2010

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P- 47 /BC/2010 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PIUTANG DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan mewujudkan keseragaman akuntansi piutang pajak di Direktorat Jenderal bea dan Cukai serta dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, perlu mengatur mengenai pedoman penatausahaan piutang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Akun Standar;

Nomor

91/PMK.06/2007

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PIUTANG DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 2. Pejabat Bea dan Cukai adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. 3. Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan adalah Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu: a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya; atau c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. 4. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 5. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 7. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

8. Arsip Data Elektronik yang selanjutnya disingkat ADE adalah Arsip dalam bentuk Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya. 9. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah Arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya. 10. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. 11. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 12. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. 13. Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun. 14. Penatausahaan Piutang adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi mengadministrasikan Dokumen Sumber, melakukan proses akuntansi, rekonsiliasi data dan pelaporan Piutang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 15. Formulir Jurnal Aset adalah formulir yang dibuat untuk membukukan data aset ke buku besar dan memperbaiki atau menyesuaikan data aset yang telah diposting ke buku besar. 16. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 17. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 18. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. BAB II PENATAUSAHAAN PIUTANG Pasal 2 (1) Penatausahaan Piutang terdiri dari piutang atas Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, PPN, PPnBM, dan PPh Ps 22. (2) Piutang sebagaimana dimaksud didukung oleh Dokumen Sumber.

pada

ayat

(1)

harus

(3) Dokumen Sumber diadministrasikan oleh pejabat bea dan cukai yang menangani perbendaharaan di Kantor Pelayanan

(4) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencatat Dokumen Sumber ke dalam daftar piutang, melakukan validasi dan mengarsipkannya Pasal 3 (1) Pencatatan Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP). (2) Pencatatan Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang menangani perbendaharaan di Kantor Pelayanan. (3) Dalam hal Dokumen Sumber tidak diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai di Kantor Pelayanan, maka pencatatan Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. pejabat bea dan cukai di unit kerja yang melakukan penetapan di Kantor Wilayah untuk Dokumen Sumber yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai di Kantor Wilayah; atau b. pejabat bea dan cukai di unit kerja yang melakukan penetapan di Kantor Pusat untuk Dokumen Sumber yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai di Kantor Pusat. (4) Hasil pencatatan Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), setiap bulan direkapitulasi dan dimonitor oleh pejabat bea dan cukai yang menangani perbendaharaan di Kantor Pelayanan dan pejabat bea dan cukai yang menangani kepabeanan dan cukai di Kantor Wilayah. (5) Dalam hal proses pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan secara otomatis dengan dukungan aplikasi kepabeanan atau cukai lainnya, maka proses pencatatan ke dalam Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) tidak dilakukan oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Pasal 4 (1) Validasi data piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang menangani perbendaharaan di Kantor Pelayanan. (2) Proses validasi dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa data piutang yang dicatat telah sesuai. (3) Proses validasi dilakukan dengan cara meneliti data detil dari daftar piutang dan membandingkan dengan Dokumen Sumber dan/atau data lainnya. (4) Dalam hal hasil validasi meragukan data yang telah dicatat, maka pejabat bea dan cukai yang menangani perbendaharaan di Kantor Pelayanan melakukan konfirmasi kepada pejabat bea dan cukai yang melakukan penetapan/menerbitkan Dokumen Sumber dan/atau yang melakukan pencatatan Dokumen Sumber. (5) Proses validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP).

Pasal 5 (1) Dokumen Sumber dan ADE diarsipkan/disimpan oleh pejabat bea dan cukai yang menangani perbendaharaan dalam tempat penyimpan khusus sehingga terlindung dan aman. (2) Pengarsipan dilakukan dengan mengelompokkan arsip sesuai dengan jenis dokumen sumber, dan tanggal penerbitan dokumen sumber. (3) Dokumen hasil cetak ADE merupakan dokumen yang sah sebagai Dokumen Sumber.

BAB III AKUNTANSI PIUTANG Pasal 6 (1) Kantor Pelayanan, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat merupakan unit akuntansi yang wajib menjalankan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). (2) Sistem Akuntansi Keuangan merupakan bagian dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Pasal 7 (1) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani keuangan bertanggung jawab atas kegiatan akuntansi piutang. (2) Kegiatan akuntansi piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai dari membuat Formulir Jurnal merekam, melakukan posting, membuat penjelasan akun piutang dalam catatan atas laporan keuangan, melaporkan kepada unit akuntansi yang lebih tinggi.

pada Aset, atas serta

(3) Perekaman data saldo piutang ke dalam sistem akuntansi keuangan dilakukan pada saat pencatatan saldo awal piutang, dan pada saat terjadi penambahan atau pengurangan saldo piutang pada akhir periode akuntansi. (4) Perekaman data saldo piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan Formulir Jurnal Aset. (5) Bentuk, isi dan petunjuk pengisian Formulir Jurnal Aset ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8 (1) Basis akuntansi yang digunakan untuk pengakuan aset berupa piutang adalah Basis Akrual. (2) Piutang diakui saat diterbitkan Dokumen Sumber. (3) Piutang dicatat sebesar nilai yang tercantum pada Dokumen Sumber. (4) Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Kegiatan impor: 1. Pemberitahuan pabean impor dengan penundaan pembayaran pungutan negara;

2. Dokumen pelengkap pabean pembayaran pungutan negara;

dengan

penundaan

3. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM); 4. Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP); 5. Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP); 6. Surat Penetapan Pabean (SPP); dan/atau 7. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA). b. Kegiatan ekspor: 1. Pemberitahuan pabean ekspor dengan mendapatkan penundaan pembayaran pungutan negara; 2. Surat Tagihan; 3. Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK); dan/atau 4. Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK). c. Kegiatan cukai; 1. Dokumen Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK1) dengan fasilitas penundaan pembayaran; 2. Dokumen Pemesanan Pita Cukai MMEA Impor (CK-1A) dengan fasilitas pembayaran berkala; 3. Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) dengan fasilitas pembayaran berkala; 4. Surat Tagihan Cukai (STCK-1); 5. Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP); dan/atau 6. Surat Pemberitahuan Penetapan Sanksi Administrasi (SPPSA). Pasal 9 (1) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat bertambah atau berkurang dalam hal terdapat: a. pembayaran/pelunasan; b. penundaan pelunasan piutang; c. pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai; d. pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP); e. penggunaan kompensasi cukai; f. penggunaan kompensasi PPN; g. keputusan Direktur Jenderal atas keberatan; h. pengajuan banding ke Pengadilan Pajak; i.

pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk menambah, mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan; atau

j.

pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda.

(2) Dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan piutang, pencatatan dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi jumlah akun piutang sebesar selisihnya. (3) Penambahan atau pengurangan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh Dokumen Sumber. (4) Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP); b. Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI); c. Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N); d. Penagihan Cukai/Denda Administrasi (STCK-1); e. Penyerahan Penagihan PPN (STCK-3); f. Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai (SPKPC) g. Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai (CK-2); h. Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai (CK-3); i.

Surat dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kompensasi PPN;

j.

Surat Keputusan Direktur Jenderal atas keberatan;

k. Surat Keputusan Direktur Jenderal atas penundaan pelunasan; l.

