2009

PUTUSAN Perkara Nomor: 25/KPPU-I/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Komisi”) yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU No. 5 Tahun 1999”) berkaitan dengan Penetapan Harga Fuel Surcharge Dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik yang dilakukan oleh: (1) Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero), berkedudukan di Gedung Manajemen Garuda Indonesia Lantai 3 Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng 19120, Indonesia;----------------------------------------------------(2) Terlapor II, PT Sriwijaya Air, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 68 Blok C 15-16, Jakarta Pusat 10730, Indonesia;----------------------------(3) Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), berkedudukan di Gedung Merpati, Jalan Angkasa Blok B.15, Kavling 2-3, Jakarta Pusat 10720, Indonesia; ------------------------------------------------------------------------------------(4) Terlapor IV, PT Mandala Airlines, berkedudukan di Jalan Tomang Raya Kavling 33-37, Jakarta Barat 11440, Indonesia;----------------------------------------(5) Terlapor V, PT Riau Airlines, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 438 Pekanbaru, Riau 28125, Indonesia; ------------------------------------------------(6) Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Services, berkedudukan di Boutique Office Park, Benyamin Suaeb Blok A11/12, Kemayoran, Jakarta Pusat 10630, Indonesia; ------------------------------------------------------------------------------------(7) Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines, berkedudukan di Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada Nomor 7, Jakarta Pusat 10130, Indonesia; -------------------------

SALINAN (8) Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines, berkedudukan di Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada Nomor 7, Jakarta Pusat 10130, Indonesia; ------------------------(9) Terlapor IX, PT Metro Batavia, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Jakarta Pusat 10120, Indonesia; ----------------------------------------------------------(10) Terlapor X, PT Kartika Airlines, berkedudukan di Wisma Intra Asia, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 58, Jakarta Selatan 12870, Indonesia; -------------------(11) Terlapor XI, PT Linus Airways, terakhir diketahui berkedudukan di Grand Boutique Centre, Jalan Mangga Dua Raya Blok C Nomor 4, Jakarta Utara 14430, Indonesia; -----------------------------------------------------------------------------------(12) Terlapor XII, PT Trigana Air Service, berkedudukan di Komplek Puri Sentra Niaga, Jalan Wiraloka Blok D 68-69-70, Kalimalang, Jakarta Timur 13620, Indonesia;( -----------------------------------------------------------------------------------(13) Terlapor XIII, PT Indonesia AirAsia, berkedudukan di Office Management Building, 2nd Floor, Soekarno-Hatta International Airport Jakarta 19110, Indonesia; ------------------------------------------------------------------------------------telah mengambil Putusan sebagai berikut: Majelis Komisi: -----------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;------------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut “LHPP”);-------------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”); Setelah membaca Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor; -------------------------Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”); ---------------

TENTANG DUDUK PERKARA

1.

Menimbang bahwa berdasarkan data dan informasi yang berkembang di masyarakat, Sekretariat Komisi melakukan monitoring terhadap pelaku usaha

2

SALINAN yang diduga melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 terkait dengan pemberlakuan fuel surcharge oleh maskapai penerbangan; -----------------2.

Menimbang bahwa setelah melakukan kegiatan monitoring terhadap pelaku usaha, Sekretariat Komisi menyimpulkan adanya kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang disusun dalam bentuk Resume Monitoring; ------------------------

3.

Menimbang bahwa setelah melakukan Kegiatan Pemberkasan terhadap Resume Monitoring, Sekretariat Komisi menyusun dan menyampaikan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Komisi untuk dilakukan Gelar Laporan; ---------------

4.

Menimbang bahwa berdasarkan Rapat Gelar Laporan, Komisi menilai Laporan Dugaan Pelanggaran layak untuk dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan; ------------

5.

Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 118/KPPU/PEN/IX/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 25/KPPU-I/2009 terhitung sejak tanggal 28 September 2009 sampai dengan tanggal 06 November 2009 (vide bukti A1); ------

6.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 221/KPPU/KEP/IX/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 25/KPPU-I/2009 (vide bukti A2); --------------------------------------------------------------------------------------------

7.

Menimbang

bahwa

selanjutnya

Sekretaris

Jenderal

Sekretariat

Komisi

menerbitkan Surat Tugas Nomor 970/SJ/ST/IX/2009 tanggal 28 September 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (vide bukti A3); ---------------------------------------------8.

Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan dan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor (vide bukti A4 s/d A27); ---------------------------------------------------------

9.

Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor dan merekomendasikan kepada Komisi untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan yang dituangkan dalam bentuk LHPP (vide bukti A43); ----

3

SALINAN 10.

Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 136/KPPU/PEN/XI/2009 tanggal 09 November 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 25/KPPU/I/2009 terhitung sejak tanggal 09 November 2009 sampai dengan tanggal 05 Februari 2010 (vide bukti A45); ----------------------------------------------------------------------

11.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 247/KPPU/KEP/XI/2009 tanggal 09 November 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 25/KPPU-I/2009 (vide bukti A46); -

12.

Menimbang

bahwa

selanjutnya

Sekretaris

Jenderal

Sekretariat

Komisi

menerbitkan Surat Tugas Nomor 1174/SJ/ST/XI/2009 tanggal 09 November 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A47); ------------------------------------------------13.

Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan dan Salinan LHPP kepada para Terlapor (vide bukti A48 s/d A60); --------------------------------------------------------------------------------------

14.

Menimbang setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 25/KPPU-I/2009, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan,

maka

60/KPPU/KEP/II/2010

Komisi

menerbitkan

Keputusan

08

2010

tanggal

Februari

tentang

Komisi

No.

Perpanjangan

Pemeriksaan Lanjutan Perkara 25/KPPU-I/2009 terhitung sejak tanggal 08 Februari 2010 sampai dengan 23 Maret 2010 (vide bukti A76); ---------------------15.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan No. 61/KPPU/KEP/II/2010 tanggal 08 Februari 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 25/KPPU-I/2010 (vide bukti A77); ------------------------------------------------------------------------------------------

16.

Menimbang

bahwa

selanjutnya

Sekretaris

Jenderal

Sekretariat

Komisi

menerbitkan Surat Tugas Nomor 147/SJ/ST/II/2010 tanggal 08 Februari 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A75); --------------------------------

4

SALINAN 17.

Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (vide bukti A80 s/d A92); ------------------------------------------------------------------------------------------

18.

Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta perpanjangannya, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor, para Saksi dan Pemerintah; -----------------------------------------------

19.

Menimbang bahwa identitas dan keterangan Terlapor dan para Saksi, telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya serta masing-masing telah ditandatangani oleh yang bersangkutan (vide bukti B1 s/d B35); ---------------------

20.

Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; ----------------------------------------------------------------------------

21.

Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang memuat fakta-fakta sebagai berikut (vide bukti A121): ------------------------------------------------------------------

21.1 Tentang Profil dan Pangsa Pasar Para Terlapor; ----------------------------------(1)

Bahwa berikut disampaikan profil singkat para Terlapor dalam perkara ini: -------

Tabel 1 Profil PT Garuda Indonesia (Persero) Nama perusahaan

PT Garuda Indonesia (Persero) (GA) Terlapor I

Tahun berdiri

1950

Pemegang saham (2008) + persentase saham

Pemerintah RI (96%) PT Angkasa Pura I (1,52%) PT Angkasa Pura II (2,48%)

Direksi (2008)

Direktur Utama: Emirsyah Satar Direktur: Agus Priyanto, Achirina, Ari Sapari, Elisa Lumbantoruan, Eddy Purwanto, Hadinoto Soedigdo

Komis’oaris (2008)

Komisaris Utama: Hadiyanto Komisaris: Abdul Gani, Adi Rahman Adiwoso, Wendy Aritenang, Sahala Lumban Gaol.

Jenis

dan

jumlah

pesawat

serta

kapasitas

51 pesawat

5

SALINAN penumpang masing-masing

B747-400 (405 seats): 3 pesawat A330-300 (293 seats): 6 pesawat B737-800 NG (180 seats): 4 pesawat B737-400 (124 seats): 19 pesawat B737-300 (104 seats): 14 pesawat B737-500 (92 seats): 5 pesawat

Jumlah rute domestik

72 rute

Rincian rute domestik (0 s/d 1 jam)

JKT-PLM, PLM-JKT, JKT-JOG, JOG-JKT, JKTSOC, SOC-JKT, JKT-SRG, SRG-JKT, MES-BTJ, BTJ-MES, SUB-DPS, DPS-SUB

Rincian rute domestik (1 - 2 jam)

JKT-PKU, PKU-JKT, JKT-PDG, PDG-JKT, JKTBTH, BTH-JKT, JKT-PNK, PNK-JKT, JKT-BDJ, BDJ-JKT, JKT-SUB, SUB-JKT, JKT-DPS, DPSJKT, JKT-PKY, PKY-JKT, JKT-AMI, AMI-JKT, BIK-DJJ, DJJ-BIK, DJJ-TIM, TIM-DJJ, JOG-DPS, DPS-JOG, DPS-UPG, UPG-DPS, UPG-MDC, BPN-MDC, MDC-BPN, BPN-UPG, UPG-BPN.


JKT-MES, MES-JKT, JKT-BPN, BPN-JKT, JKTBTJ, BTJ-JKT, JKT-UPG, UPG-JKT, UPG-BIK, BIK-UPG, BPN-DPS, DPS-BPN.

Rincian rute domestik ( 3 s/d 4 jam)

JKT-MDC, MDC-JKT, JKT-BIK, BIK-JKT, DJJUPG, UPG-DJJ, DPS-TIM, TIM-DPS.

Rincian rute domestik (> 3 jam)

JKT-DJJ, DJJ-JKT, JKT-TIM, TIM-JKT, DJJDPS, DPS-DJJ, TIM-UPG, UPG-TIM.

Keterangan

Merupakan BUMN yang didirikan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan Negara juga memiliki kewajiban yang terkait dengan kemanfaatan umum (public service obligation), yaitu dengan melayani rute-rute penerbangan sesuai kebutuhan masyarakat umum meskipun tidak selalu menguntungkan secara komersial. Merupakan penerbangan dengan kategori pelayanan dengan standard maksimum (full service) mulai dari prejourney, pre-flight, in-flight, post flight dan post journey. (vide bukti C1.1)

Tabel 2 Profil PT Sriwijaya Air Nama perusahaan

PT Sriwijaya Air (SJ) - Terlapor II

Tahun berdiri

2003


Hendry Lie (40.04%) Candra Lie (31.99%) Johannes Bundjamin (19.81%) Andy Halim (5.16%) Harwick Budiman Lahunduitan (2%)

6

SALINAN Fandy Lingga (1%) (vide C2.1) Direksi

Direktur Utama: Chandra Lie Direktur:, Harwick Budiman Lahunduitan, Gabriella, Bambang Haryono, Toto Nursatyo, Eddy Suwanto (vide bukti C2.2)

Komisaris

Komisaris Utama: Hendry Lie Komisaris: Soenaryo Yosopratomo, Andy Halim, Johannes Bundjamin, Fandy Lingga (vide bukti C2.2)

Jenis dan jumlah pesawat penumpang masing-masing

serta

kapasitas

23 pesawat Boeing 737-200 (125 seats) Boeing 737-300 (141 seats) Boeing 737-400 (166 seats)


88 rute


CGK-TKG, TKG-CGK, PGK-PLM, PLM-PGK, BPN-BDJ, BDJ-BPN, BPN-PLW, PLW-BPN, BTH-DJB, DJB-BTH, CGK-TJQ, TJQ-CGK, BTJMES, MES-BTJ, MES-PKU, PKU-MES, CGKPLM, PLM-CGK, CGK-SRG, SRG-CGK, UPGPLW, PLW-UPG, KDI-UPG, UPG-KDI, SUBSRG, SRG-SUB.


CGK-SOC, SOC-CGK, CGK-PGK, BDJ-SUB, SUB-BDJ, BPN-TRK, BDO-SUB, SUB-BDO, CGK-BKS, CGK-DJB, DJB-CGK, BTH-MES, BPN-UPG, UPG-BPN, SUB-BPN, CGK-SUB, SUB-CGK, CGK-MLG, GTO-UPG, UPG-GTO, CGK-PNK, PDG-MES, MES-PDG, CGK-TNJ, CGK-BTH, BTH-CGK, CGK-PKY, UPG-SUB, SUB-UPG, CGK-BDJ, CGK-PDG, PDG-CGK, CGK-PKU, UPG, AMQ, AMQ-UPG.


BPN-CGK, CGK-BPN, KOE-SUB, SUB-KOE, CGK-MES, MES-CGK, UPG-CGK, CGK-UPG, SUB-MDC, MDC-SUB, SUB-AMQ, AMQ-SUB, CGK-MDC, MDC-CGK, CGK-AMQ, AMQCGK.

PGK-CGK, TRK-BPN, BKS-CGK, MES-BTH, BPN-SUB, MLG-CGK, PNK-CGK, TNJ-CGK, PKY-CGK, BDJ-CGK, PKU-CGK,

Tabel 3 Profil PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Nama perusahaan

PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (MZ) Terlapor III

Tahun berdiri

1962

Pemegang saham (terakhir) + persentase saham

Pemerintah Republik Indonesia (96,8%) PT Garuda Indonesia (4,2%)

7

SALINAN Direksi

Direktur Utama: Bambang Bhakti Direktur Niaga: Tharian Direktur Operasi: Nikmatullah Taufiquzzaman Direktur Teknik: Hotlan Siagian Dirkeu & Adm: Robby Eduardo Quento

Komisaris

Komisaris Utama: H. Muhammad Said Didu Komisaris: Danang Soty Baskoro, Abhy Widya, Adi Rahman Adiwoso, Eddy Suryanto Hariyadhi Dwi Hardono


serta

kapasitas

22 pesawat (9 pesawat jet, 2 pesawat fokker dan 11 propeller) Boeing 737-400 (160 seats): 1 Boeing 737-300 (134 seats): 5 Boeing 737-200 (117 seats): 3 Fokker 100 (108 seats): 2 CN 235 (38 seats): 1 Cassa 212 (24 seats): 3 DHC-6 (18 seats): 4 MA-60 (56 seats): 2


268 rute


JET: DPS-AMI, AMI-DPS, KOE-MOF, TKGCGK, CGK-TKG, MOF-TMC, MOF-WGP, TMCMOF, MOF-KOE, WGP-MOF, BMU-DPS, DPSBMU, KDI-UPG, MKW-SOQ, SOQ-MKW, UPGKDI, DPS-SUB, SUB-DPS. PROPELLER: RTG-ENE, AMI-DPS, DPS-AMI, BIK-ZRI, DBO-LUV, LUV-DBO, ZRI-BIK, TTELAH, LAH-TTE, GTO-UOL, PSJ-PLW, UOLGTO, PLW-PSJ, ENE-KOE, EWE-TIM, KOEENE, LWE-KOE, MES-SBQ, MKQ-WNX, MKW-NTI, SBQ-MES, TIM-EWE, WNX-MKQ, NTI-MKW, FKQ-KNG, KOE-LWE.


