KESEPAKATAN BERSAMA Nomor : 11/SETMEN.PP&PA/08/2010 Nomor : 078/JN-MOU/VIII/2010
ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN PT MEDIA NUSA PRADANA
TENTANG KERJASAMA PEMBERITAAN, TRANSFORMASI DAN DISEMINASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK MELALUI PUBLIKASI PADA SURAT KABAR HARIAN JURNAL NASIONAL DAN PRODUK PT MEDIA NUSA PRADANA LAINNYA
1
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN PT MEDIA NUSA PRADANA TENTANG KERJASAMA PEMBERITAAN, TRANSFORMASI DAN DISEMINASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK MELALUI PUBLIKASI PADA SURAT KABAR HARIAN JURNAL NASIONAL DAN PRODUK PT MEDIA NUSA PRADANA LAINNYA
Nomor : 11/SETMEN.PP&PA/08/2010 Nomor : 078/JN-MOU/VIII/2010
Pada hari ini Rabu, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu sepuluh, di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.
Dra. SRI DANTI, M.A.
: Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KESATU”.
2.
N. SYAMSUDDIN Ch. HAESY
: Pemimpin Umum/Perusahaan PT Media Nusa Pradana, bertindak untuk dan atas nama PT Media Nusa Pradana, yang berkedudukan di Jl. Pemuda Nomor 34, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.
kedua belah pihak setuju dan bersepakat untuk melakukan Kerjasama Pemberitaan, Transformasi dan Diseminasi Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak Melalui Publikasi pada Surat Kabar harian Jurnal Nasional dan Produk PT Media Nusa Pradana lainnya dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut : 2
BAB I DASAR PELAKSANAAN Pasal 1 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan adanya pemberitaan yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak pada Surat Kabar Harian Harian Jurnal Nasional dan produk PT Media Nusa Pradana lainnya guna meningkatkan kualitas hidup perempuan serta perlindungan perempuan dan anak. Pasal 3 Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah : a. memberikan informasi kepada masyarakat tentang program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak; b. mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan serta perlindungan perempuan dan anak ; dan c. memberikan pengetahuan kepada perempuan untuk meningkatkan kualitasnya dalam program pembangunan.
3
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi publikasi dan penyebarluasan berita mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak pada Surat Kabar Harian Jurnal Nasional dan produk PT Media Nusa Pradana lainnya. Pasal 5 (1) Pemberitaan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak meliputi hal yang terkait dengan : a. penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak; b. penegakan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak; dan c. peningkatan kualitas hidup dan kemandirian perempuan. (2) Pemberitaan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dilakukan berupa tulisan, liputan, foto-foto, dan grafis yang ditulis tanpa mencantumkan kode-kode advertensi di Surat Kabar Harian Jurnal Nasional dan produk PT Media Nusa Pradana lainnya, serta mendorong transformasi atas pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak. (3) Bentuk pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disajikan oleh PIHAK KEDUA secara ringan, cerdas, menarik, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 6 Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. menyediakan bahan dan data baik yang diminta maupun tidak diminta oleh PIHAK KEDUA yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak; b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan publikasi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak yang dilakukan PIHAK KEDUA; dan c. memberikan kompensasi biaya kepada PIHAK KEDUA sebagai pelaksanaan pemberitaan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak di Surat Kabar Harian Jurnal Nasional dan produk PT Media Nusa Pradana lainnya.
4
Pasal 7 Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU mempunyai hak: a. mendapatkan liputan khusus program pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak dengan gaya bahasa jurnalistik secara ringan, cerdas, menarik, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Surat Kabar Harian Jurnal Nasional dan produk PT Media Nusa Pradana lainnya; b. memberikan saran, masukan, dan pendapat tentang materi pemberitaan berupa tulisan, liputan, foto-foto, dan grafis yang dilakukan PIHAK KEDUA; dan c. menerima laporan secara tertulis atas setiap pemberitaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. Pasal 8 Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. memberitakan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak melalui Surat Kabar Harian Jurnal Nasional yang dipimpinnya berupa tulisan, liputan, foto-foto, dan grafis tanpa mencantumkan kode-kode advertensi; b. melakukan penyortiran dan pembatasan terhadap pemberitaan yang tidak sesuai dengan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak; c. membuat liputan khusus dengan tema program unggulan yang sedang dilakukan PIHAK KESATU; dan d. memberikan laporan secara berkala tentang realisasi pelaksanaan pemberitaan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak kepada PIHAK KESATU. Pasal 9 Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut : a. menerima kompensasi biaya dari PIHAK KESATU tentang pemberitaan, transformasi dan diseminasi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak di Surat Kabar Harian Jurnal Nasional dan produk PT Media Nusa Pradana lainnya; b. menerima saran, masukan, dan pendapat dari PIHAK KESATU tentang materi pemberitaan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak; dan c. memperoleh data dan informasi tentang program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak.
5
BAB V JANGKA WAKTU Pasal 10 Jangka waktu pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini. BAB VI PERSELISIHAN Pasal 11 (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak. (2) Bila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum. BAB VII PENUTUP Pasal 12 (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah setiap waktu atas persetujuan para pihak melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya. (2) Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan atas persetujuan para pihak, dan akan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Pasal 13 (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila: a. telah berakhir jangka waktunya; b. batal demi hukum, yaitu bila ada ketentuan perundangan atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini; dan c. force majeure, yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang atau hal-hal lain yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan. (2) Pihak yang terkena force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.
6
Pasal 14 Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 2 (dua) asli, sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak diberikan 1 (satu) rangkap.
PIHAK KEDUA
ttd. N. SYAMSUDDIN Ch. HAESY
PIHAK KESATU
ttd. Dra. SRI DANTI, M.A.
7