Surat Keputusan Direktur Jenderal atas pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;

m. Putusan Pengadilan Pajak; n. Surat Persetujuan Direktur Jenderal untuk membatalkan surat penetapan; o. Surat Teguran; p. Surat Peringatan; dan q. Surat Paksa. (5) Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, g, h dan i diperhitungkan sebagai penambah atau pengurang piutang bila digunakan untuk mengurangi piutang dari: a. Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) dengan fasilitas penundaan pembayaran; b. Pemesanan Pita Cukai MMEA Impor (CK-1A) dengan fasilitas pembayaran berkala; dan c. Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) dengan fasilitas pembayaran berkala. (6) Kantor Pelayanan wajib memproses Dokumen Sumber dan ADE untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pasal 10 (1) Piutang disajikan di neraca sebagai aset lancar serta diungkapkan dan disajikan secara memadai. (2) Informasi mengenai akun piutang diungkapkan cukup dalam catatan atas laporan keuangan.

secara

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang yaitu dasar pengakuan timbulnya masing-masing piutang, dasar yang dijadikan nilai piutang, penyisihan, pelimpahan piutang, pelimpahan penagihan dan penghapusan; b. Rincian saldo piutang berdasarkan jenis pajak, status penagihan, jenis dokumen sumber piutang, status importir/ pengusaha (aktif/blokir/tidak aktif), umur piutang dan kualitas piutang untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya; c. Penjelasan atas penyelesaian piutang (tindakan penagihan) atau sudah diserahkan penagihannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); d. Jenis jaminan atau sita jaminan jika ada; dan e. Informasi tentang terjadinya perselisihan (sengketa) Piutang seperti piutang dengan nilai signifikan yang masih dalam proses banding sampai dengan periode pelaporan. BAB IV AKUNTANSI PENYISIHAN DAN PELIMPAHAN PIUTANG Pasal 11 (1) Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan untuk menjaga nilai piutang di neraca sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. (2) Penyisihan piutang tidak tertagih di Kantor Pelayanan wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan: a. menilai kualitas piutang; dan b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. (3) Penilaian dan penetapan kualitas piutang tidak tertagih harus mempertimbangkan umur piutang. (4) Umur piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan. (5) Kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu: a. b. c. d.

lancar; kurang lancar; diragukan; dan macet. Pasal 12

(1) Kualitas piutang lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a ditetapkan apabila umur piutang belum lebih dari 1 (satu) tahun. (2) Kualitas piutang kurang lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun.

(3) Kualitas piutang diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun. (4) Kualitas piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf d ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 13 (1) Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar: a. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar; b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. (2) Tatacara penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai kualitas piutang kementerian negara/lembaga dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih.

Pasal 14 (1) Penyisihan piutang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih. (2) Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan. (3) Informasi mengenai akun penyisihan piutang tidak tertagih harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rincian saldo penyisihan piutang yang terdiri dari: a. jumlah piutang awal; b. jumlah penyisihan; c. dasar penyisihan; dan d. informasi lainnya. Pasal 15 (1) Piutang yang tidak dapat ditagih oleh Kantor Pelayanan, proses penagihannya dapat dilimpahkan ke: a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); atau b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (2) Piutang yang proses penagihannya dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas piutang bea keluar dan cukai.

(3) Piutang yang proses penagihannya dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas piutang PPN, PPnBM dan PPH Ps 22.

Pasal 16 (1) Piutang yang proses penagihannya dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicatat dalam neraca laporan keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aset lain-lain. (2) Piutang yang proses penagihannya dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dicatat dalam neraca laporan keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB V PELAPORAN DAN REKONSILIASI PIUTANG Pasal 17 (1) Pelaporan piutang dilakukan untuk tujuan: a. monitoring proses penagihan; dan b. penyusunan laporan keuangan. (2) Pelaporan piutang untuk kepentingan monitoring proses penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pejabat bea dan cukai yang menangani perbendaharaan di Kantor Pelayanan, paling lambat tanggal 5 setiap bulan menyampaikan Laporan Piutang, Daftar Outstanding Piutang bulan sebelumnya beserta ADE kepada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dan Kantor Wilayah. (3) Penyampaian Laporan Piutang dan Daftar Outstanding Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui: a. Jasa kiriman pos dan/atau surat elektronik (e-mail); dan b. Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian. (4) Pelaporan piutang untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan di Kantor Pelayanan, paling lambat tanggal 5 setiap bulan mengirim Laporan Piutang dan Daftar Outstanding Piutang bulan sebelumnya beserta ADE kepada pejabat bea dan cukai yang menangani keuangan di Kantor Pelayanan. Pasal 18 (1) Untuk menjaga validitas laporan piutang, minimal setiap semester, dilakukan rekonsiliasi piutang. (2) Rekonsiliasi piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rekonsiliasi internal, yaitu rekonsiliasi data piutang yang dilakukan dengan unit-unit dalam Satuan Kerja; dan b. rekonsiliasi eksternal, yaitu rekonsiliasi data piutang yang dilakukan dengan Satuan Kerja lainnya.

(3) Rekonsiliasi piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokkan data piutang yang tersaji dalam Laporan Piutang, Daftar Outstanding Piutang serta dokumen pendukungnya berupa Dokumen Sumber, ADE dan data lainnya yang mendukung. (4) Dalam rangka melaksanakan rekonsiliasi piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menghitung dan menguji penghitungan saldo akhir piutang, maka digunakan suatu kertas kerja. (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. (6) Bentuk dan isi kertas kerja dan Berita Acara Rekonsiliasi ditetapkan dalam lampiran II dan III Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 19 Ketentuan mengenai tata cara penatausahaan piutang dan tata cara rekonsiliasi data piutang tingkat nasional ditetapkan sesuai Lampiran IV dan V Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 (1) Data piutang hasil Penatausahaan Piutang yang digunakan sebelum berlakunya Peraturan Direktorat Jenderal ini, tetap disimpan dan dimonitor proses penagihannya. (2) Dalam hal Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) belum tersedia, maka a. pencatatan Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan Kantor Pelayanan mencatat ke dalam suatu daftar piutang dengan Bentuk, isi dan petunjuk pengisian yang ditetapkan dalam lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini; dan b. pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan membuat suatu laporan piutang dengan Bentuk dan isi yang ditetapkan dalam lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini. (3) Pelaksanaan penatausahaan piutang dengan menggunakan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) dilaksanakan secara bertahap. (4) Pelaporan piutang sebagaimana diatur dalam: a. surat edaran Direktur Jenderal nomor SE-05/BC/2009 tentang Laporan Bulanan Penagihan dan Pengembalian pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan b. surat edaran Direktur Jenderal nomor SE-22/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) tetap diberlakukan sampai dengan laporan bulan Desember 2011.

BAB VII PENUTUP Pasal 21 Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal atau Kepala KPU BC dapat menetapkan lebih lanjut petunjuk teknis tentang penatausahaan piutang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 22 Dengan mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, maka semua ketentuan mengenai pelaporan bulanan penagihan dan pengembalian pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2010 DIREKTUR JENDERAL, ttd,THOMAS SUGIJATA NIP 195106211979031001

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Nomor 47/BC/2010 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di DJBC

FORMULIR JURNAL ASET FORMULIR JURNAL ASET Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah Satuan Kerja Periode/Bulan Keterangan

: :

: _____________(1)______________ : _____________(2)______________ : _____________(3)______________ : _____________(4)______________

________(8)_________ ______________(9)__________________ __________________________________

No. Dokumen Tanggal Tahun Anggaran

: _____________(5)______________ : _____________(6)______________ : _____________(7)______________

Jenis Jurnal Aset (10) Kas di Bendahara Penerima Kas di Bendahara Pembayar Piutang

Persediaan Aset Tetap Aset Lainnya

No. Urut

Kode Perkiraan

Uraian Nama Perkiraan

Rupiah

(11)

(12)

(13)

(14)

Dibuat oleh : (15)

Disetujui oleh : (16)

Direkam oleh : (17)

Tanggal

Tanggal

Tanggal

:

:

:

