/411/111 /111111 14NOM1
ILITIJOUI< INXNEVA
SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138/ PMK.05/201 I TENTANG PETUNJUK PELAKSA N AMC PEMBAYARAN GAJI PEGASVAI NEGERL PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUN BUM SEPTEMI3ER 2011 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA FSA MENTERI KEUANGAN, Men bang
Nlenginy,at
bahwa until k melaksanakaa ketentuan Pasal 2 Pera hi ran Presiden Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Penetapan Fein baya ran Gan Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Pon bava ran Pensinn Evian September 2011, perlu menetapkan Peraluran Monteri Kelm nga n tentang Petunjuk I'elaksanaan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Felsbat Negara, dan l'ensiun Tinian September 2011: : 1.
2.
Peraturan Presider Koltn- 52 'Pablo 2011 Wincing Penetapan Pen) !m yna n Gail Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Pent ha l; a ran Pepsin!) Bulan September 2011; Keputusan Pres!den Nomor 56/P Tabun 2010; NIEMUTUSKAN:
\Ionia pka n
: PERATURAN MF.NTERI KEUANGAN 'FENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERL PEJABAT NEG A RA, DAN PENSIUN BULAN SEPTEMBER 2011. BAB 1 KETENItAN UMUM Pasal Dalaln Peraturan %Ienteri KO lia nga n ini, yang dimaksud dengan: 1.
Pegawai Negeri adc)lo ll setiap warga nega ra Republik Indonesia yang telah memenuln SIM rat y ang ditentukan, diangkal oleh peja bat yang berwenang dan disera hi tugas da lam slot u jaba tan negeri, a la u disera hi tugas nogara lainnva, dan digaji benlasarkan peraturan perundanp,-undangan yang berlaku.
MENTERI KLUANCIM1 MAUNA INIXNESIA
Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaintana dimaksud dalaut UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara y ang ditenlukan oleh Undang-Undang. Ponstun adalah penghasilan, baik dalam istilah pensiun, tunjangan atau istilah lainnya, yang diberikan negara kepada Para pihak y ang memenuhi ssarat berdasarka n peraturan perundang-undangan y ang berlaku sebagai bentuk jaminan hari tua dan setiagal [m1451415(1 alas pengabdian dui kepada Negara. Kantor Pelayanan Perbendaltaraan Negara, yang selanjutnva disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perlrndaharaan yang berada di [await dan bertanp,p,ung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wila yalt Direklorat Jenderal Perbendaharaan. Surat PerminMan Pembayaran, yang selanjutn y a disingkat SPP, adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab alas pelaksanaan kegialan dan disampaikan kepada Penp,p,una Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutit y a diteruskan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintalt Meinbayar berkenaan. 6.
Surat I'erintah ktembayar Langsung, yang selanjutnyn disebto SPM-LS, adalah surat perintah memba yar yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada: Pihak Ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan; Bendahara Pengeluaran untuk 13elanja Pegavvai/Perjalanan.
5.
Surat Perinlah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah Su rat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas Itehan Anggaran Pendapaian clan Belanja Negara (APRN) berdasarkan SPM.
n.
Bank Operasional T, yang sclanjutnya disingkat ROT, adalah bank operasional mitra Kuasa Rendahara Umum Negara di daerah yang menvalurkan dana APRN untuk pengeluaran non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan Uang Persedidan.
7.
Bank Operasional II, yang selanjulnya disingkat 50 11, adalah bank operasiona I mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang inenyalurkan dana APRN untuk pengeluaran gaji bulanan.
S.
Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara 1:111 U II/ Negara yang selanititnya disingkat RPKBUNP, adalah rekening yang dibuka oleh Direktur tenderal l'erbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat Mau pejabat y ang diberi kuasa di Bank Operasional Pusat.
mENILU KEIJANGAN 111111110K INXt4E8/A
Aphkast e-kirana adalah aplikasi elektronik perkiraan kebutuhan dana KPPN yang berfungsi sebagai sarana untuk mengajukan kebutuhan dana KPPN dalam rangka membiayai pengeluaran negara pada periode waktu tertentu. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Pensiun, yang selanjutnya disebut KPA Belanja Pensiun, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan clan langgung jawah dari Pengguna Anggaran untuk mengy,unakan anggaran helanja pensiun yang dikuasakan kepadanya. MAIM Pent bunt Komitmen Belanja Pensiun, yang selanju tnva d Rebut PPK Belanja Pensiun, adalah pejabat Yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran atau KPA unLuk mengambil keputusan clan/atau tindakan yang dapat mengakibalkan pengeluaran belanja pensiun atas beban belanja negara. Mahal Penguji/Penerbit Surat Pet-into!' Membayar Belanja Pensiun, yang selanjutnya disebut PP-SPN1 Belanja Pensiun. adalah pejabat yang (fiber' kewenangan oleh Pengguna Anggaran a tau KPA untuk inelakukan pengujian dan perintah pembayaran belanja pensiun Mac beban belanja negara. 13.
