2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 27/PUU-VIII/2010 PERIHAL PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ACARA PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA RABU, 19 MEI 2010

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 27/PUU-VIII/2010 PERIHAL Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON - Sefriths E. D. Nau ACARA Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 19 Mei 2010 Pukul 10.05 – 10.40 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Ahmad Fadlil Sumadi M. Akil Mochtar Hamdan Zoelva

Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon: -

Sefriths E. D. Nau

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB

1.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Sidang untuk pemeriksaan pendahuluan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, Saudara Sefriths ya, dulu sepertinya pakai Kuasa? Tidak? 2.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Mohon izin, Pak Hakim.

3.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Ya.

4.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Saya pakai Kuasa, Pak.

5.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Ya, terus?

6.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Namun hari ini ketiga orang Kuasa Hukum ini tidak bisa hadir karena mengalami kedukaan (…)

7.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Tiga-tiganya?

8.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Ya, salah satu Kuasa Hukum Bapaknya meninggal, kalau yang satu masih mertua (…)

3

9.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Meninggal juga?

10.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Satu orang yang meninggal tetapi 2 orang itu masih bersaudara dekat, keluarga yang sangat dekat sehingga dua-duanya tidak bisa hadir sedangkan Kuasa Hukum yang satu tidak ada informasi yang jelas sehingga kemarin saya diberitahukan dan kemarin saya sendiri berangkat dari Kupang untuk datang ke sini. Terima kasih.

11.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Ya, kalau mestinya ada surat kepada kita, pada kami maksud saya, bahwa Kuasa Saudara tidak bisa hadir atau Saudara akan datang sendiri, begitu. Jadi ini Saudara datang sendiri. Coba ceriterakan apa yang sudah Saudara perbaiki dari permohonan yang kemarin sudah dinasihati oleh Hakim itu. Silakan.

12.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Terima kasih, Pak Hakim. Saya mohon izin, sesuai dengan petunjuk Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi maka perbaikan yang dilakukan oleh kami terutama juga oleh para Kuasa Hukum itu menyangkut masalah legal standing maupun beberapa penulisan yang salah tanda baca dan sebagainya namun harus diakui bahwa karena ketiga Kuasa Hukum ini juga saat itu sangat terburu-buru untuk kembali mengikuti persidangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga dalam jangka waktu 3 hari perbaikan ini sudah dimasukkan sehingga kalau kita lihat secara cermat masih juga ada beberapa kesalahan dalam penyidikan yang ada dalam perbaikan permohonan yang sudah dimasukkan ke sini. Terima kasih, Pak.

13.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Coba sebutkan apa intinya yang perbaikan dalam legal standing yang Saudara maksud itu? Silakan. Kalau begitu saya tanya saja. Saudara ini maju ke sini posisinya itu sebagai perorangan, ya?

4

14.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Ya, Pak Hakim.

15.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Perorangan calon anggota DPR?

16.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Ya, Pak.

17.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Yang menurut Saudara dirugikan dengan Pasal 218 itu, ya?

18.


19.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Itu ayat (1) apa ayat (2) itu Saudara tulis di sini nggak konsisten itu misalnya di petitum itu Saudara menulisnya angka 2 itu halaman 19 Saudara tulis 218 ayat (1), angka tiganya Saudara tulis 218 ayat (3). Kemudian ada lagi, Saudara di halaman berapa tadi… 11… oh 13.. sebentar… 11 ini Saudara… sudah ketemu? Itu Saudara tulis 218 ayat (1), yang benar yang mana?

20.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Mohon izin, Pak Hakim. Yang benar adalah Pasal 218 ayat (3) yang ada termuat frasa daftar calon tetap. Terima kasih.

21.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Itu dicatat Saudara Panitera, ya. Ini kalau ada 218 ayat (1) itu yang betul ayat (3) ya, petitumnya diubah ya kalau begitu ini? Diperbaiki? Petitumnya tadi yang angka 2 ayat (1), yang angka 3 ayat (3), yang betul ayat (3) semua, gitu? Dicatat Saudara Panitera itu. Ini baru teknik… apa namanya, penulisan saja ini Saudara sudah banyak yang salah juga ini. Ya, ini saya kira sudah saya lihat teknik penulisannya ada yang salah tapi isinya memang sudah diperbaiki. Disilakan Pak Hakim kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Cukup? Pak Hakim Hamdan?

