KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Nomor : W2-A/ 1267 /HK.05/V/2010
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERKARA BANDING Di PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Menimbang
:
1. Bahwa
fungsi
dan
peranan
Pengadilan
dalam
membantu pencari keadilan adalah berusaha mengatasi hambatan dan rintangan dalam mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; 2. Bahwa untuk hal tersebut pada point (1) di atas perlu ditetapkan satu Standar Pelayanan Publik khusus perkara banding yaitu suatu ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan; Mengingat
:
1. Pasal 24
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. 2. Reglement Buiteegewesten (R.Bg) staatsblad 1927 Nomor 227. 3. Undang-Undang
Nomor
4
Tahun
2004
tentang
Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ; 4. Undang–Undang Peradilan Agama
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 ; 5. Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
RI
Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I, II dan III sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
6. Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
RI
Nomor:
144/2007 Tentang Transparansi Lembaga Peradilan. 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
63/KEP/M.PAN/7/2003
tantang
Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya
Proses
Penyelesaian Perkara
dan
Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya; 10. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15.A/ SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2009; MEMUTUSKAN : MENETAPKAN :
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : (1)
Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan;
(2)
Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan.
(3)
Perkara
adalah perkara banding yang diajukan ke
Pengadilan Tinggi
Agama Medan; (4)
Hakim Tinggi adalah Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan;
(5)
Pejabat Kepaniteraan adalah Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Banding dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Medan;
(6)
Hari adalah hari kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Bab II PENERIMAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA BANDING Pasal 2
Schedule penyelesaian perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Medan adalah sebagai berikut:
N O
FASE
KEGIATAN
1
2
3
I
Pendaftaran
PETUGAS
5
-
Berkas banding diterima di kepaniteraan banding.
-
Penelitian banding.
-
Berkas yang sudah diteliti dan lengkap didaftar dan diberi nomor register dan Kasir mengisi Buku Kas Umum Keuangan Perkara banding.
-
Berkas diserahkan ke Petugas SIADPTA untuk mengisi data-data perkara yang bersangkutan ke program SIADPTA.
-
Membuat surat teguran atau menghubungi PA asal apabila ada kekurangan kelengkapan berkas.
kelengkapan
HARI KE
JUMLAH HARI 4
berkas
Meja I
Panmud Banding
1 s/d 2
2 hari
1
2
3
-
II
Setelah program SIADPTA terisi, berkas diserahkan ke Petugas Buku Register untuk mengisi Buku Induk Register Perkara banding.
-
Petugas di Meja I mengambil konsep Pemberitahuan Pendaftaran, PMH dan Penunjukan Panitera Pengganti dari program SIADPTA.
-
Petugas Meja I menaikkan surat Pemberitahuan Pendaftaran dan Penunjukan Panitera Pengganti ke Wapan untuk selanjutnya ditandatangani oleh Panitera.
-
Petugas Meja I juga menaikkan konsep PMH ke Wapan untuk selanjutnya ke Panitera dan ditetapkan oleh ketua.
-
Petugas Meja I menaikkan PMH ke Wapan, berlanjut ke Panitera dan seterusnya ditandatangani oleh ketua.
-
Petugas SIADPTA mengisi data Majelis dan Panitera Pengganti ke program SIADPTA.
-
Petugas IT memasukkan data perkara ke Website PTA Medan.
-
Petugas Meja I mengambil dan mengedit Resume dan Kontrol berkas perkara dari program SIADPTA.
-
Petugas Meja I menyerahkan Berkas banding ke Ketua Majelis dan juga menyerahkan lembar kedua Penunjukan PP kepada Panitera Pengganti yang bersangkutan.
Proses pemeriksaan / penyelesaian perkara
Ketua Majelis menyerahkan Berkas ke Hakim Anggota II untuk dibaca dan menuangkan pendapatnya pada lembar yang disediakan dalam berkas.
-
Hakim Anggota II menyerahkan Berkas ke Hakim Anggota I untuk dibaca dan menuangkan pendapatnya pada lembar yang disediakan dalam berkas.
4
5
6
Meja I
3 s/d 4
2 hari
Meja I
5 s/d 6
2 hari
Hakim Anggota II
7 s/d 11
5 Hari
Hakim 12 s/d 16 Anggota I
5 Hari
Meja II
1
III
2
3
4
5
6
Ketua Majelis
17 s/d 21
5 Hari
-
Hakim Anggota I menyerahkan Berkas ke Ketua Majelis untuk dibaca dan menuangkan pendapatnya pada lembar yang disediakan dalam berkas.
-
Ketua Majelis menyerahkan Berkas ke Panitera Pengganti untuk menyiapkan konsideran konsep putusan.
Panitera 23 s/d 24 Penggan ti
2 Hari
-
Majelis melaksanakan persidangan/ musyawarah perumusan putusan, dan selanjutnya sidang ditunda.
Panitera 25 s/d 27 Penggan ti
3 Hari
-
Konsep, putusan.
pengetikan
dan
koreksi
-
Majelis melaksanakan persidangan pembacaan putusan yang sudah dimeterai.
Pemberkasan dan pengarsipan
Penggandaan salinan putusan sampai ditandatangani oleh Panitera.
Majelis dan PP
28 s/d 32
5 Hari
33 s/d 35
3 Hari
Panitera Penggan ti
-
Berkas dan Salinan Putusan yang sudah ditandatangani Panitera diserahkan ke Kepaniteraan Banding.
-
Persiapan s/d pengiriman Bundel A dan 3 Set Salinan Putusan ke PA asal.
-
Bundel B diminutasi selanjutnya diserahkan ke Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan.
Panitera 36 s/d 40 Penggan ti
5 Hari
-
Pemberitahuan isi putusan banding dan sekaligus penyerahan Salinan Putusan Banding.
PA asal
40 s/d 46
7 Hari
-
Fotocopy relaas Pemberitahuan isi putusan banding dikirim ke PTA Medan.
PA asal
46 s/d 50
5 hari
Staf Banding
Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Medan Pada tanggal : 20 M e i
2010
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan
d.t.o Drs. H. SOUFYAN M. SALEH , SH.
Contoh: LEMBAR KONTROL PERKARA BANDING No.
Uraian
Tanggal
Tanggal
Semestinya
Senyatanya
1. Berkas diterima
3- 5- 2010
2. Perkara didaftar
4 – 5 – 2010
3. Pemberitahuan perdaftaran
6 – 5 – 2010
dan penunjukan PP ditandatangani Pansek. 4. Konsep penetapan PMH
6 – 5 – 2010
ditetapan oleh Ketua. 5. PMH ditandatangani oleh
7 – 5 - 2010
Ketua. 6. Berkas diserahkan ke Ketua
10 – 5- 2010
Majelis. 7. Ketua Majelis menyerahkan
11 - 5 - 2010
berkas ke Hakim Anggota II. 8. Hakim Anggota II menyerah-
19-5-2010
kan berkas ke Hakim Anggota I. 9. Hakim Anggota I menyerah-
26-5-2010
kan berkas ke Ketua Majelis. 10. Ketua Majelis Menyerahkan
3-6-2010
berkas ke Panitera Pengganti 11. Sidang musyawarah majelis.
8, 9, 10, 116-2010.
12. Sidang Pembacaan Putusan.
15, 16, 17, 18- 6-2010
Keterangan
