2010

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMORj /Kp/BPPT/111/2010 TENTANG

KEWAJIBAN PENGUMPULAN ANGKA KREDIT KUMULATIF PEJABAT FUNGSIONAL PEREKAYASA YANG DIANGKAT MELALUI INPASSING

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibuka kesempatan untuk menjadi Pejabat Fungsional Perekayasa yang diangkat melalui inpassing;

b.

bahwa inpassing sebagaimana tersebut dalam pertimbangan huruf a di atas diberikan melalui tata cara penilaian dan penetapan angka kredit, pengangkatan, pembebasan sementara, dan dari Jabatan Fungsional dan pemberhentian dalam Perekayasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas perlu diatur suatu Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Kewajiban Pejabat Fungsional Pengumpulan Angka Kredit Kumulatif Perekayasa Yang Diangkat Melalui Inpassing melalui penetapan Peraturan ini;

: 1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik ...

-2Nomor 11, Tambahan Republik Indonesia Tahun 1977 Indonesia Nomor 3098), Lembaran Negara Republik sebagaimana telah sepuluh kali diubah , terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; 8. Keputusan Presiden Nomor 144/M Tahun 2008; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M. PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170/Kp/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 11. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 267/M/PB/VIII/2009 dan Nomor 15 TAHUN 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya. 12. Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 01/Kp/BPPT/1/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya; 13. Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 02/Kp/BPPT/1/2009 Tentang Tata Cara Inpassing Jabatan Fungsional Perekayasa; MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN KEWAJIBAN TENTANG PENERAPAN TEKNOLOGI ANGKA KREDIT KUMULATIF PEJABAT PENGUMPULAN FUNGSIONAL PEREKAYASA YANG DIANGKAT MELALUI INPASSING. BAB 1.

-3BAB. I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Angka Kredit adalah, satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butirbutir kegiatan yang harus dikumpulkan oleh Pejabat Fungsional Perekayasa dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan sesuai lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M .PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya. 2.

Pejabat Fungsional Perekayasa adalah, Pejabat Fungsional Perekayasa yang diangkat melalui inpassing.

3.

Inpassing Jabatan Fungsional Perekayasa adalah, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang berijazah sekurang-kurang nya S1/Diploma IV, sekurang-kurangnya (PNS) Pangkat Penata, Golongan Ruang - Ill/c dan telah melaksanakan tugas kerekayasaan minimal 10 tahun, melalui penyesuaian pangkat/golongan dan tingkat pendidikan yang dimilikinya pada jenjang jabatan dan angka kredit tertentu ke dalam jabatan fungsional perekayasa.

4. Angka Kredit Kumulatif adalah, angka kredit yang diperoleh pada periode tertentu sebagai Pejabat Fungsional Perekayasa setelah diangkat melalui inpassing sesuai dengan persyaratan tersebut pada Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 02/Kp/BPPT/l/2009 tentang Tata Cara Inpassing Jabatan Fungsional Perekayasa.

BAB II KEWAJIBAN PENGUSULAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT KUMULATIF Pasal 2 (1) Setiap Pejabat Fungsional Perekayasa Yang Diangkat Melalui Jalur Inpassing sesuai dengan persyaratan yang terdapat didalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan 02/Kp/BPPT/l/2009 tentang Tata Cara Inpassing Penerapan Teknologi Nomor Jabatan Fungsional Perekayasa wajib mengumpulkan angka kredit kumulatifnya. (2) Kewajiban pengumpulan angka kredit kumulatif dilakukan dengan mengumpulkan dan menilai angka kredit yang diperolehnya pada periode tertentu setelah yang bersangkutan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Perekayasa setelah melalui jalur inpassing.

Pasal 3 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional Perekayasa melalui inpassing sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) di atas berkewajiban membuat dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) atas kegiatan-kegiatan kerekayasaan yang dihasilkannya terhitung sejak tanggal diterbitkannya Penetapan Angka Kredit ( PAK) Inpassing yang ditandatangani oleh Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa/ Kepala BPPT. Pasal 4. .

