1
HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 2009/2010
SKRIPSI
Oleh :
ARUM DWI LESTARI K6406014
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 1
2
PENGAJUAN
HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 2009/2010
Oleh : ARUM DWI LESTARI K6406014
Skripsi Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 ii
3
HALAMAN PERSETUJUAN
Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Persetujuan Pembimbing,
Pembimbing I
Pembimbing II
Winarno, S.Pd, M.Si
Triyanto, S.H, M.Hum
NIP. 19710813 199702 1 001
NIP. 19830408 200604 1 002
iii
4
HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan telah diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Pada Hari : Tanggal
:
Tim Penguji Skripsi : Ketua
: Drs. Machmud A.R, S.H, M.Si
Sekretaris
: Dra. C.H Baroroh, M.Si
Anggota I
: Winarno, S.Pd, M.Si
Anggota II
: Triyanto, S.H, M.Hum
.......................... ....................... ......................... .........................
Disahkan oleh: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Dekan,
Prof. Dr. H.M. Furqon Hidayatullah, M.Pd NIP. 19600727 198702 1 001 iv
5
ABSTRAK Arum Dwi Lestari. HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 2009/2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. September. 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran akan hak asasi manusia siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun ajaran 2009/2010. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif korelasional. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun ajaran 2009/2010, yang terdiri dari 6 kelas sebanyak 202 siswa. Sampel diambil dengan teknik Proporsional Random Sampling, dan diperoleh sampel sebanyak 40 siswa. Teknik pengumpulan data untuk variabel pemahaman hak asasi manusia (X) menggunakan tes dan data untuk variabel kesadaran hak asasi manusia (Y) menggunakan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis korelasi sederhana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ada hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran hak asasi manusia siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun ajaran 2009/2010 yang dapat dibuktikan dengan hasil analisa yaitu diperoleh harga r xy = 0,331 dan pada taraf signifikansi 5% dengan N=40 diperoleh r tabel = 0,312, karena r xy > r tabel yaitu 0,331 > 0,312 , maka menunjukkan ada hubungan yang positif antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan harga thitung=2,163 dan pada taraf signifikansi 5% dengan N=40 diperoleh ttabel=2,02, karena thitung>ttabel yaitu 2,163 > 2,02 maka antara variabel X dengan variabel Y terdapat hubungan yang signifikan atau berarti. Adapun persamaan garis regresi linier sederhana diperoleh persamaan Y=51.8802+0.3454X, berdasarkan persamaan regresi menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu unit atau adanya kenaikan satu angka pada variabel pemahaman hak asasi manusia maka diikuti kenaikan variabel kesadaran hak asasi manusia sebesar kemiringan gradien garis regresi sebesar 0,3454.
v
6
ABSTRACT Arum Dwi Lestari. THE RELATION BETWEEN HUMAN RIGHT COMPREHENTION AND HUMAN RIGHT AWARENESS STUDENT CLASS VII SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT ACADEMIC YEAR OF 2009/2010. Essay, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. September . 2010. The objective of research is to find out whether or not there is a positive and significant relation between human right comprehention and human right awareness student class VII SMP Negeri 1 Kebakkramat academic year of 2009/2010. This study employed a correlational descriptive method. The population of research was all class VII SMP Negeri 1 Kebakkramat academic year of 2009/2010., consisting of 6 class as many as 202 students. The sample was taken using Proportional Random Sampling, and 40 students were obtained as the sample. Technique of collecting data used for human right comprehention variable (X) was test and technique of collecting data used for human right awareness variable (Y) was questioner. Technique of analyzing data employed was simple korelation. Considering the result of research, it can be concluded that there is a positive and significant relation between human right comprehention and human right awareness student class VII SMP Negeri 1 Kebakkramat academic year of 2009/2010 that can be seen from the result of analysis in which the rxy value = 0.3311 and at significance level of 5% with N = 40 is gotten rtable = 0.312, because rxy > rtable of 0.3311 > 0,312, indicating that there is a positive relation between X and Y variables. Meanwhile tstatistic value = 2.163 and at significance level of 5% with N = 40 is gotten ttable = 2.02, because thitung > ttable of 2.163>2.02, therefore between the X and Y variable there is a significant relation. The simple linear regression equation obtained is Y = 51.8802 + 0.3454X, so from the regression equation, it can be describe that each one unit increase in the X variable is followed by the increase of X as many as regression gradient slope of 0.3454.
vi
7
MOTTO
“Kalau anda mau membela keadilan manusiawi dasar, anda harus melakukannya bagi siapa saja, bukan hanya secara selektif bagi mereka yang didukung oleh orang-orang dipihak anda, dibudaya anda, dibangsa anda ”. (Edward W Said)
vii
8
PERSEMBAHAN
Karya ini dipersembahkan untuk: Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan segalanya, semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan kemuliaan di dunia dan akhirat Mbak Kris, mas Arif, dan adek Devanda Seseorang yang akan menjadi harapan dan masa depan. Teman-teman dekat: Berti, Fitri, Nanda, Ninis Iin, Fatma, dan Jasmin Teman-teman PPKn angkatan 2006 Almamater
viii
9
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkah-Nya skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan, untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu atas segala bentuk bantuannya, disampaikan terima kasih kepada yang terhormat : 1. Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatulah, M.Pd, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan ijin penelitian guna menyusun skripsi ini 2. Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si, Pembantu Dekan 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan ijin penelitian guna menyusun skripsi ini 3. Drs. Amir Fuady, M.Hum, Pembantu Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan ijin penelitian guna menyusun skripsi ini. 4. Drs. Saiful Bachri, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP UNS Surakarta, yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi 5. Dr. Sri Haryati, M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi 6. Winarno, S.Pd, M.Si, Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 7. Triyanto, S.H, M.Hum Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dorongan selama penulis menyelesaikan skripsi ini 8. Wijianto, S.Pd pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan
ix
10
9. Drs. H. Suparlan, M.Pd Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kebakkramat yang telah memberikan ijin penelitian 10. Segenap
Bapak/Ibu
dosen
Program
Pendidikan
Pancasila
dan
Kewarganegaraan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini 11. Berbagai pihak yang telah membantu penulis demi lancarnya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penyusunan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan penulis. Dengan segala rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga dunia pragmatika.
Surakarta,
Oktober 2010
Penulis
x
11
DAFTAR ISI Halaman
HALAMAN JUDUL........................................................................................
i
HALAMAN PENGAJUAN .............................................................................
ii
HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................
iii
HALAMAN PENGESAHAN..........................................................................
iv
ABSTRAK ..................................................................................................... v ABSTRACK.....................................................................................................
vi
HALAMAN MOTTO ......................................................................................
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................
viii
KATA PENGANTAR .....................................................................................
ix
DAFTAR ISI ...................................................................................................
xi
DAFTAR TABEL ............................................................................................
xiii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................
xiv
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................
xv
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ...................................................................
1
B. Identifikasi Masalah ..........................................................................
7
C. Pembatasan Masalah .........................................................................
7
D. Perumusan Masalah ..........................................................................
7
E. Tujuan Penelitian ..............................................................................
7
F. Manfaat Penelitian ............................................................................
8
BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka ...............................................................................
9
1.
Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia .........................................
9
2.
Tinjauan tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia.....................
16
3.
Tinjauan tentang Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia..............
25
4.
Tinjauan Pendidikan Kewarganegaraan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia ............................................................................ xi
30
12
5.
Hubungan Pemahaman Hak Asasi Manusia dengan Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia ...........................................................
36
6.
Teori Gestalt ......................................................... .....................
37
7.
Penelitian yang Relevan .............................................................
38
B. Kerangka Berpikir .............................................................................
38
C. Perumusan Hipotesis .........................................................................
40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian ...........................................................
41
B. Metode Penelitian .............................................................................
41
C. Populasi dan Sampel ........................................................................
42
D. Teknik Pengumpulan Data ................................................................
45
E. Teknik Analisis Data .........................................................................
57
BAB IV HASIL PENELITIAN A. Deskripsi Data ...................................................................................
62
1.
Deskripsi Data Pemahaman Hak Asasi Manusia.................. ......
63
2.
Deskripsi Data Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia .................
64
B. Pengujian Prasyarat Analisis .............................................................
65
1.
Uji Normalitas ............................................................................
65
2.
Uji Linieritas ...............................................................................
65
C. Pengujian Hipotesis ..........................................................................
66
1.
Pengujian Hasil Analis Data……………………………….
66
2.
Penafsiran Pengujian Hipotesis ……………………………
67
3.
Kesimpulan Pengujian Hopotesis ………………………..
4.
Pembahasan Hasil Analisis data ..........................................
.
68 68
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN A. Kesimpulan ........................................................................................
71
B. Implikasi ...........................................................................................
71
C. Saran .................................................................................................
72
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
73
LAMPIRAN .....................................................................................................
76
xii
13
DAFTAR TABEL
Tabel
Halaman
1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Hak Asasi Manusia untuk Sekolah Dasar Kelas 1.......................................................................
22
2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Hak Asasi Manusia untuk Sekolah Menengah Pertama Kelas VII .............................................
23
3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Hak Asasi Manusia untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X ......................................................
24
4 Waktu Kegiatan Penelitian .........................................................................
41
5. Jumlah Populasi Penelitian .........................................................................
43
6. Distribusi Frekuensi Pemahaman Hak Asasi Manusia................................
63
7. Distribusi Frekuensi Kesadaran Hak Asasi Manusia .................................
64
xiii
14
DAFTAR GAMBAR Gambar
Halaman
1. Tingkatan Pemahaman .................................................................................
17
2. Skema kerangka berpikir..............................................................................
40
3. Histogram Variabel Pemahaman Hak Asasi Manusia .................................
64
4. Histogram Variabel Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia ..........................
65
xiv
15
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
Halaman
1. Daftar sampel .............................................................................................
76
2. Daftar tryout ..............................................................................................
77
3. Kisi-kisi uji coba tes pemahaman hak asasi manusia.................................
78
4. Lembar uji coba tes pemahaman hak asasi manusia ..................................
79
5. Uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan derajat kesukaran tes.. ...............
86
6. Kisi-kisi penelitian tes pemahaman hak asasi manusia..............................
88
7. Lembar penelitian tes pemahaman hak asasi manusia ...............................
89
8. Contoh perhitungan uji validitas tes ..........................................................
96
9. Contoh perhitungan uji reliabilitas tes ......................................................
97
10. Contoh perhitungan daya beda ................................................................... 100 11. Contoh perhitungan indeks kesukaran ....................................................... 101 12. Kisi-kisi uji coba angket kesadaran akan hak asasi manusia.. ................... 102 13. Lembar uji coba angket kesadaran akan hak asasi manusia .. .................. 103 14. Uji validitas dan reliabilitas angket... ......................................................... 104 15. Kisi-kisi penelitian angket kesadaran akan hak asasi manusia .................. 109 16. Lembar penelitian angket kesadaran akan hak asasi manusia ................... 110 17. Contoh perhitungan uji validitas angket.... ................................................ 114 18. Contoh perhitungan uji reliabilitas angket ................................................. 116 19. Rekapitulasi data penelitian ....................................................................... 117 20. Tabel dan perhitungan uji normalitas variabel X ....................................... 119 21. Tabel dan perhitungan uji normalitas variabel Y ....................................... 121 22. Uji linieritas X terhadap Y ....................................................................... 124 23. Perhitungan uji linieritas dan keberartian X terhadap Y ............................ 125 24. Perhitungan Koefisien korelasi sederhana antara X dan Y ........................ 128 25. Perhitungan uji keberartian koefisien korelasi ........................................... 129 26. Garis regresi sederhana Y atas X .............................................................. 130 27. Permohonan ijin research/ try out kepada rektor UNS di Surakarta.......... 131
xv
16
28. Permohonan ijin menyusun skripsi kepada dekan c.q pembantu dekan 1 FKIP-UNS di Surakarta ........................................................................... 132 29. Surat keputusan dekan FKIP tentang ijin penyusunan skripsi/ makalah .. 133 30. Surat Rekomendasi research/survey dari BAPPEDA kabupaten Karanganyar ........................................................................................... .. 134 31. Surat Rekomendasi research/survey dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Karanganyar ........................................................ .. 135 32. Surat kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Kebakkramat untuk mengadakan research ............................................................................... 136 33. Surat keterangan telah mengadakan research di SMP Negeri 1 Kebakkramat ............................................................................................. 137
xvi
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Slim (2002) dalam Bambang Indriyanto (2009: 33) mengatakan bahwa,”Hak asasi manusia tidak terjadi karena manusia hidup dalam keterisolasian. Kesadaran terhadap hak asasi manusia muncul ketika mereka berada dalam suatu kesatuan sosial”. Berdasarkan hal tersebut, maka perasaan bahwa hak assi seseorang telah dilanggar ataupun diakui adalah ketika mereka berada dalam kebersamaan pada suatu kesatuan sosial. Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. Sebagai bentuk kesungguhan negara Indonesia, peraturan tentang hak asasi manusia telah tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya, Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penerapan hak asasi manusia di masyarakat tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Departemen Pendidikan Nasional sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan telah beberapa tahun ini memperkenalkan hak asasi manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dalam bentuk kebijakan memasukkan materi hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional jelas terungkap bahwa tujuan pendidikan nasional, selain mengembangkan
kemampuan
akademik
peserta
didik
juga
menuntut
dikembangkannya kompetensi moral, sosial serta keterampilan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 1
2
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kecerdasan yang dituntut dalam tujuan pendidikan nasional tidak hanya cerdas kognitif, tetapi juga cerdas emosional, moral, fisik, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi tanpa mengabaikan martabatnya di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Tujuan pendidikan nasional Indonesia juga sejalan dengan empat pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO seperti yang dikemukakan oleh Dasim Budimansyah (2002:4), yaitu: “Peserta didik harus diberdayakan agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya (learning to do) dengan meningkatkan interaksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik, sosial maupun budaya sehingga mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia sekitarnya (learning to know). Diharapkan interaksi dengan lingkungannya dapat itu dapat membangun pengetahuan dan kepercayaan dirinya (learning to be). Kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu atau kepribadiannya (learning to live together) untuk memahami kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan hidup”. Pelaksanaan pendidikan hak asasi manusia dalam mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan
adalah
pelaksanaan
yang
wajib
melalui
pembelajaran dalam kelas yang saat ini telah dilaksanakan dan dinilai oleh guru. Pada mata pelajaran yang lain, pendidikan hak asasi manusia dapat diintegrasikan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang relevan. Pemilihan cara dan bentuk pendidikan hak asasi manusia di sekolah dibebaskan kepada satuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi masing-masing satuan pendidikan. Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2006: 2) hak asasi manusia merupakan salah satu aspek dalam ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi:
3
1.
Hak dan Kewajiban Anak,
2.
Hak dan Kewajiban Anggota Masyarakat,
3.
Instrumen Nasional dan International Hak Asasi Manusia,
4.
Pemajuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.
Adapun tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 1. 2.
3.
4.
Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lainnya. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Depdiknas, 2006: 49)
Dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di atas, selayaknya pembelajaran hak asasi manusia dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan intelektual dan pengalaman. Materi hak asasi manusia dibelajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk mencegah siswa melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Kenyataan ini sesuai dengan misi dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu sebagai mata pelajaran yang membentuk warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter (Tiffany, 2009 dalam http//:rimamiror.com-pembelajaran-ham). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soetandyo Wignjosoebroto dalam (Sobirin Maulian dan Suparman Marzali,2006: 2) yang mengatakan bahwa: “Pendidikan Kewarganegaraan (civics), yang berhakikat juga sebagai pendidikan untuk mengenali dan menghayati hak-hak warga negara yang asasi (civil right) diacarakan dengan harapan agar setiap peserta didik pada akhirnya akan dapat menyadari hak-haknya yang asasi, yang perlindungannya dijamin oleh undang-undang negara. Lebih lanjut dari
4
sebatas menyadari hak-haknya sendiri, diharapkan pula akan dapat membangkitkan empati di kalangan peserta didik, ialah kesadaran bahwa orang-orang lain sebagai sesama warga atau sesama manusia itu adalah sesungguhnya juga penyandang hak yang harus pula ia hormati”. Artinya,
pembelajaran
hak
asasi
manusia
dalam
Pendidikan
Kewarganegaraan berguna untuk membentuk kesadaran pada peserta didik terhadap hak-hak asasi yang dimilikinya, serta menumbuhkan rasa empati yaitu memiliki kesadaran untuk menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia memang diperlukan dan tidak hanya sekedar pemberitahuan, tetapi memerlukan sistem penanaman nilai sejak dini yaitu melalui sistem pendidikan yang secara sengaja memasukkan materi hak asasi manusia. Dengan adanya materi mengenai hak asasi manusia yang diberikan kepada siswa diharapkan dapat membentuk kesadaran hak asasi manusia sejak dini sebagai upaya dalam pembinaan warga negara yang baik yaitu warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, sebagaimana dirumuskan dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembelajaran hak asasi manusia pada Pendidikan Kewarganegaraan perlu dibangun dan dikembangkan guna melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial yang baik dalam masyarakat yang memerlukan kesadaran hak asasi manusia dari setiap warga negaranya, sehingga tujuan dari pembelajaran hak asasi manusia tercapai yaitu terciptanya warga negara yang mau dan mampu untuk menjunjung tinggi hak asasinya. Berdasarkan uraian di atas, materi hak asasi manusia dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat membentuk kesadaran akan hak asasi manusia pada siswa sesuai dengan harapan semua pihak, termasuk lingkungan. Meskipun materi hak assi manusia telah diajarkan pada siswa sebagai upaya membentuk kesadaran hak asasi manusia masih terlihat perilaku-perilaku siswa yang kurang mencerminkan kesadaran hak asasi manusia. Fakta menunjukkan sejumlah kasus kekerasan atau yang biasa dikenal dengan istilah bullying yang terjadi pada siswa, tidak sepenuhnya dilakukan oleh tenaga
5
pendidik melainkan teman sekelasnya sesama peserta didik, bahkan tak jarang diantaranya masuk dalam tindakan kejahatan yang mencerminkan ketidaksadaran akan hak asasi manusia. Bullying merupakan bentuk-bentuk perilaku berupa pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik maupun psikologis terhadap seseorang/kelompok yang lebih lemah oleh seseorang/sekelompok orang yang mempersepsikan dirinya lebih kuat (Kabar Indonesia, 3 Juni 2007 dalam
http://www.kabarindonesia.com ).
Sedangkan menurut Diena Haryana (2007) menyatakan bahwa,” Secara sederhana bullying diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya”. Adapun bentuk bullying terbagi tiga, yaitu bersifat fisik, seperti memukul, menampar, memalak; verbal seperti memaki, menggosip, mengejek; serta
psikologis,
seperti
mengintimidasi,
mengecilkan,
mengabaikan,
mendiskriminasi. (http://run18.multiply.com/reviews/item/3). Maraknya kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak usia sekolah saat ini sangat memprihatinkan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat bagi anak menimba ilmu serta membantu membentuk karakter pribadi yang positif ternyata malah menjadi tempat tumbuh suburnya praktek-praktek kekerasan. Plan Indonesia dan SEJIWA dalam Hanna Meita (2009) melakukan survei yang melibatkan 1.500 pelajar SMP dan SMA di 3 kota besar yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Dari hasil survei membuktikan bahwa 67% pelajar SMP dan SMA menyatakan tindak kekerasan pernah terjadi di sekolah mereka (http://www.riliskan.com/anak-indonesia-bangkit-melawan-bullying.html). Berdasarkan uraian di atas, maka pemahaman tentang konsep hak asasi manusia sangat diperlukan di SMP Negeri 1 Kebakkramat untuk mendorong adanya keseimbangan antara pemahaman tentang hak asasi manusia dengan kesadaran akan hak asasi manusia yang diwujudkan dengan sikap dan perilaku positif terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Pemahaman hak asasi manusia pada siswa dapat dilihat dari hasil tes pembelajaran materi hak asasi manusia. Adapun hasil tes materi hak asasi manusia pada siswa kelas VII diperoleh nilai rata-rata sebesar 83,43 sehingga
6
dikategorikan pemahaman siswa pada materi hak asasi manusia sangat tinggi sehingga hal tersebut tentunya dapat membentuk kesadaran hak asasi manusia yang tinggi pula pada siswa. Menurut keterangan guru bimbingan konseling untuk siswa kelas VII secara umum sikap dan perilaku siswa menunjukkan kesadaran hak asasi manusia yang cukup baik, hal itu dapat dilihat dari minimnya tindak pelanggaran yang dilakukan siswa kelas VII terkait dengan kesadaran hak asasi manusia. Ada dua kemungkinan yang menjadi faktor minimnya tindak pelanggaran yang dilakukan siswa kelas VII terkait dengan kesadaran hak asasi manusia. Pertama, karena siswa benar-benar memiliki pemahaman hak asasi manusia yang baik. Kedua, karena siswa merasa masih tergolong siswa junior sehingga ada perasaan takut untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran. Meskipun demikian, ada juga beberapa siswa kelas VII yang menunjukkan sikap dan perilaku yang kurang mencerminkan kesadaran hak asasi manusia yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan yang seperti memaki dan menghina sesama teman sehingga tak jarang hal tersebut memicu adanya perkelahian. Selain itu, bentuk kurangnya kesadaran siswa akan hak asasi manusia berdasarkan keterangan guru Pendidikan Kewarganegaraan, dapat dilihat pula pada saat proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Siswa cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran meskipun telah diterapkan metode diskusi untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif antara guru dengan murid. Kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan rendahnya kesadaran siswa akan hak asasi manusia bahwa dirinya berhak untuk mengeluarkan pendapat sesuai dengan pikiran serta penilaiannya terhadap suatu hal. Dari uraian yang telah disampaikan di atas maka timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tentang ada tidaknya hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran hak asasi manusia pada siswa, sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul yaitu: hubungan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran hak asasi manusia pada siswa kelas VII SMP Negeri I Kebakkramat tahun ajaran 2009/2010.
