H
EALTH PROFESSIONAL EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT IBRD LOAN NO. 7737-ID
COMPONENT Fina ncial
3
Assisbne Package
KONTRAK PELAKSANAAN PEKERJAAN
Antara Unit(CPCU) HPEQ Coordination Central Project dengan Project lmplementing Unit U niversitas Abulyatama
Nomor Tanggal
2OIHPEQ/K3/PTS/2010 = z 23 Oktober 2010
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KONTRAK PELAKSANAAN PEKERJAAN ANTARA Directorate General of Higher Education - Central Project Coordination Unit (CPCU) IBRD LOAN NO. 7737-ID Health Profes sio n ul E duc atio n Quality Improv e ment (HPE Q) DENGAN Project Implementing Unit (PIU) Universitas Abulyatama
Nomor :
Tanggal Pada hari
:
20{HPEQ/K3/PTS|20L0 23 Oktober 2010
ini
Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Sepuluh, kami yang bertandatangan di bawah ini: I.
Dr. Ir. Illah Sailah, M.S., Manajer Proyek Kegiatan Health Professional
Education (HPEQ) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan sebagai Quality Improvement Kuasa Pengguna Anggaran pada Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 573lA.A3lKU/2010 tanggal 2 Januari2}I},yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesiayang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Dr. Amren Rahim M.Kes, Direktur Eksekutif dali Project Implementing Unit (PIU) pada Universitas Abulyatame, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 032 Tahun 2010 Tanggal 18 Oktober 2010, yang bertindak untuk dan atas nelna Universitas Abulyatama, berkedudukan di Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5, Lampoh Keude yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak berdasarkan
l.
:
Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 128/DlTl20l0l0 Februari 2010 tentang Hasil Evaluasi Program Hibah Kompetisi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK PKPD).
2. World Bank Loan Agreement Nomor 7737-ID tanggal 9 Desember 2009. 3, No Objection Letter (NOL) Bank Dunia tanggal 10 Februari 2010. 4. DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2011 dan tahun anggaran berikutnya sampai dengan Tahun Anggaran 2013.
Kedua belah pihak sepakat untuk membuat Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Health Professional Education Quality Improvement (HPEQ), yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikut
:
Pasal-1
Definisi
l.
Kegiatan adalah Health Professional Education Quality Improvement (HPEQ), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia IBRD Loan No. 7737-ID dan Perguruan Tinggi, yang akan dilaksanakan di Universitas Abulyatama. Dokumen Pekerjaan adalah rujukan pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari: Proposal Proyek Rencana Implementasi Proyek (2P) iii. Rencana P engadaaan (Procurement Plan)
i. ii.
untuk Kegiatan HPEQ Component 3 (FAP) di Universitas Abulyatatna yaitu kegiatan peningkatan kualitas pendidikan dokter. 3.
"Loan Agreement" adalah kesepakatan antwa Pemerintah Republik Indonesia dengan l{orld Bank, mengenai Proyek Health Professional Education Quality Improvement (HPEQ), dengan IBRD Loan No. 7737-ID tanggal 9 Desember 2009 beserta revisinya.
4.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah Manajer Proyek pada Kegiatan Health Professional Education Quality Improvement (HPEQ yang diangkat berdasarkan Swat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 573lA.A3lKUl20l0 tanggal2 Januari 2010.
5.
Projert Management Manual (PMM) adalah dokumen resmi yang telah disetujui oleh Bank Dunia dan diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai pedoman bagi seluruh unit pelaksana kegiatan provek HPEQ.
Pasal2 Ruans Linekun Pekeriaan
1.
PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA dana hibah untuk pekerjaan Kegiatan HPEQ Component 3 (FAP) yaitu untuk peningkatan kualitas pendidikan dokter yang mencakup kegiatan/pekerjaan sebagaimana diuraikan pada dokumen pekerjaan yang tercantum pada Lampiran 1 yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kontrak pelaksanaan pekerjaan ini.
2.
PIHAK KEDUA akan memanfaatkan dana hibah untuk melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati dengan penuh kesungguhan dan efisien sesuai dengan standar-standar akademis dan teknis yang tinggi, perundangan pengelolaan keuangan dan pengadaan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Loan Agreement IBRD Loan No. 7737-ID beserta revisinya dan Project Management Manual (PMM), serta memastikan adanya pelaporan dan dokumentasi yang memadai.
