2010

JURNAL ILMU SOSIAL-FAKULTAS ISIPOL UMA

ISSN : 2085 – 0328

CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 09/2010 Indra Muda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area ABSTRACT Refers to the goal of Regional Head / Vice Regional Head which is to obtain local leaders who really pay attention to the people’s aspirations so that the people feel their aspirations considered by the leaders they choose. To know the leader that will be chosen by the people, KPU do the crawl towards the candidates based on the determined steps. The problems of this research are whether the determintaion of North Sumatera Region Head / Vice Regional Head General Election’s voters register is appropriate with the fixed regulation, and whether North Sumatera KPU finds obstacles to determine the accurate voters register. Based on the experience of the implementation of North Sumatera Region Head / Vice Regional Head at the last period, the voters register (DPT) determintaion has been done according to PP No. 17 Year 2005 and PP no. 25 year 2007. For the next General Election, to avoid the double voters in the voters register the DP Tools system will be done, by using the detection at the computer, if it is found the double voters then automatically one of them will be deleted. North Sumatera people is a compound people which is not easily provoked by the negative issues, although some riot happens in some region in Indonesia for the implementation of the regional Head General Election, then vice versa in Noeth Sumatera, the election process at some TPS runs smoothly without any obstacle. Regional Head and Vice Regional Head General Election on 2008 was successfully won by Saymsul Arifin, SE and Ir. Gatot Pujo Nugroho. Keywords : updating data, voters, regional head general election.

PERSPEKTIF/ VOLUME 4/ NOMOR 1/ APRIL 2011

1


PENDAHULUAN Merujuk kepada tujuan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak lain adalah untuk memperoleh pemimpin daerah yang benarbenar memperhatikan aspirasi rakyat yang telah memilihnya sehingga rakyat merasa aspirasi mereka diperhatikan oleh pemimpin yang mereka pilih. Untuk mengetahui pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penjaringan terhadap calon sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian. Dengan melalui tahapan ini diharapkan akan dapat diperoleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang benar-benar memperhatikan aspirasi rakyatnya. Untuk Pemilu legislatif 2009 terdapat 38 Parpol Nasional, 6 Parpol Lokal Aceh sebagai peserta. Ini berarti rakyat Indonesia suka atau tidak suka tetap mendapat sajian menu multi partai walaupun diantara mereka ada yang tidak mengerti atau tidak faham tentang suasana kehidupan politik dalam negara demokrasi. Seiring dengan perkembangan jumlah partai dalam Pemilu Legislatif tersebut, demikian juga halnya dalam pemilihan Kepala Daerah. Apabila pada masa-masa sebelumnya, untuk Memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan kewenangan dari DPRD, kini telah diserahkan secara langsung kepada rakyat di daerah yang bersangkutan, yang disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Dalam perkembangan selanjutnya, seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak hanya dibatasi dari usulan Partai Politik akan tetapi juga dapat mengajukan diri secara indevenden sesuai dengan tata tertib aturan yang ditetapkan. Untuk menyelenggarakan Pemilu baik secara nasional maupun secara regional, pemerintah RI memberikan kewenangan kepada suatu

ISSN : 2085 – 0328

komisi yang disebut dengan Kommisi Pemilihan Umum. Dalam proses penyusunan dan penjadwalan Pemilihan Umum di beberapa Daerah termasuk di Sumatera Utara, pihak Komisi Pemilihan Umum terkesan belum siap, baik dalam persiapan pemutakhiran data, penjaringan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun dalam pendistribusian surat suara serta perlengkapan lainnya ke beberapa daerah sehingga dikhawatirkan dapat mengancam terjadinya penundaan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Rumusan Masalah 1. Apakah penetapan daftar pemilih tetap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Utara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Apakah KPU Sumatera Utara menemukan hambatan untuk menetapkan data pemilih yang akurat ? Tujuan Penelitian 1. Untuk meneliti apakah penetapan daftar pemilih tetap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Utara sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku? 2. Untuk meneliti apakah KPU Sumatera Utara menemukan hambatan untuk menetapkan data pemilih yang akurat.