7
B. Identifikasi masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas
maka
terdapat
beberapa
permasalahan
yang
dapat
diidentifikasikan, yaitu : 1.
Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada materi hak asasi manusia belum memberikan pemahaman hak asasi manusia yang berorientasi pada kesadaran akan hak asasi manusia.
2.
Semakin meningkatnya perilaku siswa yang tidak mencerminkan kesadaran akan hak asasi manusia.
3.
Rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia yang diasumsikan berkaitan dengan tinggi rendahnya pemahaman hak asasi manusia.
4.
Adanya sikap dan perilaku siswa yang kurang menunjukkan pemahaman dan kesadaran hak asasi manusia yang positif dan signifikan.
C. Pembatasan Masalah Supaya masalah dapat dikaji dan dijawab secara mendalam dan tidak terlalu luas, penulis membatasi masalah hanya pada rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia yang diasumsikan berkaitan dengan tinggi rendahnya pemahaman hak asasi manusia, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Hubungan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran hak asasi manusia pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 2009/2010.
D. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: ”Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran hak asasi
8
manusia pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 2009/2010”.
E. Tujuan Penelitian Dalam setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai, dengan tujuan yang jelas tersebut akan mempermudah dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran hak asasi manusia pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 2009/2010.
F. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis: 1. Manfaat Teoritis a. Sebagai suatu karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat pada umumnya mengenai hubungan pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran akan hak asasi manusia. b. Menjadi pedoman dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang relevan. 2. Manfaat Praktis Memberi informasi tentang pentingnya pemahaman hak asasi manusia sebagai bahan masukan bagi tenaga pengajar khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan agar selalu menekankan arti penting pemahaman hak asasi manusia.
9
BAB II LANDASAN TEORI A. Tinjauan Pustaka 1. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia
a. Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Darwan Prinst (2001: 8),”Hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengingkaran atasnya berarti mengingkari martabat kemanusiaan”. Sedangkan menurut Haryono (2007: 11),”Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya”. Dengan demikian hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat kodrati artinya hak itu dimiliki oleh setiap manusia karena stastusnya sebagai manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 dalam Krisna Harahap (2000: 139) adalah: ”Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia”. Pengertian hak asasi manusia dapat disimpulkan sebagai hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dilindungi dan dihargai oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Pengakuan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, dengan tidak membeda-bedakan baik atas jenis kelamin, agama, suku dan sebagainya. Menurut Gunawan Setiardja (1993: 75) mengatakan bahwa,”Hak Asasi Manusia jika ditinjau secara objektif berhubungan dengan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi”. Artinya bahwa 9
10
dalam menjalankan hak-hak asasinya harus memperhatikan hak asasi orang lain mengingat kodrat manusia yang saling berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhannya. b. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia. Latar belakang sejarah hak asasi manusia pada hakikatnya muncul karena kesadaran manusia terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaanya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan dan kezaliman yang hampir melanda seluruh umat manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia dapat dilihat sebagai berikut: 1) Tahun 1215 Lahirnya Magna Charta di Inggris. Piagam ini dianggap sebagai piagam pertama tentang hak asasi manusia. Piagam ini berisi pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia. 2) Tahun 1679 Lahir piagam hak asasi manusia, yaitu Hobeas Corpus Act, yang isinya jaminan kebebasan warga negara dan mencegah penjeraan yang sewenang-wenang terhadap rakyat. 3) Tahun 1776 Declration of Independence di Amerika, yaitu deklarasi kemerdekaaan yang diumumkan oleh tiga belas negara bagian. Deklarasi ini merupakan piagam hak asasi manusia karena mengandung pernyataan,”bahwa semua bangsa diciptakan sama derajat ole Tuhan Yang Maha Pencipta”. 4) Tahun 1789 Lahir piagam Declaration des Droits de L’Homme et du Citoyen, yaitu piagam pernyataan hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil dari revolusi Perancis dibawah kepemimpinan jenderal Laffayette. 5) Tahun 1918 Lahir piagam hak asasi manusia, yaitu Right of Determination. Naskah ini diusulkan oleh presiden Theodero Woodrow Wilson yang memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian adil. 6) Tahun 1941
11
Atlantic Charter yang lahir pada saat berkobarnya perang dunia II dengan pelopornya F.D. Roosevelt, mengusulkan empat kebebasan (The Four Freedom) sebagai penyangga hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar. 7) Tahun 1948 Pada tanggal 10 Desember 1948 PBB mengesahkan piagam hak asasi manusia atau Declaration of Human Rights. (Tim MGMP Kewarganegaraan, 2006: 46-47) c. Macam-Macam Hak Asasi Manusia Rumusan hak asasi manusia menurut piagam hak asasi manusia sedunia (Universal Declaration of Human Right) yang ditetapkan PBB tanggal 10 Desember 1948. 1) 2) 3) 4) 5)
Hak untuk hidup Kemerdekaan dan keamanan badan Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hokum Hak memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain Hak mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana seperti diperiksa dimuka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti sah 6) Hak masuk dan keluar wilayah suatu negara 7) Hak mendapat hak milik atas benda 8) Hak mengutarakan pikiran dan perasaan 9) Hak untuk bebas memeluk agama serta mempunyai dan mengeluarkan pendapat 10) Hak berkumpul 11) Hak mendapat jaminan sosial 12) Hak mendapat pekerjaan 13) Hak berdagang 14) Hak mendapat pendidikan 15) Hak turut serta dalam gerakan kebudayaan di masyarakat 16) Hak menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan (Syahrial Syarbaini, 2006: 130) Secara umum hak-hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi enam macam, yaitu : 1) Hak asasi pribadi (personal right), misalnya : a) Hak mengeluarkan pendapat. b) Hak menikah. c) Hak untuk memeluk agama. d) Hak kebebasan untuk bergerak. 2) Hak asasi politik (political right), misalnya :
12
3)
4)
5)
6)
a) Mendirikan, menjadi anggota dan simpatisan parpol. b) Ikut pemilu dan kampanya pemilu. c) Hak ikut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan umum. Hak asasi ekonomi (property right), misalnya : a) Hak mendirikan koperasi. b) Hak menjual, membeli dan menyimpan barang. c) Hak mendirikan badan usaha swasta. d) Hak mengadakan transaksi bisnis. Hak mendapatkan persamaan hukum dan pemerintahan (right of legal equality), misalnya : a) Hak untuk menjadi pejabat. b) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hokum. c) Hak perlindungan hukum. Hak sosial budaya (social and cultural right), misalnya : a) Hak mendapatkan pendidikan. b) Hak menikmati haisl kebudayaan. c) Hak untuk mengembangkan kebudayaan. d) Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar (procedural right), misalnya: a) Hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang benar dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan dan razia. b) Hak untuk mendapatkan prosedur yang benar dalam proses peradilan. (Tim MGMP Kewarganegaraan, 2006: 46-47)
Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, ciri pokok hakikat hak asasi manusia menurut Mansyur Fakih (2003) yang dikutip dari http://rafqiachmat.blogspot.com yaitu: 1) Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. 2) Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. 3) Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak asasi manusia walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian hak asasi manusia berlaku bagi siapa saja, kapan saja dan dimana saja sehingga hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat universal dan dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan dan tidak seorangpun dapat melanggar hak orang lain.
13
d. Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan sudah menunjukkan tuntutan penghormatan terhadap hak asasinya. Hal tersebut terlihat jelas dalam tonggak-tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah, antara lain sebagai berikut: 1) Kebangkitan nasional 20 Mei 1908, yang diawali dengan lahirnya berbagai pergerakan kemerdekaan pada awal abad 20, menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain. 2) Sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari hak-haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia. 3) Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuanagn pergerakan kemerdekaan Indonesia diikuti dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam pembukaannya yang mengamanatkan: ‘Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan aturan dasar ynag sangat pokok, termasuk hak asasi manusia.(Wijianto dan Siti Aminah,2004: 65)
Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya terlebih dahulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir pada tanggal 24 Desember 1945. Peraturan tentang hak asasi manusia dalam Tap MPR dan Undang-Undang Dasar 1945 dimuat dalam: 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan empat Hak asasi manusia sebenarnya sudah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, dapat disebutkan bahwa negara Indonesia sendiri, sejak masa berdirinya tidak bisa lepas dari hak asasi manusia. Hal ini dapat kita lihat pada alinea pertama yang berbunyi,’’…bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa…”. Dari pernyataan tersebut sangatlah jelas bahwa dalam jiwa bangsa Indonesia sudah tertanam bahwa secara universal semua bangsa
14
menginginkan kemerdekaan dan kebebasan tanpa membedakan agama, jenis kelamin, etnik dan golongan. Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertulis dengan jelas bahwa dalam pembentukan pemerintahan negara Indonesia berdasarkan kemerdekaan yang kemudian disusun dalam Undang-Undang Dasar. Hal tersebut dapat dilihat pada alinea keempat yaitu,’’…untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...berdasarkan kemerdekaan…”. 2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 rumusan hak asasi manusia mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, social dan budaya yang tersebar dari pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Sampai pada berakhirnya orde baru tahun 1998 pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia tidak banyak mengalami perkembangan dan tetap berlandaskan pada rumusan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3) Ketetapan MPR Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia Indonesia telah tertuang dalam ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998. Setelah itu, dibentuk UndangUndang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-Undang ini sangat penting seiring dengan proses berjalannya hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, keluar juga Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia juga menjadi kebijakan penyelenggaraan negara.
Kebijakan
meningkatkan
dalam
pemahaman
bidang dan
hokum penyadaran,
salah serta
satunya
adalah
meningkatkan
perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
15
4) Undang-Undang Undang-Undang yang mengatur dan menjadi hak asasi manusia di Indonesia adalah Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-Undang ini mengatur dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan ketentuan pasal 104, maka disamping Undang-Undang No.39 Tahun 1999 terdapat pula Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. e. Lembaga Perlindungan Hak Asasi manusia Melindungi warga negara dari pelanggaran hak asasi manusia sudah menjadi komitmen bersama. Untuk melakukan itu perlu dibentuk lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia yang bertugas melindungi korban dari tindak pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dilakukan oleh orang, golongan atau bahkan negara selaku lembaga kekuasaan. Lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia antara lain: 1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didirikan pada tahun 1993. komnas HAM dibentuk berdasarkan pada Keppres No.50 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993. Pada era reformasi ini kedudukan lembaga komnas HAM diperkuat lagi dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Menurut Wijianto dan Siti Aminah (2004: 71), “Komnas HAM adalah sebuah organisasi independent, yang tidak berpihak, visioner, serta melakukan kegiatan pendidikan dan penyuluhan masyarakat tentang hak asasi manusia”. Dengan demikian bangsa Indonesia sangat memperhatikan masalah hak asasi manusia terbukti dengan dibentuknya komnas HAM yang bekerja untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh Indonesia. 2) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berubah menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Keberadaanya dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan warga negara dalam membayar dan menuntut haknya untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. “Yayasan Lembaga Bantuan
16
Hukum Indonesia ini bertujuan untuk membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, keyakinan politik, ideologi, agama, kekayaan, warna kulit, keturunan dan kelompok orang yang dibelanya” (Wijianto dan Siti Aminah,2004: 73). Dengan demikian, lembaga ini bertujuan untuk mencegah ledakan gejolak dan keresahan dalam masyarakat. Keberhasilan dari lembaga ini dapat mengembalikan kewibawaan hukum dan pengadilan di negara kita yang sudah lama terpuruk. 3) Lembaga-lembaga Lain Lembaga lain yang dimaksud disini adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dibentuk oleh orang-orang yang juga berperan dalam perlindungan hak asasi manusia. Lembaga swadaya masyarakat bergerak dalam berbagai bidang. Misalnya bidang lingkungan hidup, bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang kesehatan. Lembaga swadaya masyarakat merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian lembaga-lembaga yang dimaksud disini adalah lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Tinjauan Tentang Pemahaman Hak Asasi Manusia a. Pengertian Pemahaman Pengertian pemahaman menurut Benyamin S Bloom yang dikutip oleh Sumadi Suryabrata (1998: 47) mengemukakan bahwa,” pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap arti dari suatu bahan yang telah terlihat antara lain dalam kemampuan seseorang menafsirkan, informasi, meramalkan akibat suatu peristiwa dan kemampuan lain sejenisnya”. Sedangkan pengertian pemahaman menurut Suharsimi Arikunto (2002: 134) mengatakan bahwa,” pemahaman adalah mempertahankan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasi, memberi contoh, menuliskan kembali, memperkirakan”.
Dengan
pemahaman
diharapkan
seseorang
dapat
17
membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara fakta dan konsep dari suatu bahan yang telah dipelajarinya. Kesimpulan dari pengertian pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap arti dari suatu bahan yang dipelajari yang dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam mempertahankan, meramalkan, memberi contoh dan menyimpulkan bahan tersebut. Untuk dapat mengetahui lebih jelas lagi tentang pemahaman, maka perlu dikaji hal-hal sebagai berikut: 1) Tingkatan Pemahaman Pemahaman seseorang terhadap suatu obyek atau peristiwa dimulai dari tahap awal hingga tahap akhir yang menunjukkan seseorang tidak hanya mengetahui suatu masalah tetapi juga mengerti serta memahami dengan apa yang telah ia pelajari. Tingkatan pemahaman menurut Buxton dalam Wahyudi (2002: 389) dibagi dalam empat tingkatan yaitu sebagai berikut: Relational Understanding Insightful understanding Observational understanding Rote learning Gambar 1 Tentang Tingkatan pemahaman Penjelasan : a) Tingkatan pertama disebut tingkatan pemahaman meniru (rote learning). Pada tingkatan ini siswa dapat mengerjakan suatu soal tetapi tidak tahu mengapa.
18
b) Tingkatan kedua disebut tingkatan pemahaman observasi (observational understanding). Pada tingkatan ini siswa menjadi lebih mengerti setelah melihat adanya suatu pola (pattern) atau kecenderungan. c) Tingkatan ketiga disebut tingkatan pemahaman pencerahan (insightful understanding). Pada tingkatan ini, sebagai ilustrasi, ada seorang siswa yang mampu menjawab soal-soal dengan baik dan tepat, tetapi baru kemudian menyadari mengapa dan bagaimana dia dapat menyelesaikannya setelah melakukan diskusi ulang atau mempelajari ulang materinya. d) Tingkatan keempat disebut tingkatan pemahaman relasional. Pada tingkatan ini, siswa tidak hanya tahu tentang penyelesaian suatu masalah tetapi dia juga dapat menerapkannya pada situasi lain, baik yang relevan maupun yang lebih kompleks. Berdasarkan tingkatan pemahaman diatas, maka pada dasarnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran sangat penting untuk diketahui oleh para pendidik. Hal tersebut untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman yang telah diperoleh siswa terhadap materi yang diajarkan. Dengan demikian guru dapat mengetahui apakah siswa telah menguasai suatu konsep atau baru pada tahapan tahu atau hafal tentang konsep sesuai dengan sasaran pembelajaran. Tingkatan pemahaman seorang siswa terhadap suatu obyek yang dipelajari tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam mencapai pembelajaran yang optimal. 2) Tingkatan Pemahaman dalam Taksonomi Bloom Dalam hubungannnya dengan satuan pelajaran, ranah kognitif memegang peranan paling penting. Yang menjadi tujuan pengajaran pada umumnya adalah peningkatan kemampuan siswa dalam aspek kognitif. Tingkatan pemahaman merupakan salah satu tingkatan dalam ranah kognitif yang terdiri dari enam tingkatan mulai dari yang hanya bersifat pengetahuan tentang fakta-fakta sampai kepada proses intelektual yang tinggi yaitu dapat mengevaluasikan sejumlah fakta. Menurut Taksonomi Bloom dalam Daryanto
19
(1997: 103) mengatakan bahwa ” Aspek kognitif dibedakan atas enam jenjang yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian”. Adapun masing-masing tingkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Pengetahuan (knowledge) Pengetahuan adalah aspek yang paling besar dalam taksonomi Bloom, seseorang dituntut untuk mengenali dan mengetahui adanya konsep, fakta atau istilah-istilah, dan lain sebagainya dan harus mengerti atau dapat menggunakannya. b) Pemahaman (comprehention) Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterprestasi materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek dan materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebainya terhadap objek yang dipelajari. c) Penerapan (application) Penerapan diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari dari situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. d) Analisis (analysis) Analis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata-kata kerja misalnya dapat menggambarkan
(membuat
bagan),
membedakan,
memisahkan,
mengelompokkan dan sebagainya. e) Sintesis (synthesis) Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun,
20
merencanakan, meringkaskan, menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada. f) Penilaian (evaluation) Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria- kriteria yang telah ada. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan tes atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dengan tingkatan tersebut di atas. Tingkatan pemahaman menurut Suhaenah Suparno (2000: 6) merupakan ”kemampuan untuk menangkap arti dari apa yang tersaji”. Dengan demikian, seorang siswa dalam ranah kognitifnya dikatakan tingkat pemahamannya baik apabila siswa dapat menangkap arti dari materi yang telah ia terima. 3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkatan Pemahaman Siswa Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Pembelajaran siswa dikatakan optimal jika mereka mengalami pembelajaran yang bermakna, yang disertai dengan pencapaian tingkatan pemahaman yang lebih tinggi dari tingkatan pemahaman sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan pemahaman siswa menurut Wahyudi (2002: 389-390) adalah sebagai berikut : a) Faktor pertama adalah tingkat usia siswa (tingkat sekolah :SD, SLTP atau SMU). b) Faktor kedua adalah pendekatan yang digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). c) Faktor ketiga adalah motivasi siswa. Dengan demikian pencapaian tingkatan pemahaman pada siswa tergantung pada diri siswa sendiri serta pada guru selaku sarana atau fasilitas bagi siswa dalam mempelajari konsep suatu materi. ”Semakin baik atau tinggi tingkat usia siswa atau tingkat sekolah, motivasi siswa, dan pendekatan yang
21
digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar maka semakin tinggi pula tingkatan pemahaman siswa terhadap suatu materi dan sebaliknya” (Wahyudi, 2002: 390) b. Pemahaman Hak Asasi Manusia Pemahaman tentang konsep hak asasi manusia sangat diperlukan bagi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang salung menghormati dan menghargai haekat dan martabat kemanusiaan. Bentuk konkrit yang diharapkan adalah kemampuan seseorang menghormati hukum yang berlaku, menghormati hak orang lain, menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan hidup secara kekeluargaan
ataupun
melalui
jalur
hukum.
Kemampuan
ini
akan
mengkondisikan seseorang menjadi manusia yang disiplin, mematuhi aturan yang berlaku, yang selalu berusaha menghindari konflik horisontal maupun vertikal, serta menolak perilaku premanisme dan anarkhi dalam penyelesaian berbagai masalah. Pemahaman tentang hak asasi manusia dalam negara hukum di Indonesia menurut Alik Ibe (2009) dalam www.alikibe.blogspot.com didasarkan pada: 1. Hak asasi manusia dipahami dalam terminologi hubungan atau relationship. Hak harus dilihat dalam hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhan, dan pada saat yang sama masyarakat atau suatu komunitas berhubungan dengan hak-hak seorang individu. 2. Dalam pengembangan hak asasi manusia, berarti menerima adanya kewajiban atau tanggungjawab manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dibicarakan tanpa adanya implikasi langsung dari kewajiban masyarakat untuk menghormati hak asasi manusia. 3. Hak asasi manusia harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pada akhirnya hanya ada satu hak, yaitu hak untuk menjadi manusia. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman hak asasi manusia adalah kemampuan individu sebagai subyek hukum maupun sebagai warga negara dalam memahami, mensikapi dan menerapkan
22
konsep hak asasi manusia yang dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu hak untuk menjadi manusia. c. Materi Hak Asasi Manusia Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Upaya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dalam suatu negara dapat terwujud apabila setiap warga negara memilki kesadaran akan hak asasi manusia yang terwujud dalam perilaku untuk menghargai harkat dan martabat manusia setiap individu. Salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pendidikan. Pendidikan menjadi sarana dalam memberikan pengetahuan serta pemahaman hak asasi manusia sehingga diharapkan dengan adanya pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat menumbuhkan kesadaran akan arti penting hak asasi manusia. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan memasukkan materi hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran yang mencantumkan materi hak asasi manusia yang dapat dilihat dengan jelas dari ruang lingkup yang telah dipaparkan sebelumnya. Dengan dicantumkannya hak asasi manusia sebagai salah satu ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, maka menyebarluaskan informasi serta wawasan mengenai hak asasi manusia pada generasi muda menjadi salah satu tanggungjawab Pendidikan Kewarganegaraan. Berikut ini disampaikan rincian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar materi hak asasi manusia yang ada pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masing-masing kelas untuk SD, SMP dan SMA sebagai berikut: Tabel 1: Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Hak Asasi Manusia untuk Sekolah Dasar kelas 1 Standar Kompetensi 3. Menerapkan
Kompetensi Dasar hak 3.1 Menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar
23
anak di rumah dan di sekolah
dengan gembira dan didengar pendapatnya 3.2 Melaksanakan hak anak di rumah dan di sekolah
4. Menerapkan
4.1 Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah
kewajiban anak di rumah
4.2 Melaksanakan aturan yang berlaku di di masyarakat
dan
sekolah
Tabel 2: Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Hak Asasi Manusia untuk Sekolah Menengah Pertama Kelas VII Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.