Direktur Jenderal ttd,Thomas Sugijata NIP 195106211979031001

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR JURNAL ASET 1. Formulir Jurnal Aset digunakan sebagai dokumen yang didasarkan untuk melakukan pencatatan transaksi yang terkait jurnal aset kedalam Sistem Akuntansi Keuangan. 2. Pencatatan dalam Formulir Jurnal Aset yang terkait piutang didasarkan kepada Laporan Piutang dan Daftar Outstanding Piutang yang diperoleh dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Perbendaharaan. 3. Tata cara pengisian data uang dengan angka: a. untuk memisahkan angka ribuan menggunakan tanda titik; b. untuk memisahkan angka pecahan desimal menggunakan tanda koma dan maksimal menggunakan 2 (dua) digit dibelakang koma. c. satuan mata uang yang digunakan adalah Rupiah (Rp.). Contoh: 1.002.000,00 4. Tata cara pengisian tanggal menggunakan format dd-mm-yy. dd = dua digit tanggal, mm = dua digit bulan, yy = dua digit tahun. 5. Pengisian kolom-kolom Daftar Piutang adalah sebagai berikut: Kolom 1 Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama kementerian atau lembaga negara. Kolom 2 Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama unit eselon I. Kolom 3 Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama kantor wilayah. Kolom 4 Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama satuan kerja. Kolom 5 Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dokumen yang ditetapkan untuk Formulir Jurnal Aset. Nomor Formulir Jurnal Aset ditetapkan oleh setiap unit akuntansi pembuat Formulir Jurnal Aset dengan menggunakan format “XXXBT00000” dimana XXX = kode 3 digit Kementerian Negara/Lembaga, B = bulan, T = tahun, dan 00000 = no. urut. Kolom 6 Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal pembuatan Formulir Jurnal Aset. Kolom 7 Diisi pada kolom yang disediakan dengan tahun anggaran dari periode pelaporan keuangan. Kolom 8 Diisi pada dilaporkan.

kolom

yang

disediakan

dengan

Contoh: 01-01-2010 s.d 31-01-2010/Januari

periode

transaksi

yang

Kolom 9 Diisi pada kolom yang disediakan dengan penjelasan mengenai sifat dari transaksi yang dibuat Formulir Jurnal Aset. Contoh: Pencatatan saldo awal tahun. Kolom 10 Diisi pada kolom yang disediakan dengan pilihan yang sesuai (X) dari 6 pilihan jenis jurnal aset. Kolom 11 Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut rincian debet atau kredit.

transaksi dengan

Contoh: 1. Debet Kolom 12 Diisi pada kolom yang disediakan dengan 6 (enam) digit untuk kode perkiraan. Kolom 13 Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama perkiraan sesuai dengan kode perkiraan pada kolom 12. Kolom 14 Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah rupiah yang didebet atau dikredit. Jumlah kredit dibedakan dari jumlah debet dengan memasukkan tanda minus (-) didepan jumlah kredit untuk memungkinkan pengambilan jumlah. Kolom 15 Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama jelas dan tanda tangan staf yang membuat Formulir Jurnal Aset serta tanggal pembuatan Formulir Jurnal Aset. Kolom 16 Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama jelas dan tanda tangan penanggungjawab yang meneliti dan menyetujui Formulir Jurnal Aset serta tanggal penandatanganan Formulir Jurnal Aset. Kolom 17 Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama jelas dan tanda tangan staf yang merekam Formulir Jurnal Aset serta tanggal perekaman Formulir Jurnal Aset. Direktur Jenderal ttd,Thomas Sugijata NIP 195106211979031001

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Nomor 47/BC/2010 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di DJBC

KERTAS KERJA PIUTANG Kertas Kerja B1.1 SALDO AWAL

Uraian Piutang PPh Pasal 22 Impor Piutang PPN Dalam Negeri Piutang PPN Impor Piutang PPN Lainnya Piutang PPnBM Impor Piutang PPnBM Lainnya Piutang Cukai Hasil Tembakau Piutang Cukai Ethyl Alkohol Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai Piutang Pendapatan Cukai Lainnya Piutang Bunga Penagihan PPN Piutang Bea masuk Piutang Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean Piutang Pendapatan Pabean Lainnya Piutang Pajak/Pungutan Ekspor Piutang Pendapatan Denda Adm BK Piutang Pendapatan Bunga BK Total

Akun 113123 113131 113132 113139 113142 113149 113161 113162 113163 113164 113169 113174 113181 113182 113183 113184 113185 113186 113187

Kertas Kerja KK B1.2.1 RINCIAN KOREKSI SALDO AWAL DOKUMEN SUMBER NO. JENIS DOK NOMOR TANGGAL

BM 113181

TOTAL

Saldo Awal

BK 113185

CK HT 113161

Kertas Kerja B1.2 KOREKSI SALDO AWAL Uraian Piutang PPh Pasal 22 Piutang PPh Pasal 22 Impor Piutang PPN Dalam Negeri Piutang PPN Impor Piutang PPN Lainnya Piutang PPnBM Impor Piutang PPnBM Lainnya Piutang Cukai Hasil Tembakau Piutang Cukai Ethyl Alkohol Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai Piutang Pendapatan Cukai Lainnya Piutang Bunga Penagihan PPN Piutang Bea masuk Piutang Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean Piutang Pendapatan Pabean Lainnya Piutang Pajak/Pungutan Ekspor Piutang Pendapatan Denda Adm BK Piutang Pendapatan Bunga BK Total

CK EA CK MMEA PAB Lain 113162 113163 113184

CK Lain 113169

DA Pab 113183

Akun 113122 113123 113131 113132 113139 113142 113149 113161 113162 113163

KOREKSI

113164 113169 113174 113181 113182 113183 113184 113185 113186 113187

KOREKSI PIUTANG DA BK DA CK Bunga BK PPN Imp PPN Lain PPN DN 113186 113164 113187 113132 113139 113131

PPNBM 113142

PPH 22 PPH 22 Imp Bunga PPN ALASAN KOREKSI 113122 113123 113174

KERTAS KERJA PIUTANG Kertas Kerja B1.3 PENAMBAHAN PIUTANG BARU TAHUN BERJALAN BM BK Dokumen Sumber 113181 113185 A. Impor 1 Pemb Pab Imp/Dokap *) 2 SPKPBM 3 SPTNP 4 SPKTNP 5 SPP 6 SPSA Jumlah B. Ekspor 1 PEB 2 Surat Tagihan 3 SPPBK 4 SPKPBK Jumlah C. Cukai 1 CK‐1 **) 2 CK‐1A ***) 2 CK‐5 ****) 3 STCK‐1 4 SPPBP 5 SPPSA Jumlah TOTAL

CK HT 113161


CK Lain 113169

DA Pab 113183

DA BK 113186

Keterangan: *) Khusus Pemberitahuan Pabean Impor yang mendapatkan penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) UU Pabean **) Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK‐1) dengan fasilitas penundaan pembayaran ***) Pemesanan Pita Cukai MMEA Impor (CK‐1A)dengan fasilitas pembayaran berkala ****) Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK‐5) dengan fasilitas pembayaran berkala

DA CK Bunga BK PPN Imp PPN Lain PPN DN 113164 113187 113132 113139 113131

PPNBM 113142

PPH 22 PPH 22 Imp Bunga PPN 113122 113123 113174

KERTAS KERJA PIUTANG KK B1.3.1 RINCIAN PENAMBAHAN PIUTANG BARU TAHUN BERJALAN DOK SUMBER (PENETAPAN) PERUSAHAAN NO. JENIS DOK NOMOR TANGGAL NAMA NPWP

BM 113181

BK 113185

CK HT 113161

CK EA CK MMEA PAB Lain CK Lain 113162 113163 113184 113169

DA Pab 113183

PIUTANG DA BK DA CK Bunga BK PPN Imp PPN Lain PPN DN PPNBM 113186 113164 113187 113132 113139 113131 113142


STATUS PROSES

Ket: Penagihan : Penetapan, Proses Keberatan, Proses Banding, Proses Koreksi Dirjen, Surat Teguran/Peringatan/STCK‐2 Penagihan Aktif : Surat Paksa. Penyitaan Pelimpahan : SP3N, SP3DRI, STCK‐3 Pembayaran : Lunas, Pencicilan, Penangguhan Jaminan/Brg : Jaminan Tunai, Bank Garansi, Customs Bond, Jaminan Lainnya, Barang