JET: BPN-UPG, DJJ-BIK, DPS-TMC, PLWUPG, UPG-BPN, AMI-SUB, SUB-AMI, UPGPLW, DJJ-TIM, TMC-DPS, BIK-DJJ, TIM-DJJ, BDO-SUB, SUB-SMQ, UPG-LUW, WGP-DPS, DJJ-MKQ, DPS-WGP, LUW-UPG, MKQ-DJJ, SMQ-SUB, SUB-BDO, DJJ-MKW, UPG-KOE, MKW-DJJ, KOE-UPG, CGK-SUB, SUB-CGK, SUB-UPG, UPG-SUB, CGK-SMQ, SMQ-CGK, DPS-KOE, KOE-DPS, BDO-BTH, BTH-BDO, CGK-BDJ, BDJ-CGK, UPG-MDC, DPS-CGK, MDC-UPG, UPG, JOG, CGK-DPS, JOG-UPG, SUB-BMU, BMU-SUB, SUB-TMC, TMC-SUB, DIL-DPS, DPS-DIL, TTE-UPG, UPG-TTE. PROPELLER: AMI-BMU, BMU-AMI, GNSMES, KOE-LKA, LKA-KOE, MES-GNS, MESSNX, SNX-MES, BJW-KOE, KOE-BJW, BIKNBX, FKQ-SOQ, ILA-NBX, KEI-MKQ, MKQKEI, NBX-ILA, SOQ-FKQ, GBE-TTE, NBX-BIK, TTE-GBE, PLW-TLI, TLI-PLW, KOE-RTG,

8

SALINAN PLW-UOL, MDC, TTE, TTE-MDC, MKQ-ZEG, UOL-PLW, NTI-SOQ, DJJ-LII, LII-DJJ, SOQNTI, GTO-PSJ, MDC-WDA, NBX-LII, WDAMDC, PSJ-GTO, KNG-MKW, LII-NBX, MKQTMH, TMH-MKQ, ZEG-MKQ, KNG-SOQ, LUW-MDC, MDC-LUW, MDC-MNA, MNAMDC, SOQ, KNG, TLI-TRK, TRK-TLI, DPSLBJ, LUW-PLW, PLW-LUW, LBJ-DPS, DJJTMH, TMH-DJJ, EWE-MKQ, KSX-KOE, MKQEWE, KOE-KSX Rincian rute domestik (2 s/d 3 jam)

JET: BDO-DPS, DPS-BDO, SUB-WGP, WGPSUB, CGK-UPG, SOQ-UPG, UPG-CGK, UPGSOQ, SUB-KDI, KDI-SUB, SUB-KOE, KOESUB, SUB-PLW, PLW-SUB, CGK-BMU, BMUCGK, JOG-KDI, KDI-JOG, MKW-UPG, UPGMKW, DJJ-MDC, KUL-SUB, MDC-DJJ, SUBKUL, SUB-LUW, LUW-SUB, UPG-BIK, CGKTMC, TMC-CGK, JOG-PLW, PLW-JOG, SUBDIL, DIL-SUB, BIK-UPG, TIM-UPG, SUB-MOF, MOF-SUB, JOG-LUW, LUW-JOG, CGK-WGP, WGP-CGK, UPG-TIM. PROPELLER: ENE-DPS, DPS-ENE, AMQLUV, LUV-AMQ, AMQ-SXK, SXK-AMQ, MDCPLW, PLW-MDC,

Rincian rute domestik ( > 3 jam)

JET: CGK-KDI, KDI-CGK, SUB-MDC, MDCSUB, CGK-KOE, KOE-CGK, CGK-PLW, PLWCGK, JOG-MDC, MDC-JOG, SUB-TTE, TTESUB, CGK-LUW, LUW-CGK, CGK-DIL, DILCGK, JOG-TTE, TTE-JOG, UPG-DJJ, AMI-KUL, KUL-AMI, SUB-SOQ, SOQ-SUB, CGK-MOF, MOF-CGK, CGK-MDC, MDC-CGK, JOG-SOQ, SOQ-JOG, SUB-MKW, MKW, SUB, CGK-TTE, TTE-CGK, SUB-BIK, BIK-SUB, JOG-MKW, MKW-JOG, JOG-BIK, BIK-JOG, CGK-SOQ, SOQ-CGK, SUB-TIM, TIM-SUB, JOG-TIM, TIM-JOG, CGK-MKW, MKW-CGK, CGK-BIK, BIK-CGK, SUB-DJJ, DJJ-SUB, CGK-TIM, TIMCGK, JOG-DJJ, DJJ-JOG, CGK-DJJ, DJJ-CGK, JOG-MKQ, MKQ-JOG, CGK-MKQ, MKQ-CGK.

Keterangan

Merupakan BUMN yang berperan dalam pengembangan potensi ekonomi dan transportasi wilayah terpencil di Indonesia melalui operasional penerbangan perintis sejumlah 112 rute. Sistem operasional penerbangan: Long Haul Multi Leg Operating cost dan maintenance cost relatif tinggi karena menggunakan pesawat tua.

Tabel 4 Profil PT Mandala Airlines Nama perusahaan

PT Mandala Airlines (RI) – Terlapor IV

9

SALINAN Tahun berdiri

1969


PT Cardig International Aviation (51%) Indigo Indonesia Investment S.a.r.l. (49%)

Direksi

Direktur Utama: Diono Nurjadin Direktur: Steve Wilks, Michael Hamelink, Wan Hasmar, Cor Blokzijl, Ai Ling Ng

Komisaris

Komisaris Utama: Nurhadjono Nurjadin Komisaris: Joseph Dharmabrata, Sukardi, William Augustus, Jozsep Janos Varadi, Lim Liang Song


serta

kapasitas

11 pesawat Airbus A320 (180 seats) Airbus A319 (144 seats)


50 rute


JAKARTA – SEMARANG, SEMARANGJAKARTA, SURABAYA-DENPASAR, DENPASAR-SURABAYA, PEKANBARUBATAM, BATAM-PEKANBARU


JAKARTA–PADANG, PADANG-JAKARTA, JAKARTA – PEKANBARU, PEKANBARUJAKARTA, JAKARTA – BATAM, BATAMJAKARTA, JAKARTA – SURABAYA, SURABAYA-JAKARTA, JAKARTA – DENPASAR, DENPASAR-JAKARTA, JAKARTA – JOGJAKARTA, JOGJAKARTAJAKARTA, JAKARTA – BENGKULU, BENGKULU-JAKARTA, JAKARTA PONTIANAK, PONTIANAK-JAKARTA, JAKARTA – JAMBI, JAMBI-JAKARTA, JAKARTA PANGKALPINANG, PANGKALPINANG-JAKARTA, MEDANPADANG, PADANG-MEDAN, SURABAYABALIKPAPAN, BALIKPAPAN-SURABAYA, SURABAYA – BANJARMASIN, BANJARMASIN-SURABAYA, SURABAYA – KUPANG, KUPANG-SURABAYA, JOGJAKARTA – BALIKPAPAN, BALIKPAPAN-JOGJAKARTA, SURABAYA – KUPANG, KUPANG-SURABAYA, JOGJAKARTA – BALIKPAPAN, BALIKPAPAN-JOGJAKARTA, JOGJAKARTA – BANJARMASIN, BANJARMASINJOGJAKARTA, JOGJAKARTA – DENPASAR, DENPASAR-JOGJAKARTA, TARAKANBALIKPAPAN, BALIKPAPAN-TARAKAN.


JAKARTA–BALIKPAPAN,BALIKPAPANJAKARTA, SURABAYA-BATAM, BATAMSURABAYA.

10

SALINAN Tabel 5 Profil PT Riau Airlines Nama perusahaan

PT Riau Airlines (RAL) - Terlapor V

Tahun berdiri

2002


Pemprov Riau (50.6%) Pemkab Natuna (7.1%) Pemkab Bengkalis (6.0%) Pemkab Kerinci (4.5%) Pemkab Nias (4.5%) Pemko Dumai (4.1%) Pemda Rokan Hulu (4.1%) Pemkab Kampar (3.8%) Pemkab Kuantan Singingi (2.4%) Pemkab Lingga (2.3%) Pemko Pekanbaru (2.0%) Pemkab Pelalawan (1.8%) Pemko Batam (1.5%) Pemkab Indragiri Hilir (1.8%) Pemkab Rokan Hilir (0.8%) Pemko Tanjung Pinang (0.8%) Pemprov Bengkulu (0.8%) Pemprov Bangka Belitung (0.8%) Pemprov Lampung (0.8%) Pemkab Indragiri Hulu (0.4%)

Direksi

Direktur Utama: Teguh Triyanto Direktur Produksi: Maman Syaifurohman Direktur Keuangan: Fizan Noor Djailani Direktur Komersial: Revan Mezano

Komisaris

Komisaris Utama: Drs. Hj. Wan Syamsur Yus Komisaris: Thamrin Nasution


serta

kapasitas

7 pesawat Fokker 50 (50 seats): 5 pesawat Bae AVRO RJ (111 seats): 2 pesawat


32 rute


PEKANBARU – TJ. PINANG PP, PEKANBARU – BATAM PP, PEKANBARU – DUMAI PP, PEKANBARU – MALAKA PP, PEKANBARU – MEDAN PP, PEKANBARU – SINGKEP PP, BATAM - TJ. PINANG PP, BATAM-SINGKEP PP, TJ. PINANG – NATUNA PP, TJ. PINANG – SINGKEP PP, TJ. PINANG – MATAK PP, GUNUNG SITOLI – MEDAN PP,


NATUNA – BATAM PP


PEKANBARU

–

CENGKARENG

PP,

11

SALINAN CENGKARENG – DUMAI PP, TJ. PINANG – CENGKARENG PP Keterangan

Merupakan perusahaan daerah (BUMD) yang didirikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah Sumatera (benefit oriented). Merupakan satu-satunya perusahaan yang melakukan penerbangan antar pulau di Kepulauan Riau (rute perintis). Biaya operasional masih disubsidi oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 6 Profil PT Travel Express Nama perusahaan

PT Travel Express (XN) - Terlapor VI

Tahun berdiri

2003


Tommy Limbunan (50%) Shirly Goenawang (50%)

Direksi

Tommy Limbunan

Komisaris

Shirly Goenawang


serta

kapasitas

Boeing 737-200 (125 seats): 2 pesawat Dornier D328 (32 seats): 4 pesawat


68 rute


MANOKWARI – JAYAPURA PP


SORONG-MANOKWARI PP


JAKARTA – MAKASSAR PP, JAKARTA – TERNATE PP, SURABAYA – MAKASSAR PP, MAKASSAR-SORONG PP JAKARTA-SORONG PP, JAKARTA – MANOKWARI PP, JAKARTA – JAYAPURA PP, SURABAYA – SORONG PP, SURABAYA – MANOKWARI PP, SURABAYA – JAYAPURA PP, SURABAYA – TERNATE PP, MAKASSAR – MANOKWARI PP, MAKASSAR – JAYAPURA PP, MAKASSAR – TERNATE PP, SORONG – JAYAPURA PP, SORONGJAKARTA PP, MANOKWARI- JAKARTA PP, JAYAPURA – JAKARTA PP, SORONGSURABAYA PP, MANOKWARI – SURABAYA PP, JAYAPURA-SURABAYA PP.

Keterangan

Fokus beroperasi di daerah Indonesia bagian timur. Memberlakukan fuel surcharge secara flat untuk semua zona waktu terbang.

12

SALINAN Tabel 7 Profil PT Lion Mentari Airlines Nama perusahaan

PT Lion Mentari Airlines (JT) – Terlapor VII

Tahun berdiri

1999 , beroperasi tahun 2000


Rusdi Kirana (45%) Kusnan Kirana (55%)

Direksi

Rusdi Kirana

Komisaris

Kusnan Kirana


serta

kapasitas

49 pesawat Boeing 747-400 : 2 pesawat Boeing 737-900 ER (220 seats): 32 pesawat Boeing 737-400 (158 seats): 9 pesawat Boeing 737-300 (149 seats): 2 pesawat MD-90 (161 seats): 4 pesawat

Jumlah rute domestik (Per 15 Januari 2009)

98 rute


CGK-JOG, JOG-CGK, CGK-PGK, CGK-PLM, PLM-CGK, CGK-SOC, CGK-SRG, SRG-CGK, JOG-SUB, MES-BTJ, BTJ-MES, PKU-BTH, SUB-AMI, AMI-SUB, SUB-DPS, UPG-KDI, KDI-UPG, UPG-PLW, MES-PKU, PKU-MES.


CGK-BDJ, BDJ-CGK, CGK-BKS, BKS-CGK, CGK-BTH, BTH-CGK, CGK-DJB, DJB-CGK, CGK-DPS, DPS-CGK, CGK-PDG, PDG-CGK, CGK-PKU, PKU-CGK, CGK-PNK, PNK-CGK, CGK-SUB, SUB-CGK, DPS-UPG, UPG-DPS, JOG-DPS, DPS-JOG, SUB-BDJ, BDJ-SUB, SUBBPN, BPN-SUB, SUB-UPG, UPG-SUB, UPGAMQ, AMQ-UPG, UPG-GTO, GTO-UPG, UPGMDC, MDC-UPG.


CGK-AMI, AMI-CGK, CGK-AMQ, AMQ-CGK, CGK-BPN, BPN-CGK, CGK-BTJ, BTJ-CGK, CGK-DJJ, DJJ-CGK, CGK-GTO, GTO-CGK, CGK-KDI, KDI-CGK, CGK-KOE, KOE-CGK, CGK-MDC, MDC-CGK, CGK-MES, MES-CGK, CGK-PLW, PLW-CGK, CGK-UPG, UPG-CGK, DPS-MDC, MDC-DPS, SUB-AMQ, AMQ-SUB, SUB-BTH, BTH-SUB, SUB-KDI, KDI-SUB, SUB-KOE, KOE-SUB, SUB-PLW, PLW-SUB, UPG-DJJ, DJJ-UPG.

Keterangan

PT Lion Mentari Airlines merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan PT Wings Abadi Airlines.

PGK-CGK, SOC-CGK, SUB-JOG, BTH-PKU, DPS-SUB, PLW-UPG,

13

SALINAN Tabel 8 Profil PT Wings Abadi Airlines Nama perusahaan

PT Wings Abadi Airlines (IW) – Terlapor VIII

Tahun berdiri

2002, beroperasi 2003


Kusnan Kirana (50%) Rusdi Kirana (50%)

Direksi

Direktur: Achmad

Komisaris

Komisaris Utama: Kusnan Kirana Komisaris: Rusdi Kirana


serta

kapasitas

12 pesawat ATR72-500: 3 pesawat MD-80: 6 pesawat DHC8-300: 3 pesawat


74 rute


AMBON-FAK-FAK, FAK-FAK-AMBON, AMBON-NABIRE, NABIRE-AMBON, FAKFAK-KAIMANA, KAIMANA-FAK-FAK, KAIMANA-NABIRE, NABIRE-FAK-FAK, JOGJA-SURABAYA, SURABAYA-JOGJA, JOGJA-BANDUNG, BANDUNG-JOGJA, MAKASSAR-KENDARI, KENDARIMAKASSAR, MAKASSAR-PALU, PALUMAKASSAR, MANADO-MELONGUNANE, MELONGUNANE-MANADO, MANOKWARIFAK-FAK, FAK-FAK-MANOKWARI, MANOKWARI-KAIMANA, KAIMANAMANOKWARI, MEDAN-PEKANBARU, PEKANBARU-MEDAN, MEDANGUNUNGSITOLI, GUNINGSITOLI-MEDAN, NABIRE-JAYAPURA, JAYAPURA-NABIRE, SEMARANG-SURABAYA, SURABAYASEMARANG, SORONG-KAIMANA, KAIMANA-SORONG, SURABAYAMATARAM, MATARAM-SURABAYA, SURABAYA-DENPASAR, DENPASARSURABAYA, TERNATE-LABUHA, LABUHATERNATE.


AMBON-TUAL, TUAL-AMBON, AMBONSORONG, SORONG-AMBON, AMBONKAIMANA, KAIMANA-AMBON, AMBONBAU-BAU, BAU-BAU-AMBON, MANOKWARI-NABIRE, NABIREMANOKWARI, SORONG-NABIRE, NABIRESORONG, FAK-FAK-JAYAPURA, JAYAPURAFAK-FAK, KAIMANA-JAYAPURA, JAYAPURA-KAIMANA.


MANADO-SORONG, SORONG-MANADO, AMBON-MANOKWARI, MANOKWARI-

14

SALINAN AMBON, SEMARANG-DENPASAR, DENPASAR-SEMARANG, SURABAYA-PALU, PALU-SURABAYA, SURABAYA-BANDUNG, BANDUNG-SURABAYA. Keterangan

PT Wings Abadi Airlines merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan PT Lion Mentari Airlines.

Tabel 9 Profil PT Metro Batavia Nama perusahaan

PT Metro Batavia (7P) - Terlapor IX

Tahun berdiri

2001, mulai beroperasi 2002


Yudiwan Tansari (72,7%) Alice (6%) Irene Yudiawan (6%) Liauw Tjhai Djun (13,6%)

Direksi

Direktur Utama: Yudiawan Tansari Direktur: Alice

Komisaris

Komisaris Utama: Liauw Tjhai Dun Komisaris: Irene Yudiawan


serta

kapasitas

36 pesawat Boeing 737-200 (120 seats) Boeing 737-300 (144 seats) Boeing 737-400 (168 seats) Airbus A-319 (144 seats) Airbus A-320 (180 seats) Airbus A-330 (293 seats)


132 rute


CGK-JOG, JOG-CGK, CGK-PGK, CGK-PLM, PLM-CGK, CGK-SRG, CGK-TKG, TKG-CGK, CGK-MLG, BDJ-BPN, BPN-BDJ, BPN-TRK, BTH-PKU, PKU-BTH, BTH-PDG, PDG-MES, MES-PDG, PLW-BPN, SUB-AMI, AMI-SUB, SUB-JOG, SUB-PKY, PKY-SUB, SUB-PLW, UPG-KDI, KDI-UPG.