3.1 Menguraikan
Menampilkan sikap
positif
terhadap
penegakan
4.
hukum
dan
pelanggaran
dan
kelembagaan HAM 3.2 Mendeskripsikan
perlindungan dan
Asasi
hakikat,
kasus
upaya penegakan HAM
Hak
Manusia
3.3 Menghargai upaya perlindungan HAM
(HAM)
3.4 Menghargai upaya penegakan HAM
Menampilkan
4.1 Menjelaskan
perilaku kemerdekaan
hakikat
kemerdekaan
mengemukakan pendapat 4.2 Menguraikan
pentingnya
kemerdekaan
mengemukakan
mengemukakan pendapat secara bebas dan
pendapat
bertanggungjawab 4.3 Mengaktualisasikan
kemerdekaan
mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab
25
Tabel 3: Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Hak Asasi Manusia untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Menampilkan 3.1Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM peran serta dalam 3.2 Menampilkan peran serta dalam upaya upaya pemajuan, penghormatan, dan pemajuan, penghormatan, dan perlindungan Hak 3.
perlindungan
Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Asasi Manusia.
3.3
Mendeskripsikan
instrumen
hukum
dan
peradilan internasional HAM
Dalam penelitian ini standar kompetensi yang akan dicapai kelas VII semester 2 adalah kemampuan menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta sikap tentang cakupan materi yang berkenaan dengan konsepkonsep yang terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII semester 2. Alasan peneliti memilih materi tersebut, karena dalam materi tersebut cakupan konsep hak asasi manusia lebih luas dibandingkan dengan materi pada standar kompetensi menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat. Selain itu materi pada standar kompetensi menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat, cenderung mengarah pada perwujudan perilaku demokratis. d. Definisi Konseptual Pemahaman Hak Asasi Manusia Berdasarkan berbagai pendapat tentang pemahaman hak asasi manusia di atas, maka dapat dirumuskan pemahaman hak asasi manusia adalah kemampuan individu sebagai subyek hukum maupun sebagai warganegara dalam memahami, mensikapi dan menerapkan konsep hak asasi manusia yang dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu hak untuk menjadi
26
manusia. Pemahaman hak asasi manusia secara konseptual diartikan sebagai kemampuan individu dalam menangkap materi hak asasi manusia. Pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, hak asasi manusia dijabarkan dalam Standar Kompetensi yaitu “Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)”. e. Definisi Operasional Pemahaman Hak Asasi Manusia Definisi operasional dari pemahaman hak asasi manusia merupakan kompetensi dasar dari penjabaran standar kompetensi. Adapun kompetensi dasar yang dimaksud adalah kompetensi dasar yang masuk dalam tingkatan pemahaman dari ranah kognitif yaitu sebagai berikut: 1. Menguraikan hakikat , hukum dan kelembagaan hak asasi manusia 2. Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan hak asasi manusia
3.
Tinjauan Tentang Kesadaran Hak Asasi Manusia
a. Pengertian Kesadaran Kesadaran manusia sangat tinggi dalam mewujudkan kehiduupan ini. Menurut A.W. Widjaja (1997: 14) kesadaran adalah “Sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti taat dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada”. Sedangkan kesadaran menurut Poerwadarminto (1997: 731) mengemukakan kesadaran adalah “keadaan insaf, yakin, merasa, tahu dan mengerti”. Selanjutnya Gerungan (1998: 21) mengemukakan bahwa,”kesadaran adalah suatu aktivitas jiwa dalam hubungannya dengan lingkungan yang menyadari adanya benda-benda di sekitar kita”. Berdasarkan pengertian kesadaran menurut pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah keadaan insaf sesseorang berdasarkan sikap tahu, mengerti, merasa dan ingat. b. Jenis kesadaran manusia Kesadaran manusia menurut A.W.Widjaja (1997: 14-15) terdiri dari : 1) Kesadaran statis
26
27
Kesadaran yang sesuai dengan peraturan perundangan berupa ketentuanketentuan dalam masyarakat. 2) Kesadaran dinamis Kesadaran dinamis menitikberatkan pada kesadaran yang timbul dalam diri manusia, yang timbul dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggungjawab. Kesadaran yang dituntut adalah kesadaran dinamis. Kesadaran ini, manusia dan masyarakat mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan dan mengembangkan lebih lanjut. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran, menurut Bimo Walgito (1997: 46) bahwa,”kesadaran dapat dipengaruhi dua faktor yaitu : 1) faktor endogen atau faktor dari dalam, 2) faktor eksogen atau faktor dari luar”. Adapun yang dimaksud faktor dari dalam di sini adalah faktor yang datang dari dirinya sendiri, faktor ini bersifat selektif, daya seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh yang datang dari luar. Kemudian yang di maksud faktor luar adalah faktor-faktor yang terdapat di luar diri sendiri, faktor ini berupa lingkungan atau kelompok masyarakat dimana mereka hidup. c. Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia Sebelum berbicara lebih jauh mengenai kesadaran akan hak asasi manusia hendaknya kita harus mengetahui terminologi dari kesadaran hukum. Hal ini dikarenakan kesadaran akan hak asasi manusia yang dimiliki seseorang menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kesadaran hukum. Dikatakan demikian, karena pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu substansi yang diatur dan dijamin oleh hukum. Soerjono Soekanto (1982: 152) berpendapat, “Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.” Sedangkan OK Chairuddin (1991 : 106) menyatakan, “Kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada suatu kesadaran dalam kehidupan manusia untuk selalu taat dan patuh terhadap hukum”. Ini berarti, kesadaran hukum
juga dapat
diartikan sebagai perasaan sadar dari seorang manusia akan seperangkat aturan yang memberikan perlindungan terhadap dirinya. Perasaan sadar ini berupa
28
perasaan
akan
kebutuhan
dan
pemahaman
terhadap
hukum
sehingga
mempengaruhi seseorang kaitannya dengan ketaatan atas peraturan hukum. Dengan demikian, kaitannya dengan kesadaran akan hak asasi manusia dapat dianalogkan bahwa kesadaran akan hak asasi manusia merupakan perasaan sadar dari seseorang terhadap kebutuhan dan pemahaman hak asasi manusia sehingga mempengaruhi seeorang kaitannya dengan ketaatan atas peraturan hukum mengenai hak asasi manusia. d. Penyebab Rendahnya Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia Rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jika kita mengkaji rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang, menurut Soerjono Soekamto (1983: 98) mengatakan bahwa rendahnya kesadaran hukum disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 1) Taraf sinkronisasi yang rendah dari peraturan perundang-undangan. 2) Mentalitas yang kurang baik dari penegak hukum oleh karena sikap tindaknya yang: a) Impuls b) Emosional c) Didasarkan pada: (1) Kekayaan material (2) Kekuasaan (3) Kedudukan (4) Ketenaran 3) Fasilitas pendukung proses hukum yang relatif tidak memadai. 4) Pemberian contoh yang kurang baik dalam sebagai penataan dari golongan panutan 5) Membudayanya “ Shame culture” ( dan bukan “ Gult culture”) 6) Kecenderungan untuk senantiasa melaksanakan “beleid”. 7) Lebih mementingkan kelaziman daripada kebenaran. Berdasarkan faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum di atas, maka pada dasarnya setiap warga masyarakat senantiasa mempunyai taraf kesadaran hukum yang berbeda-beda yaitu kesadaran hukum yang tinggi dan kesadaran hukum yang rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh seberapa besar pengetahuan yang dimiliki seseorang terhadap arti penting hukum itu sendiri.
29
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian rendahnya kesadaran seseorang terhadap hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia adalah suatu penilaian yang tidak tahu atau paham, tidak mengerti akan sistem hukum, adanya perilaku menyimpang dari hukum, kepatuhan hukum yang rendah yang hanya mengetahui hukum tetapi berperilaku tidak sesuai dengan hukum sehingga cenderung pada tindakan pelanggaran hukum. e. Peningkatan Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia Peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia berhubungan dengan tinggi rendahnya kesadaran seseorang terhadap aturan hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran hukum seseorang diperlukan adanya peningkatan dalam pemahaman dan pengetahuan. Adapun, peningkatan kesadaran hukum dan penyuluhannya hukum yang teratur dengan dasar rencana yang mantap. ”Tujuan utama dari penyuluhan hukum adalah agar para warga masyarakat memahami hukum-hukum sesuai yang sedang dihadapinya pada suatu saat. Penyuluhan hukum dapat berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban di bidang-bidang tertentu serta manfaatnya apabila hukum tersebut ditaati”. ( Soerjono Soekanto, 1983: 127) Tujuan dari penerangan dan penyuluhan hukum tidak hanya sekedar agar setiap warga masyarakat mengetahui adanya suatu hukum yang berlaku secara sah, tetapi juga agar setiap warga masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga dapat melaksanakan kaedah-kaedah hukum yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kaitannya dengan kesadaran akan hak asasi manusia dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan hak asasi manusia merupakan perasaan sadar dari seseorang terhadap kebutuhan dan pemahaman hak asasi manusia sehingga mempengaruhi seseorang kaitannya dengan ketaatan atas peraturan hukum mengenai hak asasi manusia. Artinya, ketaatan seseorang terhadap peraturan hukum mengenai hak asasi manusia berkaitan serta dengan seberapa besar kesadaran seseorang itu terhadap kebutuhan dan pemahaman yang dimilikinya tentang konsep hak asasi manusia.
30
Terlepas dari hal tersebut di atas, maka seharusnya manusia dan masyarakat mengetahui dengan baik dab benar apa saja yang menjadi hak-hak asasi dan kewajiban-kewajiban asasinya. A.W Widjaja (1985: 32) memberikan contoh mengenai kaitan antara kewajiban-kewajiban asasi dengan hak-hak asasi misalnya antara lain adalah sebagai berikut: 1) Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran maka setiap warga negara mempunyai kewajiban belajar. 2) Bahwa setiap warga negara berhak/memiliki kebebasan dan setiap warga negara berkewajiban mengeluarkan suara dengan dilandasi rasa tanggungjawab. 3) Bahwa setiap warga negara berhak untuk merasa aman dan setiap warga negara berkewajiban menjaga keamanan. 4) Dan lain-lain. f. Definisi Kesadaran Konseptual akan Hak Asasi Manusia Kesadaran akan hak asasi manusia adalah keadaan sadar atau perasaan seseorang akan hak-hak asasi dan kewajiban-kewajiban asasi yang dimilikinya sebagai kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dilindungi dan dihargai oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. g. Definisi Operasional Kesadaran akan Hak Asasi Manusia 1. Kemampuan memiliki kepekaan terhadap hak-hak asasinya 2. Kesanggupan menghargai dan menghormati hak sesama manusia 3. Dorongan untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia 4. Kemampuan bersikap dan berpikir positif terhadap upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia
4.
Tinjauan Pendidikan Kewarganegaraan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia
Pendidikan adalah salah satu alat untuk membangun bangsa Indonesia melalui generasi mudanya. Karena pendidikan memberikan arti penting dalam masa perkembangan generasi muda, khususnya dalam perkembangan sikap dan
31
perilaku guna memberikan arah dan penentuan pandangan hidupnya. Pendidikan memiliki hakikat mengajarkan manusia untuk menjunjung etika, moral, akhlak, budi pekerti serta perilaku manusia yang dapat menciptakan suatu kehidupan yang baik. Pendidikan juga merupakan salah satu alat dalam pembinaan kesadaran hak asasi manusia baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Salah satu mata pelajaran yang berperan dalam upaya pembinaan kesadaran hak asasi manusia adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Pemahaman tentang konsep hak asasi manusia dalam Pendidikan Kewarganegaraan sangat diperlukan untuk membangun pengetahuan seseorang terhadap arti penting hak asasi manusia. Menurut Nils Rosemann (2006: 73) mengatakan bahwa,” Education was designed in order to make those educated able to act in accordance with their knowledge either to restrain from violations or to claim human right for their protection”. Pendidikan dirancang untuk membuat orang-orang berpendidikan dan mampu bertindak sesuai dengan pengetahuan mereka baik untuk menahan dari pelanggaran atau untuk mengklaim hak-hak manusia untuk perlindungan mereka. Jika seseorang menyadari hak-hak yang dimilikinya maka ia akan dapat berjuang untuk hidup mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Anja Minhr (2006: 86) yang menyatakan bahwa,” If people are unaware of their own and other s human right they will be unable to claim these right or to fight for them”. Artinya bahwa jika seseorang tidak menyadari dirinya sendiri dan hak asasi manusia orang lain, maka mereka tidak akan dapat berjuang untuk diri mereka sendiri. Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang sadar akan arti penting hak asasi manusia. Dalam hal ini pendidikan yang dimaksud adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk mengetahui kaitan antara Pendidikan Keawrganegaraan dengan hak asasi manusia maka perlu diketahui terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
32
Pendidikan kewarganegaraan didalam suatu konsep pendidikan sangatlah perlu diberikan kepada seorang siswa yang menempuh suatu jenjang pendidikan baik itu SD, SMP maupun di SMA serta perguruan tinggi karena pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang penting dalam pembentukan moral dan budi pekerti serta kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan bernegara. Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang dimaksudkan agar warga negara memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku berdasarkan Pancasila dengan kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. b. Ruang Lingkup Isi Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu disiplin ilmu tentunya mempunyai ruang lingkup kajian. Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek Persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, HAM, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, pancasila dan globalisasi sebagai berikut: a) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan. b) Norma, Hukum dan Peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata terrtib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturanperaturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
33
c). Hak Asasi Manusia, meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. d). Kebutuhan warga negara, meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama,
Prestasi diri, Persamaan
kedudukan warga negara. e). Konstitusi negara, meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi. f). Kekuasaan dan politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyrakat demokrasi. g) Pancasila, meliputi: Kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan pancasila senagai dasar negara, Pengamalan pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. h). Globalisasi, meliputi: Globalisasi dilingkungannya, Politik luar negeri, Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Menguasai globalisasi. Pendapat
di
atas
dapat
peneliti
simpulkan
bahwa
Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan di setiap jenjang pendidikan formal mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai beberapa aspek yang menjadi ruang lingkupnya.
Aspek-aspek
dalam
Pendidikan
Kewarganegaraan
terssebut
kemudian dijabarkan ke dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang menjadi ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, HAM, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, pancasila dan globalisasi. c. Ranah Pembelajaran Dalam Pendidikan Kewarganegaraan
34
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di sekolah mempunyai tujuan dan fungsi , visi dan misi, serta ruang lingkup. Sesuai dengan rumusan tentang tujuan fungsi, visi misi, dan ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu mata pelajaran yang wajib diberikan dalam setiap
jalur
pendidikan,
maka
aspek-aspek
kompetensi
yang
hendak
dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan setidaknya menyangkut tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap atau watak. Menurut Branson dalam Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi (2008: 55-61) ”Berdasarkan kompetensi yang perlu dikembangkan, terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn yaitu Pengetahuan Kewarganegaraan (civics knowledge), Kecakapan Kewarganegaraan (civics dispotition), Watak Kewarganegaraan (civics skill)”. Adapun penjelasan dari aspek
atau domain dalam Pendidikan
Kewarganegaraan adalah sebagai berikut: 1) Civic Knowledge Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi (2008: 55) mengatakan ”Civic Knowledge (pengetahuan kewarganegaran) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara”. Pendapat lain dikemukakan oleh Sri Wahyuni dan Syaifullah (2008:78) yang mengatakan bahwa,”Pengetahuan kewarganegaraan berkenaan dengan substansi atau informasi yang harus diketahui oleh warga negara, seperti pengetahuan tentang system politik, pemerintahan, konstitusi, undang-undang, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan sebagainya”. Dari
pendapat
di
atas
dapat
disimpulkan
bahwa
pengetahuan
kewaraganegaraan (Civic Knowledge) berkaitan dengan pengetahuan yang harus dikuasai warga negara seperti pengetahuan tentang system politik, pemerintahan, konstitusi, undang-undang, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan sebagainya. Artinya, pemahaman hak asasi manusia masuk dalam aspek atau
35
domain dari civic knowledge yaitu pengetahuan yang harus dikuasai seseorang mengenai hak asasi manusia. Jika dikaitkan dengan Taksonomi Bloom, pemahaman yang merupakan tingkatan kedua dari ranah kognitif menunjukkan kemampuan untuk menangkap makna dari apa yang ia pelajari, sehingga hal tersebut menunjukkan penguasaan dari pengetahuan yang diperoleh siswa. Dengan demikian pemahaman hak asasi manusia dalam taksonomi Bloom masuk dalam ranah kognitif sedangkan dalam aspek atau domain Pendidikan Kewarganegaraan masuk dalam civic knowledge. 2) Civic Skill Menurut Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi (2008: 58) ”Civic dispotition (kecakapan kewarganegaraan) mencakup kecakapan intelektual atau kecakapan berpartisipasi”. Pendapat lain diungkapkan pleh Sri Wahyuni dan Syaifullah (2008: 78) ” keterampilan kewarganegaraan berkaitan dengan kemampuan atau kecakapan intelektual, sosial, dan psikomotorik”. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kecakapan-kecakapan intelektual penting untuk terbentuknya warga negara yang berperpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab. 3) Civics dispotition Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi (2008: 61) mengatakan ”Civic dispotition (watak kewarganegaraan) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Civic dispotiton merupakan karakter atau watak pribadi seseorang untuk bertanggung jawab secara moral, disiplin diri dan dapat menghargai harkat dan martabat manusia dari setiap individu. Hal tersebut sejalan dengan ranah afektif dalam Taksonomi Bloom yang berkenaan dengan perasaan seseorang terhadap suatu hal. Perasaan seseorang terhadap suatu hal mencerminkan karakter atau watak seseorang sehingga dalam hal ini kesadaraan akan hak asasi manusia masuk dalam ranah
36
afektif dalam Taksonomi Bloom sedangkan dalam aspek atau domain pendidikan Kewarganegaraan masuk dalam civic dispotition.
5. Hubungan Antara Pemahaman Hak Asasi Manusia dan Kesadaran akan Hak Asasi Manusia Pendidikan merupakan proses pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia. Hal ini mengandung pengertian bahwa arti dan peranan pendidikan baik di dalam maupun di luar sekolah sama pentingnya, sebab kedua sistem pendidikan tersebut merupakan komponen yang menentukan dalam keseluruhan proses pendidikan manusia dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan pendidikan ini dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk mendidik generasi muda menjadi manusia seutuhnya yakni manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab sehingga mampu menghadapi segala tantangan yang ada. Dalam pelaksanaannya, tak jarang pendidikan mengalami hambatan yang mengakibatkan gagalnya output pendidikan. Hal tersebut terlihat dari berbagai perilaku negatif peserta didik seperti tawuran antar pelajar, budaya senioritas dan junioritas yang berlebihan, intimidasi terhadap teman sebaya dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pendidikan Kewarganegaraan dengan ruang lingkupnya yaitu hak aassi manusia dalam pembelajarannya memberikan pemahaman bagi siswa terkait dengan hak asasi manusia. Pemahaman hak asasi manusia adalah kemampuan untuk menangkap arti dari konsep hak asasi manusia yang dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu hak untuk menjadi manusia. Adapun konsep hak asasi manusia yang dimaksudkan disini adalah materi-materi
37
hak asasi manusia yang secara sengaja dimasukkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam pendidikan kewarganegaraan. Dengan
adanya
pendidikan
di
sekolah
khususnya
Pendidikan
Kewarganegaraan dengan materi pokok hak asasi manusia, siswa akan mempunyai pemahaman hak asasi manusia. Pemahaman merupakan salah satu tingkatan dari tujuan kognitif yang berupa kemampuan memahami atau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajarinya. “Pemahaman juga memiliki arti yang sangat mendasar yang meletakkan bagian-bagian belajar pada porsinya, tanpa pemahaman maka keterampilan, pengetahuan dan sikap tidak akan bermakna” (Nurul Aini, 2008: 23). Artinya, pemahaman yang dimiliki seseorang akan mendorong kebermaknaan sikap seseorang terhadap suatu hal. Menurut konsep Driyarkara dalam Zaim Elmubarok (2009: 13) “perlunya keseimbangan antara dimensi kognitif dan afektif dalam proses pendidikan”. Artinya untuk membentuk manusia seutuhnya
tidak cukup hanya dengan
mengembangkan kecerdasan berpikir atau IQ anak melalui dengan segudang ilmu pengetahuan, melainkan juga harus dibarengi dengan pengembangan perilaku dan sikap. Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pemahaman hak asasi manusia yang dikaji secara kognitif juga menyangkut sikap seseorang dalam hal ini bahwa pemahaman mendorong kebermaknaan sikap seseorang yang terwujud dalam bentuk kesadaran akan hak asasi manusia yaitu sikap untuk menghargai harkat dan martabat manusia setiap individu. Dengan demikian, semakin peserta didik memiliki pemahaman khususnya pemahaman tentang hak asasi manusia maka semakin tinggi tingkat kesadaran akan hak asasi manusia siswa.