STATUS PIUTANG STATUS STATUS JAMINAN/ PELIMPAHAN PEMBAYARA BRG

LAINNYA

KERTAS KERJA PIUTANG Kertas Kerja B1.4 MUTASI PIUTANG Dokumen Sumber

BM 113181

BK 113185

CK HT 113161

CK EA 113162

CK MMEA PAB Lain 113163 113184

CK Lain 113169

DA Pab 113183

SKEP Keberatan *) Put PP *) SKEP Penundaan *) Surat Teguran *) Surat Peringatan *) Surat Paksa *) SP3N SP3DRI STCK‐2 *) STCK‐3 CK‐2 (Kompensasi) **) CK‐3 (Kompensasi) **) Kompensasi PPN **) SPKPC **) Pembayaran (SSPCP) utk Piutang terbit pada periode pelaporan Pembayaran (SSPCP) utk Piutang terbit periode sebelumnya Pembatalan surat penetapan atau penagihan TOTAL *) Data yang dimasukkan hanya angka selisih dengan penetapan/penagihan sebelumnya **) Data yang dimasukkan hanya CK‐2, CK‐3, SPKPC atau kompensasi PPN yang digunakan untuk kompensasi CK‐1 (Kredit)

PIUTANG DA BK DA CK 113186 113164

Bunga BK PPN Imp 113187 113132

PPN Lain 113139

PPN DN 113131

PPNBM 113142

PPH 22 113122

PPH 22 Imp Bunga PPN 113123 113174

KERTAS KERJA PIUTANG

Kertas Kerja B1.5 SALDO AKHIR Uraian Piutang PPh Pasal 22 Impor Piutang PPN Dalam Negeri Piutang PPN Impor Piutang PPN Lainnya Piutang PPnBM Impor Piutang PPnBM Lainnya Piutang Cukai Hasil Tembakau Piutang Cukai Ethyl Alkohol Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai Piutang Pendapatan Cukai Lainnya Piutang Bunga Penagihan PPN Piutang Bea masuk Piutang Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean Piutang Pendapatan Pabean Lainnya Piutang Pajak/Pungutan Ekspor Piutang Pendapatan Denda Adm BK Piutang Pendapatan Bunga BK Total

Akun 113123 113131 113132 113139 113142 113149 113161 113162 113163 113164 113169 113174 113181 113182 113183 113184 113185 113186 113187

Saldo Akhir

KERTAS KERJA PIUTANG Kertas Kerja B1.5.1 PERHITUNGAN SALDO AKHIR Dokumen Sumber

BM 113181

BK 113185

CK HT 113161

CK EA 113162

CK MMEA PAB Lain 113163 113184

CK Lain 113169

DA Pab 113183

DA BK 113186

PIUTANG DA CK Bunga BK PPN Imp 113164 113187 113132

PPN Lain 113139

PPN DN 113131

PPNBM 113142

PPH 22 unga PenagPPH 22 Imp Bunga PPN 113122 113174 113123 113174

Saldo Awal Koreksi Saldo Awal Piutang Baru Mutasi Piutang Saldo Akhir

KK B1.6 DAFTAR RINCI PIUTANG OUTSTANDING DOK SUMBER (PEMB PAB/CK) NO. PEMB PAB/CK PENETAPAN/PENAGIHAN JENIS DOK NOMOR TANGGAL JENIS DOK NOMOR TANGGAL

PERUSAHAAN NAMA

Ket: Bulan : Bulan pelaporan Status Proses : Keberatan, Banding, Surat Teguran/Peringatan/STCK‐2, Surat Paksa, Penyitaan Status Pelimpahan : SP3N, SP3DRI, STCK‐3 Status Pembayaran : Lunas, Pencicilan, Penangguhan Status Jaminan : Jaminan Tunai, Bank Garansi, Customs Bond, Jaminan Lainnya

NPWP

BM 113181

BK 113185

CK HT 113161


CK Lain 113169

DA Pab 113183

PIUTANG OUTSTANDING DA BK DA CK Bunga BK PPN Imp PPN Lain 113186 113164 113187 113132 113139

PPN DN 113131

PPNBM 113142


STATUS PROSES

STATUS PIUTANG STATUS STATUS JAMINAN/ LAINNYA PELIMPAHAN PEMBAYARAN BRG

KERTAS KERJA PIUTANG SA LDO PIUTANG BERDA SA RKAN DOKUMEN SUMBER STA TUS NILAI Impor - PIB/Dokap dg penundaan - SPTNP - SPP - SPSA - SPKTNP Ekspor - PEB - Surat Tagihan - SPPBK - SPPKBK Cukai - CK-1 - CK-1A - CK-5 - STCK-1 - SPPBP - SPPSA Total SA LDO PIUTANG BERDA SA RKAN STA TUS PENAGIHA N STA TUS NILAI Belum Jatuh Tempo Surat Teguran Surat Paksa Penyitaan - Pengusaha/Aset ada - Pengusaha/Aset tdk ada TOTA L

SALDO PIUTANG BERDASARKAN STATUS KEBERATAN &/ATAU BANDING STATUS NILAI Keberatan dan/atau banding Tidak Mengajukan TOTAL SALDO PIUTANG BERDASARKAN UMUR Umur Nilai 0 s.d. 60 Hari 60 s.d. 180 Hari 180 s.d. 365 Hari 1 s.d. 3 Tahun > 3 Tahun Total SALDO PIUTANG BERDASARKAN UMUR Umur Nilai 0 s.d. 1 Thn 1 s.d. 2 Thn 2 s.d. 3 Thn > 3 Tahun Total

Direktur Jenderal Thomas Sugijata NIP 195106211979031001

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Nomor 47/BC/2010 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di DJBC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA ..................../ KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ...........................

BERITA ACARA REKONSILIASI Nomor: ....................... Pada hari ini ......... tanggal ......... bulan .................. tahun ......... telah diselenggarakan rekonsiliasi Data Piutang Pajak, antara Kepala Subbagian Umum yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan dengan Kepala Seksi Perbendaharaan/kepabeanan dan cukai/Penagihan dan Pengembalian yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak, masing-masing pada Kantor Pusat DJBC/Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama/KPPBC .................. . Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan menyampaikan data dan atau dokumen berupa Neraca dan Neraca Percobaan UAPPA-E1/UAPPA-W/UAKPA K .................. Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*).. Sedangkan Penanggung Jawab Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak menyampaikan data dan atau dokumen, berupa: 1. Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Jenis Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*). 2. Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*). 3. Rincian Piutang Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*) yang sedang diajukan keberatan dan/atau banding oleh Wajib Pajak. 4. Rincian Piutang Pajak yang dilimpahkan ke KPKNL dan/atau DJP. 5. Rincian Piutang Pajak yang telah berumur lebih dari 10 Tahun. 6. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0. Setelah dilakukan pencocokan data piutang pajak sebagaimana tersebut di atas dengan data piutang pajak dalam Laporan Keuangan, nilai Piutang Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*) adalah sebesar Rp5....................., dengan nilai penyisihan piutang pajak sebesar Rp4............, piutang pajak yang berumur lebih dari 10 Tahun sebesar Rp3...................., serta terdapat nominal surat penetapan yang diajukan keberatan dan/atau banding oleh Wajib Pajak sebesar Rp0....................... sebagaimana rincian terlampir. Selanjutnya selisih yang terjadi sebagai akibat dilaksanakannya rekonsiliasi, ditindaklanjuti oleh Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan dengan membuat jurnal koreksi. Demikian, berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kepala .....................

Kepala ......................