5

Saya kira cukup ini karena sebenarnya ada kesempatan bagi Saudara untuk menjelaskan lebih banyak lagi tapi kalau Saudara memandang sudah cukup sudah dituangkan semua ya sudah. Sudah dituangkan semua kan didalam tulisan ini? Bagaimana? Permohonan ini sudah…, pikiran-pikiran Saudara setelah memperoleh nasihat dari Hakim kemarin itu sudah dituangkan di sini semua? 22.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Sekiranya apa yang petunjuk yang diberikan oleh para Yang Mulia para Hakim Konstitusi sudah dicantumkan memang saat itu salinan dari MK hasil persidangan belum kami peroleh tapi berdasarkan catatancatatan yang diambil saat persidangan dalam jangka waktu 3 hari itu mungkin semua sudah (…)

23.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Sudah dimaksukkan semua?

24.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Ya, terima kasih Pak.

25.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Kalau sudah berarti ini hanya salah ketik saja begitu ya? Ada hal lain yang ingin Saudara sampaikan di dalam forum ini?

26.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia para Hakim Konstitusi. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan satu hal yang memang dalam permohonan ini tidak dicantumkan tetapi saya sebagai Pemohon merasa perlu untuk menyampaikan bahwa sebelum kami melakukan uji materiil atas terhadap Pasal 218 Undang-Undang Nomor 10 yang kami anggap merugikan hak konstitusional kami, kami telah melakukan upaya untuk mendapatkan Peraturan KPU untuk dapat mengakomodir calon pengganti dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan permohonan ini juga telah disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan secara adat masyarakat adat sudah datang langsung ke KPU Pusat, sebelumnya di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi namun sampai dengan saat ini Peraturan KPU yang dimaksud sesuai dengan surat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten belum juga sampai pada saat ini sehingga sampai dengan saat ini memang masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan masih sangat dirugikan karena kurangnya satu orang yang harus duduk di

6

parlemen mewakili masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sampai dengan saat ini dari yang seharusnya 40 orang (…) 27.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Jadi belum diisi yang kursi yang itu yang dari Partai Saudara itu?

28.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Dari PPDI sampai dengan saat ini belum terisi, Pak. Baru 39 karena KPU setelah menerima surat rekomendasi dari DPC, DPD PPDI dan DPP PPDI, KPU mengatakan walaupun calon yang ada dalam DCT sudah dicoret semua karena tidak memenuhi syarat tetapi karena calon yang diusulkan berada di luar DCT maka itu bertentangan dengan Pasal 218 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 sehingga saya disarankan oleh KPU Provinsi Pak John Depa dan oleh KPU Pusat Korwil NTT Ibu Sri Nuryanti dan juga Biro Hukum KPU Pusat Pak Sigit untuk melakukan pengujian Undang-undang Nomor 10 Pasal 218 ini, Pak. Terima Kasih.

29.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Silakan Pak Hakim Akil.

30.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Saudara Pemohon, pada saat Daftar Calon Sementara dikeluarkan memang pada saat itu yang…apa namanya..., pengurus yang mengusulkan DPS itu dari DPP yang mana?

31.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Pada saat pengajuan penetapan Daftar Calon Sementara, sebelumnya pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari PPDI diajukan dari dua versi, kedua-duanya diterima oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan. Namun pada saat penetapan DCS KPU menetapkan DCS Pimpinan Endung Sutrisno berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih, Pak.

32.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Setelah DPT (…)

7

33.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Setelah itu pada saat keluarnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada tanggal 15 Oktober maka kami melakukan permohonan untuk diganti Daftar Calon Sementara dan akan diambil berdasarkan pengajuan bakal calon yang sudah diajukan oleh PPDI Pimpinan Pak Mentik Budiwiyono dan Sekjen Pak Joseph William Lea Wea untuk dapat ditetapkan .....(suara tidak terdengar)....telah ada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober namun KPU tetap menetapkan berdasarkan DCS berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih, Pak.

34.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Itu KPU mana?

35.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menetapkan seperti itu, Pak.

36.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Ya, jadi DCS versi pengurus yang Jakarta Selatan itu kan tadinya dia menang di PN, terus di Mahkamah Agung kalah, kan begitu?

37.


38.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Pak Endung itu, maka yang sah itu adalah Pak Mentik itu kan?

39.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Benar, Pak Hakim.

40.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Nah, Saudara diusulkan oleh pengurus Pak Mentik itu?