6. Teori Behavioristik menurut Gage Berliner Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran
38
psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Oleh karena itu, antara perilaku dengan hasil belajar siswa sangat berkaitan erat, dimana hasil belajar yang diperoleh siswa memiliki peran dalam pembentukan perilakunya. Slavin (2000) mengemukakan bahwa ”belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon” (http://id.wikipedia.com). Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pebelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pebelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Dengan demikian menurut teori ini, seseorang yang telah diberikan stimulus berupa materi hak asasi manusia akan menghasilkan suatu input berupa pengetahuan serta pemahaman siswa terkait dengan materi hak asasi manusia yang kemudian akan ditanggapi atau direspon oleh pebelajar atau siswa melalui perubahan perilaku yang mengarah pada tujuan pembelajaran hak asasi manusia berupa kesadaran akan hak asasi manusia sebagai outputnya 7. Hasil Penelitian Yang Relevan 1. Ernawati Agustiya. 2006. Hubungan Antara Sikap Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dengan Kesadaran Bergotong royong dalam Pembangunan Desa di Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa adanya korelasi Sikap Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dengan Kesadaran Bergotong royong dimana diperoleh hasil sebesar 0,4969. Hasil korelasi tersebut lebih besar dari nilai kritisnya yaitu sebesar 0,180. Hal ini menunjukkan hubungan antara sikap persatuan dan kesatuan masyarakat dengan kesadaran bergotong royong tersebut signifikan.
39
2. Nurul
Aini.
2008.
Hubungan
Antara
Pemahaman
Pendidikan
Kewarganegaraan Dengan Kesadaran Akan Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia pada Siswa Kelas XI SMK Batik Surakarta. Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa adanya korelasi antara pemahaman pendidikan kewarganegaraan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dimana diperoleh hasil sebesar 0,382. Hasil korelasi tersebut lebih besar dari nilai kritisnya yaitu sebesar 0,241. Hal ini menunjukkan hubungan antara pemahaman pendidikan kewarganegaraan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara tersebut signifikan. B. Kerangka Berfikir Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan penalaran untuk dapat sampai pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan. Mengacu pada permasalahan dan kajian teori di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut : Hak asasi manusia merupakan salah satu aspek materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan yang ruang lingkupnya adalah sebagai berikut : hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrument nasional dan internasional hak asasi manusia, pemajuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya pembelajaran tentang hak asasi manusia diharapkan siswa memiliki pemahaman yang dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik hak-haknya yang asasi serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Pemahaman yang dimiliki oleh seorang siswa dapat membentuk karakteristik sikap seseorang terhadap apa yang dipahaminya. Hal tersebut sejalan dengan teori Behavioristik yang dikemukakan oleh Gage Berliner, dimana aliran ini menekankan pada perubahan perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Perubahan perilaku pada seseorang tentunya didasari dengan adanya kemauan atau kesadaran untuk mengubahnya. Artinya dengan adanya hasil belajar yang diperoleh seseorang dalam aspek kognitif akan berpengaruh terhadap perubahan perilakunya akibat adanya dorongan dari aspek efektifnya. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang
40
dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pebelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pebelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Dengan demikian menurut teori ini, seseorang yang telah diberikan stimulus berupa materi hak asasi manusia akan menghasilkan suatu input berupa pengetahuan serta pemahaman siswa terkait dengan materi hak asasi manusia yang kemudian akan ditanggapi atau direspon oleh pebelajar atau siswa melalui perubahan perilaku yang mengarah pada tujuan pembelajaran hak asasi manusia berupa kesadaran akan hak asasi manusia sebagai outputnya. Pemahaman terhadap materi hak asasi manusia yang dimiliki seorang siswa diharapkan akan mengetahui dan memahami hak-haknya sebagai manusia. Selain itu diharapkan siswa mampu mengetahui dan mempunyai kesadaran akan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 serta UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Pemahaman
Kesadaran akan Hak
Hak Asasi Manusia
Asasi Manusia
Gambar 2. Interaksi Hubungan antara Pemahaman Hak Asasi Manusia dengan Kesadaran akan Hak Asasi Manusia. C. Hipotesis Menurut Riduwan (2003:35) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori yang masih harus diuji kebenaranya”. Dalam penelitian penulis merumuskan hipotesis yaitu hipotesis kerja (Ha) adalah sebagai berikut : “Adanya hubungan positif dan signifikan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran akan hak asasi manusia pada siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 2009/2010”
41
BAB III METODOLOGI
A. Tempat dan Waktu Penelitian 1.
Tempat Penelitian
Tempat penelitian merupakan sumber diperolehnya data yang dibutuhkan dari masalah yang akan diteliti. Penelitian yang penulis lakukan ini bertempat di SMP Negeri 1 Kebakkramat. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan tempat tersebut memungkinkan sekali bagi penulis untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal peneliti,
sehingga
dapat
menghemat
biaya
serta
mempercepat
proses
pengumpulan data. 2.
Waktu Penelitian
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari pengajuan judul sampai dengan penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan mulai dari bulan Maret sampai September 2010. Waktu ini meliputi kegiatan persiapan sampai penyusunan laporan penelitian, dengan jadwal sebagai berikut: Tabel 4 Waktu Kegiatan Penelitian Keterangan
2010
Pengajuan judul Penyusunan proposal Perijinan Penyusunan instrumen Pengumpulan data Analisis data Penyusunan laporan
41
42
B. Metode Penelitian Dalam suatu penelitian tentu memerlukan metode atau cara agar penelitian dapat berhasil. Suatu penelitian akan menghasilkan suatu kesimpulan yang tepat apabila menggunakan metode yang tepat dan benar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka seorang peneliti harus mampu menentukan metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Menurut Abu Achmadi dan Cholid Narbuko (2007: 1), “Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu”. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah “studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat”. (Winarno Surakhmad, 1998: 131) Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam suatu studi melalui penyelidikan terhadap suatu masalah sehingga mendapat pemecahan masalah yang tepat. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bersifat korelasional. Metode deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah dengan jalan mengumpulkan
data,
menyusun,
mengkasifikasikan,
menganalisa
dan
menginterprestasikan data berupa angka dan skor. Bersifat korelasional maksudnya adalah untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam suatu populasi. Disini, peneliti berusaha meneliti hubungan antara dua variabel. Penelitian ini bermaksud untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor, berhubungan dengan satu variasi atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasinya. Dengan kata lain penelitian ini bermaksud mengungkapkan bentuk hubungan timbal balik antara variabel yang diselidiki yaitu hubungan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran akan hak asasi manusia.
43
C. Populasi dan Sampel Dalam suatu penelitian ilmiah tidak akan terlepas dari penetapan populasi dan sampel, karena populasi dan sampel merupakan subyek penelitian dan keduanya merupakan sumber data penelitian. 1. Populasi Pengertian populasi menurut Suharsimi Arikunto (2006: 130) “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”.
Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswi Kelas VII di SMP Negeri 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 2009/2010 dengan jumlah 202 orang. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: Tabel 5 Jumlah Populasi Penelitian o.
kelas VII
Jenis Kelamin
umlah
laki-laki
erempuan
1
15
19
34
2
14
20
34
3
12
21
33
4
17
16
33
5
12
22
34
6
12
22
34
Jumlah
82
120
202
2. Sampel Suharsimi Arikunto (2002: 117) mengemukakan bahwa, “Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi”. Mengingat jumlah populasi ada 202 orang, maka peneliti hanya akan mengambil sebagian dari jumlah populasi yang menggunakan sampel. Penentuan besarnya sampel yang akan diambil dalam penelitian ini, akan menggunakan acuan pendapatnya Suharsimi Arikunto (2002: 112) sebagai berikut: Untuk sekedar ancer-ancer, apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitinya merupakan penelitian populasi.
44
Selanjutnya jika jumlah subjek besarnya telah lebih dari 100 maka diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari: a. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, dan data. b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data. c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti. Untuk penelitian yang resikonya besar, tentu saja jika sample lebih besar hasilnya akan lebih baik. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka penelitian ini mengambil sampel 20% dari populasi sebesar 202 siswa sehingga jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 (lampiran 1 halaman 76).
3. Teknik Sampling Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel (contoh) yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau dengan kata lain, sampel harus representatif. Riduwan (2003:11) mengatakan bahwa teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah “Suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi”. Menurut Abu Achmadi dan Cholid Narbuko (2004: 110) ada dua macam teknik sampling yaitu: a. Teknik Random Sampling 1.
Cara undian
2.
Cara ordinal
3.
Cara randomisasi dari table bilangan random
b.Teknik Non Random Sampling 1.
Proposional sampling
2.
Stratified sampling
3.
Purposive sampling
4.
Quota sampling
5.
Double sampling
6.
Area sampling
45
7.
Cluster sampling Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengambil sampel
adalah teknik Proportional Random Sampling. Tehnik sampling ini dilakukan dengan mendasarkan pada sub-sub atau bagian-bagian yang ada dalam populasi tersebut. Dalam pengambilan sampel secara random sebesar 20% dari jumlah siswa sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 40 siswa. Adapun pengambilan sampel dengan perhitungan sebagai berikut: Kelas VII A sebanyak (34 x 40) : 200 = 6,7 dibulatkan menjadi 7 Kelas VII B sebanyak (34 x 40) : 200 = 6,7 dibulatkan menjadi 7 Kelas VII C sebanyak (33 x 40) : 200 = 6,5 dibulatkan menjadi 6 Kelas VII D sebanyak (33 x 40) : 200 = 6,5 dibulatkan menjadi 6 Kelas VII E sebanyak (34 x 40) : 200 = 6,7 dibulatkan menjadi 7 Kelas VII F sebanyak (34 x 40) : 200 = 6,7 dibulatkan menjadi 7 Jumlah keseluruhan dari tiap-tiap kelas = 39,8 dibulatkan menjadi 40
D. Tehnik Pengumpulan Data 1. Instrumen Penelitian Berdasarkan judul dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a.
Variabel bebas (independent variable) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut variabel penyebab. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pemahaman hak asasi manusia (X).
b.
Variabel terikat (dependent variable) Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebut variabel tergantung. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kesadaran akan hak asasi manusia (Y). Untuk memecahkan masalah dalam penelitian diperlukan data yang relevan dengan permasalahanya, untuk memperoleh data tesebut, perlu digunakan teknik pengumpulan data sehingga diperoleh data yang benar-benar valid dan dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
46
penelitian ini adalah teknik tes untuk memperoleh data pemahaman hak asasi manusia dan teknik angket untuk memeperoleh data kesadaran akan hak asasi manusia.
2. Tehnik Penyusunan Instrumen Penelitian a. Tehnik Tes 1) Pengertian Tes Menurut Suharmini Arikunto (2002: 53) “tes adalah alat ukur atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara-cara yang sudah ditentukan”. 2) Bentuk Tes Menurut Suharmini Arikunto (2002: 162) bentuk-bentuk tes ada dua yaitu tes subjektif dan tes objektif. Adapun penjelasan dari bentuk tes subjektif dan tes objektif adalah sebagai berikut: a) Tes subjektif pada umumnya berbentuk essay atau uraian tes subjektif untuk mengukur kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. b) Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan objektif. Tes objektif terdiri dari tes benar salah (true-false), tes pilihan ganda (multiple choice test), tes menjodohkan (matching test) dan tes lisan (completion test). Berdasarkan bentuk-bentuk tes maka yang dapat digunakan penulis untuk mengukur pemahaman hak asasi manusia dalam penelitian adalah tes objektif dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Alasan digunakannya tes obyektif dengan tipe aitem pilihan ganda ini dikarenakan menurut Syaifuddin Azwar (1996: 74-75) mengatakan bahwa: ”item pilihan ganda yang dirancang dengan seksama dengan memperhatikan batasan isi tes serta ditulis sesuai dengan tujuan ukur menurut tingkat kompetensi yang tinggi tidaklah dapat dijawab oleh siswa yang mempunyai kompetensi taraf rendah dan pemahaman terbatas yang tidak disertai kemampuan berpikir kompleks”. Dengan demikian tes obyektif dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice ini dapat digunakan untuk mengukur pemahaman yang merupakan salah satu tingkatan dari tujuan kognitif dalam Taksonomi Bloom yang berupa kemampuan menangkap arti tentang isi pelajaran yang dipelajarinya.
47
Pemberian skor tiap butir soal yaitu 1 jika jawaban benar dan 0 jika jawaban salah. Hal ini dikarenakan dalam soal tes dengan tipe pilihan ganda menghasilkan jawaban berupa dikotomi yaitu salah dan benar.
b. Teknik Angket Tehnik angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kesadaran akan hak asasi manusia, dimana pengukurannya dilakukan melalui tes sikap atau yang sering juga disebut dengan istilah skala sikap (attitude scale) yaitu alat yang digunakan untuk mengadakan pengukuran terhadap berbagai sikap seseorang. 1) Pengertian angket Riduwan (2003: 52-53) “angket (questionnaire) adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain, bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna”. Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 151) “kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui”. Dengan demikian, angket merupakan daftar pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan data kepada responden sesuai dengan permintaan pengguna. 2) Macam-macam Angket Suharsimi Arikunto (2006: 152) tentang macam kuisioner (angket), dapat ditinjau dari berbagai segi: a) Dipandang dari cara menjawab, maka ada: (1) Kuisioner terbuka, yang memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. (2) Kuisioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. b) Dipandang dari jawaban yang diberikan ada: (1) Kuisioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya.
48
(2) Kuisioner tidak langsung yaitu jika responden menjawab tentang orang lain. c) Dipandang dari bentuknya maka ada: (1) Kuisioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan kuisioner tertutup. (2) Kuisioner isian, yang dimaksud adalah kuisoner terbuka. (3) Check list, sebuah daftar, dimana responden tinggal membubuhkan tanda check () pada kolom yang sesuai. (4) Rating scale (skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, misalnya mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dengan bentuk skala bertingkat. Siswa diberi 25 pernyataan dengan jawaban yang sudah peneliti sediakan dalam bentuk contreng () pada kolom jawaban yang sudah disediakan. Siswa memilih jawaban yang sesuai dengan pilihannya dengan memberikan tanda pada jawaban yang dipilih. Adapun langkah-langkah penyusunan angket adalah sebagai berikut: 1. Menentukan konsep variabel penelitian. 2. Menentukan aspek dan indikator yang akan disusun dari variabel penelitian. 3. Menyusun kisi-kisi angket. 4. Menyusun butir-butir pernyataan 5. Menentukan skor tiap item. 6. Melakukan uji coba angket. Adapun pengukurannya dilakukan melalui tes sikap atau yang sering juga disebut dengan istilah skala sikap (attitude scale). Hal ini dilakukan untuk mengadakan pengukuran terhadap sikap seseorang sehingga dapat diketahui seberapa tinggi atau rendahnya kesadaran seseorang terhadap hak asasi manusia. Cara pemberian skor tiap item pernyataan sesuai dengan skala likert. Dengan skala likert, maka variabel akan dijabarkan menjadi indikator yang kemudian indikator tersebut dijadikan tolak ukur dalam menyusun item-item
49
instrumen. Jawaban setiap item instrumen angket yang menggunakan skala likert berupa: 1) Sangat setuju 2) Setuju 3) Tidak setuju 4) Sangat tidak setuju (Syaifuddin Azwar, 2003: 140) Adapun penilaian angket kesadaran akan hak asasi manusia dalam skala likert adalah sebagai berikut: 1). Pernyataan Positif a) Sangat setuju
skor 4
b) Setuju
skor 3
c) Tidak setuju
skor 2
d) Sangat tidak setuju
skor 1
2). Pernyataan Negatif a) Sangat setuju
skor 1
b) Setuju
skor 2
c) Tidak setuju
skor 3
d) Sangat tidak setuju
skor 4
E. Uji Coba Instrumen Penelitian Adapun instrumen yang akan diujicobakan dalam penelitian ini adalah instrument tes pemahaman hak asasi manusia dan angket kesadaran akan hak asasi manusia. Uji coba atau Try out dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2010 di SMP Negeri 1 Kebakkramat kelas VII. Uji coba instrumen ini diberikan kepada siswa di luar populasi yang telah ditentukan sebanyak 30 siswa dengan maksud untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan telah memenuihi syarat validitas dan reabilitas. Adapun daftar siswa yang digunakan dalam ujicoba atau tryout dapat dilihat pada lampiran 2 halaman 77. Ujicoba atau tryout instrument dijabarkan sebagai berikut:
50
1.
Uji Coba Tes Pemahaman Hak Asasi Manusia Sebelum data dianalisis, instrumen dievaluasi terlebih dahulu untuk mengetahui bahwa tes yang akan digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel atau tidak. ”Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel” (Suharsimi Arikunto, 2002: 144). a. Validitasi tes Validitasi tes digunakan validitas isi (content validity) yaitu dengan cara menyusun tes berdasarkan kisi-kisi ujicoba tes pemahaman hak asasi manusia (Lampiran 3 halaman 79). Kisi-kisi tes disusun berdasarkan standar isi yang kemudian dijabarkan dalam indikator-indikator. Sedangkan lembar soal ujicoba tes sendiri terdiri dari 30 item pertanyaan (Lampiran 4 halaman 80). b. Uji coba tes Sebelum data dianalisis, instrumen dievaluasi terlebih dahulu untuk mengetahui bahwa tes yang akan digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel atau tidak. Adapun persyaratan pengujian tes adalah sebagai berikut: 1) Uji validitas tes Pengujian validitas menggunakan uji validitas item dengan teknik analis butir-butir soal. Langkah-langkahnya sebagai berikut: a) Menghitung besarnya korelasi Dalam pengujian validitas yang digunakan adalah formula korelasi point biserial (Rpb). Penggunaan rumus ini karena variabelnya dikotomi, yaitu hanya memiliki dua macam angka saja, seperti tes ini yang menjawab benar diberi angaka 1 dan yang menjawab salah diberi angka 0. Rumus Korelasi Point Biserial adalah:
[
rpb = [(M i − M t )ΙSt ] P Q
]
Keterangan: M
: Mean skor variabel interval subjek yang mendapat skor satu padavariabel dikotomi.
Mt
: Mean skor variabel interval bagi sekuruh subjek.
St
: Deviasi standart variable interval bagi seluruh subjek.
51
P
: banyaknya skor satu pada variable dikotomi dibagi n.
Q
: 1-P Kriteria nilai rpbis adalah sebagai berikut : Item tersebut valid jika harga rpbi ≥ rtabel Item tersebut tidak valid jika harga rpbi ≤ rtabel Artinya dari hasil perhitungan validitas item tersebut kemudian
dikonsultasikan dengan harga r. Jika r Point Biserial lebih besar dari harga r tabel, maka korelasi tersebut signifikan, berarti item soal tersebut adalah valid. Apabila harga r Point Biserial lebih kecil dari r tabel, berarti korelasi tersebut tidak signifikan maka item soal tersebut dikatakan tidak valid. b) Pernyataan valid Suatu bentuk tes dinyatakan valid apabila mempunyai harga positif dan koefisisen mendekati angka 1 (rxy= 1,00). Berdasarkan hasil uji validitas dapat menggunakan rumus point biserial yang dibantu dengan menggunakan program statistik SPSS. Dari
perhitungan
yang
telah
dilakukan
dan
kemudian
dikonsultasikan dengan rtabel yang mempunyai taraf signifikansi 5% dan N=30 maka jika r
hitung
> 0,361 berarti butir pertanyaan tersebut valid.
Dan jika rhitung < 0,361 berarti butir pertanyaan tersebut tidak valid. Hasil uji coba dari item tes pemahaman hak asasi manusia dapat dilihat pada lampiran 5 halaman 86, diketahui bahwa dari 30 item tes tersebut ada 28 item yang valid, sedangkan 2 item lainnya dinyatakan tidak valid. Item yang tidak valid adalah item nomor 10 dan 21. Selanjutnya dalam penelitian untuk item yang tidak valid dibuang. Untuk kisi-kisi tes penelitian dapat di lihat pada lampiran 6 halaman 88, sedangkan soal tes penelitian dapat dilihat pada lampiran 7 halaman 89. Contoh perhitungan uji validitas tes salah satu item disajikan dalam lampiran 8.
52
2) Uji reliabilitas tes Untuk menguji reliabilitas tes digunakan rumus: a) Rumus Belahan Dua r xy =
N ∑ XY − (∑ X )(∑ Y ) {N ∑ X 2 − (∑ X ) 2 }{N ∑ Y 2 − (∑ Y ) 2 } (Saifuddin
Azwar, 2002: 48) b) Dilanjutkan dengan Formula Sperman-Brown 2 × r1 r11 =
21
2
1 + r1 21 2 (Suharsimi Arikunto, 2006:108) Keterangan : r11
= Reabilitas
Instrumen
r1/21/2 = rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan instrumen Kesimpulan: Dan hasil perbandingan
antara r11 dan rtab kemudian diambil
kesimpulan sebagai berikut: Soal tes dikatakan reliabel apabila r hitung > r tabel, sebaliknya jika r hitung < r tabel maka soal tes tidak reliabel. Untuk menentukan kriteria reliabel tes perlu dilakukan konsultasi dengan kriteria koefisien reliabilitas angket seperti dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2006: 75). Sebagai berikut: (1)
0,800 – 1,000 = reliabilitas sangat tinggi
(2)
0,600 – 0,799 = reabilitas tinggi
(3)
0,400 – 0,599 = reliabilitas cukup
(4)
0,200 – 0,199 = reliabilitas sangat rendah
53
Dari item yang valid dan telah dilakukan uji reliabilitas maka diperoleh r11 =0,775 yang berarti memiliki koefisien reabilitas yang tinggi (Lampiran 9 halaman 95). 3) Uji analisis item soal a) Daya Beda (D) Untuk mengetahui daya beda dari suatu item tes, terlebih dahulu dihitung besarnya proporsi penjawab dengan benar antara kelompok tinggi dan kelompok rendah Formulasi daya diskriminasi item adalah sebagai berikut:
d=
niT niR − NT N R (Saifudin Azwar,
2002: 138) Keterangan: niT : banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok tinggi
N T : banyaknya penjawab item dari kelompok tinggi
niR : banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok rendah N R : banyaknya penjawab item dari kelompok rendah Kriteria: D=0,00 – 0,2
: Jelek
D=0,2 – 0,4
: Sedang
D=0,4 – 0,7
: Baik
D=0,7– 1,0
: Baik Sekali
D=negatif
: Semuanya tidak baik
Dari 30 soal yang diuji cobakan dapat diketahui soal dengan kriteria cukup soal no.28 dan kriteria jelek soal no.2. Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10 halaman 98. b) Derajat Kesukaran (P) Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Untuk menentukan derajat kesukaran digunakan rumus:
54
P=
ni N
(Saifudin Azwar, 2002: 134) Keterangan: ni :Banyaknya siswa yang menjawab item dengan benar N: Banyaknya siswa yang menjawab item Kriteri harga P adalah: 0,0 ≤ P < 0,3
= sukar
0,3 ≤ P < 0,7
= sedang
0,7 ≤ P < 1,0
= mudah
Dari 30 soal yang diuji cobakan, berdasarkan hasil perhitungan P terdapat 29 soal dengan kriteria mudah dan 1 soal dengan kriteria sedang. Perhitungan lebih lanjut pada lampiran 11 halaman 101. 2.