J.
a
PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekedaan padaayat (2) Pasal 2 di atas dan menjamin penyelenggaraannya selama jangka waktu kontrak pelasaksanaan pekerjaan ini, dan kesinambungannya setelah kontrak pelaksanaan pekerjaan ini berakhir.
4.
PIHAK KEDUA akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi program dan membangun kapasitas institusi dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan sesuai pada pasal 2 ayat(2).
5.
PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melaksanakan Program untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan dokter.
Pasal-3
Waktu Pelaksanaan
3l Desember 2013 sejak ditandatanganinya kontrak pelaksanaan pekerjaan ini yang terbagi dalam maksimal tiga tahapan sebagai berikut :
l. Semua Pekerjaan harus dilaksanakan paling lambat tanggal
Tahun Pertama
Kedua
Ketisa 2.
Periode Waktu 23 Oktober 2010 - 31 Desember 20t0 01 Januari 20ll - 3l Desember20ll 01 Januari 2012 - 3l Desember 2012 01 Januari 2013 - 31 Desember2013
Tahapan Pelaksanaan persiapan pelaksanaan Pelaksanaan tahun pertama Pelaksanaan tahun kedua Pelaksanaan tahun ketisa
Kontrak pelaksanaan pekerjaan ini berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Pasal-4 Sistem Pelaporan
t. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan/menyampaikan seluruh pekerjaan dan tahapan pekerjaan secara tepat waktu, dokumentasi pekerjaan, pengarsipan administrasi, penyaluran uang dan laporan keuangan seperti tertuang pada dokumen pekerjaan yang tercantum pada lampiran 2.
I
(dokumen pekerjaaan).
PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyimpan dokumentasi
sehingga
memungkinkan PIHAK PERTAMA dan Bank Dunia mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA atau diminta oleh Bank Dunia, atau pihak-pihak lain yang secara resmi ditugasi untuk melakukan audit teknis dan audit keuangan termasuk evaluasi terhadap implementasi yang berhubungan dengan pengadaan barcng, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama pekerjaan ini berlangsung, serta manfaat yang diperoleh dari pekerjaan ini. J.
pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan setiap tahun selama proyek berlangsung dalam forum umum dimana anggota masyarakat madani, termasuk lembaga kemahasiswaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap informasi tersebut.
PIHAK KEDUA wajib menyediakan laporan hasil
4.
PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban menyerahkan laporan kepada PIHAK PERTAMA
mencakup:
i'
Laporan keuangan bulanan, yang mencakup Laporan Rekening Koran setiap akhir bulan terhitung sejak I Januari 20lI yang dikoordinasikan/dikonsolidasikan oleh
Penanggungiawab Kegiatan di perguruan Tinggi.
ii'
Laporan manajemen keuangan dengan menggunakan standar Interim Financial Report (IFR) yang dijelaskan di dalam Project-Maragr*rnt Manual (pMM), setiap tiga bulan terhitung sejak Januari 2011, paling ti*Uut tanggal tO paoa bulan berikutnya, sebanyak 3 (tiga) copy;
I
iii. Laporan
tahunan, dibuat setiap tahun setelah 12 bulan sejak 1 Januari 2011, dan
diserahkan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, seianyak 3 (tiga) copy. 5. Dokumentasi tambahan pada ayat 4 harap disimpan dan dipelihara sampai 5 (lima) tahun setelah proyek berakhir.
Pasal-5 Pelaksanaan Pekeriaan
l. Dalam menjalankan kegiatan, PIHAK KEDUA harus berkoordinasi dengan Dekan/I(etua Program Pendidikan Dokter (ppD) selaku penanggung jawab pro$am.
)
Pelaksanaan kegiatan yang merryangkut pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh unit struktural pada perguruan Tinggi.
J.
a
jasa konsultan yang pembiayaannya bersumber dari dana pinjaman lenqadaan barang dan Bank Dunia harus mengikuti ketentrnn yang dimuat dalam Annex g dari project )pprafsal Document lVorld Bank IBRD Laan No. 7737-ID tanggal 9 Desemb er 2009 beserta revisinya dan Proiect Management Manual. Sedangkan pengadaan barang dan jasa konsultan yang pembiayaanya bersumber dari dana penOamping rupiah harus -rngit rti Kepres 80 tahun 2003 serta perubahannya.
4.
atau peralatan yang dibeli selama masa Kegiatan HPEQ menjadi milik institusi dan dicatat sesuai dengan Sistem yang berlaku di Institusi
5,
laranq danjasa yang dibiayai sebagai akibat dari kontrak pelaksanaan pekerjaan ini harus digunakan sepenuhnya sesuai dengan tujuan Kegiatan HpEe, 'khuzusnya unfuk
9**g
pelaksanaan Component 3 (FAP) yaitu: Peningkatan Kualitas pendidiiian Dokter. 6.
