2010) TESIS

PENOLAKAN PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 212/K/TUN/2010)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

GRACE ANNE TORANG, S.H. 1006738254

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN JUNI 2012

Penolakan Pelaksanaan..., GRACE ANNE TORANG, FHUI 2012 Penolakan pelaksanaan, Grace Anne Torang, FH UI, 2012

i

PENOLAKAN PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 212/K/TUN/2010)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

GRACE ANNE TORANG, S.H. 1006738254

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN JUNI 2012


ii

Penolakan pelaksanaan, Grace Anne Torang, FH UI, 2012


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan berkat, kasih dan kuasaNya, maka penyusunan dan penulisan tesis yang berjudul Penolakan Pelaksanaan Lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan (Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 212/K/TUN/2010) dapat diselesaikan pada waktunya dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bimbingan dari pembimbing kami Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan pemikiran-pemikiran, saran-saran perbaikan dalam tesis ini. Oleh karenanya dalam kesempatan yang sangat baik dan berharga ini, Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing, kiranya selalu diberkati dan dapat selalu memberikan pemikiran-pemikirannya demi kemajuan bidang ilmu hukum di Indonesia. Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah

membantu Penulis selama

masa perkuliahan sampai dengan

diselesaikannya tesis ini, yaitu: 1.

Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku ketua program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sekaligus sebagai penguji pada sidang tesis Penulis.

2.

Ibu Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H. sebagai penguji pada sidang tesis Penulis.

3.

Seluruh dosen pengajar program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu dan tidak lupa selalu memberikan pedoman, nasehat serta membagi pengalaman-pengalaman berharga mereka kepada Penulis.

4.

Seluruh staf administrasi program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan.

5.

Seluruh staf administrasi program pasca sarjana Magister Hukum Universitas Indonesia di Salemba, yang juga membantu dari awal hingga diselesaikannya penulisan tesis.


v

6.

Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Soediman Kartohadiprodjo, seluruh staf perpustakan Universitas Indonesia dan seluruh staf pada Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulisan tesis ini.

7.

Suami tercinta, Poltak Hutasoit, SE, Ak, MM, CMA yang selalu memberikan dukungan dan anak-anakku terkasih dan yang selalu kucintai Seraphim Kyana Nauli Hutasoit, Benjamin Houston Noel Nabasa Hutasoit dan Jeremiah Paris Sojuaon Hutasoit, yang selalu menjadi penyemangat sejak awal sampai berakhirnya studi pada program Magister Kenotariatan.

8.

Mama, inang dan amang simatua yang selalu memberikan dukungan penuh selama masa perkuliahan dan selalu mendoakan Penulis, kakak-kakak dan abang-abang, adik-adik yang selalu memberikan semangat.

9.

Sahabat-sahabat Naga Mas, Isty, Beta, Tya, Tesa, Yunita, Eka, Elfrida, Dani, Lia, Wendy dan Wulan, yang menjadi teman selama masa perkuliahan, thanks to all of you, it has been wonderful time and unforgetable moment for me and if i may quote what Socrates said get not your friends by bare compliments, but by giving them sensible tokens of your love, somehow that’s exactly what i feel about our friendship, thanks for all the love and support.

10.

Rekan-rekan di masa-masa bimbingan tesis, Nona, Rulif dan Bakti, friends, finally we’re done....

11.

Seluruh rekan-rekan angkatan 2010 Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tetap semangat, tetap kompak dan selalu All For One and One for All.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa isi tesis ini tidak luput dari kekurangan dan oleh karenanya kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya lembaga jaminan hak tanggungan.

Depok, 18 Juni 2012 Penulis,

GRACE ANNE TORANG, S.H.


vi


ABSTRAK

Nama

: Grace Anne Torang

Program Studi

: Magister Kenotariatan

Judul

: Penolakan Pelaksanaan Lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan (Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 212/K/TUN/2010)

Lahirnya Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-undang Hak Tanggungan) pada tanggal 9 April 1996 menjadi peristiwa yang penting dalam pembangunan hukum tanah nasional karena telah tercipta kesatuan hukum di bidang jaminan hak atas tanah yang tidak hanya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, tapi juga kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sifat dan ciri Hak Tanggungan yang mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, menjadikan lembaga jaminan yang satu ini tumpuan perlindungan hukum bagi para kreditur dalam melaksanakan kegiatan perkreditan di tengah masyarakat. Namun pada kenyataannya kemudahan yang ditawarkan oleh Undangundang Hak Tanggungan bagi pemegang jaminan kebendaan untuk melunasi hakhak piutangnya tidak selalu kuat, mudah dan pasti dalam pelaksanaannya, banyak faktor yang menjadi penghalang terwujudnya keadaan tersebut, salah satunya diangkat dalam tesis ini, yaitu terjadinya perbedaan penafsiran Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan yang memuat bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dan Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Hak Tanggungan pada prinsipnya mengatur larangan adanya kuasa substitusi dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang membawa dampak penolakan terhadap pelaksanaan lelang Parate Eksekusi oleh KPKNL Bandar Lampung. Perbedaan dasar penolakan dari kedua lembaga yang terkait erat dalam proses pelelangan yaitu Ketua KPKNL dan Direktur Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia, menunjukkan masih belum sempurnanya pemahaman mengenai Undang-undang Hak Tanggungan, tidak hanya penolakan pelaksanaan lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan merugikan pihak kreditur dan debitur tetapi juga merugikan masyarakat pada umumnya karena telah terjadi ketidakpastian hukum. Kata Kunci: Hak Tanggungan, Undang-undang Hak Tanggungan, Parate Eksekusi.


viii

ABSTRACT Name

:

Grace Anne Torang

Major

:

Notary Magister

Title

:

The Rejection over the Auction of Parate Execution Mortgage (The Analysis of Supreme Court Decision No. 212/K/TUN/2010)

The issuance of law No. 4 year 1996 regarding the Mortgage of Land and Objects Related Attached To It, on April 9, 1996 (“Mortgage Act”), is an important event in the development of national land laws for the legal entity created in the field of security of tenure which not only gives protection and legal certainty for creditors and debtors, but also to the other parties concerned. The natures and the characteristics of Mortgage is easy and the execution is definite, that makes this security institution support and giving legal protection, specifically for creditors in conducting lending activities in the community. But in fact the convenience offered by this Mortgage Act for collateral holders to settle the rights to claims are not always robust, easy, and certainly in practice, many factors can be prohibitive of such event, one of them raised in this thesis, that is the differences in the interpretation of Article 6 and Article 15 paragraph (1) letter (b) Mortgage Act that took effect to the rejection of the Parate Execution by KPKNL Bandar Lampung. The basic differences reason given by the two institutions in rejecting Parate Execution, shows that the related authorities have minor understanding of the Mortgage Act, not only the rejection of Parate Execution Mortgage detrimental to the creditors and debtors, but also detrimental to public because of a legal uncertainty. Key words: Mortgage, Mortgage Act, Parate Execution.


ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................................i HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS....................................................iii HALAMAN PENGESAHAN.................................................................................iv KATA PENGANTAR..............................................................................................v HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH........................vii ABSTRAK..............................................................................................................viii ABSTRACT.............................................................................................................ix DAFTAR ISI.............................................................................................................x BAB I

BAB II

PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah 1.1. 1.2. Pokok Permasalahan 1.3. Metode Penelitian 1.4. Manfaat Penelitian Sistematika Penulisan 1.5.

1 8 9 10 11

PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 2.1. Tinjauan Mengenai Kredit Perbankan 13 2.1.1. Pengertian Kredit 13 16 2.1.2. Kredit Bermasalah 2.1.3. Pengertian Perjanjian Kredit 30 2.2. Tinjauan Lembaga Jaminan Hak Tanggungan di Indonesia 32 2.2.1. Pengertian Jaminan 32 36 2.2.2. Jenis-Jenis Jaminan 2.2.3. Hak Tanggungan 42 70 2.3. Analisa 2.3.1. Pengertian Kekuasaan Sendiri Dalam Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan 71 2.3.2. Pengertian Larangan Kuasa Substitusi Dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat (1) huruf (b)) 74 2.3.3. Prosedur Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Pada KPKNL 78


x

BAB III

PENUTUP 3.1. Simpulan 3.2. Saran

94 97

DAFTAR REFERENSI

98

DAFTAR LAMPIRAN


xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat

adil dan makmur dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilaksanakan pembangunan di segala aspek kehidupan khususnya pembangunan ekonomi. Pelaku pembangunan ekonomi seperti pemerintah, masyarakat perseorangan maupun dalam bentuk badan hukum harus memiliki ketersediaan dana yang besar dalam melaksanakan pembangunan oleh karenanya pelaksanaan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat dan kompleks tentunya akan membutuhkan permodalan yang semakin besar pula. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memperoleh modal dengan aman tanpa harus melibatkan harta pribadi atau harta perusahan sendiri yaitu memperoleh dana melalui kegiatan perkreditan1 dari lembaga keuangan seperti Bank.2 Sumber dana yang dimiliki Bank diperoleh dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit oleh karenanya Bank sering dianggap sebagai lembaga perantara antara kelompok orang yang sementara waktu memiliki dana lebih (surplus spending group) dan kelompok orang yang sementara waktu memerlukan dana (deficit spending group).3

1

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (“Undang-undang Perbankan”) Pasal 1 angka (11). 2

Ibid., Pasal 1angka (2). Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pasal 1 angka (2) Undang-undang Perbankan. 3

Adrian Sutedi, Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, (Jakarta: BP Cipta Jaya, 2006), hal. 11.

Penolakan Pelaksanaan..., GRACE ANNE TORANG, FHUI 2012


2

Kegiatan usaha Bank yang paling dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pemberian kredit. Pemberian kredit didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara Bank selaku kreditur dan debitur selaku penerima kredit yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian kredit.4 Perjanjian kredit akan memuat ketentuan jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit serta ketentuan-ketentuan lain yang tidak kalah pentingnya seperti ketentuan mengenai jaminan atas kredit5 atau dikenal juga dengan agunan.6 Kegiatan perkreditan yang dilaksanakan oleh Bank memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Peranan yang besar sebanding dengan resiko yang dihadapi oleh Bank, sehingga Bank perlu mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum untuk menjamin pemberian hutang-hutang yang diberikan kepada penerima kredit atau debitur.7 Dalam praktik perbankan masalah jaminan menjadi penting karena jaminan merupakan perlindungan bagi kreditur seperti Bank, selain itu penyerahan jaminan juga berkaitan dengan kesungguhan debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit, mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan 4 Perjanjian Kredit adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Lihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.28 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Ps.1754. 5

M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 73. 6

Undang-undang Perbankan, Pasal 1 angka 23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 7

Adrian Sutedi,...Implikasi Hak Tanggungan Terhadap..., hal. 1.



3

pelunasan kredit yang diberikan oleh Bank, sehingga dapat digarisbawahi bahwa lembaga jaminan bertugas untuk melancarkan dan mengamankan pemberian kredit.8 Dalam kaitannya pengamanan kredit, pemberian jaminan oleh debitur adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa “segala kebendaan siberutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan bagi semua perikatan perseorangan”. Sedemikian jauh KUHPerdata memberikan perlindungan bagi kreditur terhadap kegiatan perkreditan, dimana harta bergerak debitur yang sudah ada maupun yang akan ada adalah merupakan terhadap pelunasan piutang kreditur. Jaminan yang diserahkan harus memiliki nilai nominal melebihi jumlah kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur atau setidaknya memiliki nilai yang cukup untuk melunasi utang debitur terhadap kreditur. Proses eksekusi terhadap jaminan oleh Bank merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Bank artinya eksekusi terhadap jaminan hanya akan dilakukan bilamana debitur sudah tidak lagi mampu untuk membayar dan menyelesaikan

kewajiban

pembayaran

kreditnya

serta

kewajiban-

kewajiban lain sebagaimana telah disepakati dan dimuat dalam perjanjian kredit. Menjadi upaya terakhir karena pelaksanaan eksekusi jaminan tidak hanya memerlukan proses yang cukup panjang dalam pelaksanaannya akan tetapi biaya yang tidak sedikit dalam penanganannya. Jenis agunan atau jaminan, ditinjau dari objeknya dapat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan terhadap benda-benda bergerak dan jaminan untuk benda-benda tidak bergerak. Untuk jaminan dengan benda-benda bergerak dapat diikat dengan lembaga jaminan gadai berdasarkan KUHPerdata dan lembaga jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia atau apabila jaminan berupa tanah 8

R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1978), hal. 29.



4

dan/atau bangunan yang berupa benda-benda tidak bergerak maka jaminan dapat diikat dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-undang Hak Tanggungan). Bagi lembaga perbankan, lebih disukai lembaga jaminan dalam bentuk hak tanggungan, hal ini tidak semata-mata dipengaruhi oleh nilai ekonomis pada tanah dan bangunan yang cenderung mengalami peningkatan akan tetapi karena kemudahan eksekusi jaminan hak tanggungan sebagaimana diakomodir dalam Undang-undang Hak Tanggungan serta diperkuat pula dengan ciri dari hak tanggungan yang kuat dan pasti dalam pelaksanaannya bilamana terjadi wanperstasi atau cidera janji oleh debitur9, Hak Tanggungan juga memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan (asas droit de preference). Undang-undang Hak Tanggungan bertujuan memberikan landasan untuk dapat berlakunya Hak Tanggungan yang kuat. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria) merupakan peraturan yang pertama yang mengatur mengenai lembaga hak jaminan hak atas tanah yang diberi nama Hak Tanggungan, ketentuan mana dapat dilihat dalam Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi bahwa Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan disebut dalam Pasal 25, Pasal 35 dan Pasal 39 diatur dengan Undang-undang.10 Dalam kaitannya dengan alternatif pelunasan piutang kreditur, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan, beberapa alternatif pelunasan piutang adalah melalui beberapa cara sebagai berikut: 9

Sudargo Gautama, Komentar Atas Undang-Undang Hak Tanggungan Baru Tahun 1996 No.4, Cet. 1., (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 15. 10

A.P. Parlindungan, Komentar Undang-undang Hak Tanggungan dan Sejarah Berlakunya, (Bandung: Mandar Maju , 1996), hal. 31.



5

1.

pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut11 dikenal dengan Parate Eksekusi;

2.

dengan menggunakan titel eksekutorial melalui fiat ketua pengadilan negeri dengan menggunakan ketentuan Pasal 224 HIR/258 Rbg tentang eksekusi grosse akta;12

3.

dengan cara penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk mendapatkan harga penjualan yang lebih tinggi;13

Alternatif pelunasan piutang kreditur dalam Undang-undang Hak Tanggungan menggambarkan bahwa eksekusi Hak Tanggungan mudah dan pasti. Seperti Parate Eksekusi memiliki arti bahwa pemegang Hak Tanggungan tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan yang menjadi jaminan debitur dalam hal debitur cidera janji. Pemegang Hak Tanggungan dapat langsung datang dan meminta kepada Kepala Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas objek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan yang diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan.14 11

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 20 jo Pasal 6. 12

Ibid., Pasal 20 ayat 1 (b)

13

Ibid., Pasal 20 ayat (2).

14

ST.Remy Sjahdeni, Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), (Bandung: Alumni, 1999), hal. 46.



6

Pada kenyataannya kemudahan yang ditawarkan oleh Undangundang Hak Tanggungan bagi pemegang jaminan kebendaan untuk melunasi hak-hak piutangnya tidak selalu mudah untuk ditempuh. Sering kali pihak kreditur berada dalam posisi yang tidak diuntungkan sehingga menyebabkan terhambatnya proses pelunasan dan eksekusi jaminan15 belum lagi apabila debitur atau pemilik jaminan memiliki itikad yang tidak baik terhadap kreditur. Pada perkembangannya tidak hanya dari sisi kreditur dan debitur, ketidakmudahan eksekusi terhadap objek eksekusi Hak Tanggungan juga terjadi pada tingkat pejabat terkait selaku pelaksana dari lelang Parate Eksekusi sebagaimana tercermin dalam kasus yang diangkat oleh penulis dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 212/K/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010. Singkatnya, pelaksanaan lelang Parate Eksekusi objek hak tanggungan menjadi dibatalkan karena tidak adanya kesamaan penafsiran dalam memahami ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Hak Tanggungan di kalangan pejabat pelaksana eksekusi Hak Tanggungan yaitu pejabat lelang secara khusus Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut KPKNL) Bandar Lampung dan Direktur Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Direktur Lelang). Keadaan yang demikian diperburuk dengan keputusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) yang diperkuat dengan putusan hakim pada Mahkamah Agung yang membenarkan dasar penolakan permohonan eksekusi lelang oleh kedua pejabat lelang tersebut. Kepala KPKNL Bandar Lampung telah menolak untuk melaksanakan lelang Parate Eksekusi yang diajukan oleh kuasa dari kreditur, dengan alasan bahwa permohonan lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan hanya dapat dilakukan oleh pemegang Hak Tanggungan itu sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada siapapun juga dengan menunjuk pada kalimat “kekuasaan sendiri” yang 15

J. Satrio, Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993).



7

tercantum pada Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan serta adanya Surat Edaran Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No. SE23PN/2000 tanggal 22 November 2000 yang merupakan petunjuk pelaksanaan lelang Hak Tanggungan. Terhadap penolakan tersebut advokat yang menjadi kuasa dari kreditur menyurati Direktur Lelang serta menjelaskan kedudukan advokat selaku penerima kuasa dari kreditur dalam mengajukan permohonan Parate Eksekusi Hak Tanggungan, namun Direktur Lelang malah menafsirkan bahwa segala perbuatan eksekusi Hak Tanggungan harus dilakukan oleh si pemegang Hak Tanggungan itu sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada orang lain termasuk advokat, dan berbeda dengan ketua KPKNL Bandar Lampung, karena kali ini penafsiran tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Hak Tanggungan tentang kuasa pembebanan Hak Tanggungan oleh seorang debitur kepada kreditur, dimana kekuasaan tersebut tidak dapat disubstitusikan kepada pihak lainnya. Dalam memberikan dasar hukum penolakan pelaksanaan Parate Eksekusi saja antara Ketua KPKNL Bandar Lampung selaku tergugat I dan Direktur Lelang selaku tergugat II, telah terjadi perbedaan, dimana untuk hal yang sama, KPKNL mendasarkan penolakan permohonan lelang Parate Eksekusi objek Hak Tanggungan pada Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan sementara Direktur Lelang mendasarkan penolakannya pada Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Hak Tanggungan. Perbedaan pemberian dasar hukum ini, mengisyaratkan bahwa diantara dua pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan lelang tidak memiliki persepsi hukum yang

sama

dalam

menafsirkan

ketentuan

Undang-undang

Hak

Tanggungan. Pendapat dari pejabat-pejabat ini juga berbeda dengan pendapat dari kreditur maupun kuasa kreditur, sehingga timbulah masalah dalam pelaksanaan Parate Eksekusi objek Hak tanggungan pada KPKNL Bandar Lampung yang berujung pada penolakan pelaksanaan lelang eksekusi itu sendiri.



8

Dari uraian tersebut di atas, secara keseluruhan keadaan yang demikian tentunya tidak hanya merugikan bagi beberapa pihak seperti kreditur dan kuasa kreditur dan debitur akibat penundaan bahkan penolakan terhadap pelaksanaan lelang Parate Eksekusi objek Hak Tanggungan, akan tetapi juga menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang sesungguhnya dapat menjadi masalah besar bagi lembaga jaminan Hak Tanggungan dan lebih lanjut dapat menghambat terwujudnya perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemahaman yang sesungguhnya atas Pasal 6 dan Pasal 15 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Hak Tanggungan dalam kaitannya dengan pelaksanaan lelang Parate Eksekusi objek Hak Tanggungan serta memaparkan prosedur pelaksanaan lelang Parate Eksekusi pada lembaga KPKNL sesuai dengan Undang-undang Hak Tanggungan. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap

keraguan-keraguan

tersebut

diatas,

sehingga

diharapkan

ketidakpastian hukum tidak terjadi baik di antara para pejabat yang melaksanakan lelang Parate Eksekusi, praktisi hukum, kreditur, debitur dan secara luas tentunya di kalangan masyarakat. 1.2.

Pokok Permasalahan Beberapa permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimanakah penafsiran hukum atas klausul kekuasaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan yang secara keseluruhan berbunyi bahwa “apabila debitor cidera janji, pemegang

hak tanggungan pertama

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”? 2.

Bagaimanakah penafsiran hukum tentang klausula larangan substitusi dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan



9

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Undangundang Hak Tanggungan? dan 3.

Bagaimanakah

prosedur

pelaksanaan

Parate

Eksekusi

Hak

Tanggungan di KPKNL? 1.3.

Metode Penelitian Di dalam penulisan ini, adapun metode yang dipergunakan oleh

Penulis adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis, karena penulisan yang dilakukan adalah penelitian di bidang hukum atau yuridis sehingga dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh Penulis dinamakan penelitian normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder.16 Di dalam penelitian hukum normatif data sekunder pada Penulisan ini mencakup:17 a.

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis

termasuk

putusan

Putusan

Mahkamah

Agung

No.

212/K/TUN/2010 tanggal 26 Agustus 2010. b.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Di dalam penulisan ini penulis menggunakan antara lain hasil karya dari kalangan hukum.

c.

Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penulisan ini Penulis antara lain menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

16

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 12. 17

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 4, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 13.



10

Bahan Pustaka ditinjau dari sifat informasi yang diberikan dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:18 a.

Bahan/ sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Di dalam penulisan ini, Penulis menggunakan antara lain bahan/sumber primer berupa buku, disertasi atau tesis.

b.

Bahan/ sumber sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan primer.

1.4.

Manfaat Peneltian Penelitian

dengan

tipe

deskriptif

analitis

yaitu

dengan

menggambarkan dan menganalisis eksekusi jaminan hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1.

Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum jaminan khususnya mengenai pelaksanaan Parate Eksekusi Hak tanggungan termasuk pemahaman sejelas-jelasnya dan sebenarnya mengenai ketentuan dalam Undang-undang Hak Tanggungan sehingga tidak lagi terjadi multi tafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi sebaliknya memberikan kejelasan terhadap ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan.

2.

Secara praktis, penelitian dalam penulisan ini dapat memberikan informasi, saran ataupun masukan bagi seluruh pihak yang terkait Lebih rinci kontribusi penelitian: a.

bagi pembuat Undang-undang, mendapat saran-saran atau masukan untuk menyusun peraturan pelaksana tentang eksekusi Hak Tanggungan;

b.

bagi masyarakat luas, mengetahui proses pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan pada KPKNL.

18

Ibid., hal. 29.



11

1.5.

Sistematika Penulisan Penyusunan tesis ini dilakukan dengan sistematika penulisan yang

terdiri dari: BAB I

PENDAHULUAN Dalam bab pertama ini, Penulis akan menjelaskan

mengenai

latar

belakang

dilakukannya penelitian, gambaran awal mengenai hal-hal yang akan dijelaskan dan dipaparkan dalam tulisan ini, melakukan identifikasi masalah, metode penelitian yang digunakan

dalam

penulisan,

manfaat

penulisan baik secara teoritis maupun secara praktis dan sistematika penulisan.

BAB II

PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Dalam bab kedua, penulis akan menjelaskan mengenai kredit, dan hal-hal lain yang terkait dalam pemberian kredit. Penulis tentunya juga akan membahas mengenai hukum jaminan secara umum, lembaga jaminan

hak

tanggungan

berdasarkan

peraturan Undang-undang Hak Tanggungan. Penjelasan dalam Bab II ini juga mencakup juga pengertian, istilah-istilah yang akan digunakan, peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan aspek-aspek lain yang

memiliki

keterkaitan

dengan

pembahasan. Dalam bab ini juga, Penulis memberikan

analisa

hukum

tentang

ketentuan Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1) huruf



12

(b) dalam kaitannya dengan putusan yang digunakan

dalam

penulisan

menjawab

rumusan

ini,

permasalahan

untuk yang

diuraikan dalam Bab I dan terakhir penulis akan mempaparkan tentang proses lelang Parate

Eksekusi

jaminan

objek

Hak

Tanggungan pada KPKNL.

BAB III

PENUTUP Dalam bab ketiga yang merupakan bagian terakhir dalam penulisan tesis ini, Penulis membuat suatu kesimpulan yang merupakan hasil

analisa

dari

bab-bab

terdahulu

termasuk untuk menjawab masalah-masalah yang dikemukakan pada bab pertama serta memuat saran-saran yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah yang timbul dalam pelaksanaan lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan.



BAB II PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

2.1.

Tinjauan Mengenai Kredit Perbankan

2.1.1. Pengertian Kredit Istilah kredit sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit anggota masyarakat baik perorangan maupun masyarakat berbentuk badan usaha memanfaatkan kredit. Pemanfaatan kredit bermacam-macam, bagi perorangan kredit bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan bagi badan-badan usaha kredit bermanfaat untuk menambah modal kerja yang bertujuan untuk memperluas usaha serta perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya. Serupa dengam ragam manfaat yang diberikan dalam perkreditan perolehan kredit juga beragam, bisa melalui perorangan atau dari lembaga keuangan seperti perbankan, koperasi dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki fungsi demikian. Perkataan kredit berarti kepercayaan.1 Lebih lanjut, secara etimologi perkataan kredit berasal dari kata latin “creditum” yang memiliki arti kepercayaan atau “credo” yang berarti saya percaya dan dalam bahasa Romawi kata kredit disebut dengan “credere” yang juga mengandung arti percaya.2 Dari uraian tersebut diatas maka dapatlah digarisbawahi bahwa dasar dari kredit adalah kepercayaan. Sehingga apabila seseorang atau suatu badan usaha memperoleh kredit artinya orang atau badan usaha tersebut telah memperoleh kepercayaan dari pemberi kredit3 dan pemberi kredit percaya bahwa penerima kredit di masa mendatang akan sanggup mengembalikan kredit dengan memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan baik berupa barang, uang atau jasa.

1

R. Subekti,...Jaminan-Jaminan.., hal. 1.

2

M. Rahman Firdaus, Teori Analisa Kredit, (Bandung: Purna Sari Lingga Utama, 1985), hal. 11. 3

R. Subekti,ibid.



14

Para ilmuwan kemudian memberikan pengertian mengenai kredit, seperti HMA Savelberg dalam buku yang ditulis oleh Mariam Darus Badrulzaman menyatakan:

kredit memiliki arti sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain; dan sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan.4

Menurut Drs. O.R. Simorangkir dalam buku yang ditulis Hasanuddin Rahman, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi koperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang.5 Muchdarsyah Sinungan memberikan pengertian kredit sebagai suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan kontra prestasi berupa bunga.6 Muhammad Djumhana berpendapat intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan, unsur yang lainnya adalah mengenai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong. Dilihat dari pihak Bank, unsur yang terpenting adalah mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharap kontra 4

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: Alumni, 1989), hal. 21. 5

Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 95. 6

Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik Management Kredit, Cet.2 (Jakarta: PT Bina Aksara), hal. 12.



15

prestasi, sedangkan bagi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya.7 Pasal 1 butir 11 Undang-undang Perbankan memberikan pengertian mengenai kredit adalah sebagai berikut:

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Beberapa pendapat dari para sarjana tentang unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian kredit pada Pasal 1 butir 11 Undang-undang Perbankan yang dikutip oleh Hasanuddin Rahman, adalah: a.

adanya kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit (Bank) bahwa apa yang diberikan (prestasi/uang) akan benar-benar diterima kembali dari si penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang;

b.

adanya waktu, yaitu jangka waktu antara saat pemberian kredit dengan saat pengembaliannya. Jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak Bank dan nasabah peminjam dana;

c.

adanya prestasi, yaitu sesuatu yang dihubungkan dengan kredit maka yang dimaksud prestasi dalam hal ini adalah uang;

d.

adanya resiko, yaitu suatu kerugian yang mungkin terjadi dari pemberian kredit tersebut; dan

e.

adanya jaminan, yaitu untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, maka harus dilakukan penilaian secara cermat dan dilindungi dengan suatu jaminan sebagai upaya terakhir debitur cidera janji.8 7

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal 231. 8

Hasanuddin Rahman, …Aspek-aspek Hukum Pemberian..., hal. 95.



16

Dari pengertian-pengertian yang berikut ini terlihat bahwa dalam kegiatan kredit, yang terpenting bagi pemberi kredit atau kreditur adalah diperolehnya keuntungan dari modal yang diberikannya kepada penerima kredit atau debitur yaitu dengan mengharapkan kontra prestasi, sedangkan di lain pihak debitur menerima bantuan dari kreditur untuk memenuhi kebutuhannya dengan prestasi yang diberikan oleh kreditur. Pemberian prestasi oleh kreditur kepada debitur serta pengembalian kontra prestasi dari debitur kepada kreditur memuat tenggang waktu tertentu sebagaimana disepakati oleh keduanya, dan pada waktu-waktu tersebut memungkinkan adanya risiko dan ketidaktentuan dalam pengembalian kredit sehingga dirasakan perlu adanya jaminan kredit. Gatot Supramono mengatakan dalam praktek, banyak terjadi nasabah tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan, karena itu di dalam rumusan pengertian kredit ditegaskan mengenai kewajiban nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktunya dan disertai yang lain dapat berupa bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.9 Ketidaktentuan dalam pengembalian kredit oleh debitur atau dengan kata lain keadaan dimana debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada kreditur tergolong dalam kredit bermasalah. 2.1.2. Kredit Bermasalah Dalam kaitannya dengan kegiatan perkreditan maka dalam praktek perbankan, setiap permohonan kredit yang diajukan kepada perbankan oleh nasabah debitur sebelum dituangkan dan disetujui dengan suatu perjanjian kredit yang ditandatangani para pihak, maka permohonan kredit tersebut harus terlebih dahulu dilakukan penilaian. Penilaian yang dilakukan meliputi dari berbagai aspek antara lain segi watak debitur (character), segi kemampuan debitur (capacity), modal (capital), jaminan atau dalam istilah Bank disebut agunan (collateral) dan prospek usaha

9

Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis (Jakarta: Djambatan, 1995), hal.29.



17

debitur (condition of economic).10 Penilaian ini sangat penting dilakukan oleh pihak Bank karena Bank mengharapkan pengembalian dana yang dipinjamkan kepada nasabah debitur secara tepat waktu sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan bersama dengan debitur. Namun tidak jarang, dengan berbagai alasan debitur belum atau bahkan tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada Bank. Hal ini bisa disebabkan karena bermacam faktor, misalnya karena memang usaha debitur mengalami kemunduran sehingga terjadi kerugian dalam menjalankan usahanya atau karena sejak awal memang debitur bersangkutan tidak memiliki itikad baik dan bertujuan untuk melakukan penipuan

terhadap

Bank.

Keadaan

dimana

debitur

tidak

dapat

mengembalikan pinjaman tergolong dalam kredit bermasalah. Untuk dapat mengetahui kapan suatu kredit dinyatakan kredit bermasalah dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali seluruh kewajiban pembayaran tersebut, dan tentang kolektibilitas diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang kemudian diubah beberapa kali melalui PBI Nomor 8/2/PBI/2006, PBI Nomor 9/6/PBI/2007 dan terakhir diubah dengan PBI Nomor11/2/PBI/2009, telah menetapkan kualitas kredit berdasarkan faktor penilaian yang terdiri dari prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan bayar debitur (Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005). Penilaian terhadap prospek usaha debitur, kinerja debitur kemampuan membayar debitur pada akhirnya akan menentukan kualitas kredit debitur dan penggolongan kualitas kredit Bank ke dalam 5 (lima) kategori berikut:

10

Eddy Putra Tje Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal 12-15.



18

a.

Lancar Kredit dengan kualitas lancar memiliki karakteristik antara lain debitur mempunyai kegiatan usaha yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik, pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh

perubahan

kondisi

perekonomian,

memiliki

kualitas

manajemen yang sangat baik, mempunyai tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan kerja, perolehan laba tinggi dan stabil, pembayaran pokok dan bunga tepat waktu sehingga tidak terjadi tunggakan, mempunyai permodalan yang kuat, tidak terdapat pelanggaran perjanjian dan sumber pembiayaan dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh Bank dan debitur. b.

Dalam Perhatian Khusus Kredit

dengan

kualitas

dalam

perhatian

khusus

memiliki

karakteristik antara lain kegiatan usaha debitur memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas, posisi debitur di pasar baik dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian, debitur mempunyai manajemen yang baik, memiliki tenaga kerja yang

pada

umumnya

memadai

dan

pernah

mengalami

perselisihan/pemogokon tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik, perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun, mempunyai permodalan cukup baik, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, permodalan cukup baik, terdapat pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil dan sumber pembiayaan dapat diidentifikasi dan disepakati oleh Bank dan debitur. c.

Kurang Lancar Kredit dengan kualitas kurang lancar memiliki karakteristik antara lain kegiatan usaha debitur menunjukan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas dan tidak mengalami pertumbuhan, posisi debitur di pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian, debitur mempunyai manajemen yang cukup baik, memiliki tenaga kerja



19

berlebihan dan terdapat perselisihan/pemogokon dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur, perolehan laba rendah mempunyai rasio utang terhadap modal yang cukup tinggi, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari, hubungan debitur dan Bank memburuk dan informasi keuangan tidak terdapat dipercaya, terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit yang cukup prinsipil dan sumber pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati. d.

Diragukan Kredit dengan kualitas diragukan memiliki karakteristik antara lain kegiatan usaha debitur menurun, posisi debitur di pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian, manajemen debitur kurang berpengalaman, memiliki tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan/pemogokan dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur, perolehan laba sangat kecil atau negatif, mempunyai rasio utang terhadap modal yang tinggi, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga melampaui 120 (seratus dua puluh) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, hubungan debitur dan Bank memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya, terdapat pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit dan sumber pembayaran tidak diketahui sementara sumber yang sudah disepakati sudah tidak memungkinkan.

e.

Macet Kredit dengan kualitas macet memiliki karakteristik antara lain kegiatan usaha debitur sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali, debitur kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun, manajemen debitur sangat lemah, memiliki tenaga kerja berlebihan dalam jumlah besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/pemogokon dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha debitur, debitur



20

mengalami kerugian yang besar, mempunyai rasio utang terhadap modal yang tinggi, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari, hubungan debitur dengan Bank sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia dan tidak dipercaya, terdapat pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit dan sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pinjaman, tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan. Penggolongan sebagaimana tersebut diatas akan memudahkan Bank dalam pemberian kredit kepada nasabah debitur karena dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem kredit yang digunakan oleh perbankan. Dalam prakteknya kredit bermasalah disebabkan oleh 2 (dua) penyebab yaitu: 1.

ketidakmauan debitur dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya; dan/atau

2.

ketidakmampuan debitur dalam membayar kewajiban. Kewajiban debitur dimaksud adalah kewajiban membayar pokok pinjaman, kewajiban membayar bunga, kewajiban membayar biaya-biaya dan kewajiban membayar denda jika telah menunggak.

Penyelesaian

kredit

bermasalah

dapat

dikelompokkan

menjadi

penyelesaian yang bersifat compromised dan penyelesaian bersifat non compromised. 1.

Penyelesaian

secara

compromised

terdiri

dari

alternatif

penyelesaian sebagai berikut: a.

Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Penjadwalan kembali kredit merupakan perubahan syarat yang menyangkut jadwal pembayaran debitur dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

b.

Penataan Kembali (Restructuring) Penataan kembali kredit merupakan perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana Bank, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam



21

perusahaan. Pengertian secara hukum mengenai restrukturisasi kredit semula diatur dalam Pasal 1 huruf (d) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tentang Restrukturisasi Kredit tanggal 12 November 1998 (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tentang Restrukturisasi Kredit tanggal 12 November 1998 dicabut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum), yaitu bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan Bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memahami kewajibannya yang dilakukan, antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada

perusahaan debitur.

Sementara pengertian restrukturisasi berdasarkan Pasal 1 angka (25) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan, antara lain melalui Penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. c.

Persyaratan Kembali (Reconditioning) Persyaratan kembali kredit merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan Bank.



22

d.

Penyerahan Jaminan Secara Sukarela Penyerahan jaminan secara sukarela dalam dunia perbankan disebut sebagai Agunan Yang Diambil Alih atau disingkat AYDA. Bank dapat menempuh upaya ini apabila debitur sudah tidak

mempunyai

kemampuan

lagi

untuk

memenuhi

kewajibannya dan secara sukarela menyerahkan obyek jaminannya kepada Bank untuk diperhitungkan sebagai pemenuhan (pelunasan) kewajiban debitur kepada Bank. 2.

Penyelesaian Non Compromised Penyelesaian secara non compromised dilakukan oleh Bank apabila upaya-upaya secara compromised tidak berhasil. Penyelesaian secara non compromised ini dilakukan oleh Bank melalui proses hukum yang terdiri dari berbagai alternatif antara lain yaitu penyelesaian melalui: a.

Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri Penyelesaian kredit bermasalah melalui Pengadilan Negeri

dapat dibedakan menjadi Eksekusi Jaminan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap dan eksekusi jaminan atas akta Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan. Pada alternatif pertama ini, upaya yang dilakukan oleh Bank dalam hal ini adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Upaya ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena terdapat 3 (tiga) lembaga peradilan yang akan memeriksa dan memutus perkara yang diajukan yaitu Pengadilan Negeri selaku peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi selaku peradilan tingkat banding apabila salah satu atau para pihak mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan Mahkamah Agung selaku peradilan tingkat kasasi apabila salah satu pihak atau para pihak tidak menerima putusan pengadilan tinggi dan mengajukan kasasi. Adapun tahapan untuk melakukan proses penyelesaian



23

melalui Pengadilan Negeri dengan alternatif pertama adalah sebagai berikut:11 1.

Bank terlebih dahulu membuat surat teguran atau somasi kepada debitur yang menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran yang terdiri dari kewajiban pokok dan bunga;

2.

setelah mengirimkan somasi tersebut, Bank menyiapkan surat gugatan terhadap debitur yang disertai bukti-bukti berupa surat perjanjian kredit, surat jaminan, surat teguran/somasi dan data pendukung lainnya. Dalam proses gugatan tersebut Bank

harus

mengajukan

permohonan

sita

jaminan

(conservatoir beslag) atas harta kekayaan debitur agar dapat dilakukan eksekusi atas sita jaminan tersebut apabila gugatan Bank dimenangkan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap; 3.

debitur yang menjadi tergugat kadangkala tidak hanya diam dan menghadapi gugatan dari Bank. Debitur tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap gugatan Bank dengan mengajukan jawaban bahkan juga mengajukan gugatan balik (gugatan rekonpensi) dan banding serta kasasi, yang biasanya hanya bertujuan untuk mengulur-ulur waktu saja (buying time);

4.

setelah debitur selaku tergugat mengajukan jawaban, Bank selaku penggugat dapat mengajukan replik dan dijawab oleh debitur dengan duplik dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak. Para pihak kemudian membuat dan mengajukan kesimpulan untuk meyakinkan hakim atas hal yang didalilkan dalam sidang tersebut;

11

Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 213.



24

5.

setelah hakim menjatuhkan putusan atas perkara gugatan tersebut

baik

Bank

maupun

debitur

masing-masing

mempunyai kesempatan untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan mengajukan kasasi ke mahkamah agung hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; 6.

setelah putusan dimenangkan oleh Bank dan berkekuatan hukum tetap, Bank melakukan eksekusi atas sita jaminan yang dimintakan kepada Pengadilan Negeri. Selanjutnya harta kekayaan debitur yang diletakkan sita jaminan dilelang untuk memenuhi kewajiban debitur pada Bank. Pada proses yang demikian akan memakan waktu lebih lama

dan biaya penanganan yang tidak sedikit pula, terlebih apabila debitur memang tidak mempunyai itikad baik dan berusaha mengulur-ulur waktu dengan melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Penyelesaian pada Pengadilan Negeri yang lain, adalah dengan melakukan eksekusi Hak Tanggungan atas objek jaminan debitur melalui pengadilan negeri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan yaitu: a.

Hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan;

b.

Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan.

Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri dapat dilakukan oleh Bank sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Seripikat Hak Tangunggan. Dalam praktik pelaksanaan eksekusi, Bank akan melakukan aanmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat objek jaminan tersebut berada. Arti dari aanmaning adalah panggilan sekaligus teguran yang disampaikan oleh



25

Pengadilan Negeri kepada debitur agar debitur datang menghadap pada hari yang ditentukan, dan melaksanakan kewajibannya kepada Bank, ketentuan mana diatur dalam Pasal 196 HIR. Bilamana aanmaning tidak dipatuhi oleh debitur maka Pengadilan Negeri akan melakukan sita eksekusi atas obyek jaminan debitur. Pelaksanaan sita eksekusi ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR yang menyatakan sebagai berikut:

Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu atau jika orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua karena jabatannya, akan memberi perintah dengan surat supaya disita sekian barang bergerak dan jika barang demikian tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang tidak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah yang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu.

Sita eksekusi ini terdiri dari penetapan sita eksekusi dan pelaksanaan Berita Acara Sita Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan Pasal 197 ayat (5) HIR. Setelah dilakukan Berita Acara Sita Eksekusi Hak Tangungan, maka Pengadilan akan mengajukan permohonan pelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Kepala KPKNL. Selanjutnya setelah dilakukan penetapan lelang eksekusi dan pengumuman di surat kabar, serta pemberitahuan kepada debitur tentang jadwal pelaksanaan lelang eksekusi, maka pada hari yang telah ditetapkan, dilakukan

Lelang

Eksekusi

Hak

Tanggungan

berdasarkan

permohonan dari Pengadilan Negeri tersebut. Hasil penjualan objek jaminan pada Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut akan diperhitungkan untuk memenuhi pembayaran hutang debitur kepada Bank.



26

b.

Penyelesaian Melalui Pengadilan Niaga Penyelesaian melalui Pengadilan Niaga dapat digunakan oleh

pihak kreditur terhadap debitur, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selenjutnya disebut Undang-undang Kepailitan). Pada dasarnya permohonan pernyataan pailit menurut Undang-undang Kepailitan terdiri atas tahap-tahap sebagai berikut:12 1.

Tahap pertama, Bank mengajukan permohonan pailit kepada ketua Pengadilan Niaga melalui Panitera Pengadilan Niaga tersebut.

Selanjutnya

panitera

akan

mendaftarkan

permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pihak pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Selanjutnya panitera

menyampaikan

permohonan

pernyataan

pailit

kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Kepailitan). 2.

Pada tahap selanjutnya, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan, Pengadilan akan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang (Pasal 6 ayat (5) UU Kepailitan). Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Kepailitan). Selanjutnya pengadilan akan memanggil debitur dan selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, Bank dapat mengajukan

permohonan

kepada

Pengadilan

untuk

meletakkan sita jaminan atas sebagian atau seluruh kekayaan 12

Ibid., hal. 218.



27

debitur atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi tindakan debitur agar tidak mengalihkan atau menggunakan kekayaan debitur dalam proses kepailitan. 3.

Setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, kantor yang ditunjuk oleh Bank dan disetujui oleh hakim pengawas berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Kepailitan).

4.

Selanjutnya dilakukan lelang eksekusi atas harta kekayaan debitur untuk melunasi kewajiban debitur kepada Bank.

c.

Penyelesaian Melalui Panitia Urusan Piutang Negara Penyelesaian

melalui

Panitia

Urusan

Piutang

Negara

(selanjutnya disebut PUPN) adalah penyelesaian khusus terhadap kredit macet pada Bank-Bank pemerintah. PUPN dibentuk dengan Undang-undang Nomor 49 Prp 1960 dan Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (selanjutnya disebut BUPLN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1991. Pasal 2 dari Keppres ini menentukan bahwa BUPLN mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan piutang negara dan lelang baik yang berasal dari penyelenggaraan pelaksanaan tugas PUPN maupun lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.13 PUPN bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan padanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian bagi Bank milik negara menyelesaikan kredit macetnya harus dilakukan melalui PUPN, dimana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dialihkan kepadanya. Piutang yang diserahkan adalah piutang yang adanya dan besarnya

13

Ibid., hal. 221.



28

telah pasti menurut hukum, tetapi yang penanggung utangnya tidak melunasi sebagaimana mestinya. Apabila

kita

mengacu

pada

mekanisme

penyelesaian

pengurusan piutang negara secara khusus, pada dasarnya pengurusan piutang negara dari kredit macet tersebut juga tidak jauh berbeda, yaitu paling tidak terdiri dari tahapan sebagai berikut: i.

setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga, uang, denda serta biayabiaya yang bersangkutan dengan piutang ini, oleh ketua panitia dan penanggung utang/penjamin utang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah dan kewajiban penanggung utang untuk melunasinya;

ii. pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan, seperti suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian PUPN mempunyai kewenangan Parate Executie. iii. pelaksanaannya dilakukan oleh ketua panitia dengan suatu surat paksa melalui penyitaan, pelelangan barang-barang kekayaan penanggung utang/penjamin utang. Dalam hal penyitaan khususnya terhadap kekayaan yang tersimpan di lembaga perbankan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.09/1995, maka PUPN dapat melakukannya tanpa memerlukan izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. Adapun hasil penyitaan tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran atau pelunasan utang penanggung utang/penjamin utang. d.

Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam suatu perjanjian kredit dapat memuat klausula yang

menentukan bahwa bilamana terjadi sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, para pihak akan memilih penyelesaian



29

melalui arbitrase atau biasa disebut pula dengan perwasitan. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undangundang Arbitrase) menjadi dasar penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.

Beberapa

kemudahan

yang

diperoleh

bilamana

penyelesaian sengketa dilakukan melalui Arbitrase antara lain: i. penyelesaiannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan sifatnya tertutup untuk tetap menjaga nama baik para pihak, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 27 Undang-undang Arbitrase; ii. para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil; iii. para

pihak

dapat

menyelesaikan

menentukan

masalahnya,

pilihan

proses

hukum

penyelesaian

untuk dan

penyelenggaraan arbitrase; iv. putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) para pihak dengan melalui tata cara sederhana ataupun secara langsung. Kelemahan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu tidak adanya kemungkinan untuk meminta sita jaminan konservatoir seperti halnya pada gugatan perdata biasa. Dalam prakteknya, pada lembaga perbankan penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan media arbitrase belum banyak dimanfaatkan. v.

Penyelesaian melalui Parate Eksekusi Hak Tanggungan melalui KPKNL Penyelesaian kredit bermasalah dengan proses ini, akan

dibahas lebih lanjut oleh Penulis pada bagian berikutnya dalam bab ini. Pengamanan pemberian kredit dari kreditur kepada debitur dilakukan dengan membuat dan menandatangani perjanjian antara debitur dan kreditur. Perjanjian kredit menjadi dasar kesepakatan



30

diantara debitur dan kreditur. Perjanjian kredit akan memuat ketentuan jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit serta ketentuan yang tidak kalah pentingnya yaitu jaminan atas kredit.14 2.1.3. Pengertian Perjanjian Kredit Perjanjian kredit pada prinsipnya merupakan suatu persetujuan atau kesepakatan antara kreditur sebagai pemberi kredit dan debitur sebagai pihak yang menerima kredit. Pada pengertian ini, perjanjian kredit termasuk perjanjian bilateral (wederkeerige ovreenkomte) dimana salah satu pihak sebagai pihak yang mendapatkan hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hakhak yang diperolehnya, sedang Subekti menyatakan bahwa sebaliknya pihak-pihak yang lain adalah yang memikul kewajiban-kewajiban serta memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya dari kewajibankewajiban yang dibebankan kepadanya15 atau dengan kata lain yang menjadi pihak dalam perjanjian kredit ini adalah subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut Mariam Darus Badrulzaman pada setiap perikatan sekurang-kurangnya harus 1 (satu) orang kreditur dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang debitur. Hal ini tidak menutup kemungkinan dalam suatu perikatan itu terdapat beberapa orang kreditur dan beberapa orang debitur. Seorang kreditur mungkin pula mengalihkan haknya atas prestasi kepada kreditur baru, hal mana adalah merupakan hak-hak pribadi yang kualitatif (kwalitatieve persoonlijke recht).16 Perjanjian kredit antara lain memuat ketentuan jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit dan jaminan atas 14

M.Bahsan,...Hukum Jaminan dan..., hal. 73.

15

R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1979), hal. 29-30.

16

Mariam Darus Badrulzaman, Beberapa Masalah Hukum Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypoteek Serta Hambatan-hambatannya (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hal.23.



31

kredit. Dalam perjanjian kredit juga dicantumkan janji-janji yang menyatakan bahwa untuk menjamin pelunasan kredit yang diberikan oleh Bank itu, akan diberikan hak jaminan tertentu misalnya Gadai, Fidusia, Hipotik atau sekarang Hak Tanggungan atas benda-benda tertentu. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan sangat jelas dinyatakan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain. Mengenai pinjam meminjam diatur dalam Buku III Bab ketiga belas Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di dalam definisi tersebut diatas memiliki beberapa arti yaitu sebagai berikut: 1.

bahwa pembentuk Undang-undang menegaskan bahwa hubungan kredit Bank adalah hubungan yang kontraktual antara Bank dan nasabah debitur dalam bentuk pinjam meminjam. Oleh karenanya bagi hubungan kredit Bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam meminjam) KUHPerdata khususnya; dan

2.

bahwa

pembentuk

Undang-undang

bermaksud

untuk

mengharuskan hubungan kredit Bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Kalau semata-mata hanya dari bunyi ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan, maka sulit kiranya untuk menafsirkan ketentuan tersebut memang menghendaki agar pemberian kredit Bank harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis. Namun ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan instruksi Presidium Kabinet No.15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 juncto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/649/UPK/Pemb tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Pebuari 1967 yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun Bank-Bank wajib



32

mempergunakan/membuat akad perjanjian kredit dan dalam praktek perbankan dikenal dengan istilah perjanjian kredit.17 Dalam praktik perbankan tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan perjanjian kredit dibuat dengan akta otentik. Perjanjian kredit dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun akta otentik (akta notaris). Praktik yang berlaku adalah untuk kredit-kredit yang berjumlah besar biasanya perjanjian kreditnya dibuat dengan akta notaris, sedangkan untuk kredit-kredit yang berjumlah kecil antara lain kredit usaha kecil dibuat dengan akta dibawah tangan. 18 Dalam hubungannya dengan pemberian kredit, perjanjian kredit dan jaminan maka perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluan yang mendahului perjanjian jaminan. 2.2.

Tinjauan Lembaga Jaminan Hak Tanggungan di Indonesia

2.2.1. Pengertian Jaminan Menurut Djuhaendah Hasan, jaminan merupakan perlindungan bagi kreditur dan para kreditur secara umum telah mendapatkan perlindungan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.19 Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

Segala kebendaan siberutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecil piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang ada alasanalasan yang sah untuk didahulukan. Menurut Gerald G Thain yang dimaksud dengan Barang Jaminan adalah sesuatu yang mempunyai nilai dari debitur yang disertakan dalam transaksi 17

Mariam Darus Badrulzaman,...Perjanjian Kredit..., hal. 3.

18

ST.Remy Sjahdeini,...Hak Tanggungan..., hal. 52.

19

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan (dalam kumpulan tulisan Hukum Jaminan Indonesia), Edisi Pertama, (Jakarta: Elips 1998), hal. 68.



33

dalam rangka untuk menjamin hutangnya dan transaksi jaminan adalah suatu ketetapan dimana suatu pihak baik sebagai individual/pribadi atau sebagai organisasi bisnis, memberikan pinjaman atau memberikan kredit kepada pihak lain dengan harapan bahwa pinjaman tersebut akan dibayar kembali dengan bunga yang sesuai dan jika syarat-syarat dalam transaksi pemberian hutang tersebut tidak terpenuhi maka pihak terjamin, pihak yang kepada siapa kewajiban harus dipenuhi akan menuntut haknya atas barang jaminan.20 Pengertian lain tentang jaminan menurut Rachmadi Usman, bahwa jaminan adalah suatu sarana perlindungan keamanan kreditur, yang kepastian akan pelunasan utang debitur atas pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur21 sementara Hasanudin Rahman mengemukakan pengertian jaminan sebagai tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai

suatu

kepentingan

bahwa

debitur

harus

memenuhi

kewajibannya dalam suatu perikatan.22 Dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 8 menyebutkan:

Dalam memberikan jaminan kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analislis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi hutangnya atau mengemballikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan

artinya bahwa pemberian kredit kepada nasabah debitur oleh Bank tidak akan digantungkan hanya pada ketersediaan jaminan akan tetapi pemberian kredit haruslah dengan keyakinan berdasarkan analisa yang

20

Gerald G Thain, Dasar-dasar Hukum Transaksi Jaminan, (dalam kumpulan tulisan Hukum Jaminan Indonesia), Edisi Pertama, (Jakarta: Elips 1998), hal.119. 21

Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001). hal. 61. 22

Hasanuddin Rahman,…Aspek-aspek Hukum…, hal. 95.



34

mendalam oleh Bank, atas itikad dari kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur yang sekaligus mencerminkan dengan apa yang disebut dengan “the five C’s of credit” dimana salah satunya adalah Collateral (jaminan/agunan).

Pada

prinsipnya

berdasarkan

Undang-undang

Perbankan pemberian kredit oleh perbankan kepada nasabah debitur tidak akan lepas dari ketersediaan jaminan, sehingga jaminan merupakan unsur yang sangat penting bagi Bank dalam memberikan kredit, tidak hanya jaminan yang material namun juga jaminan secara immaterial. Jaminan merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pemberian kredit dan pelunasan kredit oleh nasabah debitur. Keberadaan jaminan kredit (collateral) merupakan

persyaratan

guna

memperkecil

resiko

Bank

dalam

menyalurkan kredit. Pada prinsipnya tidak selalu suatu penyaluran kredit harus disertkan dengan jaminan kredit sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri. Hanya saja, suatu kredit yang diberikan tanpa adanya agunan atau jaminan akan memiliki resiko yang sangat besar, karena jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula, dan Bank akan sangat dirugikan sebab dana yang disalurkan memiliki peluang tidak dapat dikembalikan oleh nasabah. Dari uraian-uraian tersebut, maka manfaat jaminan bagi Bank antara lain adalah sebagai berikut: 1.

memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil-hasil penjualan barang-barang jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur bilamana debitur wanprestasi atau melakukan cidera janji;

2.

memberikan jaminan serta keyakinan bahwa nasabah debitur akan berperan serta di dalam transaksi yang dibiayai oleh Bank; menjadikan dorongan kepada nasabah debitur untuk memenuhi

3.

prestasi kepada kreditur yaitu Bank.23

23

Rachmadi Usman, ...Aspek-aspek Hukum... hal. 62.



35

Sehubungan dengan manfaat dari jaminan sebagaimana diuraikan diatas, maka suatu jaminan kredit atau collateral bagi perbankan khususnya harus: a.

secured memiliki arti bahwa jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatannya secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi dari debitor, Bank telah memiliki alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

b.

marketable memiliki arti bahwa jaminan tersebut harus, perlu dan dapat dieksekusi. Jaminan kredit tersebut dapat dengan mudah dijual atau diuangkan guna melunasi hutang kreditur.24

Sebagaimana telah dibahas lebih dahulu pada bab yang sama, maka pemberian kredit serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya dimuat dalam suatu perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh kreditur selaku pemberi kredit dan debitur selaku penerima kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok, dan jaminan yang biasanya ditegaskan dalam suatu perjanjian jaminan pada dasarnya merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok tersebut. Sehubungan dengan konstruksi perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, maka perjanjian jaminan memiliki sifat accessoir atau mengabdi pada perjanjian pokok. Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian accessoir menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanaan pemberian kredit oleh kreditur, dan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir memperoleh akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian accessoir yang lain yaitu: a.

adanya perjanjian penjaminan tergantung pada perjanjian pokok;

24

Ibid.



36

b.

hapusnya perjanjian penjaminan tergantung pada perjanjian pokok, sehingga bilamana perjanjian pokok batal maka perjanjian jaminan turut batal;

c.

bilamana perjanjian pokok beralih maka perjanjian jaminan juga beralih baik karena peralihan perutangan yang terjadi karena cessie, subrogasi dan peralihan perjanjian jaminan tersebut beralih tanpa adanya penyerahan khusus.25

2.2.2. Jenis-Jenis Jaminan Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat digolongkan menurut cara-cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kewenangan menguasainya dan lain-lain sebagai berikut: 1.

Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-undang dan karena perjanjian. Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak yaitu misalnya adanya ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perutangannya. Berarti bahwa kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh undang-undang (Pasal 1131 KUHPerdata). Di samping itu juga ada benda-benda dari debitur dimana oleh Undang-undang ditentukan bahwa kreditur sama sekali tidak mempunyai hak verhaal terhadapnya. Juga oleh Undang-undang ditentukan bahwa seluruh benda dari debitur tersebut menjadi jaminan bagi semua kreditur. Ditentukan oleh undang-undang bahwa hasil penjualan dari bendabenda tersebut harus dibagi antara para kreditur dengan besarnya piutang masing-masing (Pasal 1132 KUHPerdata). 25

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2003), hal. 37.



37

2.

Jaminan umum dan jaminan khusus. Demi kepentingan kreditur yang mengadakan perutangan Undangundang dengan memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditur dan mengenai semua harta benda debitur. Baik mengenai benda bergerak maupun tak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada, semua menjadi jaminan bagi seluruh perutangan debitur. Hasil penjualan dari benda-benda tersebut dibagi-bagi “secara ponds gelijk” seimbang dengan besar kecilnya piutang masing-masing. Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur dan sebagainya disebut jaminan umum. Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk

secara khusus dan tidak diperuntukkan untuk

kreditur, sedang hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi diantara para kreditur seimbang dengan piutangnya masingmasing. Para kreditur itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Kreditur demikian disebut kreditur konkuren, lawannya ialah kreditur preferen. Para kreditur konkuren dalam pemenuhan piutangnya dikalahkan dari para kreditur preferen. Jadi jaminan umum itu timbulnya dari undang-undang. Tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak lebih dulu, para kreditur konkuren semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 1131, Pasal 1132 KUHPerdata). Ditinjau dari sudut sifat haknya para kreditur konkuren itu mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu. Walaupun telah

ada

ketentuan

dalam

undang-undang

yang

bersifat

memberikan jaminan bagi perutangan debitur sebagaimana tercantum

dalam

KUHPerdata,

Pasal

namun

1131

ketentuan

KUHPerdata, tersebut

diatas

Pasal

1132

merupakan

ketentuan yang bersifat umum. Dalam arti bahwa yang menjadi jaminan ialah semua harta benda debitur baik benda bergerak



38

maupun benda tetap, benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Semua benda itu menjadi jaminan bagi seluruh perutangan debitur dan berlaku untuk semua kreditur. Jaminan yang demikian dalam praktek perkreditan (perjanjian peminjaman uang) tidak memuaskan bagi kreditur, kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan. Kreditur memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditur tersebut. Dengan lain perkataan memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan. Sementara jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan diantara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan bersifat kebendaan ialah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan sedangkan jaminan yang bersifat perorangan

ialah

adanya

orang

tertentu

yang

sanggup

membayar/memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi. 3.

Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan (zakelijke zekerhed) mempunyai ciri sebagai berikut: a.

mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur dan dapat dipertahankan terhadap siapapun;

b.

selalui mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan;

c.

mengenal azas prioriteit, bahwa hak kebendaan yang lebih tua, lebih diutamakan daripada hak kebendaan yang terjadi kemudian.

Sementara ciri dari jaminan yang bersifat perorangan adalah: a.

jaminan yang dapat menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu;



39

b.

hanya dapat dipertahkankan terhadap debitur tertentu dan terhadap

harta

kekayaan

debitur

seumumnya

(seperti

borgtocht); c.

mengenal

azas

kesamaan

(Pasal

1131,

Pasal

1132

KUHPerdata), artinya tidak membedakan mana piutang yang lebih dulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Semuanya

mempunyai

kedudukan

yang

sama,

tidak

mengindahkan terjadinya, semua mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur. Lebih lanjut pada jaminan perorangan, kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur yang utama juga kepada penanggung atau mendapat pemenuhan kepada debitur yang lainnya. Jaminan perorangan demikian dapat terjadi jika kreditur mempunyai seorang penjamin (borg) atau jika ada pihak ketiga yang mengikatkan diri secara tanggung menanggung dalam debitur. Hal ini terjadi jika ada perjanjian penanggungan (borghtocht) atau pada perjanjian tanggung menanggung secara pasif. Kecuali karena adanya perjanjian yang sengaja diadakan, pihak ketiga juga dapat mengikatkan diri secara perorangan pada kreditur untuk pemenuhan perutangan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dengan adanya jaminan perorangan, kreditur akan merasa lebih aman dari pada tidak ada jaminan sama sekali, karena adanya jaminan perorangan kreditur dapat menagih tidak hanya kepada debitur, tetapi juga pada pihak ketiga yang menjamin yang kadangkadang terdiri dari beberapa orang. Perjanjian jaminan perorangan dapat berupa penanggung/borgtocht, Bank garansi ataupun jaminan perusahaan26 yang disebut juga dengan corporate guarantee. Namun karena tuntutan kreditur terhadap penanggung tidak diberikan suatu privilege atau kedudukan istimewa di atas tuntutan

26

H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 210.



40

kreditur lainnya si penanggung, maka jaminan perorangan ini tidak banyak berguna bagi dunia perbankan. Pada

jaminan

kebendaan

kreditur

mempunyai

hak

untuk

didahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi dari benda-benda tertentu dari debitur. Jadi kreditur tidak mempunyai hak pemenuhan atas bendanya, melainkan atas hasil eksekusi dari bendanya, diperhitungkan dari hasil penjualan atas benda tersebut. Kreditur pemegang hak kebendaan tersebut juga mempunyai hak pemenuhan terhadap benda-benda lainnya dari debitur bersama-sama dengan kreditur lainnya selaku kreditur bersama (kreditur konkuren). Tetapi kemungkinan tersebut hanya terjadi jika pemenuhan piutang kreditur tersebut dengan hasil eksekusi terhadap benda-benda tertentu itu saja masih belum mencukupi. Maka dalam keadaan demikian bersama-sama dengan para kreditur konkuren dia masih dapat meminta pemenuhan atas hasil penjual terhadap benda-benda jaminan yang lain itu. Jadi jika pada jaminan perorangan kreditur merasa terjamin karena mempunyai lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya, maka pada jaminan kebendaan kreditur merasa terjamin karena mempunyai hak didahulukan (preferensi) dalam pemenuhan piutangnya atas hasil eksekusi terhadap bendabenda debitur. 4.

Jaminan dengan obyek benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak Pembedaan atas benda bergerak dan benda tak bergerak memiliki arti penting dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan penyerahan, daluarsa (verjaring), kedudukan berkuasa (bezit) pembebanan/jaminan. Pembedaan ini pada prinsipnya akan menentukan jenis lembaga jaminan/ikatan kredit yang akan diberikan. Jika benda jaminan itu berupa benda bergerak maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fiducia, dan jika benda jaminan tersebut berbentuk benda tetap maka



41

lembaga jaminan yang dapat dipasang adalah Hak Tanggungan. Sekilas perbedaan antara jaminan dengan objek benda bergerak dan jaminan dengan objek benda tidak bergerak adalah: a.

cara penyerahan penyerahan benda bergerak menurut jenisnya dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, penyerahan simbolis, traditio brevimanu, constitutum possessorium, cessie dan endosemen, sedangkan untuk benda tak bergerak dilakukan dengan balik nama, yaitu harus dilakukan penyerahan yuridis yang bermaksud memperalihkan hak itu, dibuat dengan akta otentik dan didaftarkan.

b.

dalam hal daluarsa untuk benda bergerak tidak mengenal daluarsa sedang untuk benda tak bergerak mengenal lembaga daluarsa.

c.

dalam hal bezit untuk benda bergerak berlaku azas dalam Pasal 1977 KUHPerdata, bahwa bezit atas benda bergerak berlaku sebagai alas hak yang sempurna sedang untuk benda tetap tidak berlaku azas yang demikian.

d.

dalam hal pembebanan untuk benda-benda bergerak dilakukan dengan lembaga jaminan gadai, fiducia, sedangkan untuk benda-benda tak bergerak dilakukan dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan dan creditverband.

5.

Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya seperti gadai, hak retensi. Sedang jaminan yang diberikan dengan tanpa menguasai bendanya dapat dijumpai pada Hak Tanggungan, creditverband, fiducia, privilegi. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditur lebih aman terutama jika tertuju pada benda bergerak, yang gampang dipindahkan dan berubah nilainya,



42

terutama pada gadai, maka jaminan yang demikian memberikan hak preferensi (droit de preference) dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya (droit de suite). Lebih lanjut pemegang gadai mendapat perlindungan terhadap pihak ketiga seperti seolah-olah pemiliknya sendiri dari benda tersebut. ia mendapat perlindungan jika menerimanya benda tersebut dengan itikad baik (te goeder trouw; in good faith), yaitu mengira bahwa debitur tersebut adalah pemilik yang sesungguhnya dari benda itu. Sedangkan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya menguntungkan debitur si pemilik benda jamian yang justru memerlukan memakai benda jaminan, tapi tidak gampang menjaminkan sesuatu benda dengan tanpa menimbulkan resiko bahaya bagi kreditur jika tidak disertai alasan pengamanan yang ketat.27 2.2.3. Hak Tanggungan a.

Sejarah Hak Tanggungan Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria Nomor 5 tahun 1960 (Undang-undang Pokok Agraria) merupakan induk peraturan perundang-undangan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah. Diundangkannya Undangundang Pokok Agraria merupakan langkah untuk melakukan unifikasi di bidang hukum tanah nasional. Dalam kaitannya dengan Hak Tanggungan, maka Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga jaminan hak atas tanah yang ketentuannya diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria yaitu pada Pasal 51 Undangundang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa:

Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan undang-undang. Dalam pasal ini, selain menunjukkan bahwa Hak Tanggungan telah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria, dijelaskan pula bahwa perlu adanya suatu undang-undang yang khusus mengatur 27

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,...Hukum Jaminan di Indonesia..., hal. 43-58.



43

mengenai Hak Tanggungan. Selanjutnya dalam Pasal 57 Undang-undang Pokok Agraria disebutkan bahwa Selama undang-undang mengenai Hak Tanggungan tersebut dalam Pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuanketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam kitab Undangundang Hukum Perdata dan Creditverband tersebut dalam Staatsblad 1908 No. 5402 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1973 No. 190. Sehubungan dengan hal tersebut tata cara pembebanan Hipotik masih dilakukan menurut ketentuan Overschrijvings Ordonantie 1894.28

Lahirnya Undang-undang Hak Tanggungan pada tanggal 9 April 1996 merupakan bentuk pelaksanaan Pasal 51 Undangundang Pokok Agraria yang menggantikan berlakunya ketentuanketentuan mengenai hypotheek yang diatur dalam KUHPerdata dan Creditverband tersebut dalam Staatsblad 1908 No. 5402 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1973 No. 190. Hal mengenai pencabutan atau pernyataan tidak berlakunya lagi ketentuanketentuan mengenai hypotheek yang diatur dalam kitab Undangundang Hukum Perdata dan Creditverband tersebut dalam Staatsblad 1908 No. 5402 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1973 No. 190 dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 29 Undang-undang Hak Tanggungan29 yang menyatakan:

dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam Staatsblaad 1908-542 jo Staatsblaad 1909-586, dan Staatsblaad 1909584, sebagai yang telah diubah dengan Staatsblaad 1937190 jo Staatsblaad 1937-191, dan ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas 28

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta, Djambatan 1994), hal. 131. 29

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Tanggungan, Cetakan ke 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 14-15.



44

tanah, beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Undang-undang Hak Tanggungan menjadi peristiwa yang penting dalam pembangunan hukum tanah nasional karena telah tercipta kesatuan hukum di bidang jaminan hak atas tanah sehingga kreditur dan debitur dan pihak-pihak lainnya yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Ketentuan- ketentuan mengenai Hipotik sebagai lembaga jaminan atas tanah sebagaimana halnya creditverband yang diatur dalam S 1908-542, sejak tanggal 24 September 1960 sudah tidak ada lagi dan telah diganti dengan Hak Tanggungan

sebagai

lembaga hak jaminan atas tanah yang baru dan semakin diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan. Ketentuan mengenai hipotik yang tidak ikut dicabut dan masih berlaku adalah hipotik atas Kapal Laut dan hipotik atas pesawat udara.30 Keadaan yang demikian menuntaskan unifikasi hukum tanah nasional, yaitu dengan menyatakan tidak berlakunya lagi ketentuan-ketentuan mengenai creditverband dan ketentuan-ketentuan hipotik dan menegaskan bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang lembaga jaminan hak atas tanah yaitu Hak Tanggungan dan tidak berlakunya lembaga fidusia sebagai jaminan hak atas tanah, sebab lembaga fiducia hanya berlaku bagi lembaga jaminan kredit untuk benda-benda bergerak saja. b.

Pengertian Hak Tanggungan Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Hak

Tanggungan:

30

ST.Remy Sjahdeini, ...Hak Tanggungan..., hal. 5.



45

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian Hak Tanggungan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur dalam Hak Tanggungan adalah sebagai berikut: i. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah. Yang dimaksud dengan hak jaminan atas tanah adalah hak penguasaan yang secara khusus dapat diberikan kepada kreditur yang memberi wewenang kepadanya untuk, jika debitur cidera janji, menjual lelang tanah yang secara khusus pula ditunjuk sebagai agunan piutangnya dan mengambil seluruh atau sebagian hasilnya untuk pelunasan hutangnya tersebut, dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur lain (droit de preference).

Selain

berkedudukan

mendahulu,

kreditur

pemegang hak jaminan dan mengambil pelunasan piutangnya dari

hasil

penjualan

tersebut,

sungguhpun

tanah

yang

bersangkutan sudah dipindahkan kepada pihak lain (droit de suite); ii. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Pada dasarnya Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah semata-mata, tetapi dapat juga hak atas tanah tersebut berikut dengan bendabenda lain diatasnya; iii. untuk pelunasan suatu utang tertentu, maksudnya adalah Hak Tanggungan itu dapat membereskan dan selesai dibayar hutanghutang debitur yang ada pada kreditur; dan Penolakan Pelaksanaan..., GRACE ANNE TORANG, FHUI 2012


46

iv. memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain (kreditur biasa) dalam memperoleh pelunasan piutangnya.31 Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Hak Tanggungan bahwa pada dasarnya suatu Hak Tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan objek jaminannya berupa hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria.32 Sedangkan menurut Prof. Boedi Harsono, Hak Tanggungan adalah penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cidera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas hutang debitur kepadanya. Esensi dari definisi Hak Tanggungan ini adalah penguasaan hak atas tanah yang merupakan wewenang untuk menguasai hak atas tanah. Dimana penguasaan hak atas tanah oleh kreditur bukan untuk menguasai secara fisik, namun untuk menjualnya jika debitur cidera janji.33 c.

Prinsip-Prinsip Hak Tanggungan Hukum jaminan merupakan bagian dari hukum benda yang

juga mengacu kepada hak kebendaan sebagai asas organik yang bersifat umum konkrit, terdiri atas sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas spesialisitas, asas totalitas, asas sensasi perlekatan, asas konsistensi, asas pemisahan horizontal

dan

asas

perlindungan

hukum.34

Penulisan

menitikberatkan pada jaminan benda tetap atau benda tidak 31

H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 96. 32

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,...Hak Tanggungan..., hal. 13.

33

H. Salim HS,...Perkembangan Hukum Jaminan..., hal. 14.

34

Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab Tentang Hypotheek (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991) hal. 30-31.



47

bergerak dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan, sehingga dalam kaitannya dengan Hak Tanggungan berikut adalah prinsip hukum jaminan yang mendasari Prinsip-prinsip Hak Tanggungan yaitu: a.

Prinsip absolut/mutlak jaminan dengan hak kebendaan mempunyai sifat absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan setiap orang. Pemegang hak tersebut berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya.

b.

Prinsip droit de suite hak kebendaan itu mempunyai zaakzgevolg atau droit de suite yang artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu berada.

c.

Prinsip droit de preference pada prinsipnya hak jaminan kebendaan memberikan kedudukan didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap kreditur lainnya.

d.

Prinsip spesialisitas prinsip ini menghendaki bahwa Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang ditentukan secara spesifik, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Hak Tanggungan.

e.

Prinsip publisitas Terhadap Hak Tanggungan berlaku prinsip publisitas atas prinsip keterbukaan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Hak

tanggungan

dinyatakan

bahwa

“pemberian

Hak

Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertahanan”. Pendaftaran ini merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak



48

Tanggungan dan mengikatnya Hak Tanggungan tersebut terhadap pihak ketiga.35 d.

Ciri-ciri dan Sifat Hak Tanggungan Berdasarkan angka 3 penjelasan umum dari Undang-undang

Hak Tanggungan, disebutkan bahwa Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan hak atas tanah yang kuat harus memiliki ciri-ciri dan sifat sebagai berikut: i.

kreditur pemegang Hak Tanggungan adalah kreditur yang kedudukannya

diutamakan

(kreditur

preferen)

serta

didahului kepentingannya (droit de preference) daripada kreditur lainnya (kreditur konkuren). Hal mana ditegaskan dalam batang tubuh Undang-undang Hak Tanggungan yaitu pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 ayat (1). Sehingga bilamana debitur cidera janji (wanprestasi), maka kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut melalui pelelangan umum dengan hak mendahului kreditur yang lain; ii.

selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu berada (droit de suite), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-undang Hak Tanggungan. Sehingga meskipun obyek Hak Tanggungan telah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, namun kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya serta dapat melakukan eksekusi jika debitur cidera janji (wanprestasi). Perpindahan sebagaimana dimaksud dapat juga terjadi karena adanya perpindahan dari kreditur lama kepada kreditur baru, hal mana disebabkan karena perjanjian pokoknya

yaitu

perjanjian kredit beralih kepada kreditur lain baik berdasarkan cessie maupun karena subrogasi atau sebab-

35

Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam Undang-undang Hak Tanggungan), Cetakan II , (Yogyakarta, LaksBang PRESsindo, 2008), hal. 270.



49

sebab lain seperti penggabungan atau peleburuan perseroan terbatas (Pasal 16 Undang-undang Hak Tanggungan); iii.

memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

iv.

mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya: a.

Kreditur pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama berdasarkan kuasa penuh mempunyai kewenangan untuk menjual sendiri objek Hak Tanggungan (Pasal 6 juncto Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-undang Hak Tanggungan);

b.

melaksanakan Parate Eksekusi (Pasal 14 juncto Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan) sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 158 RBg;

c.

menjual objek Hak Tanggungan di bawah tangan dengan tujuan akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak (Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-undang Hak Tanggungan).36

Lebih

lanjut

berdasarkan

ketentuan-ketentuan

dalam

Undang-undang Hak Tanggungan, selain ciri-ciri dan sifat tersebut diatas, maka sesungguhnya terdapat beberapa ciri dan sifat lain yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut: a.

bahwa Hak Tanggungan lebih kuat daripada jaminan pelunasan hutang yang bersifat umum (Pasal 1131 juncto Pasal 1132 KUHPerdata);

b.

Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaarheid), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Hak Tanggungan kecuali jika telah diperjanjikan antara kreditur dan debitur untuk roya partial (Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Hak Tanggungan);

36

Undang-undang Nomor 4 tahun 1996, op.cit., Penjelasan Umum.



50

c.

Peringkat Hak Tanggungan yaitu peringkat yang diberikan terhadap

objek

Tanggungan

Hak

dapat

Tanggungan

dibebani

lebih

dan dari

objek

Hak

satu

Hak

Tanggungan, hal mana diuraikan dalam Pasal 5 Undangundang Hak Tanggungan; d.

Hak Tanggungan hanya dapat diberikan oleh yang berwenang

atau

yang

berwenang

atas

objek

Hak

Tanggungan yang bersangkutan (Pasal 8 ayat (2) Undangundang Hak Tanggungan) sekurang-kurangnya kewenangan pemegang hak atas tanah tersebut harus sudah ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilaksanakan (Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan. Eksekusi sebagaimana diuraikan diatas dilakukan apabila debitur cidera janji (wanprestasi). Dengan eksekusi yang sedemikian rupa maka kreditur tidak perlu menempuh acara gugatan perdata yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kreditur pemegang Hak Tanggungan dapat langsung menggunakan haknya untuk mengeksekusi obyek Hak Tanggungan dengan salah satu cara tersebut diatas. e.

pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut Undang-undang Hak Tanggungan apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit. Karena objek Hak Tanggungan tidak termasuk harta pailit sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 dan Pasal 230 Undang-undang Kepailitan.

f.

Hak Tanggungan membebani secara utuh obyek Hak Tanggungan dan setiap bagian darinya. Dengan telah dilunasinya sebagian dari hutang yang dijamin Hak Tanggungan tidak berarti terbebasnya sebagian obyek Hak Tanggungan melainkan Hak Tanggungan tersebut tetap membebani seluruh obyek Hak Tanggungan untuk sisa



51

hutang yang belum terlunasi. Dengan demikian pelunasan sebagian hutang debitur tidak menyebabkan terbebasnya sebagian obyek Hak Tanggungan. e.

Obyek dan Subyek Hak Tanggungan i.

Obyek Hak Tanggungan Pada dasarnya tanah yang akan dijadikan jaminan atas

suatu utang dengan dibebani Hak Tanggungan harus telah memenuhi empat syarat sebagai berikut: 1.

dapat dinilai dengan uang karena utang yang dijamin berupa uang, artinya adalah bilamana debitur cidera janji (wanprestasi) maka objek Hak Tanggungan itu dapat dijual;

2.

termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum menurut peraturan

pendaftaran

tanah

yang

berlaku

untuk

memenuhi syarat publisitas. Memiliki arti adanya kewajiban untuk mendaftarkan obyek Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan. Hal ini berkaitan dengan kedudukan diutamakan atau preferen kepada kreditur pemegang hak tangggungan terhadap kreditur-kreditur lainnya, oleh karenanya harus ada catatan mengenai Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang dibebaninya sehingga setiap orang dapat mengetahuinya (asas publisitas); 3.

mempunyai sifat dapat dipindahkankan karena apabila debitur cidera janji maka benda yang dijadikan jaminan akan dijual. Sehingga apabila diperlukan dapat segera direalisasikan untuk membayar utang yang dijamin pelunasannya;

4.

memerlukan

penunjukkan

dengan

undang-undang.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Hak Tanggungan ditetapkan bahwa yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan adalah:



52

a.

Ditunjuk oleh Undang-undang Pokok Agraria Hak Milik (Pasal 25 Undang-undang Pokok Agraria), Hak Guna Usaha (Pasal 33 Undangundang Pokok Agraria), Hak Guna Bangunan (Pasal 39 Undang-undang Pokok Agraria), Hak Pakai atas tanah Negara (Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria, yang menurut ketentuan berlaku wajib

didaftar

dan

menurut

sifatnya

dapat

dipindahtangankan. Maksud dari hak pakai atas tanah Negara di atas adalah Hak Pakai yang diberikan oleh Negara kepada orang perseorangan dan badan-badan hukum perdata dengan jangka waktu terbatas baik untuk keperluan pribadi maupun untuk usaha. Sedangkan Hak Pakai yang diberikan kepada Instansi-instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan-badan Keagamaan dan sosial serta Perwakilan Negara Asing yang peruntukannya tertentu dan telah didaftar bukan merupakan hak pakai yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan karena sifatnya tidak dapat dipindahtangankan dan Hak Guna Usaha (Pasal 33 Undang-undang Pokok Agraria). b. Ditunjuk oleh Undang-undang Rumah Susun (Undang-undang Nomor 16 tahun 1985) Rumah Susun berikut tanah hak bersama (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai), tempat bangunan itu berdiri serta benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah bersama (Pasal 12 ayat (1) UU Rumah Susun) dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (Pasal 13 UU Rumah Susun). c.

Ditunjuk oleh Undang-undang Hak Tanggungan



53

Hak Pakai atas tanah negara yang memenuhi syarat sebagai berikut: 1.

Bersertipikat;

2.