Uji Coba Angket Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia
a.
Uji Validitas Menurut Suharsimi Arikunto macam-macam validitas sebagai berikut: 1) Validitas isi (content validity) sebuah tes dikatakan memenuhi validitas isi apabila menyangkut tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi pelajaran yang diartikan. Oleh karena itu yang dianjurkan tertera dalam kurikulum maka, validitas isi ini juga sering disebut validitas kurikuler. 2) Validitas kontruksi (contruct validity) sebuah tes dikatakan memiliki validitas kontruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berfikir seperti yang tersebut dalam TIK atau konsep. 3) Validitas ”ada sekarang” (concurrent validity) validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris, sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. 4) Validitas prediksi (predictive validity) memprediksi artinya meramal selalu mengenai hal yang artinya akan datang, jadi sekarang belum terjadi, sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. (Suharsimi Arikunto, 2002: 67-69). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis validitas konstruksi karena menggunakan angket yang terdiri dari beberapa indikator untuk mengukur setiap aspek berfikir seperti yang tersebut dalam konsep yaitu kesadaran akan hak asasi manusia siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat.
55
Dari indikator tersebut kemudian disusun butir angket berdasarkan kisikisi uji coba angket kesadaran akan hak asasi manusia (Lampiran 12 halaman 102), sedangkan lembar uji coba angket sendiri terdiri dari 25 item pernyataan (Lampiran 13 halaman 103). Untuk mengetahui valid tidaknya butir angket maka diuji dengan rumus product moment yang dikemukakan oleh Pearson. rxy =
N . ∑ X Y − (∑ X )(∑ Y ) {N . ∑ X 2 − (∑ X ) 2 }{ N . ∑ Y 2 − (∑ Y ) 2 }
(Suharsimi Arikunto, 2006: 170) Keterangan : rxy
:
Koefisien korelasi antara variabel X dan Y
∑X
: Skor masing-masing item
∑Y
: Skor total
∑XY
: Jumlah penelitian X dan Y
2 ∑X
: Jumlah
2 ∑Y
: Jumlah kuadrat dari Y
N
: Jumlah subjek
kuadrat dari X
Selanjutnya untuk mengukur taraf validitas tiap butir (item) dalam angket tersebut maka hasil perhitungannya dikonsultasikan dengan tabel r product moment dalam taraf signifikansi 5%. Bila r hitung > r tabel berarti valid Bila r hitung < r tabel berarti tidak valid Dari perhitungan yang telah dilakukan dan kemudian dikonsultasikan dengan rtabel yang mempunyai taraf signifikansi 5% dan N=30 maka jika r hitung > 0,361 berarti butir pertanyaan tersebut valid. Dan jika r
hitung
< 0,361 berarti
butir pertanyaan tersebut tidak valid. Hasil uji coba dari item angket kesadaran akan hak asasi manusia dapat dilihat pada lampiran 14 halaman 104, diketahui bahwa dari 25 item angket tersebut ada 24 item yang valid, sedangkan 1 item lainnya dinyatakan tidak valid. Item yang tidak valid adalah item nomor 17. Selanjutnya dalam penelitian
56
untuk item yang tidak valid dibuang. Untuk kisi-kisi penelitian angket dapat di lihat pada lampiran 15 halaman 109, sedangkan angket penelitian dapat dilihat pada lampiran 16 halaman 110. Contoh perhitungan uji validitas angket salah satu item disajikan dalam lampiran 17. b.
Uji Reliabilitas Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 154) Reliabilitas adalah ”ketepatan suatu tes apabila diteskan subyek yang sama”. Dengan kata lain reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih. Adapun mencari reliabilitas menurut Suharsimi Arikunto (2002: 156) adalah (a) rumus Spearman Brown, (b) rumus Flanagan, (c) rumus Rulon, (d) rumus KR.20, (e) rumus K-R21, (f) rumus Hoyt, (g) dan rumus Alpha. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur reliabilitas angket. Reliabiliats tes dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach oleh Suharsimi Arikunto (2006:196) dengan rumus: 2 k ∑σ b = 1− 2 k − 1 σ t
r11
Keterangan:
r11
= reliabilitas instrumen
k
= banyaknya butir soal
∑σ
σ
2 t
2 b
= jumlah varians butir = varians total Untuk mengetahui reliabel tidaknya alat ukur tersebut, maka hasil r11
dikonsultasikan dengan rtabel. Jika r11 > rtabel, hasil uji coba adalah reliabel. Sebaliknya jika r11 < rtabel berarti hasil uji coba tidak reliabel. Berdasarkan perhitungan diperoleh reliabilitas sebesar 0,775. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada tingkat signifikasi 5%
57
dengan N=30 dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,361. Karena r11 > rtabel atau 0,775> 0,361 maka item pernyataan angket tersebut reliabel (Lampiran 18 halaman 112). Hasil analisis reliabilitas kemudian dikonsultasikan dengan koefisien reliabilitas. Adapun mengenai besarnya koefisien korelasi dapat digunakan ketentuan sebagai berikut: Adapun mengenai interprestasi besarnya koefisien korelasi dapat menggunakan ketentuan sebagai berikut : 0.800 – 1.000
= reliabilitas sangat tinggi
0.600 – 0.800
= reliabilitas tinggi
0.400 – 0.600
= reliabilitas cukup
0.200 – 0.400
= reliabilitas rendah
0.000 – 0.200
= reliabilitas sangat rendah (Suharsimi Arikunto,2006: 276)
Apabila dilihat dengan ketentuan koefisien korelasi maka angket tersebut dikatakan reliabilitasnya tinggi dikarenakan berada pada interprestasi 0,600 – 0,800.
E. Tehnik Analisis Data Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengolah data hasil penelitian. Ada dua teknik analisis data dalam suatu penelitian, yaitu teknik statistik dan non statistik. Dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik karena data diambil merupakan data kuantitatif.
Adapun prosedur analisis data dalam penelitian ini: 1. Uji prasyarat analisis 2. Pengujian hipotesis 1. Uji Prasyarat Analisis a. Uji Normalitas
58
Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel diambil dari distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan uji Lilliefors dengan cara menggunakan penafsir rata-rata (X) dan simpangan baku. Adapun langkahlangkah dalam uji Lilliefors adalah sebagai berikut: 1) zi =
(Xi − X ) S zi = Angka baku X = Rata-rata
∑X
i
N
S = Simpangan baku =
N
(∑ X
2 i
− (∑ Xi )
2
N ( N − 1)
)
2) Tiap angka baku dan menggunakan daftar distribusi normal baku, hitung peluang: F ( zi ) = P ( z ≤ zi ) 3) S ( zi ) =
Banyaknyazi , z 2 ,....z n yang ≤ zi N
4) Hitung selisih F ( zi ) − S ( zi ) tentukan harga mutlaknya 5) Cari nilai yang terbesar dari selisih F ( zi ) − S ( zi ) jadikan Lhitung atau Lhit 6) Kesimpulannya: a) Jika Lhit ≥ Ltabel atau Lkritis tolak hipotesis statistik, jadi tidak normal b) Jika Lhit < Ltabel, terima hipotesis statistik, jadi normal. (Hassan Suryono, 2005:79) b. Uji Linieritas Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dengan varibel terikat terdapat hubungan yang linier atau tidak. Jika Fhitung
Ftabel maka tolak H0
59
berarti korelasinya tidak linier. Pengujian linieritas menggunakan rumus menurut Sudjana (2001:15) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
JK (T ) = ∑ Y 2
( Y) JK (a ) = ∑
2
n
(∑ X )(∑ Y ) JK (b / a ) = b ∑ XY − n =
n ∑ XY − (∑ X )(∑ Y ) n∑ X 2 − (∑ X )
2
JK ( S ) = JK (T ) − JK (a ) − JK (b / a ) 2 ( Y ) ∑ 2 JK (G ) = ∑ ∑ Y − ni Xi
JK (TC ) = JK ( S ) − JK (G ) Keterangan: JK
: Jumlah kuadrat-kuadrat
JK(T) : Jumlah kuadrat total
JK(a): Jumlah kuadrat koefisien
JK(b/a): jumlah kuadrat regresi
JK(S): Jumlah kuadrat siswa
JK(TC): Jumlah kuadrat tuna cocok
JK(G): Jumlah kuadrat galat
2. Uji Hipotesis Setelah uji prasyarat telah dipenuhi maka dapat dilakukan pengujian hipotesis yang telah diajukan. Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan maka diperlukan adanya pengolahan data selama penelitian, dalam penelitian ini digunakan teknik analisis korelasi sederhana. Adapun langkahlangkah pengujian analisis dengan tehnik korelasi sederhana adalah sebagai berikut: a. Mencari koefisien korelasi sederhana antara X dan Y, menggunakan rumus Product Moment dari Pearson sebagai berikut :
60
r xy =
N ∑ XY − (∑ X )(∑ Y ) {N ∑ X 2 − (∑ X ) 2 }{N ∑ Y 2 − (∑ Y ) 2 ( Suharsimi Arikunto, 2006: 274)
Keterangan: r xy
: Koefisien korelasi antara X dan Y
∑ XY
: Jumlah perkalian X dan Y
∑ XY
: Jumlah perkalian X dan Y
X
: Skor masing-masing item
Y
: Skor total
X2
: Jumlah kuadrat dari X
Y2
: Jumlah kuadrat dari Y
N
: Jumlah responden
Hipotesis yang diajukan : Apabila rhitung > rtabel maka terdapat hubungan antara X dan Y (H0 ditolak dan Ha diterima), sebaliknya jika rhitung ≤ rtabel maka tidak terdapat hubungan antara X1 dan Y (H0 diterima dan Ha ditolak). Ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (-1 ≤ r ≤ 1).
b. Uji Keberartian Koefisiensi Korelasi t=
r 2 (Ν − 1) 1− r2
(Suharsimi Arikunto, 2006: 294) Keterangan: t
: uji keberartian
r
: koefisien korelasi
N : jumlah sampel
61
Jika t hitung > t tabel maka koefisien korelasinya signifikan, sebaliknya jika t hitung ≤ t tabel maka koefisien korelasinya tidak signifikan.
c. Persamaan garis regresi (y= a + bX) dengan harga a dan b diperoleh melalui:
(∑ Y )(∑ X ) − (∑ X )(∑ XY ) a= N (∑ X ) − (∑ X ) N (∑ XY ) − (∑ X )(∑ Y ) b= N ∑ X − (∑ X ) 2
2
2
2
2
apabila harga b positif, maka variabel kesadaran akan hak asasi manusia (Y) akan mengalami kenaikan atau pertambahan sehingga hubungan fungsionalnya menjadi positif, sebaliknya apabila harga b negatif, maka variabel kesadaran akan hak asasi manusia (Y) akan mengalami penurunan sehingga hubungan fungsionalnya menjadi negatif. (Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, 2003: 216)
62
BAB IV HASIL PENELITIAN
A.
Deskripsi Data
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu pemahaman hak asasi manusia sebagai variabel bebas (X) dan kesadaran akan hak asasi manusia sebagai
variabel
terikat
(Y).
Adapun
tehnik
yang
digunakan
untuk
mengumpulkan data mengenai pemahaman hak asasi manusia adalah dengan metode tes, sedangkan kesadaran akan hak asasi manusia menggunakan metode angket yang skala pengukurannya menggunakan skala likert. Sebelum mengumpulkan data dengan menggunakan angket dan tes, terlebih dahulu dilakukan tryout angket dan tes terhadap 30 siswa diluar sampel yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2010. Tryout digunakan untuk menguji validitas dan reabilitas angket dan tes sebagai instrumen pengumpulan data. Setelah dilakukan tryout terdapat satu item angket dan dua item soal tes yang tidak memenuhi syarat validitas maupun reabilitas. Peneliti kemudian membuang item-item soal tersebut karena masing-masing indikator sudah terwakili dengan item-item yang lain. Setelah data dari kedua variabel dikumpulkan, ditentukan tabulasinya serta dilakukan analisis, maka peneliti dapat memberikan gambaran atau deskripsi data mengenai X dan Y sebagai berikut: 1. Deskripsi Data Pemahaman Hak Asasi Manusia Data pemahaman hak asasi manusia diperoleh melalui tes. Berdasarkan rekapitulasi data diketahui jumlah responden (N) = 40, Nilai tertinggi = 96, Nilai terendah = 79, Mean= 86,48 dan didapat standar deviasi (SD) = 5,20. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam lampiran 19 halaman 113. Untuk mendapatkan kelas interval, terlebih dahulu dicari interval (R) diperoleh dari perhitungan R= data max – data min yaitu 96-79 hasilnya adalah 17. Untuk menghitung banyaknya kelas dapat diperoleh dengan rumus K= 1+3,3 X log N (40) hasilnya 6,286 dapat dibulatkan menjadi 6. Keputusan interval kelas diperoleh dengan 62
63
rumus I=R/K hasilnya adalah 2,8. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 6 : Distribusi Frekuensi Data Pemahaman Hak Asasi Manusia Interval
ilai Tengah
mutlak
komulatif
79.00
81.80
80.40
8
8
81.90
84.70
83.30
5
13
84.80
87.60
86.20
7
20
87.70
90.50
89.10
12
32
90.60
93.40
92.00
6
38
93.50
96.30
94.90
2
40
Dari hasil distribusi frekuensi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa nilai yang terbanyak muncul adalah pada interval 87.70-90.50 dengan frekuensi 12 dan nilai terendah terdapat pada interval 93.50-96.30 dengan frekuensi 2. Selengkapnya mengenai hasil dari pengumpulan data tentang pemahaman hak asasi manusia dapat disajikan dalam bentuk grafik histogram sebagai berikut: 12
8 7 6 5
2
80.40
83.30
86.20
89.10
92.00
94.90
Gambar 3. Histogram Pemahaman Hak Asasi Manusia 2. Deskripsi Data Tentang Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia Data kesadaran akan hak asasi manusia diperoleh melalui angket. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui jumlah responden (N)=40, Nilai tertinggi= 93, Nilai terendah = 73, Mean= 81,75 dan didapat standar deviasi (SD) = 5,43. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam lampiran 19 halaman 113. Untuk mendapatkan kelas interval, terlebih dahulu dicari interval (R) diperoleh dari
64
perhitungan R= data max – data min yaitu 93-73 hasilnya adalah 20. Untuk menghitung banyaknya kelas dapat diperoleh dengan rumus
K= 1+3,3 X log N
(40) hasilnya 6,286 dapat dibulatkan menjadi 6. Keputusan interval kelas diperoleh dengan rumus I=R/K hasilnya adalah 3,3. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 7 : Distribusi Frekuensi Data Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia Interval
Nilai Tengah
Fmutlak
Fkomulatif
73.0
76.3
4.7
7
3.0
76.4
79.7
78.1
9
76.4
79.8
83.1
81.5
8
79.8
83.2
86.5
84.9
7
83.2
86.6
89.9
88.3
5
86.6
90.0
93.3
91.7
4
90.0
Dari hasil distribusi frekuensi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa nilai yang terbanyak muncul adalah pada interval 76.40-79.70 dengan frekunsi 9 dan nilai terendah terdapat pada interval 90.00-93.30 dengan frekunsi 4. Selengkapnya mengenai hasil dari pengumpulan data tentang pemahaman hak asasi manusia dapat disajikan dalam bentuk grafik histogram sebagai berikut: 9 8 7
7
5 4
74,7
78,1
81,5
84,9
88,3
91,7
65
Gambar 3. Histogram Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia B. Pengujian Prasyarat Analisis Pengujian persyaratan analisis meliputi dua hal yaitu pengujian normalitas data dan pengujian linieritas data. Rincian pelaksanaan kedua pengujian tersebut adalah seperti dibawah ini. 1. Pengujian Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel diambil dari distribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji Lilliefors. Apabila Lhit < Ltabel maka sampel diambil dari distribusi normal, sedangkan apabila Lhit > Ltabel maka sampel diambil dari distribusi tidak normal. a. Uji Normalitas Pemahaman Hak Asasi Manusia Dari uji normalitas data tentang pemahaman hak asasi manusia yang telah dilakukan diperoleh Lhitung =0,1301 dan pada taraf signifikasi 5%, Ltabel=0,1401 . Karena harga Lhitung lebih kecil dari Ltabel atau 0,1301 < 0,1401 maka dapat disimpulkan bahwa nilai pemahaman hak asasi manusia adalah normal. Perhitungannya secara rinci dapat dilihat pada lampiran 20 halaman 119.
.
b. Uji Normalitas Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia Dari uji normalitas data tentang pemahaman hak asasi manusia yang telah dilakukan
diperoleh
Lhitung=0,1255
dan
pada
taraf
signifikasi
5%,
Ltabel=0,1401. Karena Lhitung lebih kecil dari Ltabel atau 0,1255 < 0,1401 maka dapat disimpulkan bahwa nilai kesadaran akan hak asasi manusia adalah normal. Perhitungannya secara rinci dapat dilihat pada lampiran 21 halaman 121.
2. Pengujian Linieritas Uji linieritas diperlukan untuk mengetahui adanya hubungan linier antara variabel X terhadap Y. Uji linieritas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier. Jika Fhitung < Ftabel maka terima Ho berarti linier, namun apabila Fhitung > Ftabel maka tolak Ho berarti tidak linier. Adapun uji
66
linieritas antara data pemahaman hak asasi manusia terhadap kesadaran akan hak asasi manusia adalah dengan membuat tabel kerja linieritas yang terlampir pada lampiran 22 halaman 124. Berdasarkan hasil perhitungan uji linieritas variabel pemahaman hak asasi manusia terhadap kesadaran akan hak asasi manusia diperoleh harga-harga sebagai berikut: JK(T)
= 268472
JK(a)
= 267322,50
JK(b/a)
= 125,98
JK(S)
= 1023,2
JK(G)
= 846,30
JK(TC )
= 177,22
dk(TC)
= 4
dk(G)
= 34
RJK(TC)
= 44,31
Fhit
= 1,78
Setelah dilakukan perhitungan, menunjukkan bahwa pada taraf signifikasi 5% dengan dk pembilang 4 dan dk penyebut 34 diperoleh Ftabel 2,65. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel atau 1,78 < 2,65 maka dinyatakan pemahaman hak asasi manusia linier terhadap kesadaran akan hak asasi manusia (perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23 halaman 125)
C. Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis pada dasarnya merupakan langkah untuk mengkaji apakah persyaratan yang akan dikemukakan dalam perumusan hipotesis bisa diterima kebenarannya atau ditolak kebenarannya. Hipotesis diterima apabila data yang didapat mendukung persyaratan dalam hipotesis yang diajukan. Dan sebaliknya ditolak apabila fakta-fakta empiris yang ada tidak dapat mendukung persyaratan dalam hipotesis yang diajukan.
1. Pengujian Hasil Analis Data Setelah dilakukan uji nomalitas dan linieritas hasilnya menunjukkan normal dan linier, kemudian langkah selanjutnya mengadakan uji hipotesis yaitu dengan analisis regresi melalui korelasi dari pearson. Perhitungannya secara rinci dapat dilihat pada lampiran 24 halaman 128.
67
Dari hasil perhitungan diperoleh besarnya koefisiensi korelasi antara X dan Y dengan nilai rxy=0.3311. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai r tabel dengan N=40 dan db=N-2= 38 dengan taraf signifikansi 5% sebesar 0.312. Karena rhitung > rtabel atau 0.3311>0.312 maka Ho ditolak dengan kata lain Ha diterima berarti ada hubungan antara Pemahaman Hak Asasi Manusia (X) dengan Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia (Y). Untuk menentukan apakah hubungan itu berarti atau tidak maka perlu diadakan uji keberartian atau signifikansi terhadap koefisiensi korelasi yang telah diperoleh dengan menggunakan rumus t. Dari hasil perhitungan diperoleh t hitung
sebesar 2,163 dan dikonsultasikan dengan nilai ttabel pada taraf signifikasi
5% dengan N=40 dan db=N-2= 38 sebesar 2,02. Jadi, dari perhitungan yang dilakukan maka thitung > ttabel atau 2,163 > 2.02 maka Ho ditolak dengan kata lain Ha diterima sehingga koefisien korelasi antara X dan Y berarti atau signifikan (Penghitungan secara rinci dapat dilihat pada lampiran 25 halaman 129). Persamaan garis regresi antara pemahaman hak asasi manusia (X) dengan kesadaran akan hak asasi manusia (Y) ialah Y = a+bx dan dari hasil perhitungan diperoleh Y = 51,8802+0,3454X (Penghitungan dapat dilihat pada lampiran 26 halaman 130). Karena harga b positif, maka hubungan antara pemahaman hak asasi manusia (X) dengan kesadaran akan hak asasi manusia (Y) adalah positif. Ini berarti hipotesis ini menyatakan ada hubungan yang positif dan signifikan antara X dan Y.