PIHAK KEDUA dapat merealokasikan biaya antar komponen yang tertera pada Dokumen Pekerjaan sebagai hasil dari efisiensi program maksimum sebeiar tON a*i'ai.aya asal, dan apabila lebih dari l\Yo maka memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari CpCU. Realokasi tidak boleh dilakukan untuk menambah alokisi komponen manajemen proyek.
7.
PIHAK KEDUA akan menggunakan jasa asuransi terpercaya untuk melindungi transportasi cian pengiriman barang yang pengadaannya dibiayai dari dana hibah ini dan akan selalu berhubungan dengan pihak jasa asuransi untuk membiayai asuransi pengiriman dan transportasi barang yang dibiayai dari perjanjian/pelaksanaan pikerjaan ini.
7. PIHAK KEDUA
akan menggunakan jasa asuransi terpercaya untuk melindungi transportasi dan pengiriman barang yang pengadaannya dibiayai dari dana hibah ini dan akan selalu berhubungan dengan pihak jasa asuransi untuk membiayai asuransi pengiriman dan transportasi barang yang dibiayai dari perjanjian/pelaksanaan pekerjaan ini. Pasal-6 Evaluasi Kineria
L Laporan yang dimaksud pada Pasal 4 akan dipakai sebagai masukan untuk evaluasi kinerja. Pada setiap akhir tahapan ikatan kontrak pelaksanaan pekerjaan setiap tahun, PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pencapaian indikator kinerja yang diuraikan dalam Dokumen Pekerjaan.
PIHAK PERTAMA, dengan atau tanpa wakil dari Bank Dunia, akan
melakukan pemeriksaan terhadap barang dan jasa maupun pekerjaan sipil yang dilaksanakan selama Progam HPEQ, termasuk arsip dan semua dokumen yang terkait. J.
Audit teknis akan dilaksanakan oleh auditor independen yang dipilih oleh CPCU dan Bank Dunia.
4.
PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan proses evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menunjuk Dewan Pendidikan Tinggi sebagai mitra yang selanjutnya menunjuk reviewers untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
5.
Kelanjutan pembiayaan untuk tahun berikutnya akan ditentukan oleh kinerja dari pelaksanaan program setelah dievaluasi oleh reviewers dari Dewan Pendidikan Tinggi.
Dalam menjalankan kegiatan, PIH,$.K KEDUA harus melaporkan secara rutin kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Dekan/Ketua PPD minimal setiap 3 (tiga) bulan.
Pasal-7 Manaiemen Keuangan
L PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk menggunakan rekening atas nama Perguruan Tinggi dan melakukan pembukuan sesuai Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan PMM dalam melaksanakan Program HPEQ. Manajemen keuangan seperti disebut pada ayat independen yang disetujui Bank Dunia. 3.
I
setiap tahun akan diaudit oleh auditor
Laporan keuangan harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal-4 ayat 4.
Pasal-8
Biava pelaksanaan
l. Seluruh biayapelaksanaan pekerjaan
selama 3 (tiga) tahun maksimum sebesar
Sumber Dana
:
Nilai Kontrak
V,W
Perguruan Tineei Institution)
Rp Rp
13.769.996.000 689.000.000
Rp
14.4s8.996.000
Rp. 14.458.996.000
Jumlah (Total)
( Empat Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah
)
Biaya yang bersumber dari Bank Dunia dimaksudkan pada ayat I di atas dibebankan pada IBRD Loan No. 7737-ID sebesar Rp 13.769.996.000 dari nilai kontrak pelaksanaan pekerjaan, anggaran Perguruan Tinggi Universitas Abulyatama sebesar Rp. 689.000.000. J. Besamya biaya program
berikut
per tahun seperti yang tertuang pada Pasal-3 adalah sebagai
:
Biaya Program Tahun Tahun Tahun
I II III
TOTAL
(2011)
Q0l2l f2013)
WB Rupiah (RK) 3.601.603.000 6.860.458.000 3.307.93s.000 13.769.9q6.000
Perguruan Tinggi (RM) t72.250.000 344.500.000 r72.2s0.000 689.000.000
Prosentase
(%) 26.t% 49.8o/o
24,1o/o
1000h
Besarnya biaya per komponen proyek tidak melebihi jumlah biaya yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tercantum pada Lamptuan2, klcuali adanya perubahan yang disetujui PIHAK PERTAMA sebagai akibat adanya perubahan sesuai pasal 5 dan pasal 6.