8

41.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Ya, sejak 2004 saya adalah anggota PPDI Pimpinan Pak Mentik Budiwiyono dan (…)

42.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Cuma KPU memakai usulan dari Pak Endung itu?

43.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Benar, Pak Hakim.

44.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Itu Oktober itu masih tahapan Pemilu, kan?

45.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Benar, Pak Hakim. Penetapan DCT batas terakhirnya itu pada tanggal 30 Oktober 2008.

46.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Apa alasan KPU tidak menggunakan yang didasarkan atas Putusan Mahkamah Agung?

47.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan mereka mengatakan mereka menunggu .....(suara tidak terdengar)... setelah kami datang ke KPU Provinsi bersama para Caleg kami beramai-ramai ke KPU Provinsi kami dibilang bahwa kita menunggu petunjuk KPU Pusat.

48.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Nah, sampai hari ini kan tidak keluar-keluar juga?

49.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Sampai hari ini kami masyarakat adat Kabupaten Timor Tengah Selatan dan DPC PPDI sudah langsung mengajukan permohonan diterbitkannya Peraturan KPU itu tapi sampai dengan saat ini belum diberikan, Pak.

9

50.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Persoalannya pada daftar DPT itu yang ditetapkan itu menjadi Daftar Calon Tetap itu yang diusulkan berdasarkan pengurus Jakarta Selatan itu?

51.


52.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Jadi Saudara tidak pernah masuk dalam DPT?

53.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Kami tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap.

54.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Itulah persoalannya, sehingga lalu kebijakan KPU tidak diisi kan?

55.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Benar, Pak Hakim. Pada saat penetapan KPU tidak menetapkan, mengosongkan saja dalam berita acara penetapan pleno KPU itu tidak ditetapkan nama calon terpilih dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia. Kemudian keluarlah surat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada DPC PPDI meminta kami untuk mengajukan calon pengganti. Pada saat kami..., mohon izin, di seluruh berkas bukti-bukti yang ada kami lampirkan surat-surat ini dan setelah DPC PPDI mengajukan calon pengganti berdasarkan rekomendasi DPD PPDI dan DPP PPDI maka KPU kembali mengeluarkan surat yang baru bahwa untuk sementara dipending sambil menunggu petunjuk KPU Provinsi. Kami kemudian datang ke KPU Provinsi setelah sekian lama petunjuk itu tak kunjung tiba kami dibilang lagi kita menunggu petunjuk KPU Pusat sebagai landasan hukum untuk mengakomodir calon pengganti. Kami datang ke KPU Pusat lagi tapi belum juga, Pak. Terima kasih.

56.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Sampai hari ini?

10

57.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Sampai hari ini.

58.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Itulah persoalannya, kan gitu. Jadi kalau mendengar uraian Saudara ini kan persoalannya jadi bukan persoalan konstitusionalitas norma, bukan salah undang-undangnya, tetapi kesalahan itu ya ada di pengurus yang bertikai, ada juga kesalahan KPU, kan itu. Kalau misalnya pada awalnya tanggal 15 bulan 10, 2008 kan,...eh 2009 itu KPUnya...2008 kampanye kan... KPU-nya menerima ya tidak ada soal, tapi kan karena KPU nya tidak menerima sehingga menunggu, menunggu, menunggu sampailah saat ini, kan itu persoalannya itu. Lalu apa tanggung jawab KPU itu?

59.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Sampai dengan saat ini, Pak Hakim Yang Mulia, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tetap bertahan dan belum ada sikap untuk memproses pelantikan terhadap calon pengganti yang diusulkan oleh partai politik.

60.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Itu Oktober sudah kampanye belum?

61.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yang baru kampanye dilakukan sebelum itu, Pak. Agustus sudah mulai kampanye, Pak.

62.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Sudah mulai kampanye. Jadi Saudara tidak ikut kampanye dong?

63.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Pada saat kampanye saya lah yang sebagai pimpinan partai di tingkat kabupaten saya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dan surat pemecatan terhadap seluruh Caleg yang ada dalam DCT dan juga pencoretan terhadap seluruh Caleg oleh KPU Pusat berdasarkan suratnya Nomor 329 sekian tanggal 12 Februari maka kami meyakini bahwa penyisihan kursi ini akan dikembalikan kepada partai politik sehingga kami lah yang melakukan kampanye sampai dengan pelaksanaan Pemilu.

11

64.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Tapi pada saat Saudara kampanye Daftar Calon Tetapnya yang diumumkan yang mana?