2. Penafsiran Pengujian Hipotesis Langkah selanjutnya setelah melakukan analisis data adalah melakukan penafsiran pengujian hipotesis untuk semua variabel yang telah dianalisis yaitu sebagai berikut : Berdasarkan hasil penelitian diperoleh r xy = 0,3311 dengan sampel 40 siswa dan db=38 pada taraf signifikasi 5 % diperoleh r tabel dengan demikian r hitung > r tabel
= 0,312. Selanjutnya
atau 0,3311 > 0,312 sehingga dapat ditafsirkan
ada hubungan antara pemahaman hak asasi manusia (X) dengan kesadaran akan
68
hak asasi manusia (Y) kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun ajaran 2009/2010. Untuk uji keberartian koefisiensi korelasi sederhana dengan uji t diperoleh thitung > ttabel atau 2,163 > 2.02 sehingga hubungan antara pemahaman hak asasi manusia (X) dan kesadaran akan hak asasi manusia (Y) adalah berarti atau signifikan. Persamaan garis regresi linier sederhana diperoleh persamaan Y=a+bx atau
Y=51,8802+0.3454X.
Jadi
dari
persamaan
regresi
yang
didapat
menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu unit atau adanya kenaikan satu angka pada variabel pemahaman hak asasi manusia (X) maka diikuti kenaikan kesadaran akan hak asasi manusia (Y) sebesar kemiringan gradien garis regresi yaitu 0.3454.
3. Kesimpulan Pengujian Hipotesis Setelah dilakukan analisis data dan penafsiran terhadap pengujian hipotesis selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari pengujian hipotesis tersebut, yaitu adanya hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran akan hak asasi manusia pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat Tahun Ajaran 2009/2010.
D.
Pembahasan Hasil Analisis Data
Berdasarkan analisa dan interprestasi hasil analisa data antara variabel pemahaman hak asasi manusia (X) dengan kesadaran akan hak asasi manusia (Y), maka dapat dijelaskan sebagai berikut : Hipotesis yang berbunyi “Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran akan hak asasi manusia siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun ajaran 2009/2010”, dinyatakan diterima. Hal ini disebabkan karena rx1 y > rtabel , yaitu 0,3311 > 0,312, selanjutnya dengan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 2,163 > 2,02. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel pemahaman hak asasi manusia dengan variabel kesadaran akan hak asasi manusia siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun ajaran 2009/2010.
69
Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran akan hak asasi manusia mempunyai hubungan yang erat. Dimana pemahaman hak asasi manusia menjadi tolak ukur yang penting dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia. Kesadaran akan hak asasi manusia sangat diperlukan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta ketentraman bermasyarakat. Kesadaran akan hak asasi manusia diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang atau tindakan anarkhi yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia terutama dalam kehidupan demokrasi sekarang ini yang rentan dengan perbedaan pola pikir atau cara pandang seseorang terhadap suatu hal. Untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, maka diperlukan berbagai upaya yang berfungsi menumbuhkan kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia adalah dengan memaksimalkan berbagai pembahasan mengenai hak asasi manusia. Bentuk konkritnya adalah dengan menjadikan masalah hak-hak asasi manusia sebagai bahan kajian dalam suatu mata pelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Suparman Marzuki (2005) yang menyatakan bahwa,
“Kegiatan-kegiatan
untuk
meningkatkan
segi-segi
kognitif
atau
pengetahuan tentang hak-hak asasi yaitu dengan pendekatan kepada pihak yang berwenang untuk menjadikan masalah hak-hak asasi manusia sebagai bahan kajian dalam suatu mata pelajaran” (http://www.pusham.uii.ac.id). Ditambahkan pula oleh pendapat Driyarkara dalam Zaim Elmubarok (2009: 13) “perlunya keseimbangan antara dimensi kognitif dan afektif dalam proses pendidikan”. Artinya untuk membentuk manusia seutuhnya tidak cukup hanya dengan mengembangkan kecerdasan berpikir atau IQ anak melalui dengan segudang
ilmu
pengetahuan,
melainkan
juga
harus
dibarengi
dengan
pengembangan perilaku dan sikap yang mencerminkan pengetahuan serta pemahaman dari apa yang telah ia pelajari.
70
Kaitannya dengan teori gestalt dari Max Wertheimer, bahwa teori ini menekankan adanya pemahaman dalam proses pembelajaran. Hal itu terlihat dari delapan prinsip teori gestalt, dimana salah satunya yakni belajar harus dengan pemahaman (Dimyati dan Mujono, 1999:10). Pendekatan Wertheimer bersifat dinamis, berurusan dengan pola-pola utuh yang ada dalam kesadaran. Dengan demikian pemahaman bukan hanya melibatkan kebenaran logika melainkan juga persepsi mengenai persoalan sebagai keseluruhan yang utuh, mengenai cara menggunakan sarana untuk mengarah ke tujuan pembelajaran (Winfred F. Hill (2009: 136). Dengan demikian teori gestlat ini menekankan bahwa pemahaman dalam proses pembelajaran sangat diperlukan untuk dapat mengarah pada tujuan pembelajaran. Pemahaman yang dimaksud disini bukan pemahaman yang hanya melibatkan kebenaran logika melainkan persepsi atau pemikiran-pemikiran yang dikembangkan sehingga dapat mengarah pada tujuan pendidikan yang sebenarnya. Menurut Soetandjo Wignjosoebroto dalam Sobirin Maulian dan Suparman Marzuki (2006: 1) yang mengatakan bahwa,”Pendidikan merupakan suatu proses terprogram untuk mengefektifkan terjadinya perubahan kognitif dan afektif dalam diri seorang individu, sedemikian rupa sehingga si anak akan dapat berfungsi dengan baik di dalam masyarakat”. Adapun perubahan (lewat proses pendidikan) yang dimaksud adalah perubahan yang tersimak dalam wujud bertambahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta kepekaan seseorang akan hakhaknya yang asasi dan hak-hak sesama manusia atau sesama warga negara. Dari pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran akan hak asasi manusia yang dimiliki seseorang berkaitan dengan seberapa besar pemahaman hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang tersebut. Sehingga, semakin peserta didik tahu dan paham mengenai hak asasi manusia maka semakin tinggi tingkat kesadaran akan hak asasi manusianya. Dengan demikian, tinggi rendahnya pemahaman hak asasi manusia yang dimiliki seseorang berhubungan dengan tinggi rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia orang tersebut. Semakin tinggi pemahaman yang dimiliki tentang hak asasi manusia maka akan meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusianya.
71
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai hubungan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran akan hak asasi manusia siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun ajaran 2009/2010 diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemahaman hak asasi manusia dengan kesadaran akan hak asasi manusia siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun ajaran 2009/2010. Adanya kesimpulan tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang selanjutnya diperoleh r xy sebesar 0.331, dimana hasil ini menunjukkan r xy lebih besar dari r tabel atau rx1 y > rtabel yaitu 0.331 > 0.312 pada taraf signifikasi sebesar 5%. Besaranya hubungan menunjukkan keterangan bahwa variabel pemahaman hak asasi manusia mempunyai hubungan yang positif atau kuat terhadap variabel kesadaran akan hak asasi manusia. Sedangkan signifikansi atau keberartian hubungan kedua variabel dibuktikan dengan harga thitung lebih besar dari ttabel atau thitung > ttabel yaitu 2.163 > 2.02. Selanjutnya naik turunnya atau besar kecilnya kesadaran akan hak asasi manusia siswa dapat diprediksi melalui persamaan regresi Y=51.8802+0.3454X.
B. Implikasi Berdasarkan landasan teori serta kesimpulan penelitian dapat disampaikan implikasi sebagai berikut: 1. Implikasi Teoritis Dengan adanya hubungan tersebut, maka implikasi teoritisnya adalah semakin tinggi pemahaman hak asasi manusia yang dimiliki seorang siswa berarti semakin tinggi kesadaran hak asasi manusianya jika dibanding dengan siswa yang kurang memiliki pemahaman hak asasi manusia.
71
72
2. Implikasi Praktis Melihat dari penelitian yang telah dilakukan, ternyata pemahaman hak asasi manusia mempunyai peranan dalam menumbuhkan kesadaran akan hak asasi manusia. Maka diharapkan guru, orang tua, dan lingkungan sebagai unsur terkait untuk menumbuhkan kesadaran akan hak asasi manusia dapat berperan aktif.
C. Saran Sesuai dengan hasil kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan diatas, maka dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran penulis menyampaikan saran sebagai berikut : 1. Bagi Siswa Siswa hendaknya dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar sehingga memiliki pemahaman hak asasi manusia yang baik karena dengan adanya pemahaman tersebut diharapkan siswa dapat mempunyai kesadaran akan hak asasi manusia yang tinggi. 2. Bagi Guru Setiap pendidik atau guru hendaknya lebih memaksimalkan kegiatan belajar mengajar yang lebih menekankan pada pemahaman sehingga tidak hanya fokus pada hafalan serta dapat menjadi motivator bagi siswa dalam belajar untuk dapat meningkatkan minat belajar siswa supaya pemahaman khususnya pemahaman hak asasi manusia siswa lebih meningkat sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kesadaran akan hak asasi manusia yang lebih baik. 3. Bagi Sekolah Lingkungan sekolah memberikan nilai yang besar bagi siswa dalam memperoleh pengetahuan. Oleh sebab itu disarankan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan hendaknya meningkatkan kedisiplinan sekolah.
73
DAFTAR PUSTAKA Abu Achmadi & Cholid Narbuko. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta . 2007. Metodologi Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta Alik Ibe. 2009. Pemahaman Hak Asasi Manusia di Indonesia (Understanding of Human Right in Indonesian). http://alikibe.blogspot.com. Diakses tanggal 25 Maret 2010 jam14.30 WIB. Anja Mihr. 2006. ”Minority Right and Human Right”. The International Journal of Human Right. http// www. Jsse.org. com. Diakses tanggal 3 September 2010 jam 13:00 WIB. Anonim. 2007. “Stop Bullying di Kalangan Pelajar”. Kabar Indonesia 3 Juni 2007.http://www.kabarindonesia.com. Diakses Tanggal 28 Maret 2010 jam 15.35 WIB A.W. Widjaja . 1985. Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila. Jakarta: CV. Era Swasta . 1997. Komunikasi. Jakarta: Bima Aksara Benni Setiawan. 2010. Pentingnya Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia. http://bataviase.co.id/detailberita.html. Diakses tanggal 23 Maret 2010 jam 15.45 WIB Bimo Walgito. 1997. Psikologi Sosial Suatu Pengantar. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. Dasim Budimansyah. 2002. Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio. Bandung: PT Gresindo Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi. 2008. PKn dan Masyarakat Multikultural. Prodi Pkn: UPI Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan SD-SMP-SMA-SMK. Diena Haryana. 2007. Bullying Bikin Anak Depresi dan Bunuh Diri. http://run18.multiply.com/reviews/item/3 . Diakses tanggal 25 Maret 2010 jam 14:15 WIB. Dimyati dan Mudjiono. 1999. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta
74
Effendi. 2005. Pembelajaran Hak Asasi Manusia. http://www.pendidikan-diy.go.id. Diakses tanggal 11 Mei 2010 jam 14.10 WIB Ernawati Agustiya. 2006. Hubungan Antara Sikap Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dengan Kesadaran Bergotong royong dalam Pembangunan Desa di Desa Kingkang Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Surakarta: UNS Gerungan. 1998. Psikologi Sosial. Bandung: PT Eresco Gunawan Setiardja. 1993. Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI) H.A Kosasih Djahiri. 2008. Esensi Pendidikan Nilai Moral dan PKN di Era Globalisme http://gurupkn.wordpress.com/2008/05/13/esensi-pendidikan-nilaimoral-dan-pkn-di-era-globalisme/). Diakses tanggal 10 Maret 2010 jam 16:15 WIB Hanna Meita. 2009. Stop Bullying, Stop Teror di Sekolah. http://www.riliskan.com. Diakses tanggal 25 Maret 2010 jam 14:25 WIB. Haryono. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press Hassan Suryono. 2005. Statistik Pedoman, Teori dan Aplikasi. Surakarta: UNS Press Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar. 2003. Pengantar Statistika. Jakarta: Bumi Aksara Krisna Harahap. 2000. Hak Asasi Manusia dan Upaya Penegakannya di Indonesia. Bandung: PT. Grafitri Budi Utami Mansyur Fakih. 2003. Ciri Pokok Hakekat Hak Asasi Manusia. http://rafqiachmat.blogspot.com. Diakses tanggal 25 Maret 2010 jam 14:00 WIB Nils Rosemann. 2006. “The New debate on Turtore a Challenge For Human Right”. The International Journal of Human Right. http// www. Jsse.org. com. Diakses tanggal 3 September 2010 jam 14.30 WIB. Nurul Aini. 2008. Hubungan Antara Pemahaman PKn Dengan Kesadaran Akan Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Pada Siswa Kelas XI Batik Surakarta. Surakarta: UNS Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi: Lampiran Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan Poerwadarminto. 1997. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Riduwan. 2003. Dasar-Dasar Statistika. Bandung: Alfabeta
75
Saifuddin Azwar. 1996. Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar . 2002. Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sobirin Maulian dan Suparman Marzali. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: UII Press Sri Wahyuni dan Syaifullah. 2008. Ilmu Kewarganegaraan. (civics). Lab. Pkn: UPI Sudjana. 2001. Teknik Analisis Regresi dan Korelasi Bagi Para Peneliti. Bandung: PT Tarsito Bandung. Suhaenah Suparno. 2000. Membangun Kompetensi Belajar. Jakarta: Depdiknas Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta . 2006. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Sumadi Suryabrata. 1998. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada Suparman Marzuki. 2005. Perkembangan dan Kesadaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. http://www.pusham.uii.ac.id. Diakses tanggal 2 Mei 2010 jam 13.20 WIB Syahrial Syarbaini, dkk. 2006. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Membangun
Karakter
Kewarganegaraan.
Wahyudi. 2002. ” Tingkatan Pemahaman Siswa Terhadap Materi Pembelajaran”. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun ke-8, Nomor 036: 388-401. Wijianto dan Siti Aminah. 2004. Kewarganegaraan (Citizenship). Jakarta: Piranti Darma Kalokatama Winarno Surakhmad. 1998. Pengantar Ilmiah Dasar Metoda Teknik. Bandung: Tarsito Winfred. F. Hill. 2009. Theories of Learning Teori-Teori Pembelajaran Konsepsi, Komparasi dan Signifikansi. Bandung: Nusa Media Zaim Elmubarok. 2009. Membumikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta
76
76
Lampiran 1 DAFTAR SAMPEL NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NAMA Anggit Caroko Aristiovani Azis M Bayu Pradaba Desy Kartika Dewi Marita Mharani Putri Muhammad Fajar R.H Nur Intan Cinatur Yesy Wulandari Andika Bayu S.B Dyah Ajeng Marlintang Guntur Purnomo Laily Dyah W Putri Dian Utari Rini Setyaningsih Rizka Alfian Arditya Ayu Fitriani N Shinta R.D Yanuar Ardi Yola Devita A.K Ahmad Aziz Asyari
NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
76
NAMA Annisa M.H Fajar Abdullah Friska Diana S Lutfi Firdaus M Musliawan S.A Ninda Laily Rizky Dwi S Romadhon Edy P Viky Arta S Yosiya Sukma W.S Andi Rustanto Dicky Vega P Miftakhul Fauziyah Putri Nadhifah P Rini Setyowati Rizky Septabrianti Rachmani L.S Sarah Senjang R Tofik Ariyanto Zulfikar Muhammad D
77 Lampiran 2
DAFTAR SISWA TRY OUT NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
NAMA Aan Bagus H Afifah Fauziyah Agus Himawan Andi Rustanto Bagas Bintang Bekti Mardiastuti Desy Ambarsari Diah Kustianingsih Eko Huda Multi Henggar Nossy G Indras Zulfa Laila Khafidz Anshori Y Kukuh Anang Dwi L Launa Ayu F Nisma Febriyatni Tansia Afrilia W Alifah Inas Apriliana Annisa Khonifah Annisa Marliana Armi Avrianti Derika Ikhsan N.R Eka D.A Firdha N.S.R Greti Regina M Hila Ayu I Nia Ferliana Novita Ika D Octaviana Ika S Ratriningsih W.K.A Shinta Wardani
78
Lampiran 3
KISI-KISI UJI COBA TES PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA
Variabel Pemaha
Definisi Konseptual Menampilkan
man Hak sikap
Definisi
Indikator
Operasional 1. Menguraikan 1.
Menjelaskan 1, 8, 13
positif hakikat hokum pengertian
hak
Asasi
terhadap
dan
asasi manusia
Manusia
perlindungan
kelembagaan
2.
dan penegakan hak hak
K2
20, 25
hukum 5, 10, 30
penegakan
manusia
asasi manusia
(HAM)
3.
3, 14
hak
Menyebutkan
lembaga-lembaga
2, 7, 21
6, 11,
perlindungan hak asasi manusia 4.
Menjelaskan
latar
15, 16,
belakang 28
17, 24,
lahirnya hak assai manusia 2.Mendeskripsi kan
1.
Menganalisis
kasus kasus-kasus
pelanggaran dan pelanggaran upaya
asasi manusia
23,
27, 29
4,
18,19
hak
asasi manusia
penegakan hak 2.Mengemukakan cara-cara penanganan pelanggaran asasi manusia
hak
K3
9, 12, 26, 22
Menyebutkan
asasi dasar
asasi manusia
K1
79
Lampiran 4
LEMBAR UJI COBA TES PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA Nama
:
Kelas
:
Nomor
:
A. Petunjuk cara pengisian: •
Isilah identitas anda terlebih dahulu.
•
Bacalah pertanyaan dan pilihlah salah satu jawaban yang paling anda anggap benar dengan cara memberikan tanda silang
(X) sesuai dengan pilihan
jawaban •
Selamat mengerjakan.
