KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 11 /P13/201 I TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-66513 12005 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE LANJA NEGARA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menunbang
a bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran Kementerian NegaraiLernbaga. perk, dilakukan penyesuatan besaran Uang Persediaan (UP) dan ients belania yang dapat rhbayarkan melalui mekanisme UP. b bahwa berdasarkan hal tersethit, ketentuan mengenat besaran UP sebagairnana diator dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-664'92005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanm Negara. perriu drakukan perubahan. c bahwa berdasarkan pert/mbangan sebagaimana dimaksud dalam hum, a dan huruf b. perlo menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66313/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran alas Beban Anggaran Pendapatan dan Belania Negara:
Mengirgat
1 Undang-Undang Nornor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pamk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43. Tambahan l embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 3 Undang-Undang Nornor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 43551. 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara (Republik Indonesia I ahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). 5 Peraturan Pemerintat, Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNI3P 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tala Cara
Penagunaan Penerimaan Negara Bukan Pamk yang Bersumber dark Kegiatan Tertentu:
7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Lahti') 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Reaksasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengetolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Peraturan Pemenntah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 10. Peraturan Presidon RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangtman untuk Kepentingan Union). II Keputusan Presiden Noma; 54 Tahur 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernermtah 12 Peraturan Menton Keuangan nom( 134/PMK 06.2005 tentang Pedoman Pen/W*1nm Dalam Pelaksanaan APBN; 13 Peraturan Menten Keuangan Nomor 0I/PMK 06/2007 tentang Ragan Akun Standar. 14 Peraturan arektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66/P13/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekantsme Pelaksanaan Pembayaran Alas Beban Anggaran Pendapatan dan Bawl Negara. ME MU TUSKAN Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLRBENDAHARAAN TENTANG PERUBAFIAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PE RBENDAHARAAN NOMOR PER-661PB/2005 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMI-3AYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Pasal I Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (7). ayal (8) ayat (12) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PLR 66/P132005 ter/tang Mekantsme Pelaksanaan Pernbayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dtubah. sehingga betbunyi sebagai betikut: Pasal 7 I 1 ) PA/Kuasa PA menerbitkan SPM-UP berdasarkan DIPA alas pernuntaan Bendahara Pengeluaran yang dthebankart pada MAK transit° Berdasarkan SPM-UP dunaksud pada ayat 11), KPPN menet Mikan SP2D untuk rekerung Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM•L1P Pensigunaan UP (mama( tanygumi jawab Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran metakukan Deng/slat) kentbati UP setelah UP dirnaksud digunakan (revoking) sepamang mash tersedia dana dalam DIPA. Bag' bendahara yang dtbantu oteh beberapa PUM. dalam pengajuan SPM-UP dtwaltbkatt melarnpirkan daltar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelota oteh masing-masing PUM.
Sisa UP yang mash ada pada bendahara pada akhir tahun anggaran harus disetor kembati ke Raker/mg Kas Negara selambataambatnya tauggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan Setoran sisa UP dimaksud. °let/ KPPN dibukukan sebagai pengemballan UP sesuai MAK yang ditetapkan UP dapat diberikan dalam batas-balas Sebagai berikut:
a UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran 1 Belanja Barang (52). Belanja Modal 153) untuk pengeluaran honor tun. Alat Tulis Kantor (KIK). perjalanan ['Inas braya pengumuman lelang, pengurusan sural perijinan dan pengeluaran lain yang lidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset Belanja
(581
Dituar ketentuan pada butir a. dapat dibenkan pungecualian untuk DIPA Pusat etch Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi to daerah serta DIPA yang ditetapkan deb Kepala Kanwil Ddjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Dolan Perbendaharaan setempal c UP dapat diberikan setinggi-taigginya 1112 (satu per duabelas) dan pagu DIPA menurut klasdikasi belanja barang thin belanja lain lain yang digit/kali untuk dibenkan UP. maksimal Rp 50.000 000.- (lima pulul) jula rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp 900 000 000 (sembilan ratus rupiah). 1/18 (satu per delapanbelas) dan pagu DIPA menurut klasilikasi belanja barang dan belanja lain-lain yang diipnkan untuk diberikan UP. maksimal Rp.100 000 000 (swan's juta rupiah) untuk pagti Maras Rp 900 000 000 isembdan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.400 000.000 (dua mbar empat talus juta rupiah); 3) 1/24 (satu per (friar/Sub empat) dan pagu DIPA menurut klasifikas) belanja barang dan belanja lain-lain yang dujinkan untuk dibenkan UP. maksimal PI) 200 000 000 (dua talus juta rupiah) untuk pagu dialas Pp. 2 400 000 000 (dua miliar ernpal talus juta rupiah) sampai dengan Hp 6.000 000 000 (enam miliar rupiah). Sy 1/30 (salts per ttga puluhy dan pagu DIPA menurut klasdikasi belanja barang dan belanja lain-lain yang &jerki/ untuk diberikan UP. maksimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 6 000 000 000 (enam miliar rupiah). d Perubahan besaran UP di liar ketentuan pada butir c ditetapkan Dinh Kepala Kanter Wilayah Ditjen Pethendaharaan untuk perubahan besaran UP merjath setingrungginya Rp 500 000 000.- (lima talus juta rupiah/. Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk perubahan besaran UP di alas Rp.500 000.000.- (lima talus juta rupiah) e PA/Kuasa PA dapat mengajukan UP sebagairnana danaksud nasal 7 butir C Setelah dipertutungkan dengan UP yang tetah diterima.
f. Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud pada butir c dapat dtherikan apabila dana UP MIMI dipergunakan sektirang-kurangnya 75 dari dana UP yang diterima g Pengecuaiian terhadap bar f diputuskan oeh Drrektur Jenderal Perbendaharaan alas usut salker. h Oalam hal penggunaan UP belum mencapar 75%, sedangkan satker/ SKS yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, sacker! SKS dunaksud dapal menaajukan TUP. i.
Pernbenan TUP dialur sebagai berikut Kepala KPPN dapat memberikan IUP sampai dengan jumlah Rp 500 000 000.- (lima talus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan (then UP bar, instansi dalam wilayah pembayaran KPPN bersangkutan Permintaan TUP dt alas 12p 500.000.000.- (lima talus jula rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan (Jibed UP hams mendapat dspensasi dan Kepala Karim' Ditjen Perbendaharaan
j. Pengaj uan pengesahan Surat Perintah Membayar Penggantian UP Nihil alas 1 UP dapat dilakukan secara bertahap sampai dengan batas akhir pengajuan SPM-GU Nitol alas 1 UP. (8) Syarat untuk mengajukan Tambahan UP: Untuk mernenutu kebutuhan yang sangat mendesald Udak dapat ditunda. Digunakan paling lama saki bulan sejak tanggal SP2D dilertatkan c. Apabila tidak habis digunakan dalam salt, bulan sisa dana yang ada pada bendahara. harus disetcr ke Rekemng Kas Negara. d Pengecuallan terhadap built b dan c untuk dispensasi perpanjangan waktu pertanggungjawaban Tarnbahan UP lebih dari satu bulan menjadi kewenangan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. e. Pernichonan dispensasi perpanjangan akhir batas pertanggungjawaban Tambahan UP sebagantana dimaksud buatikrhd. diajukan PA./ Kuasa PA dengan disertai alasan yang jelas (9) ()Man) mengajukan permintaan TUP bendahara wapb menyampaikan: a- Rincian Rencana Penggunaan Dana anti* kebutuhan mendesak dan rid serta nncian sisa dana MAK yang diminlakan TUP Rekening Koran yang menumukkan saldo lerakhir. Swat Pernyataan bahwa kegialan yang diblayai tersebut lidak dapat dilaksanakan/drbayar melalui penerbtan SPM-LS. SPA1 UP/Tainbahan UP ditertutkan dengan meriggunakan kode kegiatan untuk rupiah mum; 0000 0000 825111. pinjaman luar nage!' 9999 9999 825112, dan PNBP 0000.0000.825113. Penggantian UP. diajukan ke KPPN dengan SPM-GUP, dilamprri SPTB. dan fintokepr Surat Setoran Pajak 'SSP) yang deegalisir Oeh Kuasa Pengguna Anggaran Mau pejabat yang ditunjuk. untuk transaksi yang menurul ketentuan harus dipungut PPN dan PPh. (12) Pembayaran yang d/akukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp.20.000.000 (dria puluh juta rupiah). kecuah untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas.
Pasal II Lampiran 2 Peraturan Direktur Jenderat Perbendaharaan Nome:. PER-66/PW2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Bebop Negara diubah, sehingga meniadi sebagaimana ditetapkan datam Lampiran Peraturan Direktur Jenderat Perbendaharaan ini Pasal III Peraturan Direktur Jenderat Perbendaharaan ins molar berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Febnian 2011 411:1DIRF K RJR JI
(.`
AGUS SUPRIJANTO NIP 195308141975071001
Larnivanl Fenny 512713 unhik SPM GU
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BEL ANJA Nomor
1. 2
Node Satuan Kelp Nama Satuan Kerja Tanggal/No DIPA Klasiti kasi AnggiVan
;1)
(2) (3) ... ............ (4) ( 1 ) t (8) i (5).-.1... ... ....
(9) .1... (10).
Yang bertandatangan di bawah ini atas nama Kuasa Paling:ma Anggaran Satuan Kerja (11) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material ataS segala pengeluaran yang telah dibayar tunas °lett Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak mencrima serta kebonaran perhilungan dan setoran pajak yang befall dipungut alas pembayaran tersebut dengan perincian sebagar bcrikut Pajak yang dipungut IBukti Jumlah i/am Pengeluaran Senda Uraian Akun Penerima i
No
Tanggal Nomor a
b
c
(12)
..(13)..