2


TINJAUAN PUSTAKA Kedudukan dan Tugas KPU Komisi Pemilihan Umum yang disingkat dengan KPU merupakan salah satu lembaga khusus atau ad-hoc dalam tatanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga ini merupakan suatu lembaga yang bersifat sementara dalam arti tidak memiliki sifat permanen seperti, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Lembaga Kepresidenan dan lainlain. Kedudukannya hampir sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum memiliki kedudukan sebagai lembaga yang indevenden untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, baik untuk Pemilihan Umum Legislatif maupun untuk Pemilihan Umum Presiden. Seiring dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Umum Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, maka pada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Komisi Pemilihan Umum Daerah yang tugasnya mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa, ”Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/KIP Aceh adalah penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Dengan demikian jelas bahwa, Komisi Pemilihan Umum Daerah memiliki tugas untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kemudian menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum

ISSN : 2085 – 0328

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, Komisi Pemilihan Umum akan membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota membentuk: 1. Keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. 2. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. 3. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi atau kepada KPU. Dengan demikian, secara struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya memberikan laporan pelaksanaan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi secara periodik, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi memberikan laporan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat. Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini meliputi kegiatan yaitu: Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Penyelesaian. Adapun yang termasuk dalam tahap persiapan ini berupa, penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan tahap penlaksanaan termasuk di dalamnya, pemutakhiran data daftar pemilih, pencalonan, pengadaan barang dan jasa serta pendistribusiannya, kampanye, pemungutan suara dan penghitungannya, penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan pasangan calon terpilih. Kemudian tahap penyelesaian mencakup di dalamnya, menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu


3


Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon, menyampaikan lamporan kepada DPRD Kabupaten/Kota atau Provinsi untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, dan kepada Presiden, DPR, DPRD Provinsi untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi. Apabila seluruh kegiatan ini dapat dipertanggung jawabkan, maka selesailah tugas-tugas KPU pada periode yang bersangkutan. PEMBAHASAN Pemilihan umum adalah merupakan moment penting dalam suatu Negara yang menganut azas demokrasi karena cara untuk menentukan pimpinan Negara bahkan pimpinan daerah dilakukan melalui pemilihan umum. Dengan demikian suara rakyatlah yang menentukan berhak atau tidaknya seseorang memangku jabatan politik seperti presiden, gubernur, bupati/walikota. Untuk menarik hati rakyat agar mau memilih kandidat yang terdaftar sebagai calon pemimpin tersebut, masingmasing kandidat menawarkan program yang akan dilaksanakannya apabila terpilih nantinya. Dalam hal ini, untuk realistisnya kemampuan pemilih menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya kelak, ditetapkan beberapa persyaratan misalnya, telah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin. Dengan batas usia ini dimaksudkan seseorang sudah cakap dalam menentukan pilihannya pada hari pemungutan suara tanpa ada interpensi dari orang lain. Untuk menghindarkan adanya pemilih ganda, seorang pemilih hanya didaftarkan satu kali dalam pemilih, bagi mereka yang memiliki lebih dari satu tempat tinggal, maka pemilih yang bersangkutan harus menentukan satu diantara alamat yang sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. Namun demikian, bagi

ISSN : 2085 – 0328

masyarakat yang pindah ke wilayah lain dalam Provinsi Sumatera Utara maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri ke alamat yang baru tersebut dengan membawa surat keterangan pindah dari PPS asal selambat-lambatmya 14 belas hari sebelum hari pemungutan suara dan melapor kepada PPS yang baru. Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih pada Pilkada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan data pemilih pada Pemilu terakhir. Enam bulan sebelum hari pemungutan suara diselenggarakan KPU Provinsi Sumatera Utara harus sudah menerima Daftar Pemilih yang sudah dimutakhirkan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terperinci mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota. Data-data tersebut mencakup, NIK/Nomor pemilih, nama lengkap, tempat/tgl. Lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, jenis cacat yang disandang. Dalam hal ini, setelah menerima Daftar Pemilih Sementara dari KPU Kabupaten/Kota, PPS yang dibantu oleh petugas pemutakhiran data akan melakukan kegiatan penyusunan daftar pemilih sementara untuk tiap TPS maksimal 600 orang, kemudian baru dilakukan penetapan, pengesahan dan pengumuman daftar pemilih sementara untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat, yang ditempelkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau atau mudah dilihat masyarakat. Pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan selama 3 hari, dalam tenggang waktu 3 hari ini apabila ada masukan dari masyarakat akan dilakukan perbaikan. Masukan dari masyarakat ini antara lain adalah: 1. Telah memenuhi syarat usia pemilih yaitu minimal 17 tahun.