B. Butir-butir soal
1. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak... a. Yang melekat pada diri manusia sebagai pemberian negara b. Yang dimiliki manusia dan dapat dialihkan kepada manusia lainnya c. Yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan YME d. Yang dimiliki manusia dan dapat ditunda pelaksanaannya 2. Berikut ini merupakan lembaga perlindungan HAM di Indonesia kecuali.. a. KOMNAS HAM b. IDI c. KONTRAS d. Pengadilan HAM Nasional 3. Dalam UU No.39 Tahun 1999 Pelindungan dan penegakan HAM merupakan wujud penghormatan terhadap… a. Harkat dan martabat manusia b. Harkat dan martabat pemimpin suatu bangsa c. Harkat dan martabat negara d. Harkat dan martabat masyarakat elite
80
4. Cara yang tepat menangani kasus pelanggaran HAM adalah sebagai berikut, kecuali… a. Pembentukan lembaga perlindungan HAM b. Pemberian sanksi yang tegas c. Peningkatan gaji anggota KOMNAS HAM d. Penyuluhan pada masyarakat tentang HAM 5. UU yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia terdapat dalam.... a. UU No.22 Tahun 1999 b. UU No.25 Tahun 1999 c. UU No.39 Tahun 1999 d. UU No.20 Tahun 2003 6. Dalam menjalankan fungsinya, KOMNAS HAM berperan… a. Membuat perundangan-undangan mengenai HAM b. Mengadili pelaku kejahatan pelanggaran HAM c. Memberi penyuluhan mengenai HAM kepada masyarakat luas d. Mecari-cari kesalahan pmerintah dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM 7. Untuk menyelidiki kasus pelanggaran hak asasi manusia maka dibentuk… a. KOMNAS HAM b. UNHCR c. WHO d. UNESCO 8. Hak kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul diatur dalam pasal… a. 27 b. 28 c. 29 d. 30 9. Hak asasi manusia bersifat… a. Terbatas b. Luas tanpa batas aturan c. Sempit d. Universal
81
10. UU No.26 Tahun 2000 mengatur tentang… a. Pengadilan HAM b. Hak Asasi Manusia c. Komnas HAM d. Perempuan dalan hukum 11. Latar belakang lahirnya perundang-undangan nasional HAM adalah… a. Meningkatkan derajat pemimpin suatu bangsa b. Meningkatkan citra bangsa dimata dunia c. Mengembangkan HAM secara individualis d. Melaksanakan amanat Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia 12. Hak mendirikan, menjadi anggota dan simpatisan partai politik merupakan bagian dari… a. hak asasi ekonomi b. hak asasi politik c. hak asasi social budaya d. hak mendapat prosedur hukum yang benar 13. Dalam pasal 31 UUD 1945 mengatur kemerdekaan… a. Mendapatkan pendidikan b. Berserikat dan berkumpul c. Memeluk agama d. Mengeluarkan pendapat 14. Yang dianggap sebagai piagam ham di Indonesia adalah… a. Bill of Right b. Pembukaan UUD 1945 c. Magna Charta d. The Four Fredom 15. Pembatasan berpendapat seseorang dapat menyebabkan terjadinya… a. Aspirasi rakyat yang tidak tersalurkan dengan baik b. Musyawarah mufakat c. Keadilan social
82
d. Keamanan dan pertahanan nasional 16. Paham chauvinisme mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berupa… a. Pelanggaran untuk memeluk agama tertentu b. Penghapusan komunitas agama tertentu dalam suatu negara c. Pelanggaran dan penghinaan terhadap pemeluk agama lain. d. Penghinaan dan penyerangan terhadap bangsa -bangsa lainnya 17. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan sekolah adalah… a. Pemberian PR setiap hari pada siswa b. Pemberian kredit point bagi siswa yang terbukti membolos c. Guru menampar siswa karena tidak dapat menjawab pertanyaannya d. Mengeluarkan siswa yang terbukti melakukan pelanggaran berat di lingkungan sekolah 18. Tindakan yang seharusnya dilakukan apabila terdapat pencuri yang ditangkap adalah… a. Meminta hasil curian b. Mengadilinya dengan menyerahkan pada massa c. Menyerahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang d. Menyerahkan kepada masyarakat setempat 19. Sikap kita terhadap upaya penegakan HAM adalah sebagai berkut, kecuali…. a. Mendukung b. Acuh saja c. Ikut mensosialisasikan d. Memasyarakatkan 20. Hak kemerdekaan bagi setiap bangsa diatur dalam pembukaan UUD 1945 alinea… a. I b. II c. III d. IV
83
21. Dengan dibentuknya KOMNAS HAM diharapkan dapat menekan kasus pelanggaran..… a. Tindak korupsi b. Hak Asasi Manusia c. Pencurian d. Penipuan 22. Demo menentang PP No.37 Tahun 2006 tentang tunjangan bagi anggota DPRD merupakan wujud pelaksanaan… a. Hak asasi ekonomi b. Hak asasi politik c. Hak asasi social budaya d. hak mendapat prosedur hokum yang benar 23. Dibawah ini adalah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia kecuali… a. Kasus Tanjung Priok b. Kasus TRI SAKTI c. Kasus Poso d. Kasus Anggodo 24. Membatasi
kemerdekaan
mengemukakan
pendapat
merupakan
bentuk
pelanggaran hak asasi manusia di bidang… a. Hak asasi pribadi (personal right) b. Hak asasi ekonomi c. Hak asasi social budaya d. Hak mendapat prosedur hokum yang benar 25. Dalam persidangan pelaku kejahatan berhak dibela dan di dampingi pengacara. Ini merupakan pencerminan pelaksanaan… a. Hak asasi ekonomi b. Hak asasi politik c. Hak asasi social budaya d. Hak mendapatkan persamaan hukum dan pemerintahan 26. Dalam menyampaikan pendapat (demo), para peserta dilarang… a. Membawa makanan dan minuman
84
b. Membuat Pamflet c. Berpidato d. Membawa senjata tajam 27. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan masih adanya keterbatasan pemahaman tentang… a. Perundang-undangan b. Hak asasi manusia c. Politik d. Sosial dan budaya 28. Dibawah ini sejarah munculnya HAM, kecuali… a. Magna Charta tahun 1215 b. Declaration of Independen tahun 1776 c. Bill of Roght tahun 1689 d. Konferensi Asia-Afrika 29. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia adalah sebagai berikut kecuali… a. Peningkatan berbagai pembahasan mengenai hak asasi manusia b. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum c. Rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia di kalangan masyarakat d. Adanya keterbatasan pemahaman tentang hak asasi manusia 30. Pengakuan Hak Asasi Manusia tercantum dalam… a. Tap MPR No.IV/MPR/1999 b. Tap MPR No.III/MPR/2000 c. Tap MPR No.XVIII/MPR/1998 d. Tap MPR No.XVII/MPR/1998
85
KUNCI JAWABAN UJI COBA TES PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA
1
C
11
D
21
D
2
B
12
B
22
B
3
A
13
A
23
D
4
C
14
B
24
A
5
C
15
A
25
D
6
C
16
D
26
D
7
A
17
C
27
B
8
B
18
C
28
D
9
D
19
B
29
A
10
B
20
A
30
D
Lampiran 5
86
87
88
Lampiran 6
KISI-KISI PENELITIAN TES PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA
Variabel Pemaha
Definisi Konseptual Menampilkan
man Hak sikap
Definisi
Indikator
Operasional 1. Menguraikan 1.
terhadap
dan
asasi manusia
Manusia
perlindungan
kelembagaan
2.
hak
12, 26, 22
Menyebutkan
asasi dasar
hukum 5,
penegakan
asasi manusia
9,
20, 25
hak
Asasi
K3
K2
Menjelaskan 1, 8, 13
positif hakikat hokum pengertian
dan penegakan hak
K1
manusia
asasi manusia
(HAM)
3.
10, 3, 14
hak 30
Menyebutkan
lembaga-lembaga
6, 11,
perlindungan hak 2, 7, 21 asasi manusia 4.
Menjelaskan
latar
15, 16,
belakang
17, 24,
lahirnya hak assai 28 manusia 2.Mendeskripsi kan
1.
Menganalisis
kasus kasus-kasus
pelanggaran dan pelanggaran upaya
27, 29 hak 23,
asasi manusia
penegakan hak 2.Mengemukakan asasi manusia
cara-cara
4,
penanganan pelanggaran asasi manusia
18,19
hak
89
Lampiran 7
LEMBAR SOAL PENELITIAN TES PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA Nama
:
Kelas
:
Nomor
:
A. Petunjuk cara pengisian: •
Isilah identitas anda terlebih dahulu.
•
Bacalah pertanyaan dan pilihlah salah satu jawaban yang paling anda anggap benar dengan cara memberikan tanda silang
(X) sesuai dengan pilihan
jawaban •
Selamat mengerjakan.
B. Butir-butir soal
1. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak... a. Yang melekat pada diri manusia sebagai pemberian negara b. Yang dimiliki manusia dan dapat dialihkan kepada manusia lainnya c. Yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan YME d. Yang dimiliki manusia dan dapat ditunda pelaksanaannya 2. Berikut ini merupakan lembaga perlindungan HAM di Indonesia kecuali.. a. KOMNAS HAM b. IDI c. KONTRAS d. Pengadilan HAM Nasional 3. Dalam UU No.39 Tahun 1999 Pelindungan dan penegakan HAM merupakan wujud penghormatan terhadap… a. Harkat dan martabat manusia b. Harkat dan martabat pemimpin suatu bangsa c. Harkat dan martabat negara d. Harkat dan martabat masyarakat elite 4. Cara yang tepat menangani kasus pelanggaran HAM adalah sebagai berikut, kecuali…
90
a. Pembentukan lembaga perlindungan HAM b. Pemberian sanksi yang tegas c. Peningkatan gaji anggota KOMNAS HAM d. Penyuluhan pada masyarakat tentang HAM 5. UU yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia terdapat dalam… a. UU No.22 Tahun 1999 b. UU No.25 Tahun 1999 c. UU No.39 Tahun 1999 d. UU No.20 Tahun 2003 6. Dalam menjalankan fungsinya, KOMNAS HAM berperan… a. Membuat perundangan-undangan mengenai HAM b. Mengadili pelaku kejahatan pelanggaran HAM c. Memberi penyuluhan mengenai HAM kepada masyarakat luas d. Mecari-cari kesalahan pmerintah dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM 7. Untuk menyelidiki kasus pelanggaran hak asasi manusia maka dibentuk… a. KOMNAS HAM b. UNHCR c. WHO d. UNESCO 8. Hak kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul diatur dalam pasal… a. 27 b. 28 c. 29 d. 30 9. Hak asasi manusia bersifat… a. Terbatas b. Luas tanpa batas aturan c. Sempit d. Universal 10. Latar belakang lahirnya perundang-undangan nasional HAM adalah…
91
a. Meningkatkan derajat pemimpin suatu bangsa b. Meningkatkan citra bangsa dimata dunia c. Mengembangkan HAM secara individualis d. Melaksanakan amanat Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia 11. UU No.26 Tahun 2000 mengatur tentang… a. Pengadilan HAM b. Hak Asasi Manusia c. Komnas HAM d. Perempuan dalan hukum 12. Dalam pasal 31 UUD 1945 mengatur kemerdekaan… a. Mendapatkan pendidikan b. Berserikat dan berkumpaul c. Memeluk agama d. Mengeluarkan pendapat 13. Yang dianggap sebagai piagam ham di Indonesia adalah… a. Bill of Right b. Pembukaan UUD 1945 c. Magna Charta d. The Four Fredom 14. Pembatasan berpendapat seseorang dapat menyebabkan terjadinya… a. Aspirasi rakyat yang tidak tersalurkan dengan baik b. Musyawarah mufakat c. Keadilan social d. Keamanan dan pertahanan nasional 15. Paham chauvinisme mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berupa… a. Pelanggaran untuk memeluk agama tertentu b. Penghapusan komunitas agama tertentu dalam suatu negara
92
c. Penghinaan terhadap umat beragama lainnya d. Penghinaan dan penyerangan terhadap bangsa -bangsa lainnya 16. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan sekolah adalah… a. Pemberian PR setiap hari pada siswa b. Pemberian kredit point bagi siswa yang terbukti membolos c. Guru menampar siswa karena tidak dapat menjawab pertanyaannya d. Mengeluarkan siswa yang terbukti melakukan pelanggaran berat di lingkungan sekolah 17. Tindakan yang seharusnya dilakukan apabila terdapat pencuri yang ditangkap adalah… a. Meminta hasil curian b. Mengadilinya dengan menyerahkan pada massa c. Menyerahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang d. Menyerahkan kepada masyarakat setempat 18. Sikap kita terhadap upaya penegakan HAM adalah kecuali…. a. Mendukung b. Acuh saja c. Ikut mensosialisasikan d. Memasyarakatkan 19. Hak kemerdekaan bagi setiap bangsa diatur dalam pembukaan UUD 1945 alinea… a. I b. II c. III d. IV 20. Dalam menyampaikan pendapat (demo), para peserta dilarang… a. Membawa makanan dan minuman b. Membuat Pamflet c. Berpidato d. Membawa senjata tajam
93
21. Dibawah ini adalah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia kecuali… a. Kasus Tanjung Priok b. Kasus TRI SAKTI c. Kasus Poso d. Kasus Anggodo 22. Membatasi
kemerdekaan
mengemukakan
pendapat
merupakan
bentuk
pelanggaran hak asasi manusia di bidang… a. Hak asasi pribadi (personal right) b. Hak asasi ekonomi c. Hak asasi social budaya d. Hak mendapat prosedur hokum yang benar 23. Dalam persidangan pelaku kejahatan berhak dibela dan di dampingi pengacara. Ini merupakan pencerminan pelaksanaan… a. Hak asasi ekonomi b. Hak asasi politik c. Hak asasi social budaya d. Hak mendapatkan persamaan hukum dan pemerintahan 24. Dengan dibentuknya Lembaga KOMNAS diharapkan dapat menekan kasus pelanggaran… a. Tindak korupsi b. Hak Asasi Manusia c. Pencurian d. Penipuan 25. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan masih adanya keterbatasan pemahaman tentang… a. Perundang-undangan b. Hak asasi manusia c. Politik d. Sosial dan budaya 26. Dibawah ini sejarah munculnya HAM, kecuali… a. Magna Charta tahun 1215 b. Declaration of Independen tahun 1776
94
c. Bill of Roght tahun 1689 d. Konferensi Asia-Afrika 27. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia adalah sebagai berikut kecuali… a. Peningkatan berbagai pembahasan mengnai hak asasi manusia b. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum c. Rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia di kalangan masyarakat d. Adanya keterbatasan pemahaman tentang hak asasi manusia 28. Pengakuan Hak Asasi Manusia tercantum dalam… a. Tap MPR No.IV/MPR/1999
c. Tap MPR No.XVIII/MPR/1998
b. Tap MPR No.III/MPR/2000
d. Tap MPR No.XVII/MPR/1998
95
KUNCI JAWABAN
1. C
11. B
21. D
2. B
12. A
22. A
3. A
13. B
23. D
4. C
14. A
24. D
5. C
15. A
25. B
6. C
16. C
26. D
7. A
17. C
27. A
8. B
18. B
28. D
9. D
19. A
10. D
20. D
96
Lampiran 8
Contoh Perhitungan Uji Validitas Tes Item No. 1 Diketahui: ΣX = 25
ΣX 2 = 25
ΣY = 754
ΣY 2 = 19398 Ν = 30
ΣX N
MP = =
ΣXY = 4824
P=
25 30
=
=
25 30
= 0,833
= 0,833 Mt =
ΣX N
ΣX ΣY
S t = 3.928
q = 1− P
25 754
= 1 − 0,833 = 0,167
= 0,033
Rumus yang digunakan untuk uji validitas tes yaitu Korelasi Point Biserial sebagai berikut: rpbis =
M p − Mt St
p q
rpbis =
0.833 − 0.033 0.833 3.928 0.167
rpbis =
0.800 4.988 3.928
rpbis = 0.2036 × 2.233 rpbis = 0.455 Dari hasil perhitungan diperoleh nilai r pbis = 0.455 . Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada tingkat signifikasi 5% dengan N=30 dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,361. Karena r maka item soal tersebut Valid.
96
hitung
>r
tabel
atau 0,455 > 0,361
97 Lampiran 9
Contoh Perhitungan Uji Reliabilitas Tes Tabel Kerja Uji Reliabilitas No.
X
Y
X2
Y2
X.Y
1.
15
14
225
196
210
2.
14
15
196
225
210
3.
14
15
196
225
210
4.
13
15
169
225
195
5.
14
14
196
196
196
6.
13
15
169
225
195
7.
14
14
196
196
196
8.
15
13
225
169
195
9.
14
14
196
196
196
10.
14
14
196
196
196
11.
4
14
196
196
196
12.
14
14
196
196
196
13.
14
14
196
196
196
14.
14
13
196
169
182
5.
14
13
196
169
182
16.
13
14
169
196
182
17.
13
14
169
196
182
18.
13
14
169
196
182
19.
13
13
169
169
169
20.
13
12
169
144
156
21.
10
13
100
169
130
22.
12
11
144
121
132
23.
12
11
144
121
132
24.
11
10
121
100
110
25.
9
11
81
121
99
26.
9
11
81
121
99
27.
8
10
64
100
80
98
28.
11
7
121
49
77
29.
7
11
49
21
77
30.
11
6
121
36
66
∑Y=379
∑X2=4815
∑Y2=4935
∑XY=4824
N=30 ∑X=375
Untuk menguji reliabilitas tes digunakan rumus: (1)
Rumus Belahan Dua N ∑ XY − (∑ X )(∑ Y )
r xy =
{N ∑ X 2 − (∑ X ) 2 }{N ∑ Y 2 − (∑ Y ) 2 } 30.4824 − (375)(379)
r xy =
{30.4815 − (375) }{30.4935 − (379) } 2
144720 − 142125
r xy =
{144450 − 140625}{148050 − 143641} 2595
r xy =
(3825)(4409) 2595
r xy = r xy =
16864425 2595 4106,012
r xy = 0,632 (2)
2
Dilanjutkan dengan Formula Sperman-Brown: 2 × r1
21
2
r11
=
r11
=
2 × 0,632 (1 + 0,632)
r11
=
1,264 1,632
r11
= 0,775
1 + r1 21 2
99
Dari hasil perhitungan diperoleh r11 = 0,775 . Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada tingkat signifikasi 5% dengan N=30 dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,361. Karena r tabel
hitung
>r
atau 0,775 > 0,361 maka item soal tersebut mempunyai tingkat
reliabilitas Tinggi.
100
Lampiran 10
Contoh Perhitungan Daya Beda Item No. 1 Diketahui: niT =14
N T =15
niR =11
N R =15
Untuk menghitung Formulasi daya diskriminasi item sebagai berikut:
d=
niT niR − NT N R
d=
14 11 − 15 15
d=
3 15
d = 0,200 Dari hasil perhitungan diperoleh d = 0,200. Maka soal tersebut dapat dikatakan mempunyai indeks daya diskriminasi Cukup.
101
Lampiran 11
Contoh Perhitungan Indeks Kesukaran Item No. 1 Diketahui: ni = 25 N = 30 Untuk menentukan derajat kesukaran digunakan rumus:
P=
ni N
P=
25 30
P = 0.833 Dari hasil perhitungan diperoleh harga P = 0.833. Maka soal tersebut dapat dikatakan mempunyai indeks kesukaran Mudah.
102 Lampiran 12
KISI-KISI UJI COBA ANGKET KESADARAN AKAN HAK ASASI MANUSIA Butir soal
Variab Definisi
Definisi
el
Konseptual
Operasional/Indikator +
Kesada
keadaan
ran
seseorang akan
memiliki kepekaan
akan
hak dasar serta
terhadap
hak
kewajiban yang
asasinya
asasi
dimilikinya
manusi
sebagai kodrat
menghargai
dan
a
dan
anugerah
menghormati
hak
dari
Tuhan
sadar 1. Kemampuan
2. kesanggupan
wajib
5, 17, 24
1, 3, 7, 8
2, 6, 11, 20 22
sesama manusia untuk
berpartisipasi dalam 18, 19, 23
untuk
perlindungan,
dilindungi dan
penegakan
dihargai
pemajuan HAM
oleh
4, 10
hak-hak
Yang Maha Esa 3. Dorongan yang
-
9, 16
dan
negara, hukum, 4. Kemampuan pemerintah dan
bersikap
setiap
berfikir
positif
demi
terhadap
upaya
kehormatan dan
perlindungan
perlindungan
penegakan hak asasi
harkat
manusia
martabat manusia.
orang
dan
dan 12, 13, 25
dan
14, 15, 21
103
Lampiran 13
LEMBAR UJI COBA ANGKET KESADARAN AKAN HAK ASASI MANUSIA Nama
:
Kelas
:
No
:
Petunjuk cara pengisian: •
Isilah identitas anda terlebih dahulu.
•
Bacalah pertanyaan dan pilihlah salah satu jawaban yang paling anda anggap benar dengan cara memberikan tanda contreng (√) sesuai dengan pilihan
•
Keterangan: SS (sangat setuju), S (Setuju) TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju)
•
Selamat mengerjakan.
No 1.
PERNYATAAN
SS
Setiap peserta rapat dapat mengemukakan pendapat, ide dan gagasan.
2.
Saya
akan
melarang
teman
saya
untuk
mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, apabila saya tidak suka terhadap teman saya tersebut. 3.
Saya akan memberi kesempatan pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadahnya
4.
Saya akan menggunakan hak pilih saya dalam pemilihan ketua OSIS
5.
Saya membatasi diri untuk bergaul dengan pemeluk agama lain karena saya tidak menyukai perbedaan
6.
Saya akan memaksa teman saya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sama dengan saya.
7.
Saya akan menghargai pendapat orang lain
S
TS
STS
104
meskipun tidak sesuai dengan pendapat saya 8.
Saya
akan
menghormati
dan
menghargai
pengemis dan pemulung yang saya jumpai 9.
Saya bersikap tidak peduli, jika saya melihat tindak pelanggaran HAM.
10.
Saya akan memperjuangkan hak-hak yang saya miliki dengan penuh tanggung jawab
11.
Ana-anak di daerah pedalaman tidak perlu mendapatkan pendidikan
12.
Penganiayaan yang dilakukan masyarakat pada pencuri adalah tindakan yang salah
13.
Dalam persidangan, pelaku kejahatan berhak untuk dibela dan didampingi pengacara
14.
Pembentukan lembaga perlindungan HAM yang dilakukan pemerintah adalah tindakan yang tepat
15.
Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau tidak perlu di usut/ di selidiki kembali
16.
Saya tidak akan mengkritik keputusan OSIS, meskipun keputusan itu merugikan kepentingan umum
17.
Jika saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, saya akan memaksa teman-teman saya untuk memilih saya
18.
Setiap orang harus mendukung dan turut serta dalam upaya penegakan HAM
19
Masyarakat
yang
buta
huruf
tidak
perlu
mengikuti pemilihan umum presiden 20.
Kita dapat berbuat semena-ena pada pengemis dan gelandangan
21
Pelaku kejahatan sebaiknya diancam dan dipaksa
105
dengan kekerasan agar mengakui kesalahannya 22
Saya akan marah dan membenci setiap orang yang tidak sependapat dengan saya
23
Saya akan menerima hasil keputusan rapat, meskipun tidak sesuai dengan aspirasi saya.
24
Perempuan yang hamil diluar pernikahan dapat melakukan
tindakan
aborsi
(pengguguran
kandungan) 25
Setiap orang baik kaya maupun miskin bebas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
106
KUNCI JAWABAN ANGKET KESADARAN AKAN HAK ASASI MANUSIA
1. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0 2. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4 3. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0 4. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0 5. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4 6. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4 7. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0 8. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0 9. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4 10. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0 11. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4 12. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0 13. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0 14. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0 15. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4 16. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4 17. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4 18. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0 19. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4 20. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4 21. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4 22. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4 23. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0 24. SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4 25. SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
Lampiran 14
107
108
109 Lampiran 15
KISI-KISI PENELITIAN ANGKET KESADARAN AKAN HAK ASASI MANUSIA Variabel Kesadara
Butir soal
Definisi
Definisi
Konseptual
Operasional/Indikator +
keadaan
sadar 1. Kemampuan
hak seseorang akan
memiliki
kepekaan
asasi
hak dasar serta
terhadap
hak-hak
manusia
kewajiban yang
asasinya
n
2. kesanggupan
dimilikinya sebagai kodrat
menghargai
dan
dan
anugerah
menghormati
hak
dari
Tuhan
wajib
dilindungi dan
penegakan
dihargai
pemajuan HAM
bersikap
setiap
berfikir
positif
demi
terhadap
upaya
kehormatan dan
perlindungan
perlindungan
penegakan hak asasi
harkat
manusia
manusia.