...(14)...
a (15) ..
e (16)...
f
G
(D)..
(18)
4,
PPN
PPh
r:
I
(19) .
(20) r
Rp
Jornlah
Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/0PN) tersebut di alas disimpan oleh Pengguna AnggaraniKuasa Pengguna Anggaran untuk keiengkapan administrasi dan pemeriksann aparat pengawasan fungsional DemiKlan Swat Pernyataan tnt dibuat dengan sebenarnya. Pejabat Pernbtrat Komitmen . (21).. Noma ...(22)- NIP/NRP (23)...
Hendahara Pengeluaran ..(24)... Mama ...(26)... NIP/NRP (26)...
/
PETUNJUK PENGISIAN SPTB UNTUK SPM GU NOMOR
.
r(3) . (4)
(11)
(14)
URAIAN ISIAN Onsi dengan nomor um! SPTB iDiisi dengan kode Satuan Kerja/Satker yang bersangkutan [Nisi dengan nama Satuan Kerja/Satker yang bersangkutan Dust dengan tanggal dan Noma DIPA . Ns' dengan Kode Fungsi Diisi dengan Mode Subfungsi : Doss dengan Kode Program Diisi dengan Kode Kegialan I Diisi dump() Kode Output Diisi dengan Kode Sub Kelompok Akun I Dust dengan nama Satuan Kerja/Satker yang bersangkutan I Diisi dengan nornor urut psis, dengan jenis akun yang membebani pengeluaran Diisi dengan nama penerirna uang/rekanan Diisi dengan uraian pembayaran yang metiputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknisnya Diisi dengan tanggal bukh transaksi pada kuitansi/ dokumen yang diner samakan Dose dengan nomor unit bulth transaksi Ns! dengan Nilai pada kurtansi (bruto) Diisi dengan jumlah PPN yang dikenakan Diisi dengan jumlab PPh yang dikenakan Di's! tandatangan Pejabal Pembuat Komitmen (dalam hal PPK berhatangan maka ditandatangam olch KPA) Otis' nama Pejabat Pembuat Komitmen Deist NIP/NRP Pejabat Pembuat Komitmen Diisi tandatangan Bendahara Pengeluaran Diisi nama Bendahara Pengeluaran Deist NIP/NRP Bendahara Pengeluaran
_ .... .
Larr ,pran 2 Format SPTB untuk SPM LS
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (1 Nomor Kode Satuan Kerja Nama Satuan Kerja TanggaVNo. DIPA 4. Klasddrasi Anggaran
a
(5).../... (6) /
.(2) .(3) (4) (7) I (B). I
(9).. I. (10)
Yang bedandatangan di bawah ini alas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (11) menyatakan bahwa saya bertatiggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai bertkut:
No
Akun
Penerima
Litman
a
b
c
d
(12)
. (13)..
.. (14)...
.. ( 1 5)-.
pajak yang dipungut
Jurntah
PPN
PPh
I
c
(17)
.. (16)... Rp
/ Rp
(18)
Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan ask setoran pajak (SSP/BPN) tessebut dr atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemenksnan aparat pengawasan tungsional Demiloan Surat Pernyataan in, dibuat dengan sebenarnya. Pejabat Pernhuat Kornitmen
NAMA (20) .. NIP/NRP (21)...
/
PETUNJUK PENGISIAN SPTB UNTUK SPM LS URAIAN ISIAN
NOMOR Diisi dengan nomor urut SPTB
Diisi dengan kode Satuan Kerja/Salker yang bersanukulan Diisi dengan nama Satuan Kerja/Salker yang bersanykutan
Diisi dengan tanggal dan Nomor DIPA Diisi dengan Kode Fungsi . Diisi dengan Kode Subfungsi ( 7)
Diisi dengan Kode Program
(6)
Diisi dengan Kode Kegiatan Diisi dengan Kode Output Diisi dengan Kode Sub Kelompok Akun Diisi dengan nama Satuan Kerja/Satker yang bersanykutan Diisi dengan nomor um( Diisi dengan jenis akun yang membebani pengeluaran Diisi dengan nama penerima uanglrekanan
( IS)
Diisi (Ratan pembayaran yang meliputi lingkup pekerjaan yang cliperjanjikan. tanggal. nomor kontrak/SPK. berita acara yang dipedukan/ dipersyaratkan Drisi dengan Mai pada kuitansi (brute) Diisi dengan jumlah rupiah PPN yang dikenakan Diisi dengan jumlah rupiah PPh yang dikenakan Diisi tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen (dalam hal PPK berhalangan maka ditandalangane oleh KPA) Diisi narna Pejabat Pembual Komitmen Disi NIPINRP Pejabat Pembual Komitmen
1'