Mengetahui, Kepala Kantor,

*)

Coret yang tidak perlu

Direktur Jenderal Thomas Sugijata NIP 195106211979031001

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Nomor 47/BC/2010 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di DJBC

TATA CARA PENATAUSAHAAN PIUTANG I. AKUNTANSI PIUTANG PAJAK A. AKUN PIUTANG AKUN

URAIAN AKUN PIUTANG PAJAK

113123

Piutang PPh Pasal 22 Impor

113132

Piutang PPN Impor

113139

Piutang PPN Lainnya

113142

Piutang PPnBM Impor

113149

Piutang PPnBM Lainnya

113161

Piutang Cukai Hasil Tembakau

113162

Piutang Cukai Ethyl Alkohol

113163

Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol

113164

Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai

113169

Piutang Pendapatan Cukai Lainnya

113181

Piutang Bea masuk

113182

Piutang Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)

113183

Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean

113184

Piutang Pendapatan Pabean Lainnya

113185

Piutang Pajak/pungutan ekspor

311311

Cadangan Piutang

xxxxxx

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

154111

Aset Lain-Lain

B. JURNAL

NO 1

KODE AKUN

DEBET

KREDIT

Pengakuan Piutang Pajak 1131xx 311311

2

URAIAN

Piutang Pajak Cadangan Piutang

Penyisihan Piutang Pajak

xxxxx xxxxx

311311 xxxxxx 3

xxxxx


xxxxx

Penghapusan Piutang Pajak xxxxxx 1131xx

4

Cadangan Piutang


xxxxx

Piutang Pajak

xxxxx

Penerimaan atas Pelunasan Piutang Pajak 41xxxx

Estimasi Pendapatan Pajak

41xxxx

Pendapatan Pajak

xxxxx xxxxx

II. PROSEDUR PENATAUSAHAAN A. PROSES DI KANTOR PELAYANAN 1. Pejabat bea dan cukai di Kantor Pelayanan yang melakukan penetapan mengirimkan hasil penetapannya kepada pejabat bea dan cukai yang menangani perbendaharaan untuk diadministrasikan. 2. Pejabat Bea dan Cukai yang mengadministrasikan Dokumen Sumber:

menangani

perbendaharaan

a. Menerima Dokumen Sumber; b. Meneliti data dalam Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) dan mencocokkan dengan Dokumen Sumber untuk memastikan data sudah terekam dalam SAPP; c. mencatat Dokumen Sumber kedalam Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) apabila data belum terekam atau dicatat kedalam daftar piutang; d. melakukan validasi data; dan e. mengarsipkan Dokumen Sumber. 3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan setiap bulan melakukan rekapitulasi piutang berdasarkan data pada Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) atau daftar piutang dengan menggunakan kertas kerja. 4. Hasil rekapitulasi piutang dituangkan dalam Laporan Piutang (LP.1) dilampiri dengan rinciannya yang dituangkan dalam Daftar Outstanding Piutang (LP.2) dan disampaikan serta dilaporkan setiap bulan kepada: a. Direktorat PPKC; b. Kanwil DJBC; dan c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan yang menangani Akuntansi keuangan. 5. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani akuntansi keuangan: a. menerima Laporan Piutang (LP.1), Daftar Outstanding Piutang (LP.2) dan ADE; b. menerima surat klarifikasi dari kantor wilayah; c. meneliti Laporan Piutang (LP.1), Daftar Outstanding Piutang (LP.2) dan surat klarifikasi;

d. membuat Formulir Jurnal Aset; e. merekam Formulir Jurnal Aset dan mem-posting dan memastikan kebenaran akun dan saldo Piutang Pajak yang tersaji di neraca; f. mencetak Konsep Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) membuat back up data dan menyiapkan ADK; dan g. mengarsipkan Laporan Piutang (LP.1), Daftar Outstanding Piutang (LP.2), surat klarifikasi, Formulir Jurnal Aset, Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan. 6. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani akuntansi keuangan melakukan rekonsiliasi saldo piutang dengan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan setiap 6 (enam) bulan sekali (setiap semester). Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. 7. Dalam hal hasil rekonsiliasi terdapat perbedaan data piutang, maka Pejabat Bea dan Cukai yang menangani akuntansi keuangan melakukan koreksi dengan cara: a. membuat Formulir Jurnal Aset; b. merekam Formulir Jurnal Aset dan mem-posting dan memastikan kebenaran akun dan saldo piutang yang tersaji di neraca; dan c. mencetak konsep laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, membuat back up data dan menyimpan ADK yang telah dikoreksi. 8. Untuk melakukan klarifikasi dan rekonsiliasi data, Kantor Pelayanan dapat melakukan rekonsiliasi data piutang dengan Kantor Pelayanan Kekayanan Negara dan Lelang, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Pelayanan Pajak. 9. Kepala Kantor menandatangani laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan UAKPA dan Laporan Piutang. 10. Pejabat Bea dan Cukai di bagian umum: a. mengirimkan laporan keuangan. catatan atas laporan keuangan, ADK, Laporan Piutang, Daftar Outstanding Piutang dan ADE ke Kantor Wilayah; dan b. mengirimkan Laporan Piutang (LP.1), Daftar Outstanding Piutang (LP.2) dan ADE ke Direktur PPKC. B. PROSES DI KANTOR WILAYAH DJBC 1. Pejabat bea dan cukai di Kantor Wilayah yang melakukan penetapan melakukan perkaman data penetapan ke dalam Sistem Aplikasi Piutangn dan Pengembalian (SAPP) dan mengirimkan hasil penetapannya kepada pejabat bea dan cukai yang menangani kepabeanan dan cukai untuk diadministrasikan. 2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani kepabeanan dan cukai: a. Menerima Dokumen Sumber; b. Meneliti data dalam Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) dan mencocokkan dengan Dokumen Sumber untuk memastikan data sudah terekam dalam SAPP; c. mencatat Dokumen Sumber kedalam Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) apabila data belum terekam atau dicatat kedalam daftar piutang; d. menerima Laporan Piutang (LP.1), Daftar Outstanding Piutang (LP.2) dan ADE dari Kantor Pelayanan; e. melakukan kompilasi data dari Laporan Piutang (LP.1) dan Daftar Outstanding Piutang (LP.2);

f. membuat Laporan Piutang (LP.1) dan Daftar Outstanding Piutang (LP.2) kantor wilayah; g. mengarsipkan Laporan Piutang (LP.1) dan Daftar Outstanding Piutang (LP.2) serta ADE. 3. Laporan Piutang (LP.1) dan Daftar Outstanding Piutang (LP.2) kantor wilayah, disampaikan serta dilaporkan setiap bulan kepada; a. Direktorat PPKC; dan b. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani akuntansi keuangan. 4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani akuntansi keuangan: a. menerima laporan keuangan. catatan atas laporan keuangan, ADK dari Kantor Pelayanan; b. menerima Laporan Piutang (LP.1) dan Daftar Outstanding Piutang (LP.2) kantor wilayah dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani kepabeanan dan cukai; dan c. melakukan verifikasi, kompilasi laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, ADK dan mencetak konsep laporan keuangan Tingkat Kantor Wilayah. 5. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani akuntansi keuangan melakukan rekonsiliasi data piutang pajak dengan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani kepabeanan dan cukai setiap 6 (enam) bulan sekali (setiap semester). Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. 6. Dalam hal hasil rekonsiliasi terdapat perbedaan data piutang, maka Pejabat Bea dan Cukai yang menangani akuntansi keuangan dapat membuat surat klarifikasi kepada Kantor Pelayanan dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 7. Untuk melakukan klarifikasi dan rekonsiliasi data, Kantor Wilayah dapat melakukan rekonsiliasi data piutang dengan Kantor Pelayanan, Kantor Wilayah Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Kekayanan Negara dan Lelang, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Pelayanan Pajak. 8. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani akuntansi keuangan mencetak laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, ADK UAPPA-W. 9. Kepala Kantor Wilayah menandatangani laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan UAPPA-W dan Laporan Piutang (LP.1) Kantor Wilayah. 10. Pejabat Bea dan Cukai di bagian umum, a. mengirimkan laporan keuangan. catatan atas laporan Keuangan, ADK UAPPA-W ke Sekretariat DJBC; dan b. mengirimkan Laporan Piutang (LP.1), Daftar Outstanding Piutang (LP.2) dan ADE Kantor Wilayah ke Dit PPKC. C. PROSES DI KANTOR PUSAT DJBC 1. Pejabat bea dan cukai yang melakukan penetapan di Kantor Pusat DJBC melakukan perekaman data penetapan ke dalam Sistem Aplikasi Piutangn dan Pengembalian (SAPP). 2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan dan pengembalian: a. menerima Laporan Piutang (LP.1), Daftar Outstanding Piutang (LP.2) dan ADE dari Kantor Pelayanan; b. menerima Laporan Piutang (LP.1), Daftar Outstanding Piutang (LP.2) dan ADE Kantor Wilayah; c. menerima surat konfirmasi dari Kantor Wilayah;

d. melakukan kompilasi data dari Laporan Outstanding Piutang (LP.2) dan ADE;