9, 16
12, 13, 24
pemerintah dan
martabat
2, 6, 11, 19, 21, 23
dan
negara, hukum, 4. Kemampuan
dan
1, 3, 7, 8
berpartisipasi dalam perlindungan,
orang
5, 12
untuk 17, 18, 22
untuk
oleh
4, 10
sesama manusia
Yang Maha Esa 3. Dorongan yang
-
dan
dan
14, 15, 20
Lmpiran 16
110
LEMBAR PENELITIAN ANGKET KESADARAN AKAN HAK ASASI MANUSIA Nama
:
Kelas
:
No
:
Petunjuk cara pengisian: •
Isilah identitas anda terlebih dahulu.
•
Bacalah pertanyaan dan pilihlah salah satu jawaban yang paling anda anggap benar dengan cara memberikan tanda contreng (√) sesuai dengan pilihan
•
Keterangan: SS (sangat setuju), S (Setuju),TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju)
•
Selamat mengerjakan.
PERNYATAAN
1.
SS
Setiap peserta rapat dapat mengemukakan pendapat, ide dan gagasan.
2.
Saya
akan
melarang
teman
saya
untuk
mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, apabila saya tidak suka terhadap teman saya tersebut. 3.
Saya akan memberi kesempatan pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadahnya
4.
Saya akan menggunakan hak pilih saya dalam pemilihan ketua OSIS
5.
Saya membatasi diri untuk bergaul dengan pemeluk agama lain karena saya tidak menyukai perbedaan
6.
Saya akan memaksa teman saya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sama dengan saya.
7.
Saya akan menghargai pendapat orang lain
S
R
TS
STS
111
meskipun tidak sesuai dengan pendapat saya .
Saya
akan
menghormati
dan
menghargai
pengemis dan pemulung yang saya jumpai 9.
Saya bersikap tidak peduli, jika saya melihat tindak pelanggaran HAM.
0.
Saya akan memperjuangkan hak-hak yang saya miliki dengan penuh tanggung jawab
11.
Ana-anak di daerah pedalaman tidak perlu mendapatkan pendidikan
12.
Penganiayaan yang dilakukan masyarakat pada pencuri adalah tindakan yang salah
13.
Dalam persidangan, pelaku kejahatan berhak untuk dibela dan didampingi pengacara
14.
Pembentukan lembaga perlindungan HAM yang dilakukan pemerintah adalah tindakan yang tepat
15.
Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau tidak perlu di usut/ di selidiki kembali
16.
Saya tidak akan mengkritik keputusan OSIS, meskipun keputusan itu merugikan kepentingan umum
17.
Setiap orang harus mendukung dan turut serta dalam upaya penegakan HAM
18
Masyarakat
yang
buta
huruf
tidak
perlu
mengikuti pemilihan umum presiden 19.
Kita dapat berbuat semena-mena pada pengemis dan gelandangan
20
Pelaku kejahatan sebaiknya diancam dan dipaksa dengan kekerasan agar mengakui kesalahannya
21
Saya akan marah dan membenci setiap orang yang tidak sependapat dengan saya
112
22
Saya akan menerima hasil keputusan rapat, meskipun tidak sesuai dengan aspirasi saya.
3
Perempuan yang hamil diluar perikahan dapat melakukan
tindakan
aborsi
(pengguguran
kandungan) 24
Setiap orang baik kaya maupun miskin bebas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
113
KUNCI JAWABAN ANGKET KESADARAN AKAN HAK ASASI MANUSIA
1.
SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
2.
SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
3.
SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
4.
SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
5.
SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
6.
SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
7.
SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
8.
SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
9.
SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
10.
SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
11.
SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
12.
SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
13.
SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
14.
SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
15.
SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
16.
SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
17.
SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
18.
SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
19.
SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
20.
SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
21.
SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
22.
SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
23.
SS=4, S=3, R=2, TS=1, STS=0
24.
SS=0, S=1, R=2, TS=3, STS=4
114
Lampiran 17
Contoh Perhitungan Uji Validitas Angket Variabel Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia Item No. 1 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. . 27. 28. 29. 30. N=30
X 4 4 4
Y
2
Y2
98
16 16 16 16 4 16 16 6 16 16 16 16 4 9 4 9 4 16 9 16 16 4 9 1 16 16 9 16 9 16 ∑X2=363
9604
98 96 97
2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 2 4 3 4 4 2 3 1 4 4 3 4 3 4 ∑X=101
88 93 76 95 89 89 96 98 86 93 93 89 86 97 84 98 95 73 85 79 95 83 92 86 76 90
∑Y=2693
9604 9216 9409 7744 8649 5776 025 7921 7921 9216 9604 7396 8649 8649 7921 7396 9409 7056 9604 9025 5329 7225 6241 9025 6889 8464 7396 5776 8100
∑Y2=243239
XY 392 392 384 392 176 372 04 380 356 356 384 392 172 279 186 267 172 388 252 392 380 146 255 79 380 332 276 344 228 360 ∑XY=9164
115
Rumus yang digunakan untuk uji validitas adalah rumus product moment:
rxy =
rxy =
rxy = rxy = rxy = rxy =
N . ∑ X Y − (∑ X )(∑ Y ) {N . ∑ X 2 − (∑ X ) 2 }{ N . ∑ Y 2 − (∑ Y ) 2 } 30.9164 − (101)(2693) {30.363 − (101) 2 }{30.243239 − (2693) 2 }
274920− 271993 (10890− 10201) − (7297170− 7252249) 2927 (689)((44927) 2927 (30954703 2927 = 0,526 3492.84009
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai rxy 0,526. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada tingkat signifikasi 5% dengan N=30 dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,361. Karena r tersebut Valid.
hitung
>r
tabel
atau 0,526> 0,361 maka item soal
116
Lampiran 18
Contoh Perhitungan Uji Reliabilitas AngketVariabel Kesadaran Akan Hak Asasi Manusi Diketahui: K
(jumlah angket) =30
Σσ 2b
(jumlah variansi butir)=10106
Σσ 2t
(variansi total)
=51633
Rumus yang digunakan untuk uji rliabilitas adalah rumus Alpha Cronbach: 2 k ∑σ b r11 = 1− 2 k − 1 σ t
r11 =
30 10106 1 − 30 − 1 51633
r11 = 30 (1 − 0,195) 29
r11 = (1,04)(0,805) r11 = 0,838 Dari hasil perhitungan diperoleh r11= 0,838. Hasil tersebut kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada tingkat signifikasi 5% dengan N=30 dan diperoleh nilai kritis sebesar 0,361.arena r11 > rtabel atau 0,838> 0,361 maka item pernyataan angket tersebut reliabel.
117
Lampiran 19
Rekapitulasi Data Penelitian No. Responden
Pemahaman HAM (X)
Kesadaran Akan HAM (Y)
1
96
92
2
86
73
3
79
83
4
82
84
5
86
93
6
96
88
7
89
81
8
89
80
9
8
84
10
93
86
11
86
80
12
79
73
13
79
78
14
86
76
15
82
79
16
79
91
17
86
80
18
93
91
19
79
84
20
89
78
21
79
77
22
82
74
23
89
88
24
93
83
25
86
87
26
93
87
27
89
84
118
28
82
76
29
79
79
30
93
88
31
82
80
32
89
76
33
89
84
34
89
74
35
89
77
36
86
78
37
79
85
38
93
78
39
89
78
40
89
83
ΣX
3459
3270
ΣX2
300173
268472
Rata-rata
86.48
81.75
SD
5.20
5.43
Variansi
27.08
29.47
Maks
96
93
Min
79
73
119
Lampiran 20
Uji Normalitas Pemahaman Hak Asasi Manusia(X) No
Xi
f
f.Xi
f.Xi2
1
79
8
632
49928
2
82
5
410
33620
3
86
8
688
59168
4 89 11 979 87131 5 93 6 558 51894 6 96 2 192 18432 525 40 3459 300173 Jml Rerata 86.48 Lobs 0.1301 5.2 SD Ltab 0.1401
Zi 1.44 0.86 0.09 0.48 1.25 1.83
F(Zi)
S(Zi)
0.0749 0.2000
0.1251
0.1949 0.3250
0.1301
0.4641 0.5250
0.0609
0.6844 0.8000 0.8944 0.9500 0.9664 1.0000
0.1156 0.0556 0.0336
Kesp.
Uji normalitas ini menggunakan uji Lilliefors sebagai berikut:
1. zi =
(Xi − X ) S − (∑ X i )
2
)
40 300173 − (3459 ) 40(40 − 1)
2
=
)
=
12006920 − 11964681 1560
N
S=
(∑ X
2 i
N ( N − 1)
(
=
42239 1560
= 27.06 = 5.2
X =
∑ fixi ∑ fi
IF(Zi)-S(Zi)I
NORMAL
120
=
zi1 = =
3459 = 86.48 40
(Xi − X ) 1
S 79 − 86.48 − 7.48 = = −1.44 5 .2 5 .2
2. Tiap angka baku dan menggunakan daftar distribusi normal baku, hitung peluang: F(zi)=P(z≤zi) Zi1= -1.44 setelah dikonsultasikan dengan tabel distribusi normal baku maka ditemukan nilai table 0,4251. Maka F(zi)=0,5-0,4251 hasilnya adalah 0,0749 3. S ( zi ) =
banyaknyaz1 , z 2 ,...z n yang ≤ zi N S (zi1 ) =
8 = 0,2000 40
4. Harga mutlak F ( zi1 ) − S ( zi1 ) =0,0749-0,2000= -0,1251 5. Penghitungan dilakukan pada semua data dan menjadikan selisih
F ( zi1 ) − S ( zi1 ) yang terbesar sebagai Lhitung. Dan Lhitung nya adalah 0.1301 6. Kesimpulan dari kolom selisih F ( zi1 ) − S ( zi1 ) yang terbesar adalah 0,1301 (Lhitung). Karena N>30 maka dilakukan penghitungan untuk mendapatkan Ltabel dengan rumus: Ltabel= =
0,886 N 0,886 40
= 0,1401
Dengan N=40 dan taraf nyata α 0,05 didapat Ltabel 0,1401. Jadi Lhit
121
ampiran 21
Uji Normalitas Kesadaran Akan Hak Asasi Manusia (Y) No
Yi
f
f.Yi
f.Yi2
Zi
F(Zi)
S(Zi)
IF(Zi)-S(Zi)I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jml Rerata SD
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 1650 81.75 5.43
2 2 0 3 2 5 2 4 1 0 3 5 1 1 2 3 0 0 2 1 1 40
146 148 0 228 154 390 158 320 81 0 249 420 85 86 174 264 0 0 182 92 93 3270 Lobs
10658 10952 0 17328 11858 30420 12482 25600 6561 0 20667 35280 7225 7396 15138 23232 0 0 16562 8464 8649 268472 0.1255 0.1401
-1.61 -1.43 -1.24 -1.06 -0.87 -0.69 -0.51 -0.32 -0.14 0.05 0.23 0.41 0.60 0.78 0.97 1.15 1.34 1.52 1.70 1.89 2.07
0.0537 0.0764 0.1075 0.1446 0.1922 0.2451 0.3050 0.3745 0.4443 0.5199 0.5910 0.6591 0.7257 0.7823 0.8340 0.8749 0.9099 0.9357 0.9554 0.9706 0.9808
0.0500 0.1000 0.1000 0.1750 0.2250 0.3500 0.4000 0.5000 0.5250 0.5250 0.6000 0.7250 0.7500 0.7750 0.8250 0.9000 0.9000 0.9000 0.9500 0.9750 1.0000
0.0037 0.0236 0.0075 0.0304 0.0328 0.1049 0.0950 0.1255 0.0807 0.0051 0.0090 0.0659 0.0243 0.0073 0.0090 0.0251 0.0099 0.0357 0.0054 0.0044 0.0192
Kesp.
NORMAL
Ltab
Uji normalitas ini menggunakan uji Lilliefors sebagai berikut: 1. zi =
(Xi − X ) S S=
N
(∑ Y
2
− (∑ Y )
N ( N − 1)
2
)
122
(
)
=
40 268472 − (3270 ) 40(40 − 1)
=
10738880 − 10692900 1560
=
45980 1560
2
= 29.47 = 5.43
X=
∑ fixi ∑ fi
=
zi1 = =
3270 = 81.75 40
(Xi − X ) 1
S 73 − 81.75 − 8.75 = = −1.61 5.43 5.43
2. Tiap angka baku dan menggunakan daftar distribusi normal baku, hitung peluang: F(zi)=P(z≤zi) Zi1= -1.61 setelah dikonsultasikan dengan tabel distribusi normal baku maka ditemukan nilai tabel 0.4463. Maka F(zi)=0,5-0,4463 hasilnya 0.0537 3. S ( zi ) =
banyaknyaz1 , z 2 ,...z n yang ≤ zi N S ( zi1 ) =
2 = 0.05 40
4. Harga mutlak F ( zi1 ) − S ( zi1 ) =0,0537-0,05= 0,0037 5. Penghitungan
dilakukan
pada
semua
data
dan
menjadikan
selisih
F ( zi1 ) − S ( zi1 ) yang terbesar sebagai Lhitung. Dan Lhitung nya adalah 0,1255 6. Kesimpulan dari kolom selisih F ( zi1 ) − S ( zi1 ) yang terbesar adalah 0,1255 (Lhitung). Karena N>30 maka dilakukan penghitungan untuk mendapatkan Ltabel dengan rumus:
123
Ltabel= =
0,886 N 0,886 40
= 0,1401
Dengan N=40 dan taraf nyata α 0,05 didapat Ltabel 0,1401. Jadi Lhit < Ltabel yaitu 0.1255< 0,1401 maka sampelnya berasal dari distribusi normal.
124
Lampiran 22
Uji linieritas X terhadap Y
No
X
X2
k
n
Y
Y2
XY
T
T2/n
K(G)
1
79
6241
1
8
91
8281
7189.00
650.0000
52812.5000
221.5000
2
79
6241
85
7225
6715.00
3
79
6241
84
7056
6636.00
4
79
6241
83
6889
6557.00
5
79
6241
79
6241
6241.00
6
79
6241
78
6084
6162.00
7
79
6241
77
5929
6083.00
8
79
6241
73
5329
5767.00
9
82
6724
84
7056
6888.00
393.0000
30889.8000
59.2000
10
82
6724
80
6400
6560.00
11
82
6724
79
6241
6478.00
12
82
6724
76
5776
6232.00
13
82
6724
74
5476
6068.00
14
86
7396
87
7569
7482.00
558.0000
44480.5714
133.4286
15
86
7396
84
7056
7224.00
16
86
7396
80
6400
6880.00
17
86
7396
80
6400
6880.00
18
86
7396
78
6084
6708.00
19
86
7396
76
5776
6536.00
20
86
7396
73
5329
6278.00
21
86
7396
93
8649
7998.00
976.0000
79381.3333
322.6667
22
89
7921
88
7744
7832.00
23
89
7921
84
7056
7476.00
24
89
7921
84
7056
7476.00
25
89
7921
83
6889
7387.00
26
89
7921
81
6561
7209.00
27
89
7921
80
6400
7120.00
28
89
7921
78
6084
6942.00
29
89
7921
78
6084
6942.00
30
89
7921
77
5929
6853.00
31
89
7921
76
5776
6764.00
32
89
7921
74
5476
6586.00
33
93
8649
91
8281
8463.00
513.0000
43861.5000
101.5000
34
93
8649
88
7744
8184.00
35
93
8649
87
7569
8091.00
36
93
8649
86
7396
7998.00
37
93
8649
83
6889
7719.00
38
93
8649
78
6084
7254.00
39
96
9216
8464
8832.00
180.0000
16200.0000
8.0000
3270
267626
846
40
96
9216
Jumlah
3459
300173
2
3
4
5
5
7
12
6
6
2
92 88
7744
8448.00
-
40
3270
268472
283138
125
Lampiran 23
ampi
UJI LINEARITAS DAN KEBERARTIAN Pemahaman HAM (X) Terhadap Kesadaran Akan HAM (Y)
A. Hipotesis Ho : Model regresi antara Pemahaman HAM (X) dengan Kesadaran Akan HAM (Y) adalah linear H1 : Model regresi antara Pemahaman HAM (X) dengan Kesadaran Akan HAM (Y) adalah tidak linear B. Komputasi Berdasarkan tabel kerja diperoleh:
(∑ Y )(∑ X ) − (∑ X )(∑ XY ) N (∑ X ) − (∑ X ) 2
a. =
2
2
=
(3270)(300173) − (3459)(283138) 2 40(300173) − (3459 )
=
981565710 − 979374342 12006920 − 11964681
=
2191368 42239
= 51.8802 b. =
N (∑ XY ) − (∑ X )(∑ Y ) N ∑ X 2 − (∑ X ) 2 =
40(283138) - (3459)(3270) 40(300173) − (3459 )
=
11325520 − 11310930 12006920 − 11964681
=
14590 42239
2
= 0.3454 Jumlah kuadrat masing-masing varian JK(T)
= ∑ Y 2 = 268472
126
(∑ Y )
(3270)2 = 267322
2
JKreg(a)
=
JKreg(b/a)
= b ∑ XY −
N
=
40
(∑ X )(∑ Y )
N
(3459)(3270) = 0.3454 283138 40 11310930 = 0.3454 283138 40 = 0.3454[283138 - 282773.25] = 125.98 JKres
= JK(T) - JKreg(a) - JKreg(b/a) = 1023.52
JK(E)
= 846.30
JK(TC)
= JKres – JK(E) = 177.22 Derajad kebebasan (dk) adalah:
k
=6 dkreg(a)
=1
dkreg(b/a) = 1 dkres
=N–2
= 40 – 2 = 38
dkTc
=k–2
=6–2
dkE
=N–k
= 40 – 6 = 34
=4
Rerata masing-masing sumber varian RJKreg(a) =
RJKreg(b/a) =
JK reg ( a ) dk reg ( a )
=
JK reg (b / a ) dk reg (b / a )
267322.50 = 267322.50 1 =
125.98 = 125.98 1
RJKres
=
JK res 1023.52 = = 26.93 dk res 38
RJKTC
=
JK (TC ) k−2
127
=
177.22 = 44.31 4
=
RJKE =
JK ( E ) N −k
846.30 = 2 4 .89 34
Uji Linearitas Regresi F1 =
RJK RJK
TC
(E )
=
44.31 = 1.78 24.89
Uji Keberartian Regresi F2 =
RJK reg ( b / a ) RJK res
=
125.98 = 4.68 26.93
C. Daerah Kritik F1 = F (0.05,k-2,n-k) = F(0.05;4;34) = 2.65 DK = {FF > F(α,dk)} = {FF > 2.64} F2 = F (0.05,dka,n-2) = F(0.05;1,38) = 4.10 DK = {FF > F(α,dk)} = {FF > 4.10}
D. Keputusan Uji Untuk Uji Linearitas Karena Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima, sebab Fhitung = 1.78 jatuh diluar daerah kritik. Jadi model regresi antara Pemahaman HAM (X) dengan Kesadaran Akan HAM (Y) adalah linear. Untuk Keberartian Karena Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak, sebab Fhitung = 4.68 jatuh di dalam daerah kritik. Jadi regresi linier antara Pemahaman HAM (X) dengan Kesadaran Akan HAM (Y) adalah berarti.
128
Lampiran 24
Koefisien Korelasi Sederhana Antar Pemahaman HAM (X) dan Kesadaran Akan HAM (Y)
Diketahui :
N
=
40 ΣX
=
3459
ΣX2
=
300173
ΣY
=
3270
ΣY2
=
268472
ΣXY
=
283138
Untuk menentukan uji independen dapat digunakan rumus sebagai berikut :
rx y =
=
N (∑ XY ) − (∑ X )(∑ Y )
{N (∑ X ) − (∑ X ) }{N (∑ Y ) − (∑ Y ) } 2
2
2
2
40(283138) - (3459)(3270)
{40(300173)- (3459) }{40(268472) - (3270) } 2
2
= 0.3311 Dari hasil perhitungan diperoleh nilai rxY = 0.3311. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai rtabel dengan N = 40 dan taraf signifikansi 5% sebesar 0.312. Karena rhitung > rtabel berarti antara Pemahaman HAM (X) dengan Kesadaran Akan HAM (Y) ada
hubungan.
128
129
Lampiran 25
Uji Keberartian Koefisien Korelasi a. Hipotesis Ho = koefisien korelasi r tidak berarti HI = koefisien korelasi r tidak berarti b. Taraf Signifikansi = 5 % c. Daerah Kritik Ho ditolak apabila thitung > ttabel Dari tabel diperoleh t(0,95)(40) = 2.02 d. Statistik Uji
t=
r N −2 1− r2
Untuk koefisien korelasi X dengan rxy = 0.3311 =
0.3311 40 - 2 1 - (0.3311) 2
= 2.163 e. Keputusan Uji Untuk koefisien korelasi Pemahaman HAM (X) dengan thitung = 2.163, karena thitung > ttabel maka koefisien korelasinya berarti.
129
Lampiran 26
130
Garis Regresi Sederhana Kesadaran Akan HAM (Y) Atas Pemahaman HAM (X)
Diketahui :
N
=
40
ΣX
=
3459
ΣX2
=
300173
ΣY
=
3270
ΣY2
=
268472
ΣXY
=
283138
Model regresi yang dicari adalah Y = a0 + a1X dimana a1 = =
N (∑ XY ) − (∑ X )(∑ Y ) N ∑ X 2 − (∑ X ) 2
40(283138) - (3459)(3270) 40(300173) − (3459 )
2
= 0.3454 −
−
a o = Y − a1 X 1
= 81.75 - (0.3454)( 86.475) = 51.8815 Sehingga persamaan regresi Kesadaran Akan HAM (Y) atas Pemahaman HAM (X). Λ
Y = 51.8815 + 0.3454 X
131
132
133
134
135
136
137