Dapat diperjualbelikan

Selain objek Hak Tanggungan yang tersebut diatas pembebanan

Hak

tanggungan

dapat

pula

dilaksanakan pada hak atas tanah berikut bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah karena menurut sifatnya secara fisik menjadi satu kesatuan dengan tanahnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada berupa: 1. Bangunan Permanen adalah bangunan yang menurut sifat dam kenyataannya menjadi satu kesatuan dengan tanah hak dimana bangunan itu didirikan. Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (4) ditegaskan bahwa bangunan yang dapat dibebani Hak Tanggungan bersamaan dengan tanahnya tersebut meliputi bangunan yang berada di atas maupun dibawah permukaan tanah, misalnya basement yang ada hubungannya dengan hak atas tanah yang bersangkutan, Sedangkan dalam penjelasan umum huruf a.6 disebutkan bahwa bangunan yang menggunakan ruang bawah tanah yang secara fisik tidak ada hubungannya dengan bangunan yang ada di permukaan bumi di atasnya,

tidak

termasuk

dalam

pengaturan

ketentuan mengenai Hak Tanggungan menurut Undang-undang ini. 2. Tanaman Keras Yang dimaksud dengan tanaman keras adalah tanaman yang berumur panjang.



54

3. Hasil Karya Yang dimaksud dengan hasil karya adalah candi, patung, gapura, relief yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) tersebut yaitu: a. bangunan dan tanah yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan tanahnya atau bangunan tersebut melekat pada tanah yang bersangkutan; b. pembebanan dinyatakan dengan tegas oleh pihak-pihak yang

bersangkutan

dalam

Akta

Pembebanan

Hak

Tanggungan (APHT) atau dengan kata lain jika tidak ditegaskan dalam APHT maka yang dijadikan jaminan atau yang dibebani Hak Tanggungan hanya tanahnya saja. Substansi Pasal 4 ayat (4) merupakan penerapan azas horizontal yang diambil dari Hukum Adat, hal ini setidaknya dapat memberikan nilai tambah dalam pemberian kredit, karena perhitungan nilai benda yang dijaminkan tidak semata-mata diukur dari harga tanahnya saja, tetapi juga bangunan atau benda ataupun tanaman yang ada diatasnya mempunyai harga yang dapat dinilai, sehingga dapat meningkatkan nilai kredit. Dalam penjelasan Pasal 4 Undangundang Hak Tanggungan ditegaskan bahwa sub (b) dan (c) di atas merupakan unsur mutlak bagi hak atas tanah sebagai objek Hak Tanggungan. Lebih lanjut syarat dapatnya suatu bangunan, tanaman keras dan hasil karya sebagai objek Hak Tanggungan: a. benda-benda tersebut milik pemegang hak sebagai pemberi Hak Tanggungan ataupun milik pihak lain dan tidak selalu kepunyaan debitor;



55

b. apabila benda-benda itu milik pihak lain, pemilik yang bersangkutan harus ikut menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan; c. bangunan permanen dan atau hasil karya tersebut menurut sifat dan kenyataannya menjadi satu kesatuan dengan hak tanah bersangkutan; dan d. dinyatakan secara tegas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan bahwa bangunan atau hasil karya tersebut ikut serta dibebani Hak Tanggungan. Pasal

4

ayat

(4)

Undang-undang

Hak

Tanggungan

menyatakan bahwa Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. Ini berarti bahwa Pasal 4 ayat (4) Undangundang Hak Tanggungan mengukuhkan penerapan asas pemisahan horizontal dalam praktek menuju kaidah hukum. Selanjutnya

Pasal

4

ayat

(5)

Undang-undang

Hak

Tanggungan menyatakan bahwa apabila bangunan, tanaman dan hasil karya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan Hak Tanggungan dilakukan

atas dengan

benda-benda

tersebut

penandatanganan

serta

hanya

dapat

pada

Akta

Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu dengan akta otentik. Isi pasal 4 ayat (5) Undang-undang Hak Tanggungan tersebut memperluas berlakunya penerapan asas pemisahan horizontal karena dimungkinkan bahwa benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah milik pihak lain yang mempunyai



56

hubungan kepentingan atau hubungan ekonomis dengan pemegang hak atas tanahnya. ii. Subyek Hak Tanggungan Dalam Pasal 8 Undang-undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa Pemberi Hak Tanggungan adalah: a.

orang;

b.

badan hukum Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud

diatas harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Kewenangan tersebut harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan (Pasal 8 ayat (2)) karena lahirnya Hak Tanggungan adalah pada saat didaftarkannya Hak Tanggungan maka kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan diharuskan ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pembuatan buku tanah Hak Tanggungan.37 Pemberi Hak Tanggungan adalah pihak yang berutang atau dapat pula disebut debitur. Namun demikian subyek hukum lain dapat pula dimungkinkan untuk menjamin pelunasan utang debitur dengan syarat Pemberi Hak Tanggungan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan. Dengan demikian, pemberi Hak Tanggungan tidak harus orang yang berutang atau debitur, akan tetapi bisa subyek hukum lain yang mempunyai kewenangan untuk melakukan

perbuatan

hukum

terhadap

obyek

Hak

Tanggungannya. Misalnya pemegang hak atas tanah yang dijadikan jaminan, pemilik bangunan, tanaman dan hasil karya yang ikut dibebani Hak Tanggungan.

37

Purwahid Patrik, Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan Undang-undang Hak Tanggungan (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989), hal. 62.



57

Dalam Pasal 9 Undang-undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa yang menjadi pemegang Hak Tanggungan adalah: a. orang perseorangan; b. atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Sebagai pihak yang berpiutang di sini dapat berupa lembaga keuangan berupa Bank, lembaga keuangan bukan Bank, badan hukum lainnya atau perseorangan. Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan hak atas tanah tidak mengandung kewenangan untuk menguasai secara fisik dan menggunakan tanah yang dijadikan jaminan, maka tanah tetap berada dalam penguasaan pemberi Hak Tanggungan. Kecuali dalam keadaan yang disebut dalam Pasal 11 (2) huruf (c) Undangundang Hak Tanggungan. Maka pemegang Hak Tanggungan dapat dilakukan oleh warga negara asing atau badan hukum asing. Pada dasarnya pemberi Hak Tanggungan dan kreditor sebagai penerima Hak Tanggungan wajib untuk hadir di kantor PPAT (Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah dan akta pemberian kuasa pembebanan Hak Tanggungan. Lihat juga Pasal 95 Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, tanggal 1 Oktober Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) yang berwenang membuat APHT menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan daerah kerjanya. Apabila benar-benar diperlukan dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT, diperkenankan untuk menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).



58

Hal ini karena hadirnya pemberi Hak Tanggungan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh pihak yang mempunyai objek Hak Tanggungan, hanya jika dalam keadaan tertentu calon pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri dihdapan PPAT dengan akta otentik yang disebut dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. e.

Proses Pembebanan Hak Tanggungan Tahap pembebanan Hak Tanggungan didahului dengan janji

akan memberikan Hak Tanggungan. Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan, janji tersebut wajib dituangkan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian utang piutang. Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan Hak Tanggungan dan tahap pendaftaran Hak Tanggungan:38 i. Tahap Pembebanan Hak Tanggungan Tahap pembebanan Hak Tanggungan ini dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang didahului dengan Perjanjian utang piutang yang dijamin. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan bahwa awal dari tahap pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji akan memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam perjanjian utang piutang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut. Sesuai dengan sifat accesoir dari Hak Tanggungan maka pemberian Hak Tanggungan harus merupakan ikutan dari perjanjian utang pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang maupun perjanjian lainnya. Pada waktu pemberian Hak Tanggungan maka calon pemberi Hak Tanggungan dan calon penerima Hak Tanggungan harus hadir dihadapan

PPAT.

Sebelum

dilaksanakan

pemberian

Hak

38

Sutardja Sudrajat, Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbitan Sertipikatnya, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 54.



59

Tanggungan salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah bahwa pemberian Hak Tanggungan wajib diperjanjikan terlebih dahulu oleh kreditur dan debitur untuk menjamin pinjaman atas kredit tertentu yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Bentuk perjanjian kredit tertulis tersebut dapat dibuat dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh maupun dihadapan notaris dan ditandatangani oleh kreditur dan debitur. Pemberian APHT dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai wilayah kerja dimana tanah yang dijaminkan berada. Akta tersebut secara resmi disebut dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (menurut penjelasan umum angka 7 Undang-undang Hak Tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah ditegaskan bahwa dalam kedudukan tersebut dalam Pasal 1 angka 4, akta yang dibuat PPAT merupakan akta otentik). PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, sebagai bukti pembuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak

dalam daerah

kerjanya masing-masing. Bentuk dan isi APHT telah ditentukan, dalam kaitan ini perlu diperhatikan muatan wajib APHT, hal ini dalam rangka memenuhi asas spesialitas berdasarkan Pasal 11 ayat (1) bahwa dalam hal APHT wajib mencantumkan: a.

nama dan identitas pemberi dan penerima Hak Tangunggan;

b.

domisili pihak-pihak pemberi dan penerima Hak Tanggungan dan apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar indonesia dan dalam hal domisili tidak dicantumkan di Indonesia, kantor PPAT tempat pembuatan APHT dianggap sebagai domisili yang dipilih;

c.

penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijaminkan;



60

d.

nilai tanggungan;

e.

uraian secara jelas mengenai Objek Hak Tanggungan (ketentuan Pasal 11 ayat (1) sifatnya wajib untuk sahnya Hak Tanggungan

yang

diberikan.

Jika

hal

tersebut

tidak

dicantumkan secara lengkap, maka APHT yang bersangkutan, batal demi hukum (penjelasan Pasal 11 ayat (1). Dalam APHT dapat dicantumkan janji-janji yang diberikan oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). Berbeda dengan yang dimuat dalam ayat (1) yang merupakan muatan wajib APHT, muatan ayat (2) berupa janji-janji yang bersifat fakultatif, artinya dapat diperjanjikan atau tidak diperjanjikan oleh para pihak tergantung kesepakatan para pihak. Dengan dicantumkannya janji-janji tersebut dalam APHT, yang kemudia diikuti dengan pendaftaran Hak Tanggungan di kantor pertanahan, maka terpenuhilah asas publisitas dengan demikian janji-janji tersebut mempunyai kedudukan yang mengikat terhadap pihak ketiga. Menurut Pasal 12 Undang-undang Hak Tanggungan, dilarang melakukan janji dalam hal memberi kewenangan kepada kreditor untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji. Maksud larangan ini untuk melindungi debitur dan pemberi Hak Tanggungan lainnya, terutama jika nilai objek Hak Tanggungan melebihi besarnya hutang yang dijamin atau kemungkinan juga objek Hak Tanggungan berada pada tempat yang strategis dan mempunyai prospek baik. Meskipun demikian tidak dilarang bagi kreditur untuk menjadi pembeli objek Hak Tanggungan asalkan melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan. ii.

Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan Tahap pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan di Kantor

Pertanahan Kabupaten/kotamadya setempat.39 APHT dibuat dalam

39

Habib Adjie, Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah, Cet. I, (Bandung: Mandar Maju, 2000) , hal. 8.



61

rangkap 2 (dua) yang semuanya ditandatangani oleh pemberi Hak Tanggungan dan penerima Hak Tanggungan, para saksi serta PPAT. Satu lembar disimpan di kantor PPAT, lembar lainnya disampaikan

kepada

kantor

Pertanahan

untuk

keperluan

pendaftaran Hak Tanggungan.Syarat publisitas dipenuhi dengan didaftarkannya Hak Tanggungan yang bersangkutan di Kantor Pertanahan. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan, ”Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan”, dengan pendaftaran ini menentukan saat lahirnya Hak Tanggungan yang bersangkutan. Undang-undang Hak Tanggungan Pasal 13 ayat (2) menyatakan selambat-lambatnya tujuh (7) hari kerja setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan. Warkah meliputi surat-surat bukti yang berkaitan dengan obyek Hak Tanggungan dan identitas pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk di dalamnya sertipikat hak atas tanah dan/atau surat-surat keterangan mengenai Hak Tanggungan. Bilamana APHT dan warkah lainnya diterima oleh kantor pertanahan, maka proses pendafataran dilakukan dengan dibuatnya buku tanah untuk Hak Tanggungan yang didaftar dan dicatat adanya Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Hak Tanggungan lahir pada saat dibuatnya buku tanah. Hal ini berarti sejak hari dan tanggal tersebut kreditur resmi menjadi pemegang Hak Tanggungan dengan kedudukan istimewa (droit de preference) dengan kata lain kreditur yang berhak atas objek Hak Tanggungan

yang dijadikan jaminan yang dapat dibuktikan

dengan adanya sertipikat Hak Tanggungan dan tertulisnya nama kreditur dalam sertipikat tanah yang bersangkutan sebagai pemegang Hak Tanggungan. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku tanah Hak Tanggungannya dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas



62

tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa sebagai bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan. Hal ini berarti sertipikat Hak Tanggungan merupakan merupakan bukti adanya hak tanggungan. Oleh karena itu maka sertipikat Hak Tanggungan dapat membuktikan sesuatu yang pada saat pembuatannya sudah ada atau dengan kata lain yang menjadi patokan pokok adalah tanggal pendaftaran atau pencatatannya dalam buku tanah Hak Tanggungan.40 f.

SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN Kantor Pertanahan menerbitkan surat tanda bukti yang

disebut sertipikat sebagai bukti adanya Hak Tanggungan. Dalam peraturan menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1996 disebutkan bahwa sertipikat Hak Tanggungan terdiri atas salinan buku tanah Hak Tanggungan dan salinan APHT yang bersangkitan yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan yang dijilid menjadi satu dalam sampul dokumen yang bentuknya ditetapkan berdasarkan peraturan tersebut. Sebagai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sertipikat Hak Tanggungan diberi irah-irah dengan membubuhkan pada sampulnya, kalimat ”Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 14 ayat (2) dan (3)). Sertipikat Hak Tanggungan dengan pencantuman irah-irah tersebut pada Hak Tanggungan, maka untuk itu dapat dipergunakan lembaga Parate Eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR dan 258 Rbg.

40

Boedi Harsono dan Sudriantor Wiriodarsono, Konsepsi Pemikiran Tentang Undang-undang Hak Tanggungan, Makalah Seminar Nasional, Bandung, 27 Mei 1996, hal. 17.



63

g.

HAPUSNYA

DAN

PENCORETAN

HAK

TANGGUNGAN Dalam Pasal 18 Undang-undang Hak Tanggungan disebutkan beberapa hal yang menyebabkan hapusnya Hak Tanggungan yaitu: a.

hapusnya hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;

b.

dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;

c.

pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri; dan

d.

hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Hapusnya

Hak

Tanggungan,

karena

dilepaskan

oleh

pemegang Hak tanggungan dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis oleh pemegang Hak Tanggungan tersebut kepada pemberi Hak Tanggungan, sedangkan hapusnya Hak Tanggungan,

karena

pembersihan

Hak

Tanggungan

berdasarkan peringkat Ketua Pengadilan Negeri, terjadi karena adanya permohonan dari pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut. Selanjutnya hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan, tidak menyebabkan hapusnya hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan tersebut. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan itu hapus yaitu: i.

jangka waktunya berakhir, kecuali hak atas tanah yang dijadikan obyek Hak Tanggungan diperpanjang sebelum berakhirnya jangka waktunya;

ii.

dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena suatu syarat batal;

iii.

dicabut untuk kepentingan umum;

iv.

dilepaskan dengan suka rela oleh pemilik hak atas tanah; dan

v.

tanahnya musnah.



64

Setelah Hak Tanggungan hapus, berdasarkan Pasal 22 Undangundang Hak Tanggungan kantor pertanahan mencoret catatan Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah hak atas tanah dan sertipikatnya. Sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersama-sama buku tanah Hak Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan. Apabila sertipikat Hak Tanggungan tersebut karena sesuatu tidak dikembalikan kepada kantor pertanahan maka hal tersebut dicatat pada buku tanah hak Tanggungan. h.

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan

dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dimuat dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Dalam hal debitor cidera janji (wanprestasi) maka terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dilakukan oleh kreditur terhadap obyek Hak Tanggungan yaitu: a. melaksanakan Parate Eksekusi (parate executie); b. berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan (Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan) dijual melalui pelelangan umum. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh Undang-undang Hak Tanggugan bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi. Sebelum membahas mengenai eksekusi Hak Tanggungan, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari eksekusi itu sendiri. Pengertian lebih lanjut mengenai eksekusi menurut beberapa ahli hukum, akan Penulis kemukakan pada sub-bab berikutnya. Namun untuk memberikan pemahaman tentang pengertian eksekusi ini, penulis

mengambil

pendapat

Subekti41

dan

Salim42

yang

memberikan pengertian eksekusi sebagai pelaksanaan putusan

41

Subekti, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: BPHN, 1997), hal.128.

42

H. Salim HS,...Perkembangan Hukum Jaminan..., hal. 188.



65

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Objek dari eksekusi adalah salinan putusan dan grosse akta (salinan pertama dari akta otentik). Grosse akta dapat di eksekusi karena memuat titel eksekutorial, sehingga Grosse akta dapat disamakan kekuatannya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sudikno Mertokusumo juga mengartikan eksekusi sebagai pelaksanaan putusan. Menurut beliau, terdapat beberapa jenis pelaksanaan putusan (eksekusi) yaitu sebagai berikut:43 a.

Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 196 HIR (Pasal 208 RBg);

b.

Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR(Pasal 259 RBg). Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat minta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang;

c.

Eksekusi riil. Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi eksekusi riil itu adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Dengan eksekusi riil maka yang berhaklah yang menerima prestasi. Prestasi yang terhutang seperti yang telah kita ketahui misalnya: pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak berbuat, menyerahkan benda. Dengan demikian maka eksekusi mengenai ganti rugi dan uang paksa bukan merupakan eksekusi riil. Eksekusi riil ini tidak diatur dalam HIR tetapi diatur dalam 1033 RV tersebut adalah pelaksanaan putusan hakim.

43

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 240.



66

d.

memerintahkan pengosongan benda tetap. Apabila orang yang dihukum untuk mengosongkan benda tetap tidak mau memenuhi

surat

perintah

hakim,

maka

hakim

akan

memerintahkan dengan surat kepada jurusita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara, agar barang tetap itu dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya. HIR hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat 11 HIR, Pasal 218 ayat 2 RBg. e.

Eksekusi langsung. Disamping ketiga eksekusi diatas, masih dikenal apa yang dinamakan “parate executie” atau eksekusi langsung. Parate executie terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial (Pasal 1155, 1175 ayat (2) KUHPerdata).

Eksekusi Hak Tanggungan sendiri diatur dalam Pasal 20 Undangundang Hak Tanggungan, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 20 Ayat (1): “Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan: a.

Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau;

b.

Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan

untuk

pelunasan

piutang

pemegang

Hak

Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya”. Pasal 20 Ayat (2): “Atas kesepakatan pemberi dan pemegang

Hak Tanggungan,

penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah



67

tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak”. Menurut A.P.Parlindungan, “hal ini juga untuk mengantisipasi tentang kemungkinan-kemungkinan negatif dengan lelang umum, bisa saja harganya lebih rendah dan sebagainya dan di sebagian wilayah Indonesia melalui lelang karena tidak ada ijab kabul dalam jual beli yang demikian”. Pelaksanaan penjualan sendiri obyek Hak Tanggungan secara di bawah tangan berdasarkan Pasal 20 Ayat (3) hanya dapat dilakukan:

Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1(satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu: 1.

Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.

2.

Eksekusi atas titel eksekutorial yang terdapat pada Sertipikat Hak Tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Irah-irah (kepala keputusan) yang dicantumkan pada sertipikat

Hak

KEADILAN

Tanggungan

kata-kata

”DEMI

KETUHANAN

YANG

memuat

BERDASARKAN

MAHA ESA” dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertipikat Hak Tanggungan,



68

sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti

halnya

suatu

putusan

pengadilan

yang

telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga Parate Executie sesuai dengan Hukum Acara Perdata, atau 3.

Eksekusi dibawah tangan, yaitu penjualan objek Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Pemberi Hak Tanggungan, berdasarkan kesepakatan dengan pemegang Hak Tanggungan, jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi.

Pelaksanaan Pasal 20 ayat (3) ini hanya dapat dilakukan: a.

apabila

disepakati

oleh

pemberi

dan

pemegang

Hak

Tanggungan; b.

setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

c.

diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat yang jangkauannya

meliputi

tempat

letak obyek hak

Tanggungan yang bersangkutan; dan d.

tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) huruf b Undang-undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa titel eksekutorial pada sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan dapat dijadikan dasar penjualan obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dalam ketentuan Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan dikemukakan 3 (tiga) jenis eksekusi Hak Tanggungan yaitu: 1.

apabila debitur cidera janji, maka kreditur berdasarkan hak pemegang Hak Tanggungan Pertama dapat menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-



69

undang Hak Tanggungan, obyek

Hak Tanggungan dijual

melalui pelelangan umum; 2.

apabila debitur cidera janji, berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum;

3.

atas kesepakatan pemberi dan pemenang Hak Tanggungan penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan.

Kemudian berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Undang-undang Hak Tanggungan, setiap janji untuk melaksanakan eksekusi obyek Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan dalam ayat (1), (2) dan (3) tersebut batal demi hukum. Pasal 20 ayat (5) Undang-undang Hak Tanggungan, memberikan cara dalam menghindari pelelangan obyek Hak Tanggungan yakni dengan melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu serta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan dapat dilakukan sebelum sempat saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan. Dalam hal pemberi Hak Tanggungan jatuh pailit, Undang-undang

Hak

Tanggungan

menguatkan

kedudukan

diutamakan pemegang Hak Tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi Hak Tanggungan terhadap obyek

Hak

Tanggungan.

Pasal

21

Undang-undang

Hak

Tanggungan menegaskan apabila pemberi Hak Tanggungan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperoleh menurut ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan. Kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan eksekusi sebagaimana diuraikan diatas menjadi salah satu alasan lembaga jaminan

Hak

Tanggungan

lebih

disukai

oleh

perbankan,

dibandingkan dengan jaminan-jaminan lainnya, selain itu nilai



70

yang menjadi objek jaminan Hak Tanggungan selalui mengalami kenaikan. Dari uraian diatas pelaksanaan eksekusi memberikan kesan kemudahan dan kepastian, sehingga bagi kreditur objek jaminan Hak Tanggungan menjadi ideal akan tetapi pada kenyataannya tidak semudah itu. Dalam penulisan ini, penulis mengangkat satu kasus mengenai penolakan permohonan eksekusi Hak Tanggungan. Ironisnya dasar dari penolakan pelaksanaan eksekusi disebabkan adanya perbedaan penafsiran mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Hak Tanggungan dari pejabat-pejabat pelaksana eksekusi jaminan yaitu kepala pelayanaan kantor lelang negara. Pokok permasalahan sebagaimana telah diangkat dalam penulisan ini akan kami analisa dalam bab selanjutnya. 2.3.

Analisa Dalam prakteknya nilai objek jaminan Hak Tanggungan memang

hampir pasti mengalami peningkatan sehingga diharapkan pemenuhan pelunasan kredit dari perbankan dapat dilunasi dengan penjualan objek jaminan Hak Tanggungan tersebut, akan tetapi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan belum pasti terwujud. Hal ini terjadi di Bandar Lampung, saat kuasa kreditur mengajukan permohonan Parate Eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan debitur sesuai dengan Pasal 6 juncto Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan. Penolakan permohonan pelaksanaan Parate Eksekusi oleh kepala KPKNL Bandar Lampung didasarkan pada Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan dan menyatakan bahwa permohonan Parate Eksekusi hanya dapat dilakukan oleh pemegang Hak Tanggungan itu sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada siapapun juga dengan menunjuk pada kata “kekuasaan sendiri” sebagaimana ditulis dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut “apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.



71

Berdasarkan rumusan dalam pasal tersebut kepala KPKNL, menolak permohonan Parate Eksekusi yang dimintakan oleh kuasa atas nama kreditur, oleh karenanya dengan demikian permohonan Parate Eksekusi hanya akan dikabulkan bila diajukan hanya oleh kreditur dengan kekuasaan sendiri. Lebih lanjut penolakan ini diikuti dengan penolakan berikutnya oleh Direktur Lelang dengan menyatakan bahwa segala perbuatan eksekusi Hak Tanggungan harus dilakukan oleh si pemegang Hak Tanggungan itu sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada orang lain termasuk kepada advokat, penafsiran mana didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (b) UU Hak Tanggunggan yang berbunyi sebagai berikut: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: (b) tidak memuat kuasa substitusi. Dasar-dasar hukum yang digunakan oleh

kepala

KPKNL

dan

Direktur

Lelang,

pada

prinsipnya

menggarisbawahi bahwa permohonan pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan tidak boleh dilakukan oleh kuasa dari kreditur melainkan hanya boleh dilakukan oleh pemegang atau penerima Hak Tanggungan tersebut sendiri. Namun demikian penafsiran yang dilakukan oleh para pejabat pelaksana Parate Eksekusi tersebut tidaklah seperti yang diuraikan dalam rumusan pasal-pasal tersebut. 2.3.1. Pengertian Kekuasaan Sendiri dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan berbunyi apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dan penjelasan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan berbunyi sebagai berikut:

hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang



72

diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

Penjelasan ini sesungguhnya telah memberikan gambaran yang jelas bahwa pada prinsipnya pemegang Hak Tanggungan pertama (dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang Hak Tanggungan), diberikan hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil

pelunasan

piutangnya

atas

debitur.

Menurut.ST.Remy

Sjahdeini, Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan ini adalah janji bagi pemegang Hak Tanggungan untuk dapat menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri, dan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan telah menentukan sebagai kekuatan yang mengikat bahwa apabila debitor cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum,atau dengan kata lain, baik kekuasaan pemegang Hak Tanggungan pertama tersebut dicantumkan atau tidak dicantumkan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, tetap saja pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk dapat melakukan tindakan untuk menjual objek Hak Tanggungan dengan mekanisme pelelangan umum. Pencantuman janji demikian akan lebih memberikan rasa mantap (sekedar bersifat psikologis bukan yuridis) kepada pemegang Hak Tanggungan pertama daripada bila tidak dicantumkan44 walaupun Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak sejalan dengan penjelasan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa pelaksanaan Parate Eksekusi harus diperjanjikan lebih dahulu. Menilik pada ketentuan terdahulu, janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri dalam Hipotik diatur dalam Pasal 1178 KUHPerdata. 44

Remy Sjahdeini, ...Hak Tanggungan..., hal. 89-90.



73

Dalam hipotik janji itu disebut beding van eigen machtige verkoop. Menurut Pasal 1178 KUHPerdata, pemegang Hipotik pertama diberi kemungkinan untuk minta ditetapkan suatu janji bahwa pemegang Hipotik diberi kekuasaan yang tidak dapat dicabut kembali untuk menjual benda yang dihipotikkan atas kekuasaan sendiri tanpa perantaraan pengadilan (artinya tanpa keharusan untuk memperoleh penetapan eksekusi dari ketua pengadilan setempat) apabila debitor ingkar janji. Penjualan itu sendiri tetap harus dilakukan di muka umum (dilelang). Dari hasil penjualan lelang atas agunan yang dibebani hipotik itu kreditur dapat mengambil untuk melunasi utang debitor. Sisa dari hasil penjualan itu setelah dikurangi piutang kreditor (tentunya apabila masih bersisa) diserahkan kepada debitor. Tidak jauh berbeda dengan ketentuan pada hipotik maka pada prinsipnya pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan itu memberikan hak bagi pemegang hak Tanggungan untuk melakukan Parate Eksekusi45, artinya pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak memerlukan penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan yang menjadi jaminan utang debitor dalam hal debitor cidera janji. Pemegang Hak tanggungan dapat langsung datang dan meminta kepada kepala kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas objek Hak Tanggungan bersangkutan. Perbedaan antara Parate Eksekusi yang dilakukan dari hipotik dan Hak Tanggungan adalah bahwa dalam hipotik pemegang hipotik hanya mempunyai hak untuk melakukan Parate Eksekusi apabila sebelumnya telah diperjanjikan dalam akta pemberian hipotiknya, sementara dalam Hak Tanggungan, hak pemegang Hak Tanggungan untuk dapat melakukan Parate Eksekusi adalah hal yang diberikan oleh Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan, dengan kata lain diperjanjikan atau tidak diperjanjikan, hak itu demi hukum dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan.46

45

Ibid .

46

Ibid, 46-47.



74

Dengan uraian diatas, maka telah menjadi jelas bahwa kata kekuasaan sendiri didalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan memiliki arti yang berbeda atau arti yang tidak sama dengan yang dimaksud oleh Ketua KPKNL. Kekuasaan yang dimaksud oleh ketua KPKNL adalah

kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792

KUHPerdata yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Sedangkan kekuasaan sendiri yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan adalah seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1178 KUHPerdata, namun dalam hal ini bukan lagi tentang hipotik namun mengenai Hak Tanggungan, yang merupakan ketentuan yang menggantikan hipotik. Oleh karenanya menurut Penulis, penolakan permohonan pelaksanaan Parate Eksekusi yang diajukan kuasa kreditur oleh ketua KPKNL adalah tindakan yang salah dan keliru. 2.3.2. Pengertian Larangan Kuasa Substitusi dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat (1) huruf (b)) Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan, ditentukan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT. Dengan kata lain pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan bukan hanya dengan akta notaris melainkan dapat pula dibuat oleh PPAT.47 Dengan dimungkinkannya notaris membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, maka calon pemberi Hak Tanggungan tidak harus datang ke daerah Hak Tanggungan tidak harus datang ke daerah letak tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan, melainkan cukup memberikan kuasa dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dihadapan Notaris atau PPAT terdekat. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan mensyaratkan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan harus 47

Ibid, hal. 103.



75

diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungan serta memenuhi syaratsyarat tertentu. Dalam Pasal 15 ayat (1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta Notaris atau dengan akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1.

tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan Hak Tanggungan;

2.

tidak memuat kuasa substitusi;

3.

mencantumkan secara jelas objek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan. Pada asasnya pembebanan Hak tanggungan wajib dilakukan sendiri

oleh pemberi Hak Tanggungan. Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan hanya apabila benar-benar diperlukan, yaitu dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT. Sejalan dengan itu, surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungan dan harus memenuhi persyaratan mengenai muatannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (1). Tidak dipenuhinya syarat ini, mengakibatkan suara kuasa yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. PPAT wajib menolak permohonan untuk membuat akta pemberian Hak Tanggungan apabila Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tidak dibuat sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan atau tidak memenuhi syarat persyaratan termaksud di atas. Yang menjadi pembahasan penulis yaitu mengenai Pasal 15 ayat (1) huruf (b), yang memuat bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tidak diperbolehkan memuat kuasa substitusi. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat 1 huruf (b), substitusi yang dilarang menurut Undang-undang Hak Tanggungan adalah penggantian penerimaan kuasa melalui pengalihan, bukan merupakan substitusi, jika penerima kuasa memberikan kuasa kepada pihak lain dalam rangka penugasan untuk bertindak mewakilinya, misalnya direksi Bank menugaskan pelaksanaan kuasa yang diterimanya kepada kepala cabang nya atau pihak lain. Serupa



76

dengan penjelasan Pasal 15 ayat (1) huruf (b), Sudargo Gautama juga berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan tidak boleh memuat kuasa substitusi ialah tidak diperbolehkan penggantian penerima kuasa melalui pengadilan, tetapi boleh misalnya jika penerima kuasa memberikan kuasa kepada

pihak

lain

dalam

rangka

penugasan

untuk

bertindak

mewakilinya.48 Sehingga tentang tidak dapatnya dikuasakan kembali (kuasa substitusi) dalam proses pembebanan hak tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan adalah sama dengan pemberian kuasa pada proses permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan, sebagaimana diutarakan oleh Direktur Lelang merupakan suatu analogi hukum yang keliru karena kedua hal tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan baik dari segi substansi maupun dari akibat yuridisnya sehingga apabila keduanya dianggap sama akan menimbulkan kekaburan dan ketidakpastian hukum. Lebih jauh lagi, Surat kuasa Membebankan Hak Tanggungan merupakan kuasa mutlak, sebagaimana diuraikan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan. Dengan demikian kekuatan berlakunya dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sangat kuat dan besar sekali, karena yang menempatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam kedudukan yang sangat kuat ini ditetapkan oleh undang-undang, sehingga sekarang orang tidak perlu lagi memperjanjian kuasa mutlak untuk membebankan Hak Tanggungan. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai kuasa mutlak dalam arti sebagaimana disebutkan, merupakan kebijaksanaan pembuat undangundang terhadap kebutuhan yang selama ini berjalan. Kata-kata oleh sebab apapun juga bisa meliputi sebab-sebab yang ada diluar ketentuan pasal 1813 KUHPerdata. Sekaligus hal itu merupakan wujud perlindungan kepada

kreditur

terhadap

kemungkinan

kenakalan

pemberi

Hak

Tanggungan. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dikatakan memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur karena jangka waktu berlakunya terbatas. Ketika masa berlakunya Surat Kuasa 48

Sudargo Gautama,...Komentar Atas Undang-undang..., hal. 94.



77

Membebankan Hipotik kurang mendapat perlindungan karena tidak adanya kepastian kapan dilaksanakannya pembebanan Hak Tanggungan. Sehingga resiko akibat belum dibebankannya Hak Tanggungan selalu membayangi kreditur pemegang kuasa. Dari uraian sebagaimana tersebut diatas bilamana dikaitkan dengan kasus yang diangkat oleh Penulis, maka jelaslah bahwa ketua KPKNL dan Direktur Lelang telah keliru melakukan penafsiran Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Hak Tanggungan sebagai dasar penolakan pelaksanaan eksekusi. Kuasa-kuasa yang ditafsirkan oleh Ketua KPNL dan Direktur Lelang pihak tersebut adalah tentang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdata yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada

orang

lain,

yang

menerimanya,

untuk

atas

namanya

menyelenggarakan suatu urusan, bukan kuasa sebagaimana diuraikan jelas diatas. Unsur-unsur pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdata adalah: 1.

unsur persetujan persetujuan atau perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Unsur persetujuan dalam pemberian kuasa tersebut mengandung arti sebagai suatu peristiwa dimana seseorang atau lebih berjanji untuk mengikatkan diri kepada seorang lain, dimana kedua orang itu saling menyatakan janji untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum.

2.

unsur atas namanya perkataaan atas namanya mengandung arti bahwa penerima kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dengan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan itu berupa membuat atau menutup perjanjian maka



78

si pemberi kuasalah yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.49 3.

unsur menyelenggarakan suatu urusan yang dimaksudkan dengan “menyelenggarakan suatu urusan” adalah melakukan suatu “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan hukum yang mempunyai atau menelorkan suatu akibat hukum.50 Sehingga pada pemberian kuasa oleh kreditur kepada kuasanya, yaitu advokat untuk memohon eksekusi ke kantor lelang karena tidak adanya larangan, sesungguhnya diperbolehkan, karena tidak ada larangan mengenai hal tersebut, kuasa ada dalam ranah perjanjian, dalam hukum kontrak yang dilarang oleh Undangundang bertentangan dengan ketertiban umum dan tata susila yang baik, selain itu dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa seorang Advokat berhak mewakili seseorang baik didalam maupun diluar pengadilan serta untuk melakukan tindakan apapun yang telah dimasukan pada surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada advokat selaku penerima masyarakat.

2.3.3. Prosedur pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan pada KPKNL Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan, Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, akan tetapi Penulis hanya akan membahas lebih dalam eksekusi sebagaimana dimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan, dimana pemegang Hak Tanggungan pertama menjual Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Sebagaimana telah dimasukan dalam pokok-pokok permasalahan. A.

Eksekusi

1.

Pengertian Eksekusi

49

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan ke 9 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 141. 50

Ibid.



79

Menurut Subekti, arti dari eksekusi adalah “pelaksanaan” putusan51. Yahya Harahap dalam bukunya menyatakan bahwa pelaksanaan putusan sebagai kata ganti eksekusi dianggap telah tepat.52 Sebab jika bertitik tolak dari ketentuan Bab kesepuluh Bagian kelima HIR atau titel keempat bagian keempat RBG, pengertian eksekusi sama dengan tindakan “menjalankan putusan” (ten uitvoer legging van vonnisen). Menjalankan putusan pengadilan, yakni melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan, dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela (vrijwilig, voluntary).53 Sementara menurut H. Salim HS dalam bukunya eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dapat dieksekusi adalah salinan putusan dan grosse akta (salinan pertama dari akta autentik). Grosse akta dapat dieksekusi karena memuat titel eksekutorial, sehingga grosse akta disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang memuat titel eksekutorial juga dengan demikian dapat dieksekusi. Eksekusi dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu: a.

Eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR;

b.

Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR. Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan, akan tetapi, pihak yang dimenangkan dapat minta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang;

c.

Eksekusi riil, yaitu merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi eksekusi riil itu adalah pelaksanaan putusan yang menuju

51

Subekti R., Hukum Acara Perdata (Jakarta: BPHN, 1997), hal. 128.

52

M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 6. 53

Ibid.



80

kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Eksekusi rill tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam Pasal 1033 Rv yang merupakan pelaksanaan putusan yang berupa pengosongan benda tetap. HIR hanya mengenai eksekusi riil dalam penjualan lelang (Pasal 200 ayat (1) HIR); dan d.

Eksekusi parat (parate executie) yaitu merupakan pelaksanaan perjanjian tanpa melalui gugatan atau tanpa melalui pengadilan. Parate Executie ini terjadi apabila seorang kreditur menjual barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial (Pasal 1155, Pasal 1175 ayat (2) KUHPerdata.54

Eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak tergugat tidak mau menanti dan memenuhi putusan secara sukarela.55 2.

Dasar Hukum Eksekusi Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan terhadap pihak

yang kalah dalam suatu perkara, tata caranya diatur dalam hukum acara perdata yaitu Pasal 195 HIR-Pasal 208HIR atau Pasal 206 RBg-Pasal 240 RBg dan Pasal 258 RBg. Sedangkan pasal 225 HIR/Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg mengatur tentang putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Pasal 195 HIR disebutkan, bahwa dalam menjalankan putusan hakim oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula diperiksa oleh pengadilan negeri, dilakuikan atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memeriksa menurut cara yang diatur dalam cara Pasal 195 HIR ayat (1), 254

H.Salim HS, ...Perkembangan Hukum Jaminan..., hal. 189-190.

55

M.Yahya Harahap, ...Ruang Lingkup Permasalahan..., hal. 8



81

7. Eksekusi juga diatur dalam Pasal 1033RV dan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: Pasal 54 ayat (2) “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan”. Pasal 54 ayat (3) “Putusan

Pengadilan

dilaksanakan

denagn

memperhatikan

nilai

kemanusiaan dan keadilan” 3.

Asas-Asas Eksekusi a.

Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang berkekuatan hukum eksekutorial

Putusan pengadilan tidak seluruhnya memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Meski dalam kasus-kasus tertentu undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini eksekusi dilaksanakan bukan sebagai tindakan menjalankan putusan pengadilan akan tetapi menjalankan eksekusi terhadap bentukbentuk hukum yang dipersamakan undang-undang sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Beberapa bentuk pengecualian eksekusi yang dibenarkan undang-undang tersebut meliputi pelaksanaan putusan terlebih dahulu, pelaksanaan putusan provisi, akta perdamaian dan eksekusi terhadap grosse akta. b.

Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (condemnatoir)

Eksekusi dapat dijalankan hanya untuk putusan yang bersifat condemnatoir, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman. Adapun ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan bersifat condemnatoir, dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat sebagai berikut:56 56

Ibid¸hal. 16.



82

1.

menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang;

2.

menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah dan rumah;

3.

menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu;

4.

menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan;

5.

menghukum atau memerintahkan “pembayaran” sejumlah uang. c.

Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Pelaksanaan isi putusan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan jalan sukarela dan dengan jalan eksekusi. Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika tergugat bersedia memenuhi dan menaati putusan secara sukarela, tindakan eksekusi tidak perlu dilakukan. Bentuk menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela. Keengganan tergugat menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut “eksekusi”.57 d.

Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan yang dilaksanakan oleh panitera dan jurusita pengadilan yang bersangkutan. Kewenangan menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan

mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg. Menurut ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR disebutkan: “hal menjalankan putusan hakim oleh pengadilan dalam perkara yang mula-

57

Ibid, hal. 12.



83

mula diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu”. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara ex officio. Kewenangan Ketua secara ex officio meliputi sejak melakukan sita eksekusi dan pelaksanaan lelang, yaitu sejak dari proses pertama sampai dengan tindakan pengosongan dan penjualan barang yang dilelang kepada pembeli atau sampai penyerahan dan penguasaan barang kepada para penggugat/pemohon eksekusi pada eksekusi riil. Kewenangan secara ex officio dapat dibaca dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 209 RBg. Gambaran konstruksi hukum kewenangan menjalankan eksekusi dengan singkat adalah sebagai berikut:58 1.

Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi;

2.

Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara ex officio;

3.

Perintah eksekusi dikeluarkan ketua Pengadilan Negeri berbentuk surat penetapan;

4.

Yang diperintahkan menjalankan eksekusi ialah panitera atau jurusita Pengadilan Negeri.

e.

Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan Eksekusi tidak boleh menyimpang dari amar putusan, karena jika

terjadi penyimpangan dari amar putusan, maka ada hak tereksekusi untuk menolak pelaksanaannya. Keberhasilan eksekusi antara lain salah satunya ditentukan oleh kesempurnaan dan kelengkapan kesempurnaan dan kelengkapan amar putusan yang baik/sempurna dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang kuar dan hasil pemeriksaan yang lengkap dan teliti terhadap bukti-bukti, saksi-saksi serta pihak berdasarkan gugatan yang baik.

58

Ibid, hal, 21.



84

B.

Lelang

1.

Sejarah Lelang Penjualan barang secara umum atau lelang merupakan salah satu

bentuk mekanisme instrumen pasar yang makin diminati oleh masyarakat, hal ini disebabkan penjualan secara lelang banyak memiliki kelebihan dibandingkan dengan cara penjualan biasa seperti jual-beli. Kelebihan penjualan dengan cara lelang adalah penjualannya memiliki sifat keterbukaan (transparan), objektif dan kompetitif. Pemerintah memandang perlu untuk memberikan pengaturan untuk melengkapi kedua peraturan tersebut. Hal ini karena lelang masih sangat relevan untuk mendukung penegakan hukum (law enforcement) yaitu dalam penegakan hukum pidana, hukum perdata, hukum pajak, hukum administrasi negara dan hukum pengelolaan kekayaan negara. Di Indonesia lelang secara resmi masuk dalam perundangundangan sejak 1908, yaitu dengan berlakunya Vendu Reglement stbl.1908 No. 189 dan Vendu Instructie, Stbl.1908 No.190. Peraturanperaturan dasar lelang ini masih berlaku hingga saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di Indonesia. Berdirinya unit Lelang Negara dapat dikaitkan dengan lahirnya vendu reglement Stbl.1908 No, 189 dan Vendu Instructie Stbl 1908 No.190 yaitu pada bulan Februari 1908 sehingga diperkirakan pada saat itulah mulai berdirinya unit lelang negara. Jumlah unit operasional di seluruh Indonesia (saat itu masih Hindia Belanda) pada saat itu juga tidak dapat diketahui secara pasti. Demikian halnya sampai terjadinya perubahan Vendu Reglement pada tahun 1940 dengan S1940 No.56 tidak diketahui jumlah unit operasional lelang. Sejak lahirnya Vendu Reglement tahun 1908, unit lelang berada di lingkungan Departemen Keuangan dengan kedudukan dan tanggungjawab langsung dibawah Menteri Keuangan. Selanjutnya pada tahun 1919 dengan keputusan Gubernur Jenderal Nederlandsch Indie untuk daerah-daerah yang belum terjangkau Vendu Kantoren (Kantor Lelang Negeri) dan kurangnya pelaksanaan lelang maka diangkatlah Vendumasteer klas II (Pejabat Lelang kelasa II). Pada waktu



85

itu jabatan Vendumasteer klas II (Pejabat Lelang Kelas II) dilakukan Pejabat Notaris setempat, dan secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan dengan meningkatnya pelayanan lelang maka jabatan tersebut ditingkatkan menjadi Kantor Lelang Negeri Kelas I. Tidak diketahui pasti perubahan penyebutan Vendumaster menjadi juru lelang dan seterusnya menjadi pejabat lelang, diperkirakan pada tahun 1970-an dalam praktek dan peraturan yang mengatur tentang lelang telah digunakan istilah Pejabat lelang. Adapun struktur organisasi pada masa itu yaitu ditingkat Pusat adalah inspeksi Urusan Lelang. Sedangkan di tingkat daerah/unit operasional: Kantor Lelang Negeri, pegawainya merupakan pegawai organik Departemen Keuangan dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II yang dulu dijabat rangkap oleh Notaris, Pejabat Pemda Tingkat II (Bupati dan Walikota), tapi semenjak tahun 1983 seluruhnya dirangkap oleh Pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak. Tata cara dan prosedur lelang diatur dalam peraturan (Reglement)

sedangkan bea materai diatur dalam peraturan

(verordening) dan kemudian masih banyak lagi pengaturan-pengaturan yang dilakukan dengan Reglement dan verordening. Pengaturanpengaturan tersebut belum diatur dalam ordonansi karena pada tahun itu belum terbentuk lembaga yang disebut volksraad (parlemen atau DPR) yang bertugas membentuk ordonansi atau Undang-undang Volksraad ini baru dibentuk pada tahun 1926 yang anggotanya dipilih berdasarkan penunjukan bukan melalui pemilihan. Dengan demikian Reglement dan verordening saat itu dibuat bersama antara Gubernur Jenderal dengan Hegerechthoof (Mahkamah Agung). Pada tahun 1960 terjadi pembentukan Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Keuangan dengan ketentuan tiap departemen maksimum mempunyai 5 (lima) Direktorat Jenderal. Maka Unit lelang digabung dan berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dengan pertimbangan bahwa: a.

Penerimaan negara yang dihimpun unit lelang negara berupa Bea Lelang yang merupakan salah satu jenis Pajak tidak langsung;



86

b.

Saat itu baru saja terbentuk Undang-undang Nomor 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak dengan Surat paksa, dimana lembaga lelang sangat diperlukan dalam penagihan pajak; Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006 jo Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi

Vertikal

di

Lingkungan

Departemen

Keuangan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden Nomor 22 tahun 2007 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 jo Peraturan Menteri Keuangan 149/PMK.01/2008 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2.

Pengertian Lelang Lelang menurut sejarahnya berasal dari bahasa latin “auctio” yang

artinya peningkatan harga secara bertahap. Di Indonesia lelang secara resmi dikenal sejak hal itu diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang merupakan peraturan peninggalan Belanda. Peraturan tersebut masih berlaku sampai saat ini yaitu Vendu Reglement, Stbl 1908 No. 189 Vendu Instructie Stbl 1908 No. 190. Oleh karena lelang merupakan cara penjualan yang berbeda dari cara penjualan pada umumnya, maka prosedur lelang ini diatur dalam peraturan perundangundang yang khusus (lex specialis).59 Lelang adalah penjualan barang kepada orang banyak atau dimuka umum, karena itu pelelangan sering juga disebut penjualan umum. Dalam Pasal 1 Vendu Reglement Staatblad 1908 Nomor 189 disebutkan bahwa penjualan dimuka umum atau lelang adalah setiap penjualan barang 59

FX Ngadijarno dan Laksito, Nunung Eko dkk, Tanpa Tahun, Lelang, Teori dan Praktik. Text Book Lelang BPPK, Jakarta. Diakses dari BPPK.



87

dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminat/peserta lelang. Penjualan umum atau lelang tersebut harus dilakukan oleh atau dihadapan seorang pejabat lelang. Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.60 Berdasarkan pengertian tersebut tampak bahwa lelang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:61 a.

Lelang adalah suatu cara penjualan barang.

b.

Didahului dengan mengumpulkan peminta/peserta lelang.

c.

Dilaksanakan dengan cara penawaran atau pembentukan harga yang khusus yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau secara tertulis yang bersifat kompetitif.

d.

Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang/pembeli.

Berdasarkan

Pasal

1

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

No.

93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dikenal adanya 3 (tiga) macam lelang yaitu: a.

Lelang eksekusi;

b.

Lelang non eksekusi wajib;

c.

Lelang non eksekusi sukarela. Lelang

eksekusi

putusan/penetapan

adalah

pengadilan,

lelang

untuk

dokumen-dokumen

melaksanakan lain

yang

dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam

60

Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 61

Rachmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang (Bandung: PT Enresco, 1987), hal. 150.



88

peraturan perundang-undangan. Lelang eksekusi termasuk namun tidak terbatas pada:62 a.

Lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);

b.

Lelang eksekusi pengadilan;

c.

Lelang eksekusi pajak;

d.

Lelang eksekusi harta pailit;

e.

Lelang eksekusi Pasal 6 undang-undang Hak Tanggungan;

f.

Lelang eksekusi benda sitaan Pasal 45 KUHAP;

g.

Lelang eksekusi Barang Rampasan;

h.

Lelang eksekusi Jaminan Fidusia;

i.

Lelang eksekusi Barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara bea cukai;

j.

Lelang Barang Temuan;

k.

Lelang eksekusi gadai;

l.

Lelang eksekusi benda sitaan pasal 18 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001. Dari berbagai macam lelang eksekusi tersebut di atas yang menjadi

obyek penelitian dalam penulisan ini adalah lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan berupa tanah atau tanah dan bangunan. 3.

DASAR HUKUM LELANG Secara garis besar, dasar hukum lelang dapat dibagi dalam 2 bagian yaitu: a.

Ketentuan Umum Dikatakan ketentuan umum karena peraturan perundang-undangan

tidak secara khusus mengatur tentang tata cara/prosedur lelang. Adapun ketentuan umum terdiri dari: “Burgerlijk wetboek” (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

1.

Stbl.1847/23 antara lain Pasal 389, 395, 1139 (1), 1149 (1);

62

Peraturan Menteri Keuangan Nomor Pelaksanaan Lelang, op.cit., Pasal 5.

93/PMK.06/2010

tentang

Petunjuk



89

“Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering/RBG” (Reglement

2.

Hukum Acara Perdata untuk daerah di luar Jawa dan Madura) Stbl. 1927 No 227 Pasal 206-228; “Herziene Irlandsch Reglement” atau Reglement Indonesia yang

3.

diperbaharui/ RIB Stbl. 1941 No. 44a; 4.

Undang-undang Nomor 49 Prp 1960 tentang PUPN, Pasal 10 dan 13;

5.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana Pasal 35 dan 273;

6.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

7.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 6;

8.

Undang-undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia;

9.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa; Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Perbendaharaan

10.

Indonesia; 11.

Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Membayar Utang;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

13.

Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2003 tentang Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

b.

Ketentuan Khusus Ketentuan Khusus adalah peraturan perundang-undangan yang

secara khusus mengatur tentang lelang. Adapun ketentuan khusus terdiri dari: 1.

Vendu Reglement (Undang-undang Lelang) Stbl. 1908 No. 189 yang terdiri dari 49 Pasal; dan

2.

Vendu Instructie (Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Lelang) Stbl.1908 No. 190 yang terdiri dari 62 (enam puluh dua) Pasal.



90

4.

Tata Cara dan prosedur lelang di KPKNL Secara umum eksekusi jaminan atas objek Hak Tanggungan dapat

dilakukan dalam hal debitor telah cidera janji atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akta perjanjian kredit atau debitor tidak dapat melunasi utangnya meskipun kredit telah jatuh tempo. Kondisi yang demikian termasuk dalam kredit bermalah, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Penulis. Terhadap penyelesaian kredit bermasalah, kreditur, umumnya Bank melakukan Parate Eksekusi Hak Tanggungan atas objek jaminan (Hak Tanggungan) debitur dengan cara mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan secara tertulis kepada Kepala KPKNL baik dengan menggunakan jasa pra Balai Lelang Swasta maupun secara langsung kepada KPKNL tersebut. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, KPKNL merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Departemen Keuangan yang bertugas menyelenggarakan lelang. Setelah menerima permohonan lelang eksekusi dari Bank, KPKNL akan memeriksa kelengkapan dokumen pernyataan lelang yang diserahkan oleh Bank. Dokumen persyaratan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan adalah sebagai berikut: 1.

Salinan/fotokopi perjanjian kredit.

2.

Salinan/fotokopi sertipikat Hak Tanggungan.

3.

Salinan/fotokopi perincian hutang atau jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi.

4.

Salinan/fotokopi

bukti

bahwa

debitur

wanprestasi,

berupa

peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditur. 5.

Asli/Fotokopi bukti kepemilikan hak.

6.

Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan.

7.

Surat Pernyataan dari kreditur yang akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana.



91

Setelah dokumen persyaratan lelang lengkap, maka Kepala KPKNL akan mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada Bank selaku permohonan lelang yang berisi sebagai berikut: 1.

Penetapan tempat dan waktu lelang;

2.

Permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang sesuai ketentuan dan menyampaikan bukti pengumumannya; dan

3.

Hal-hal yang perlu disampaikan kepada penjual, misalnya mengenai harga limit, penguasaan secara fisik terhadap barang bergerak yang akan dilelang dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) PMK

No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kantor Pertanahan setempat. Permintaan penerbitan SKT kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat diajukan oleh Kepala KPKNL yang biaya pengurusannya menjadi tanggung jawab Bank selaku pemohon lelang. Apabila hari dan tempat pelaksanaan lelang telah ditentukan oleh kepala KPKNL, maka

akan dituangkan dalam

pengumuman lelang, karena dalam pengumuman lelang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: 1.

Identitas penjual;

2.

Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang;

3.

Jenis dan jumlah barang;

4.

Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;

5.

Jumlah dan jenis spesifikasi, khusus untuk barang bergerak;

6.

Jangan waktu melihat barang yang akan dilelang;

7.

Uang jaminan penawaran lelang, meliputi besaran jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya uang jaminan penawaran lelang;

8.

Jangka waktu pembayaran harga lelang;



92

9.

Harga limit, sepanjang hal itu diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atas kehendak penjual pemilik barang. Dalam praktek mengenai harga limit ini wajib dicantumkan pada

pengumuman lelang dengan maksud, agar calon peserta lelang dapat mengetahui batas harga barang yang akan dilelang. Pengumuman lelang merupakan kewajiban dari Bank selaku penjual sehingga Bank wajib menanggung biaya pengumuman lelang yang telah diterbitkan dalam surat kabar. Berdasarkan ketentuan PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pengumuman lelang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berselang 15 (lima belas) hari, untuk pengumuman pertama dikenakan melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum atau melalui surat kabar harian dan pengumuman yang kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan selang 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang. Setelah penjual melakukan pengumuman lelang maka penjual berkewajiban memberitahu kepada debitur yang wanprestasi serta pihakpihak yang terkait dengan barang yang akan dilelang, bahwa benda milik debitur akan dilelang. Pemberitahuan pelelangan juga dilakukan terhadap penghuni bangunan dan pemilik barang. Apabila hal tersebut di atas telah dilakukan oleh penjual maka lelang dapat dilaksanakan sesuai dnegan jadwal yang ditentukan. Pada hari pelaksanaan lelang eksekusi sebagaimana yang telah ditetapkan pelaksanaan lelang eksekusi dilakukan oleh Pejabat lelang yang ditunjuk oleh Kepala KPKNL. Penawaran lelang akan dilakukan secara naik-naik dimulai dari harga limit lelang yang ditetapkan. Atas penawaran tertinggi dari peserta lelang, maka Pejabat Lelang akan menunjuk dan menetapkan penawar tertinggi tersebut sebagai pemenang lelang secara sah. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pelaksanaan lelang. Pemenang lelang harus menyetorkan pelunasan sesuai dengan harga yang terbentuk di lelang setelah dikurangi dengan nilai jaminan lelang yang telah ia setorkan sebelumnya.



93

Setelah menerima setoran dari pemenang lelang, bendahara KPKNL akan menyerahkan uang hasil lelang kepada Bank setelah dikurangi dengan Pajak Penjual Lelang sebesar 5% (lima persen) dan Bea Lelang Penjual sebesar 1% (satu persen) masing-masing dihitung dari nilai lelang yang terjual. Selanjutnya Bank akan memperhitungkan hasil penjualan lelang obyek jaminan debitur tersebut untuk pelunasan seluruh kewajiban debitur pada Bank, yang terdiri dari utang pokok pinjaman, bunga, denda dan biaya-biaya. Atas pelunasan ini, apabila masih terdapat kelebihan dari hasil penjualan tersebut, maka Bank harus mengembalikan kelebihan dana hasil penjualan tersebut kepada debitur.



BAB III PENUTUP

3.1.

SIMPULAN

1.

Pada prinsipnya Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan ini adalah janji bagi pemegang Hak Tanggungan untuk dapat menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri tanpa adanya batasan apakah pelaksanaan proses penjualan jaminan hak tanggungan melalui pelelangan umum, dilaksanakan sendiri oleh kreditor atau oleh kuasa kreditur. Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan juga merupakan kekuatan yang mengikat bahwa apabila debitor cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, atau dengan kata lain, baik kekuasaan pemegang Hak Tanggungan pertama tersebut dicantumkan atau tidak dicantumkan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, tetap saja apabila debitor telah terbukti cidera janji atau wanprestasi atas perjanjian kredit maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk menjual objek Hak Tanggungan dengan mekanisme pelelangan umum.

2.

Bahwa mengenai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat (1) huruf (b)) pada asasnya hanya digunakan apabila benar-benar diperlukan, karena sesungguhnya pembebanan Hak tanggungan

wajib

dilakukan

sendiri

oleh

pemberi

Hak

Tanggungan. Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dilakukan dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir di hadapan PPAT. Mengenai muatannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (b) yang tidak memperbolehkan kuasa substitusi maka dalam penjelasan Pasal 15 ayat 1 huruf (b), substitusi yang dilarang menurut Undang-undang Hak Tanggungan adalah penggantian penerimaan kuasa melalui



95

pengalihan, bukan merupakan substitusi, jika penerima kuasa memberikan kuasa kepada pihak lain dalam rangka penugasan untuk bertindak mewakilinya, misalnya direksi Bank menugaskan pelaksanaan kuasa yang diterimanya kepada kepala cabangnya atau pihak lain. Sehingga bilamana dikaitkan dengan pemberian kuasa dari kreditur kepada debitur untuk melakukan permohonan lelang Parate Eksekusi kepada Kepala KPKNL tidak termasuk dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Hak Tanggungan. Sehingga tentang tidak dapatnya dikuasakan kembali (kuasa substitusi) dalam proses pembebanan hak tanggungan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan adalah sama dengan pemberian kuasa pada proses permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan, sebagaimana diutarakan oleh Direktur Lelang Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia, merupakan suatu analogi hukum yang keliru karena kedua hal tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan baik dari segi substansi maupun dari akibat yuridisnya sehingga apabila keduanya dianggap sama akan menimbulkan kekaburan dan ketidakpastian hukum. 3.

Secara umum eksekusi jaminan atas objek Hak Tanggungan dapat dilakukan dalam hal debitor telah cidera janji atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akta perjanjian kredit atau debitor tidak dapat melunasi utangnya

meskipun

penyelesaian

kredit

kredit

telah

bermasalah,

jatuh kreditur,

tempo.

Terhadap

umumnya

Bank

melakukan Parate Eksekusi Hak Tanggungan atas objek jaminan (Hak Tanggungan) debitur dengan cara mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan secara tertulis kepada Kepala baik dengan menggunakan jasa pra Balai Lelang Swasta maupun secara langsung kepada KPKNL tersebut. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk



96

Pelaksanaan Lelang, KPKNL merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Departemen Keuangan yang bertugas menyelenggarakan lelang. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) PMK No. 93/PMK.06/2010

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Lelang,

pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kantor Pertanahan dan ketentuan PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pengumuman lelang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali berselang 15 (lima belas) hari, untuk pengumuman pertama dikenakan melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum atau melalui surat kabar harian dan pengumuman yang kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan selang 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang. Setelah penjual melakukan pengumuman lelang maka penjual berkewajiban memberitahu kepada debitur yang wanprestasi serta pihak-pihak yang terkait dengan barang yang akan dilelang, bahwa benda milik debitur akan dilelang. Pemberitahuan pelelangan juga dilakukan terhadap penghuni bangunan dan pemilik barang. Apabila hal tersebut di atas telah dilakukan oleh penjual maka lelang dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pada hari pelaksanaan lelang eksekusi sebagaimana yang telah ditetapkan pelaksanaan lelang eksekusi dilakukan oleh Pejabat lelang yang ditunjuk oleh Kepala KPKNL. Pemenang lelang harus menyetorkan pelunasan sesuai dengan harga yang terbentuk di lelang setelah dikurangi dengan nilai jaminan lelang yang telah ia setorkan sebelumnya. Setelah menerima setoran dari pemenang lelang, bendahara KPKNL akan menyerahkan uang hasil lelang kepada Bank setelah dikurangi dengan Pajak Penjual Lelang sebesar 5% (lima persen) dan Bea Lelang Penjual sebesar 1% (satu persen) masing-masing dihitung



97

dari

nilai

lelang

yang

terjual.

Selanjutnya

Bank

akan

memperhitungkan hasil penjualan lelang obyek jaminan debitur tersebut untuk pelunasan seluruh kewajiban debitur pada Bank, yang terdiri dari utang pokok pinjaman, bunga, denda dan biayabiaya. Atas pelunasan ini, apabila masih terdapat kelebihan dari hasil penjualan tersebut, maka Bank harus mengembalikan kelebihan dana hasil penjualan tersebut kepada debitur.

3.2. 1.

SARAN Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang seluruh ketentuan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan, termasuk pasal-pasal dalam Undang-undang Hak Tanggungan baik dalam bentuk diskusi, seminar, simposium secara internal maupun dikalangan para pejabat terkait dan masyarakat umum.

2.

Melakukan perubahan maupun penambahan terhadap ketentuan dalam Undang-undang Hak Tanggungan, misalnya dengan menambah penjelasan terhadap setiap Pasal-pasal dalam Undangundang Hak Tanggungan atau melengkapi Undang-undang Hak Tanggungan dengan suatu petunjuk teknis atau peraturan pelaksana yang terperinci.

3.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang proses eksekusi lelang hak tanggungan dan melakukan publikasi tentang informasi proses eksekusi lelang hak tanggungan dalam media yang sederhana namun dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang proses eksekusi Hak Tanggungan pada lembaga KPKNL.



DAFTAR REFERENSI

A. BUKU-BUKU

Adjie, Habib. Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Aman, Eddy Putra Tje. Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Yogyakarta, Liberty, 1985.

Badrulzaman, Mariam Darus. Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Alumni, 1989.

______. Beberapa Masalah Hukum Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypoteek Serta Hambatan-Hambatannya, Bandung PT Citra Aditya Bakti, 1991.

_______. Bab-bab Tentang Hypotheek, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.

Bahsan, M. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Firdaus, M. Rahman. Teori Analisa Kredit, Bandung: Purna Sari Lingga Utama, 1985.

Gautama, Sudargo. Komentar Atas Undang-Undang Hak Tanggungan Baru Tahun 1996, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.


99

Harsono, Boedi. Hukum Agraria di Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 1994. Hasan, Djuhaendah. Lembaga Jaminan (Kumpulan Tulisan Hukum Jaminan Indonesia), Jakarta: Elips, 1998.

HS,

H. Salim. Perkembangan Jaminan RajaGrafindo Persada, 2004.

di

Indonesia,

Jakarta:

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Hak Tanggungan, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Naja, H.R. Daeng. Hukum Kredit dan Bank Garansi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Ngadijarno, FX dan Laksito, Lelang, Teori dan Praktik, Text Book Lelang BPPK, Jakarta, (tanpa tahun) diakses dari BPPK.

Parlindungan, A.P. Komentar UUHT dan Sejarah Berlakunya, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Patrik, Purwahid. Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989.

Poesoko, Herowati. Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, Inkonsistensi Konflik Norma dan Kesesatan Peraturan dalam UUHT, Yogyakarta, LaksBang PRESsindo, 2008.


100

Rahman, Hasanuddin. Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.

Satrio, J. Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Sjahdeni, S.T. Remy. Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Bandung: Alumni, 1999. Sinungan, Muchdarsyah. Dasar-dasar dan Teknik Management Kredit, Jakarta: PT Bina Aksara.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta: UIPress, 1986.

______dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 4, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Soemitro, Rachmat. Peraturan dan Instruksi Lelang, Bandung: PT Enresco, 1987.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Jaminan di Indonesia PokokPokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta: Liberty Offset, 2003.

Subekti, R., Tjitrosudibio. Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung: Alumni, 1978

______. Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1979.

______. Aneka Perjanjian, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.


101

______. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Cet .28, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

______. Hukum Acara Perdata, Jakarta: BPHN, 1997.

Sudrajat, Sutardja. Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbitan Sertipikatnya, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Supramono, Gatot. Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta: Djambatan, 1995.

Sutedi, Adrian. Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, Jakarta: BP Cipta Jaya, 2006.

______. Hukum Hak Tanggungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Thain, Gerald G. Dasar-Dasar Hukum Transaksi Jaminan (Kumpulan Tulisan Hukum Jaminan Indonesia), Jakarta: Elips, 1998.

Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

B. MAKALAH Harsono, Boedi dan Sudriantor Wiriordarsono, Konsepsi Pemikiran Tentang UUHT, Makalah Seminar Nasional, Bandung, 27 Mei 1996.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.


102

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Departemen Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Permen Keuangan No. 93 Tahun 2010.


R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

ng

Nomor : 35/G /2009 /PTUN- JKT.

memer i k sa ,

memutus

pada

dan

t i n g ka t

Negara

menye lesa i k an

per t ama

Jaka r t a

Sengke ta

dengan

do

Usaha

Acara

yang

Tata

Usaha

Biasa ,

te l a h

menja t uhkan

putusan dengan per t imbangan - per t imbangan hukum

sebaga i

ber i k u t ,

perka ra

an ta r a

ub

da lam

:

Warga Negara Indones i a , Ja l an

gu

Rheina l d o

Negara

A

GUNAWAN,

am

ah

Gajah

S.H. ,

Mada No.

&

Joko

pada

23

Khusus

tangga l

8

Prase t yo ,

S.H. ,

Kanto r

Warga

Hukum UUNG

berkan t o r

di

berdasa r kan Sura t

Pebrua r i Jun i

kuasa

Jl .

Apar t emen Medi t e r a n i a ,

Gajah Mada TUC 11, Jaka r t a , tangga l

member i

kesemuanya

REKAN,

174 Komplek

Khusus

in i

S.H. ,

Advoka t

M.H. ,

56,

i S.H. ,

2009

dan

Sura t

2009 ,

untuk

sebaga i

Kuasa Kuasa

se l an j u t n y a PENGGUGAT ;

ep

d i sebu t

ah k

ha l

Tambunan ,

Indones i a ,

Nomor

es

da lam

kepada Wawan Set i awan , dan

Galunggung

on

yang

ng

Tas i kma l aya ,

di

In d

bera l ama t

peke r j a a n

lik

Advoka t ,

M.H. ,

ub

ah

UUNG GUNAWAN, S.H. ,

ep

--------------------------------------------

R

---------------------------------------------------

s

R

------

In

64 ha laman . Putusan Nomor 35/G /2009 /PTUN- JKT

A

Halaman 1 dar i

ne

: KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA

gu

1. Nama Jaba tan

ng

M

M E L A WA N

do

ka

m

ah

Negara

Tata

In

Pengad i l a n

lik

A gu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”


ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

R ep ub

hk am

2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAN LELANG BANDAR LAMPUNG;- - - - - Basuk i

Rahmat No.12 ,

Bandar

berdasa r kan

Khusus

Nomor

Kuasa

–

te r t a n gga l

member i

kuasa

kepada

8 :

lik

ah

2009

Sura t SKU

01 . /WKN.05 /KNL .03 / 2 009 Apr i l

1. Sumurung Siahaan , S.H. ,

ub

-------------------M.H.

:

Kepa la

Hukum dan

Seks i

In f o rmas i

ep

ka

m

in i

In

A gu

Dalam ha l

do

Lampung ; - - - - - - -

pada

KPKNL Bandar

: Kepa la Seks i II

pada

Bantuan Hukum

Di rek t o r a t

dan In f o rmas i

A

Hukum

In d

gu

3. Sumarsono , S.H.

on

ng

Lampung;

i

dan In f o rmas i

Hukum

es

: Pelaksana pada Seks i

R

2. Bram Yun ian t o

Kanto r

Di rek t o r a t

Pusa t

Jendera l

S.H

:

Pelaksana

ub

ep

In f o rmas i

Hukum

Kanto r

Di rek t o r a t

ada lah

pegawa i

Pusa t Jendera l

Negara

;

---------------------------------pada

Depar t emen

gu

Kesemuanya

ng

R

Kekayaan

dan

Keuangan

A

In

2

s

am

Di rek t o r a t

pada

ne

4. Erw in I rwan t o Si t umorang ,

do

ah

Kekayaan Negara ; - - - - - - - -

lik

ah

KPKNL Bandar Lampung ; - - -

ah k



ik

h

M

Ja l an

ng

Tempat Kedudukan :

ne si a


Halaman 2

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Repub l i k

Indones i a .

Untuk

se l an j u t n y a

d i sebu t

sebaga i

: DIREKTUR

LELANG

PADA

DIREKTORAT

KEKAYAAN NEGARA,

KEUANGAN,

REPUBLIK

lik

INDONESIA ; - - - - - - - - - - - - - - - - Gedung

Sya f r udd i n

Depar t emen

Keuangan ,

Banteng

ep

ka

Lapangan Jaka r t a

ah

Praw i r anega ra

ub

Tempat Kedudukan :

DEPARTEMEN

In

JENDERAL

m

ah

A gu

2. Nama Jaba tan

do

ng

TERGUGAT I ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

ne si a


–

Lt . 1 2 ,

Ja l an

Timur

2

Pusat

–

(10710 )

4, ;

i berdasa r kan

Sura t

Kuasa

2009 ,

member i

Kuasa kepada :

1. Dr .

In d

------------------------------------

A

gu

11 Mare t

Purnama

Sian t u r i ,

SH. ,

M.H um

Kepa la

Di rek t o r a t

Hukum, Di rek t o r a t

ep

dan In f o rmas i ,

:

SH. , M. H.

Kepa l a

Di rek t o r a t

Bina

Di re k t o r a t

Sub. Le lang Le lang , ;

do

DJKN

In


A

Halaman 3 dar i

Hukum

DJKN ; - -

gu

ng

M

R

ah k

2. Ida Novian t i ,

I,

Sub.

Bantuan

ub

am

T.

lik

ah

:

on

Khusus No.SKU – 01/KN.7 / 2 009 te r t a n gga l

s

in i

es

ng

Dalam ha l

ne

R

----------------------------


ik

h


Halaman 3

R ep ub

hk am


------------------------------

A gu

:

Kepa la

Seks i

Le l ang

IC ,

Sub

Di rek t o r a t

Bina

I,

In

Bina

S. H.

do

ng

3. Hendra Zul ka r na i n ,

Di re k t o r a t

ne si a


Le lang

Le lang ,

lik

ah

DJKN ; - - - - - -

4. Leny Mur t i n i n g r um , S. H.

Hukum

ep

I,

Bantuan

R

In f o rmas i ,

Hukum DJKN ;

ng

----------------5. Sumarsono , S. H.

gu

Kepa la Seks i

A

Hukum

II,

Di rek t o r a t

:

Bantuan

In d

ah

Hukum, Di rek t o r a t dan

Sub

Sub

Bantuan

Hukum

lik

ah

Hukum, Di rek t o r a t dan

i

Di rek t o r a t

Seks i

on

ka

Bantuan

Kepa la

es

ub

m

:

In f o rmas i ,

DJKN ;

Puj i

S. H.

Hukum

: Bantuan

III ,

Di rek t o r a t

Sub Bantuan

Hukum, Di rek t o r a t

Hukum

A

In

4

s

Kepa la Seks i

gu

ng

M

R

ah k

ep

Hastu t i ,

Dwi

do

6. Yul i a t i

ne

ub

am

-----------------


ik

h


Halaman 4

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

DJKN ;

----------------E.

A gu

MPA

Prayoga , :

S. H. ,

Pelaksana

do

ng

7. Nei l

Sub

Di re k t o r a t

Bina

I

pada

In

Le l ang Di rek t o r a t

Le l ang ,

DJKN

lik

8. Vi t a

ub ep

Hukum

dan

In f o rmas i ,

DJKN

;

-----------------

ng

: Subd i t

gu

Hukum

Di t .

9. Ambi

pada

A

Bantuan

i

R

ah

pada

Pe laksana

Gul t om,

es

ka

Subd i t

S. H.

S. H.

Pelaksana Bantuan

Hukum

In d

m

:

Ar l i a n t i ,

on

ah

; --------------------

Di t .

Hukum

dan

In f o rmas i ,

DJKN

;

10 . Erw in

lik

ah

-----------------

I rwan t o

ub

am

Si t umorang , SH Pelaksana

: Subd i t

pegawa i

In f o rmas i , ;

----------------pada

Depar t emen

Keuangan

In


A

Halaman 5 dar i

s

DJKN

do

ada lah

dan

gu

Kesemuanya

ng

R

Hukum

ne

ep

Bantuan Hukum pada Di t .

ah k



ik

h

M

In f o rmas i ,

ne si a


Halaman 5

Repub l i k

Indones i a .

Untuk

se l an j u t n y a

d i sebu t

sebaga i

ng

; ----------------

Pengad i l a n

Tata

Usaha

Negara

Jaka r t a

te r s ebu t

;

do

A gu

-------------------------

Tata Usaha

In

Te lah membaca Penetapan Ketua Pengad i l a n

Negara Jaka r t a

ne si a


TERGUGAT I I

Nomor : 35 /PEN- DIS/2009 /PTUN- JKT. ,

tangga l

3

dengan

lik

ah

Mare t 2009 ten t a ng Penetapan pemer i k saan perka r a i n i

ah

Mare t

ub

Negara

Te lah membaca Penetapan Ketua Pengad i l a n

Tata Usaha

Jaka r t a

tangga l

3

Hak im

;

2009

Nomor

:

35 /PEN/2009 /PTUN- JKT. ,

ep

ka

m

acara b iasa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ten t a ng

Penun jukan

Susunan

Maje l i s

tangga l

Jaka r t a

4 Mare t

Nomor

2009

Maje l i s :

35 /PEN-

ten t a ng Penetapan

Sidang

;

A

Har i

gu

HS/2009 /PTUN- JKT. ,

Negara

Ketua

es

Usaha

Hakim

on

Tata

Penetapan

In d

Pengad i l a n

membaca

ng

Te lah

i

R

--------------------------------------------------------

tangga l

Terguga t

11

Mei

mengena i

2009

Nomor :

ten t a ng

35/G /2009 /PTUN-

lik

membaca Putusan Sela

kompetens i

d i t o l a k n ya

ekseps i

re l a t i f

pengad i l a n

;

ep

----------------------------------------------------------------------------------------

perka ra

para p ihak ser t a

yang

bersangku t an ,

s

buk t i

berkas

ke te r a ngan kedua be lah

ng

membaca a la t

membaca

ne

Te lah

R

am

JKT

Te lah

ub

ah

------------------------------------------------------

ah k

A

In

6

do

gu

p ihak yang bersengke t a ; - - - - - - - - - -



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 6

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Kepan i t e r a an

tangga l

2009 ,

Pengad i l a n

25 Pebrua r i

ah

Tata

Usaha Negara

a lasan - a lasan

2

pada

perka ra Nomor :

d ipe r ba i k i

tangga l

Jaka r t a

da lam

Apr i l

s i dang

2009 ,

yang

sebaga i

ber i k u t

;

ub

m

----------------------------------------------------------------------------------------------

GUGATAN

;

ng

-------------------------------------------------------

Kepa la

(KPKNL)

A

Le l ang

Desember

ah

per i h a l

Pelayanan

Bandar

2008 Nomor : Permohonan

Negara

dan

te r t a n gga l

30

S- 1018 /WKN.5 /KP .03 / 2008 ,

Pen jua l a n

Le lang

Eksekus i

Hak ;

ub

am

Kekayaan

Lampung

Tanggungan

Le l ang

pada

Di rek t o r a t

Jende ra l

Keuangan

Repib l i k

Kekayaan

Negara

Depar t emen

Indones i a

tangga l

18

ng

per i h a l

2009

Nomor

:

S-

Apakah penga j uan eksekus i

hak

gu

43 /KN.7 / 2 009 ,

Pebrua r i

In


A

Halaman 7 dar i

ne

Di re k t u r

do

Sura t

R

2.

ep

---

s

---------------------------------------------------

M

ah k

Kanto r

on

Sura t

In d

1.

lik

gu

----------------

i

OBJEK

es

I.

R

ah

ep

ka

guga tannya

yang d i t e r i ma dan d ida f t a r k a n

dan

pers i a pan

mengemukakan

dengan sura t

2009 , d i bawah Regi s t e r

35 /G /2009 /PTUN- JKT. ,

pemer i k s aan

II

do

di

dan Terguga t

25 Pebrua r i

A gu

te r t a n gga l

I

lik

kepada Terguga t

In

ng

Menimbang , bahwa Pengguga t te l a h menga jukan guga tan

ne si a



ik

h


Halaman 7

R ep ub

hk am


tanggungan

seca ra

d i l a k u kan

eksekus i ”

pr i n c i p a l - nya

d i kuasakan

kepada

ng

bo l eh

o leh

“pa ra t e

memang

send i r i

harus

dan

seorang

t i dak

advoka t

;

do

A gu

---------------------------------------------------

TENTANG

DUDUK

PERKARA

;

In

-----------------------------

II.

ne si a


yang

menjad i

m

ha l - ha l

lik

Adapun

a lasan

sebaga i

guga tan

Pengguga t

ada l ah

ber i k u t

:

ub

ah

-------------------------------------------------------

ka

-------------------------------------------------------

Desember 2008 ,

Tbk

untuk

sesua i

gu

tanggungan Pasa l

20

i

dengan

A

Kekayaan

Lampung/KPKNL

PT Bank UOB

para te

eksekus i

ke ten t u an

Pasa l

No.4 / 1996

Negara

6

di

hak jo .

Kanto r

dan

Le lang

(Te rguga t

Bandar

I)

;

lik

dengan

sura t

te r t a n gga l

te r s ebu t

I

dengan

d i l a k u kan dan

t idak

guga tan

permohonan

bahwa

o leh

Desember

2008

po in t

2)

Pengguga t

permohonan

demik i a n

Pemegang Hak Tanggungan dapa t

d i kuasakan

gu

send i r i

menolak

a lasan

ng

M

hanya dapa t itu

te l a h

R

Terguga t

(ob j e k

ep

No.S1018 /WKN5/KP03 /2008

30

s

Bahwa,

kepada

A

In

8

ne

2.

ub

-----------------------

do

ah

---------------------------------------------------

ah k

am

menga jukan

Undang- Undang

Pelayanan

sebaga i

es

mendapa tkan kuasa dar i

ng

seorang Advoka t Buana

Pengguga t

on

pada bu lan

In d

Bahwa,

ep

1.

R

ah

---------------------------------


ik

h


Halaman 8

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada ka ta

yang te r c an t um pada Pasa l sedangkan d i t e r i ma

Bandung ,

dan Le lang

KPKNL

Kanto r

l a i n n ya ,

Batam,

dan

KPKNL

kedudukan Pengguga t

eksekus i

hak

tanggungan , Sura t

2009 (ob j e k

ng

Pebrua r i

da lam mengajukan

sura t n ya

sega l a

gu

bahwa

te r s ebu t

guga tan po in t

Terguga t

perbua t an

ah

la i n ,

te rmasuk

d idasa r kan

Pasa l

a quo ; - -

R

yang merupakan Pejaba t

sanga t

menjad i

tanggungan

kepada

orang

pena f s i r a n

mana

1 huru f

b

yang menjad i

ob jek

sebaga imana

II

Pengguga t

kuasa

PT.

Terguga t

I

dan Terguga t

Tata Usaha Negara , se l a ku Bank

seo rang UOB

Advoka t Tbk .