Piutang

(LP.1),

Daftar

e. merekonsiliasi antara data Laporan Piutang (LP.1), Daftar Outstanding Piutang (LP.2) dan ADE yang diterima dari Kantor Pelayanan dengan yang diterima dari Kantor Wilayah; f. merekap data piutang nasional; dan g. mengarsipkan data piutang nasional. 3. Data piutang nasional disampaikan serta dilaporkan setiap semester kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengangani Akuntansi Keuangan 4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Akuntansi Keuangan: a. menerima Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), ADK dari Kantor Wilayah; b. menerima data piutang nasional dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan dan pengembalian; dan c. melakukan verifikasi, kompilasi Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan, ADK dan mencetak konsep Laporan Keuangan Tingkat unit Eselon I. 5. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Akuntansi keuangan melakukan rekonsiliasi data Piutang Pajak dengan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan dan pengembalian setiap 6 (enam) bulan sekali (setiap semester). Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. 6. Dalam hal hasil rekonsiliasi terdapat perbedaan data Piutang Pajak, maka Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Akuntansi keuangan dapat membuat surat klarifikasi kepada Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 7. Untuk melakukan klarifikasi dan rekonsiliasi data, Kantor Pusat DJBC dapat melakukan rekonsiliasi data piutang dengan Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pajak. 8. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Akuntansi Keuangan mencetak Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) dan ADK UAPPA-W. 9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai menandatangani Laporan Keuangan, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) UAPPA-E1. 10. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Akuntansi Keuangan mengirimkan ADK Pengiriman, Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan Eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. Direktur Jenderal ttd,Thomas Sugijata NIP 195106211979031001

Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Nomor 47/BC/2010 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di DJBC

TATA CARA REKONSILIASI DATA PIUTANG TINGKAT NASIONAL 1. Kantor Pelayanan menyiapkan data yang terdiri atas: a. Laporan Piutang (LP.1); b. Daftar Outstanding Piutang (LP.2); c. Daftar Perkembangan Proses Piutang; d. Daftar Piutang yang terbit selama periode pelaporan; e. Daftar Piutang yang dikoreksi atau mutasi selama periode pelaporan; f. Daftar Jaminan; 2. Kantor Wilayah menyiapkan data yang terdiri atas: a. Laporan Piutang (LP.1) Kantor Wilayah; b. Daftar Outstanding Piutang (LP.2) Kantor Wilayah; c. Daftar Piutang yang Dokumen Sumbernya diterbitkan oleh Kantor Wilayah; d. Daftar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah; 3. Kantor Pusat menyiapkan data yang terdiri atas: a. data piutang nasional; b. data penetapan dan/atau penagihan yang diterbitkan oleh Kantor Pusat DJBC; 4. Pengisian kertas kerja diatur dengan ketentuan: a. Tata cara pengisian data uang dengan angka: 1) untuk memisahkan angka ribuan menggunakan tanda titik; 2) untuk memisahkan angka pecahan desimal menggunakan tanda koma dan maksimal menggunakan 2 (dua) digit dibelakang koma. 3) satuan mata uang yang digunakan adalah Rupiah (Rp.). Contoh: 1.002.000,00 b. Tata cara pengisian tanggal menggunakan format dd/mm/yy. dd = dua digit tanggal, mm = dua digit bulan, yy = dua digit tahun. 5. Kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan a. Mengisi saldo awal piutang ke dalam kertas kerja B1.1 1) Data diperoleh dari saldo akhir piutang periode sebelumnya. 2) Diisi data saldo awal piutang sesuai dengan baris akun piutangnnya masing-masing. b. Mengisi koreksi saldo awal piutang ke dalam kertas kerja B1.2 dan B1.2.1 1) Melakukan penelitian antara rincian piutang dari saldo awal piutang dengan data piutang yang diperoleh dari Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat untuk memastikan adanya data piutang yang transaksinya terjadi pada periode sebelumnya, tetapi belum tercatat atau diperhitungkan pada saldo akhir periode sebelumnya. 2) Koreksi saldo awal dapat terjadi akibat: a) tidak tercatatnya piutang baru yang terbit pada periode sebelumnya ke dalam Laporan Piutang dan/atau Daftar Outstanding Piutang; b) tidak tercatatnya mutasi piutang pada periode sebelumnya ke dalam Laporan Piutang dan/atau Daftar Outstanding Piutang; atau

c) keliru dalam mencatat besarnya piutang atau mutasi piutang pada periode sebelumnya. 3) Kertas kerja Koreksi Saldo Awal (B1.2) merupakan rekapitulasi dari kertas kerja Rincian Koreksi Saldo Awal (B1.2.1). Sehingga untuk dapat mengisi kertas kerja B1.2 harus terlebih dahulu mengisi kertas kerja B1.2.1. 4) Kertas kerja B1.2.1 diisi detil untuk setiap Dokumen Sumber yang perlu untuk dikoreksi atau dicatat ke dalam akun piutangnya masing-masing dan diisikan juga alasan dari koreksi yang dilakukan, misalkan belum tercatat, dsb. 5) Kertas kerja B1.2 diisi sebesar nilai piutang yang seharusnya ditambahkan atau dikurangi dari masing-masing akun piutang yang dihitung berdasarkan kertas kerja B1.2.1. c. Mengisi penambahan piutang baru tahun berjalan ke dalam kertas kerja B1.3 dan B1.3.1. 1) Melakukan penelitian terhadap daftar piutang yang terbit selama periode pelaporan dan data piutang yang diperoleh dari Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat untuk memastikan data piutang yang terbit selama periode pelaporan. 2) Kertas kerja Penambahan Piutang Baru Tahun Berjalan (B1.3) merupakan rekapitulasi dari kertas kerja Rincian Penambahan Piutang Baru Tahun Berjalan (B1.3.1). Sehingga untuk dapat mengisi kertas kerja B1.3 harus terlebih dahulu mengisi kertas kerja B1.3.1. 3) Kertas kerja B1.3.1 diisi detil untuk setiap Dokumen Sumber yang merupakan penambahan piutang baru pada tahun berjalan ke dalam akun piutangnya masing-masing. 4) Kertas kerja B1.3 diisi sebesar nilai piutang baru selama tahun berjalan yang seharusnya ditambahkan dari masing-masing akun piutang yang dihitung berdasarkan kertas kerja B1.3.1. 5) STCK-1 yang dimasukkan dalam kertas kerja ini merupakan STCK-1 yang terbit dari adanya kekurangan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Cukai. d. Mengisi mutasi piutang periode berjalan ke dalam kertas kerja B1.4 1) Melakukan penelitian terhadap Laporan Piutang, Daftar Outstanding Piutang, Daftar Perkembangan Proses Piutang dan data piutang yang diperoleh dari Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat untuk memastikan data piutang mutasi yang Dokumen Sumbernya terbit selama periode pelaporan. 2) Pengisian kertas kerja Mutasi Piutang (B1.4) dapat dibantu dengan kertas kerja tambahan oleh Kantor Pelayanan. 3) Dokumen Sumber berupa, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Pengadilan Pajak, Surat Teguran/ Surat Peringatan/ STCK-2 dan Surat Paksa, nilai yang dimasukkan untuk masing-masing akun piutang adalah selisih dari nilai piutang sebelumnya dengan nilai piutang yang ditetapkan dengan dokumen sumber yang menjadi dasar mutasi. 4) Dokumen Sumber berupa, CK-2, CK-3, SPKPC dan kompensasi PPN, hanya diisi apabila Dokumen Sumber digunakan untuk mengkompensasi pemesanan pita cukai yang mendapatkan penundaan (kredit). e. Mengisi saldo akhir piutang ke dalam kertas kerja B1.5 dan B1.5.1 1) Melakukan penelitian terhadap kertas kerja B1.1, B1.2, B1.3 dan B1.4.