65.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Pada saat kampanye berdasarkan instruksi pelaksanaan Pemilu dari DPP PPDI tanggal 24 Februari setelah..., maka kami diinstruksikan untuk memilih, mengarahkan masyarakat untuk memilih tanda gambar dan nomor urut partai karena berdasarkan surat KPU tanggal 12 Februari telah ada pencoretan terhadap semua Caleg, sehingga kami disuruh untuk mengarahkan masyarakat memilih tanda gambar dan nomor urut partai. Dan dalam Berita Acara Pleno KPU dalam perhitungan suara bisa dilihat bahwa yang memilih tanda gambar dan nomor urut partai jumlahnya 972 suara jauh melebihi suara yang diberikan kepada para calon, ketiga calon yang ada dalam DCT itu sendiri.

66.

HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA DCT-nya ada yang diedarkan di TPS?

67.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU DCT-nya ada dalam kertas suara ada DCT, Nama-nama yang ada (...)

68.

HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Berapa orang?

69.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU 3 orang, Pak.

70.

HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Siapa saja namanya?

71.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Margareta Sipouwama, Agnes Agustina Kapel, dan Gerson Yunameni.

12

72.

HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Mereka berkampanye tidak saat itu?

73.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Mereka..., kami meminta untuk mereka tidak boleh berkampanye karena mereka sudah dipecat dan kami anggap kalau mereka berkampanye kami telah memberitahukan kepada Panwaslu dan polisi untuk mereka ditangkap.

74.

HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Ditangkap oleh polisi?

75.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Ya, tapi saat itu..., artinya mereka tidak melakukan kampanye yang sebagaimana lazimnya sedangkan kami lah pengurus partai yang (...)

76.

HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Kemudian KPU mencoret DCT itu, yang 3 orang itu? Tidak?

77.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Pencoretan itu tertanggal KPU Pusat mengeluarkan surat tanggal 12 Februari 2009 (...)

78.

HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA 12 Februari, jadi sebelum pemilihan?

79.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Sebelum pencoblosan tetapi dalam kertas suara sudah terbuat nama-nama calon ini.

80.

HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Tapi sudah dicoret oleh KPU Pusat?

13

81.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Sudah dicoret, ada bukti suratnya dalam bukti P sekian itu, Pak. Ada surat tanggal (…)

82.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Maksud saya riilnya di lapangan itu apakah tanda gambar kartu suara itu ada nama-nama dia?

83.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Kartu suaranya ada nama mereka, Pak.

84.

KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Tidak dicoret juga?

85.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Tidak dicoret oleh KPU.

86.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Saudara tidak berupaya untuk melakukan menggugat KPUD Daerah atas kelalaiannya?

87.

upaya

hukum

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Kami semua menunggu petunjuk dari KPU, dari DPP PPDI, Pak, sehingga sampai dengan saat ini kami tidak melakukan gugatan untuk KPU Daerah.

88.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Jadi agak sulit ya, karena kalau menunggu, menunggu, menunggu ya sampai akhir periode dia tidak mengeluarkan peraturan karena Anda itu kan sudah meminta 15 Oktober, tapi tidak dilakukan, kan gitu. Harusnya kan itu segera dilakukan. Kalau dilakukan pada waktu itu tidak ada masalah. Nah, persoalannya daftar calon di surat suara itu ada 3 nama tapi masih tercetak. Tetapi formalnya kan sudah ada perintah pencoretan? Tapi tidak bisa tercoret kan? Karena mungkin banyak atau apa. Formalnya sudah ada perintah dari KPU ada? KPU Pusat?

14

89.


90.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Ya itu, jadi akhirnya memilih partai begitu saja?

91.


92.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Karena kan dianggap tidak ada, tidak ada nama calon di situ kan? Jadi hanya memilih partai. Nah, Saudara sebagai Ketua Partai yang sah itu meminta supaya kursi itu jatuh kepada Saudara, kan kira-kira begitu?

93.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Ya, seperti itu, Pak Hakim.

94.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Tapi bukan sekarang, maksudnya sejak 15 Oktober itu sudah diminta daftar calonnya? Sudah diusulkan?

95.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Mohon izin, Yang Mulia Pak Hakim. Pengajuan daftar calon anggota DPRD PPDI Kabupaten Timor Tengah Selatan di bawah Pimpinan Pak Mentik Budiwiyono dan Pak Joseph William Lea Wea sudah kami lakukan pada tanggal 19 Agustus 2008.