PGK-CGK, SRG-CGK, MLG-CGK, TRK-BPN, PDG-BTH, BPN-PLW, JOG-SUB, PLW-SUB,


CGK-BDJ, CGK-BTH, CGK-DPS, CGK-PKU, CGK-PNK, CGK-PLW, BPN-JOG, BPN-BEJ, BTH-PNK, MKW-DJJ,

BKS-CGK, DJB-CGK, PDG-CGK, PKY-CGK, SUB-CGK, SUB-BDJ, MDC-BPN, MES-BTH, PNK-JOG, PNK-SUB,

BDJ-CGK, CGK-BKS, BTH-CGK, CGK-DJB, DPS-CGK, CGK-PDG, PKU-CGK, CGK-PKY, PNK-CGK, CGK-SUB, PLW-CGK, BDJ-SUB, JOG-BPN, BPN-MDC, BEJ-BPN, BTH-MES, PNK-BTH, JOG-PNK, DJJ-MKW, PNK-PKU,

15

SALINAN SUB-PNK, SUB-BPN, BPN-SUB, SUB-TRK, TRK-SUB, SUB-UPG, UPG-SUB, UPG-GTO, GTO-UPG. Rincian rute domestik (2 s/d 3 jam)

CGK-AMQ, AMQ-CGK, CGK-AMI, AMI-CGK, CGK-BPN, BPN-CGK, CGK-DJJ, DJJ-CGK, CGK-KDI, KDI-CGK, CGK-KOE, KOE-CGK, CGK-MDC, MDC-CGK, CGK-MES, MES-CGK, CGK-MKW, MKW-CGK, CGK-UPG, UPG-CGK, CGK-GTO, GTO-CGK, CGK-TTE, TTE-CGK, CGK-LUW, LUW-CGK, CGK-SOQ, SOQ-CGK, SOQ-MKW, MKW-SOQ, SUB-MDC, MDC-SUB, SUB-MES, MES-SUB, SUB-PNK, PNK-SUB, SUB-LUW, LUW-SUB, SUB-GTO, GTO-SUB, UPG-PNK, PNK-UPG, UPG-DJJ, DJJ-UPG, UPGLUW, LUW-UPG, UPG-SOQ, SOQ-UPG. (vide bukti C9.7)

Tabel 10 Profil PT Kartika Airlines Nama perusahaan

PT Kartika Airlines (KAE) - Terlapor X

Tahun berdiri

2000


Yayasan Kartika Eka Paksi PT Intan Asia Corpora PT Karunia Yohanes Mulia Kim Yohanes Mulia

Direksi (2008)

Direktur: Odang Kariana (non aktif per 1 Maret 2010)

Komisaris (2008)

Komisaris Utama: Kim Yohanes Mulia Komisaris: Abdul Wachid, Armien Soegito


serta

kapasitas

2 pesawat Boeing 737-200 (124 seats)


16 rute


BTH-DJB, DJB-BTH, BTH-PLM, PLM-BTH, MDC-TTE, TTE-MDC


CGK-BTH, BTH-CGK, BTH-MES, MES-BTH, BTH-PKP, PKP-BTH, UPG-MDC, MDC-UPG


CGK-UPG, UPG-CGK

16

SALINAN Tabel 11 Profil PT Linus Airways Nama perusahaan

PT Linus Airways - Terlapor XI

Tahun berdiri

2005

Keterangan

Tidak beroperasi sejak 27 April 2009. Telah dicabut seluruh Ijin Operasinya oleh Departemen Perhubungan pada tanggal 1 Juni 2009. Apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak beoperasi, maka Departemen Perhubungan dapat mencabut Surat Ijin Usaha Penerbangan PT Linus Airways. Selama pemeriksaan perkara berlangsung, Tim Pemeriksa tidak pernah mendengar keterangan maupun memperoleh dokumen dari PT Linus Airways.

Tabel 12 Profil PT Trigana Air Service Nama perusahaan

PT Trigana Air Service (TGN) – Terlapor XII

Tahun berdiri

1990


Triputra Yusni Prawiro (50%) Capt. Rubijanto Adisarwono (50%)

Direksi

Direktur Utama: Capt. Rubijanto Adisarwono Wakil Direktur: Erwin Asmar Direktur: Capt. Imam Hadikartiwa, Aries Munandar, Capt. Beni Sumaryanto, LH. Freddy Chan, Eko B. Gunarto

Komisaris

Triputra Yusni Prawiro


serta

kapasitas

Scheduled Flight :10 pesawat ATR 42 (50 seats): 7 pesawat ATR 72 (72 seats): 3 pesawat Cargo dan charter: 9 pesawat Fokker F27 (4250 kgs): 2 pesawat Twin Otter DHC-6 (18 seats, 1500 kgs): 3 pesawat DHC-4 Caribou (3900 kgs): 1 pesawat Hercules L-382 (19.500 kgs): 1 pesawat Cessna 206B (5 seats, 400 kgs): 2 pesawat


40 rute


Nunukan-Tarakan, Nunukan-Tj. Selor, NunukanBerau, Nunukan-Balikpapan, Nunukan-Samarinda,

17

SALINAN Samarinda-Berau, Samarinda-Tarakan, SamarindaNunukan, Samarinda-Balikpapan, Samarinda-Tj. Selor, Berau-Samarinda, Berau-Tarakan, Berau-Tj. Selor, Berau-Nunukan, Balikpapan-Nunukan, Balikpapan-Tarakan, Balikpapan-Tj. Selor, Balikpapan-Kota Baru, Balikpapan-Banjarmasin, Kota Baru-Balikpapan, Kota Baru-Banjarmasin, Banjarmasin-Kota Baru, Banjarmasin-Balikpapan, Tj. Selor-Berau, Tj. Selor-Balikpapan, Tj. SelorSamarinda, Tj. Selor-Tarakan, Tj. Selor-Nunukan, Ternate-Buli, Buli-Ternate, Mataram-Denpasar, Denpasar-Mataram. Rincian rute domestik (1 - 2 jam)

Berau-Balikpapan, Balikpapan-Berau, SananaTernate, Ternate-Sanana, Langgur-Ambon, Ambon-Langgur, Ambon-Saumlaki, SaumlakiAmbon

Keterangan

Saat ini tidak memiliki pesawat jet, semua pesawat propeller yang melayani rute-rute perintis di daerah Indonesia bagian timur.

Tabel 13 Profil PT Indonesia Air Asia Nama perusahaan

PT Indonesia Air Asia (QZ) – Terlapor XIII

Tahun berdiri

1999, beroperasi 2005


Pin Harris (20%) Sendjaja Widjaja (21%) AA International Limited (49%) PT Persindo Nusaperkasa (10%)

Direksi (2008)

Direktur Utama: Dharmadi Direktur: Titus Iskandar, Widijastoro Nugroho, Poedjiono, Moeharjanto Sasono, Perbowoadi

Komisaris (2008)

Komisaris Utama: Pin Harris Wakil Komisaris Utama: Sendjaja Widjaja Komisaris: Anthony Francis Fernandes, Kamarudin bin Meranun, Johny Gerard Plate


serta

kapasitas

Airbus A320 (180 seats) : 9 pesawat Boeing 737-300 (145 seats): 5 pesawat


12 rute


CGK-JOG, JOG-CGK


CGK-SUB, SUB-CGK, DPS-BDO, BDO-DPS, CGK-DPS, DPS-CGK


CGK-MES, MES-CGK, BDO-MES, MES-BDO

Keterangan

Penerbangan dengan kategori pelayanan low cost carrier (no frills).

18

SALINAN (2)

Bahwa berikut rincian jumlah penumpang masing-masing para Terlapor:----------Tabel 14 Jumlah penumpang masing-masing Terlapor Tahun 2004-2009

Maskapai Penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) PT Sriwijaya Air PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Mandala Airlines PT Riau Airlines PT Travel Express PT Lion Mentari Airlines PT Wings Abadi Airlines PT Metro Batavia PT Kartika Airlines PT Trigana Air Service PT Indonesia Air Asia

(3)

2004

2005

2006

2007

2008

20091

6,297,351 690,344

6,987,870 2,345,885

6,956,437 3,139,529

7,371,046 3,577,413

7,665,390 4,272,876

7,991,395 5,324,187

2,511,213 2,187,454

1,843,094 2,373,413

265,659 4,927,834 118,362 1,510,589

324,104 5,447,769 1,784,728 1,974,748 97,765

10,243

701,367

1,701,137 1,678,920 97,480 201,504 6,638,264 2,021,888 3,971,214 263,093 627,979 1,505,715

2,653,853 1,731,979 182,337 256,951 6,536,276 2,351,703 5,314,485 89,312 736,027 1,768,025

2,477,173 3,449,218 232,248 267,371 9,147,942 2,328,508 4,771,272 239,636 702,718 1,503,672

2,601,754 2,848,825 305,456 243,999 9,398,234 3,217,218 6,466,793 235,410 763,647 2,313,859

Bahwa berikut adalah pangsa pasar atau market share para Terlapor tersebut di atas berdasarkan persentase jumlah penumpang: ---------------------------------------Tabel 15 Pangsa Pasar di antara Para Terlapor Tahun 2004-2008

Maskapai Penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) PT Sriwijaya Air PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Mandala Airlines PT Riau Airlines PT Travel Express PT Lion Mentari Airlines PT Wings Abadi Airlines PT Metro Batavia PT Kartika Airlines

2004

2005

2006

2007

2008

2009

34.00% 3.73%

29.26% 9.82%

24.15% 10.90%

22.63% 10.98%

20.68% 11.53%

19.16% 12.76%

13.56% 11.81% 0.00% 1.43% 26.61% 0.64% 8.16% 0.00%

7.72% 9.94% 0.00% 1.36% 22.81% 7.47% 8.27% 0.41%

5.91% 5.83% 0.34% 0.70% 23.05% 7.02% 13.79% 0.91%

8.15% 5.32% 0.56% 0.79% 20.07% 7.22% 16.32% 0.27%

6.68% 9.31% 0.63% 0.72% 24.69% 6.28% 12.88% 0.65%

6.24% 6.83% 0.73% 0.58% 22.53% 7.71% 15.50% 0.56%

1

Data jumlah penumpang tahun 2004 s/d 2008 diperoleh dari Departemen Perhubungan. Jumlah penumpang tahun 2009 diestimasi dari trend perkembangan jumlah penumpang tahun 2004 s/d 2008.

19

SALINAN Maskapai Penerbangan PT Trigana Air Service PT Indonesia Air Asia Total

2004 0.00% 0.06% 100%

2005 0.00% 2.94% 100%

2006 2.18% 5.23% 100%

2007 2.26% 5.43% 100%

2008 1.90% 4.06% 100%

2009 1.83% 5.55% 100%

21.2 Tentang Kronologis Pemberlakuan Fuel Surcharge; ------------------------------(4)

Bahwa berdasarkan Hasil Risalah Rapat tentang Pengenaan Fuel Surcharge tanggal 5 Februari 2008 antara Departemen Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Sekret aris INACA dan 11 (sebelas) maskapai penerbangan, pengertian fuel surcharge didefinisikan sebagai suatu tambahan biaya yang dikenakan oleh perusahaan penerbangan karena harga avtur di lapangan melebihi harga avtur pada perhitungan biaya pokok; ----------------------------------------------

(5)

Bahwa berdasarkan keterangan dari Departemen Perhubungan, belum ada dasar hukum diberlakukannya fuel surcharge, namun terdapat peraturan yang mengatur tentang pungutan terkait dengan tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan komponen tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi yaitu: ------------------------------------------------------------------------------------------a.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 8 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi (selanjutnya disebut “KM 8 Tahun 2002”);----------------------------------------

b.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 9 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi (selanjutnya disebut “KM 9 Tahun 2002”);----------------------------------------

(6)

Bahwa Pasal 1 ayat (3) KM 9 Tahun 2002 berbunyi: “Tarif penumpang angkutan niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dari PT Jasa Raharja (Persero), asuransi tambahan lainnya yang dilaksanakan secara sukarela dan tarif jasa pelayanan penumpang pesawat udara yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”; -------------------------------------------------

(7)

Bahwa Pasal 1 ayat (4) KM 9 Tahun 2002 berbunyi: “Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan”;---------------------------------------------------------------------

20

SALINAN (8)

Berdasarkan ketentuan tersebut, INACA telah mengirimkan surat-surat kepada Menteri Perhubungan, antara lain: --------------------------------------------------------a.

Surat Nomor: INC-1001/A/16/X/2004 tanggal 22 Oktober 2004 perihal Permohonan Pengenaan Surcharge Atas Kenaikan BBM Penerbangan; ------

b.

Surat Nomor: INC-1001/A/28/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 perihal Kelangsungan Usaha Perusahaan Penerbangan Nasional; -----------------------

c.

Surat Nomor: INC-1001/A/31/VI/2005 tanggal 7 Juni 2005 perihal Usulan Pengenaan Fuel Surcharge;----------------------------------------------------------

d.

Surat Nomor: INC-1001/A/39/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 perihal Permohonan Izin Pengenaan Fuel Surcharge Atas Kenaikan Harga BBM;---

(9)

Bahwa pengajuan usulan pemberlakuan fuel surcharge oleh INACA tersebut didasari pada kondisi melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, sehingga harga avtur yang dijual oleh PT Pertamina mengalami kenaikan sedangkan daya beli masyarakat menurun sehingga tingkat isian penumpang pesawat terbang domestik (load factor) mengalami penurunan;-----------------------

(10) Bahwa menanggapi surat-surat dari INACA tersebut, Ditjen Perhubungan Udara telah menyampaikan surat kepada Menteri Perhubungan yaitu Ref. Surat Nomor: AU/6076/DAU.1705/04 perihal permohonan pengenaan fuel surcharge atas kenaikan BBM penerbangan;--------------------------------------------------------------(11) Bahwa selanjutnya Ditjen Perhubungan Udara mengirimkan surat kepada INACA melalui Ref. Surat Nomor: AU/5581/DAU.1952/05 tanggal 31 Oktober 2005 perihal pengenaan fuel surcharge atas kenaikan harga avtur. Dalam menyetujui pengenaan fuel surcharge atas kenaikan harga avtur tersebut, Ditjen Perhubungan Udara meminta INACA untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: ------------a.

Berdasarkan hasil evaluasi Ditjen Perhubungan Udara, bahwa harga jual rata-rata saat ini masih di bawah tarif batas atas, sehingga kenaikan harga avtur masih memungkinkan harga jual sampai dengan setinggi-tingginya sama dengan tarif batas KM 9 Tahun 2002; ---------------------------------------

b.

Pangsa biaya avtur yang dijadikan patokan untuk masing-masing rute penerbangan berbeda karena dipengaruhi faktor jarak tempuh;-----------------

21

SALINAN c.

Harga avtur yang dijadikan patokan untuk pengenaan fuel surcharge adalah harga bulan Juni 2005 (harga avtur patokan tarif referensi); --------------------

d.

Pengenaan fuel surcharge dapat dipahami dan sudah berlaku di penerbangan internasional sebagai akibat kenaikan avtur, namun perlu dipertimbangkan pelaksanaannya dengan cermat secara bersama; ----------------------------------

e.

Pengenaan fuel surcharge tersebut tidak diberlakukan kepada calon penumpang yang sudah melakukan transaksi pembelian tiket; -----------------

f.

Pengenaan fuel surcharge diberlakukan pada seluruh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan; -----------------------------------------------------

g.