2) Kertas kerja Saldo Akhir (B1.5) merupakan rekapitulasi dari kertas kerja Perhitungan Saldo Akhir (B1.5.1). Sehingga untuk dapat mengisi kertas kerja B1.5 harus terlebih dahulu mengisi kertas kerja B1.5.1. 3) Kertas kerja B1.5.1 diisi nilai detil untuk setiap akun piutang yang diperoleh dari kertas kerja B1.1, B1.2, B1.3 dan B1.4 4) Kertas kerja B1.5 diisi sebesar nilai piutang akhir dari masing-masing akun piutang yang diperoleh dari hasil penghitungan dengan menggunakan kertas kerja B1.5.1. f. Mengisi daftar rinci piutang outstanding ke dalam kertas kerja B1.6 1) Melakukan penelitian terhadap Daftar Outstanding Piutang, Daftar Perkembangan Proses Piutang, data piutang yang diperoleh dari Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat dan kerts kerja B1.1 sampai dengan B1.5 untuk memastikan rincian piutang yang belum diselesaikan. 2) Pengisian kertas kerja Daftar Rinci Piutang Outstanding (B1.6) dapat dibantu dengan kertas kerja tambahan oleh Kantor Pelayanan. 3) Total nilai akhir piutang dalam kertas kerja B1.6 harus sama dengan saldo akhir piutang yang tercantum pada kertas kerja B1.5. g. Mengklasifikasi piutang berdasarkan status piutang maupun umur piutang dengan sumber data dari kertas kerja B1.6. h. Membuat berita acara rekonsiliasi beserta lampirannya berupa kertas kerja dan catatan atau keterangan mengenai piutang. 6. Kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah a. Mensuplai data yang dibutuhkan oleh Kantor Pelayanan. b. Membantu proses penghitungan yang dilakukan oleh Kantor pelayanan. c. Menguji dan mengoreksi hasil penghitungan yang dilakukan Kantor Pelayanan. d. Melakukan kompilasi data yang telah dihasilkan oleh Kantor Pelayanan agar menghasilkan data piutang Kantor Wilayah. 7. Kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pusat a. Mensuplai data yang dibutuhkan oleh Kantor Pelayanan. b. Memberikan bantuan teknis yang diperlukan selama proses rekonsiliasi. c. Menguji dan mengoreksi hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan. d. Melakukan kompilasi data yang telah dihasilkan oleh Kantor Pelayanan agar menghasilkan data piutang Kantor Wilayah. 8. Kantor Pelayanan, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi.


Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Nomor 47/BC/2010 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di DJBC

DAFTAR PIUTANG BD.1 DAFTAR PERKEMBANGAN PROSES PIUTANG KODE SATKER KWBC/KPUBC/KPPBC

………………. ………………. DOK SUMBER (PEMB PAB/CK) BANDING PERUSAHAAN KEBERATAN SURAT DIRJEN/ KEP KANTOR KONDISI DEBITOR PELIMPAHAN PENAGIHAN SURAT TEGURAN SURAT PAKSA PENYITAAN PENUNDAAN/PENCICILAN PERMOHONAN PERMOHONAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN PENETAPAN/PENAGIHAN (MEMBATALKAN/MENGOREKSI) DEBITOR HARTA SP3N NO. SP3DRI/STCK‐3 PEMB PAB/CK NAMA NPWP JENIS DOK NOMOR TANGGAL JENIS DOK NOMOR TANGGAL JT TEMPO NOMOR TANGGAL NOMOR TANGGAL JT TEMPO AJU (Y/T) NOMOR TANGGAL NOMOR TANGGAL JT TEMPO PENERBIT S NOMOR TANGGAL TUNDA/CICIL NOMOR TANGGAL NOMOR TANGGAL JT TEMPO NOMOR TANGGAL NOMOR TANGGAL JENIS ASET ADA TDK ADA ADA TDK ADA NOMOR TANGGAL NOMOR TANGGAL 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

DAFTAR PIUTANG BD.2 DAFTAR PIUTANG (TERBIT) KODE SATKER KWBC/KPUBC/KPPBC

………………. ………………. DOK SUMBER

NO.

1

PIB/PEB/CK‐1/CK‐1A/CK‐5

Penetapan/Penagihan

PERUSAHAAN

PIUTANG

(SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, Surat Tagihan, SPPBK, SPKPBK, STCK‐1, SPPBP, SPPSA)

JENIS DOK

NOMOR

TANGGAL

JENIS DOK

NOMOR

TANGGAL

NAMA

NPWP

BM 113181

BK 113185

CK HT 113161

CK EA 113162

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CK MMEA PAB Lain 113163 113184 14

15

CK Lain 113169

DA Pab 113183

DA BK 113186

DA CK 113164

16

17

18

19

Bunga BK PPN Imp 113187 113132 20

21

PPN Lain 113139

PPN DN 113131

PPNBM 113142

PPH 22 113122

22

23

24

25

PPH 22 Imp Bunga PPN 113123 113174 26

27

DAFTAR PIUTANG BD.3 DAFTAR PIUTANG (MUTASI) KODE SATKER KWBC/KPUBC/KPPBC

………………. ………………. DOK SUMBER

DOKUMEN SUMBER AWAL TERBIT PIUTANG

NO.

1

DOKUMEN SUMBER MUTASI

(SSPCP, SP3DRI, SP3N, STCK‐1, STCK‐2, STCK‐3, (PIB, PEB, CK‐1, CK‐1A, CK‐5, SPTNP, SPKTNP, SPP, SPKPC, CK‐2, CK‐3, Kompensasi PPN, Skep Keberatan, Skep Penundaan, Put PP, Batal, S Teguran, S SPSA, SURAT TAGIHAN, SPPBK, SPKPBK, STCK‐1, Peringatan, S Paksa) SPPSA)

PERUSAHAAN

PIUTANG

JENIS DOK

NOMOR

TANGGAL

JENIS DOK

NOMOR

TANGGAL

NAMA

NPWP

BM 113181

BK 113185

CK HT 113161

CK EA 113162

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CK MMEA PAB Lain 113163 113184 14

15

CK Lain 113169

DA Pab 113183

DA BK 113186

DA CK 113164

16

17

18

19

Bunga BK PPN Imp 113187 113132 20

21

PPN Lain 113139

PPN DN 113131

PPNBM 113142

PPH 22 113122

22

23

24

25

PPH 22 Imp Bunga PPN 113123 113174 26

27

DAFTAR PIUTANG BD.4 DAFTAR JAMINAN KODE SATKER KWBC/KPUBC/KPPBC

………………. ……………….

JAMINAN

DOK SUMBER (PIB/CK‐1)

(Jaminan Tunai, Bank Garansi, Customs Bond, Jaminan Lainnya)

NO.

1

JENIS DOK

NOMOR

TANGGAL

2

3

4

JENIS DOK NOMOR BPJ TANGGAL 5

6

7

PERUSAHAAN

NILAI JAMINAN KETERANGAN

JT JAM

NAMA

NPWP

BM 113181

8

12

13

14

Ket: Kolom keterangan diisi dengan : Jaminan Dicairkan, Jaminan Dikembalikan, Jaminan Diperpanjang, dsb.

BK 113185

CK HT 113161

CK EA 113162

15

16

17

CK MMEA PAB Lain 113163 113184 18

19

CK Lain 113169

DA Pab 113183

DA BK 113186

DA CK 113164

20

21

22

23

Bunga BK PPN Imp 113187 113132 24

25

PPN Lain 113139

PPN DN 113131

PPNBM 113142

PPH 22 113122

26

27

28

29

PPH 22 Imp Bunga PPN 113123 113174 30

31

32

DAFTAR PIUTANG BD.5 DAFTAR PENCICILAN/PENUNDAAN KODE SATKER KWBC/KPUBC/KPPBC

………………. ………………. DOK SUMBER

DOKUMEN SUMBER AWAL TERBIT PIUTANG NO.

