahwa antara Terlapor I dan Terlapor II tetap bersaing secara sehat dengan para peserta tender lainnya dalam Tender a quo; ---------------4.4.4 Bahwa selama proses pemeriksaan pendahuluan temuan adanya kesamaan informasi, kesamaan alamat dan penyusunan dokumen

halaman 58 dari 71

SALINAN

tender tidak dapat dijadikan bukti kuat telah terjadi persekongkolan, karena yang berhak menentukan pemenang tender adalah pihak Panitia bukan peserta tender sehingga seharusnya Panitia Tender mencantumkan

klausula

adanya

larangan

sebagaimana

yang

ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; ----------------------------------------------4.4.5 Bahwa penerapan aturan tender dan sistem yang diterapkan sepenuhnya merupakan kewenangan tanggungjawab Panitia Tender tanpa campur tangan atau intervensi peserta tender termasuk Terlapor II sebagai pemenang tender; ------------------------------------------------4.4.6 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak mengadakan persekongkolan tender seperti tekanan terhadap penawaran, penawaran saling melengkapi, perputaran penawaran, pembagian pasar dan sebagainya, semua berjalan sesuai mekanisme yang berlaku;-------------------------4.4.7 Bahwa asumsi telah terjadi conflict of interest antara Terlapor I dan Terlapor II yang menyebabkan terjadinya persekongkolan horizontal karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Normor 15/KPPUL/2010 memerlukan pengkajian lebih dalam dan terpadu mengingat tidak adanya unsur kesengajaan atau adanya ketidaktahuan terhadap regulasi terkait proses tender; -----------------------------------------------4.4.8 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II mengikuti tender dengan tetap beritikad baik dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain untuk keluar sebagai pemenang tender, karena penentuan pemenang tender semua tergantung kepada panitia tender berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------------------------------------4.4.9 Bahwa dengan adanya pemanggilan terhadap Terlapor I dan Terlapor II oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI terkait tender a quo telah menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kedua perusahaan tersebut, yang bisa berakibat iklim usaha dan investasi dari dunia usaha akan menurun dan tidak bergairah lagi, padahal kondisi tersebut menjadi penopang dalam menggerakkan perekonomian negara; ------halaman 59 dari 71

SALINAN 4.4.10 Bahwa kesalahan tidak dapat dibebankan kepada Terlapor I dan Terlapor II hanya karena keduanya ikut tender untuk proyek yang sama; ---------------------------------------------------------------------------4.4.11 Bahwa dengan sosialisasi secara intensif dan pencantuman klausula larangan dalam semua proses tender akan menghindari terjadinya kasus yang serupa dikemudian hari dan Terlapor I dan Terlapor II akan menghindari terjadinya kejadian serupa untuk pelaksanaan proses tender dikemudian hari; ---------------------------------------------4.5

Bahwa berdasarkan LHPL dan pembelaan/tanggapan para Terlapor, Majelis Komisi menilai Tentang Persekongkolan Horizontal sebagai berikut: ---------4.5.1 Bahwa kesamaan kepemilikan, personil, alamat, nomor telepon/fax, dokumen penawaran berupa metode pelaksanaan dan data peralatan, serta pengelolaan perusahaan secara bersama-sama menunjukan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terafiliasi satu sama lain, baik pusat maupun cabang, sehingga memudahkan kedua perusahaan tersebut untuk bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender dimana keduanya mengikuti suatu tender yang sama;-----------4.5.2 Bahwa dengan diikutinya tender yang sama oleh Terlapor I dan Terlapor

II

yang

saling

terafiliasi

mengakibatkan

terjadinya

persaingan semu (lessening competition) di antara kedua perusahaan tersebut; ------------------------------------------------------------------------4.5.3 Bahwa mengenai pembelaan Terlapor I dan Terlapor II yang mengaku tidak mengetahui mengenai ketentuan Pasal 17 ayat 6 Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, maka hal tersebut bertentangan dengan Teori Fiksi Hukum yang dikenal dalam ilmu hukum dimana dengan diundangkannya sebuah peraturan perundangundangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya; --------------------- . 4.5.4 Bahwa Majelis Komisi menilai selain dugaan persekongkolan horizontal dalam tender a quo yang dilakukan oleh Terlapor I dan

