KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 503/KEP.22-PP/2010
T E N TAN G Petunjuk Teknis Pemberian Rekomendasi atas pertimbangan Teknis dalam rangka Ijin Serah Pakai Tanah di luar Ruang Manfaat Jalan yang dikelola oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat MENIMBANG
: a. bahwa sebagai tindaklanjut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dalam rangka tertib administrasi perlu disusun Petunjuk Teknis dalam memproses Pemberian Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah di luar Ruang Manfaat Jalan. b. bahwa untuk memperjelas prosedur dan tata cara perolehan Rekomendasi bagi pemohon guna memperoleh pelayanan administrasi dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu segera diterbitkan ketentuan berupa Petunjuk Teknis melalui Keputusan Kepala Dinas.
MENGINGAT
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu. Pertaruran Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2009 Tentang Tata Kerja Pelayanan Perijinan Terpadu. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2009 tentang TUPOKSI Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
M EM UTU SKAN MENETAPKAN
:
PERTAMA
: Memberlakukan ketentuan-ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Rekomendasi Pemakaian Kekayaan Daerah di luar Ruang Manfaat Jalan yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam rangka keseragaman pelayanan administrasi di seluruh jajaran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat terhadap para pemohon Ijin Serah Pakai Tanah (Ijin Baru), Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat menerbitkan Rekomendasi berdasarkan Kajian Teknis/Telaahan Teknis yang dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan setempat dan selanjutnya Ijin Serah Pakai Tanah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Pemakaian Tanah (SKRPT) oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat (dalam masa transisi), tata cara perolehan/penerbitan Surat Ijin Serah Pakai Tanah, di atur sesuai pasal-pasal di bawah. Pasal 2 Sesuai dengan ketentuan pasal 1, maka pemohon diharuskan mengisi formulir model 1 yang telah disediakan oleh Kantor Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan setempat dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dengan dilengkapi syarat-syarat sbb : 1.Foto copy KTP pemohon; 2.Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk badan hukum; 3.Gambar denah atau situasi tanah; 4.Surat Pernyataan dan dilengkapi dengan materai secukupnya; 5.Khusus untuk permohonan ijin penanaman utilitas kabel/pipa, pihak yang memohon adalah instansi yang bertanggung jawab terhadap utilitas dimaksud. Kelengkapan permohonan selain gambar situasi, juga dilengkapi lampiran berupa gambar detail yang merinci tentang posisi galian dan ukuran pipa atau kabel yang akan ditanam dan gambar-gambar potongan melintang yang telah disesuaikan dengan ukuran di lapangan; 6.Untuk ijin jalan masuk harus dilengkapi detail jalan masuk berikut gambar lengkap saluran air; 7.Khusus untuk ijin pemakaian tanah pada daerah tertentu yang dianggap rawan konflik, bila dipandang perlu dapat melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Desa/Kelurahan dengan diketahui oleh Camat setempat. Pasal 3 Tim Teknis dari Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan setempat setelah menerima berkas permohonan dari pemohon segera memproses dengan mengadakan pemeriksaan ke lokasi, dan membuat laporan yang bersifat informasi teknis dalam suatu lembaran yang berisi hal-hal : 1.Gambar situasi, kondisi yang sesuai dengan peruntukan dan ukuran di lapangan, data luas ketetapan lokasi, jalur jalan, km dan ukuran-ukuran; 2.Telaahan berupa kajian untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi kebijakan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dalam memberikan Rekomendasi; 3.Gambar-gambar yang menjadi lampiran dalam rangka penerbitan Rekomendasi harus ditandatangani oleh pemohon diketahui oleh Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan setempat; 4.Proses di tingkat Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan setempat, merupakan proses tahap awal atas permohonan pemberian Rekomendasi, selanjutnya surat permohonan disertai Telaahan/Kajian Teknis dan Rekomendasi disampaikan kepada Kepala BPPT Provinsi Jawa Barat untuk diterbitkan Ijin Serah Pakai Tanah. Pasal 4 Setelah menerima surat permohonan penerbitan Ijin Serah Pakai Tanah yang telah ditelaah/dikaji oleh Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan setempat, Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat segera mengagendakan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Pasal 5 Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat memberikan instruksi/informasi dalam bentuk disposisi kepada Kepala Bidang Pengawasan Pemanfaatan guna mendapatkan proses lebih lanjut. Pasal 6 Kepala Bidang Pengawasan Pemanfaatan dapat pula berkoordinasi dengan unsur lainnya yang dianggap perlu untuk memperoleh keterangan dari kemungkinan adanya rencana/program lain pada lokasi tanah yang dimohon.