Pasal-9
Tahanan Pembayaran dan Alokasi Pendqnaan
l.
PIHAK KEDUA akan mendapatkan dana termin I sebesar 50% dari Nilai Kontrak Tahun Pertama dari PIHAK PERTAMA, dengan peruntukan sesuai RIP Tahun Pertama. Pencairan Termin berikutnya dapat diminta PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan selama 6 (enam) bulan berikutnya sesuai ciengan format laporan IFR.
2.
PIHAK KEDUA akan mengalokasih-an dana pendamping sejumlah tidak kurang darr 5%
Pada tahap pertama pelaksanaan (2011)
dari alokasi dana Bank Dunia.
J.
Angsuran pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap oleh PIHAK PERTAMA setiap tiga bulan sesuai dengan pertanggungjawaban dana yang telah diterima pada periode sebelumnya dan perkiraan kebutuhan dana untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
4. Pembayaran pertama sesuai dengan
perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan enam bulan pertama. Pembayaran yang bersumber dari IBRD Loan No. 7737-ID dari nilai kontrak tahun ke I (satu), tidak termasuk pajak, dibayarkan setelah
Kontrak Pelaksanaan Pekerjaaan
ini ditanda+angani
dan setelah PIHAK KEDUA
menyerahkan: Rencana Penggunaan Dana untuk enarn bulan pertama pelaksanaan perjanjian ini, dan; Salinan resmi Jaminan Bank yang menyajikan bukti tertulis bahwa PIHAK KEDUA telah menyetorkan dana pendamping sejumlah tidak kurang dari 5 persen dari jumlah pengajuan pembayaran tahap pertama atau sesuai dengan rencana pembayaran tahunan yang tercantum pada lampiran 2 (copy rekening koran); Berita Acara Pembayaran / Penarikan dana dan copy rekening koran.
(i)
(iD
(iii) 5.
Pembayaran-pembayaran selanjutnya akan dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam jumlatr
yang cukup untuk melaksanakan program erurm bulan berikutnya. Pembayaran yang bersumber dari IBRD Loan No. 7737-ID tidak termasuk pajak, sedangkan yang bersumber dari Rupiah Murni termasuk pajak. Pembayaran oleh PIFIAK PERTAMA akan dilakukan setelah PIHAK PERTAMA menerima dokumen berikut dari PIHAK KEDUA:
(i) (ii)
(iii) (iv)
Rencana Penggunaan Dana untuk enam bulan mendatang; Bank Rekonsiliasi, Laporan arus kas, Laporan Triwulanan pengawasan dan evaluasi
hasil kerja, Berita Acara Pembayaran i Penarikan dana.
Bukti tertulis bahwa PIHAK KEDUA telah menyetorkan dana
pendamping
sejumlah tidak kurang dari 5 persen dari jumlah ajuan pembayaran 6.
Pembayaran
untuk setiap tahapa:: berikutnya akan dilakukan berdasarkan
kinerja
pelaksanaan tahap sebelumnya, sesuai dengan Pasal-6 ayat 4. 7.
Apabila persyaratan termaksud pada ayat 3 Pasal-9 di atas tidak dapat terpenuhi maka kontrak akan direvisi dengan membuat addendum Perjanjian ini.
Pasal-10 Sisa Dana
Jika target kuantitas dan kualitas kegiatan sesuai Dokumen Pekerjaan pada Lampiran I telah tercapai namun biaya yang dikeluarkan lebih kecil daripada jumlah yang telah disepakati untuk membiayai Rencana Kerja tahunan, maka biaya yang tersisa dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk memperluas lingkup kegiatan pada tahun berikutnya jika telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
Pasal-11 Sanksi
l.
PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan untuk menunda atau memutuskan kontrak pelaksanaan pekerjaan jika kinerja PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program tidak memenuhi target, proses dan prosedur yang diperlukan seperti yang tertuang dalam Dokumen Pekerjaan. Jika yang terjadi adalah penundaan, maka kontrak pelaksanaan pekerjaan ini akan diadendum dan jika yang terjadi adalah pemutusan kontrak pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan uang yang masih tersisa kepada Kantor Kas Negara setempat atau rekening yang ditentukan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan pengembalian dana pinjaman dan menyerahkan bukti setomya kepada PIHAK PERTAMA
2.