INACA sebagai asosiasi perusahaan angkutan udara niaga harus sanggup dan mampu melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan fuel surcharge tersebut;---------------------------------------------------------------------------------

(12) Bahwa INACA akhirnya mengeluarkan Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Fuel Surcharge (Ref. Berita Acara Nomor 9100/53/V/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan INACA, Sekretaris Jenderal INACA dan 9 (sembilan) perusahaan angkutan udara niaga yaitu PT Mandala Airlines, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Dirgantara Air Service, PT Srwijaya Air, PT Pelita Air Service, PT Lion Mentari Air, PT Batavia Air, PT Indonesia Air Transport, PT Garuda Indonesia (Persero);----------------------------------------------(13) Bahwa berdasarkan Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Fuel Surcharge tersebut, pelaksanaan fuel surcharge mulai diterapkan pada tanggal 10 Mei 2006 dengan besaran yang diberlakukan pada setiap penerbangan dikenakan rata-rata Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) per penumpang;-----------------------------------(14) Bahwa menanggapi laporan INACA mengenai penerapan fuel surcharge yang akan diberlakukan mulai tanggal 10 Mei 2006, atas nama Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Udara melalui Surat Nomor: AU/2563/DAU0857/06

tanggal

9

Mei

2006,

menyampaikan

kepada

INACA

untuk

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: --------------------------------------------a. Pengenaan fuel surcharge tersebut tidak diberlakukan kepada calon penumpang yang sudah melakukan transaksi pembelian tiket;--------------------

22

SALINAN b. INACA harus mempunyai patokan harga avtur sebagai dasar perhitungan besaran fuel surcharge dan tata cara serta mekanisme penerapan fuel surcharge; -------------------------------------------------------------------------------c. Pengenaan fuel surcharge disarankan diberlakukan pada seluruh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan;-------------------------------------------------------d. Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang menerapkan fuel surcharge agar dapat melaksanakan dengan cermat dan seksama dalam memberikan pemahaman

kepada

calon

penumpang

supaya

tidak

menimbulkan

permasalahan di lapangan; ------------------------------------------------------------e. INACA sebagai asosiasi perusahaan angkutan udara niaga harus mampu melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan fuel surcharge tersebut; ------f. INACA agar melaporkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara setiap terjadi perubahan besaran fuel surcharge, termasuk apabila ada perubahan lainnya yang terkait dengan fuel surcharge; ---------------------------(15) Bahwa besaran fuel surcharge sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut dibuat dengan berpatokan pada harga avtur rata-rata yang naik ke posisi Rp 5.600/liter sejak 1 Mei 2006; --------------------------------------------------------------(16) Bahwa setelah INACA menetapkan fuel surcharge sebesar RP 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) yang mulai berlaku sejak 10 Mei 2006, KPPU mengadakan pertemuan dengan INACA pada tanggal 16 Mei 2006, kemudian memberikan masukan kepada INACA dengan mengirimkan Surat Nomor 207/K/V/2006 tanggal 30 Mei 2006, yang intinya agar INACA mencabut penetapan mengenai fuel surcharge dan mengembalikan kewenangan penetapan fuel surcharge kepada masing-masing maskapai penerbangan;--------------------------------------------------(17) Bahwa selanjutnya berdasarkan Notulen Rapat No. 9100/57/V/2006, INACA mengadakan Rapat Anggota dan Pengurus INACA pada tanggal 30 Mei 2006 yang pada intinya menyimpulkan penerapan dan besaran fuel surcharge diserahkan kembali kepada masing-masing perusahaan penerbangan nasional Anggota INACA; ----------------------------------------------------------------------------

23

SALINAN (18) Bahwa Pemerintah c.q. Departemen Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Surat Nomor: AU/830/DAU.150/08 tanggal 15 Februari 2008 perihal Surat Edaran Pemberlakuan Besaran Fuel Surcharge Pada Penumpang Angkutan Udara Niaga Dalam Negeri Kelas Ekonomi, meminta laporan kepada para perusahaan angkutan udara niaga berjadwal untuk melaporkan secara tertulis setiap perubahan besaran fuel surcharge yang diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan tersebut dilampiri dasar perhitungan termasuk harga avtur yang dipergunakan sebagai referensi; ----(19) Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008, Departemen Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengirimkan surat kepada para perusahaan angkutan udara niaga berjadwal melalui Surat Nomor: AU/4603/DAU.1056/08 perihal Formula Penetapan Fuel Surcharge yang menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 07 Juli 2008 yang membahas mengenai kesepakatan formula perhitungan fuel surcharge dengan metode zoning yang terbagi menjadi 5 zona berdasarkan waktu tempuh yaitu zona 1 (< 1 jam), zona 2 (1 s/d 2 jam), zona 3 (2 s/d 3 jam), zona 4 (3 s/d 4 jam), zona 5 (> 4 jam);---------------------------------------------------(20) Bahwa pada saat perkara ini berlangsung, Pemerintah c.q. Departemen Perhubungan sedang melakukan Revisi atas KM No. 8 Tahun 2002 dan KM No. 9 Tahun 2002.;---------------------------------------------------------------------------------(21) Bahwa berdasarkan Risalah Rapat tentang Pembahasan Tindak Lanjut Revisi KM 8 Tahun 2002 dan KM 9 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Kelas Ekonomi tanggal 4 Februari 2010, diperoleh informasi antara lain sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------a.

Dasar perhitungan harga avtur adalah sebesar Rp 10.000,-/liter yang diambil berdasarkan harga pasar avtur terakhir Rp 7.459,-/liter, untuk mengantisipasi kenaikan harga avtur di masa yang akan datang; ---------------------------------

b.

Formulasi perhitungan revisi besaran tarif batas atas berdasarkan pada jenis pesawat udara yang terbaru yaitu Boeing 737-300, Boeing 737-400, Boeing 737-500, Boeing 737-800 yang sudah dibandingkan dengan formulasi perhitungan dari badan usaha angkutan udara; ------------------------------------

24

SALINAN c.

Dalam penentuan asumsi yang dipakai dalam formulasi perhitungan tarif batas atas baik load factor, harga avtur dan nilai tukar rupiah terhadap dollar dan lain-lain telah disesuaikan oleh pemerintah dengan kondisi yang ada dan dibandingkan dengan formulasi perhitungan dari badan usaha angkutan udara; -----------------------------------------------------------------------------------

d.

Kenaikan tarif batas atas sebesar 5% s/d 10% dari biaya operasi pesawat, dimana 10% adalah beban yang dikenakan kepada masyarakat;----------------

(22) Bahwa konsekuensi jika Revisi KM No. 9 Tahun 2002 tersebut diberlakukan, maka fuel surcharge sudah tidak ada lagi karena asumsi harga avtur sudah diubah yaitu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter yang sudah diperhitungkan dalam perhitungan tarif batas atas tersebut; --------------------------(23) Bahwa sampai saat laporan ini dibuat, Revisi KM No. 8 Tahun 2002 dan Revisi KM No. 9 Tahun 2002 tersebut belum ditanda-tangani oleh Menteri Perhubungan sehingga belum berlaku secara efektif;---------------------------------------------------21.3 Tentang Formula Perhitungan Harga Tiket; ----------------------------------------(24) Bahwa berdasarkan Pasal 2 KM 8 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam negeri kelas ekonomi merupakan tarif jarak yang didasarkan pada perkalian tarif dasar, jarak terbang serta dengan memperhatikan faktor daya beli; ------------------------------------------(25) Bahwa berdasarkan Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 128 UU 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, komponen tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi terdiri dari tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/tambahan (surcharge). Hasil perhitungan komponen-komponen tersebut merupakan batas atas tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri yang ditetapkan oleh Menteri. Namun untuk tarif penumpang pelayanan non ekonomi angkutan udara niaga berjadwal ditentukan berdasarkan mekanisme pasar; -----------------------------------------------------------------------------------------(26) Bahwa formula perhitungan harga tiket yang diterapkan oleh masing-masing maskapai penerbangan yang menjadi Terlapor dalam perkara ini adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------Tabel 16

25

SALINAN Formula Perhitungan Harga Tiket Para Terlapor

Maskapai Penerbangan

Formula Perhitungan Harga Tiket

PT Garuda Indonesia (Persero)

Basic fare + PPN + IWJR (Rp 6.000,-) + FS

PT Sriwijaya Air


PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

Basic fare + PPN + IWJR (Rp 6.000,-) + Administration Fee (Rp 5000,-) FS

PT Mandala Airlines

Basic fare + PPN + IWJR (Rp 6.000,-) + FS + Biaya administrasi (Rp 4.000,-)

PT Riau Airlines

Basic Fare + PPN + IWJR (Rp 6.000,-) (sekarang)

PT Travel Express


PT Lion Mentari Airlines

Basic fare + PPN + IWJR (Rp 6.000,-) + Insurance + FS

PT Wings Abadi Airlines

Basic fare + PPN + IWJR (Rp 6.000,-) + Insurance + FS

PT Metro Batavia


PT Kartika Airlines


PT Linus Airways

N/A

PT Trigana Air Service


PT Indonesia Air Asia

Basic fare + PPN + IWJR (Rp 6.000,-) + FS (10 Mei 2006 s/d 11 November 2008) Basic Fare + PPN + IWJR (Rp 6.000,-) + Convenience Fee (sekarang)

(27) Bahwa dalam menetapkan basic fare, masing-masing Terlapor menerapkan pricing strategy berdasarkan sub classes2, dimana besar kecilnya basic fare ditentukan oleh waktu pembelian tiket. Semakin dekat waktu pembelian tiket dengan jadwal keberangkatan, maka harga tiket yang dijual relatif semakin mahal; ----------------(28) Bahwa sub classes yang diberlakukan oleh masing-masing maskapai penerbangan yang menjadi Terlapor dalam perkara ini adalah sebagai berikut:---------------------

Subclasses merupakan diferensiasi harga dalam suatu penerbangan yang dikelompokkan dalam satu paket kelas tertentu. 2

26

SALINAN Tabel 17 Kategorisasi Sub Classes oleh Para Terlapor


Jumlah Sub Classes

Inisial SubClasses (Ekonomi) (termahal Æ termurah)


8

Y, M, L, K, N, Q, B, V

PT Sriwijaya Air

18

Y, S, W, B, H, K, L, M, N, Q, T, V, G, E, X, R, P, E


10

PT Mandala Airlines

12

W, S, H, L, N, P, T, U, V, R, J, A, I

PT Riau Airlines

18

Y, Z, N, A, B, C, D, E, F, G, H, P, Q, L, R, S, T, V

PT Travel Express

21

JOW, OOW, UOW, ZOW, FOW, GOW, COW, IOW, NOW, YOW, HOW, KOW, LOW, MOW, SOW, WOW, TOW, VOW, QOW, XOW, POW


14

Y, A, G, W, S, B, H, K, L, M, N, Q, T, V


14

Y, A, G, W, S, B, H, K, L, M, N, Q, T, V

PT Metro Batavia

16

Y, D, H, M, L, B, Q, V, T, S, R, X, N, P, W, Z

PT Kartika Airlines

16

C, D, W, Z, R, I, S, M, L, H, K, T, G, B, V, Q

PT Linus Airways

N/A

N/A

PT Trigana Air Service

16

YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP


N/A

N/A

Y, S, W, B, H, K, L, M, N, Vi C3.11)

(29) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan 19 UU tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN yang dipungut oleh maskapai penerbangan adalah 10% (sepuluh persen) dikali dasar pengenaan pajak (DPP) yaitu seluruh biaya yang diminta/dibebankan oleh perusahaan penerbangan kepada konsumen; --------------(30) Bahwa berdasarkan praktek yang dilakukan oleh maskapai penerbangan selama ini, PPN

yang dikenakan kepada penumpang adalah sebesar 10% (sepuluh

persen) dari basic fare yang diperhitungkan sebagai DPP; -----------------------------

27

SALINAN (31) Bahwa IWJR (Iuran Wajib Jasa Raharja) adalah asuransi yang wajib dibayar oleh penumpang melalui maskapai penerbangan untuk disetorkan kepada PT Asuransi Jasa Raharja;---------------------------------------------------------------------------------(32) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta-api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan; --------------------(33) Bahwa Fuel Surcharge menjadi salah satu komponen tambahan dalam perhitungan harga tiket sejak 10 Mei 2006. Pada saat pemeriksaan lanjutan berlangsung, terdapat 2 (dua) maskapai yang sudah tidak menerapkan Fuel Surcharge, yaitu PT Riau Airlines dan PT Indonesia Air Asia (sejak November 2007). Namun PT Riau Airlines tidak dapat membuktikan tidak pernah menerapkan fuel surcharge; ------21.4 Tentang Formula Perhitungan Fuel SurcGharge;----------------------------------(34) Bahwa sejak mulai diberlakukannya fuel surcharge pada bulan Mei 2006, Pemerintah c.q. Departemen Perhubungan tidak memberikan formula resmi untuk dijadikan acuan oleh maskapai penerbangan, namun menyerahkannya kepada INACA untuk melakukan perhitungan; --------------------------------------------------(35) Bahwa setelah INACA melakukan perhitungan sendiri dan menentukan besaran fuel surcharge sebesar RP 20.000,- pada tanggal 10 Mei 2006, KPPU memberikan saran kepada INACA untuk membatalkan kesepakatan tersebut karena berpotensi melanggar hukum persaingan usaha; -----------------------------------------------------(36) Bahwa atas dasar saran KPPU tersebut, Pemerintah dan INACA kemudian menyerahkan kebijakan perhitungan fuel surcharge kepada masing-masing maskapai penerbangan;---------------------------------------------------------------------(37) Bahwa pada 15 Februari 2008, Departemen Perhubungan mengeluarkan Surat Nomor : AU/830/DAU.150/08 perihal Surat Edaran Pemberlakuan Besaran Fuel Surcharge Pada Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas

Ekonomi

yang

kemudian

dikoreksi

melalui

Surat

Nomor:

28

SALINAN AU/1386/DAU.260/08 tanggal 03 Maret 2008, disampaikan bahwa formula perhitungan fuel surcharge adalah sebagai berikut: -------------------------------------

Fuel Surcharge = ((A) – (B)) x (C) per km Note: A : Harga Avtur setelah Pajak B : Harga Dasar Avtur yang dipergunakan dalam perhitungan C : Rata-rata Konsumsi Avtur per km (38) Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim Monitoring KPPU, setidaknya formula perhitungan fuel surcharge adalah sebagai berikut: ------------------------------------FS = V* delta Harga Q*70% Note: V

: volume avtur maskapai dalam satuan waktu

Delta harga: harga saat ini – harga saat penetapan tarif Q

: jumlah kapasitas maskapai

(39) Bahwa formula perhitungan fuel surcharge masing-masing maskapai penerbangan yang menjadi Terlapor dalam perkara ini adalah sebagai berikut:---------------------

Tabel 18 Formula Perhitungan Fuel Surcharge Para Terlapor (confidential) Maskapai Penerbangan PT Garuda (Persero)

Formula Perhitungan Fuel Surcharge

Indonesia

PT Sriwijaya Air

29

SALINAN Maskapai Penerbangan



PT Mandala Airlines

PT Riau Airlines PT Travel Express

PT Lion Airlines

Mentari

PT Wings Airlines

Abadi

PT Metro Batavia

PT Kartika Airlines

30

SALINAN Maskapai Penerbangan


PT Linus Airways PT Trigana Air Service


(40) Bahwa perhitungan fuel surcharge yang diterapkan oleh masing-masing maskapai dibagi berdasarkan zona waktu tempuh penerbangan yaitu antara 0 s/d 1 jam, antara 1 s/d 2 jam, antara 2 s/d 3 jam, antara 3 s/d 4 jam dan antara 4 s/d 5 jam; -(41) Bahwa sebagian besar maskapai penerbangan hanya memiliki rute-rute yang termasuk dalam 3 zona pertama yaitu antara 0 s/d 1 jam, antara 1 s/d 2 jam, dan antara 2 s/d 3 jam;---------------------------------------------------------------------------(42) Bahwa menurut PT Garuda Indonesia (Persero), perhitungan fuel surcharge dipengaruhi oleh asumsi tipe pesawat yang digunakan, load factor, harga avtur, konsumsi avtur, kurs Rupiah terhadap US Dollar, PPN dan daya beli masyarakat;(43) Bahwa menurut PT Garuda Indonesia (Persero), dalam menaikkan Fuel Surcharge, tidak pernah melebihi angka Rp 30.000,- Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan daya beli masyarakat dimana pasar tidak menghendaki seringnya perubahan fuel surcharge dalam harga, dan harga yang dapat diterima pasar adalah maksimum Rp 20.000,- s/d Rp 30.000,- untuk sekali perubahan. Jika lebih dari angka tersebut, akan menyebabkan terjadinya penurunan trafik.1.1); ---(44) Bahwa menurut PT Sriwijaya Air, perhitungan fuel surcharge ditentukan oleh waktu penerbangan, harga fuel, jenis pesawat, dan load factor (vide bukti B4); ---(45) Bahwa menurut PT Merpati Airlines (Persero), perhitungan fuel surcharge dipengaruhi oleh harga avtur, tipe pesawat, umur pesawat, jarak tempuh, alternate.(vide bukti B5);--------------------------------------------------------------------

31

SALINAN (46) Bahwa menurut beberapa maskapai penerbangan, komponen penentu perhitungan fuel surcharge adalah harga avtur, konsumsi avtur, kurs Rupiah terhadap US Dollar, load factor, dan daya beli masyarakat; ------------------------------------------21.5

Tentang Avtur, Harga Avtur dan Konsumsi Avtur; ------------------------------

(47) Bahwa Aviation Turbine Fuel (AVTUR) atau secara internasional lebih dikenal dengan nama Jet A-1 adalah bahan bakar untuk pesawat terbang jenis jet atau turbo jet (baik tipe jet propulsion atau propeller). Avtur diproduksi sendiri di kilang-kilang PERTAMINA;--------------------------------------------------------------(48) Bahwa di samping sebagai sumber energi penggerak mesin pesawat terbang, bahan bakar penerbangan juga berfungsi sebagai cairan hidrolik di dalam sistem kontrol mesin dan sebagai pendingin bagi beberapa komponen sistem pembakaran. Hanya terdapat satu jenis bahan bakar jet-yakni tipe kerosene (minyak tanah), yang digunakan untuk keperluan penerbangan sipil di seluruh dunia. Oleh karenanya sangatlah penting bagi perusahaan penyedia bahan bakar penerbangan untuk memastikan bahan bakar yang disediakannya bermutu tinggi dan sesuai dengan standar internasional;-------------------------------------------------(49) Bahwa avtur adalah bahan bakar dari fraksi minyak tanah yang dirancang sebagai bahan bakar pesawat terbang yang menggunakan mesin turbin atau mesin yang memiliki

ruang

pembakaran

eksternal

(External

Combustion

Engine).