Pasal 7 Kepala Bidang Pengawasan Pemanfaatan melaksanakan proses penerbitan Rekomendasi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 1.Proses penerbitan Rekomendasi di Bidang Pengawasan Pemanfaatan berdasarkan kepada arahan dan disposisi dari Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. 2.Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat apabila memandang perlu, dapat memerintahkan Kepala Bidang Pengawasan Pemanfaatan untuk melakukan pengecekan ulang keadaan lapangan yang diusulkan pemohon. 3.Menandatangankan Rekomendasi kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat setelah diperiksa dan diparaf sebelumnya oleh Kepala Bidang Pengawasan Pemanfaatan. 4.Dari Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat setelah selesai penandatanganan, Rekomendasi dikembalikan ke Bidang Pengawasan Pemanfaatan untuk diberikan penomoran register, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. 5.Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat akan menerbitkan Ijin Serah Pakai Tanah yang ditujukan kepada Pemohon. Pasal 8 Surat Ijin Serah Pakai Tanah yang diterbitkan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya, apabila Dinas belum memerlukan ruang lahan dimaksud dan pihak yang bersangkutan (pemohon) masih merasa memerlukannya. BAB II TATA CARA PERMOHONAN PERPANJANGAN IJIN Pasal 9 1.Permohonan perpanjangan ijin diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa Ijin Serah Pakai Tanah habis masa berlakunya. 2.Apabila dalam kurun 2 (dua) bulan tersebut permohonan tidak diajukan, maka proses perpanjangan tidak dapat diterbitkan secara otomatis. 3.Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan setempat, dapat mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Ketetapan Retribusi Pemakaian Tanah (SKRPT) dan pengelolaan serta penerbitan Keputusan Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah oleh BPPT (sesuai dengan prosedur pasal 7). 4.Surat Ketetapan Retribusi Pemakaian Tanah (SKRPT) dan Surat Keputusan Pemberian Ijin Serah Pakai Tanah (Perpanjangan) maupun yang baru dikirimkan aslinya kepada Pemohon (sebanyak 1 rangkap), tembusan dikirim ke Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat (Dipenda) selaku pemungut SKRPT. Serta salinan disimpan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat u.p Kepala Bidang Pengawasan Pemanfaatan. Pasal 10 Rekomendasi dapat dipertimbangkan untuk tidak diproses, apabila kelengkapan administrasi sesuai yang disyaratkan ternyata tidak dapat dipenuhi oleh pemohon. Pasal 11 Sesuai PERDA Nomor 5 Tahun 2009 Lampiran I, untuk tanah dan/atau bangunan dalam/luar wilayah perkotaan selain untuk Lahan Usaha Penjualan Tanaman/Bunga sudah Bebas Retribusi. BAB III JENIS PERIJINAN Pasal 12 1.Jenis perijinan yang diberikan terhadap Penggunaan Tanah di Ruang Manfaat Jalan. a.Pemasangan bangunan utilitas di bawah atau di atas permukaan berupa pipa maupun kabel. b.Fasilitas jalan keluar masuk persil. c.Lahan parkir pada daerah-daerah tertentu d.Membuat crossing menyilang jalan e.Jembatan Penyeberangan Orang. 2.Jenis perijinan yang diberikan terhadap Penggunaan Tanah di luar Ruang Manfaat Jalan. a.Untuk Bangunan Darurat/Rumah Tinggal Semi Permanen. b.Untuk Lahan Usaha c.Untuk Penambangan d.Tanaman/Bunga dan tanaman palawija.