halaman 60 dari 71

SALINAN

Terlapor II, juga terdapat indikasi persekongkolan dan pengaturan pemenang tender di antara 12 (dua belas) Paket Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009, yang mana setidaknya 2 (dua) paket tender lainnya juga dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Terlapor I dan Terlapor II. Namun demikian, Majelis Komisi tidak menemukan adanya keterkaitan antara dugaan persekongkolan horizontal dalam tender a quo dengan kedua paket tender lainnya sebagaimana dimaksud di atas; -------------------------------------------------------------4.5.5 Bahwa dalam membuktikan terjadinya persekongkolan horizontal dalam perkara a quo tidak cukup hanya dengan membuktikan terdapatnya afiliasi antara Terlapor I dan Terlapor II, namun perlu dibuktikan lebih lanjut terkait dengan tindakan nyata persekongkolan dan pengaturan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II; --------------------------------------------------------------------4.5.6 Bahwa dalam pengaturan pemenang tender, perlu juga dibuktikan adanya hubungan atau afiliasi atau pengaturan terhadap peserta tender lainnya terutama pengaturan terhadap PT Nugroho Lestari dan PT Anugerah Karya Agra Sentosa yang merupakan 2(dua) dari 3 (tiga) perusahaan yang dievaluasi teknis oleh Terlapor III; --------------------4.5.7 Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen dan Berita Acara terkait, Majelis Komisi tidak menemukan adanya hubungan atau afiliasi atau pengaturan terhadap PT Nugroho Lestari dan PT Anugerah Karya Agra Sentosa yang dapat dikaitkan dengan Terlapor I maupun Terlapor II; ----------------------------------------------------------4.5.8 Bahwa meskipun dalam perkara ini terbukti ditemukan adanya afiliasi antara Terlapor I dan Terlapor II yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan semu (lessening competition), namun Majelis Komisi menilai tidak terdapat cukup alat bukti yang dapat menunjukkan adanya tindakan nyata persekongkolan dan atau pengaturan pemenang

halaman 61 dari 71

SALINAN tender yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam tender a quo; -----------------------------------------------------------------------------5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-------------------------------------------------------5.1

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ----------------

5.2

Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa pada pokoknya menyatakan: ------------5.2.1 Bahwa Tim Pemeriksa menilai evaluasi administrasi yang dilakukan Terlapor III tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam RKS dan Berita Acara Aanwijzing;----------------------------------------------------5.2.2 Bahwa Tim Pemeriksa menilai evaluasi teknis yang dilakukan Terlapor III dimana Terlapor III menggugurkan PT Nugroho Lestari dan PT Anugerah Karya Agra Sentosa terkait dengan spesifikasi teknis dan lokasi AMP merupakan tindakan yang berlebihan dan bersifat diskriminatif sebagaimana telah diuraikan dalam butir 18.7.2.2.1 sd 18.7.2.2.3 Bagian Tentang Duduk Perkara; --------------5.2.3 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, tindakan Terlapor III yang mengugurkan PT Nugroho Lestari dan PT Anugerah Karya Agra Sentosa dengan alasan AMP kedua perusahaan tersebut berada di Jawa Timur merupakan bentuk tindakan post bidding karena ketentuan tersebut tidak terdapat dalam dokumen RKS dan berita acara aanwijzing; ------------------------------------------------------------5.2.4 Bahwa Terlapor III Panitia telah mengabaikan adanya kesamaan alamat antara Terlapor I dan Terlapor II dalam dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut pada saat melakukan evaluasi administrasi sehingga dapat menimbulkan conflict of interest antara kedua perusahaan tersebut, yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Keppres No. 80 Tahun 2003; ---------------------------------------------------------5.2.5 Bahwa Terlapor III telah melakukan kesalahan dalam mengumumkan pemenang tender karena tidak menjelaskan mengenai tanggal

halaman 62 dari 71

SALINAN

pengumuman tender dalam Berita Acara Aanwijzing dan hanya mengumumkan pengumuman pemenang tender di website dan papan pengumuman Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, sehingga menyebabkan peserta tender lainnya terlambat mengetahui pengumuman pemenang dan tidak dapat melakukan sanggahan; -----5.3

Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya beserta tambahan pembelaan, Terlapor I, PT. Ultrakindo Dharma Buana dan Terlapor II, PT Tambora Mandiri pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:--------------------5.3.1 Bahwa tidak terjadi persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal yang menyebabkan PT. Ultrakindo Dharma Buana dinyatakan sebagai pemenang Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pagar Tebing Tinggi-Tj.Raya;Tl.Padang-PD.Tepung-Pasemah Air Keruh Sumatera Selatan tahun Anggaran 2009; ----------------------------------5.3.2 Bahwa fakta hukum memperlihatkan PT Tambora Mandiri gugur atau tidak memenuhi persyaratan administrasi sehingga yang maju untuk tahap evaluasi selanjutnya adalah 3 perusahaan yakni: PT Nugroho Lestari, PT Anugerah Karya Agra Sentosa dan PT Ultrakindo Dharma Buana, sehingga sangat mengherankan dan tidak berdasar dengan dugaan persekongkolan secara horizontal dilakukan antara PT Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri, karena posisi 3 besar terakhir yang ikut seleksi adalah PT Nugroho Lestari, PT Anugerah Karya Agra Sentosa dan PT Ultrakindo Dharma Buana yang mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk memenangkan tender, sedangkan PT Tambora Mandiri sudah gugur seleksi; -------------------------------------------------------------------------5.3.3 Bahwa PT Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri sama sekali tidak berwenang mengatur apalagi menentukan pemenang tender karena terkait pemenang tender sudah diatur mekanismenya sesuai peraturan perundang-undangan; ------------------------------------5.3.4 Bahwa terkait dengan Pasal 17 ayat 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 5 huruf e Bagian Kelima Keppres Nomor 80 Tahun 2003 merupakan kewenangan halaman 63 dari 71

SALINAN Panitia Tender untuk menerapakan metode atau sistem tender pelelangan dan tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak peserta tender. Bahwa Panitia Tender pun tidak melakukan persekongkolan dengan peserta tender untuk menentukan pemenang tender; --------------------------------------------------------------------------5.3.5 Bahwa kesalahan tidak dapat dibebankan kepada PT Ultrakindo Dharma Buana dan PT Tambora Mandiri hanya karena keduanya ikut tender untuk proyek yang sama. Panitia Seleksi Tender harusnya mencantukan ketentuan pelarangan tersebut pada persyaratan tender, sehingga dapat diketahui oleh semua pihak peserta tender adanya larangan Undang-undang berkaitan dengan Pasal 17 ayat 6 Undangundang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; ---------------5.4

Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor III, Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009, pada pokoknya menyatakan: -----------------------------------------------------------------------------5.4.1 Bahwa alasan pengguguran PT Nugroho Lestari dan PT Anugrah Karya Agra Sentosa tidak hanya terkait ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan lokasi AMP, melainkan terdapat beberapa alasan lain dimana PT Nugroho Lestari melakukan setidaknya 7 (tujuh) point kesalahan dan PT Anugerah Karya Agra Sentosa melakukan setidaknya 5 (lima) point kesalahan sebagaimana telah diuraikan dalam butir 28.3.1 sd 28.3.2 Bagian Tentang Duduk Perkara sehingga kedua perusahaan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam evaluasi teknis; ----------------5.4.2 Bahwa Terlapor III telah melakukan koreksi aritmatik terhadap daftar kuantitas dan harga, sedangkan berdasarkan ketentuan Dokumen Lelang Bab II, 15, 1. b. 1), Harga Satuan yang ditulis dalam daftar kuantitas dan harga tidak boleh dikoreksi; --------------------------------------------------5.4.3 Bahwa alasan pengguguran PT Nugroho Lestari dan PT Anugrah Karya Agra Sentosa karena lokasi AMP sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Lelang Bab VI, Divisi VI. Point 6.3.4.3 dan

halaman 64 dari 71

SALINAN

jenis AMP Mobile tidak sesuai dengan persyaratan tersebut sehingga Terlapor III tidak melakukan tindakan post bidding; ----------------------5.4.4 Bahwa Terlapor III tidak pernah melarang menghambat, dan membatasi keikutsertaan

calon

peserta

pengadaan

barang/jasa

dari

luar

propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan, dan seluruh tahapan tender dilaksanakan secara terbuka, transparan dan tidak diskriminatif, sesuai dengan ketentuan dalam Keppres 80 Tahun 2003 dan Dokumen Lelang; 5.4.5 Bahwa sesuai dengan prosedur evaluasi dalam Dokumen Lelang Bab II Point 15. 2 Evaluasi Administrasi, Terlapor III tidak harus mengetahui kesamaan pemilik antara Terlapor I dan Terlapor II pada saat evaluasi penawaran. Dan tidak ada satu pasal pun di dalam Keppres RI No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan kesamaan alamat menunjukan adalah fakta conflict of interest; ------------------------------------------------------5.4.6 Bahwa Terlapor III tidak harus melakukan pengecekan terhadap seluruh dokumen kualifikasi, karena evaluasi kualifikasi hanya dilakukan terhadap calon pemenang berdasarkan Keppres RI No. 80 Th 2003 Pasal 15 Ayat 2; ----------------------------------------------------------------5.4.7 Bahwa panitia tidak menyampaikan pengumuman pemenang kepada masing-masing peserta karena telah diumumkan melalui Media Internet melalui website PU, dan Papan Pengumuman, selain itu jadual kegiatan pelelangan telah dimuat pada Dokumen Lelang; --------------------------5.5 Bahwa berdasarkan LHPL dan pembelaan/tanggapan para Terlapor, Majelis Komisi menilai Tentang Persekongkolan Vertikal sebagai berikut; --------------5.5.1 Bahwa Majelis Komisi menilai evaluasi administrasi yang dilakukan Terlapor