1

JENIS DOK

NOMOR

TANGGAL

NOMOR

TANGGAL

2

3

4

5

6

PERUSAHAAN

DOKUMEN SUMBER (Skep Penundaan)

(PIB, PEB, CK‐1, CK‐1A, CK‐5, SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, Surat Tagihan, SPPBK, SPKPBK, STCK‐1, SPPBP, SPPSA)

TERMIN (SKEP)

TGL JT TERMIN

NAMA

NPWP

7

8

9

10

1 2 3 4 5 dst

REALISASI PENUNDAAN/ PENCICILAN

PIUTANG

BM 113181

BK 113185

CK HT 113161

CK EA 113162

11

12

13

14

CK MMEA PAB Lain 113163 113184 15

16

CK Lain 113169

DA Pab 113183

DA BK 113186

DA CK 113164

17

18

19

20

Bunga BK PPN Imp 113187 113132 21

22

PPN Lain 113139

PPN DN 113131

PPNBM 113142

PPH 22 113122

23

24

25

26

PPH 22 Imp Bunga PPN JUMLAH JT BAYAR BAYAR 113123 113174 27

28

29

KET: Termin (SKEP) diisi sesuai dengan jumlah termin pencicilan Tgl JT Termin diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran untuk masing‐masing termin


30

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PIUTANG 1. Daftar piutang digunakan sebagai dokumen yang digunakan untuk memantau dan mendata transaksi yang berkaitan dengan piutang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2. Pencatatan dalam daftar piutang didasarkan kepada transaksi yang terjadi berkaitan dengan piutang. 3. Daftar piutang terdiri atas: a. Laporan Piutang (LP.1); b. Daftar Outstanding Piutang (LP.2); c. Daftar Perkembangan Proses Piutang (BD.1); d. Daftar Piutang (Terbit Selama Periode Pelaporan) (BD.2); e. Daftar Piutang (Koreksi/Mutasi Selama Periode Pelaporan) (BD.3); f. Daftar Jaminan/Sita Barang (BD.4); dan g. Daftar Pencicilan/Penundaan (BD.5). 4. Laporan Piutang (LP.1) dan Daftar Outstanding Piutang (LP.2) merupakan bagian dari laporan bulanan yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan. Angka yang dilaporkan harus berkesinambungan antara satu periode dengan periode berikutnya. 5. Tata cara pengisian data uang dengan angka: a. untuk memisahkan angka ribuan menggunakan tanda titik; b. untuk memisahkan angka pecahan desimal menggunakan tanda koma dan maksimal menggunakan 2 (dua) digit dibelakang koma. c. satuan mata uang yang digunakan adalah Rupiah (Rp.). Contoh: 1.002.000,00 6. Tata cara pengisian tanggal menggunakan format dd-mm-yy. dd = dua digit tanggal, mm = dua digit bulan, yy = dua digit tahun. 7. Laporan Piutang (LP.1) merupakan hasil rekapitulasi dari Daftar Outstanding Piutang (LP.2). 8. Daftar Outstanding Piutang (LP.2) dibuat berdasarkan a. Daftar Outstanding Piutang (LP.2) periode pelaporan sebelumnya; b. Daftar Perkembangan Proses Piutang (BD.1); c. Daftar Piutang Terbit (BD.2); dan d. Daftar Piutang (Koreksi/Mutasi) (BD.3). 9. Daftar Jaminan/Sita Barang (BD.4) digunakan untuk menghitung besarnya penyisihan piutang. 10. Pengujian penghitungan piutang dapat dibantu dengan menggunakan kertas kerja sebagaimana diatur dalam peraturan Direktur Jenderal ini atau dengan menggunakan kertas kerja tambahan lainnya. 11. Adapun pengisian daftar piutang adalah sebagaimana tabel dibawah ini. NO

TRANSAKSI

1. Piutang baru (Pemb Pab Imp, SKPBM, SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, PEB, Surat Tagihan, SPPBK, SPKPBK, CK-1, CK-1A, CK-5, STCK-

DAFTAR PIUTANG YANG DIISI BD.1 BD.2 BD.3 BD.4 BD.5 V V V -

NO 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

TRANSAKSI 1, SPPBP, SPPSA SKEP Penundaan Pengajuan keberatan Keputusan keberatan Pengajuan banding Putusan banding Surat teguran/peringatan/STCK-2 Surat paksa SPMP SP3N SP3DRI STCK-3 CK-2 CK-3 Kompensasi PPN SPKPC SSPCP Penundaan/Pencicilan

DAFTAR PIUTANG YANG DIISI BD.1 BD.2 BD.3 BD.4 BD.5 V V V V V V V V V V V V

-

V V V V V V V V V V V V V

V V V -

V -

V V

V V


Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Nomor 47/BC/2010 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di DJBC

DAFTAR PIUTANG LP.1 LAPORAN PIUTANG KODE SATKER KWBC/KPUBC/KPPBC BULAN

: : :

URAIAN

JML DOK

BM 113181

BK 113185

CK HT 113161

CK EA 113162

CK MMEA 113163

PAB Lain 113184

CK Lain 113169

DA Pab 113183

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AKUN DA CK 113164 11

PPN Imp 113132

PPN Lain 113139

PPN DN 113131

PPNBM 113142

PPH 22 113122

PPH 22 Imp 113123

Bunga PPN 113174

JUMLAH

12

13

14

15

16

17

18

19

Piutang I. Saldo Awal II. Koreksi Saldo Awal III. Piutang Terbit A. Impor 1 PIB/Dokap dg penundaan 2 SPKPBM 3 SPTNP 4 SPKTNP 5 SPP 6 SPSA Jumlah B. Ekspor 1 PEB 2 Surat Tagihan 3 SPPBK 4 SPKPBK Jumlah C. Cukai 1 CK‐1 2 CK‐1A 3 CK‐5 4 STCK‐1 5 SPPBP 6 SPPSA Jumlah IV. Mutasi 1 SKEP Keberatan 2 Put PP 3 SKEP Penundaan 4 Surat Teguran 5 Surat Peringatan 6 Surat Paksa 7 SP3N 8 SP3DRI 9 STCK‐2 10 STCK‐3 11 CK‐2 (Kompensasi) 12 CK‐3 (Kompensasi) 13 Kompensasi PPN 14 SPKPC 15 Pembayaran (SSPCP) 16 Pembatalan V. Saldo Akhir Status Piutang (Proses Penagihan) I. Blm Jatuh Tempo II. s.d Surat Teguran III. S.d Surat Paksa IV. S.d Surat Sita Status Piutang (Umur Piutang) I. s.d. 1 (satu) thn II. 1 (satu) thn s.d. 2 (dua) thn III. 2 (dua) thn s.d. 3 (tiga) thn IV. diatas 3 (tiga) thn Pengembalian I. SPMKB II. SPMKBK III. SPMKC IV. SPMKPE Jumlah ..............., ...................... Kepala Kantor

............................. NIP. ......................

DAFTAR PIUTANG LP 2 DAFTAR OUTSTANDING PIUTANG KODE SATKER KWBC/KPUBC/KPPBC BULAN

………………. ………………. ………………. DOK SUMBER (PEMB PAB/CK) PEMB PAB/CK PENETAPAN/PENAGIHAN NO. JENIS DOK NOMOR TANGGAL JENIS DOK NOMOR TANGGAL 1

2

3

4

5

6

PERUSAHAAN NAMA

NPWP

BM 113181

BK 113185

CK HT 113161

8

9

10

11

12

7

CK EA CK MMEA PAB Lain 113162 113163 113184 13

14

15

CK Lain 113169

DA Pab 113183

16

17

PIUTANG OUTSTANDING DA BK DA CK Bunga BK PPN Imp PPN Lain PPN DN 113186 113164 113187 113132 113139 113131 18

19

20

21

22

23

PPNBM 113142 24

PPH 22 PPH 22 Imp Bunga PPN 113122 113123 113174 25

26

STATUS PROSES

27

28

STATUS PIUTANG STATUS STATUS JAMINAN LAINNYA PELIMPAHAN PEMBAYARAN 29

30

31

Ket: Bulan : Bulan pelaporan Status Proses : Keberatan, Banding, Surat Teguran/Peringatan/STCK‐2, Surat Paksa, Penyitaan Status Pelimpahan : SP3N, SP3DRI, STCK‐3 Status Pembayaran : Lunas, Pencicilan, Penangguhan Status Jaminan : Jaminan Tunai, Bank Garansi, Customs Bond, Jaminan Lainnya


32

2010

Recommend Documents