Kinerja/kehandalan Avtur terutama ditentukan oleh karakteristik kebersihannya, pembakaran, dan performanya pada temperatur rendah. Berdasarkan spesifikasi tersebut, avtur harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, seperti memiliki titik beku (freeze point) maksimum -47°C dan titik nyala (flash point) minimum 38°C (100° F); -------------------------------------------------------------------------------(50) Bahwa produsen avtur di Indonesia adalah PT Pertamina (Persero) yang memiliki pangsa pasar penjualan avtur dan avgas di Indonesia sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) yang melayani 54 (lima puluh empat) Depot Pengisian Pesawat Udara (selanjutnya disebut ”DPPU”) di Indonesia; ------------------------------------(51) Bahwa seluruh maskapai penerbangan yang menjadi Terlapor dalam perkara ini membeli avtur dari PT Pertamina (Persero); ---------------------------------------------

32

SALINAN (52) Bahwa distribusi avtur dari PT Pertamina (Persero) ke maskapai penerbangan secara singkat adalah sebagai berikut: avtur yang telah diproduksi dari kilang, diangkut (shipping) ke receiving facilities, kemudian dipompa ke tangki di bandara, lalu dialirkan melalui hidrant, dan selanjutnya dipompa ke dalam tangki pesawat; --------------------------------------------------------------------------------------(53) Bahwa mekanisme pembelian avtur oleh maskapai penerbangan adalah dengan menggunakan sistem deposit sebelum melakukan pembelian. Jika depositnya telah habis, maka maskapai penerbangan harus melakukan topping up. Pada umumnya, maskapai penerbangan memberikan deposit untuk pembelian avtur selama 3 (tiga) hari ke depan;--------------------------------------------------------------------------------(54) Bahwa harga avtur yang dibayarkan oleh maskapai penerbangan adalah harga yang diterima sampai avtur diisi di pesawat (sudah termasuk biaya distribusi dan pajak); ----------------------------------------------------------------------------------------(55) Bahwa PT Pertamina (Persero) mengeluarkan posting price avtur untuk periode 2 (dua) mingguan yaitu setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya sejak Januari 2009. Sebelumnya, posting price dilakukan sebulan sekali; ----------------------------------(56) Bahwa harga avtur yang diberikan oleh PT Pertamina (Persero) kepada masingmasing maskapai penerbangan tergantung harga yang berlaku pada DPPU di bandara tempat pesawat melakukan pengisian avtur; ----------------------------------(57) Bahwa harga avtur di masing-masing DPPU Pertamina berbeda-beda, tergantung dari supply chain. Jika DPPU lebih dekat dengan channel distribution, maka harganya akan lebih murah; ---------------------------------------------------------------(58) Bahwa selain lokasi DPPU, faktor yang mempengaruhi harga pembelian avtur adalah volume pembelian dan diskon kepatuhan membayar; -------------------------(59) Bahwa harga avtur yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang mengacu pada MOPS3; -------------------------------------(60) Bahwa seiring dengan peningkatan harga minyak dunia, persentase kenakan biaya bahan bakar (fuel) semakin meningkat dibandingkan dengan total cost. Misalnya untuk PT Garuda Indonesia, biaya fuel untuk tahun 2008 adalah 43% (empat 3

MOPS (Mid Oil Platts Singapore) merupakan harga perdagangan pada bursa minyak di Singapura yang menjadi acuan/patokan dalam menetapkan harga bahan bakar minyak negara-negara di Asia.

33

SALINAN puluh tiga persen) dari total biaya, dan 30% (tiga puluh persen) dari total biaya pada tahun 2009. (vide bukti B1); --------------------------------------------------------(61) Bahwa harga avtur rata-rata yang dipublikasikan oleh PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2006 s/d 2009 adalah sebagai berikut: -------------------------------------Tabel 19 Harga Avtur Rata-rata Per Bulan Periode Mei 2006 s/d Oktober 2009

Bulan/Tahun Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06 Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07 Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09

Harga Avtur Rata-rata (Rp/liter) 5,921 6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734 5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063 7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534

34

SALINAN Bulan/Tahun Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09

Harga Avtur Rata-rata (Rp/liter) 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520

(62) Bahwa pergerakan harga avtur tersebut dapat disajikan dalam bentuk Grafik sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------Grafik 1 Pergerakan Harga Avtur Mei 2006 sd September 2009 14,000 12,000 Rupiah

10,000 8,000

Avtur

6,000 4,000 2,000

M e Ag i -0 us 6 t- 0 N 6 op -0 Fe 6 b0 M 7 ei Ag -0 us 7 t- 0 N 7 op -0 Fe 7 b0 M 8 ei Ag -0 us 8 t- 0 N 8 op -0 Fe 8 b0 M 9 ei Ag -0 9 us t- 0 9

-

Bulan

(63) Bahwa dalam menghitung konsumsi avtur yang akan digunakan, standar minimum fuel yang perlu diperhitungkan oleh masing-masing maskapai penerbangan berdasarkan IATA Standards and Recommended Practices adalah taxi fuel, trip fuel (takeoff, climb, en-route, descent, approach and landing), holding fuel, alternate fuel (take off, en-route, ETOPS, destination), contigency fuel, reserve fuel, additional fuel (MEL required, balast, other), and tanker fuel; ----------------(64) Bahwa konsumsi avtur rata-rata per jenis pesawat untuk masing-masing maskapai penerbangan dapat dilihat dalam tabel berikut: ------------------------------------------

35

SALINAN Tabel 20 Konsumsi Avtur Rata-Rata Para Terlapor (confidential) Maskapai Penerbangan

Jenis Pesawat yang menjadi acuan perhitungan FS

Asumsi Konsumsi Avtur Rata-rata

PT Garuda Indonesia (Persero) PT Sriwijaya Air


PT Mandala Airlines PT Riau Airlines PT Travel Express PT Lion Mentari Airlines


PT Metro Batavia PT Kartika Airlines

PT Linus Airways PT Trigana Air Service PT Indonesia Air Asia

21.6 Tentang Load Factor ; --------------------------------------------------------------------(65) Bahwa load factor merupakan tingkat isian penumpang pesawat yang digunakan sebagai salah satu unsur dalam perhitungan fuel surcharge. Semakin tinggi load

36

SALINAN factor, maka fuel surcharge yang dikenakan untuk masing-masing penumpang akan semakin kecil; -------------------------------------------------------------------------(66) Bahwa asumsi load factor berdasarkan formula Pemerintah adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen);------------------------------------------------------------------------(67) Bahwa berikut perbandingan antara average load factor tahun 2006, 2007 dan 2008 dengan asumsi load factor yang digunakan oleh masing-masing maskapai dalam melakukan perhitungan fuel surcharge: ------------------------------------------Tabel 21 Asumsi Perhitungan Load Factor Para Terlapor (confidential)


PT Garuda (Persero)

Average Real Load Factor (2006, 2007, 2008)

Asumsi Load Factor dalam Perhitungan Fuel Surcharge

Indonesia

PT Sriwijaya Air PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Mandala Airlines PT Riau Airlines PT Travel Express PT Lion Mentari Airlines PT Wings Abadi Airlines PT Metro Batavia PT Kartika Airlines PT Linus Airways PT Trigana Air Service PT Indonesia Air Asia

21.7

Tentang Pergerakan Fuel Surcharge; ------------------------------------------------

(68) Bahwa berikut adalah tabel perkembangan fuel surcharge yang dihitung berdasarkan formula yang disusun oleh Departemen Perhubungan sebagaimana diuraikan dalam paragraf (36), untuk waktu tempuh penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam: -----------------------------------------------------------------------

37

SALINAN Tabel 22 Perhitungan Fuel Surcharge berdasarkan Formula Departemen Perhubungan Bulan Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06 Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07 Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09

0 s/d 1 jam 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 119000 119000 119000 119000 119000 119000 119000 119000 119000 119000 119000 119000 119000 119000 119000 119000 119000 119000 119000 119000 228000 228000 228000 168000 137000 123000 117000 132000 122000 119900 117800 115700 113600 111500 109400 107300

1 s/d 2 jam 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 155000 232000 232000 232000 218000 179000 159000 152000 171000 157500 154400 151300 148200 145100 142000 138900 135800

2 s/d 3 jam 164000 164000 164000 164000 164000 164000 164000 164000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 289000 289000 289000 272000 223000 199000 189000 214000 197000 193300 189600 185900 182200 178500 174800 171100

38

SALINAN (69) Bahwa berikut tabel perkembangan besaran fuel surcharge masing-masing Terlapor sejak Mei 2006 s/d Desember 2009 untuk penerbangan 0 s/d 1 jam: -----Tabel 23 Pergerakan Fuel Surcharge Para Terlapor untuk Penerbangan antara 0 s/d 1 jam Bulan

GA (1)

SJ (1)

MZ (1)

RI (1)

JT (1)

7P (1)

RAL (1)4

XN (1)

IW (1)

KAE (1)

TGN (1)5

Mei-06

20,000

20000

20,000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

Jun-06

20,000

20000

20,000

20000

20000

20000

30000

30000

20000

20000

30000

20000

QZ (1)

Jul-06

20,000

20000

20,000

20000

20000

20000

30000

30000

20000

20000

30000

20000

Agust-06

30,000

30000

30,000

30000

30000

20000

30000

30000

30000

20000

30000

30000

Sep-06

30,000

30000

30,000

30000

30000

20000

30000

30000

30000

20000

30000

40000

Okt-06

40,000

40000

40,000

30000

40000

30000

40000

40000

40000

20000

40000

40000

Nop-06

40,000

40000

40,000

30000

40000

30000

40000

40000

40000

20000

40000

40000

Des-06

40,000

40000

40,000

30000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

40000

Jan-07

40,000

40000

40,000

30000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

40000

Feb-07

40,000

40000

40,000

30000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

40000

Mar-07

40,000

40000

40,000

30000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

40000

Apr-07

40,000

40000

40,000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

40000

Mei-07

40,000

40000

40,000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

65000

Jun-07

40,000

40000

40,000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

80000

Jul-07

40,000

40000

40,000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

100000

Agust-07

50,000

60000

50,000

40000

60000

30000

70000

70000

60000

40000

70000

110000

Sep-07

60,000

60000

66,000

60000

60000

30000

80000

80000

60000

80000

80000

140000

Okt-07

80,000

80000

88,000

80000

100000

30000

80000

80000

100000

80000

80000

160000

Nop-07

80,000

100000

110,000

80000

80000

100000

110000

110000

80000

80000

110000

n/a

Des-07

140,000

150000

110,000

80000

125000

140000

165000

165000

125000

150000

165000

n/a

Jan-08

160,000

150000

110,000

100000

160000

160000

165000

165000

160000

170000

165000

n/a

Feb-08

160,000

150000

150,000

130000

160000

160000

200000

200000

160000

170000

200000

n/a

Mar-08

160,000

140000

150,000

150000

190000

190000

200000

200000

190000

170000

100000

n/a

Apr-08

175,000

170000

150,000

160000

190000

190000

200000

200000

190000

170000

100000

n/a

Mei-08

190,000

190000

175,000

160000

190000

190000

225000

225000

190000

190000

100000

n/a

Jun-08

220,000

190000

225,000

185000

190000

190000

270000

270000

190000

230000

100000

n/a

Jul-08

270,000

230000

250,000

185000

190000

190000

270000

270000

190000

270000

100000

n/a

Agust-08

270,000

230000

275,000

185000

190000

190000

270000

270000

190000

270000

100000

n/a

Sep-08

240,000

190000

275,000

225000

180000

180000

270000

270000

180000

270000

100000

n/a

Okt-08

220,000

190000

280,000

225000

180000

180000

240000

240000

180000

270000

100000

n/a

Nop-08

220,000

190000

280,000

180000

180000

180000

240000

240000

180000

235000

100000

n/a

Oleh karena Terlapor tidak memberikan data, maka data fuel surcharge bulan Mei 2006 s/d September 2008 (untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam) diasumsikan sama dengan PT Travel Express karena size perusahaan dianggap sama. 5 Oleh karena Terlapor tidak memberikan data, maka data fuel surcharge bulan Mei 2006 s/d Februari 2008 (untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam) diasumsikan sama dengan PT Travel Express karena size perusahaan dianggap sama. 4

39

SALINAN Bulan

GA (1)

SJ (1)

MZ (1)

RI (1)

JT (1)

7P (1)

RAL (1)4

XN (1)

IW (1)

KAE (1)

TGN (1)5

QZ (1)

Des-08

220,000

190000

280,000

180000

180000

180000

240000

240000

180000

220000

100000

n/a

Jan-09

200,000

170000

230,000

180000

170000

180000

240000

240000

170000

180000

150000

n/a

Feb-09

180,000

170000

230,000

180000

170000

180000

240000

240000

170000

180000

150000

n/a

Mar-09

180,000

170000

230,000

170000

170000

180000

240000

240000

170000

180000

150000

n/a

Apr-09

180,000

170000

230,000

170000

160000

170000

240000

240000

160000

180000

150000

n/a

Mei-09

180,000

170000

230,000

170000

160000

170000

240000

240000

160000

180000

150000

n/a

Jun-09

200,000

170000

230,000

170000

160000

170000

240000

240000

160000

180000

150000

n/a

Jul-09

200,000

170000

230,000

170000

160000

170000

240000

240000

160000

180000

160000

n/a

Agust-09

200,000

170000

230,000

170000

160000

170000

240000

240000

160000

180000

160000

n/a

Sep-09

200,000

170000

230,000

170000

160000

170000

240000

240000

160000

180000

160000

n/a

Okt-09

200,000

170000

230,000

180000

160000

170000

240000

240000

160000

180000

160000

n/a

Nop-09

200,000

170000

230,000

180000

160000

170000

240000

240000

160000

180000

160000

n/a

Des-09

200,000

170000

230,000

180000

160000

170000

240000

240000

160000

180000

160000

n/a

(70) Bahwa berikut tabel perkembangan besaran fuel surcharge masing-masing Terlapor sejak Mei 2006 s/d Desember 2009 untuk penerbangan 1 s/d 2 jam: -----Tabel 24 Pergerakan Fuel Surcharge Para Terlapor untuk Penerbangan antara 1 s/d 2 jam Bulan

GA (2)

SJ (2)

MZ (2)

RI (2)

JT (2)

7P (2)

RAL (2)

XN (2)

IW (2)

KAE (2)

TGN (2)

QZ (2)

Mei-06

20,000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

Jun-06

20,000

20000

20000

20000

20000

20000

30000

30000

20000

20000

30000

20000

Jul-06

20,000

20000

20000

20000

20000

20000

30000

30000

20000

20000

30000

20000

Agust-06

30,000

30000

30000

30000

30000

20000

30000

30000

30000

20000

30000

30000

Sep-06

30,000

30000

30000

30000

30000

20000

30000

30000

30000

20000

30000

40000

Okt-06

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

40000

40000

40000

20000

40000

40000

Nop-06

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

40000

40000

40000

20000

40000

40000

Des-06

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

40000

Jan-07

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

40000

Feb-07

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

40000

Mar-07

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

40000

Apr-07

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

40000

Mei-07

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

65000

Jun-07

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

80000

Jul-07

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

100000

Agust-07

50,000

60000

60000

60000

60000

30000

70000

70000

60000

40000

70000

90000

Sep-07

60,000

60000

60000

60000

60000

30000

80000

80000

60000

80000

80000

140000

Okt-07

80,000

80000

80000

60000

120000

30000

80000

80000

120000

80000

80000

160000

Nop-07

80,000

100000

100000

60000

120000

100000

110000

110000

120000

125000

110000

n/a

Des-07

160,000

150000

150000

130000

145000

160000

165000

165000

145000

125000

165000

n/a

40

SALINAN Bulan

GA (2)

SJ (2)

MZ (2)

RI (2)

JT (2)

7P (2)

RAL (2)

XN (2)

IW (2)

KAE (2)

TGN (2)

QZ (2)