III

tersebut

telah

sesuai

dengan

ketentuan

dalam

RKS/Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Aanwijzing;----------------5.5.2 Bahwa setelah meneliti kembali dokumen penawaran PT Nugroho Lestari dan PT Anugerah Karya Agra Sentosa disesuaikan dengan ketentuan

dalam

Dokumen

Pengadaan

untuk

Pengadaan

Jasa

Pemborongan dengan Pelelangan Nasional untuk Kontrak Harga Satuan (selanjutnya disebut “Dokumen Pengadaan”) dan Berita Acara

halaman 65 dari 71

SALINAN Aanwijzing, Majelis Komisi menilai evaluasi teknis yang dilakukan Terlapor III sebagai berikut:---------------------------------------------------5.5.2.1 Bahwa alasan digugurkannya PT Nugroho Lestari dan PT Anugerah Karya Agra Sentosa dalam evaluasi teknis tidak hanya berdasarkan alasan-alasan yang tercantum di Berita Acara Evaluasi Teknis, namun juga terdapat alasan-alasan lain yang sebelumnya belum pernah disampaikan kepada Tim Pemeriksa, melainkan baru disampaikan oleh Terlapor III pada saat Sidang Majelis Komisi; --------------------------------5.5.2.2 Bahwa Majelis Komisi telah meneliti kembali dokumen penawaran PT Nugroho Lestari dan menyimpulkan bahwa alasan-alasan

pengguguran

perusahaan

tersebut

baik

berdasarkan alasan-alasan dalam Berita Acara Evaluasi Teknis maupun alasan-alasan yang baru dikemukakan kemudian oleh Terlapor III adalah sesuai dengan Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Aanwijzing; ------------------------------------------5.5.2.3 Bahwa Majelis Komisi telah meneliti kembali dokumen penawaran

PT

Anugerah

Karya

Agra

Sentosa

dan

menyimpulkan bahwa alasan-alasan pengguguran perusahaan tersebut baik berdasarkan alasan-alasan dalam Berita Acara Evaluasi

Teknis

maupun

alasan-alasan

yang

baru

dikemukakan kemudian oleh Terlapor III adalah sesuai dengan Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Aanwijzing; -5.5.2.4 Bahwa dengan demikian, tindakan Terlapor III dalam melakukan evaluasi teknis sudah sesuai dengan ketentuan dalam

RKS/Dokumen

Pengadaan

dan

Berita

Acara

Aanwijzing, dan bukan merupakan tindakan yang berlebihan dan bersifat diskriminatif maupun merupakan bentuk tindakan post bidding dalam melakukan evaluasi teknis;-----------------5.5.3 Bahwa Terlapor III seharusnya dapat mengetahui adanya afiliasi di antara peserta tender pada saat melakukan evaluasi administrasi, karena persamaan alamat Terlapor I dan Terlapor II dapat dilihat secara jelas

halaman 66 dari 71

SALINAN

pada sampul dokumen penawaran yang telah dievaluasi terlebih dahulu oleh Terlapor III sebelum melakukan evaluasi kualifikasi; ---------------5.5.4 Bahwa jika Terlapor III lebih teliti mengenai hal tersebut, maka dapat meminimalisir terjadinya conflict of interest sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 huruf e, Bagian Kelima Tentang Etika Pengadaan, Keppres No. 80 Tahun 2003, dan Pasal 17 ayat 6 Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; ------------------------------------5.5.5 Bahwa setelah melakukan penelitian kembali terhadap Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Aanwijzing, Majelis Komisi tidak menemukan adanya tanggal khusus mengenai pengumuman pelelangan; 5.5.6 Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan, Terlapor III seharusnya mengumumkan pemenang dan memberitahukan serta menyampaikan pengumuman tersebut kepada semua peserta tender, sehingga tidak cukup hanya mengumumkan pemenang melalui website PU dan Papan Pengumuman. Kelalaian Terlapor III memberitahu secara langsung kepada semua peserta lelang, mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya hak peserta lelang lainnya untuk mengajukan sanggahan; ----------------5.5.7 Bahwa untuk membuktikan adanya persekongkolan vertikal, perlu dibuktikan adanya tindakan nyata persekongkolan berupa komunikasi atau kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III untuk menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender;------------------5.5.8 Bahwa meskipun Majelis Komisi menilai terdapat pelanggaran etika pengadaan oleh Terlapor III terkait dengan pengabaian adanya indikasi conflict of interest antara Terlapor I dan Terlapor II, dan adanya kelalaian Terlapor III dalam menyampaikan pengumuman pemenang kepada semua peserta tender, namun Majelis Komisi menilai kedua hal tersebut