4


2. Belum berumur 17 tahun tetapi sudah pernah kawin. 3. Perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas. 4. Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir. 5. Telah meninggal dunia. 6. Pindah domisili ke daerah lain. 7. Perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Keplisian Negara Republik Indonesia. 8. Perbaikan penulisan identitas pemilih. Oleh karena itu bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam daftar pemilih sementara pihak KPU Provinsi Sumatera Utara menghimbau agar dapat melaporkannya kepada PPS di desa atau kelurahan yang bersangkutan. Dalam hal ini, bagi pemilih yang melaporkan ke PPS, akan segera diadakan perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model A2.KWKKPU lalu memberikan bukti terdaftar sebagai pemilih perbaikan (A3.3-KWK). Bagi penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka PPS melalui KPU Kabupaten/Kota akan berkoordinasi dengan Kantor Dinas Kependudukan atau Catatan Sipil dalam usaha mendapatkan Nomor Induk Kependudukan bagi warga yang bersangkutan. Setelah dilakukan perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara tersebut, kemudian langkah yang ditempuh untuk mendapatkan data yang akurat adalah menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Dalam

ISSN : 2085 – 0328

hal ini Daftar Pemilih Tetap disahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yang dibuat rangkap 3 yang penggunaannya adalah, 1 rangkap untuk arsip PPS, 1 rangkap untuk pengumuman di TPS dan 1 rangkap lagi disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk diperbanyak sesuai jumlah dan alokasi penggunaannya. Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan, kemudian akan diumumkan oleh PPS di Desa/Kelurahan atau pihak berwenang lainnya dengan menempelkannya pada tempat-tempat yang strategis dan yang mudah dijangkau masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap tersebut. Berdasarkan daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS tersebut, maka PPK akan membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PKK yang bersangkutan dengan menggunakan formulir rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tingkat Kecamatan (Model A5KWK). Kemudian PPK akan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota akan melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dengan menggunakan formulir rekapitulasi terdaftar tingkat Kabupaten/Kota (Model A6-KWK) berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar. Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, kemudian akan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dengan spesifikasi: 1. Satu rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota. 2. Satu rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per


5


desa/kelurahan dalam wilayah kerja PKK. Proses penentuan dan penetapan serta pengumuman daftar pemilih tetap dilakukan secara selektif, mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten hingga ke tingkat provinsi. Dalam hal ini proses rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kecamatan harus dapat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari. Setelah KPU Provinsi Sumatera Utara menerima data tentang jumlah pemilih terdaftar, kemudian akan melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di Sumatera Utara dengan menggunakan formulir rekapitulasi pemilih terdaftar Tingkat Provinsi (Model A7-(KWK). Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir dan sebagai alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya. Setelah daftar pemilih tetap diumumkan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, kemudian dicetak kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum sesuai dengan daftar pemilih tetap yang bersangkutan. Kartu pemilih tetap ini berisi tentang, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin, alamat pemilih dan keterangan lainnya. Pengadaan Kartu Pemilih ini dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pendistribusian yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, maka PPS yang dibantu oleh KPPS, pengurus RT/RW atau pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pendistribusian tersebut menandatangani tempat kediaman pemilih untuk menyerahkan kartu pemilih, yang selanjutnya berdasarkan kartu pemilih tersebut dapat pemilih dalam memberikan suaranya pada hari dan tanggal pemungutan suara. Penyerahan

ISSN : 2085 – 0328

kartu pemilih kepada pemilih tetap tersebut dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS tidak dapat lagi diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia. Dalam hal terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, maka pihak PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada komom keterangan meninggal dunia. Demikian juga dengan perubahan atas status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya yang dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI tersebut. Seleksi terhadap penentuan pemilih tetap untuk menghadapi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Utara dimaksudkan agar tidak terjadi penggelembungan suara, manipulasi suara dan upaya-upaya lainnya yang dapat mengurangi keabsahan perolehan suara yang diperoleh masingmasing kandidat yang ikut bertarung dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, sehingga diharapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih mendapat dukungan dari semua pihak untuk membawa Sumatera Utara kepada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dalam implementasi penetapan Daftar Pemilih Tetap di Sumatera Utara masih ditemukan beberapa kelemahan, kelemahan tersebut tidak hanya terletak pada pihak KPU Provinsi Sumatera Utara akan tetapi juga pada masyarakat itu sendiri misalnya, sewaktu PPS menempel pemilih sementara pada Kantor Lurah/Kepala Desa atau pada tempattempat strategis masyarakat sudah dihimbau untuk melihatnya dan