Jan-08

175,000

160000

160000

150000

175000

160000

165000

165000

175000

200000

165000

n/a

Feb-08

175,000

160000

160000

175000

175000

160000

200000

200000

175000

200000

200000

n/a

Mar-08

175,000

160000

160000

175000

230000

190000

200000

200000

230000

200000

200000

n/a

Apr-08

200,000

190000

190000

200000

230000

190000

200000

200000

230000

200000

200000

n/a

Mei-08

230,000

210000

210000

200000

230000

190000

225000

225000

230000

220000

200000

n/a

Jun-08

270,000

230000

230000

200000

230000

190000

270000

270000

230000

250000

200000

n/a

Jul-08

340,000

270000

270000

255000

230000

230000

270000

270000

230000

290000

200000

n/a

Agust-08

340,000

270000

270000

255000

230000

230000

270000

270000

230000

290000

200000

n/a

Sep-08

310,000

230000

230000

220000

220000

220000

240000

270000

220000

290000

200000

n/a

Okt-08

290,000

230000

230000

220000

220000

220000

240000

240000

220000

290000

200000

n/a

Nop-08

290,000

230000

230000

220000

220000

220000

240000

240000

220000

275000

200000

n/a

Des-08

290,000

230000

230000

220000

220000

220000

240000

240000

220000

255555

200000

n/a

Jan-09

270,000

230000

230000

210000

210000

220000

240000

240000

210000

220000

300000

n/a

Feb-09

250,000

230000

230000

210000

210000

220000

240000

240000

210000

220000

300000

n/a

Mar-09

250,000

230000

230000

210000

210000

220000

240000

240000

210000

220000

300000

n/a

Apr-09

250,000

230000

230000

210000

210000

200000

240000

240000

210000

220000

360000

n/a

Mei-09

250,000

230000

230000

210000

210000

200000

240000

240000

210000

220000

360000

n/a

Jun-09

270,000

230000

230000

210000

210000

200000

240000

240000

210000

220000

360000

n/a

Jul-09

270,000

230000

230000

210000

210000

200000

240000

240000

210000

220000

360000

n/a

Agust-09

270,000

230000

230000

225000

210000

200000

240000

240000

210000

220000

360000

n/a

Sep-09

270,000

230000

230000

225000

210000

200000

240000

240000

210000

220000

360000

n/a

Okt-09

270,000

230000

230000

225000

210000

200000

240000

240000

210000

220000

360000

n/a

Nop-09

270,000

230000

230000

225000

210000

200000

240000

240000

210000

175000

360000

n/a

Des-09

270,000

230000

230000

225000

210000

200000

240000

240000

210000

175000

360000

n/a

(71) Bahwa berikut tabel perkembangan besaran fuel surcharge masing-masing Terlapor sejak Mei 2006 s/d Desember 2009 untuk penerbangan 2 s/d 3 jam: -----Tabel 25 Pergerakan Fuel Surcharge Para Terlapor untuk Penerbangan antara 2 s/d 3 jam Bulan

GA (3)

SJ (3)

MZ (3)

RI (3)

JT (3)

7P (3)

RAL (3)

XN (3)

IW (3)

KAE (3)

TGN (3)

QZ (3)

Mei-06

20,000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

Jun-06

20,000

20000

20000

20000

20000

20000

30000

30000

20000

20000

30000

20000

Jul-06

20,000

20000

20000

20000

20000

20000

30000

30000

20000

20000

30000

20000

Agust-06

30,000

30000

30000

30000

30000

20000

30000

30000

30000

20000

30000

30000

Sep-06

30,000

30000

30000

30000

30000

20000

30000

30000

30000

20000

30000

40000

Okt-06

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

40000

40000

40000

20000

40000

40000

Nop-06

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

40000

40000

40000

20000

40000

40000

Des-06

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

40000

41

SALINAN

Bulan

GA (3)

SJ (3)

MZ (3)

RI (3)

JT (3)

7P (3)

RAL (3)

XN (3)

IW (3)

KAE (3)

TGN (3)

QZ (3)

Jan-07

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

40000

Feb-07

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

40000

Mar-07

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

40000

Apr-07

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

40000

Mei-07

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

65000

Jun-07

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

80000

Jul-07

40,000

40000

40000

40000

40000

30000

50000

50000

40000

40000

50000

100000

Agust-07

50,000

60000

50000

60000

60000

30000

70000

70000

60000

40000

70000

90000

Sep-07

60,000

60000

66000

60000

60000

30000

80000

80000

60000

80000

80000

140000

Okt-07

80,000

80000

88000

60000

120000

30000

80000

80000

120000

80000

80000

160000

Nop-07

80,000

100000

110000

60000

120000

100000

110000

110000

120000

160000

110000

n/a

Des-07

180,000

150000

165000

130000

145000

180000

165000

165000

145000

160000

165000

n/a

Jan-08

200,000

180000

165000

200000

175000

180000

165000

165000

175000

220000

165000

n/a

Feb-08

200,000

180000

200000

200000

175000

270000

200000

200000

175000

220000

200000

n/a

Mar-08

200,000

180000

200000

225000

230000

270000

120000

200000

230000

220000

200000

n/a

Apr-08

225,000

210000

200000

225000

230000

270000

120000

200000

230000

220000

200000

n/a

Mei-08

270,000

230000

225000

225000

230000

270000

120000

225000

230000

240000

200000

n/a

Jun-08

320,000

270000

275000

255000

230000

270000

120000

270000

230000

270000

200000

n/a

Jul-08

410,000

310000

350000

255000

230000

270000

284000

270000

230000

310000

200000

n/a

Agust-08

410,000

310000

375000

255000

230000

260000

284000

270000

230000

310000

200000

n/a

Sep-08

380,000

270000

375000

255000

220000

260000

160000

270000

220000

310000

200000

n/a

Okt-08

360,000

270000

310000

255000

220000

260000

160000

240000

220000

310000

200000

n/a

Nop-08

360,000

270000

310000

255000

220000

260000

160000

240000

220000

300000

200000

n/a

Des-08

360,000

270000

310000

245000

220000

260000

160000

240000

220000

275000

200000

n/a

Jan-09

340,000

270000

310000

245000

210000

260000

160000

240000

210000

250000

200000

n/a

Feb-09

320,000

270000

280000

245000

210000

260000

160000

240000

210000

250000

200000

n/a

Mar-09

320,000

270000

280000

245000

210000

250000

160000

240000

210000

250000

200000

n/a

Apr-09

320,000

270000

280000

245000

210000

250000

160000

240000

210000

250000

200000

n/a

Mei-09

320,000

270000

280000

245000

210000

250000

160000

240000

210000

250000

200000

n/a

Jun-09

340,000

270000

280000

245000

210000

250000

160000

240000

210000

250000

200000

n/a

Jul-09

340,000

270000

280000

255000

210000

250000

160000

240000

210000

250000

200000

n/a

Agust-09

340,000

270000

280000

255000

210000

250000

160000

240000

210000

250000

200000

n/a

Sep-09

340,000

270000

280000

255000

210000

250000

160000

240000

210000

250000

200000

n/a

Okt-09

340,000

270000

310000

255000

210000

250000

160000

240000

210000

250000

200000

n/a

Nop-09

340,000

270000

310000

255000

210000

250000

160000

240000

210000

250000

200000

n/a

Des-09

340,000

270000

310000

255000

210000

250000

160000

240000

210000

250000

200000

n/a

(72) Bahwa berikut pergerakan harga fuel surcharge para Terlapor masing-masing untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam yang akan disajikan dalam bentuk grafik;-------------------------------------------------------------------------

42

SALINAN (73) Bahwa pergerakan harga fuel surcharge untuk PT Garuda Indonesia (Persero) masing-masing untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam adalah sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------

Grafik 2 Pergerakan FS Garuda untuk Penerbangan 1 Jam 300,000

Rupiah

250,000 200,000 FS Garuda untuk Penerbangan 1 Jam

150,000 100,000 50,000 Aug-09

May-09

Feb-09

Nov-08

Aug-08

May-08

Feb-08

Nov-07

Aug-07

May-07

Feb-07

Nov-06

Aug-06

May-06

-

Bulan

Grafik 3

400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 Aug-09

May-09

Feb-09

Nov-08

Aug-08

May-08

Feb-08

Nov-07

Aug-07

May-07

Feb-07

Nov-06

Aug-06

FS Garuda untuk Penerbangan 2 Jam

May-06

Rupiah

Pergerakan FS Garuda untuk Penerbangan 2 Jam

Bulan

43

SALINAN Grafik 4

Pergerakan FS Garuda untuk Penerbangan 3 Jam 500,000

R upia h

400,000 300,000

FS Garuda untuk Penerbangan 3 Jam

200,000 100,000 A u g -0 9

M a y-0 9

Fe b -0 9

N o v-0 8

A u g -0 8

M a y-0 8

Fe b -0 8

N o v-0 7

A u g -0 7

M a y-0 7

Fe b -0 7

N o v-0 6

A u g -0 6

M a y-0 6

-

Bulan

(74) Bahwa pergerakan harga fuel surcharge untuk PT Sriwijaya Air masing-masing untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam adalah sebagai berikut:

Grafik 5 Pergerakan FS Sriwijaya untuk Penerbangan 1 Jam 250000

Rupiah

200000 150000

FS Sriwijaya untuk Penerbangan 1 Jam

100000 50000 Aug-09

May-09

Feb-09

Nov-08

Aug-08

May-08

Feb-08

Nov-07

Aug-07

May-07

Feb-07

Nov-06

Aug-06

May-06

0

Bulan

-----------------------------------------------------------------------------------------------Grafik 6

44

SALINAN Grafik 6

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

FS Sriw ijaya untuk Penerbangan 2 Jam

M

ay Au 06 g0 No 6 v0 Fe 6 bM 07 ay Au 07 g0 No 7 vF e 07 bM 08 ay Au 08 g0 No 8 v0 Fe 8 bM 09 ay Au 09 g0 No 9 v09

Rupiah

Pergerakan FS Sriwijaya untuk Penerbangan 2 Jam

Bulan

Grafik 7

350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 g0 No 6 vF e 06 bM 07 ay Au 0 7 g0 No 7 v0 Fe 7 bM 08 ay Au 0 8 g0 No 8 v0 Fe 8 bM 09 ay Au 0 9 g09

FS Sriw ijaya untuk Penerbangan 3 Jam

Au

M

ay

-0

6

Rupiah

Pergerakan FS Sriwijaya untuk Penerbangan 3 Jam

Bulan

(75) Bahwa pergerakan harga fuel surcharge untuk PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) masing-masing untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grafik 8

45

SALINAN Grafik 8 Pergerakan FS Merpati untuk Penerbangan 1 Jam 300,000

Rupiah

250,000 200,000 FS Kartika untuk Penerbangan 1 Jam

150,000 100,000 50,000 Nov-09

Aug-09

May-09

Nov-08

Feb-09

Aug-08

Feb-08

May-08

Nov-07

Aug-07

May-07

Feb-07

Nov-06

Aug-06

May-06

-

Bulan

Grafik 9

Rupiah

Pergerakan FS Merpati untuk Penerbangan 2 Jam 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

FS Merpati untuk Penerbangan 2 Jam

Bulan

Grafik 10

Rupiah

FS Merpati untuk Penerbangan 3 Jam 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0


Bulan

46

SALINAN (76) Bahwa pergerakan harga fuel surcharge untuk PT Mandala Airlines masingmasing untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------Grafik 11 Pergerakan FS Mandala untuk Penerbangan 1 Jam 250000

Rupiah

200000 150000

FS Mandala untuk Penerbangan 1 Jam

100000 50000 Aug-09

May-09

Feb-09

Nov-08

Aug-08

May-08

Feb-08

Nov-07

Aug-07

May-07

Feb-07

Nov-06

Aug-06

May-06

0

Bulan

Grafik 12

160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 S ep -0 7 N op -0 7 Ja n08

Ju l-0 7

M ar -0 7 M ei -0 7


Ju l-0 6 S ep -0 6 N op -0 6 Ja n07

M ei -0 6

Rupiah

Pergerakan FS Mandala untuk Penerbangan 2 Jam

Bulan

Grafik 13

70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 S ep -0 7 N op -0 7

Ju l-0 7

M ar -0 7 M ei -0 7

S ep -0 6 N op -0 6 Ja n07


Ju l-0 6

M ei -0 6

Rupiah

Pergerakan FS Mandala untuk Penerbangan 3 Jam

Bulan

47

SALINAN (77) Bahwa pergerakan harga fuel surcharge untuk PT Riau Airlines masing-masing untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam adalah sebagai berikut: Grafik 14 Pergerakan FS RAL Air untuk Penerbangan 1 Jam 300000

Rupiah

250000 200000 FS RAL Air untuk Penerbangan 1 Jam

150000 100000 50000 Dec-09

Nov-09

Oct-09

Sep-09

Aug-09

Jul-09

Jun-09

May-09

Apr-09

Mar-09

Feb-09

Jan-09

Dec-08

Nov-08

Oct-08

0

Bulan

Grafik 15 Pergerakan FS RAL untuk Penerbangan 2 Jam

Rupiah

300000 250000 200000 150000 100000

FS RAL untuk Penerbangan 2 Jam

ov -0 9 N

Ju l-0 9 Se p09

09 M ay -

09 M ar -

Ja n09

Se p08 N ov -0 8

50000 0

Bulan

Grafik 16

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0


M ar -0 M 8 ay -0 8 Ju l-0 Se 8 p08 N ov -0 8 Ja n0 M 9 ar -0 M 9 ay -0 9 Ju l-0 Se 9 p0 N 9 ov -0 9

Rupiah

Pergerakan FS RAL untuk Penerbangan 3 Jam

Bulan

48

SALINAN (78) Bahwa pergerakan harga fuel surcharge untuk PT Travel Express masing-masing untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam adalah sebagai berikut: Grafik 17 FS Express Air untuk Penerbangan 1 Jam 300000

Rupiah

250000 200000 FS Express Air untuk Penerbangan 1 Jam

150000 100000

Nov-09

Aug-09

May-09

Feb-09

Nov-08

Aug-08

May-08

Feb-08

Nov-07

Aug-07

May-07

Feb-07

Aug-06

May-06

0

Nov-06

50000

Bulan

Grafik 18

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

FS Express Air untuk Penerbangan 2 Jam

M ay Au 06 g0 N 6 ov -0 Fe 6 bM 07 ay Au 07 g0 N 7 ov -0 Fe 7 b0 M 8 ay Au 08 g0 N 8 ov -0 Fe 8 bM 09 ay Au 09 g0 N 9 ov -0 9

Rupiah

Pergerakan FS Express Air untuk Penerbangan 2 Jam

Bulan

Grafik 19

Grafik 19

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

FS Express Air untuk Penerbangan 23Jam

M ay Au 06 g0 N 6 ov -0 Fe 6 b0 M 7 ay Au 07 g0 N 7 ov -0 Fe 7 bM 08 ay Au 08 g0 N 8 ov -0 Fe 8 bM 09 ay Au 09 g0 N 9 ov -0 9

Rupiah

Pergerakan FS Express Air untuk Penerbangan 3 Jam

Bulan

49

SALINAN (79) Bahwa pergerakan harga fuel surcharge untuk PT Lion Mentari Airlines masingmasing untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------Grafik 20 FS Lion Air untuk Penerbangan 1 Jam 200000

Rupiah

150000 FS Lion Air untuk Penerbangan 1 Jam

100000 50000

Nop-09

Agust-09

Mei-09

Feb-09

Nop-08

Agust-08

Mei-08

Feb-08

Nop-07

Agust-07

Mei-07

Feb-07

Nop-06

Agust-06

Mei-06

0

Bulan

Grafik 21 Pergerakan FS Lion Air untuk Penerbangan 2 Jam 250000 Rupiah

200000 150000

FS Lion Air untuk Penerbangan 2 Jam

100000 50000

M ei -0 6 Ju l-0 S 6 ep -0 N 6 op -0 6 Ja n0 M 7 ar -0 M 7 ei -0 7 Ju l-0 S 7 ep -0 N 7 op -0 7 Ja n0 M 8 ar -0 M 8 ei -0 8 Ju l-0 8

0

Bulan

Grafik 22 Pergerakan FS Lion Air untuk Penerbangan 3 Jam 250000

150000


100000 50000 0

M ei -0 6 Ju l-0 S 6 ep -0 N 6 op -0 Ja 6 n0 M 7 ar -0 M 7 ei -0 7 Ju l-0 S 7 ep -0 N 7 op -0 Ja 7 n0 M 8 ar -0 M 8 ei -0 8 Ju l-0 8

Rupiah

200000

Bulan

50

SALINAN (80) Bahwa pergerakan harga fuel surcharge untuk PT Wings Abadi Airlines masingmasing untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------Grafik 23

180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

S ep -0 7 N op -0 7 Ja n08

Ju l-0 7

S ep -0 6 N o p06 Ja n07 M ar -0 7 M ei -0 7

FS Wings untuk Penerbangan 1 Jam

Ju l-0 6

M ei -0 6

Rupiah

Pergerakan FS Wings Air untuk Penerbangan 1 Jam

Bulan

Grafik 24 Pergerakan FS Wings untuk Penerbangan 2 Jam 200000 Rupiah

150000 FS Wings untuk Penerbangan 2 Jam

100000 50000

Ju l-0 6 S ep -0 6 N op -0 6 Ja n07 M ar -0 7 M ei -0 7 Ju l-0 7 S ep -0 7 N op -0 7 Ja n08