-4 Pasal 4 Kewajiban mengumpulkan angka kredit kumulatif oleh Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam jabatan fungsional perekayasa melalui jalur inpassing ditentukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut: 1. Kewajiban pemenuhan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya sebesar 10% dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada akhir tahun pertama terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Perekayasa; 2. Kewajiban pemenuhan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya sebesar 30% (10% pada tahun pertama dan 20% pada tahun kedua) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada akhir tahun kedua terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Perekayasa; 3. Kewajiban pemenuhan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya sebesar 60% (10% pada tahun pertama, 20% pada tahun kedua, dan 30% pada tahun ketiga) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkatnya setingkat Iebih tinggi pada akhir tahun ketiga terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Pejabat Fungsional Perekayasa.

BAB III PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA Pasal 5 (1)

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 di atas Pejabat Fungsional Perekayasa yang diangkat melalui inpassing tidak pegawai dapat memenuhi angka kredit sebagaimana yang telah disyaratkan, maka sementara dalam Jabatan Fungsional yang bersangkutan akan dibebaskan Perekayasa.

(2)

Apabila dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak dibebaskan sementara, yang bersangkutan tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana yang disyaratkan, maka yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perekayasa.

Pasal 6 Pajabat Fungsional Perekayasa yang dibebaskan sementara berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 di atas dapat diangkat kembali sebagai pejabat fungsional Perekayasa , apabila sebelum akhir tahun yang disyaratkan pejabat fungsional perekayasa yang bersangkutan dapat memenuhi kekurangan angka kredit yang disyaratkan kepadanya dan disyahkan melalui Penetapan Angka Kredit (PAK).

BABIV...

-5BAB IV TANGGUNGJAWAB DAN KEWENANGAN PENETAPAN STATUS PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA Pasal

7

Tanggung jawab dan kewenangan menetapkan pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Perekayasa dilakukan oleh Instansi asal pejabat fungsional perekayasa yang bersangkutan.

Pasal 8 Penetapan Angka Kredit , pembebasan sementara , pengangkatan kembali dan pemberhentian sebagai Pabatan Fungsional Perekayasa , disampaikan kepada Kepala BPPT selaku Kepala Instansi Pembina Pabatan Fungsional Perekayasa. Pasal 9 Angka Kredit Jabatan Fungsional Perekayasa yang Contoh kewajiban pemenuhan diangkat melalui Inpassing tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Lampiran peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan peraturan ini.

Pasal 11 Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar semua pihak dapat mengetahui dan mematuhinya. ditetapkan di Jakarta pada tanggal , -90 Maret 2010 KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI,

DR. IR. MARZAN A. ISKANDAR

-6-

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR

/Kp/BPPT/ 111/2010

Contoh : 1.

Dra. Puji Setyaningsih diangkat sebagai pejabat fungsional perekayasa melalui inpassing sebagai Perekayasa Muda, Golongan Ruang Ill/c, Angka Kredit (AK) = 275 per 1 Agustus 2009. Pada akhir tahun ke-1 (tanggal 31 Juli 2010) setelah diangkat, yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal 10% AK dari Jumlah AK kenaikan pangkat berikutnya, yaitu 10% x 100 AK = 10 AK Oleh karena itu, mulai tanggal 1 Agustus 2010, yang bersangkutan dibebaskan sementara dalam Jabatan Fungsional Perekayasa. Pada tanggal 26 Desember 2010, Dra Puji Setyaningsih dapat mengumpulkan Angka Kredit 15 AK, maka mulai tanggal 27 Desember 210 yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perekayasa setelah Penetapan Angka Kredit (PAK) yang bersangkutan diterbitkan. Selanjutnya Dra Puji Setyaningsih pada tanggal 31 Juli 2011 harus sudah dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal sebesar 20 %, yaitu 20% x 100 AK = 20 AK. Budi Setiawan Sadikin, M.Si. diangkat sebagai pejabat fungsional perekayasa melalui inpassing sebagai Perekayasa Muda, Golongan Ruang III/d, Angka Kredit = 352 per 1 November 2009. Pada tanggal 30 Oktober 2010 yang bersangkutan dapat mengumpulkan Angka Kredit sebesar 10 % dari AK dari jumlah AK kenaikan pangkat berikutnya. Namun pada akhir tahun ke-2 (tanggal 30 Oktober 2011) yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan AK minimal 20%, yaitu 20% x 100 AK = 20 AK. Oleh karena itu, mulai tanggal 1 November 2011, yang bersangkutan dibebaskan sementara dalam Jabatan Fungsional Perekayasa.

3.