6

ISSN : 2085 – 0328


menyampaikan laporan apabila terdapat kekeliruan. Dalam kenyataannya masyarakat tidak respon dan setelah pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS diantara mereka banyak yang menyampaikan protes sehingga penanganan masalahnya semakin rumit. Dalam hal untuk pemutaklhiran data, KPU Provinsi Sumatera Utara ke depan telah menerapkan sistem DP tools yaitu, mendeteksi nama pemilih ganda, apabila ditemukan secara otomatis akan ter-delete pada computer penyimpanan data pemilih. Dari pengalaman penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2008 yang lalu, walaupun masih banyak kelemahannya akan tetapi penyusunan Daftar pemilih Tetap (DPT) dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dengan penyelenggaraan hari dan tanggal pemungutan suara dapat dilakukan sesuai dengan jadwal. Kesiapan untuk penyelanggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak sehingga KPU Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan penjadwalan sesuai publikasi yang disaampaikan SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 1. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Utara pada periode yang lalu, penetapan Daftar pemilih Tetap (DPT) sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengacu kepada PP Nomor 17 tahun 2005 dan PP Nomor 25 tahun 2007. Untuk Pilkada ke depan untuk menghindarkan terjadinya pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap dilakukan dengan Sistem DP Tools, dengan menggunakan alat deteksi pada

computer apabila ditemukan nama pemilih ganda secara otomatis akan terhapus salah satu diantaranya. 2. Masyarakat Sumatera Utara adalah masyarakat majemuk yang tidak mudah terpropokasi dengan isu-isu negatif, walaupun terjadi berbagai kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia atas penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerahnya, maka di Sumatera Utara tridak demikian, proses pemilihan di TPS-TPS berjalan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2008 yang lalu berhasil dimenangkan oleh pasangan Syamsul Arifin, SE dan Ir. Puji Gatot Nogroho. Saran 1. Dalam melakukan pendataan pemilih sebaiknya pihak KPU Provinsi Sumatera Utara tidak hanya berdasarkan kepada data yang diberikan oleh Dinas Kependudukan karena banyak yang tidak akurat. 2. Dalam pendataan pemilih ke rumah-rumah penduduk supaya dilakukan pendampingan oleh petugas langsung dari KPU Provinsi Sumatera Utara sehingga mereka benar-benar mendatangi rumah penduduk dan bukan merekayasanya. 3. Masyarakat supaya partisipatif dalam menyeleksi daftar pemilih sewaktu ditempel di Kantor Lurah/Kantor Kepala Desa sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perbaikan secepat mungkin. DAFTAR PUSTAKA Abdul

Wahab, Solichin. Analisis Kebijaksanaan Negara. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.


7


ISSN : 2085 – 0328

-------.

Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan. Bumi Aksara, Jakarta, 1991. Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Haris, Syamsuddin, Pemilihan Umum di Indonesia: Telaah atas struktur, proses dan fungsi, Jakarta: PPWLIPI, 1997. Hikam, Muhammad, AS, Politik Kewarganegaraa, Erlangga, Jakarta, 1999. Islamy, Irfan M, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bina Aksara, Jakarta, 1992. Noer, Deliar, Pengantar Ke Pemikiran Politik, CV. Rajawali, Jakarta, 1983. Pamudji, S, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta. 1995. Rustandi, R. Achmad. Gaya Kepemimpinan Pendekatan Bakat Situasional. Armico, Bandung, 1992. Sumantri, Sri, Sistim Dua Partai, Bina Cipta, Bandung, 1978. Suradinata, Ermaya. Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah: Pendekatan Budaya, Moral, dan Etika, PT Gramedia, Jakarta, 1997. Syamsuddin, Haris, Pemilihan Umum di Indonesia, LIPI, Jakarta, 1997. KPU, Himpunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Jakarta, 2010. Fokusmedia, UUD 1945 dan Amandemennya, Jakarta, 2010.


8

2010

Recommend Documents