M ei -0 6

0

Bulan

Grafik 25 Pergerakan FS Wings untuk Penerbangan 2 Jam 200000


100000 50000


0

M ei -0 6

Rupiah

150000

Bulan

51

SALINAN (81) Bahwa pergerakan harga fuel surcharge untuk PT Metro Batavia masing-masing untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam adalah sebagai berikut: Grafik 26 FS Batavia untuk Penerbangan 1 Jam 200000

Rupiah

150000 FS Batavia untuk Penerbangan 1 Jam

100000 50000

Nop-09

Agust-09

Mei-09

Feb-09

Nop-08

Agust-08

Mei-08

Feb-08

Nop-07

Agust-07

Mei-07

Feb-07

Nop-06

Agust-06

Mei-06

0

Bulan

Grafik 27

180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Ju l-0 7 S ep -0 7 N op -0 7 Ja n08

FS Batavia untuk Penerbangan 2 Jam

Ju l-0 6 S ep -0 6 N op -0 6 Ja n07 M ar -0 7 M ei -0 7

M ei -0 6

Rupiah

Pergerakan FS Batavia untuk Penerbangan 2 Jam

Bulan

Grafik 28 Pergerakan FS Batavia untuk Penerbangan 3 Jam 300000 200000


150000 100000 50000


0

M ei -0 6

Rupiah

250000

Bulan

52

SALINAN (82) Bahwa pergerakan harga fuel surcharge untuk PT Kartika Airlines masing-masing untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam adalah sebagai berikut: Grafik 29 Pergerakan FS Kartika untuk Penerbangan 1 Jam 300000

Rupiah

250000 200000 FS Kartika untuk Penerbangan 1 Jam

150000 100000 50000 Nov-09

Aug-09

May-09

Feb-09

Nov-08

Aug-08

May-08

Feb-08

Nov-07

Aug-07

May-07

Feb-07

Nov-06

Aug-06

May-06

0

Bulan

Grafik 30

350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 M ay -0 Se 6 p06 Ja n0 M 7 ay -0 Se 7 p07 Ja n0 M 8 ay -0 Se 8 p0 Ja 8 n0 M 9 ay -0 Se 9 p09

FS Kartika untuk Penerbangan 2 Jam

Bulan

Grafik 31 Pergerakan FS Kartika untuk Penerbangan 3 Jam 400000 300000 FS Kartika untuk Penerbangan 3 Jam

200000 100000 0

M ay -0 Se 6 p06 Ja n0 M 7 ay -0 Se 7 p07 Ja n0 M 8 ay -0 Se 8 p08 Ja n0 M 9 ay -0 Se 9 p09

Rupiah

Rupiah

Pergerakan FS Kartika untuk Penerbangan 2 Jam

Bulan

53

SALINAN (83) Bahwa pergerakan harga fuel surcharge untuk PT Trigana Air Service masingmasing untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------Grafik 32

180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

FS Trigana untuk Penerbangan 1 Jam

M ar -0 8 M ay -0 8 Ju l-0 8 S ep -0 8 N ov -0 8 Ja n09 M ar -0 9 M ay -0 9 Ju l-0 9 S ep -0 9 N ov -0 9

Rupiah

Pergerakan FS Trigana untuk Penerbangan 1 Jam

Bulan

Grafik 33

400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0


M ar -0 8 M ay -0 8 Ju l-0 8 S ep -0 8 N ov -0 8 Ja n09 M ar -0 9 M ay -0 9 Ju l-0 9 S ep -0 9 N ov -0 9

Rupiah


Bulan

Grafik 34

250000 200000 150000 100000 50000 0


M ar -0 M 8 ay -0 8 Ju l-0 Se 8 p0 N 8 ov -0 Ja 8 n0 M 9 ar -0 M 9 ay -0 9 Ju l-0 Se 9 p0 N 9 ov -0 9

Rupiah


Bulan

54

SALINAN (84) Bahwa pergerakan harga fuel surcharge untuk PT Indonesia AirAsia masingmasing untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------Grafik 35

180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

S ep -0 7

Ju l-0 7

M ei -0 7

M ar -0 7

Ja n07

N op -0 6

S ep -0 6

FS Air Asia untuk Penerbangan 1 Jam

Ju l-0 6

M ei -0 6

Rupiah

Pergerakan FS Air Asia untuk Penerbangan 1 Jam

Bulan

Grafik 36

180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 S ep -0 7

Ju l-0 7

M ar -0 7 M ay -0 7

Ja n07

N ov -0 6

S ep -0 6


Ju l-0 6

M ay -0 6

Rupiah


Bulan

Grafik 37

140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 S ep -0 7

Ju l-0 7

M ar -0 7 M ay -0 7

S ep -0 6 N ov -0 6 Ja n07


Ju l-0 6

M ay -0 6

Rupiah


Bulan

55

SALINAN (85) Bahwa kronologis kenaikan fuel surcharge seluruh maskapai penerbangan berdasarkan laporan masing-masing maskapai penerbangan kepada Departemen Perhubungan dapat dilihat dalam tabel berikut:-----------------------------------------Tabel 26 Perkembangan fuel surcharge para Terlapor No 1

Tanggal 6-Aug-07

Maskapai Garuda

0 s/d 1 jam

1 s/d 2 jam

2 s/d 3 jam

3 s/d 4 jam

4 s/d 5 jam

>5 jam

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

150000

175000

200000

---

---

---

24 Januari 2008

50000

Indonesia 2

4-Sep-07

Garuda

60000

Indonesia 3

Tanggal FS Berlaku 1 Agustus 2007

10-Sep-07

24-Jan-08

Merpati

4

25-Jan-08

Xpress Air

5

5-Feb-08

Trigana

120000

---

---

---

---

---

Februari 2008

6

12-Feb-08

Riau Airlines

120000

---

---

---

---

---

3 Desember 2007

7

18-Feb-08

Mandala

160000

175000

200000

---

---

---

15 Februari 2008

8

4-Mar-08

Sriwijaya Air

140000

160000

---

---

---

---

9

26-Mar-08

Garuda

160000

175000

200000

26 Januari 2008.

Indonesia

---

---

---

15 Februari 2008 22 Januari 2008

10

2-Apr-08

Sriwijaya Air

170000

190000

210000

---

---

---

3-Apr-08

11

17-Apr-08

Merpati

175000

200000

225000

250000

---

---

16-Apr-08

12

23-Apr-08

Lion Air

175000

200000

225000

---

---

---

28-Apr-08

13

23-May-08

Lion Air

190000

230000

270000

---

---

---

28 Mei 2008

14

26-May-08

Lion Air

190000

230000

270000

---

---

---

28 Mei 2008

15

26-May-08

Wings Air

190000

230000

270000

---

---

---

28 Mei 2008

16

28-May-08

Sriwijaya Air

190000

210000

230000

---

---

---

17

30-May-08

Batavia Air

190000

230000

270000

18

2-Jun-08

Kartika

230000

230000

250000

19

2-Jun-08

Riau Airlines

200000

---

20

5-Jun-08

Sriwijaya Air

190000

230000

21

10-Jun-08

Merpati

250000

22

30-Jun-08

Garuda

250000

27 Mei 2008 28 Mei 2008.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

3 Juni 2008

270000

---

---

---

3 Juni 2008

300000

350000

400000

450000

---

310000

370000

430000

430000

Airlines

Indonesia

---

6 Juni 2008

9 Juni 2008 1 Juli 2008

23

30-Jun-08

Lion Air

190000

230000

270000

---

---

---

24

30-Jun-08

Wings Air

190000

230000

270000

---

---

---

25

1-Jul-08

Sriwijaya Air

230000

270000

310000

---

---

---

3 Juli 2008

26

1-Jul-08

Lion Air

190000

230000

270000

---

---

---

2 Juli 2008

230000

270000

27

Juli 2008

Wings Air

190000

28

2-Jul-08

Linus Airways

220000

---

---

---

---

---

---

28 Mei 2008

29

14-Jul-08

Merpati

275000

325000

375000

425000

475000

500000

30

15-Jul-08

Mandala

205000

225000

255000

---

---

---

1 Juli 2008

31

20-Aug-08

Riau Airlines

200000

---

---

---

---

---

Juni 2008

56

SALINAN No 32

Tanggal 21-Aug-08

Maskapai Riau Airlines

0 s/d 1 jam

1 s/d 2 jam

2 s/d 3 jam

3 s/d 4 jam

4 s/d 5 jam

>5 jam

Tanggal FS Berlaku

284000

---

---

---

---

---

Juli 2008

33

3-Sep-08

Sriwijaya Air

190000

230000

270000

---

---

---

5-Sep-08

34

10-Sep-08

Linus Airways

210000

---

---

---

---

---

20-Sep-08

35

11-Sep-08

Garuda

240000

310000

380000

450000

500000

---

---

---

---

---

---

---

-----

Indonesia

---

36

11-Sep-08

Riau Airlines

240000

37

12-Sep-08

Kartika

270000

270000

300000

38

15-Sep-08

Xpress Air

---

---

---

---

---

39

16-Sep-08

Mandala

---

---

---

---

---

---

15-Sep-08

40

17-Sep-08

Lion Air

180000

220000

260000

---

---

---

18-Sep-08

Airlines

12-Sep-08

15-Sep-08

5 Spetember 2008

41

17-Sep-08

Wings Air

180000

220000

260000

---

---

---

18-Sep-08

42

18-Sep-08

Mandala

180000

220000

255000

---

---

---

19-Sep-09

43

20-Sep-08

Linus Airways

190000

210000

---

---

---

---

20-Sep-08

44

5-Nov-08

Xpress Air

230000

300000

370000

440000

490000

---

10-Nov-08

45

23-Dec-08

Lion Air

180000

220000

260000

---

---

---

18-Sep-08

---

---

---

46

23-Dec-08

Wings Air

180000

220000

260000

47

6-Jan-09

Kartika

180000

220000

255000

Airlines 48

7-Jan-09

Linus Airways

180000

210000

220000

49

9-Jan-09

Kartika

180000

220000

255000

Airlines

---

---

---

---

---

---

---

---

---

18-Sep-08 6 Januari 2009

15 Januari 2009 12 Januari 2009

50

12-Jan-09

Lion Air

170000

210000

250000

---

---

---

51

12-Jan-09

Wings Air

160000

170000

210000

250000

---

---

52

14-Jan-09

Xpress Air

240000

---

---

---

53

15-Jan-09

Merpati

230000

---

---

---

54

16-Jan-09

Sriwijaya Air

170000

270000

230000

---

---

---

12 Januari 2009

55

30-Jan-09

Mandala

170000

210000

245000

---

---

---

19 Januari 2009

56

3-Feb-09

Garuda

180000

250000

320000

440000

---

3 Februari 2009

57

3-Feb-09

Lion Air

170000

210000

250000

---

---

---

15 Jan 2009

58

3-Feb-09

wings air

160000

210000

250000

---

---

---

15 Jan 2009

59

30-Jun-09

Batavia Air

190000

230000

270000

---

---

---

28 Mei 2008

60

13-Jul-09

Trigana

---

---

---

---

---

---

61

14-Jul-09

Sriwijaya Air

170000

230000

27000

---

---

---

1-Sep-09

62

29-Jul-09

Mandala

170000

210000

245000

---

---

---

19 Januari 2009

63

18-Aug-09

Mandala

180000

225000

265000

---

---

15 Agustus 2009

64

26-Aug-09

Garuda

200000

270000

340000

10000

460000

510000

26 Agustus 2009

65

2-Sep-09

Sriwijaya

170000

230000

270000

---

---

---

66

15-Sep-09

Batavia Air

170000

200000

250000

---

---

---

67

17-Sep-09

Merpati

250000

310000

410000

200000

270000

340000

280000

370000

Airlines 68

30-Dec-09

Garuda

39000

---

---

---

---

410000

460000

---

15 Januari 2009

15 Januari 2009

1 Spetember 2009. 15-Sep-09 10-Sep-09

30 Desember 2009

57

SALINAN 21.8 Tentang

Perhitungan

Pendapatan

Fuel

Surcharge

dalam

Laporan

Keuangan; ----------------------------------------------------------------------------------(86) Bahwa dalam struktur biaya, pengeluaran biaya bahan bakar/fuel dikategorikan sebagai variable cost atau biaya variabel; -----------------------------------------------(87) Bahwa dalam perhitungan basic fare, sudah diperhitungkan biaya untuk fuel (sesuai dengan KM 9 Tahun 2002, asumsi harga basis fuel Rp 2.700,-/liter); ------(88) Bahwa fuel surcharge ditujukan untuk menuntup selisih harga fuel terhadap harga basis fuel yang diasumsikan pada saat membuat KM 9 Tahun 2002 yaitu sebesar Rp 2.700,-/liter; -----------------------------------------------------------------------------(89) Bahwa dengan adanya sub classes dalam penjualan tiket, persentase pendapatan untuk fuel menjadi bervariasi;-------------------------------------------------------------(90) Bahwa berikut perkembangan pendapatan dari fuel surcharge dibandingkan dengan fuel cost untuk tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009: ----------------------------Tabel 27 Perbandingan Pendapatan Fuel Surcharge dan Fuel Cost Tahun 2006-2007 (confidential) 2006 FS (Rp)

2007 FC (Rp)

FS (Rp)

2008 FC (Rp)

FS (Rp)

2009 FC (Rp)

FS (Rp)

FC (Rp)

GA SJ MZ RI RAL XN JT IW 7P KAE TGN QZ

58

SALINAN Keterangan: a.

Bahwa Terlapor yang menyerahkan data pendapatan fuel surcharge dan fuel cost untuk tahun 2006, 2007 dan 2008 adalah PT Garuda Indonesia (Persero), PT Sriwijaya Air, dan PT Indonesia Air Asia; ----

b.

Bahwa Terlapor yang menyerahkan data pendapatan fuel surcharge dan fuel cost untuk tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 adalah PT Merpati Nusantara Airlines (Persero); --------------------------------------

c.

Bahwa Terlapor yang menyerahkan data fuel cost untuk tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 adalah PT Travel Express dan PT Kartika Airlines;-------------------------------------------------------------------------

d.

Oleh

karena

Terlapor

tidak

menyerahkan

data,

perhitungan

pendapatan fuel surcharge tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 untuk PT Mandala Airlines, PT PT Riau Airlines, PT Travel Express, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, PT Kartika Airlines, dan PT Trigana Airlines dihitung berdasarkan ratarata besaran fuel surcharge dalam satu tahun dikali dengan jumlah penumpang aktual masing-masing maskapai pada tahun yang bersangkutan; -----------------------------------------------------------------e.

Oleh karena Terlapor tidak memberikan data, biaya fuel tahun 2006, 2007 dan 2008 untuk PT Mandala Airlines, PT PT Riau Airlines, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, dan PT Trigana Airlines dihitung berdasarkan rata-rata biaya fuel per penumpang PT Sriwijaya Air dikali dengan jumlah penumpang aktual masing-masing maskapai pada tahun yang bersangkutan. PT Sriwijaya Air digunakan sebagai dasar perhitungan karena jumlah dan jenis pesawat, rute penerbangan serta ukuran perusahaan dianggap dapat mewakili maskapai yang tidak memberikan data;-------------------------

f.

Oleh karena para Terlapor tidak memberikan data, perhitungan biaya fuel dihitung berdasarkan rata-rata biaya fuel per penumpang PT Merpati Nusantara Airlines dikali dengan jumlah penumpang aktual masing-masing maskapai pada tahun yang bersangkutan. PT Merpati

59

SALINAN Airlines digunakan sebagai dasar perhitungan karena hanya data Merpati Nusantara Airlines yang tersedia; --------------------------------g.