Keterlambatan atat kegagalan melaksanakan kegiatan akibat kelalaian PIHAK KEDUA akan merupakan catatan dan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk semua kegiatan dan program yang berkaitan dengan Perguruan Tinggi tersebut.
Pasal-12
.
Firce Maieure
l. Jika keterlambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
akibat force majeure maka sanksi yang tertuang pada Pasal-l1 dari perjanjian ini tidak akan dikenakan pada PIHAK
KEDUA. Yang termasukforce majeure adalah : Bencana alam yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananyakegiatan;
3.
i. ii.
Huru-hara atau suasana yang kacau-balau yang mengakibatkan tidak dapat
iii.
terlaksananya Ke giatan ; Situasi lain diluar kemampuan manusia yang dapat disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
PIHAK KEDUA segera memberitahu PIHAK PERTAMA mengenai kejadian force majeure selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian dan memberitahukan kembali PIHAK PERTAMA setelah situasi menjadi normal kembali.
Pasal-13 Penyelesaian Perselisihan
l.
Perselisihan sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah.
2.
Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan Pasal-l3 ayat tersebut akan diselesaikan oleh instansi yang berwenang.
I, maka perselisihan
Pasal-14 Perubahan-Perubahan
Kondisi dan persyaratan dari kontrak pelaksanaan pekerjaan ini akan dievaluasi pada akhir pelaksanaan tahun pertama dan akan diadakan modifikasi kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk menjamin tercapainya efisiensi pelaksanaan Kegiatan. Modifikasi terhadap kontrak pelaksaan
pekedaan
ini
harus disetujui oleh kedua belah pihak dengan
menandatangani
amandemen/adendum kontrak. Pasal-15
Penutun
Demikian.Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, yang aslinya dalam rangkap 6 (enam) dibubuhi meterai secukupnya, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA Universitas Abulyatama Project Implementing Unit Direktur Eksekutif,
(Dr. Amren Rahim
ui Universitas Abulyatama
'.lF f-\
una Anggaran/
M.Kd
Men getahui/\4enyetuj
16> 5r-
PIHAK PERTAMA
q
Mengetahui/IVlenyetujui
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
roR)r
-=f
6v
Warul Walidin
Mengetahui/l\4enyetujui
Ketua Yayasan Abulyatama Aceh
0rof. Dr.Ir. Dioko Sa
LAMPIRAN
1
DOKUMEN PEKER.IAAIT
Dokumen Pekerjaan terdiri dari
l. 2. 3.
:
Proposal Proyek Rencana Implementasi Proyek (RIP) Rencana Pengadaaan (Procurenent Plan)
i
Lampiran I
-g d c! g\ cl\
-trB -o lr{ rrp os -
"{E
z2 gs ge
L t3
s) A
I F
.-e
#s trs
:ri E€'{s E
G
H€ I
s-\ s
.b b t
es
i
\)
\
\ :1. c!
.s
\ !hr ,.\ R
Ci
c!
3
ti
q)
a
€!
6\
c! .s E'
E*
l3 6r. !Q ;l c! !*r c ES d
v)
\) !^
t
?S'
$$ dp sii
:,f
s-s >2 <'ts !E b $s Fl
i:s
t.i I
HF
:s ;\
9A
VU
E\.' :rb zs $ E
A)
t
\S \\ b t
s
.$ S -% rr)
Lampiran2
N a
al
o q N
\o oo
oo oo
oo oo
o
6l a{
{.t
e 6l
o N
F-
O v.l
F-
\o q co
'q
cl a
g'D(, q0
6 c!
!
ca
(l)
c!
\o
c.t 00
o.l F*
O \o o\
\o oo
o N N \o
h N N
N co +
c{
c'!
co
F-
co +
6t
v
!t)
o\
a4
6l a
v
oi
c!
{)
go c!
o
6t
h0
€!
!D
g{)
6t C!
Fi
q)
h0
v
C!
q)
Fr
€!
g
cl
cl
v Gt
G
7
v
c!
cg
v
c! a0
t
c!
€
v
o q)
E
al a
ID
q)
CE
rg
ni
c!
al
v
6t
c!
cl
6J
c{
v €!
q,
v
F
o Cr
Fi
a!
F
Fi hJ
t)
e Fa NJ
F
EE
o 9c
r$s
la\ a'= t+rP
Zts ='6
dF
SF EI *i 3E ii\r zFi
{s EH5 !TU ZE
t-
()
z Fl
F
o Fr
Lampiran 3