Pasal 13 Dalam pemberian ijin jalan masuk pekarangan harus diperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengganggu bangunan-bangunan pelengkap jalan seperti jembatan, gorong-gorong, persilangan : 1.Batas minimal dari badan jembatan tidak boleh kurang dari 100 m’ (seratus meter). 2.Yang melintas gorong-gorong/saluran air hujan milik jalan harus diberi ketentuan tidak merusak, bahkan harus dibuat sedemikian kuat dan tidak sampai menghalangi kelancaran saluran air tersebut. 3.Setiap pembuatan jalan masuk harus dilengkapi dengan jalur transisi agar keluar/masuknya kendaraan tidak sampai mengganggu para pengguna jalan lainnya. Pasal 14 Untuk pemberian ijin galian guna pemasangan/penanaman kabel listrik, telepon, pipa PDAM dan pipa Pertamina atau utilitas umum lainnya agar diperhatikan hal-hal seperti berikut : 1.PERDA Nomor 5 Tahun 2009 tersirat bahwa pungutan retribusi atas Ijin Serah Pakai Tanah yang dikelola oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat oleh pihak lain sudah terbebas dari retribusi selama tidak merubah fungsinya dan diperlukan untuk kepentingan umum/kegiatan sosial. 2.Perhitungan luas yang digunakan patokan dihitung dari panjang galian tanah terpakai kali diameter pipa ditambah 15 (lima belas) centimeter dengan batas minimal lebar galian sebesar 50 cm. 3.Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan setempat, menyerahkan Surat Ijin dan Berita Acara Lapangan dan memberikan Surat Penugasan kepada beberapa staf teknik untuk melakukan pengawasan dengan beban biaya pemegang ijin galian. 4.Setelah ijin galian yang telah diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat cq. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, calon pemegang ijin diharuskan menyiapkan Berita Acara Serah Terima Lapangan dengan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan setempat. 5.Sebelum pelaksanaan pekerjaan penggalian, pemegang ijin harus sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan dan Kepolisian setempat. 6.Pemegang ijin harus menyediakan uang jaminan pelaksanaan perbaikan sebesar jumlah perkiraan biaya perbaikan kembali bekas galian, yang disimpan pada Bank Pemerintah atas nama Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan sesuai wilayah kerja yang menjadi wewenangnya, yang berlaku hingga pekerjaan perbaikan kembali bekas galian dinyatakan selesai. BAB IV SISTIM PELAPORAN DAN TANDA BUKTI TELAH DIBERIKAN IJIN Pasal 15 Guna memudahkan pemantauan di tingkat Dinas, maka Bidang Pengawasan Pemanfaatan secara proaktif dapat berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah untuk memperoleh laporan rutin setiap bulan mengenai realisasi penyetoran para wajib bayar retribusi. Pasal 16 1.Untuk jenis ijin jalan masuk dapat diberikan tanda yang dipasang dipintu pagar rumah, agar bisa dilihat oleh petugas. 2.Untuk jenis ijin galian, pada plang kerja dicantumkan nomor ijin. BAB V PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 17 Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2009 pasal 8 tentang Sanksi Administrasi seperti yang diatur dalam ayat 1 dan 2, maka untuk melaksanakan pengawasan serta pembinaan diperlukan beberapa petunjuk seperti berikut : 1.Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan setempat, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap tanah-tanah milik Provinsi yang dikelola oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dari pemakaian liar oleh pihak-pihak lain. 2.Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan setempat, segera melaporkan kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, bila disinyalir ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran PERDA. 3.Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, melalui PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang ditunjuk akan segera melakukan penyidikan, atas dasar laporan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan setempat. 4.Berdasarkan laporan PPNS, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat akan melanjutkan ke BPPT untuk ditindaklanjuti, agar segera mematuhi ketentuan-ketentuan atau mengosongkan kembali tanah yang digunakan tanpa ijin. 5.Bila si pelanggar setelah diberi surat peringatan tidak mengindahkannya, maka pihak PPNS akan segera melanjutkan
proses kepada instansi yang berwenang untuk diadakan tindakan terhadap pelanggaran tersebut. 6.Pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah Ruang Manfaat Jalan tanpa ijin akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat. Pasal 18 Yang diberi wewenang mengelola proses pemberian Rekomendasi dan SKRPT (masa transisi) adalah Bidang Pengawasan Pemanfaatan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Pasal 19 Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/346/PP tanggal 31 Agustus 2006 tentang Perubahan surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/1024/PP tanggal 15 September 2005 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ijin Pemakaian Kekayanaan Daerah di Ruang Manfaat Jalan dan di luar Ruang Manfaat Jalan yang dikelola oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dinyatakan tidak berlaku. Pasal 20 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.
Ditetapkan di : B a n d u n g Pada Tanggal : 11 Oktober 2010 KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT
Dr. Ir. Drs. H.M. GUNTORO, MM. Pembina Tingkat I NIP. 19580609 198403 1 007 Tembusan : 1. Gubernur Jawa Barat di Bandung. 2. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Batat di Bandung. 3. Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung. 4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung. 5. Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung. 6. Inspektorat Provinsi Jawa Barat di Bandung. 7. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat di Bandung. 8. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan I di Cianjur. 9. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan II di Sukabumi. 10. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan III di Bandung. 11. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan IV di Sumedang. 12. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan V di Ciamis. 13. Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan VI di Cirebon 14. Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat di Bandung. 15. Para Kepala Bidang, pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat di Bandung.