tidak

cukup

membuktikan

adanya

tindakan

nyata

persekongkolan berupa komunikasi atau kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dengan Terlapor III untuk menentukan atau mengatur Terlapor I sebagai pemenang tender;-----------------------------------------6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; --------------------------------6.1

Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:halaman 67 dari 71

SALINAN “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -------------------------------------------------------6.2

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------------

6.3

Unsur Pelaku usaha;--------------------------------------------------------------------6.3.1

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui

perjanjian,

menyelenggarakan

berbagai

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ------------------------------------6.3.2

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, PT Ultrakindo Dharma Buana Cabang Palembang dan Terlapor II, PT Tambora Mandiri Cabang Palembang yang masing-masing merupakan badan usaha berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.2 di atas;----------------------------------------------------------------------------

6.3.3 6.4

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; -----------------

Unsur Bersekongkol;-------------------------------------------------------------------6.4.1

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif

siapapun

dan

dengan

cara

apapun

dalam

upaya

memenangkan peserta tender tertentu; --------------------------------------

halaman 68 dari 71

SALINAN

6.4.2

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: --------------------------------------------------------------------------a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; -------------------------------b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----------------------c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-------------d. menciptakan persaingan semu; -----------------------------------------e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; --------------------------------------------------------------------g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;

6.4.3

Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, meskipun dalam perkara ini terbukti ditemukan adanya afiliasi antara Terlapor I dan Terlapor II yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan semu (lessening competition), namun Majelis Komisi menilai tidak terdapat cukup alat bukti yang dapat menunjukkan adanya tindakan nyata persekongkolan dan atau pengaturan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam tender a quo;-----------------------

6.4.4

Bahwa

berdasarkan

analisis

tentang

Persekongkolan

Vertikal

sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, meskipun Majelis Komisi menilai terdapat pelanggaran etika pengadaan oleh Terlapor III terkait dengan pengabaian adanya indikasi conflict of interest antara Terlapor I dan Terlapor II, dan adanya kelalaian Terlapor III dalam menyampaikan pengumuman pemenang kepada semua peserta tender, namun Majelis Komisi menilai kedua hal tersebut

tidak

cukup

membuktikan

adanya

tindakan

nyata

persekongkolan berupa komunikasi atau kerjasama antara Terlapor I halaman 69 dari 71

SALINAN dan Terlapor II dengan Terlapor III untuk menentukan atau mengatur Terlapor I sebagai pemenang tender; ---------------------------------------6.4.5 6.5

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak terpenuhi; ---------

Bahwa oleh karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi, maka unsur Pasal 22 selanjutnya yaitu unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dan unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;-------------------------------------

7. Tentang Kesimpulan; -----------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:--------------------------------------------------7.1

Bahwa tidak terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II;-------------------------------------------------------------

7.2

Bahwa tidak terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; ---------------------------------------------

8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ------------------------------------------------Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Terlapor III, Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009, agar dalam melaksanakan keseluruhan proses tender meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan evaluasi tender, mematuhi etika pengadaan, meningkatkan independensi, menghindari intervensi dari pihak manapun dan terutama memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; ----------9.

Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1999, Majelis

Komisi: -----------------------------------------------------------------------------------------MEMUTUSKAN Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Ultrakindo Dharma Buana; Terlapor II, PT Tambora Mandiri; dan Terlapor III, Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2009, tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; ------------------------------------------------------------------------------------------

halaman 70 dari 71

SALINAN

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec. sebagai Ketua Majelis, Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan Ir. H. Tadjuddin Noer Said sebagai Anggota Majelis Pengganti dengan dibantu oleh dan Andhika Willy Wardana, S.E. dan Hafis Sutomo, S.E. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Panitera,

Andhika Willy Wardana, S.E.

Hafis Sutomo, S.E.

halaman 71 dari 71

2010

Recommend Documents