Dr. Nur Huda, M.Si. diangkat sebagai pejabat fungsional perekayasa melalui inpassing sebagai Perekayasa Utama, Golongan Ruang IV/d, Angka Kredit = 951 per tanggal 15 Desember 2009. Pada tahun akhir ke-1 (tanggal 14 Desember 2010) yang bersangkutan dapat mengumpulkan Angka Kredit 10% (10% x 200 AK = 20 AK), akhir tahun ke-2 (14 Desember 2011) juga dapat mengumpulkan Angka Kredit 20% (20% x 200 AK=40 AK). Pada akhir tahun ke-3 (tanggal 14 Desember 2012) yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit sebesar 30% (30 % x 200= 60 AK). Oleh karena itu, pada awal tahun ke-4 (15 Desember 2012), yang bersangkutan dibebaskan sementara dalam Jabatan Fungsional Perekayasa.

4.

Dr. Joko Husodo, M.Sc. diangkat sebagai pejabat fungsional perekayasa melalui inpassing sebagai Perekayasa Muda, Golongan Ruang III/d, Angka Kredit = 382 AK per 14 Januari 2010. Pada akhir tahun ke-1 (tanggal 13 Januari 2011) yang bersangkungkutan dapat mengumpulkan Angka Kredit sebesar 10 % AK dari jumlah AK kenaikan pangkat berikutnya ...

-7LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI /Kp/BPPT/111/2010 NOMOR berikutnya (10% x 100 = 10 AK ), sehingga Angka Kredit yang bersangkutan menjadi 392 AK (382 AK + 10 AK). Pada akhir tahun ke-2 (tanggal 13 Januari 2012) yang bersangkutan dapat mengumpulkan Angka Kredit sebesar 20 % AK dari jumlah AK kenaikan pangkat berikutnya (20% x 100 = 20 AK), sehingga Angka Kredit yang bersangkutan menjadi 412 AK (392 AK + 20 AK). Berdasarkan perhitungan penilaian angka kredit tersebut dan dengan asumsi bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan 80 % kegiatan utama dan 20 % kegiatan penunjang , maka mulai tanggal 13 Januari 2012 Dr . Joko Husodo, M.Sc. sebagai Perekayasa Madya, Golongan Ruang IV/a. Selanjutnya Dr. Joko Dwi Husodo , M.Sc. pada akhir tahun ke-3 (tanggal 13 Januari 2013) harus sudah dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal sebesar 30 %, yaitu 30 % x 150 AK = 45 AK. 5.

Dadi Setyanto , M.Si. diangkat sebagai pejabat fungsional perekayasa melalui inpassing sebagai Perekayasa Utama, Golongan Ruang IV /d, Angka Kredit=1045 per tanggal 9 Juni 2009. Pada tanggal 4 Maret 2010 yang bersangkutan dapat mengumpulkan Angka Kredit sebesar 12 AK), sehingga Angka Kredit yang bersangkutan menjadi 1057 AK ( 1045 AK + 12 AK ). Berdasarkan perhitungan penilaian angka kredit tersebut yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan 80 % dan dengan asumsi kegiatan utama dan 20 % kegiatan penunjang, maka mulai tanggal 5 Maret 2010 Dadi Setyanto, M.Si. sebagai Perekayasa Utama , Golongan Ruang IV/e. Selanjutnya mulai tanggal 5 Maret 2010 yang bersangkutan mempunyai kewajiban mengumpulkan angka kredit sebesar 50 AK setiap 2 (dua) tahun sebagai maintenance. Dr. Horas Sirait , MSc, diangkat sebagai pejabat fungsional perekayasa melalui inpassing sebagai Perekayasa Utama , Golongan Ruang IV/e, AK=1050. Yang bersangkutan mempunyai kewajiban yang sama dengan Pejabat Perekayasa Utama regular, yaitu mengumpulkan Angka Kredit sebesar 50 AK setiap 2 (dua) tahun (maintenance ). Kewajiban mengumpulkan Angka Kredit sebesar 10 % tahun ke-1, 30 % tahun ke-2 dan 60 % tahun ke-3 tidak berlaku untuk Perekayasa Utama, Golongan Ruang IV/e yang diangkat melalui Inpassing. ditetapkan di Jakarta pada tanggal , Maret 2010 KEPALA BADAN PENGKAJIAN dan PENERAPAN TEKNOLOGI,

DR. IR. MARZAN A. ISKANDAR