In


A

Halaman 9 dar i

je l a s

Buana

gu

yang

merug i kan

hak

demik i a n

Terguga t

Bahwa, dengan adanya sura t II

menafs i r k a n

15 aya t

ep

guga tan

malahan

Advoka t ,

No.4 / 1996 ,

ng

am 4.

II

d imana da l am

d i kuasakan

pada ke ten t u an

pada sura t

18

pemegang hak tanggungan i t u

dapa t

te r n ya t a

II

tangga l

2) ,

eksekus i

kepada

Undang- Undang

M

ah k

t idak

para t e

ub

A

dan

dan

Terguga t

No.S- 43 /KN.7 / 2 009

harus d i l a k u kan o leh s i send i r i

Advoka t

permohonan

namun

untuk

i

mengelua r kan

se l a ku

II

do

kuasa

Terguga t

pada

In d

pemegang

;

lik

ah

ka

menje l a s kan

2009 menyura t i

Pengguga t

ub

5 Pebrua r i

te r s ebu t ,

ep

m

tangga l

peno l a kan

KPKNL

Malang

lik

te r hadap

R

ah

Bahwa,

Pelayanan

sepe r t i

-----------------------------

3.

yang

s

Negara

o leh

seper t i

es

Kekayaan

permohonan

ne

dapa t

A gu

demik i a n

6 Undang- Undang

on

;

ng

No.4 / 1996

“kekuasaan

In

sendi r i ”

dengan menun juk

do

s iapapun j uga

ne si a



ik

h


Halaman 9

R ep ub

hk am


yang

dan kedudukan

menjad i

kuasa

ng

peke r j a a nnya

A gu

penghas i l a n

sua tu

mewaki l i

menghi l a n g kan

pada Advoka t Bank

Bank ,

dar i

j a sa

da lam

dan

kesempatan

pada umumnya melakukan

pada

untuk

akh i r n y a mempero l eh

do

khususnya

ne si a


peker j a an

advoka t

;

In

---------------------------------------------------

Bahwa,

sura t

peno la kan

m

se l a ku prak t i s i

ka

Undang

lik

5.

Terguga t

kepada

Pengguga t

hukum yang d iamana t kan o leh Undang-

ub

ah

-----------------------------

No.18 / 2003

ten t ang

Advoka t

ada l ah

;

ep

---------------------------------------------------

dengan

ng

ber t e n t a ngan

Tata

Usaha

Negara

pera t u r a n

yang

perundang -

-

Ber t en t a ngan

A

(1 ) ,

(2 )

2003

dengan ke ten t u an

dan (3 )

ten t a ng

Pasa l

1 aya t

In d

gu

undangan yang ber l a k u ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Undang- Undang No.18

Advoka t ,

i

Keputusan

es

5.1 .

on

R

yang

Tahun

menentukan

:

lik

ah k

member i di

ada lah

orang

yang

berp r o f e s i

j a sa hukum, ba i k d i da l am maupun

l ua r

pengad i l a n

R

persya r a t a n

undangundang

yang

berdasa r kan

memenuhi ke ten t u an

in i

;

ng

M

ub

(1 ) Advoka t

ep

am

---------

s

ah

--------------------------------------------

gu

do

----------------------------------------

ne

ah

-------------------

A

In

10


ik

h


Halaman 10

R ep ub

hk am


ne si a


-----

Hukum ada l ah

ng

(2 ) Jasa

Advoka t

berupa

j a sa

yang

member i kan

d ibe r i k a n konsu l t a s i

mendamping i ,

melakukan

t i n d a kan

hukum

la i n

dan

un tuk

In

kepen t i n gan

membela ,

do

mewaki l i ,

hukum

kl ien

lik

ah

A gu

hukum, ban tuan hukum, menja l a n kan kuasa ,

;

------------------------------------ada l ah

yang

mener ima

hukum,

atau

j a sa

hukum

Advoka t ; - - - - - - - - - - - - - - - Tata

Usaha

Negara

yang

i

Keputusan

R

5.2 .

badan

ng

ber t e n t a ngan dengan Asas- Asas Umum Pemer i n t a han

Ber t en t a ngan

gu

-

dengan asas

Kepas t i a n

a.

Kata

In d

“kekuasaan sendi r i ”

da l am Pasa l

am

lik

SEBAB :

6 Undang- Undang No.4

1996 d imaksudkan ada lah

ke ten t u an

o leh

untuk

ep

ah k

Undang

yang te r c an t um

ub

ah

A

----------------

Hukum ;

h ipo t i k

on

yang Baik (AAUPB) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

es

ah

dar i

la i n

ep

ka

l embaga

orang ,

ub

m

(3 ) Kl i e n

Pembentuk

membedakan

Tahun

Undangdengan

sebe l umnya

;

s

R

----------------------------------------

h ipo t i k

sebe l umnya ,

In

64 ha laman . Putusan Nomor 35/G/2009 /PTUNJKT

A

Halaman 11 dar i

ne

ke ten t u an

gu

Dalam

do

ng

M

--------------


ik

h


Halaman 11

R ep ub

hk am


dengan

te r s ebu t

merupakan

A gu

per j a n j i a n

pokoknya ,

Undang- Undang usah

te l a h

dan

harus

tegas - tegas

pada

sedangkan

da lam

No.4 / 1996

ha l

d ipe r j a n j i k a n

mengika t

te r s ebu t

l ag i

karena

bersumberkan pada undangte r s ebu t

;

lik

undang

ah

sendi r i ”

In

t idak

“jan j i ”

seca ra

ng

d i kons t an t i r

“kekuasaan

do

Pen jua l

ne si a


----------------------------------------

:

Pro f .DR .ST

Remy Sjahden i ,

ep

Vide

ub

ka

m

---------

SH. ,

gu ah

A

Sedangkan

Pasa l

15

mengatu r

46

akan te t a p i

d imana

hak

deb i t u r

(1 )

es

b

Hak

o leh

mengatu r

ten t a ng

tanggungan

te r s ebu t

kepada

huru f

kred i t u r n y a , t idak

p ihak

dapa t

l a i n n ya

;

R

d i subs i t u s i k a n

;

eksekus i

kepada

kekuasaan

hak

ds t )

ub

pembebanan

seorang

aya t

ten t a ng

ep

kuasa

(sua t u

undangundang

“ha l aman

Tanggungan ,

am

Perbankan

-------------------------

bukan

ah k

o leh

mengena i

tanggungan

b.

Masa lah

on

ka j i a n

dan

In d

d ihadap i

ng

yang

Pokok

i

R

Keten t uan - Keten t uan

lik

ah

da l am bukunya “Hak Tanggungan Asas- Asas ,

s

----------------------------------------

seca ra

l og i s

yur i d i s ,

apab i l a

ne

Bahwa,

gu

c.

do

ng

M

-------------

A

In

12


ik

h


Halaman 12

R ep ub

hk am


Hak

A gu

ha l

d i l a k u kan

ng

dapa t

sua tu

yang

seorang

Tanggungan

send i r i

te r s ebu t

ba i k

mula i

cabang -

Indones i a

harus

Hak Tanggungan

pemasangan

maupun

;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ub

m

l embaga

dengan

ten t a ng

sampa i eksekus i n ya

pemegang banyak

se l u r uh

mengurus

mungk in

lik

ah

di

t i dak

sepe r t i

perbankan /D i r e k s i n y a cabangnya

d ibena r kan maka

In

merupakan

dapa t

do

peno l a kan demik i a n

ne si a


peno l akan

amanah Pasa l

pun

te l a h

1 Undang- Undang

i

R

menganu l i r

demik i a n

ten t a ng

Advoka t

;

ng

No.18 / 2003

es

Bahwa

ah

d.

ep

ka

-----------------

on

----------------------------------------

sura t - sura t

A

Terguga t

I

yang

maupun

Terguga t

(semb i l a n

pu l uh )

har i

da l am

sampai

tenggang

o leh

dengan

Tata Usaha waktu

sebaga imana d i t e n t u k an

90

da lam

Pasa l

Nomor

Negara ,

53 aya t

9 Tahun

(2 )

2004

dan

huru f

ten t a ng

sesua i

a dan b UndangPerubahan

do

ng

seh i ngga karenanya guga tan a quo

In


A

Halaman 13 dar i

Atas

Perad i l a n

gu

Tata Usaha Negara ,

dengan

s

ke ten t u an

Usaha

ne

Tata

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 ten t a ng

M

ba i k

55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 ten t a ng

Perad i l a n

Undang

masih

ep

Pasa l

ah k

Jaka r t a ,

II

a quo ke Pengad i l a n

R

am

ah

d ia j u k annya guga tan Negara

di te rb i t k an

In d

Bahwa,

lik

6.

ub

gu

-------------------


ik

h


Halaman 13

R ep ub

hk am


harus l a h

dapa t

d inya t a kan

d i t e r i ma

;

---------------------------------------------------

agar

Pengad i l a n

memer i k sa

te r u r a i

Tata

perka r a

di

atas ,

Usaha Negara

in i

dengan

maka Pengguga t

Jaka r t a

member i kan

berkenan putusan

un tuk

sebaga i

:

lik

ber i k u t

ah

mohon

do

ha l - ha l

A gu

Berdasa r kan

In

ng

-------------

ne si a


Mengabu l kan

guga tan

Pengguga t

se l u r uhnya

ub

1.

;

------------------------------------2.

Menyatakan

bata l

atau

t idak

ep

ka

m

-------------------------------------------------------

sah

:

Le l ang

(KPKNL)

Desember

Pelayanan Kekayaan Negara

Bandar

2008 Nomor :

Permohonan

te r t a n gga l

30

S- 1018 /WKN.5 /KP .03 / 2008 ,

Pen jua l a n

gu

per i h a l

Lampung

Le lang

Eksekus i

Hak ;

In d

Tanggungan

i

Kanto r

ng

dan

Kepa la

es

Sura t

on

2.1 .

R

ah

------------------------------------------------------

A

---------------------------------------------------

Jende ra l

Negara

Depar t emen

Repib l i k

ah k

43 /KN.7 / 2 009 , tanggungan

per i h a l

seca ra o leh

Pebrua r i

No.S-


“pa ra t e

eksekus i ”


d i kuasakan

2009

kepada

memang

send i r i

seorang

dan

hak

harus t i dak

advoka t

ng

M

bo l eh

18

s

tangga l

Keuangan

;

gu

do

---------------------------------------------------

ne

Indones i a

d i l a k u kan

lik

Le l ang pada Di rek t o r a t

ub

Kekayaan

Di re k t u r

ep

Sura t

R

2.2 .

am

ah

---

A

In

14


ik

h


Halaman 14

----------------------------Menghukum para Terguga t

un tuk membayar b iaya perka r a

;

ng

------------------:

do

A gu

Subs i de r

ne si a


3.

-------------------------------------------------------

-

Member i kan

yang

sead i l - ad i l n y a

;

pada

har i

s idang

te l a h

berdasa r kan

Sura t

Khusus te r tangga l

23 Pebrua r i

2009 dan Sura t

te r t a n gga l

2009 .

Terguga t

Untuk

R

8 Jun i

Hukumnya sebaga imana

Sura t

Kuasa

Khusus

8 Apr i l

gu

te r t a n gga l

ng

Kuasa

Kuasa

Sura t

:

SKU –

di

Kuasa Khusus

datang menghadap atas ,

berdasa r kan

01 . /WKN.05 /KNL .03 / 2009

2009 , sedangkan untuk Terguga t I I

Hukumnya

sebaga imana

te r s ebu t

Kuasa Khusus Nomor :

A

berdasa r kan

Nomor

te r s ebu t

I

Kuasa

te r t a n gga l

11

i

atas ,

es

di

on

te r s ebu t

datang

di

atas ,

In d

sebaga imana

menghadap

yang

untuk Pengguga t da tang menghadap Kuasa Hukumnya

ep

d i t e n t u k an ,

bahwa

ub

Menimbang ,

lik

-------------------------------------

ah m

ka

ah

putusan

In

-------------------------------------

SKU – 01/KN.7 / 2009

Mare t

2009

;

lik

ah

-----------------------------------------------------------

Jawabannya

masing - masing tangga l

Terguga t

te r t a n gga l Apr i l

2009 ,

te r s ebu t

II

te l a h

menga jukan

24

Apr i l

2009

yang

is i nya

pada

sebaga i :

ng

ber i k u t

27

dan

Pengguga t

gu

do

-----------------------------------------------------------

In


A

Halaman 15 dar i

s

Terguga t

guga tan

ne

p ihak

pers i d angan

I

atas

ub

bahwa

ep

Menimbang ,

R

am

-----------

ah k



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 15

R ep ub

hk am


-------------------------

TERGUGAT

I

ng

JAWABAN

:

A gu A.

DALAM

EKSEPSI

:

In

---------

do

-----------------------------------------------------------

ne si a


ah

-----------------------------------------------------------

Terguga t

I

guga tan Pengguga t

tegas

menolak

da l i l - da l i l

te r hadap ha l - ha l

yang seca ra

kebenarannya ; - - - - - - - - - - -

ep

ah

1.

kecua l i

Eksepsi

Kompetens i

R

ka

tegas d iaku i

dengan

ub

m

Bahwa

lik

------------

Rela t i f

;

Pengguga t

guga tan

Usaha

d ia j u k an Negara

di

sura t

yang

ada lah

di j ad i kan

Sura t

Kepa la

sebaga i

ob je k

Kanto r

Pelayanan

lik

Kekayaan Negara dan Le lang Bandar Lampung Nomor

Kekayaan Negara berkedudukan

hukum

Bandar

Kanto r

Pelayanan

Lampung yang

dan Le lang Bandar

Bandar

Lampung

Pengad i l a n

R

wi l a yah

di

o leh

dan

Tata

merupakan

Usaha

Negara

l ampung

;

s

d i ke l u a r k an

30 Desember

ub

S – 1018 /WKN.5 /KP .03 / 2 008 tangga l

2008 ,

ah k

Tata

ke l i r u

karena : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa

:

am

Pengad i l a n

ep

ah

A

a.

seca ra

In d

gu

Jaka r t a ,

pada

te l a h

es

in i

on

guga tan

ng

Bahwa,

i

--------------------------------------------------

ne

dengan ke ten t u an da l am Hukum Acara

do

Bahwa sesua i

gu

b.

ng

M

-----------------------------------

A

In

16


ik

h


Halaman 16

R ep ub

hk am


Usaha Negara Usaha

Negara

ng

Tata

A gu

mel i p u t i itu

harus

tempat

d ia j u kan

yang

Pengad i l a n

wi l a yah

kedudukan Terguga t ,

Pengad i l a n

Tata

Usaha Negara

berwenang un tuk memer i k sa

o leh

di

Pengguga t

hukumnya o leh karena

do

Tata

Tata Usaha Negara bahwa guga tan Perka ra

Jaka r t a

t i dak

guga tan yang d ia j u kan

In

Perka ra

ne si a


kepada

Terguga t

I

;

-----------------------

PTUN

Jaka r t a

Pengguga t

dan

berwenang

atas ,

Terguga t

I

berkenan

menolak

menyatakan

mengad i l i

mohon guga tan

di r i n ya

perka ra

t i dak in i

;

i

R

ah

di

Gugatan

Obscuur

Libe l

;

Pengguga t

ah k

TUN yang

la i n ,

Terguga t

2 ada lah

pet i t um

yang

II

yur i d i s

berdasa r

di tu j u kan

ng

guga tan

kepada

yang berdasa r

Pengguga t

pos i t i f

harus

Terguga t

I

hukum, ha l d inya t a kan

In


A

Halaman 17 dar i

pos i t a

argumenta t i f ,

gu

mana berak i b a t

yang

hukum, dan

hukum

yang

ob jek

guga tan

sebaga imana

ke ten t u an

d idukung o leh pos i t a

menjad i

dasa r

t i dak

sua tu

a lasan - a lasan

seh i ngga

M

but i r

d idukung

ataupun

t idak

ka ta

kepada

t i dak

do

di t u j u kan

t idak

Keputusan

Dengan

Pengguga t

perundang - undangan mana yang

ep

guga tan .

o leh

mater i l

lik

d i l a ngga r

pera t u r a n

je l a s ,

R

am

ah

menyebu t kan

t i dak

ub

berupa pos i t a

A

guga tan

karena sya ra t

In d

gu

-------------------------------------------Bahwa guga tan kurang l engkap ,

es

Eksepsi

on

2.

ng

---------------------------------

s

ura i a n

ne

ka

agar

dar i

ub

Bahwa

ep

m

c.

lik

ah

-----------------------------------------------


ik

h


Halaman 17

R ep ub

hk am


ne si a


t i d a k dapa t d i t e r i ma ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - POKOK

PERKARA

;

perka r a

da l i l

Pengguga t

mohon

in i ,

dan Terguga t

pada

yang seca ra tegas te l a h

se l u r u h

te r hadap

kecua l i

Pengguga t

permohonan l e l a n g

te l a h

Mi l i k

kepada Terguga t

berupa

seb i dang

ng

Tanggungan

Nomor :

1336 /Bumi

gu

Sumampouw ber i k u t

Kecamatan

Te lukbe t ung

A

Subro t o

I

tanah

menga jukan

atas

ob jek

atasnya ,

te r l e t a k

di

Nomor 137 Kelu r ahan Bumi Waras , Sela t a n ,

Kota

Bandar ;

lik

ah

Hak

nama Har ry

Lampung

dar i

1996

l e l a ng

berdasa r kan dan

menindak l a n j u t i

ng

M

berwenang permohonan

a quo

karena

Badan Urusan Piu t ang

Nomor

pe la ksanaannya . Terguga t

adanya

Sura t

dan Le lang

4

Bahwa I t idak Edaran

Negara

gu

Kepa la

yang

Undang- Undang

pera t u r a n

te r hadap permohonan l e l a ng dapa t

l embaga

Hak Tanggungan atas

R

Tahun

Kred i t u r

ada lah

No.

s

melaksanakan

I

ne

Terguga t

do

Bahwa

ep

3.

ub

-------------------------------------------------

ah k

am

Hak

Ser t i p i k a t

Waras /1990 atas

bangunan d i

Ja l an Gato t

kebena rannya

Nomor : 08 /PH – KP/1272 /HT

R

ah

2008 ,

da lam

menolak

d iaku i

ep

ka

Bahwa, berdasa r kan sura t Desember

te rmasuk

I

guga tannya ,

; -------2.

d ianggap

i

pokok

ha l - ha l

m

atas ,

In

di

d i kemukakan da lam

on

ah

ekseps i

yang te l a h

In d

Bahwa te r hadap ha l - ha l

ub

1.

lik

A gu

---

do

-------------------------------------------------------

es

DALAM

ng

B.

A

In

18


ik

h


Halaman 18

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 23/PN/

merupakan

2000

tangga l

pe tun j u k

22

November

pe laksanaan

2000

yang

l e l a ng

hak ;

ng

tanggungan

Pengguga t

se l a ku

Ser t i f i k a t

Hak

tangga l yang

sanga t

tangga l

gu

Pember i a n

ser t i f i k a t

d i sebu t k an

adanya

A

penerb i t a n

subs i t u s i

do

kedudukan

II

(kedua )

2000 dengan

Nomor :

109 /18 /

je l as

permohonan

Akta

TBS/2000

d i sebu t kan le l ang

dapa t d i kuasakan kepada p ihak l a i n ,

da l am Akta

menjad i

berdasa r kan

Per i n gka t

3 Jun i

yang

bahwa

hanya l ah

PT Bank UOB Buana Tbk. send i r i ,

ng

ya i t u

yang

karena

2000 sanga t

menga jukan

I

merug i kan

Advoka t ,

Tanggungan

23 Mei

Kred i t u r ,

Hak Tanggungan ) hak

untuk

dan

karena d i

Hak Tanggungan (sebaga i

dasar

a quo

t i dak

member i k an

kuasa

un tuk melakukan pen jua l a n barang

a quo ;

ah k

hak

mengatu r

tanggungan

ha l

in i

sesua i sya ra t

su ra t

kuasa

memenuhi

membebankan persya r a t a n ,

memuat kuasa subs i t u s i

Penje l a s an

Pasa l

Sura t

Kuasa

ng

M

apab i l a

harus

R

d ian t a r a n ya t i d a k

sua tu

1 Undang- Undang Hak

(1 )

maka berak i b a t

Hak bata l

In


A

Halaman 19 dar i

UUHT,

Membebankan

gu

Tanggungan (SKMHT) d i l a ngga r ,

15 aya t

yang da lam

s

Tanggungan

15 aya t

ne

da lam Pasa l

do

Bahwa d i

ub

5.

lik

------------------------------------------

ep

ah

Terguga t

Hak Tanggungan

berhak

t idak

quo

322/2000

Pember i an

am

a

Pengguga t

i

ka

sura t

da l i l

on

guga tan

Nomor :

ah

bahwa

R

m

ah

ob j ek

menolak

In d

menyatakan

I

In

Terguga t

lik

Bahwa

ep

4.

ub

A gu

-----------------------------------------

es

SE –

ne si a



ik

h


Halaman 19

R ep ub

hk am


demi hukum, dengan demik i a n Sura t

Pemegang Hak Tanggungan .

Bahwa eksekus i

Tanggungan dar i

hukum

te r b i t n y a

dapa t

Kuasa

A

Tanggungan .

ah am

dan

la i n ,

Sura t

ub

Hak

baga imana l an j u t a n

Tanggungan te r k a i t

dapa t

eksekus i

la i n ,

menginga t bata l

berdasa r

seca ra

l og i s

yur i d i s

per t ama

umum dapa t

Terguga t

I

30

Kanto r Bandar

Piu t ang

dan

Le lang

Desember

2008

Nomor

ten t a ng

Dengan

Kepa la

Permohonan

:

S

–

Pen jua l a n

gu

1018 /WKN.5 /KP .03 / 2 008

(Su ra t

untuk

d i kuasakan

te rmasuk kepada Advoka t .

Pengurusan tangga l

maka t i d a k

Tanggungan

pe le l a ngan

ng

M

bera l a san

R

ah k

kepada p ihak

Lampung

ka ta

d i subs i t u s i k a n ,

pemegang

mela l u i

Pelayanan

maka

te r s ebu t

Dengan

t i dak

kewenangan

demik i a n

perbua t an

hukum sebaga i Hak

Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan menjad i

demi hukum b i l a

menjua l

Sura t

sebaga i

d i kuasakan ,

ha l

Ser t i f i k a t

do

perbua t an

hukum

sa j a

Membebankan

apa lag i

gu

d i kuasakan , Hak

pe l aksanaan

perbua t an - perbua t an

ng

Sura t

J i ka

dasa r

Tanggungan ,

hukum te r b i t n y a

Hak Tanggungan

t idak

mungk in

Hak

ep

ah

hukum

Pember i an

dasa r

Tanggungan .

Membebankan

merupakan

ub

Hak

Sura t

Tanggungan

Akta

menjad i

Kuasa

Dengan ka ta l a i n ,

ep

ka

seka l i g u s

Hak

Sura t

lik

Membebankan

R

m

ah

Membebankan Hak Tanggungan . Kuasa

se l an j u t n y a

i

l an j u t

dan

dar i

s

t i n d ak

l an j u t

es

merupakan

Hak

t i ndak

ne

Pember i an

merupakan

lik

Akta

yang

Ser t i f i k a t

on

Hak Tanggungan ,

dar i

In

A gu

Hak Tanggungan ada l ah t i n d a k l an j u t

do

o leh

d i kuasakan kepada orang

ng

la i n

dapa t

In d

Hak Tanggungan t i d a k

Kuasa Membebankan

ne si a


A

In

20


ik

h


Halaman 20

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Le l ang

Eksekus i

Hak Tanggungan )

guga tan

a

berdasa r

hukum

dan

ob jek sah

;

ng

---------------------------------------------------

berdasa r kan

Pasa l

Mente r i

Keuangan

Tentang

Petun j u k

Pera tu r a n

Pelaksanaan

menge lompokkan l e l a n g

berdasa r kan

6 Undang- Undang Hak Tanggungan sebaga i maka

sebaga i

konsekuens i n ya ,

le l ang

kewenangan

atas

kekuasaan

yang

harus

Tanggungan

send i r i

d i l a k u kan

merupakan

send i r i

j an j i

para t e

o leh

Pihak

ng

Tanggungan

atau

ep

Hak

R

ah

Undang- Undang

6

menjua l eksekus i ,

Pemegang

Hak

i

ka

Pemegang Hak Tanggungan Per t ama berdasa r kan Pasa l

Per t ama

;

adanya

fiat

Pengad i l a n

Namun

te rmasuk

pos i s i

Advoka t

sebaga i

sa j a se l aku

kuasa

Pemegang

memohonkan

Hak

ng

pe la ksanaan

Pemegang

d ibawa /d i u r u s kuasa

Hak Tanggungan ,

te t a p i da lam

Per t ama

yang

yang

Pasa l

6

ber t i n d a k

In


A

Halaman 21 dar i

la i n

bank

berdasa r kan atau

Hak

p ihak

hukum bank ,

Tanggungan

Hak

l e l a ng

menggan t i k a n

le l ang

Hak

pada Ser t i f i k a t

gu

Undang- Undang

ekseku to r

permohonan

untuk

R

bukan

dapa t

sura t

dan

t i dak

melakukan

dar i

ub

Tanggungan .

dapa t

se l a i n

Tanggungan Per t ama yang d i sebu t

Tanggungan

ah k

yang

ep

am

ah

berdasa r kan

M

la i n

eksekus i ,

A

perbua t an

p ihak

Indones i a

do

d i kena l

hukum pos i t i f

In d

da lam prak t e k

lik

Bahwa,

gu

7.

on

--------------------------------

s

eksekus i ,

m

4,

es

Pasa l

Pengguga t

angka

lik

ah

Le l ang ,

1

do

Bahwa,

ub

6.

In

A gu

------

ne

quo

yang menjad i

ne si a



ik

h


Halaman 21

R ep ub

hk am


se l a ku

Pemohon

berdasa r kan

Le lang

Pasa l

Eksekus i

Hak

Tanggungan

6 Undang- Undang Hak Tanggungan ;

ng

---------------------------------------------------

m

ah

6

Undang- Undang

d i l a k u kan ,

maka l e l a ng

eksekus i

pengad i l a n ,

l e l a ngnya

yang

Pengad i l a n

ka

da lam ha l Hak

d i l a k u kan

ber t i n d a k

berdasa r kan

Tanggungan

maka

Neger i .

t i dak

dapa t

berdasa r kan

da lam

sebaga i

Pengad i l a n

f ia t

pe laksanaan

Pemohon

Neger i

ada l ah

ber t i n d a k

Demik i an

dapa t

j uga

menguasakan

da l am l e l a n g

Tanggungan

ah

mengeksekus i te r dapa t

am

Hak

Pasa l

menjua l

p ihak

Tanggungan sebaga i

tit le

ob jek

Hak

send i r i

atau

ekseku t o r i a l

yang


dapa t

la i n ,

dengan

Per t ama

yang

Pemohon

ka ta

la i n

ber t i n d a k

Le lang

;

ep

l angsung

berdasa r kan

kekuasaan

berdasa r kan

kepada

p ihak

kewenangan pemegang

un tuk

pada Ser t i f i k a t

d i kuasakan Pemegang

Per t ama

dengan

A

Tanggungan

eksekus i

kepada

ub

gu

6 Undang- Undang Hak Tanggungan , Hak

f ia t

es

t idak

dan

tit le

i

R

Tanggungan

berdasa r kan

on

la i n .

Hak

Tanggungan

ng

pengad i l a n ,

Hak

In d

ob jek

lik

ah

menjua l

ep

se l a ku Pemohon Le lang da lam melaksanakan kewenangan

ekseku t o r i a l

2000

masih

dengan

s

Jende ra l

Kekayaan Negara (pada

nomenk la t u r

Badan

gu

tahun

Di re k t o r a t

ng

d imaksud ,

Undang- Undang Hak Tanggungan

Urusan

ne

Berdasa r kan penga tu r a n

do

9.

R

------------------------------

M

ah k

le l ang

do

Pasa l

perband i ngan ,

In

Sebaga i

ub

8.

lik

A gu

-----------------------

ne si a


A

In

22


ik

h


Halaman 22

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Piu t ang

dan

Le lang

yang menge lua r kan

se l a ku

keb i j a k an

Sura t

Uni t

mengena i

Edaran

ng

menerb i t k a n

Negara )

Ese lon

le l ang ,

Kepa la

I

te l a h

Badan

Urusan

le l ang

bahwa “Pen j ua l a n

ah

Pasa l

6

hak

Pemohon

Objek

Hak

da lam sebaga i

pemegang

hak ;

ep

ka

berdasa r kan

ber t i n d a k

Kred i t u r

tanggungan ”

menyatakan

Tanggungan…. ,

yang

ada lah

petun j u k

yang

Hak Tanggungan

l e l a n gnya ,

Le lang

merupakan

tanggungan

Undang- Undang

pe l aksanaan

m

yang

do

pe l aksanaan

2000

In

November

ub

22

lik

A gu

Piu t ang dan Le lang Negara No.SE- 23 / PN/2000 tangga l

ne si a


i

menindak l a n j u t i n y a ,

Kepa la

Badan

karena adanya Sura t

Urusan

Piu t ang

gu

Negara No.SE – 23 /PN/2000 tangga l merupakan

A

tanggungan

yang

22 November 2000

pe laksanaan

menyatakan

bahwa

l e l a ng

yang

pemohon Le lang ada lah Kred i t u r

Tanggungan .

Dengan

demik i a n ,

Pemegang Hak

seka l i

berdasa r kan a lasan - a lasan hukum d i atas , yang

di t e r b i t k an a

quo ,

ada lah

I

sah

yang

dan

l ag i ,

maka sura t

menjad i

berdasa r

ob je k

hukum ;

ah k

ep

guga tan

Terguga t

hak

ber t i n d a k

ub

am

ah

sebaga i

pe tun j u k

Le lang

lik

yang

dan

on

Edaran

I

In d

dapa t

ng

t idak

R

10 . Bahwa, te r hadap permohonan l e l a n g a quo, Terguga t

es

ah

--------------------------------------------------

Terguga t

di

mohon kepada

perka ra

a quo ,

gu

Hak im yang memer i k sa

I

te r s ebu t

Maje l i s berkenan

In


A

Halaman 23 dar i

atas ,

s

in i

ng

M

dengan

a lasan - a lasan

ne

Maka, berdasa r kan

do

R

--------------------------


ik

h


Halaman 23

R ep ub

hk am


un tuk

memutus

perka r a

dengan

amar

ne si a


sebaga i

ber i k u t

:

ng

---------------------------------------------

EKSEPSI

:

In

DALAM

do

A gu

-----

---------------------------------------------

1.

Mener ima

lik

ah

--------ekseps i

Terguga t

I

;

Menyatakan d i t e r i ma

ub

ka

2.

guga tan

(N i e t

Pengguga t

Ontvanke l i j k

t i dak

dapa t

Verk l a a r d )

ep

m

----------------------------------

;

PERKARA

:

menolak

un tuk

Pengguga t

se l u r u hnya

;

-----------------------------------------

guga tan

bera l a san ,

dan

guga tan

se l u r u hnya

ub

am

d inya t a kan

ep

(N i e t

t idak

menyatakan

di to l a k

se t i d a k - t i d a kn ya d i t e r i ma

Pengguga t

lik

Menyatakan

Pengguga t

ah k

guga tan

---------------2.

ah

Menyatakan

In d

A

gu

1.

on

ng

----------------------------------------

i

POKOK

es

DALAM

R

ah

----------------------------------

Ontvanke l i j k

t idak

atau dapa t

Verk l a a r d )

;

Pengguga t

ng

se l u r uh b iaya yang t imbu l

untuk

membayar

da l am perka r a

;

gu

do

------------------------------------

s

Menghukum

ne

M

3.

R

-----------------------------------------

A

In

24


ik

h


Halaman 24

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia JAWABAN

TERGUGAT

II

:

DALAM

EKSEPSI

A gu

A.

:

do

------

ng

-----------------------------------------------------------

ne si a


-----------------------------------------------------------

tegas

menolak

te r hadap ha l - ha l yang seca ra

Bahwa ob je k memenuhi

guga tan da lam perka r a

si fa t

i nd i v i d u a l

1 Angka

ng

da l am Pasa l Tahun

Objek

1986

a quo

te l a h

d iubah

tangga l

pada

yang

le l ang

Undang- Undang

am

memuat

UOB Buana Tbk.

se l a ku

Disamp ing ob j ek

itu ,

guga tan

ng

M

te r s ebu t

di tu j u kan

o leh

Terguga t

II

6

Nomor

4

PT. Bank

da lam

j uga

te l a h

penegasan yang s i f a t n y a

kepada

para

Kepa la

umum

Kanto r

In


A

Halaman 25 dar i

Pasa l

permasa l ahan

gu

yang

sura t

pemegang Hak Tanggungan .

te r hadap

mengelua r kan sura t

(UUHT)

send i r i

ep

d ia j u k an

guga tan

bahwa

sesua i

Tanggungan

R

ah k

Tahun 1996 agar

penegasan

eksekus i

Hak

ob jek

do

permohonan

di j ad i k an

Sura t

2009 ha l

ub

in t i n ya

karena

18 Februa r i

5

dengan

lik

gu A ah

No.S- 43/KN.7 / 2009

pada

d ia t u r

3 Undang- Undang Nomor

sebaga imana

sura t

In

t i dak

sebaga imana

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ,

pokok

(Er ro r

s

ah

a.

---------

Sebagai

ne

Objecto ) ;

Cacat

i

Gugatan

es

1.

on

kebenarannya ; - - - - - - - - - - -

ub

tegas d iaku i Eksepsi

da l i l - da l i l

In d

kecua l i

R

ka

m

guga tan Pengguga t ,

dengan

lik

II

ep

ah

Bahwa Terguga t

In

------------


ik

h


Halaman 25

R ep ub

hk am


ne si a


Wi layah DJKN dan para Kepa la KPKNL dengan sura t

ura i a n

yang

ke l ua r n ya

Sura t

Bank UOB Buana Tbk .

ng

yang

eksekus i

ah

A

gu

permohonan

le l ang

Pengguga t

da lam

dar i

Bank

PT.

l angsung

yang

UOB Buana atas

ob jek

guga tan

berhak

dapa t

ada l ah pemegang

member i kan

Pasa l

6

sura t

UUHT

quo

sebaga i

Tbk .

t i dak

ber t i n d a k

dan

su ra t ,

se l a ku

o leh

a quo ada lah

Tbk.

tangga l

seca ra sura t

Terguga t

se l a ku

p ihak

bukan

;

kuasa

d i ke l u a r k a nnya

ep

Buana

a

in

di rug i kan

da lam menga jukan

perka r a

d i r ug i k a n

yang menjad i

am

t i dak

la i n

da l am perka r a

ah k

pada pokok

kuasa kepada p ihak

maka

merasa

No.S- 43 /KN.7 / 2009

2009 ha l

Tanggungan

(Er ro r

lik

PT.

seha rusnya

R

ah

p ihak

Subjek

i

p ihak

18 Februa r i

Hak

Sebagai

ub

ka

atas

Cacat

; ----

Bahwa

t i dak

-----

ub

m

Persona)

di r i n ya

;

ep

ah

Penggugat

perka ra i n i

menolak

In

dan menyatakan

berwenang mengad i l i

Eksepsi

berkenan

II

In d

Pengguga t

Jaka r t a

Terguga t

es

PTUN

atas ,

lik

agar

di

on

ng

Bahwa berdasa r kan

guga tan

a.

2009 ha l

Hak Tanggungan ; - - - -

mohon

2.

18 Februa r i

Penga juan Eksekus i

A gu

b.

tangga l

do

No.S- 44/KN.7 / 2009

II

;

Pengguga t

PT.

Bank UOB

Pengguga t

;

------------------------------

PTUN

Pengguga t

Terguga t

berkenan

dan menyatakan

di r i n ya

gu

guga tan

Jaka r t a

atas ,

II

s

agar

di

menolak t i dak

ne

mohon

ura i a n

do

berdasa r kan

R

Bahwa,

ng

M

b.

A

In

26


ik

h


Halaman 26

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang mengad i l i Gugatan

Tidak

;

-----

Jelas /Kabur

(Obscuur

Libe l )

karena

sya ra t

guga tan

Pengguga t

t idak

ob jek

hukum

d i l a n gga r guga tan .

o leh

pos i t i f

Pengguga t

but i r

d idukung

ataupun

seh i ngga II

ng

kepada Terguga t

hukum,

Pengguga t

harus

la i n

TUN

dasa r

Terguga t

2 ada lah

II t idak

sua tu

ke ten t u an

a lasan - a lasan

yur i d i s

pet i t um

yang

di t u j u kan

t idak

d idukung o leh pos i t a

ha l

mana

d inya t a kan

berak i b a t

t idak

dapa t

yang

guga tan d i t e r i ma

gu

berdasa r

Keputusan

kepada

hukum dan t i d a k

perundang -

Dengan ka ta

di t u j u kan

pos i t a

argumenta t i f ,

pera t u r a n

je l a s ,

i

berdasa r

t idak

lik

yang

yang

sebaga imana

ka

menyebu t kan

ep

m

guga tan

pos i t a

ub

yang menjad i

berupa

R

ah

mana

l engkap ,

;

B.

DALAM

POKOK

PERKARA

In d

A

-------------------------------------------------

on

mater i i l

undangan

ah

kurang

In

guga tan

A gu

Bahwa

do

; ---------------

es

Eksepsi

ng

3.

perka ra i n i

ne si a


:

ah k

pokok perka r a da l i l

Pengguga t

ha l - ha l

yang

kebena rannya ;

dan Terguga t

pada

guga tannya ,

seca ra

lik

d ianggap

tegas

II

te rmasuk

menolak

da lam se l u r u h

kecua l i

te r hadap

te l a h

d iaku i

ng

M

in i ,

mohon

s

atas ,

d i kemukakan da lam

gu

do

---------------------------------------------------

In


A

Halaman 27 dar i

ne

di

ep

ekseps i

yang te l a h

ub

Bahwa te r hadap ha l - ha l

R

1.

am

ah

----------------------------------------------------------


ik

h


Halaman 27

R ep ub

hk am


---------------------

menyatakan

bahwa

guga tan

A gu

ob j ek

II

menolak

sura t

a

da l i l

Terguga t

quo

sanga t

II

UOB Buana

Bank

m

dan

da lam pada

melakukan

ka

mempero l eh

yang menjad i

khususnya

dan

pada umumnya yang menjad i

akh i r n y a

menjad i

kuasa

kedudukan

kuasa sua tu

lik

ah

para Advoka t

Tbk.

yang

kedudukan

peke r j a annya

mengh i l a n gkan

penghas i l a n

dar i

Bank ,

kesempatan j a sa

un tuk

peke r j a an ;

ep

Advoka t

mewaki l i

ub

Bank

yang

merug i kan

Pengguga t se l a ku seorang Advoka t PT.

Pengguga t

do

Terguga t

In

Bahwa,

ng

2.

ne si a


ah

---------------------------------------------------

Pember i a n

109 /18 /TBS/2000 ya i t u

A

k lausu l

tangga l

apab i l a

tangga l

Hak

Tanggungan

23 Mei

deb i t u r

d imua t

menjua l

lik

umum

menga jukan

Kred i t u r ,

ya i t u

pen jua l a n

permohonan

pe lunasan

te r s ebu t .

Maka yang

le l ang

hanya l ah

PT. Bank UOB Buana Tbk. send i r i

bo leh d i kuasakan kepada p ihak l a i n ,

da l am Akta

ng

Pember i a n

ser t i f i k a t

Hak Tanggungan (sebaga i Hak Tanggungan )

dan

karena d i dasar

a quo t i d a k

gu

penerb i t a n

mela l u i

do

t idak

has i l

mengambi l

R

berhak

ser t a

:

pemegang

hak untuk

ub

pe l e l a ngan

ep

ah am

te l a h j an j i

2000

Nomor

ob j ek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendi r i

p iu t a ngnya dar i

ah k

2000 ,

c i de r a

Hak Tanggungan per t ama mempunya i

M

03 Jun i

es

322 /2000

s

Akta

gu

dengan

:

ne

Nomor

II

on

(kedua )

Hak Tanggungan Per i n g ka t

In d

Bahwa, da lam Ser t i f i k a t

ng

3.

i

R

-----------------------------

A

In

28


ik

h


Halaman 28

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hak

untuk

member i k an

kuasa

un tuk melakukan pen j ua l a n barang a quo

;

mengatu r

Membebankan

Hak

persya r a t a n ,

d ian t a r a n ya

15 aya t

Tanggungan

da lam

(1 )

harus

t i dak

ha l

Sura t

in i

memenuhi

memuat

sesua i

UUHT, apab i l a

Kuasa

kuasa

sya ra t

pen j e l a s an

Sura t

Kuasa

hukum,

Tanggungan .