96.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Tidak dipakai oleh KPU kan?

97.

PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Tidak dipakai, Pak.

98.

HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Nah, KPU memakai yang versinya? Endung?

15

99.


100. HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Kemudian Oktober keluar putusan pengadilan yang sah itu adalah Anda, kan gitu? 101. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Benar, Pak Hakim. 102. HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Nah, harusnya kan Anda minta kepada KPU bahwa daftar calon yang dari versi Endung itu tidak dipakai, kan gitu? Yang dipakai adalah Anda, itu yang Anda minta 15 Oktober kan? Betul? 103. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Maksud saya Pak Hakim, 15 Oktober itu adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan setelah ada Putusan Kasasi Mahkamah Agung kami juga mengajukan pergantian..., usulan pergantian nama-nama calon yang ada di dalam DCS itu. 104. HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Itu masih DCS? 105. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Masih DCS, kami mengajukan tapi KPU tetap menyatakan menunggu. 106. HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Oh, bisa. Kalau DCS masih bisa, kenapa nggak bisa? Kecuali kalau sudah di DCT, kan undang-undangnya...., tapi pada saat itu jelas masih DCS? 107. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Masih DCS karena penetapan DCT 30 Oktober, Pak Hakim.

16

108. HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Jadi kesalahan KPU itu kan harusnya ada tanggung jawab hukumnya dong. Nggak bisa menunggu petunjuk-petunjuk. Karena boleh diganti DCS itu sebelum ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap, kan problemnya di sana. Karena KPU-nya tidak menetapkan, sejak saat itu itulah berentet sampai sekarang. Nah, saya kira itu, Pak. 109. KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Silakan. 110. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Sampai sekarang KPU belum pernah menetapkan calon terpilih dari PPDI? 111. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Mohon izin, Pak Hakim. 112. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Belum pernah atau sudah? 113. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Pada saat pleno penetapan tidak ditetapkan calon terpilih, nama calon terpilih anggota DPRD dari PPDI karena sudah tidak lagi memenuhi syarat. Namun..., dan KPU kemudian meminta kami mengajukan calon pengganti. Dan setelah kami menagajukan calon pengganti maka KPU mengeluarkan surat bahwa di-pending. Dan setelah itu lagi beberapa saat kemudian KPU kembali mengeluarkan surat penetapan terhadap salah satu nama yang ada dalam DCT. 114. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Ada penetapannya? 115. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Ya, Pak. Setelah kami mengajukan calon pengganti, KPU mengeluarkan surat penolakan, dan kemudian tanpa sepengetahuan kami KPU sendiri menetapkan salah satu nama lagi yang ada dalam DCT.

17

116. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Jadi satu nama, siapa? Atas nama siapa? 117. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Atas nama Margareta Sipouwama. 118. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Margareta. Jadi tidak dalam waktu bersamaan dengan yang lainlain? Itu belakangan? 119. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Belakangan, Pak. 120. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Sudah dilantik? 121. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Tidak dilantik sampai dengan saat ini, Pak. 122. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Kenapa tidak dilantik? 123. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Ya, karena bagi kami itu tidak memenuhi syarat, sesuai amanat undang-undang pergantian calon itu bisa dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat atau terlibat masalah hukum atau money politic. 124. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Itu bukan penggantian oleh si Margareta itu, tapi kan belum pernah ada yang ditetapkan oleh KPU sebagai calon terpilih? 125. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Setelah itu KPU...., jadi penetapan PPDI sebagai peserta partai yang belum mendapatkan kursi di DPRD TPS itu telah dilakukan dalam berita acara pleno penetapan (...)

18

126. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Tapi namanya saat itu belum? 127. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Hanya orangnya yang tidak ada. 128. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Belum. Habis itu yang ditetapkan oleh KPU adalah Margareta? 129. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Ya Pak, Margareta. 130. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Margareta. Tapi tidak dilantik? 131. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Ya, Pak Hakim. 132. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Kan itu kasusnya. Nah, sampai sekarang nggak dilantik? 133. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Tidak dilantik, Pak Hakim, karena kami terus melakukan surat penolakan terhadap itu terutama juga masyarakat secara beramai-ramai tetap mengatakan kami memilih gambar dan nomor urut partai karena kami tahu Caleg yang di DCT itu sudah tidak ada. 134. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Dulu berapa yang memilih Margareta? 135. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Ada tiga ratus lebih sekian, ada dalam berita acara, Pak.