Dana Alokasi Umum, yang selanjuln ya disingkal DAL, adalah dana yang bersumber dari l yndapaLin APBN yang dialokasikan dengan Minim pemerataan kentampuan keuangan antar-Daerah unhtk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka polaksanaan 1)esent rail sasi. 13/113 RUANG LINGKUP
Pasal 2 Peraturan Menton Keuangan ini mony,atur lata cara: a. pembavaran gap Pegawai Negeri dan Pejabal Negara bulan September 2011; N. pent bava ra n Pensiun hula n S( • tember 2011: dan c. pelaksanaan transfer DAU hulan September 2011. BAB 111 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA Pasal 3 (1)
Dalam rangka pembayaran gaji Pegawai Negeri dan Pejabal Negara, KIPN menerbilkan SP2D gaji induk bulan September 2011 paling lambat tanggal 24 Agustus
MENICIU KEUANAMI Itt-POOLIK INDONESIA
(2) SP2D sebap,a imam, dimaksud pada ayat (1) diberi tanggaI 26 Agustus 2011. Pasa l 4
KPPN mengajukan kebutuhan Liana untuk pembayaran gaji induk Milan September 2011 pada tanggal 24 Agustus 2011 untuk dana awal tanggal 25 Agustus 2011 melalui Aplikasi e-kirana kepada Direkturat Pengelolaan Kas Negara. (2) Ihmlasarkan hebutu ban dana yang diajukan oleh KPPN sebagaimana dunaksud pada aval ( 1), Direktorat Pengelolaan Kas Negara meta ku Lan dropping dana untuk pembavaran gaji induk Milan September 2011 melalui KrKISDNP pada tanggal 25 Agustus 7011. Pasal 5 (I) Kl'I'N menerbitkan surat perintah transfer penundahbukuan dana Bari 150 I ke BO II/ kantor pos untuk pembavaran gaji 'mink Int Ian September 2011 pada tangga1 25 Agustus 2011. pus mem indalibukiikan/ Operasional II/ Lanier (2) Bank mentransfer pembavaran gaji induk Milan September 20.11 Ise nekening yang berhak paling Iambs t tanggaI 26 Agustus 2011.
KPPN ntenya mpaikan porn boritahuan kopada satuan kerja dan hank operasionaljkamor pos nt iira kerjanva bahwa pelaksanaan pembayaran gaji induk bulan September 2011 dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2011. BAB IV PEMBAYARAN PENSIUN Pasal 7 (I) Dalam rangka pembavaran Pensiunn. PT laspen (Persero) dan I . Ass bri (Persero) mengajukan tagi han btlanja pension Milan SeptetnIxtr 2011 kepada KPA II( .1anja Pension e.g. PPK BeIanja Pension daft dilamphi dengan &Rumen pendulum% sesuai peraturan pernndang-undangan. PM: Belanja I'ensiun menerbdkan SPP untuk selanjutnva diajukan kepada PP-SPIvl Belanja Pensiun. Berdasarkan SPP sebagaintana d Ina ksucl pada ayat (2), PP-SPM Belanja Pension menerbitkan SPNI-IS alas tagihan bela nja pensiun C.ohap,a ima no dimaksud pada avat (1) untuk Milan September 2011 paling lamhat tanggal 22 Agustus 2011.
WHIM KFIIANCIAW 11E1.1a111 l'IDONESIA
(4) I3erclasarkan SPM-1S sebagaimana dimak3uct pada ayat (3), KPPN Jakarta 11 numerbitkan SP2D belanja pensiun paling Iambat tanggal 22 Agustus 2011 untuk uniting PT Taspen (Persero)dan PI Asabri (Persero). Pasal 8 Untuk keperluan penerbitan SP2D belanja pensiun bulan Sptember 2011, MTN Jakarta 11 mengajukan kebutu ban dana belanja pensiun untuk dana tanggal 22 Agustus 2011 nletahli Aplikasi e-kirana kepada Dtrekturat Pengelolaan Kas Negara. Pasal 9 PT Taspen (Persero) clan PT Asabri (Persero) melakukan pent bayaran Pensiun bulan September 2011 berdasarkan ketentuan meny,enai tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun yang dilaksanakan oleh 1/1: Taspen (Persero) clan I rF Asabri (Persero), dimajukan in ulai tanggal 23 Agustus 2011. BAR V PETAKSANAAN "FRANSFER DANA ALOKAS1 1.:IgUN1 I'Mal 10
Transfer DAL bulan September 2011 dalani ratigka pembayaran gap PNS Daeratt Milan September 2011 dilaksanakan dengan ketentuan sobagai berikut Direktnrat Jenderal Perintbangan Keuangan mengajukan SPN1-LS ke KPPN Jakarta 11 paling la in ba t tanggal 22 Agustus 2011. Alas dasar SPNI-LS sebagaimana climakstal pada Iltlruf a, KPPN Jakarta II menerbilkan SP21) yang diberi tangga I 25 Agustus 2011. Pasal 11 KPPN mengajukan kebt111,111.1 n dana kepada Direktorat Pengetolaan Kas Negara untuk kebu to ban transfer DALT bulan Septenther pada tanggal 24 Agustus 2011 dengan menggunakan Aplikasi e-kirana. 80 I memindahbukukanimentransfer DAC ke rekening has daerah paling larnba t la nggal 23 Agustus 2011.
MENTESI KEIMUGAN 11171 ,1M/IC
taxioriss
-6KIITENTUAN PECUTLIP Pasal 12 Peraturan Menteri Kona np,an ini mulai bertaku pada laity,y,a1 d i u ndangkan. ora ng inengetah u nya, memerintahkan Agar setiap pengundangan Perahiran Menteri Keuangan ini dengan pertempatannya pada Bonita Negara Republik Indonesia, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2011 MENTERI KELIANCAN ltd. AC121; D.W. MARTOWARDOJO Diundanp,kan di Jakarta pada tanggal 22 Agnsl us 2011 IdENTERI HUKUM DAN I IAK ASASI MANUSIA ttd. l'A I KLAUS AKBAR 13ERITA NEGA RA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 516 Sal matt sesuai dengan aslinya KEPALA 131RC) UMUM u.b. KnrALA MENTERIAN
C1ARTO N IP. 195 201984021061