Bahwa

eksekus i

Hak

l an j u t

t i ndak

i

l an j u t

Sura t

Tanggungan ,

Hak

Tanggungan

ada l ah

Hak Tanggungan ,

dar i

Akta

hukum te r b i t n y a menjad i

Hak Tanggungan .

Membebankan

perbua t an

Hak

hukum

t idak

yang

Pember i a n

merupakan t i n d a k

Kuasa Membebankan

seka l i g u s

Hak

Hak

l an j u t

Dengan

Hak Tanggungan

Akta

Pember i an

lik

la i n ,

Ser t i f i k a t

Hak

dasa r hukum te r b i t n y a J i ka

pe laksanaan

Tanggungan b i sa

sa j a

Sura t

sebaga i

d i l a k s anakan ,

maka

baga imana mungk in

perbua t an - perbua t an hukum sebaga i

ke l an j u t a n

Kuasa

apa l ag i

ha l

Hak Tanggungan

te r s ebu t

In


A

Halaman 29 dar i

te r ka i t

do

ng

d i kuasakan ,

Membebankan

gu

dapa t

Sura t

R

ah k

dapa t

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan .

merupakan dasar

Kuasa

Pemegang

o leh

ep

A am

ah

ka ta

Sura t

la i n

Ser t i f i k a t

Tanggungan dan se l an j u t n y a

dar i

t i dak

ub

gu

merupakan

dar i

Sura t

Tanggungan

orang

ng

t i ndak

M

dengan demik i a n

kepada

Membebankan

maka

In d

demi

d i kuasakan

Kuasa

ah

bata l

ep

berak i b a t

R

ka

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) d i l a n gga r ,

s

Pasa l

yang

sua tu

on

subs i t u s i

m

(UUHT)

1 Undang- Undang Hak

ub

ah

Tanggungan

15 aya t

do

da lam Pasa l

In

di

lik

Bahwa,

A gu

4.

ng

------------------------------------------

es

subs i t u s i

adanya

ne

d i sebu t k an

ne si a



ik

h


Halaman 29

R ep ub

hk am


menginga t

perbua t an

l og i s

Membebankan

demi hukum b i l a

berdasa r

A gu

t idak

yur i d i s

hukum

dan

ah

Advoka t .

kepada

Dengan

menjad i

ob jek

Hak

Tanggungan

la i n ,

te rmasuk

demik i a n ,

Sura t

Terguga t

quo

berdasa r

kepada

II

yang

hukum

dan ;

ub

m

seca ra

angka

ten t ang

Petun j u k

Pasa l

gu

berdasa r kan sebaga i

A

send i r i

le l ang

Hak

Tanggungan

maka

sebaga i

kewenangan Pemegang Hak Tanggungan

atau

Pasa l

j an j i

merupakan

d i l a k u kan

i eksekus i ,

berdasa r kan

Tanggungan

Pelaksanaan

mengelompokkan

Undang- Undang

le l ang

konsekuens i n ya , Per t ama

II 6

Pera t u r a n

es

Terguga t

4,

Undang- Undang

menjua l

para t e

send i r i

6

o leh

atas

eksekus i , Pemegang

yang

Hak

Hak

kekuasaan

lik

Le l ang ,

ah

1

on

Keuangan

ng

Mente r i

am

Pasa l

In d

berdasa r kan

ub

Bahwa

R

ah

-----

ep

ka

---------------------------------------------------

5.

harus

Tanggungan

d i kena l

adanya

eksekus i ,

hukum pos i t i f

p ihak

dar i

yang

ekseku t o r

dapa t

t i dak

melakukan

berdasa r kan

ng

se l a i n

la i n

Indones i a

fiat

do

dan Pemegang Hak Tanggungan Per t ama yang

gu

Pengad i l a n

s

da lam prak t e k

ne

Bahwa,

R

6.

ep

Pihak Per t ama ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M

ah k

maka

pe le l a n gan umum dapa t

p ihak

sah

Tanggungan

bera l a san

Pemegang

a

la i n ,

d i subs i t u s i k a n ,

mela l u i

guga tan

ka ta

Hak

t i dak

kewenangan

per t ama untuk menjua l d i kuasakan

Dengan

lik

bata l

ng

menjad i

Tanggungan .

do

Hak

In

eksekus i

ne si a


A

In

30


ik

h


Halaman 30

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Ser t i f i k a t

menggan t i k a n Tanggungan l e l a ng

ah

bank

yang

atau

Eksekus i

pos i s i

yang

6

se l a ku

ub

Undang- Undang

maka l e l a ng

eksekus i

pengad i l a n ,

Hak

l e l a ngnya

yang

Pengad i l a n

le l ang

Pemohon Pasa l

6

berdasa r kan

Tanggungan

d i l a k u kan

t i dak

dapa t

berdasa r kan

f ia t

i maka

ber t i n d a k

Neger i .

Hak

---------------

da lam ha l

d i l a k u kan ,

gu

Undang- Undang

ep

6

ng

ah

Pasa l

perband i ngan ,

Hak

pe laksanaan

Hak Tanggungan berdasa r kan

R

m

ka

Sebaga i

Pemegang

ber t i n d a k

Undang- Undang Hak Tanggungan ; 7.

se l a ku

kuasa untuk

memohonkan

Pasa l

sa j a

Advoka t

bukan sebaga i

da lam

berdasa r kan

Le l ang

te rmasuk

te t a p i

Per t ama

Tanggungan ,

la i n

dapa t

da lam

sebaga i

Pengad i l a n

pe laksanaan

Pemohon Neger i

ada l ah

ber t i n d a k

es

A gu

kuasa hukum bank ,

Tanggungan

on

p ihak

ng

d ibawa /d i u r u s

Hak

do

le l ang

Namun sura t

In

permohonan

Hak Tanggungan .

lik

d i sebu t

ne si a


menguasakan

da l am l e l a n g

eksekus i

kepada

p ihak

berdasa r kan

Pasa l

6 Undang- Undang Hak Tanggungan ,

kewenangan pemegang

Hak

menjua l

un tuk

Tanggungan

dengan

kekuasaan

mengeksekus i

berdasa r kan

ng

pada Ser t i f i k a t kepada

p ihak

atau

ekseku t o r i a l

yang


dapa t

la i n ,

dengan

ka ta

la i n

In


A

Halaman 31 dar i

Hak

send i r i

gu

d i kuasakan

tit le

ob jek

do

Per t ama

ep

Tanggungan

te r dapa t

M

j uga

f ia t

s

Demik i an

dapa t

dan

tit le

ne

la i n .

t idak

Tanggungan

berdasa r kan

lik

pengad i l a n ,

Hak

Tanggungan

R

ah k

am

ah

ekseku t o r i a l

Hak

ub

ob jek

A

menjua l

In d

se l a ku Pemohon Le lang da lam melaksanakan kewenangan


ik

h


Halaman 31

R ep ub

hk am


Pemegang

Hak

l angsung

Tanggungan

sebaga i

Per t ama

yang

Pemohon

ber t i n d a k

Le lang

;

ah

Piu t ang

masih

dan

dengan

Le lang

yang menge lua r kan

m

menerb i t k a n

Kekayaan Negara (pada

nomenk la t u r

Negara )

se l a ku

keb i j a k an

Sura t

do

2000

Jende ra l

Badan

Urusan

Uni t

Ese lon

lik

tahun

Di re k t o r a t

mengena i

Edaran

Kepa la

le l ang ,

I

te l a h

Badan

ub

d imaksud ,

Undang- Undang Hak Tanggungan

In

Berdasa r kan penga tu r a n

A gu

8.

ng

-----------------------------

ne si a


Urusan

le l ang

hak

Objek

tanggungan

pe l aksanaan

Hak

l e l a n gnya ,

Le lang

gu

Pemohon

tanggungan ” .

petun j u k

yang

menyatakan berdasa r kan

i

Undang- Undang

ng

6

merupakan

Hak Tanggungan

R

bahwa “Pen j ua l a n Pasa l

yang

yang

ada lah

Dengan

Tanggungan…. , ber t i n d a k

Kred i t u r demik i a n ,

seka l i

guga tan

a

quo ,

Terguga t ada lah

II

yang

berdasa r

hak l ag i ,

maka sura t

menjad i

ob jek

hukum dan

lik

A

sah

;

---------------------------------------------------

ub

ah am

di t e r b i t k an

sebaga i

pemegang

berdasa r kan a lasan - a lasan hukum d i atas , yang

da lam

es

ah

pe l aksanaan

2000

on

November

In d

22

ep

ka

Piu t ang dan Le lang Negara No.SE- 23 / PN/2000 tangga l

-----

berdasarkan alasan - alasan te rsebut Tergugat I I

R

dengan in i

ep

ah k

Maka,

di

atas ,

mohon kepada Maje l i s

dengan amar

sebaga i

do

-----------------------

gu

ber i ku t ;

perkara

ne

memutus

ng

M

untuk

s

Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan

A

In

32


ik

h


Halaman 32

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia DALAM

:

---------------------------------------------

Mener ima

A gu

1.

ekseps i

Terguga t

II

-------------------------------Menyatakan d i t e r i ma

guga tan

(N i e t

Pengguga t

t i dak

dapa t

In

2.

;

do

ng

--------

Ontvanke l i j k

Verk l a a r d )

;

lik

m

DALAM

POKOK

PERKARA

ub

ah

---------------------------------

:

1.

Menyatakan un tuk

ah

menolak

guga tan

Pengguga t

ep

ka

----------------------------------------

se l u r u hnya

;

es

i

R

-----------------------------------------

guga tan

bera l a san ,

dan

Pengguga t

Pengguga t

d i t e r i ma

(N i e t

t idak

menyatakan

di to l a k

se t i d a k - t i d a kn ya

A ah

Menyatakan

on

gu

2.

guga tan

se l u r u hnya

atau

In d

ng

-----------------

d inya t a kan

t idak

Ontvanke l i j k

dapa t

Verk l a a r d )

;

3.

Menghukum

untuk

membayar

ub

Pengguga t

lik

-----------------------------------------

am

se l u r uh b iaya yang t imbu l

da l am perka r a

;

I

di

karena

da lam

ten t a ng kompetens i

Jawabannya

re l a t i f ,

da lam

perka ra

te l a h

maka Maje l i s

mengajukan Hakim yang

do

te l a h mengelua r kan Putusan Sela Nomor

gu

memer i k sa perka r a i n i

In


A

Halaman 33 dar i

in i

s

ekseps i

Terguga t

o leh

ne

p ihak

bahwa

R

Menimbang ,

ep

-------------------------------------

ng

ah k



ik

h

M

EKSEPSI

ne si a


Halaman 33

:

35 /G/2009 /PTUN- JKT. ,

te r t a n gga l

11 Mei 2009 yang amarnya

sebaga i

ber i k u t

:

ng

-----------------------------------------------------------

MENGADILI : ekseps i

Terguga t

kewenangan re l a t i f

ah

-

Melan j u t k a n

I

; --

pemer i k s aan

da l am

ub

Menangguhkan b iaya yang t imbu l

ka

in i ,

d i t u nda

sampai

pokok

ekseps i

sengke ta

;

putusan

da lam Putusan Sela

akh i r

ep

m

---------------------

ten t a ng

In

Menolak

lik

-

do

A gu

-------------------------

ne si a


berbuny i

perka r a

in i

;

2009 ,

dan

I

atas

dan Terguga t

A

ah

2009 ,

II

te rmua t

Pengguga t

te l a h

da lam

t i dak

dan

Ber i t a

Acara

te r p i s a h kan

Dupl i k

masing -

dengan

i es

11

p ihak

25

te r s ebu t

Pers i d angan putusan

yang in i

;

d i sesua i k an

yang

te l a h

d ibe r i

dengan as l i n y a

buk t i

yang

sah ,

metera i

seh i ngga

ser t a

buk t i

d ibe r i

dapa t

berupa

cukup

dan

di j ad i kan

tanda

gu

a la t

menga jukan

da l i l - da l i l

P –

1

s

sura t - sura t

te l a h

menguatkan

ne

fo t o copy

Pengguga t

untuk

do

guga tannya ,

bahwa

ep

Menimbang ,

sebaga i

te r s ebu t ,

menga jukan Dupl i k

Repl i k

----

te l a h

mengajukan

ub

bag i an

te l a h

dan

25 Mei 2009 pada pers i d a ngan tangga l

ng

am

merupakan

Repl i k

se l engkapnya

sebaga imana

Pengguga t

I

11 Mei 2009 pada pers i d a ngan tangga l

masing te r t a n gga l Mei

Terguga t

In d

te r t a n gga l

Terguga t

p ihak

Jawaban

on

R

te r s ebu t ,

gu

Mei

atas

lik

Repl i k

II

ng

Terguga t

bahwa

R

ah

------------------------------------------Menimbang ,

ah k

A

In

34



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 34

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan

P

–

5,

ya i t u

sebaga i

ber i k u t

;

Sura t

Kepa la

S. - 1018 /WKN.5 / 30 Permohonan

:

Sura t

ah

(Fo t o copy sesua i

Di re k t u r

Di rek t o r a t

Jendera l

Le l ang

Kekayaan

Keuangan

Repub l i k

R

Depar t emen :

S- 43 /KN.7 / 2009 ,

2009 ,

eksekus i

hak

eksekus i ”

Hal

:

memang


harus

send i r i

Negara , Indones i a ,

te r t a n gga l Apakah

tanggungan

“pa ra t e

d i l a k u kan dan

kepada

seorang

( f o t o c opy

sesua i

dengan

18

penga j uan

seca ra

d i kuasakan

o leh

t i dak

bo leh

advoka t

?! ,

;

lik

as l i n y a )

Sal i n an

355 /2008 , Pelayanan

M

sesua i

Le l ang

d i ke l u a r k a n Kekayaan

te r t a n gga l

R

Bogor ,

Risa l ah

dengan

Nomor

o leh

Negara

Kanto r

dan

11- 09- 2008

Le lang

( f o t o c opy

as l i n y a )

;

ng

-----------------------------------------

gu

do

--------------------

In


A

Halaman 35 dar i

s

:

ne

P – 3

ub

Bukt i

ep

3.

Februa r i

pada

-----------------------------------------

ah k

am

ah

A

gu

ng

Nomor

Le l ang

; --------

ep

P – 2

Pen jua l a n

Hak Tanggungan ,

dengan as l i n y a )

2008 ,

i

:

Desember

on

te r t a n gga l

KP.03 /2008 ,

In

:

Eksekus i

Bukt i

Pelayanan

In d

Nomor

Hal

2.

Kanto r

Kekayaan Negara dan Le lang Bandar Lampung

ah m

ka

:

do

P – 1

lik

Bukt i

A gu

1.

ub

---------

ng

-----------------------------------------------------------

es

sampa i

ne si a



ik

h


Halaman 35

R ep ub

hk am


:

Sal i n an

41 /2008 ,

ng A gu Bukt i

sesua i

5

Nomor

o leh

Kanto r

dan

Le lang

Negara

te r t a n gga l

( f o t o c opy

Le l ang

d i ke l u a r k a n

Kekayaan

Bandung ,

Februa r i

2008

dengan

as l i n y a )

----------------------------

P – 5

:

Sal i n an

ah

682 /2008 ,

te r t a n gga l

Nomor

Kanto r

dan

Le lang

02

Desember

sesua i

dengan

2008

as l i n y a )

ep

( f o t o c opy

;

o leh

Negara

ub

m

Le l ang

d i ke l u a r k an

Kekayaan

Bandung ,

ka

Risa l ah

yang

Pelayanan

;

sura t - sura t

gu

d i sesua i k an a la t

sampa i

dengan

i

I

te l a h

menga jukan

yang

te l a h

d ibe r i

dengan as l i n y a

buk t i

yang sah ,

T. I

–

8,

metera i

seh i ngga

ser t a

buk t i

dapa t

d ibe r i

ya i t u

dan

di j ad i kan

tanda

sebaga i

berupa

cukup

T. I

– 1

ber i k u t

A

sebaga i

da l i l - da l i l

es

Terguga t

menguatkan

on

fo t o copy te l a h

untuk

ng

ban tahannya ,

bahwa

R

Menimbang ,

In d

ah

----------------------------

:

Bukt i

T. I

– 1

:

Sura t

Piu t ang

Edaran dan

23/PN/2000

No.SE-

tangga l

22

Badan

Nopember

2000

Pelaksanaan Le lang Hak

( f o t o c opy

sesua i

dengan ;

R

as l i n y a )

Negara

Le lang

ten t a ng Petun j u k Tanggungan

Urusan

Kepa la

ub

1.

ep

T. I

– 2

:

Sura t

Pengguga t

Nomor

:

08/PH-

do

Bukt i

gu

2.

ng

-------------------

s

---------------------------------------

ne

am

------------------

lik

ah

-----------------------------------------------------------

ah k A

In

36



ik

h

M

yang

Pelayanan

5.

Risa l ah

do

P – 4

In

Bukt i

lik

4.

ne si a


Halaman 36

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia KP/1272 /HT , Penjua l a n

ng

:

Le l ang

Tanggungan , ( f o t o c op y

Eksekus i

te r t a n gga l

sesua i

Permohonan Hak

Desember

dengan

2008

as l i n y a )

;

------------------------:

ah

Sura t

Terguga t

I

1018 /WKN.5 /KP .03 / 2 008 , Penjua l a n

Nomor

Hal :

Le l ang

Tanggungan , ( f o t o c op y

S-

Permohonan

Eksekus i

te r t a n gga l sesua i

:

do

– 3

Hak

In

T. I

30 Desember 2008

dengan

as l i n y a )

lik

Bukt i

A gu

3.

;

-------------------------------------– 4

:

Sura t

Terguga t

m

43/KN.7 / 2 009

ka

Hal

:

tangga l

Apakah

memang

harus

R

ah


ng

2009 . hak

eksekus i ”

d i l a k u kan

send i r i

sesua i

S-

eksekus i

“pa ra t e

kepada

( f o t o c op y

:

18 Februa r i

seca ra

d i kuasakan

Nomor

penga j uan

ep

tanggungan

II

o leh

dan t i d a k

bo l eh

seorang

advoka t

?!

dengan

as l i n y a )

;

– 5

:

tangga l

Hal : Penga juan Eksekus i ( f o t o c op y

sesua i

Nomor

– 6

:

Per j a n j i a n

tangga l

23

Mei

dengan

2009 .

as l i n y a )

Kred i t

Nomor

2000

( f o t o c o py

fo t o copy )

S-

Hak Tanggungan

------T. I

:

18 Februa r i

;

:

23

dar i ;

Bukt i

T. I

– 7a

:

Ser t i p i k a t

Per i n gka t tangga l

II

ub

------------------------------------Hak

(kedua )

ep 03

Jun i

2000

Tanggungan No. 322 /2000

( f o t o c opy

dar i

fo t o copy )

;

s

R

---------------------------------------

Bukt i

T. I

– 7b

:

Akta

ng

8.

Hak

Tanggungan

109 /18 /TBS /2000 tangga l

gu

Nomor :

Pember i an

In


A

Halaman 37 dar i

23 Mei

ne

-----------------

do

am

7.

II

lik

A Bukt i

Terguga t

44/KN.7 / 2 009

ah

6.

Sura t

In d

T. I

gu

Bukt i

on

--------------------------------------

5.

i

T. I

es

Bukt i

ub

4.

ah k



ik

h

M

Per i h a l

ne si a


Halaman 37

R ep ub

hk am


2000

dar i

fo t o copy )

;

---------------------------------------

:

Risa l ah

Lampung

A gu

ka

m

fo t o copy te l a h

as l i n y a ) bahwa

Terguga t

sura t - sura t

d i sesua i k an

sebaga i

a la t

sampa i

dengan

2009

–

05

dengan

d ibe r i

d ibe r i

ya i t u

buk t i

metera i

seh i ngga

ser t a

5,

da l i l - da l i l

menga jukan

te l a h

yang sah ,

T. I I

tangga l

sesua i

menguatkan

te l a h

yang

009/2009

( f o t o c opy

untuk

II

KPKNL Bandar

; -------------------------

dengan as l i n y a

buk t i

:

(RL)

berupa

cukup

dapa t

dan

di j ad i kan

tanda T. I I

sebaga i

ep

ah

ban tahannya ,

Nomor

Februa r i

Menimbang ,

Le l ang

do

– 8

In

T. I

lik

Bukt i

ub

9.

ng

-----------------

– 1

ber i k u t

:

Bukt i

as l i n y a ) T. I I

– 2

i tangga l

Petun j u k

Tanggungan

22

Nopember

Pelaksanaan

( f o t o c o py

Le l ang

sesua i

;- - - - - - -

:

2000

Hak

dengan

Pera t u r a n

Mente r i

Keuangan

L ingkungan Jende ra l

Kanto r

Pusa t

Di re k t o r a t

Kekayaan Negara ( f o t o c opy d iamb i l Pera t u r a n

R

dar i

ub

No.431 /PM.1 / 2007 ten t a ng Ura i an Jaba tan Di

am

2.

dan Le lang Negara (BUPLN) No.SE –

23 /PN/2000 ten t ang

Edaran Kepa la Badan Urusan

ep

ah

A

gu

Piu t ang

Sura t

es

:

on

– 1

In d

T. I I

lik

Bukt i

ng

1.

R Ura i an

j aba t a n )

;

T. I I

– 3

:

Sura t

Di re k t u r

18 Februa r i

2009 , Hal

gu

44 /KN.7 / 2 009 tangga l

Le l ang Nomor : S-

ne

Bukt i

ng

3.

s

---------------------------------------

do

ah

----------------------------------------------------------------------------

ah k

A

In

38



ik

h

M

( f o t o c opy

ne si a


Halaman 38

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penga juan

sesua i

Hak

dengan

Tanggungan as l i n y a )

;

Undang- Undang Repub l i k

Nomor 4 Tahun 1996 ten t a ng Atas

Tanah

Berka i t a n

ah

huru f

Beser t a

Dengan Tanah ,

b

Bukt i

T. I I

– 5

( f o t o c opy

:

Risa l a h

dar i

Kanto r

Le l ang

Pelayanan

ep

355 /2008

dan Le lang (KPKNL) Bogor ( f o t o c op y

sesua i

Yang

15 aya t

(1 )

fo t o copy )

;

(RL)

Nomor

:

Kekayaan Negara

tangga l

11 –09 –

dengan as l i n y a )

;

i

R

ah

2008

Hak Tanggungan

Pasa l

ub

5.

Indones i a

Benda- Benda

---------------------

ka

m

:

do

– 4

In

T. I I

lik

Bukt i

A gu

4.

ng

------------

Menimbang , bahwa da lam pemer i k saan perka ra t idak

mengajukan

gu

p ihak

in i

para

saks i

;

In d

-----------------------------------------------------------

2009 ,

maka i s i

sebaga imana

te rmua t

merupakan

bag i an

mempers i ng ka t

se l engkapnya dar i da lam

t i dak

----------------------

Ber i t a

te r p i s a h kan

Acara

Pers i d angan

dengan

putusan

ng bahwa

dengan

memperha t i k a n

yang in i

;

sega l a

In


A

Halaman 39 dar i

ura i a n

Kes impu l an te r sebu t

gu

Menimbang ,

untuk

pers i d angan

s

pu tusan i n i ,

dan

da l am

te l a h

do

Jun i

lik

16

masing - masing

ub

Kes impu l annya

yang berpe r ka r a

ep

tangga l

M

ah k

am

mengajukan

bahwa p ihak - p ihak

R

ah

A

--------------------Menimbang ,

on

ng

---------

es

( f o t o c opy

Eksekus i

ne

:

ne si a



ik

h


Halaman 39

yang te r j a d i

perka r a

in i

Ber i t a

Acara

da lam pers i d angan

ber l a ngsung

sebaga imana

ng

Pemer i k saan

A gu

d ianggap

kesa tuan

se l ama pemer i k saan

te l a h

Pers i a pan

te l a h

masuk

da lam

te r c a t a t

da l am

Ber i t a

Acara

merupakan

sa tu

dan dan

putusan

do

sesua t u

ne si a


Pers i d angan

in i

;

In

-----------------------------------------------------------

Menimbang ,

akh i r n y a

akan menga jukan sesua tu

dan

para

ha l

l ag i

p ihak

menyatakan

da lam perka ra

ub

ka

m

t idak

bahwa

lik

ah

----------------------

se l an j u t n y a

mohon

in i

putusan ;

ep

-----------------------------------------------------------

R

ah

-----------------------------------

ah

Menimbang ,

pokoknya

pada

guga tan

bag i an

ten t ang

guga tan

Pengguga t

te r s ebu t ,

Jawabannya te l a h menga jukan ekseps i , menyatakan

sebaga i

ber i k u t

:

ep

pada

tu j u an

d ia t a s ; - - - - - - - -

bahwa atas

I da lam sura t

dan

te r u r a i

Kompetens i

Rela t i f

;

ng

1. Ekseps i

gu

do

-----------------------------------------------------------

ne

-------

s

-----------------------------------------------------------

R

am

yang

on

sebaga imana

duduk perka r a te r s ebu t

Terguga t

maksud

In d

ada l ah

A

Pengguga t

bahwa

lik

Menimbang ,

ub

gu

DALAM EKSEPSI : ------------------------------------------------------------------------------

es

ng

i

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

ah k

A

In

40



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 40

---

Gugatan

Obscuur

L ibe l

ne si a


2. Ekseps i

;

Terguga t

II

ekseps i ,

yang

bahwa atas

da lam

sura t

guga tan

Jawabannya

pada pokoknya

Pengguga t itu

te r s ebu t ,

te l a h

menyatakan

menga jukan

sebaga i

ber i k u t

In

A gu

Menimbang ,

do

ng

--------------------------------------------------------

:

-----------------------------------------------------------

lik

ah

-------

--------------------2. Ekseps i

Pengguga t

Cacat

i n Obyec to )

ub

Gugatan Cacat Sebaga i Obyek (E r r o r

sebaga i

Sub jek

ep

ka

m

1. Ekseps i

(Er r o r

;

in

Tidak

Je l a s /Kabu r

(Obscuu r

;

i

L ibe l )

es

Gugatan

R

pada

sangka l an

da l i l - da l i l

Terguga t

ah

dan

pokoknya Terguga t

semula

te t a p II

dan

sebaga imana

da lam Repl i k nya te r t a n gga l

11 Mei 2009 ; - - - - - - - - - -

Menimbang ,

ekseps i - ekseps i

Hak im

bahwa te r hadap

akan

te r s ebu t

memper t imbangkan

sebaga i

ber i k u t

:

Terguga t

I

ekseps i

ekseps i

kompetens i

re l a t i f

te l a h

dahu l u da lam Putusan Se la Nomor :

JKT. , tangga l

d ipu t u s kan

35/G /2009 /PTUN-

11 Mei 2009 sebe l um masuk da lam pokok perka ra

ne

te r l e b i h

te r hadap

R

ten t ang

bahwa

ep

Menimbang ,

ub

-------------------------------------------------

gu

;

do

ng

am

Maje l i s

pada I

guga tannya

A

te r u r a i

Pengguga t

lik

te t a p

da l i l

gu

menolak

bahwa

on

Menimbang ,

In d

ng

------------------------------

s

ah

Persona ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Ekseps i

ah k

In


A

Halaman 41 dar i



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 41

R ep ub

hk am


-----------------------------------------------------------

L ibe l “ ,

se l an j u t n y a

I dan Terguga t I I

ada lah sebaga i ber i k u t

Menimbang , II ,

yang

ekseps i -

ten t ang “Guga tan Obscuur

: ------

menuru t pada

da l i l

Terguga t

pokoknya

I

dan

menyatakan

:

lik

ah

Terguga t

bahwa

mengena i

do

Terguga t

A gu

ekseps i

bahwa

In

Menimbang ,

dasa r

II

t idak

sua tu

ke ten t uan yang

guga tan

berdasa r

yang

argumenta t i f ,

pos i t a

berak i b a t

guga tan

yang

ataupun

berdasa r

d i t e r i ma

kepada d idukung

a lasan - a lasan pet i t um

hukum,

harus

yang obyek

di t u j u kan

seh i ngga

Pengguga t

dapa t

menjad i

hukum yang t i d a k

hukum pos i t i f

d id ukung

yang

mana

i

TUN

t idak

t i dak

ha l

mana

d inya t a kan

t idak

;

-----------------------------------------------------

ub

menanggap i

ekseps i

bahwa

menuru t

te r sebu t

di

R

Menimbang ,

ep

----

da l i l

atas ,

Pengguga t yang

pada

da l am

pokoknya

s

am

ah

A

yur i d i s

Pengguga t

perundang - undangan

Keputusan

ng

dan

je l a s ,

es

o leh

gu

Terguga t

t i dak

pera t u r a n

d i l a ngga r guga tan ,

pos i t a

mater i i l

on

berupa

menyebu t kan

karena sya ra t

In d

ah

guga tan

kurang l engkap ,

lik

Bahwa guga tan

ep

-

ub

-------

R

Pengguga t

te l a h

d i susun

seca ra

cermat

ne

Bahwa guga tan

gu

-

ng

menyatakan : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

do

ka

m

-----------------------------------------------------------

ah k

A

In

42



ik

h

M

ng

-----------------------------------

ne si a


Halaman 42

dan l engkap te rmasuk dasa r - dasa r hukum yang d i j a d i k a n da l am

Terguga t

ng

karenanya ekseps i obscuu r

A gu

Pengguga t harus

bag i an

l ibe l

d inya t a kan

I

pos i t a n ya ,

seh i ngga

yang menda l i l k a n

ada l ah

t i dak

t idak

guga tan

bera l a san

dan

do

guga tan

ne si a


a lasan

dapa t

d i t e r i ma

;

In

--------------------------------------------------------

Maje l i s

Terguga t

II

te r s ebu t

di

ber i k u t

:

gu

obyek sengke t a

A

Tata

ah

sebaga imana

persya r a t a n

Usaha Negara

d imaksud

di

itu

kabur

(Obscuu r

Perad i l a n

hukum sepe r t i

Terguga t

i

un tuk mengajukan Tata

53 aya t

Perad i l a n

dengan

hukum atau

dengan d i t e r b i t k a n n ya

d ianggap guga tan L ibe l )

da l i l

Usaha Negara

1 Undang- Undang

Tata

Usaha Negara ,

menjad i

persoa l a n

d ida l i l k a n

o leh

t i dak

je l a s

pos i t a

t i dak

Terguga t

I

ep

berdasa r kan

t idak lah

dan

da lam pos i t a

hubungan

fo rma l

da lam pasa l

5 Tahun 1986 ten t a ng

dan ha l atau

sebaga i

te r u r a i

menje l a s kan

yang d i r ug i k a n

karena

ub

Nomor

sebaga imana

un tuk

Pengguga t

di to l a k ,

I

es

mengaku i

ada l ah

kepen t i n gan

guga tan

harus l a h

Terguga t

on

itu

ekseps i

In d

guga tan

yang

j uga

ng

Pengguga t

ada lah

da l i l

lik

II

bahwa

ep

--------------------------------------------------------

Terguga t

II

dan ;

-------------------------------------------------

ekseps i

guga tan

caca t

sebaga i

ob jek

In


A

Halaman 43 dar i

ekseps i

ne

ten t ang

mengena i

do

II

se l an j u t n y a

gu

Terguga t

bahwa

ng

Menimbang ,

s

R

am

dan

Hak im akan memper t imbangkan sebaga i

Menimbang ,

ah

I

sanggahan Pengguga t

lik

Terguga t

dar i

R

m

ka

atas ,

ekseps i

bahwa te r l e p a s

ub

ah

Menimbang ,

te r hadap

ah k



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 43

(e r r o r

in

obyec to ) ,

d ipe r t imbangkan

sebaga i

ber i k u t

ne si a


:

-----------------------------------------------------------

bahwa menuru t

A gu

Menimbang , yang

pada

da l i l

ekseps i

pokoknya

Terguga t

II

do

ng

--

menyatakan

:

In

-----------------------------------------------------------

3

sebaga iman te l a h

Undang - Undang

karena sura t

2009

in t i n ya

memuat

l e l a ng

d ia t u r

da lam

5

Tahun

ha l

pokok

su ra t

penegasan

eksekus i

sesua i

yang

bahwa

Pasa l

di j ad i kan

sura t

6

PT.

gu send i r i

Bank UOB Buana Tbk.

penegasan

permasa l ahan

Terguga t yang

II

s e laku

Di samping

j uga

si fa t nya

da lam te l a h

obyek

guga tan

menge lua r kan

umum yang

di tu j u kan

ub

ah

sura t kepada

para Kepa la Wilayah DJKN dan para Kepa la KPKNL dengan

berkenan

menolak t i dak

II

guga tan

berwenang

mohon

Dan

agar

berdasa r kan PTUN Jaka r t a

Pengguga t

dan

menyatakan

mengad i l i

perka ra

gu

di r i n ya

Terguga t

Tanggungan .

s

te r s ebu t ,

Hak

in i

;

ne

ha l

Eksekus i

2009 ha l

do

Penga juan

18 Februa r i

ep

No. S- 44 /KN- 7/2009 tangga l

R

sura t

ng

am

te r s ebu t

Hak

d ia j u k an

lik

A

pemegang Hak Tanggungan . te r hadap

pada

Undang - Undang

Nomor 4 Tahun 1996 agar

o leh

18

permohonan

Tanggungan (UUHT )

itu

1986

No.S- 43/KN.7 / 2 009 tangga l

R

Februa r i

Nomor

t idak

d iubah dengan Undang - Undang Nomor 9

ng

ah

Tahun 2004 ,

sebaga imana

quo

i

angka

a

es

1

i nd i v i d u a l

perka r a

on

ka

Pasa l

si fa t

da lam

In d

mempunya i

guga tan

lik

ob jek

ub

Bahwa

ep

-

m

ah

---------------

ah k

A

In

44



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 44

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ---------------------

Terguga t

I

yang

dan

pada

pokoknya

Terguga t

merug i kan Pengguga t

II

yang

menjad i

bahwa

obyek

su ra t

sengke ta

sebaga i seo rang advoka t ;

Menimbang ,

bahwa sura t

menjad i

obyek

Terguga t

I

dan Terguga t

sengke t a

II

ada l ah

:

lik

ah

yang

menyatakan

In

II

A gu

Terguga t

do

ng

Menimbang , bahwa Pengguga t te l a h menyanggah ekseps i

Pelayanan

Le l ang

(KPKNL) Bandar

2008

Nomor

Kekayaan

:

Lampung te r t a n gga l

Le lang Eksekus i

dan

30 Desember

KP.03 / 2008 ,

S- 1018 /WKN.5 /

Permohonan Pen jua l a n

Negara

per i h a l

Hak Tanggungan ;

i

Kanto r

es

Kepa la

R

ah

Sura t

ep

-

ub

--------------

ka

-----------------------------

Negara

Indones i a

tangga l

d i l a k u kan

o leh

d i kuasakan

Depar t emen

Keuangan

18

per i h a l

seca ra

Di rek t o r a t

Februa r i Apakah

“ para t e

2009

kepada

seorang

Repub l i k

Nomor

penga j uan

:

eksekus i

eksekus i ”

pr i n c i p a l - nya send i r i

Jende ra l

S-

hak

memang

harus

dan t i d a k

bo leh

ub

ah

tanggungan

pada

In d

Kekayaan

43 /KN.7 / 2 009 ,

advoka t

?!

;

ep

-----------------------------------------------------

Maje l i s

Hakim

a quo menuru t ada lah

gu

pendapa t

:

In


A

Halaman 45 dar i

s

Menimbang bahwa kedua obyek sengke t a

do

R

-------------------------------

ng

am

Le l ang

lik

Di re k t u r

gu

Sura t

A

-

on

ng

-----------------------------------------------------

ne

m

-----------------------------------------------------------

ah k



ik

h

M

ne si a


Halaman 45

-----------------------------------------------------------

ng

Te lah bers i f a t

karena te l a h

menjad i

A gu

yang

konk r i t

ada Sura t

obyek

Keputusan

sengke t a

;

do

-

ne si a


-----------------

--------------------------------------------------------

Gunawan,

karena i s i n y a d i t u j u k a n kepada

SH.MH.

&

;

ub

Te lah

bers i f a t

l eb i h

l an j u t

karena

t idak

memer lukan

kepu tusan

; ----------

ber i s i k a n

t i n da kan

hukum

Tata

Usaha

Negara

;

i

Ser t a te l a h mengak i ba t k a n kerug i a n bag i Pengguga t karena t i dak

dapa t

melakukan

para t e

eksekus i

gu

Pengguga t

on

-

ng

-------------------------------

es

Dan

f ina l

R

-

(Pengguga t )

---------------------------------------------------------

-

Rekan

ep

m

ka

ah

Uung

i nd i v i d u a l

lik

Te lah bers i f a t

ah

-

In

----------------------

;

In d

-----------------------------------------------

maka kedua obyek

ah

te r s ebu t ,

sengke t a

a quo te l a h

Menimbang ,

bahwa

ub

Tata Usaha Negara ; dar i

Maje l i s

berpendapa t

te r s ebu t

ada lah

t idak

ekseps i

bahwa ekseps i

ep

t ersebu t ,

da l i l

bera l a san

hukum

Terguga t

II

yang d ia j u k an

dan

harus l a h

R

d inya t a kan

di to l a k

;

bahwa

se l an j u t n y a

mengena i

gu

Menimbang ,

ekseps i -

ne

ng

----------------------------------------------------

do

am

ten t ang Perad i l a n

5 Tahun 1986

lik

ke ten t u an Pasa l 1 angka 3 Undang- Undang Nomor

memenuhi

s

A

Men imbang bahwa, dengan demik i a n berdasa r kan ura i a n

ah k

A

In

46



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 46

ekseps i

Terguga t I I (Er r o r

Persona )

Pengguga t Cacat Sebaga i

d ipe r t i mbangkan ,

ada l ah

sebaga i :

ng

ber i k u t

in

ten t a ng ekseps i

ne si a


Sub jek

Menimbang , pada

da l i l

ekseps i

pokoknya

Terguga t

menyatakan

II

:

In

yang

bahwa menuru t

do

A gu

--------------------------------------------------

lik

atas

S- 43 /KN.7 / 2 009

tangga l

Bank

:

pada pokok su ra t ,

UOB

Buana

Tbk,

p ihak

da lam menga jukan

R

yang t i d a k

ng

la i n

eksekus i

pasa l

sebaga i

kuasa

dar i

ada l ah

PT.

p ihak

su ra t

PT.

pemegang

atas

kepada

permohonan

l e l a ng a quo

UOB

t i dak

d i ke l u a r k annya

o leh

Terguga t

sura t

II ,

da lam perka r a

Buana

Tbk

maka

a quo

dan

bukan ;

ub

Pengguga t

Hak

kuasa

da lam perka ra

Pengguga t

Bank

p ihak

UOB Buana Tbk.

guga tan

se l a ku

ada l ah

member i k an

Bank

di rug i kan

obyek

yang ber t i n d a k

dapa t

se l a ku

6 UUHT, Pengguga t

l angsung

menjad i

A

yang

ah

Nomor

Tanggungan

seca ra

am

sura t

2009 ha l

gu

ah

PT.

di rug i kan

i

18 Februa r i

merasa

es

d i ke l u a r k annya

seha rusnya

on

yang

lik

p ihak

ub

Bahwa

ep

-

ka

-----------------------------------------------------

pokoknya

menyatakan

sebaga i

bahwa

seorang advoka t

II

te r s ebu t

Pengguga t

di

Pengguga t atas

karena

pro f e s i

yang seca ra hukum berhak

In


A

Halaman 47 dar i

yang

s

Terguga t

sanggahan

gu

Pengguga t

ekseps i

menuru t

ne

pada

da l i l

ng

te r hadap

bahwa

do

Menimbang ,

ep

-------------------------------

R

m

---------------

In d

ah

-----------------------------------------------------------

ah k



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 47

menja l a n kan

kuasa ,

yang hak

obyek

Pengguga t

sengke ta ,

sebaga i

sura t

maka

para dengan

seorang

advoka t

Menimbang ,

Undang

bahwa menuru t

Nomor

9

pasa l

Tahun

53 aya t

2004 ,

do

; ------------------------------------------

A gu

d i ku r ang i

menjad i

ng

send i r i n y a

dengan d i ke l u a r k annya

(1 )

Undang

menyatakan

:

In

un tuk

ne si a


Terguga t

sua tu

merasa

Keputusan

pengad i l a n

ah

Keputusan

yang

berwenang

Tata

Usaha

ba ta l

Negara

atau

R

d inya t a kan

ber i s i

t i dak

tun t u t a n

kepada

tun t u t a n

agar

yang

d i sengke t a kan

sah ,

dengan

gan t i

atau

rug i

itu tanpa

dan /a t a u

ng

d i se r t a i

yang

ep

ka

Usaha Negara dapa t mengajukan guga tan te r t u l i s

Tata

d i r e hab i l i t a s i

;

gu

-----------------------------------------------------

yang menjad i

se l a ku advoka t t idak sesua i

dapa t

ak i ba t

permohonan

Undang Nomor 9 Tahun 2004 ten t ang

Negara .