19

136. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA Yang totalnya memilih nama berapa? 137. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Total memilih nama dari tiga orang Caleg jumlahnya ada 700 lebih, Pak Hakim, sedangkan yang memilih gambar ada 972. 138. KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Oke, ini dari Hakim sudah dianggap cukup. Kemudian ini saya cek masih banyak kesalahan terutama pada petitum yang terakhir itu. Kemudian halaman 11. Untuk itu supaya Saudara tidak boleh lebih dari jam 5 sore untuk memperbaiki di sini kepada Panitera dengan menggunakan metode renvoi saja, ya. Ditulis tangan, coret, diparaf, begitu. Ketemu Panitera yang bersangkutan sama bagian administrasi. Cukup, ya? Sidang dinyatakan cukup. Sebelum Saudara memperbaiki ada saya tanya kembali, ada bukti-bukti yang diajukan Saudara? Saudara membawa berkas juga? 139. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Ya, Pak Hakim. Ada bukti yang lain yang (...) 140. KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Coba saya cek, Saudara punya daftar nggak di situ? Sudah ketemu? 141. HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Pengacaranya sudah dibayar tapi kok nggak datang bagaimana itu? Yang meninggal itu Pengacara atau saudaranya? 142. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Mohon izin, Bapak Hakim, yang meninggal itu salah satu Pengacara bapaknya, bapaknya Pengacara, sedangkan yang satunya dia kawin anak dari yang meninggal ini. 143. HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR Tapi bukan Pengacaranya kan, orang tua si Pengacaranya?

20

144. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Orang tua. Kalau yang satunya tidak ada informasinya. 145. KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Daftar buktinya sudah ketemu? Ada 40 lho itu Saudara mengajukan? 146. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Ya, ada 40 bukti. 147. KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Oke, saya cek, satu P-1 Fotokopi Undang-Undang 10/2008. Betul? 148. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Mohon izin Bapak Hakim, saya tidak sempat membawa, lupa membawa. 149. KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Saya biar cek antara Hakim dan Panitera ini. Panitera, dicek! 1 sampai 40 itu sama di situ ada 1 sampai 40? Ada semua? Pak Hakim, ada 1 sampai 40? Oke, kalau begitu dinyatakan sah bukti yang telah diajukan 1 sampai 40 nanti akan diperiksa. KETUK PALU 1X

Kemudian Saudara sekali lagi diberi kesempatan untuk memperbaiki yang menurut Saudara tadi salah cetak, salah ketik tadi sampai dengan jam 5 sore. Untuk perbaikan ini silakan hubungi Panitera bagaimana teknisnya nanti. Dan untuk sidang berikutnya sekiranya memang akan diplenokan Saudara akan diberitahu. Apapun keputusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim Saudara akan diberitahu. Jadi kemungkinannya ini berlanjut, nanti Saudara supaya siap-siap dengan Ahli, dengan Saksi, begitu ya, atau bisa jadi ini paling pahit untuk Saudara, Rapat Pleno memandang sudah cukup, berarti nanti akan ada sidang berikutnya. Pendeknya sidang berikutnya itu nanti akan diberitahukan kepada Saudara kapan Saudara hadir, jam berapa, dan di ruang yang mana, begitu ya. Ada pertanyaan?

21

150. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Mohon izin Yang Mulia, pada saat sidang yang berikutnya para Kuasa Hukum saya sudah akan hadir. 151. KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Ya, oke, tidak jadi masalah. Yang saya harapkan hadir untuk membantu Saudara dari segi hukum ini, Saudara kan menguasai soal substansi kasusnya, tapi soal-soal hukumnya kan yang menguasai kan Kuasa Sauadara kan. Bukti saja Saudara ditanya tadi tidak bisa menjelaskan kan? Oke, jadi nanti kapan dan apapun sidangnya akan diberitahukan kepada Saudara sehingga Saudara perlu siap-siap untuk menghadapi sidang yang akan datang. 152. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Ya, Pak. 153. KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Cukup? 154. PEMOHON : SEFRITHS E. D. NAU Terima kasih, Pak. 155. KETUA : AHMAD FADLIL SUMADI Sidang untuk pemeriksaan Perkara Nomor 27/PUU-VIII/2010 dinyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 1X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.40 WIB Jakarta, 19 Mei 2010 Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan

Kasianur Sidauruk

22

23

2010

Recommend Documents