Dan

5

tahun

1986

ha l - ha l

yang

karena Pengguga t

para t e

ten t ang

eksekus i

53 aya t

te l a h

(1 )

Undang -

Perubahan Atas

Undang -

Perad i l a n

d iu t a r a k an

Terguga t

Tata II

gu

Nomor

Sura t

PT. Bank UOB Buana Tbk.

dengan apa yang d imaksud pasa l

Undang

ada lah

d i ke l u a r k a nnya

obyek sengke ta ,

pener ima k uasa dar i

mengajukan

Pengguga t

di

Usaha da lam

do

II

di rug i kan

bahwa

te r s ebu t

lik

Terguga t

merasa

berpendapa t

ekseps i

ep

yang

Hak im

ng

am

orang

Maje l i s

ura i a n

R

ah

atas ,

bahwa dar i

ub

A

Menimbang ,

In d

-----------------------------

i

o leh

yang

s

di rug i kan

perda t a

es

kepen t i n gannya

hukum

ne

badan

on

atau

lik

Orang

ub

-

m

ah

----------------------------------------------------------

ah k

A

In

48



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 48

te r s ebu t

akan

menyangku t

d ipe r t i mbangkan

ekseps i

Terguga t

harus l a h

A gu

dan

masa lah

da lam

II

ng

demik i a n

sudah

pokok

ada lah

pokok

perka r a

perka r a .

Dengan

t i dak

bera l a san

d inya t a kan

di to l a k

;

----------------------------------------------------

I

dan

Terguga t

II,

ekseps i - ekseps i

maka se l an j u t n y a

Pengad i l a n

lik

ah

Terguga t

bahwa dengan d i t o l a k n ya

In

Menimbang ,

hukum

do

ekseps i

ne si a


yang

akan memper t imbangkan guga tan Pengguga t da l am pokok perka r a

ub

DALAM

POKOK

PERKARA

:

ep

ka

m

; -------------------------------------------------

maksud

dan

gu

perka r a te r s ebu t

A

menjad i

da lam ten t a ng duduknya

d i atas ; - - - - - - - - - - -

Menimbang ,

yang

bahwa Sura t

obyek

sengke t a

Keputusan Tata Usaha Negara da lam

perka ra

berupa

:

lik

am

Sura t

in i

Kepa la Kanto r Pelayanan Kekayaan Negara dan Le lang

ub

ah

--------------------------------------

guga tan

on

Pengguga t ada l ah sebaga imana te r u r a i

tu j u an

es

i

R

bahwa

ng

Menimbang ,

In d

ah

-----------------------------------------------------------------

(KPKNL) Bandar Lampung te r t a n gga l

30 Desember 2008 Nomor

per i h a l

Permohonan Penjua l a n

ep

: S- 1018 /WKN.5 / KP.03 /2008 , Le l ang Eksekus i

Hak Tanggungan

(buk t i

P – 1

= T. I

– 3)

Le l ang pada Di rek t o r a t

Negara Depar t emen Keuangan Repub l i k 2009

Nomor :

Indones i a

S- 43/KN.7 / 2 009 ,

per i h a l

18

Apakah

In


A

Halaman 49 dar i

Kekayaan

tangga l

gu

Februa r i

Jende ra l

s

Di re k t u r

ne

Sura t

do

-

R

; ---------------------------------------------------

ng

ah k



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 49

R ep ub

hk am


penga j uan

eksekus i

memang harus dan

t idak

?!

(P

–

A gu

advoka t

d i l a k u kan

bo leh

ng

send i r i

tanggungan

seca ra

o leh

d i kuasakan

2

=

“ para t e


kepada T. I

seo rang

–

4)

;

do

eksekus i ”

hak

ne si a


--------------------------------------------------------

se l an j u t n y a

obyek

s engke ta

;

lik

-----------------------------------------

guga tan Pengguga t yang

ub

t i d a k d iban t ah atau se t i d a k - t i d a kn ya t i d a k d i sangka l

da l i l - da l i l

I

dan Terguga t

te t a p

yang

t i dak

fa k t a – f a k t a

II,

seh i ngga merupakan

per l u

hukum,

ada l ah

R

merupakan

Terguga t

d ibuk t i k a n

l ag i

dan

sebaga i

ber i k u t

:

i

o leh

dengan

Bahwa benar Terguga t

I te l a h menerb i t k a n Sura t

Keputusan

on

-

ng

--------------------------

Sura t

Kepa la

Kanto r

Pelayanan

Kekayaan

Negara

Nomor

:

S- 1018 /

WKN.5/KP.03 / 2008 ,

Permohonan Pen jua l a n

Le lang

(buk t i

1

–

Eksekus i

=

T. I

Hak Tanggungan –

3)

;

ub

P

per i h a l

-

Bahwa

benar

Terguga t

ep

----------------------------------------II

te l a h

menerb i t k a n

Sura t

Di re k t o r a t

Jende ra l

Negara

Depar t emen

Keuangan

Repub l i k

tangga l

18

Februa r i

2009

Nomor

gu

Indones i a

pada

:

S-

s

Kekayaan

Le lang

ne

Di re k t u r

do

Sura t

ng

-

R

Keputusan berupa : - - - - - - - -

M

ah k

am

ah

2008

30 Desember

lik

A

Le lang (KPKNL) Bandar Lampung te r t a n gga l

dan

In d

gu

berupa : - - - - - - - -

es

Menimbang , bahwa da l i l - da l i l

tegas

ah

d i sebu t

ep

ka

m

ah

Yang

In

---------------------

A

In

50


ik

h


Halaman 50

43/KN.7 / 2 009 ,

per i h a l

seca ra

Apakah

“ para t e

penga j uan

eksekus i

eksekus i ”

ng

d i l a k u kan o leh pr i n c i p a l - nya send i r i

memang

harus

dan t i d a k

bo leh

?! (P – 2 =

T. I

–

A gu

do

d i kuasakan kepada seorang advoka t

hak

ne si a


tanggungan

4)

;

In

-----------------------------------------------------

o leh

untuk

Terguga t ,

o leh

yang

la i n

maka

beban

karena

da l i l - da l i l

guga tan

d iwa j i b k a n

kepada

dan se l eb i h n ya

te l a h

pembukt i a n

Pengguga t

d i sangka l

;

ep

ka

m

Pengguga t

bahwa

ub

ah

Menimbang ,

lik

----

te l a h

dengan

gu

sampa i

mete ra i

menga jukan

da l i l - da l i l

buk t i - buk t i

cukup

yang d ibe r i

tanda

P

–

5

Menimbang ,

;

menguatkan

da l i l - da l i l

mete ra i

dengan

cukup yang d ibe r i T. I

sura t

lik

d ibe r i

sampa i

P – 1

Terguga t I te l a h mengajukan buk t i - buk t i

–

tanda T. I

– 1

8

;

–

1

d ibe r i

sampai

mete ra i

menga jukan

cukup

dengan

yang

T. I I

buk t i - buk t i d ibe r i

–

tanda

5

;

In


A

Halaman 51 dar i

s

te l a h

te l a h

da l i l - da l i l

gu

T. I I

yang

II

menguatkan

ne

sura t

Terguga t

untuk

do

sangka l annya ,

bahwa

R

Menimbang ,

ep

----------------------------------------

ng

am

yang te l a h

untuk

ub

ah

sangka l annya ,

bahwa

sura t

In d

A

--------------------------------------------

i

membukt i k a n

es

d ibe r i

untuk

on

yang te l a h

Pengguga t

ng

guga tannya ,

bahwa

R

ah

-----------------------------------------------Menimbang ,

ah k



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 51

--------------------------------------

sengke t a

da lam

perka r a

Keputusan

in i

te r dapa t

atau t i d a k sah

atau

di t o l a k

prosedu ra l

maupun

da lam perka ra yang

subs t ans i a l

t idak l ah

d ida l i l k a n

pokoknya

menya takan I

aya t

huru f

bahwa

dan Terguga t

ng

Terguga t

a lasan - a lasan

guga tan

II

da l i l

sebaga i

Pengguga t

penerb i t a n te l a h

ber i k u t

yang pada

sura t

sesua i

:

kepu tu san

dengan

pasa l

53

a dan b Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004

gu

Perubahan

seh i ngga

yur i d i s

ep

bahwa menuru t

R

Menimbang ,

ten t ang

caca t

akan memper t imbangkan ha l - ha l

--

obyek

harus

Atas

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 ,

d inya t a kan

bata l

atau

t idak

on

Pengguga t ,

(2 )

te r dapa t

da lam

karena

te r n ya t a

ub

sebaga imana

in i

harus l a h

In

Pengguga t

In d

ah

seg i

guga tan

lik

seba l i k n y a

sengke t a

ah

Sura t

caca t hukum, seh i ngga harus d inya t a kan bata l

dar i

m

da lam menerb i t k a n

akan

i

obyek

Maje l i s

es

menjad i

A gu

yang

apakah

se l an j u t n y a

do

ng

memper t imbangkan

ka

bahwa

ne si a


Menimbang ,

sah

;

A

------------------------------------------------------

pada

da l i l

pokoknya

Terguga t

I

dan

menyatakan

:

ub

yang

menuru t

-----------------------------------------------------------

Akta

Nomor 322/2000

Pember i an

Hak Tanggungan

23 Mei 2000 sanga t

03 Jun i

Nomor

je l a s

:

2000 dengan

109 /18 / TBS /2000

d i sebu t kan

bahwa yang

gu

tangga l

tangga l

per i n g a t a n

s

(kedua )

Hak Tanggungan

ne

II

ser t i f i k a t

do

Bahwa berdasa r kan

R

-

ep

-------

ng

am

II ,

bahwa

lik

ah

Menimbang ,

Terguga t

ah k

A

In

52



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 52

menga jukan

permohonan

PT. Bank UOB Buana Tbk . kepada

p ihak

ng

d i kuasakan

Hak

dan t i d a k

karena

(sebaga i

di

dapa t

da l am

dasa r

Akta

penerb i t a n

Hak Tanggungan ) a quo t i d a k d i sebu t k an adanya

hak

member i kan

kuasa

subs t i t u s i

barang

a

untuk

melakukan

In

untuk

quo

;

lik

-----------------------------------------------------------------------------------------

sura t

memenuhi

Membebankan

Hak

bata l

tanggungan

t idak

sesua i

memuat

pen j e l a s an

i

R

(1 )

in i ,

UUHT,

apab i l a

Tanggungan

sya ra t

(SKMHT)

Sura t

Kuasa

d i l a n gga r ,

maka

demi hukum, dengan demik i a n

gu

berak i b a t

yang da lam ha l

aya t

hak

d ian t a r a n ya

ng

15

membebankan

persya r a t a n ,

kuasa subs t i t u s i Pasa l

kuasa

Sura t

es

harus

sua tu

ep

mengatu r

15 aya t 1 Undang Undang Hak Tanggungan

on

Bahwa da lam Pasa l

ub

ah m

ka

Kred i t u r

ser t i f i k a t

pen j ua l a n

ah

hanya l ah

send i r i

la i n ,

Tanggungan

A gu

Pember i an

-

le l ang

do

berhak

ne si a


ya i t u

Kuasa

o leh Pemegang Hak Tanggungan .

ah

Hak Tanggungan ada l ah t i n da k Tanggungan ,

merupakan

dar i

t i n d ak

Ser t i f i k a t

l an j u t

Hak

Hak

dar i

Sura t

Tanggungan

;

ub

Membebankan

-------------------------------------------------------

mengelompokan

Petun j u k

l e l a ng

sebaga i

4

Pelaksanaan

le l ang

kewenangan

Pera t u r a n

Pasa l

eksekus i , Pemegang

Le l ang

Mente r i Pengguga t

6

UU

maka Hak

sebaga i

In


A

Halaman 53 dar i

Hak

Tanggungan

gu

konsek uens i n ya

angka

berdasa r kan

ng

Tanggungan

1

s

Keuangan ten t a ng

Pasa l

ne

berdasa r kan

do

Bahwa

ep

-

R

am

Kuasa

yang

l an j u t

Bahwa eksekus i

lik

A

orang l a i n

In d

Membebankan Hak Tanggungan t i d a k dapa t d i kuasakan kepada

ah k



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 53

Per t ama berdasa r kan Pasa l 6 UU Hak Tanggungan atau j an j i atas

kekuasaan

eksekus i ,

yang harus d i l a k u kan send i r i

A gu

send i r i

p ihak

merupakan

para t e

o leh Pemegang Hak per t ama

;

do

ng

menjua l

----------------------------------

ka

m

ah

d i kena l

prak t e k

hukum

adanya p ihak l a i n

eksekus i ,

se l a i n

Pengad i l a n

dan

d i sebu t

Indones i a

t idak

yang dapa t melakukan perbua t an

dar i

ekseku t o r

Pemegang

pada

pos i t i f

In

da lam

lik

Bahwa

Hak

Ser t i f i k a t

berdasa r kan

Tanggungan

ub

-

ne si a


Tanggungan

Hak

fiat

Per t ama

yang

Tanggungan

;

ep

--------------------------------------

Badan Urusan

23 /PN/2000

tangga l

22

pe l aksanaan

gu

pe tun j u k

Piu t ang

menyatakan

dan Le lang

Nopember le l ang

bahwa yang ber t i n d a k

Kred i t u r

A

ada l ah

pemegang

2000 hak

Sura t Negara

yang

Edaran No.

merupakan

tanggungan

sebaga i hak

SE-

i

adanya

es

Kepa la

karena

on

menindak l a n j u t i n y a ,

yang

In d

R

Bahwa te r hadap permohonan l e l a n g a quo, Terguga t I t i d a k

ng

ah

-

dapa t

pemohon l e l a n g tanggungan

;

lik

ah

--------------------------------------------------------

p ihak ,

menuru t

para

II

se r t a

pener ima

kuasa dapa t

Maje l i s

tanggungan

Hakim

yang

I

d ia j u k an

bahwa

in t i

ada l ah apakah advoka t se l a ku

melakukan

ng

hak

buk t i - buk t i

hemat

permasa l ahan da lam perka ra i n i

j awaban Terguga t

permohonan para t e

eksekus i

?

;

gu

do

-----------------------------------------------------------

s

Terguga t

guga tan ,

ne

j awaban

ub

dan

bahwa dar i

ep

Menimbang ,

R

am

------

ah k

A

In

54



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 54

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia -------------------------

ng

Menimbang , bahwa menuru t

Nomor 4

Tahun 1996 ten t a ng Hak Tanggungan Atas Tanah Beser t a BendaDengan Tanah ,

Pasa l

6 menyatakan

deb i t ur c i de r a

ah

per t ama

mempunya i

Tanggungan atas

hak

untuk

menjua l

kekuasaan send i r i

mengambi l

obyek

mela l u i

Hak

pe le l a ngan

pe lunasan p iu t a n gnya dar i

pen j ua l a n

ka

pemegang hak tanggungan

has i l

ub

m

umum ser t a

j an j i ,

lik

Apab i l a

In

-----------------------------------------

:

do

A gu

Benda Yang Berka i t a n

te r s ebu t

;

ep

-----------------------------------------------------

T. I I

anta r a

la i n

22 Nopember 2000

menyatakan

:

Le lang

Tanggungan sebaga imana d imaksud pada pada but i r UUHT member i kan

ah

Tanggungan atas


Hak Tanggungan te r sebu t dan t i d a k

pen j ua l a n

t i n d a kan

pe l aksanaan

un tuk

apab i l a

kred i t u r

obyek

deb i t u r

Hak

pember i

Pen jua l a n

obyek

f ia t

eksekus i

per j a n j i a n . harus

dar i

Pengad i l a n

6 UUHT i n i

Oleh

memperha t i k a n

merupakan

karenanya ha l - ha l

da lam sebaga i

ber i k u t

: --------------------------------------------

a.

Dalam Akta

harus

d imua t

do

Hak Tanggungan

gu

Pember i a n

In


A

Halaman 55 dar i

a

pada dasa rnya d i l a k u kan dengan cara

berdasa r kan pasa l

l e l a n gnya

kepada

menjua l

(wanp res t a s i ) .

memer lukan

menginga t

pe l aksanaan

j an j i

ng

am

Hak Tanggungan c i de r a

l e l a ng

per t ama

Hak

1 huru f

lik

Tanggungan

hak

ub

Hak

6

ep

pemegang

pasa l

R

A

berdasa r kan

yakn i

s

2,

1,

ne

angka

gu

pada

ng

Sura t Edaran Nomor : SE- 23 /PN/2000 tangga l

–

i

buk t i

es

menun juk

on

bahwa

In d

R

ah

--------------------Menimbang ,

ah k



ik

h

M

Undang - Undang R. I .

ne si a


Halaman 55

sebaga imana (2 )

huru f

d imaksud

e

UUHT,

pemegang

Hak

un tuk

menjua l

obyek

A gu send i r i

mela l u i

ya i t u

Hak

Tanggungan

11

c i de r a

mempunya i atas

umum

Hak

kekuasaan

se r t a

mengambi l

pen jua l a nnya te r s ebu t

;

In

has i l

Pasa l

deb i t u r

per t ama

pe le l a ngan

pe l unasan p iu t a ngnya dar i

6 jo

apab i l a

Tanggungan

ng

j an j i

da lam pasa l

do

j an j i

ne si a


aya t

sebaga i

pemegang

pemohon

Hak

Tanggungan

ada lah

kred i t u r

per t ama

;

-------------------------------------------------------------------c . Pelaksanaan l e l a n g

mela l u i

Pejaba t

Le lang Kanto r

Le lang

i

R

ah

l e l a ng

ep

ka

m

b. Ber t i n d a k

lik

-------------

ub

ah

--------------------------------------------------------

cara pengumuman l e l a n g

; ----

sepada t

gu

l im i t

mungk in

d i t e n t u k an

o leh

A

-------------------------------Pelaksana l e l a n g pasa l

6 UUHT i n i

Le l ang

j a sa

pada

;

dapa t mel i b a t k an Bala i pra

l e l a ng

;

lik

ah

f.

pen i l a i

on

ta t a

In d

eksekus i e. Ni l a i

mengiku t i

ng

d. Pengumuman l e l a ng

es

Negara ; - - - - - - - - - - -

g. Dokumen persya r a t a n

l e l a ng

anta r a

Sal i n an / f o t o c o p y

la i n

ep

------------------------------1.

ub

------------------------------

Per j a n j i a n

te r d i r i

dar i

:

kred i t

;

R

dan Akta

Tanggungan

;

ne

Hak

Hak Tanggungan

gu

Pember i an

Ser t i f i k a t

ng

2. Sal i n an / f o t o c o p y

s

-------------------------------------------------

do

am

--------------------------------------------------------

ah k

A

In

56



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 56

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ----------------------------------------------------------------------------

ser t i f i k a t

ng

3. Sal i n an / f o t o c o p y

atas

tanah

yang

Tanggungan

;

do

Hak

A gu

d ibeban i

hak

ne si a


-----------------------------------------------------

4. Sal i n an / f o t o c o p y buk t i

dar i

p imp i nan / d i r e k s i

bank

yang

yang

maupun pernya t a an

bersangku t a n

se l a ku ;

ub

kred i t u r

m

-----------------------------------------------

kred i t u r

ng

ber t anggung j awab apab i l a Menimbang ,

Atas

Nomor

Tanah

buk t i

4

Beser t a

Tahun

yang

is i nya

akan

guga tan ; - - T. I I

– 4,

1996

yakn i

ten t a ng

: Hak

Benda- Benda Yang Berka i t a n

In d

Tanggungan

bahwa menuru t

R. I .

gu

Undang- Undang

te r j a d i

yang

Bank

i

se l a ku

Pimp inan /D i r e k s i

R

ah

bersangku t an

dar i

es

pernya t a an

on

5. Sura t

ep

ka

berupa per i n ga t a n - per i n ga t a n

wanpres t a s i

lik

ah

dapa t

bahwa deb i t u r

In

------------------------

dengan

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan waj i b ak ta

Nota r i s

persya r a t a n

atau

ak ta

sebaga i

PPAT dan

d ibua t

memenuh i

ber i k u t

:

ub

am

ah

(1 ) Sura t

lik

A

Dengan Tanah , Pasa l 15 , menyatakan : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----------------------------------------------------

ep

Ti dak memuat kuasa un tuk melakukan perbua t an hukum l a i n

dar i p ada membebankan Hak Tanggungan ;

s

a.

R

ah k

-------------------------------

kuasa

subs t i t u s i

In


A

Halaman 57 dar i

;

ne

memuat

do

Tidak

gu

b.

ng

M

------------------------------


ik

h


Halaman 57

R ep ub

hk am


--------------------------------------------Mencantumkan

seca ra

je l as

obyek

ng

Tanggungan , j um lah utang dan nama se r t a

deb i t ur

nama dan i den t i t a s

bukan

pember i

i den t i t a s

deb i t ur

apab i l a

do

A gu

kred i t urnya ,

Hak

Tanggungan

kemba l i

sebab

apapun

j uga

te l a h

d i l a k s anakan

Hak

Tanggungan

atau t i d a k dapa t berakh i r kecua l i

atau

ka rena

kuasa

karena

te l a h

j angka

ep

dan aya t

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengena i tanah

yang

dengan

pembuatan

sudah

Akta 1

Pember i an

waj i b Hak

(sa t u )

di i ku t i

Tanggungan

bu lan

sesudah

In d

gu

se l amba t - l amba tnya

te r da f t a r

on

atas

R

Sura t

ng

ah

(4 ) ; -

hak

o leh

te r s ebu t

hab i s

waktunya sebaga imana d imaksud pada aya t (3 )

(3 )

t idak

i

ka

m

dapa t d i t a r i k

membebankan

lik

untuk

ub

ah

Kuasa

;

In

----------------------

(2 )

Hak

es

c.

ne si a


d ibe r i k a n

;

A

----------------------------------------------------

hak

atas

dengan

lik

Sura t

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengena i tanah

yang

pembuatan

ah k

se l amba t - l amba tnya

be lum te r da f t a r

Akta

Pember i an

3

(t iga)

waj i b

Hak

di i ku t i

Tanggungan

bu l an

sesudah ;

R

d ibe r i k a n

ub

am

(4 )

ep

ah

---------------

s ne

M

----------------------------------------------------

gu

do

ng

---------------

A

In

58


ik

h


Halaman 58

Keten t uan aya t

sebaga imana

(4 )

t idak

d imaksud

ber l a k u

pada

da lam ha l

ng

membebankan Hak Tanggungan d ibe r i k a n te r t e n t u

A gu

kred i t

yang

d i t e t a p kan


aya t

sura t

un tuk

kuasa

menjamin

da lam

yang

pera t u r a n

ber l a k u

;

dar i

di

ura i a n

atas ,

menuru t

per t imbangan Maje l i s

lik

te r s ebu t

ah

per t imbangan

bahwa

In

------------------------------Menimbang ,

(3 )

do

(5 )

ne si a


dan

Hak im

:

ub

---untuk

menjua l

Hak

Tanggungan

da l am

d iu t amakan

R

kedudukan

ha l

Hak

Tanggungan

yang merupakan sa l ah

atau

yang

te r dapa t

sa tu

d ipunya i

pemegang

ng

ah

kekuasaan send i r i dar i

obyek

atas

perwu j udan

o leh

pemegang

i

hak

l eb i h

hak

tanggungan

dar i

sa tu

per t ama

pemegang

Hak

A

o leh pember i

ah

j an j i , obyek

Hak Tanggungan bahwa apab i l a

pemegang Hak

Hak

Tanggungan

Tanggungan

mela l u i

perse t u j u a n

l ag i

berhak

yang d ibe r i k a n

deb i t ur c i de r a untuk

pe le l a n gan dar i

menjua l

umum

tanpa

pember i

Hak

ub

memer lu kan

am

d idasa r kan pada j an j i

In d

Bahwa hak te r s ebu t

lik

-

gu

Tanggungan ; - - - -

Tanggungan

es

Bahwa

on

-

ep

;

ep

---------------------------------------------------------------------------------

pemegang

ng

kepen t i n gan

merupakan sua tu j am inan khusus bag i Hak

Tanggungan ,

mi l i k

In


A

Halaman 59 dar i

Hak

p ihak l a i n ,

gu

Tanggungan sudah berp i n dah dan menjad i

walaupun

s

te r s ebu t

do

Bahwa s i f a t

R

-

ne

ka

m

-----------------------------------------------------------

ah k



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 59

kred i t ur

masih

te t a p

menggunakan

j ika

deb i t ur

haknya

melakukan

c i de r a

j an j i

;

t imbu l n ya

permasa l ahan

karena

menguasakan kepada advoka t

un tuk

para t e

Hak

melakukan

kred i t ur permohonan

Tanggungan

;

In

eksekus i

p ihak

do

Bahwa

A gu

-

ng

----------------------------------------

ne si a


eksekus i ,

Bahwa

para t e

eksekus i

Tanggungan

dapa t

d i l a k u kan

o leh Pemegang Hak Tanggungan atau

Hak

Tanggungan

per t ama

;

ep

ka

Hak

atas kekuasan send i r i Pemegang

lik

m

-

--------------------------

ub

ah

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

d ipe r kenankan

penggunaan

dan

gu

Tanggungan ,

pember i

A

o leh

dapa t

persya r a t a n

sura t

Hak

is inya R. I .

Kuasa

Membebankan

harus

Nomor

4

harus

1996

i

Hak

l angsung memenuhi

d i t e n t u k an

Tahun

PPAT

Pasa l

ten t a ng

15

Hak

Benda- Benda Yang Berka i t a n

Tanah

;

ub

Dengan

d ibe r i kan

dan

sebaga imana

Tanggungan Atas Tanah Beser t a

am

d ihadapan

Tanggungan

ah

Undang- Undang

pember i

had i r

Sura t

kuasa

da lam ha l

es

t idak

d ipe r l u k an

on

Tanggungan

ng

Hak

benar - benar

lik

Bahwa apab i l a

In d

R

--------------------------------------------------------

Tanggungan ,

Kepa la

te l a h

menerb i t k a n

tangga l

Pasa l

22

Urusan Sura t

Nopember

6

Undang- Undang

Piu t ang Edaran

2000

Dan Nomor

ten t ang

gu

23 /PN/2000

Badan

ng

Negara

pe laksanaan

Hak

Le lang :

SE-

Petun j u k

s

te r hadap

ne

Bahwa

R

-

ep

---------

do

ah

--------------------------------

ah k

A

In

60



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 60

Pelaksanaan Le lang Hak Tanggungan , yang d i t u j u k a n kepada BUPLN,

Para Kepa la

Kanto r

di

Indones i a ,

yang

se l u r u h

A gu

II

Negara ,

Wi layah

ng

Le l ang

Kanto r

Para

Kepa la

Kanto r

Pejaba t

Le lang

Kelas

is inya

anta r a

la i n

do

Kepa la

ne si a


Para

member i k an petun j u k dan memper tegas te r h adap pe laksanaan T. I

– 1

= T. I I

----------

dan benar .

bahwa

di to l a k ,

o leh

ng

b iaya

lik

Terguga t

I

dan

yang

; -------------------

karena

maka sesua i

Undang Nomor 5 Tahun 1986 , membayar

atas ,

Oleh karenanya guga tan

ep

guga tan

dengan pasa l

110 Undang -

kepada Pengguga t

t imbu l

da l am

Pengguga t

d ihukum untuk

perka r a

in i

;

gu

-----------------------------------------------------------

Perubahan

Atas

Undang- Undang

Nomor

Perad i l a n

Tata

Usaha

dan

yang te r k a i t

Negara

da lam perka ra i n i N

G

Tahun

pera t u r a n

; ----A

D

1986

ten t ang

hukum l a i n n ya

I

L

I

ep

M E

5

ub

ah

DALAM EKSEPSI : -----------------------------------------------------------------------------Ekseps i

Terguga t

I

dan

Terguga t

II

;

ne

Menolak

ng

-

R

am

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ten t ang

lik

Menginga t ,

In d

A

------------------------------------------

gu

do

-----------------------------------------

In


A

Halaman 61 dar i

s

ah

bahwa t i n d a kan

Pengguga t harus l a h d inya t a kan d i t o l a k

d inya t a kan

di

i

sudah tepa t

Menimbang ,

te r s ebu t

es

II

berpendapa t

ura i a n

on

Terguga t

dar i

R

m

ka

Hak im

bahwa

ub

ah

Menimbang ,

Maje l i s

– 1) ;

In

l e l a ng Hak Tanggungan (v i d e buk t i

ah k



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 61

POKOK

PERKARA

:

Menolak

guga tan

A gu

Pengguga t

se l u r u hnya

---------------------------------------------

10 Ju l i

SH.MH. sebaga i

permusyawara t a n

Usaha

Negara

Jaka r t a

pada

2009 o leh kami H. YODI MARTONO

Ketua Maje l i s ,

SH. ,

BERTHA SITOHANG,

masing - masing

sebaga i

Hakim

Putusan mana d ibacakan da lam s idang te r bu ka un tuk

dan

Hakim

tangga l

Anggota

gu

Maje l i s

Senin ,

KISWONO,

SH. ,

sebaga i

A

I

2009 o leh kami Ketua dengan

Penggan t i

dengan d ihad i r i

Pr i n s i p a l

Kuasa

ah

ser t a

Terguga t

te r s ebu t

Pani t e r a

Tata Usaha Negara Jaka r t a , Pengguga t ,

13 Jul i

d iban t u

pada

o leh

Pengad i l a n

In d

umum pada har i

o leh Kuasa Hukum

dan Kuasa Hukum Terguga t

Hukum

Terguga t

lik

Anggota ,

i

R

dan FARI RUSTANDI,

r ibu

lik

Tata

ng

SH. ,

tangga l

da lam rapa t

ub

Jum’a t ,

d ipu t u s kan

Pengad i l a n

perka r a

l ima pu luh t i g a

ep

ah m

ka

; --------------------------------

Hakim

ra t u s

b iaya

rup i a h )

Maje l i s

(t i ga

membayar

Rp.353 . 000 , -

Demik i an l a h

har i

untuk

sebesa r

WAHYUNADI,

ah

Pengguga t

In

Menghukum

-

;

on

-

do

ng

---------

es

DALAM

ne si a


--------------------------------------------------------

I

II.

ub

---

ANGGOTA,

ep

HAKIM

s H. YODI MARTONO

gu

BERTHA SITOHANG, S.H .

do

ng

Ttd

Ttd

ne

HAKIM KETUA MAJELIS ,

R

am

-----------------------------------------------------------

ah k

A

In

62



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 62

WAHYUNADI, S.H. ,

ne si a


M.H.

RUSTANDI, S.H.

In

FARI

Ttd

do

A gu

ng

HAKIM ANGGOTA,

lik ub

Ttd

ep

i

R

KISWONO, S.H.

ub

lik

Rinc i a n…. .

Rinc i a n b iaya perka r a : 1.

Pendaf t a r a n Rp.

ep

……………………………………. 2.

s Rp.

gu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………..

In


A

Halaman 63 dar i

ne

3.

12.000 , -

do

Rp.

Redaks i

30.000 , -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………

R

Metera i

ng

am

ah

A

In d

gu

on

ng

es

ah

ka

m

ah

PANITERA PENGGANTI,

ah k



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 63

R ep ub

hk am


10 .000 , -

Leges Rp.

ng

……………………….. 5.

6.000 , -

Pangg i l a n

……………………………………

A gu

. . . . . . …………….

Rp.

... . .

295 .000 , -

-------------------------

do

4.

---------

353 .000 , -

In

Rp.

ra t u s l ima pu luh t i g a r i b u rup i a h ) .

s ne

gu

do

ng

M

R

ah k

ep

ub

am

lik

ah

A

In d

gu

on

ng

es

i

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

(t iga

ne si a


A

In

64


ik

h


Halaman 64

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia T

U

S

A

N

No. 212 K/TUN/2010

ng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MA H K A MA H

A G U N G

Indones i a ,

SH. ,MH. ,

Peker j a a n

Advoka t ,

Galunggung No. 56, in i

member i

kuasa

Gunawan,

SH.

dan

keduanya

Advoka t ,

Mada No.

174 ,

bera l ama t

Tas i kma la ya ,

kepada

:

Rheina l d o

di

Komplek

di

da l am

Hans

Yanuar

Tambunan,

berkan t o r

SH. ,

Ja l an

Gajah

Apar t emen

Medi t e r a n i a

Jaka r t a ,

berdasa r kan

Gajah Mada, Ruko TUC-11,

ep

ka

Kewarganega raan

lik

Ja l an ha l

m

GUNAWAN,

In

UUNG

da lam perka ra :

ub

ah

A gu

te l a h memutuskan sebaga i ber i k u t

kasas i

do

memer i k sa perka r a Tata Usaha Negara da lam t i n g ka t

Sura t Kuasa Khusus tangga l

09 Mare t 2010 ;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA

Ja l an

Basuk i

Rahmat

No.

12 ,

Bandar

on

ng

DAN LELANG BANDAR LAMPUNG, berkedudukan d i

Lampung;

gu

es

i

me l a w a n :

R

ah

Pemohon Kasas i dahu l u Pengguga t / Pemband i ng ;

1. KEPALA

NEGARA

Praw i r a nega ra ,

Keuangan Lan ta i

I

ep

te l a h

seka rang

ng

Terguga t

I

dahu l u

sebaga i

Termohon Kasas i dan I I

di

Tata Usaha Negara Jaka r t a Hal .

muka

te r n ya t a Pengguga t I

dan I I

pers i d angan

pada pokoknya atas

1 dar i

14 ha l . Put . K/TUN/2010

A

gu

te r s ebu t

s

sura t - sura t

ne

R

bahwa dar i

Pemohon Kasas i

Pengad i l a n

I

yang bersangku t an ;

bahwa seka rang

sebaga i

Terguga t

do

Membaca sura t - sura t

mengguga t

dahu l u

Terband i n g I dan I I .

Mahkamah Agung te r s ebu t ;

Menimbang ,

dan I I

Pusa t 10710 ;

No. 212

In

dan I I /

Kasas i

Depar t emen

ub

am

Termohon

Gedung

12 , Ja l an Lapangan Banteng

Timur No. 2- 4, Jaka r t a

dahu l u

KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan d i Syaf r udd i n

ah

DEPARTEMEN

In d

KEKAYAAN

lik

A

2. DIREKTUR LELANG PADA DIREKTORAT JENDERAL

ah k



ik

h

M

U

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id P

Halaman 1

R ep ub

hk am

2 Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id da l i l - da l i l :

(KPKNL)

Desember per i h a l

Permohonan

Lampung

Di re k t u r

Pen jua l a n

Le l ang

Kekayaan

Negara

Indones i a

tangga l

tanggungan d i l a k u kan

o leh

pada

18

seca ra

dan

te r t a n gga l

Le lang

30

Eksekus i

Di rek t o r a t

Depar t emen

per i h a l

Negara

S- 1018 /WKN.5 /KP .03 / 2008 ,

Februa r i

Hak

Jende ra l

Keuangan

Repub l i k Nomor :

S-


hak

“pa ra t e

2009

eksekus i ”


memang

send i r i

ep

ah m

Kekayaan

;

43 /KN.7 / 2 009 ,

ka

Bandar

2008 Nomor :

Tanggungan

2. Sura t

Pelayanan

lik

A gu

Le l ang

Kanto r

do

Kepa la

ub

1. Sura t

In

ng

I . OBJEK GUGATAN ;

harus

dan

t i dak

TENTANG DUDUK PERKARA ;

gu

seorang Advoka t

am

ah

A

Buana

Tbk

mendapa tkan kuasa dar i menga jukan

tanggungan

sesua i

Pasa l

Undang- Undang

Pelayanan

dengan

Kekayaan

2. Bahwa, dengan sura t

hanya dapa t itu

send i r i

s iapapun j uga

No.

t idak

dapa t

d i t e r i ma

Le lang

Bandar

po in t

2)

Pengguga t

permohonan

demik i a n

Pemegang Hak Tanggungan

dapa t

d i kuasakan pada ka ta

permohonan o leh

kepada

“kekuasaan

6 Undang- Undang seper t i

Kanto r

gu

demik i a n

sedangkan

Jo .

Kanto r

guga tan

yang te r c an t um pada Pasa l

4/1996 ;

6

30 Desember 2008 No.

bahwa

o leh

hak

di

permohonan

dengan menun juk

ng

M

sendi r i ”

dan

;

menolak

d i l a k u kan

Pasa l

dan

(ob j e k

a lasan

eksekus i

4/1996

ep

dengan

I)

R

ah k

te r s ebu t

te l a h

No.

te r t a n gga l

S1018/WKN5/KP03 /2008 I

ke ten t u an

sebaga i

PT Bank UOB

para te

Negara

Lampung/KPKNL (Te rguga t

Terguga t

Pengguga t

es

i

Desember 2008 ,

untuk

20

:

s

pada bu lan

Pengguga t

yang

Pelayanan

do

1. Bahwa,

ber i k u t

guga tan

ne

ng

ada l ah ha l - ha l sebaga i

a lasan

on

menjad i

In d

yang

lik

Adapun

ub

II.

R

ah

bo l eh d i kuasakan kepada seorang advoka t ;

A

In

2


ik

h


Halaman 2

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Le lang

l a i n n ya ,

sepe r t i

KPKNL

ne si a

Bandung , KPKNL Batam, dan KPKNL Malang ;

eksekus i

hak

da lam menga jukan tanggungan ,

Sura t

No.

Februa r i

2009 (ob j e k

sura t n ya

te r s ebu t

sega l a

guga tan po in t

perbua t an

te rmasuk

pada sura t

guga tan

a quo ;

Pasa l

ng

merug i kan

menjad i

am

ah

A

yang

II

penghas i l a n 5. Bahwa,

se l a ku prak t i s i

I

se l a ku Bank

ob jek

dan Terguga t

seo rang UOB

pada Advoka t

sua tu

mewaki l i

sura t

b

sebaga imana

Tata Usaha Negara ,

PT.

kuasa

Bank

Bank ,

je l a s

Advoka t

Buana

Tbk .

pada umumnya

da lam

dan

kesempatan

dar i

1 huru f

yang menjad i

Terguga t

Pengguga t

menghi l a n g kan

15 aya t

Terguga t

dan kedudukan

peke r j a a nnya

mana

demik i a n

kuasa

menjad i

pena f s i r a n

melakukan

pada

untuk

akh i r n ya

mempero l eh

j a sa peker j a an advoka t ;

lik

khususnya

orang

peno la kan

Terguga t

kepada

Pengguga t

hukum yang d iamana t kan o leh Undang-

ub

gu

yang

tanggungan

kepada

4/1996 ,

yang merupakan Pejaba t

sanga t

menafs i r k a n

hak

Advoka t ,

4. Bahwa, dengan adanya sura t II

d imana da lam

d i kuasakan

R

ah

kepada

te r n ya t a

18

pemegang hak tanggungan i t u

dapa t

No.

II

tangga l

malahan

eksekus i

pada ke ten t u an

Undang- Undang

para t e

i

ka

d idasa r kan

dan

Terguga t

2) ,

ub

la i n ,

t idak

II

ep

m

dan

permohonan

namun

Terguga t

un tuk

Advoka t

S- 43/KN.7 / 2 009

harus d i l a k u kan o leh s i send i r i

se l a ku

II

pada

on

kuasa

A gu

pemegang

bahwa

Terguga t

kedudukan Pengguga t

mengelua r kan

ah

2009 menyura t i

Pengguga t

do

menje l a s kan

te r s ebu t ,

In

5 Februa r i

ng

tangga l

peno l a kan

In d

te r hadap

lik

3. Bahwa,

es

putusan.mahkamahagung.go.id Kekayaan Negara

Undang No. 18 /2003 ten t a ng Advoka t ada l ah Keputusan

Tata

Usaha

ep

ah k

5.1 .

Negara

yang

ber t e n t a ngan dengan pera t u r a n perundang - undangan

Undang- Undang No.

2003 ten t a ng Advoka t ,

1

aya t

18 Tahun

yang menentukan :

Hal .

3 dar i

14 ha l . Put . K/TUN/2010

A

gu

Pasa l

s

dan (3 )

ke ten t u an

ne

(2 )

ng

(1 ) ,

dengan

do

Ber t en t a ngan

No. 212

In

M

-

R

yang ber l a k u ;


ik

h


Halaman 3

R ep ub

hk am


ada l ah

orang

yang

berp r o f e s i

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id (1 ) Advoka t

member i j a sa hukum, ba i k d i da lam maupun d i l ua r

pengad i l a n

yang

memenuhi

persya r a t a n

ng

berdasa r kan ke ten t u an undang - undang i n i

(2 )

do

membela ,

dan

t i n d a kan hukum l a i n

untuk kepen t i n g an hukum

ada lah

orang ,

badan hukum, atau

yang mener ima j a sa hukum dar i

ub

Advoka t ; 5.2 .

lik

kl ien ; Kl i e n

melakukan

In

mendamping i ,

l embaga l a i n

m

hukum,

ban tuan hukum, menja l a n kan kuasa , mewaki l i ,

(3 )

ka

yang d ibe r i k a n

Advoka t berupa member i kan konsu l t a s i

A gu ah

Jasa Hukum ada l ah j a sa

;

Keputusan

Tata

Usaha

Negara

yang

ep

ber t e n t a ngan dengan Asas- Asas Umum Pemer i n t a han

ah

yang Baik (AAUPB) ;

i

“kekuasaan

sendi r i ”

yang

te r c an t um

es

a. Kata

SEBAB :

on

ng

R

- Ber t en t a ngan dengan asas Kepas t i a n Hukum ;

Pembentuk

ada l ah

untuk

h ipo t i k

sebe l umnya ; Dalam

membedakan

ke ten t u an

Undang- Undang

dengan

h ipo t i k

ke ten t u an

sebe l umnya ,

dengan “kekuasaan sendi r i ”

merupakan

“ jan j i ”

dan

te r s ebu t

lik

Pen jua l

ah

o leh

In d

d imaksudkan

A

gu

da l am Pasa l 6 Undang- Undang No. 4 Tahun 1996

harus

d i kons t a n t i r pokoknya ,

ub

am

seca ra tegas - tegas pada per j a n j i a n

sedangkan da lam Undang- Undang No. 4/1996 ha l

mengika t

pada

Pro f .DR .ST Remy Sjahden i ,

SH. ,

R bukunya

“Hak

ng

Keten t uan - Keten t uan o leh

Tanggungan Pokok

Perbankan

dan

Asas- Asas ,

Masalah

(sua t u

gu

d ihadap i

;

yang

ka j i a n

s

M

da l am

l ag i

bersumberkan

Undang- Undang te r s ebu t Vide :


ne

te l a h

usah

ep

ah k

karena

t i dak

do

te r s ebu t

A

In

4


ik

h


Halaman 4

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hak

tanggungan

“ha l aman 46 ds t ) ; Pasa l

ng

mengatu r

ten t a ng te t a p i

pembebanan

(1 )

eksekus i

Hak

mengatu r

hak

tanggungan

t idak

dapa t

peno l a kan

kuasa seorang

d imana kekuasaan


kepada

l og i s

yur i d i s ,

apab i l a

lik

seca ra

Tanggungan ,

o leh

p ihak l a i n n ya ; c . Bahwa,

b bukan

ten t a ng

kepada kred i t u r n y a ,

te r s ebu t

huru f

In

deb i t u r

ah

A gu

akan

15 aya t

do

b. Sedangkan

demik i a n

dapa t

d ibena r kan

maka

merupakan sua tu ha l yang t i d a k mungk i n dapa t seo rang

Tanggungan

ka

pemegang

seper t i

se l u r uh

Indones i a

harus

Hak Tanggungan

R

ah

ten t ang

Hak

l embaga

dengan cabang - cabangnya

ep

perbankan /D i r e k s i n y a di

banyak

ub

m

d i l a k u kan

mengurus send i r i

te r s ebu t

ba i k

mula i

amanah Pasa l

pun

te l a h

1 Undang- Undang No.

I

ah

Terguga t

d ia j u k annya guga tan Negara

Jaka r t a ,

(semb i l a n Pasa l

am

maupun

II

ba i k

sampai

a quo ke Pengad i l a n

masih

pu luh )

di te r b i t k a n

har i

da l am

tenggang

o leh

dengan

Tata Usaha waktu

sebaga imana d i t e n t u k an

90

da l am

55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 ten t a ng

Perad i l a n

Tata

ke ten t u an

Pasa l

Undang

Nomor

Usaha

Negara ,

53 aya t

9 Tahun

dan

sesua i

ub

A

Terguga t

yang

In d

sura t - su ra t

lik

gu

18 /2003 ten t ang Advoka t ;

6. Bahwa,

es

menganu l i r

demik i a n

on

peno l akan

ng

d. Bahwa

i

pemasangan maupun sampai eksekus i n ya ;

(2 )

2004

huru f

ten t a ng

Perubahan

ep

Tata Usaha Negara ,

dengan

a dan b Undang-

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 ten t a ng

ah k

Atas

Perad i l a n

seh i ngga karenanya guga tan a quo

Usaha

atas Negara

sebaga i ber i k u t 5 dar i

14 ha l . Put . K/TUN/2010

A

Hal .

Tata

s

Pengad i l a n

di

:

ne

te r s ebu t

do

kepada

supaya member i kan pu tusan

gu

Jaka r t a

mohon

ha l - ha l

No. 212

In

Pengguga t

berdasa r kan

ng

Bahwa

R

harus l a h dapa t d inya t a kan d i t e r i ma ;



ik

h

M

undangundang

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id mengena i

Halaman 5

R ep ub

hk am


2.1 .

Sura t

Kepa la Kanto r

Le l ang

(KPKNL)

ng

dan

atau t i d a k sah :

Desember

Bandar

Lampung

2008 Nomor :

per i h a l

A gu

Pelayanan Kekayaan Negara

Permohonan

te r t a n gga l

S- 1018 /WKN.5 /KP .03 / 2 008 ,

Pen jua l a n

Le lang

Eksekus i

Tanggungan ; Di re k t u r

Jende ra l

Kekayaan

Repub l i k

ah

hak

Di rek t o r a t

Depar t emen 18 Februa r i

Apakah

seca ra

d i l a k u kan

pada

Keuangan

2009 No. S-

penga j uan

eksekus i

“pa ra t e

o leh

eksekus i ”


memang

send i r i

dan

ub

m

tangga l

per i h a l

tanggungan

harus

Negara

Indones i a

43 /KN.7 / 2 009 ,

Le l ang

Hak

In

Sura t

lik

2.2 .

30

do

2. Menyatakan bata l

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id 1. Mengabu l kan guga tan Pengguga t se l u r u hnya ;

t i d a k bo leh d i kuasakan kepada seorang advoka t ;

Member i k an putusan yang sead i l - ad i l n y a ;

mengajukan

ekseps i

pokoknya

I

dan I I

atas

da l i l - da l i l

Bahwa

Terguga t

I

menolak

da l i l - da l i l

guga tan

Pengguga t

kecua l i

ha l - ha l

yang

te r hadap

kebenarannya ;

Pengguga t

pada

Pengad i l a n

yang

Tata

ada l ah

Sura t

Negara

dan

di j ad i k an

Kepa la Le lang

o leh

dan

Bandar

Le l ang

Lampung

ng

Bandar

Kanto r

Kanto r

Usaha

Negara

obyek

Lampung

di

guga tan Kekayaan

Nomor :

S–

30

Desember

2008 ,

Pelayanan

Kekayaan

Negara

Lampung

dan

d ia j u k an

Pelayanan

tangga l

R

d i ke l u a r k an

ke l i r u

sebaga i

Bandar

1018 /WKN.5 /KP .03 / 2 008

M

seca ra

karena :

a. Bahwa sura t

ah k

te l a h

ub

Jaka r t a ,

in i

seca ra

lik

guga tan

ep

am

ah

1. Eksepsi Kompetens i Rela t i f ; Bahwa,

on

tegas

A

tegas d iaku i

dengan

In d

gu

EKSEPSI TERGUGAT I :

yang

merupakan

berkedudukan wi l a yah

di

hukum

Pengad i l a n Tata Usaha Negara Bandar Lampung; dengan

ke ten t u an

da l am

Hukum Acara

do

sesua i

gu

b. Bahwa

i

Terguga t

:

ng

sebaga i ber i k u t

pada

te r sebu t

s

guga tan

R

Bahwa te r hadap

es

ah

-

ep

Subs i da i r :

ne

ka

3. Menghukum para Terguga t un tuk membayar b iaya perka r a ;

A

In

6


ik

h


Halaman 6

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia guga tan

Perka ra

Tata Usaha Negara harus d ia j u kan d i Pengad i l a n

Negara

guga tan

A gu

memer i k sa

Jaka r t a

t i dak

yang

Pengad i l a n berwenang

d ia j u kan

o leh

ura i a n

di

atas ,

Terguga t

di r i n ya

In

menyatakan

berwenang

d i l a ngga r

ka ta

TUN

Terguga t

but i r

2

ke ten t u an

a lasan - a lasan

yur i d i s

yang

Pet i t um

di tu j u kan

gu

yang

d idukung

o leh

berak i b a t

pos i t a

guga tan

seh i ngga

A

dengan

kecua l i

Gugatan

obyek

Pasa l

guga tan

si fa t

da lam

i nd i v i d u a l

ng 2004 ,

yang seca ra

perka ra

a

(Er ro r

quo

In

t idak

sebaga imana d ia t u r

da lam

5 Tahun 1986

d iubah dengan Undang- Undang Nomor

karena

Sura t

No.

Hal .

7 dar i

S- 43/

KN.7 /2009

14 ha l . Put . K/TUN/2010

A

gu

Tahun

t idak

da l i l - da l i l

Obyek

1 Angka 3 Undang- Undang Nomor

sebaga imana te l a h 9

Sebagai

R

memenuhi

Cacat

ep

Objecto ) ;

menolak

te r hadap ha l - ha l

kebenarannya ;

Eksepsi

a. Bahwa

tegas

mana

No. 212

In

Pengguga t ,

tegas d iaku i 1.

: II

ha l

lik

Terguga t

t i dak

d inya t a kan

ub

ah

guga tan

ah k

am

Bahwa

I

hukum,

dapa t d i t e r i ma ;

EKSEPSI TERGUGAT I I

dan

ataupun

Terguga t

harus

yang

hukum,

argumenta t i f ,

Pengguga t

ob jek

pos i t a

hukum pos i t i f

berdasa r

yang

guga tan

berdasa r

kepada

yang

mana

sebaga imana

t i dak

sua tu

ng

d idukung

ada l ah

t i dak

menjad i

dasa r II

mater i l

Pengguga t

yang

la i n ,

R

kepada

Pengguga t

je l a s ,

sya ra t


Keputusan

Dengan

di t u j u kan

t i dak

pera t u r a n o leh

guga tan .

t idak

pos i t a

mengad i l i

In d

menyebu t kan

karena

ub

berupa

l engkap ,

ep

guga tan

kurang

dan

on

t idak

lik

ah m

Bahwa guga tan

ka

mohon agar

berkenan menolak guga tan Pengguga t

2. Eksepsi Gugatan Obscuur Libe l ;

ah

I

PTUN Jaka r t a

perka r a i n i ;

M

untuk

Pengguga t

kepada Terguga t I ;

c . Bahwa dar i

Tata

i

Usaha

o leh karena i t u

tempa t

do

ng

kedudukan Terguga t ,

hukumnya mel i p u t i

s

yang wi l a yah

do

Usaha Negara

Tata

es

bahwa

ne

Negara

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id Perka ra Tata Usaha


ik

h


Halaman 7

R ep ub

hk am


di j ad i k an

obyek

penegasan

Pasa l

pada pokok sura t

guga tan

bahwa

sura t

pada

in t i n ya

permohonan

yang

memuat

le l ang

eksekus i

6 Undang- Undang Hak Tanggungan (UUHT)

ng

sesua i

2009 ha l

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id tangga l 18 Februa r i

Nomor 4 Tahun 1996 agar

d ia j u k an

send i r i

o leh

PT.

guga tan

te r s ebu t

mengelua r kan

para

penegasan

Kepa la

Kepa la

KPKNL dengan

18 Februa r i

Hak Tanggungan ;

Pengguga t

dan

menyatakan

a. Bahwa p ihak ke l ua r n ya

yang

No.

II

mohon

guga tan

t i dak

berwenang

di rug i k an

pada pokok sura t ,

in

atas

tangga l

18

ada l ah p ihak PT

pemegang Hak Tanggungan

kuasa

sura t

;

permohonan

Pengguga t

dar i

yang menjad i

ob jek

berhak

da lam

PT Bank

seca ra l angsung d i r u g i k a n

perka ra

UOB Buana

o leh

a

Tbk

Terguga t

se l a ku

p ihak

quo

t i dak

II ;

Pengguga t

maka da lam

PT Bank UOB Buana Tbk

ep

a quo ada lah

eksekus i

atas d i ke l u a r k annya sura t

guga tan

ber t i n d a k

le l ang

lik

UUHT

sebaga i

merasa

(Er ro r

dapa t member i kan kuasa kepada p ihak l a i n

da l am menga jukan 6

Subyek

ub

ah

A

yang t i d a k

am

S-

Penga juan

menolak

S- 43/KN.7 / 2 009

Bank UOB Buana Tbk se l a ku

ah k

No.

i

Sebagai

seharusnya

Sura t

2009 ha l

gu

Februa r i

perka r a

sura t

es

Cacat

ng

Persona) ;

yang

Wi layah

Terguga t

di r i n ya

umum

perka r a i n i ;

Penggugat

Pasa l

te l a h

Kanto r

2009 ha l

berkenan

R

ah

mengad i l i 2. Eksepsi

Jaka r t a

ep

ka

PTUN

obyek

si fa t nya

para

ub

m

yang

b. Bahwa berdasa r kan ura i a n d i atas , agar

j uga

kepada

44 /KN.7 / 2 009 tangga l Eksekus i

II

da lam

on

ah

DJKN dan

Terguga t

sura t

di t u j u kan

permasa l ahan

In d

yang

te r hadap

do

itu ,

In

Disamp ing

lik

A gu

Bank UOB Buana Tbk . se l a ku pemegang Hak Tanggungan .

dan bukan Pengguga t ;

dan

menyatakan

atas ,

berkenan di r i n ya

Terguga t

menolak t i dak

berwenang

do

perka r a i n i ;

gu

mengad i l i

II

guga tan

ng

M

Pengguga t

PTUN Jaka r t a

di

s

agar

ura i a n

ne

mohon

berdasa r kan

R

b. Bahwa,

A

In

8


ik

h


Halaman 8

kurang

berupa

pos i t a

d i l a ngga r

kepada Terguga t

Keputusan

II

sya ra t

je l a s ,

TUN

mater i i l

Pengguga t


Dengan ka ta l a i n

A gu

guga tan .

o leh

karena

t i dak

pera t u r a n

ng

menyebu t kan

l engkap ,

yang

t i dak

mana

yang

menjad i

obyek

dasar guga tan yang d i t u j u k an

do

Bahwa guga tan

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id 3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas /Kabur (Obscuur Libe l ) ;

guga tan

sebaga imana pos i t a

Pengguga t

bu t i r

2 ada lah t i d a k berdasa r hukum dan t i d a k d idukung sua tu

yang

II

t idak

d idukung o leh

ha l

mana

berak i b a t

Pengad i l a n

mengambi l

putusan ,

tangga l

Tata ya i t u

13 Ju l i

2009

:

Terguga t I dan Terguga t I I ;

ng

Menolak Ekseps i

i

R

DALAM EKSEPSI: -

te r s ebu t

35 /G/2009 /PTUN- JKT.

amarnya sebaga i ber i k u t

harus

DALAM POKOK PERKARA:

-

Menghukum Pengguga t

untuk

Rp.353 . 0 00 , -

(t i ga

ra t u s

b iaya

l ima

Pengguga t

te r sebu t

Tata

Usaha

putusan

te l a h

Jaka r t a

bahwa

Februa r i

dengan

Kuasa

permohonan kasas i

pada

seca ra Hal .

l i san 9 dar i

09

in i

tangga l

te r hadapnya

tangga l

No.

te r a kh i r

peran t a r a an

Khusus

Tingg i

2010 ;

o leh

kuasanya , Mare t

2010

pada tangga l

14 ha l . Put . K/TUN/2010

A

gu

d ia j u k an

Sura t

putusan

kemudian

Usaha

Putusan

Pengguga t /Pemband i ng

2010

Pengguga t / Pemband i ng berdasa r kan

11 Januar i

R

kepada

Tata

dengan

sesudah

atas

Pengad i l a n

ep

213 /B / 2009 /PT .TUN.JKT . tangga l

d ibe r i t a h u kan

o leh

t iga

band i ng

Pengad i l a n

d i kua t k an

Negara

Menimbang ,

t i n g ka t

pu luh

09

No. 212

In

Negara

da lam

perka ra

lik

permohonan

bahwa

ub

Menimbang ,

24

membayar

r i b u rup i a h ) ;

ng

am

ah

A

sebesa r

se l u r u hnya ;

In d

Menolak guga tan Pengguga t

gu

-

s

ah

yang

No.

te l a h

yang berdasa r

es

Putusan

Jaka r t a

kepada

Pengguga t

ub

Negara

guga tan

ep

m

ka

Usaha

te r hadap

pos i t a

guga tan

d inya t a kan t i d a k dapa t d i t e r i ma ; Bahwa

di t u j u kan

on

hukum,

pet i t um

do

ah

Terguga t

seh i ngga

ne

argumenta t i f ,

ataupun a lasan - a lasan yur i d i s

In

hukum pos i t i f

lik

ke ten t u an

ah k



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 9

R ep ub

hk am


o leh

Usaha

memor i

d i t e r i ma

di

A gu

te r s ebu t

Negara

kasas i

dan

II

pada tangga l

yang

d ibe r i t a h u

yang

Kepan i t e r a an

Bahwa se te l a h i t u

I

Jaka r t a ,

permohonan

Tata

I dan I I / T e r b a nd i n g

22

Mare t

memor i

2010

kasas i

m

Pengad i l a n

masing - masing pada tangga l

Menimbang ,

bahwa permohonan

a lasan - a lasannya

te l a h

dar i

Tata

Usaha

01 Apr i l

2010 ;

lik

Kepan i t e r a an

te l a h

kasas i

kasas i

a

quo

ub

ah

Jaka r t a

di

Usaha

18 Mare t 2010 ;

Pengguga t / Pemband i ng d ia j u kan j awaban memor i d i t e r i ma

mana

a lasan - a lasan

Pengad i l a n

tangga l

ten t a ng

o leh Pan i t e r a

memuat

o leh Terguga t

pada

Permohonan

ne si a

Tata

ng

di i k u t i

Negara

Akte

No. 35 /G /2009 /PTUN- JKT. yang d ibua t

Pengad i l a n

yang

dar i

In

Kasas i

te r n ya t a

do

putusan.mahkamahagung.go.id Mare t 2010 sebaga imana

d ibe r i t a h u kan

yang

Negara

beser t a

kepada p ihak

l awan

itu

permohonan

undangundang ,

kasas i

te r s ebu t

R

d i t e r i ma ; Menimbang ,

bahwa a lasan - a lasan

Kasas i

da l am

ng

Pemohon

da lam

maka

fo rma l

dapa t

memor i

yang

kasas i n ya

d ia j u kan

o leh

te r s ebu t

pada

pokoknya i a l a h :

d iwa j i b k an

o leh

te l a h

la l a i

pera t u r a n itu

A

mengancam ke l a l a i a n

memenuhi

sya ra t

yang


yang

In d

Fac t i

gu

1. Bahwa Judex

dengan ba ta l n ya

pu tusan

bersangku t an .

per t imbangan

mengoper - a l i h k an

per t imbangan hukumnya .

am

hukumnya

per t imbangan

Dengan demik i a n

nya ta l a h

se l a i n

hanya

Hak im per t ama

sebaga i

bahwa Hak im band ing

ah k

te r s ebu t

memper l i h a t k a n

ep

member i k an per t imbangan hukum yang t i d a k pu tusannya

s i kap

yang

Hak im band i ng t i d a k

ub

ah

member i k an

da lam ha l i n i :

lik

- Bahwa Judex Fac t i ,

o leh

i

ah

karena

d i t e n t u k an

es

yang

on

cara

ep

ka

dengan seksama, d ia j u k an da lam tenggang waktu dan dengan

(onvo l d oende

cukup da lam

gemot i v ee r d ) ,

enggan mengad i l i

te l a h

dan

perka ra

a quo

d imak l um i ,

da lam

agar

kasas i

Terguga t

a akan ser i n g

quo,

menun juk

gu

Kasas i / s emu l a

pu la ,

Pemohon bag ian -

s

memor i

itu

ne

ura i a n

karena

do

Oleh

ng

M

-

R

sebaga imana mest i n ya .

A

In

10


ik

h


Halaman 10

R ep ub

hk am


ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id bag i an dar i per t imbangan hukum Hak im per t ama sebaga i

sumber acuannya . 2. Bahwa

Judex

te l a h

sa l ah

hukum yang ber l a ku ,

menerapkan

da l am ha l

ng

melangga r

Fac t i

in i

atau

melangga r

ke ten t u an :

do

A gu

 Undang- Undang Nomor 18 /2003 : Tentang Advoka t ;  Undang- Undang Nomor 4/1996 : Ten tang Hak Tanggungan ; Edaran

23 /PN/2000

tangga l

dar i

22

Badan

Negara yang d i t u j u k a n

November

Urusan

SE-

dan

Le lang

kan to r

le l ang

lik

ah

“apakah

yang d idasa r kan pada Pasa l 6

ub

m

No.

pokok persengke t a an ada l ah :

penga j uan Para t e Eksekus i Jo Pasa l

Piu t ang

kepada se l u r u h

d i se l u r u h Indones i a . Bahwa yang menjad i

2000

In

 Sura t

20 Undang- Undang Nomor 4/1996 :

Tentang

Hak

o leh seorang advoka t ?” .

o leh

per t imbangannya

Hak im

band i ng ,

kemudian

pada

d iamb i l

ha laman

(39 )

 Bahwa hak untuk

send i r i

pemegang

Tanggungan

Hak

Tanggungan da lam

ha l

atau

pemegang

te r d apa t

deb i t u r

dar i

o leh pember i cedera

un tuk

pember i

 Bahwa s i f a t

Hak

menjua l

j an j i

yang

Hak

Tanggungan

obyek

Hak Tanggungan

memer lukan

mela l u i

perse t u j u a n

l ag i

Hak Tanggungan ; te r s ebu t

Tanggungan

merupakan sua tu j am i nan khusus

pemegang Hak Tanggungan ,

sudah

ng

kred i t u r

melakukan eksekus i ,

berp i n dah

masih te t a p j ika

deb i t u r

Hal .

dan

walaupun

menjad i

mi l i k

menggunakan haknya c i de r a j an j i ;

11 dar i 14 ha l . Put . K/TUN/2010

A

gu

pemegang

umum tanpa

kepen t i n gan

p ihak l a i n ,

pada

dar i

Hak Tanggungan bahwa apab i l a

j an j i ,

R

bag i

d idasa r kan

Hak

No. 212

In

d ibe r i k a n

te r s ebu t

lik

hak

l eb i h

ub

 Bahwa

sa tu

kedudukan d iu t amakan yang d ipunya i

per t ama

pe l e l a ngan

ah k

sa l ah

sa tu pemegang Hak Tanggungan ;

berhak

M

merupakan

ep

am

ah

A

o leh

dar i

yang

Hak Tanggungan atas

do

perwu j udan

obyek

In d

gu

kekuasaan

menjua l

on

ng

mengkons ta t i r :

i

al i h

yang

s

per t ama

da lam ha l i n i

es

Hak im

R

ah

Dalam per t imbangan hukumnya , Judex Fact i

ne

ha l i n i

ep

ka

Tanggungan dapa t d i l a k sanakan o leh seorang kuasa da lam


ik

h


Halaman 11

R ep ub

hk am


menguasakan

permasa l ahan

kepada

advoka t

para t e

d i l a k u kan

untuk

kred i t u r

melakukan

Hak Tanggungan ;

eksekus i

atas

p ihak

Hak

Tanggungan


o leh

dapa t

pemegang Hak

In

A gu

permohonan para t e eksekus i  Bahwa

karena

do

ng

 Bahwa t imbu l n ya

ne si a


Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan per t ama ; apab i l a

d ipe r kenankan

d ibe r i k a n

Hak Tanggungan ,

l angsung o leh

memenuhi

d i t e n t u k an

15

kuasa

kuasa

harus

Hak Tanggungan dan

is inya

sebaga imana

Undang- Undang

Repub l i k

Nomor 4 Tahun 1996 ten t a ng Hak Tanggungan

Tanah

Beser t a

Benda- Benda

R

ah

Indones i a

pember i

persya r a t a n

Pasa l

d ihadapan

su ra t

dan su ra t

ha l

Yang

Berka i t a n

yang

te r c an t um

i

ka

harus

had i r

penggunaan

ep

m

membebankan

dapa t

da lam

lik


PPAT

Atas

d ipe r l u k an

ub

ah

pember i

benar - benar

Dengan Tanah .

“Kekuasaan

gu

da l am Pasa l d imaksudkan

6 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 o leh

membedakan

Undang- Undang

dengan

h ipo t i k

ke ten t u an

h ipo t i k

sebe l umnya ,

pen j ua l

dengan

“Kekuasaan

“ jan j i ”

dan harus d i kons t a n t i r

Undang

Nomor

Send i r i ”

pokoknya , 4/1996


l ag i

te r s ebu t

merupakan

lik

Dalam

ada lah

ke ten t uan

sebe l umnya ;

pada per j a n j i a n

am

Pembentuk

seca ra tegas - tegas

sedangkan da l am Undang-

ub

ah

A

un tuk

send i r i ”

In d

Kata

on

ng

a. )

P a d a h a l :

es

 Bahwa

ha l

te r s ebu t

karena

t i dak

te l a h

usah

mengika t

Remy Sjahden i ,

Tanggungan

ke ten t u an

Pokok

Perbankan

(sua t u

dan

Asas- Asas ,

Masalah

ka j i a n

SH. ,

yang

mengena i

da lam

ke ten t u an -

d ihadap i

o leh

Undang- Undang

gu

do

Hak Tanggungan “ha l aman 46 ds t ” ) ;

s

“Hak

ST.

ng

M

bukunya

DR.

ne

Pro f .

ep

Vide :

R

ah k

bersumberkan pada Undang- Undang te r s ebu t ;

A

In

12


ik

h


Halaman 12

R ep ub

hk am


karenanya

te r s ebu t

t i dak

Kuasa

(b )

faku l t a t i f

seorang

deb i t u r

Memasang

Hak

ada l ah

pember i a n

da lam pembuatan

kecua l i

Tanggungan

(b )

masa lah

te r s ebu t

l a r a ngan

Hak Tanggungan ,

apab i l a

(SKMHT)

Akta Sura t

te r s ebu t

d ibe r i k a n send i r i

o leh deb i t u r

dengan ak ta khusus

yang d ibua t

PPAT/Nota r i s

da lam bentuk

o leh

R

ka

Pember i an

huru f

ub

m

o leh

huru f

dengan

send i r i .

t idak l a i n n ya ,

(1 )

re l e vans i n y a

(1 )

seca ra

p ihak

15 aya t

Hak

kepada

te r s ebu t

kepada

Pasa l

ada

aya t

deb i t u r

ep

ah

15

pembebanan

kekuasaan

Hak Tanggungan i t u

mengatu r kuasa

kuasa

akan

te l a h

d i t e t a p kan

o leh

ke ten t uan

hukum

yang yang

c.)

Bahwa

peno l a kan

gu

merupakan

seca ra

l og i s

demik i a n

sua tu

Yur i d i s ,

dapa t

ha l

yang

apab i l a

on

ng

ber l a ku ;

d ibena r kan t i dak

i

A gu

seh i ngga

Pasa l

Tanggungan ,

seorang


bukan

es

d imana

b

ne si a

kred i t u r n y a ,

ng

o leh

huru f

Hak

ten t a ng

Tanggungan

eksekus i

ah

eksekus i

mengatu r

dapa t

(1 )

lik

te t a p i

ten t a ng

aya t

do

mengatu r

15

In

putusan.mahkamahagung.go.id b. ) Sedangkan Pasa l

maka

mungk i n

dapa t

cabang - cabangnya

d i se l u r u h

Di reks i n y a

mengurus ba i k

send i r i

mula i

pun te l a h

menganu l i r

ada lah

orang

yang

ten t a ng

Advoka t ,

berp r o f e s i

member i

(2 )

ng

M

in i ;

persya r a t a n

Jasa hukum ada l ah member i k an

berdasa r kan Undang- Undang

j a sa

konsu l t a s i Hal .

yang d ibe r i k a n hukum,

Advoka t

bantuan


A

gu

berupa

pengad i l a n

hukum, No. 212

In

yang memenuhi

R

j a sa hukum, ba i k d i da lam maupun d i l ua r

s

Advoka t

amanah

ne

(1 )

Hak

pemasangan maupun

1 Undang- Undang Nomor 18 /2003

yang mengkons ta t i r :

d imana

ten t a ng

ub

Pasa l

dangan

Indones i a ,

sampa i eksekus i n ya ; demik i a n

perbankan

lik

harus

Tanggungan te r s ebu t

Bahwa peno l akan

ah k

l embaga

do

seper t i

ep

am

ah

A

Tanggungan

In d

d ibe r l a k u kan te r hadap seo rang pemegang banyak Hak


ik

h


Halaman 13

mendamping i ,

dan melakukan t i n d a kan hukum l a i n

ada lah

yang mener ima j a sa hukum dar i

Judex

Fact i

d ipe r t a h ankan

da lam perka r a

l ag i

Pasa l

50

harus

(2 )

Undang- Undang

te r s ebu t ,

maka

ka

permohonan

buk t i - buk t i

kami

yang

sesua i

14 /1985

membata l k an

d ia j u k an

Kasas i

ber t i n d a k

penga j uan

seca ra

perda t a

dan

Le lang

Keputusan

d ia t a s ,

sebaga i

pu la

produk

berupa :

peno l a kan

permohonan

Eksekus i

Kanto r

(KPKNL)

dengan pera t u r a n

dan

maka j e l a s

di

Tata

ng

ber t e n t a ngan

P- 2/T I - 4

da lam

Negara sua tu

te r u r a i

yang ada ,

dan

R

Tanggungan

ada l ah

Nomor

apab i l a

se l a i n

ha l - ha l

P- 1/T I - 3/T I I - 3

Kekayaan

dan

dapa t

ber t i n d a k pu la sebaga i Judex Fac t i .

memperha t i k a n

ah

se l an j u t n y a

berdasa r kan

buk t i

Indones i a ,

bawahannya

maka

Pelayanan

Bandar

Usaha

Lampung,

Negara

yang

perundang - undangan yang

i

m

Judex Jur i s

Hak

Fact i

d iba t a l k a n ,

ep

ah

Judex

d ia t a s ,

a quo t i d a k

dan

Mahkamah Agung Repub l i k pu tusan

te r u r a i

es

dengan

ha l - ha l

Advoka t ;

on

pu tusan

dar i

l embaga

lik

to l a k

A gu

Ber t i t i k

3. Bahwa

badan hukum, atau

ub

la i n

orang ,

un tuk kepen t i n gan

do

Kl i e n

ng

(3 )

membela ,

ne si a

mewaki l i ,

In

putusan.mahkamahagung.go.id menja l a n kan kuasa ,

kl ien ;

ber l a ku (UU No. 18 /2003 ) dan ber t e n t a ngan dengan Azas-

kedua produk

quo harus

d inya t a kan

la i n

mohon

ha l

se l a ku

Le l ang

bahwa

kuasa

eksekus i

perha t i a n

te r hadap

membukt i k an

produk Pemohon

hukum

mela l u i (KPKNL)

kepu tusan

bata l

te l a h

Kanto r Bogor

(AAUPB)

kepen t i n g an Tata

atau

pernah

dan

sa tu

Agung

P- 3

Kasas i

hukum

sah ,

Mahkamah buk t i

karena

Usaha Negara

t idak

s /d

da lam

a

dan

Repub l i k

P- 5

yang

kapas i t a s n ya

mengajukan

para t e

Pelayanan Kekayaan Negara dan dan

Bandung

ep

A ah

azas

kerenanya

Indones i a

am

dengan

Baik

In d

ber t e n t a ngan

Yang

lik

Pemer i n t a han

ub

Umum

gu

Azas

dan

t i dak

pernah

mengalami peno l akan sebe l umnya . Menimbang ,

di

s

Mahkamah Agung berpendapa t :

a lasan - a lasan

kasas i

te r s ebu t

t idak

gu

Bahwa

dapa t

do

ng

Mengenai alasan - alasan ke . 1 s/d 3 :

ne

atas

bahwa te r hadap a lasan - a lasan te r s ebu t

R

ah k

A

In

14



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 14

ha l

mana t i d a k

in i

pembukt i a n ha l

hakeka t n ya

yang bers i f a t

mana t i d a k

pemer i k s aan pada t i n g ka t t i n g ka t atau

kasas i

ah

dapa t

2004

dan

ka

Terguga t

da l am

bahwa berdasa r kan

t i dak

perka r a

te r n ya t a

in i

Pemohon Kasas i

bahwa

gu

di t o l a k ;

Menimbang ,

ber t e n t a ngan

dengan

Kasas i

di to l ak ,

maka

Judex

Fact i

dan/a t a u

yang d ia j u k an o leh te r sebu t

Pemohon

2009 ,

dar i

Undang- Undang te l a h

d iubah

Kasas i

kasas i

harus

d ihukum

Undang- Undang No. 48

No.

dengan

dar i

in i ;

ub

pasa l - pasa l

14

Tahun

Undang- Undang

ep

ah

1985 No.

5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. Tahun

2009

sebaga imana

dan

te l a h

Undang- Undang d iubah

R

3

dengan

No.

5

Tahun

Undang- Undang

1986 No.

9

Tahun

2009

ser t a

pera t u r a n


la i n

do


No. 212

In

Hal .

A

gu

yang bersangku t an ;

ne

51

s

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No.

ng

am

Memperha t i k a n

sebaga imana

atas ,

bahwa o leh karena permohonan kasas i

membayar b iaya perka ra da l am t i n g ka t

Tahun

eksekus i

hukum

UUNG GUNAWAN, SH. ,MH.

A

Pemohon

Undang-

para t e

pu tusan

maka permohonan kasas i :

dengan

per t imbangan d i

ng

undangundang ,

melakukan

ep

pu la

kedua

dengan pera t u r a n ;

R

ah

l ag i

hukum sebaga imana

d iubah dengan Undang- Undang

perubahan

Hak Tanggungan sudah sesua i Menimbang ,

d i l a k sanakan

30 Undang- Undang No. 14 Tahun

Undang No. 3 Tahun 2009 ; Bahwa t i n d a kan

da lam

karena pemer i k saan pada

ub

m

Tahun

pen i l a i a n


da lam pe la ksanaan

1985 sebaga imana yang te l a h 5

a lasan -

penghargaan ten t a ng sua tu

kasas i ,

yang d imaksud da lam Pasa l

No.

mengena i

hanya berkenaan dengan t i d a k

ada kesa l a han

pu la

In d

kenya taan ,

pada

l ag i

lik

A gu

has i l

kasas i

kasas i ,


lik

a lasan

ng

da lam pemer i k saan t i n g ka t

dapa t

i

benar ,

seca ra

es

dan

d ipe r t i mbangkan o leh Judex Fac t i

on

tepa t

da l i l -

do

yang te l a h

dar i

In

da l i l

pengu l angan

ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id d ibena r kan , karena merupakan

l ag i

ah k



ik

h

M

R ep ub

hk am


Halaman 15

R ep ub

hk am


ME N G A D I L I

Menolak

permohonan

kasas i

ne si a


:

dar i

Pemohon

Kasas i

:

ng

UUNG GUNAWAN, SH. ,MH. te r s ebu t ; Menghukum perka r a

Pemohon

da lam t i n g ka t

Kasas i

kasas i

untuk

in i

membayar

sebesa r

Rp.

500 .000 , -

o leh

Dr .

pada har i

H.

IMAM

do

Mahkamah Agung

d ipu t u s kan

da lam rapa t

Kamis tangga l

SOEBECHI,

permusyawara t a n 26 Agus tus

SH. ,MH. ,

In

A gu

( l i ma ra t u s r i b u rup i a h ) ; Demik i an l a h

b iaya

Hak im

Agung

Dr .

Anggo ta ,

dan

d iucapkan

itu

Hak im- Hakim Agung s i dang

te r bu ka

j uga o leh Ketua Maje l i s

bese r t a

te r s ebu t

SH. ,MH. ,

SH. ,MHum. dan

da lam

dan

Pan i t e r a

d iban t u

Penggan t i

o leh

RAFMIWAN

dengan

ng

i

R

o leh para p ihak ;

Hak im- Hak im

Anggo ta

:

H.

SUPANDI,

SH. ,MHum.

Ttd /

A

SOEBECHI, SH. ,MH.

Dr . H. AHMAD SUKARDJA, SH. ,MA.

H.

IMAM

Pan i t e r a

Penggan t i

ub

lik

ah

Ttd /P r o f .

Dr.

In d

gu

K e t u a : Ttd /D r .

t i dak

es

ka

MURIANETI ,

ah

H. SUPANDI,

H. AHMAD SUKARDJA, SH. ,MA. ,

un tuk umum pada har i

d ihad i r i

Dr .

on

sebaga i

Maje l i s ,

ub

m

Pro f .

Ketua

lik

sebaga i

ep

ah

Mahkamah Agung yang d i t e t a p kan o leh Ketua Mahkamah Agung

Hak im- Hak im Anggo ta

:

SH. ,MH.

s ne

gu

do

ng

M

R

ep

Ttd /RAFMIWAN MURIANETI ,

ah k

am

2010

A

In

16


ik

h


Halaman 16

R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Biaya - b iaya :

6.000 , -

2. R e d a k s i …………….. Rp.

5.000 , -

ng

1. M e t e r a i ……………... Rp.

kasas i

……..

Rp. 500.000 , -

A gu

do

Jumlah …………………..

Rp. 489.000 , -

In

3. Admin i s t r a s i

ne si a


Untuk Sal i n an

a.n .

Pan i t e r a

Muda Tata Usaha Negara ,

ep

ka

ub

m

Pani t e r a

lik

ah

MAHKAMAH AGUNG R. I .

ah

ASHADI , SH.

s ne do


No. 212

In

Hal .

A

gu

ng

M

R

ah k

ep

ub

am

lik

ah

A

In d

gu

on

ng

es

i

R

NIP. : 220000754


ik

h


Halaman 17

2010) TESIS

Recommend Documents