Karena Terlapor tidak memberikan data, jumlah penumpang diestimasi berdasarkan data jumlah penumpang pada Tabel 14; --------

21.9 Tentang Perhitungan Pajak atas Fuel Surcharge (vide bukti B23, BAP PL Dirjen Pajak);------------------------------------------------------------------------------(91) Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, yang menjadi kewajiban pajak bagi maskapai penerbangan antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); --------------------------------------------------(92) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan 19 UU PPN, PPN yang dipungut oleh maskapai penerbangan adalah 10% (sepuluh persen) dikali Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP dalam hal ini adalah seluruh biaya yang diminta/dibebankan oleh maskapai penerbangan kepada konsumen; ----------------------------------------------(93) Bahwa dalam membeli avtur dari PT Pertamina (Persero), maskapai penerbangan sudah dikenakan PPN 10%. PPN tersebut merupakan PPN keluaran6 bagi PT Pertamina (Persero) dan PPN masukan7 bagi maskapai penerbangan; --------------(94) Bahwa praktek yang terjadi selama ini, perhitungan DPP untuk PPN atas harga tiket pesawat dihitung dari basic fare;----------------------------------------------------(95) Bahwa makapai penerbangan tidak mengenakan PPN atas fuel surcharge kepada konsumen, sehingga fuel surcharge tidak diperhitungkan sebagai DPP; ------------(96) Bahwa menurut beberapa maskapai penerbangan, PPN atas fuel surcharge tersebut ditanggung oleh maskapai penerbangan, sehingga tidak dibebankan kepada penumpang; ----------------------------------------------------------------------------------(97) Bahwa dalam salah satu rapat internal INACA pada tanggal 7 Mei 2008, pernah ada pembahasan perihal Justifikasi Untuk Usulan Penghapusan PPN terhadap Fuel Surcharge;-------------------------------------------------------------------------------------

6

PPN Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. 7 Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu pembelian Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena Pajak, atau impor Barang Kena Pajak.

60

SALINAN (98) Bahwa sebagian besar maskapai penerbangan memasukkan fuel surcharge ke dalam komponen pendapatan tanpa dipisahkan secara khusus;-----------------------(99) Bahwa perhitungan PPH atas fuel surcharge perlu diperhitungkan karena fuel surcharge merupakan salah satu pendapatan maskapai penerbangan; ---------------21.10 Tentang INACA dan Komunikasi di antara Para Terlapor; -------------------(100) Bahwa INACA adalah Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau disebut Indonesia National Air Carriers Association disingkat INACA berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia, didirikan oleh para pengusaha perusahaan penerbangan pada tanggal 19 Oktober 1970; ---------------------------(101) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP5/AU.701/PHB-89 tanggal 23 Nopember 1989, INACA telah dikukuhkan sebagai satu-satunya Wadah Usaha Penerbangan Nasional Indonesia dan Mitra Kerja Pemerintah; ------------------------------------------------------------(102) Bahwa belum semua perusahaan penerbangan nasional menjadi Anggota INACA. Adapun Anggota INACA saat ini ada 20 (dua puluh) anggota yang terdiri dari 15 (lima belas) angkutan udara niaga berjadwal dan 5 (lima) angkutan udara niaga tidak berjadwal, yaitu: -----------------------------------------(103) Angkutan Udara Niaga Berjadwal: Dirgantara Air Service, Deraya Air Service, Garuda Indonesia, Kartika Airlines, Lion Mentari Airlines, Mandala Airlines, Merpati Nusantara Airlines, Metro Batavia, Pelita Air Service, Sriwijaya Airlines, Trigana Air Service, Indonesia AirAsia, Kal Star Aviation, Riau Airlines, Travel Espress;-----------------------------------------------------------------(104) Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal: Derazona Air Service, Eastindo, Gatari Air Service, Indonesia Ait Transport, Sabang Merauke Raya Air Charter; -------(105) Bahwa berikut daftar Anggota INACA berdasarkan tanggal masuk menjadi Anggota: ------------------------------------------------------------------------------------

61

SALINAN Tabel 28 Daftar Anggota INACA No.


Tanggal Masuk Anggota

1.

Deraya Air Service

19 Oktober 1970

2.

Derazona Air Service

19 Oktober 1970

3.

Dirgantara Air Service

19 Oktober 1970

4.

Eastindo

19 Oktober 1970

5.

Garuda Indonesia

19 Oktober 1970

6.

Gatari Air Service

19 Oktober 1970

7.

Indonesia Air Service

19 Oktober 1970

8.

Mandala Airlines

19 Oktober 1970

9.

Merpati Nusantara Airlines

19 Oktober 1970

10.

Pelita Air Service

19 Oktober 1970

11.

Sabang Merauke Raya Air Charter (SMAC)

19 Oktober 1970

12.

Trigana Air Service

19 Oktober 1970

13.

Metro Batavia

01 Agustus 2003

14.

Kartika Airlines

01 Agustus 2003

15.

Lion Mentari Airlines

01 Agustus 2003

16.

Sriwijaya Air

10 Desember 2004

17.

Riau Airlines

01 April 2009

18.

Indonesia AirAsia

01 April 2009

19.

Kal Star Aviation

01 April 2009

20.

Travel Express Aviation Service

01 April 2009

(106) Bahwa pada saat disepakatinya fuel surcharge pada tanggal 10 Mei 2006, Anggota INACA yang menandatangani kesepakatan tersebut pada tangal 4 Mei 2006 adalah: PT Mandala Airlines, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Dirgantara Air Service, PT Srwijaya Air, PT Pelita Air Service, PT Lion Mentari Air, PT Batavia Air, PT Indonesia Air Transport, PT Garuda Indonesia (Persero);-----------------------------------------------------------------------------------(107) Bahwa INACA secara rutin mengadakan rapat-rapat internal maupun dengan pihak Departemen Perhubungan terkait dengan permasalahan terkait dengan penerbangan, termasuk pembahasan mengenai fuel surcharge dan tarif batas atas; ------------------------------------------------------------------------------------------

62

SALINAN (108) Bahwa kronologis rapat-rapat terkait dengan fuel surcharge dan pembahasan revisi KM No. 8 dan KM No. 9 Tahun 2002 terkait dengan tarif batas atas, baik yang dilakukan oleh INACA secara internal maupun antara INACA dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:-----------------------------------------------------Tabel 29 Rapat-rapat terkait dengan pembahasan fuel surcharge No.

Hari/Tanggal

Waktu

Tempat

Agenda

1.

Kamis, 04 Mei 2006

10.00 WIB

Ruang Rapat Pelita Lt.2, Jl. Abdul Muis 52-56A Jakarta Pusat

Pembahasan Fuel Surcharge atas kenaikan BBM Pelaksanaan Premi Tambahan (Extra Cover)

2.

Selasa, 30 Mei 2006

10.00 WIB

Ruang Rapat Lion Air Lt.8, Jl. Gajah Mada No.7 Jakarta Pusat

Tanggapan terhadap Pemberitaan yang disampaikan KPPU dalam Mess Media Tentang Fuel Surcharge & Extra Cover Asuransi Penumpang Pesawat Udara

3.

Rabu, 19 September 2007

10.00 WIB

Ruang Rapat Biro Perencanaan, Gedung Cipta Lt. 3

Pembahasan Usulan Penambahan Surcharge dalam menghadapi Lebaran pada H-7 dan H+7

4.

Selasa, 11 Desember 2007

10.00 WIB

Ruang Rapat Sekretariat INACA

Penyusunan Tarif Batas Atas

5.

Selasa, 15 Januari 2008

10.00 WIB


Tarif Batas Atas

6.

Rabu, 2008

Mei

10.00 WIB


Membahas Justifikasi Usulan Penghapusan terhadap Fuel Surcharge

7.

Senin, 15 September 2008

13.00 WIB

Ruang Rapat Darmawanita PT Indonesia

IKKGA Garuda

Membahas KM 8 dan KM 9 Tahun 2002

8.

Kamis, 30 Desember 2008

10.00 WIB

Ruang Rapat Kepala Biro Perencanaan Kabag Pentarifan dan Pelaporan

Pembahasan tentang harga avtur untuk penerbangan domestik

9.

Rabu, 5 Agustus 2009

10.00 WIB

Ruang Rapat Airlines Lt. 8

Mandala

Menanggapi Berita Mess Media Penjelasan KPPU Menduga Telah Terjadi Kartel Dalam Penetapan Fuel Surcharge

10.

Selasa, 03 November 2009

10.00 WIB

Ruang Rapat Demo lt. 2 PT Merpati Nusantara Airlines

Pembahasan Revisi KM.8 dan KM 9 Tahun 2002

11.

Selasa, 17 November 2009

10.00 WIB

Ruang Rapat Demo lt. 2 PT Merpati Nusantara Airlines

Pembahasan Revisi KM.8 dan KM 9 Tahun 2002

7

PT

Untuk PPN

63

SALINAN 22.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 21 di atas, Tim Pemeriksa menguraikan analisis sebagai berikut (vide bukti A121): ---------------------------------------------------------------------------------------

22.1

Tentang Pelaku Usaha dan Pesaingnya; --------------------------------------------(1)

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 tahun 1999, definisi pelaku usaha adalah ”setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbetuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.” -----

(2)

Bahwa berdasarkan butir 1.5 tentang Identitas Para Terlapor dan butir 3.1 tentang Profil dan Pangsa Pasar Para Terlapor, Tim Pemeriksa menilai PT Garuda Indonesia (Persero), PT Sriwijaya Air, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Mandala Airlines, PT Riau Airlines, PT Travel Express, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, PT Kartika Airlines, PT Trigana Air Service, dan PT Indonesia Air Asia merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang masing-masing merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang didirikan di Indonesia, berkedudukan di Indonesia, melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Indonesia antara lain berupa kegiatan Angkutan Udara Niaga Berjadwal dengan rute-rute penerbangan domestik sebagaimana dirinci masing-masing dalam Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, Tabel 7, Tabel 8, Tabel 9, Tabel 10, Tabel 12 dan Tabel 13; -------

(3)

Bahwa berdasarkan butir 1.5. paragraf (11) tentang Identitas PT Linus Airways dan butir 3.1 Tabel 11 tentang Profil PT Linus Airways, Tim Pemeriksa menilai bahwa PT Linus Airways tidak memenuhi unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 karena secara de facto sudah dicabut seluruh Ijin Operasinya oleh Departemen Perhubungan dan sudah tidak menjalankan kegiatan usaha di bidang Angkutan Udara Niaga Berjadwal, sehingga Tim Pemeriksa menilai tidak perlu mempertimbangkan PT Linus Airways dalam

64

SALINAN menganalisis dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999;-------------------------------------------------------------------------(4)

Bahwa Tim Pemeriksa menilai PT Garuda Indonesia (Persero), PT Sriwijaya Air, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Mandala Airlines, PT Riau Airlines, PT Travel Express, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, PT Kartika Airlines, PT Trigana Air Service, dan PT Indonesia Air Asia merupakan para pelaku usaha yang sama-sama melakukan kegiatan Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang merupakan pesaing antara satu dengan lainnya;-------------

22.2

Tentang Pasar Bersangkutan; --------------------------------------------------------(5)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No 5 Tahun 1999, definisi pasar bersangkutan adalah “pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.” -----------------------------------------------------------------------

(6)

Bahwa pengertian pasar bersangkutan tersebut di atas menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan posisi pelaku usaha beserta pesaingnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pasar Bersangkutan KPPU, cakupan pengertian pasar bersangkutan dapat dikategorikan dalam dua perspektif, yaitu pasar berdasarkan produk dan pasar berdasarkan geografis. Pasar berdasarkan produk terkait dengan kesamaan, atau kesejenisan dan/atau tingkat substitusinya, sedangkan pasar berdasarkan cakupan geografis terkait dengan jangkauan dan/atau daerah permasaran;------------------------

(7)

Bahwa pasar produk didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi dari produk tersebut. Produk lain menjadi substitusi sebuah produk jika keberadaan produk lain tersebut membatasi ruang kenaikan harga dari produk tersebut; ---------------------------------------------------------------------

Pasar Produk

65

SALINAN (8)

Bahwa analisis pasar produk pada intinya bertujuan untuk menentukan jenis barang dan atau jasa yang sejenis atau tidak sejenis tapi merupakan substitusinya yang saling bersaing satu sama lain. Untuk melakukan analisis ini maka suatu produk harus ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: kegunaan, karakteristik, dan harga; -----------------------------------------------

(9)

Bahwa dari aspek kegunaan, penerbangan adalah jasa transportasi untuk menghubungkan antara titik keberangkatan dengan titik tujuan. Kegunaan tersebut dapat dipenuhi tidak hanya oleh layanan penerbangan namun juga dapat disubstitusi oleh layanan lainnya, misalnya moda transportasi darat maupun moda transportasi laut. Dengan demikian dari sisi kegunaan penerbangan memiliki banyak substitusi;----------------------------------------

(10) Bahwa jika ditinjau dari aspek karakteristik, meskipun penerbangan memiliki kegunaan yang sama dengan moda transportasi lainnya, terdapat karakteristik yang berbeda secara signfikan antara layanan penerbangan dengan moda transportasi lainnya. Perbedaan paling utama adalah dalam hal kecepatan yang dapat ditempuh oleh pesawat udara dibanding dengan moda transportasi lainnya baik moda transportasi darat maupun moda transportasi laut. Oleh karena itu, dari aspek kecepatan, layanan penerbangan udara merupakan pasar yang terpisah dibanding dengan layanan yang disediakan oleh moda transportasi darat seperti bis dan kereta api, maupuan moda transportasi laut seperti kapal laut; ----------------------(11) Bahwa layanan penerbangan memberikan jasa tranportasi dari satu kota keberangkatan menuju kota kedatangan (rute penerbangan). Setiap rute penerbangan membentuk satu pasar tersendiri yang tidak dapat disubstitusi oleh rute penerbangan lainnya. Kemungkinan susbtitusi pada suatu rute terletak pada moda transportasi lainnya, namun sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, aspek kecepatan menyebabkan moda transportasi lain tidak menjadi substitusi dari layanan penerbangan; -------(12) Bahwa penerbangan berjadwal juga memberikan karakteristik tersendiri yang membedakannya dari penerbangan tidak berjadwal. Konsumen yang bertujuan untuk menggunakan penerbangan berjadwal harus mengikuti jadwal keberangkatan yang telah ditentukan oleh pihak maskapai. Berbeda

66

SALINAN dengan penerbangan tidak berjadwal yang dapat digunakan setiap saat oleh konsumen;---------------------------------------------------------------------------(13) Bahwa penerbangan penumpang dan penerbangan kargo juga memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama menerbangkan orang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan yang kedua tidak menerbangkan orang melainkan barang. Jelas bahwa penerbangan kargo bukan merupakan substitusi bagi penerbangan penumpang; ---------------------------------------(14) Bahwa dari aspek harga, secara umum harga jasa penerbangan berjadwal lebih mahal dibanding dengan moda transportasi lainnya meskipun di waktu tertentu dan pada rute tertentu harga jasa penerbangan bisa sangat mendekati moda transportasi kereta api; ----------------------------------------(15) Bahwa secara umum, harga penerbangan berjadwal lebih murah dibanding dengan harga penerbangan tidak berjadwal;------------------------------------(16) Bahwa dengan demikian, dari sisi harga, penerbangan berjadwal merupakan pasar tersendiri yang terpisah dibanding dengan moda transportasi lainnya; ---------------------------------------------------------------(17) Bahwa berdasarkan analisis di atas, baik dari aspek kegunaan, aspek karakteristik maupun aspek harga, maka pasar produk pada perkara ini adalah layanan jasa penerbangan penumpang berjadwal dari satu titik keberangkatan ke titik kedatangan; ------------------------------------------Pasar Geografis (18) Bahwa pasar geografis adalah wilayah dimana suatu pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen yang signifikan, yang berpindah ke pelaku usaha lain di luar wilayah tersebut. Hal ini antara lain terjadi karena biaya transportasi yang harus dikeluarkan konsumen tidak signifikan, sehingga tidak mampu mendorong terjadinya perpindahan konsumsi produk tersebut; -----------------------------------------------------------------------------(19) Bahwa analisis pasar geografis bertujuan untuk menjelaskan di area mana saja pasar produk yang telah didefinisikan saling bersaing satu sama lain; -

67

SALINAN (20) Bahwa dengan memperhatikan rute-rute penerbangan yang dimiliki oleh masing-masing Terlapor sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1 s/d Tabel 10, Tabel 12 dan Tabel 13, terdapat persamaan dan perbedaan rute di antara para Terlapor. Sebagai ilustrasi, untuk suatu rute tertentu, maskapai penerbangan A bersaing dengan maskapai penerbangan B, namun untuk rute lainnya, maskapai penerbangan A tersebut tidak bersaing dengan maskapai penerbangan B, namun bersaing dengan maskapai penerbangan C; -------------------------------------------------------------------------------------(21) Bahwa di setiap titik keberangkatan atau titik kedatangan, maskapai penerbangan melayani penumpang yang berlokasi di wilayah sekitar titik keberangkatan ataupun titik kedatangan; ---------------------------------------(22) Bahwa dengan demikian pasar geografis setiap rute tersebar di wilayah sekitar bandar udara berada. Secara umum, bandar udara terletak di ibu kota provinsi untuk meliputi seluruh penumpang yang berada pada provinsi tersebut (catchment area);----------------------------------------------(23) Bahwa dalam hal terdapat dua bandar udara yang relatif berdekatan, konsumen memiliki dua pilihan dalam rangka menentukan bandar udara mana yang akan digunakannya, sehingga dalam kondisi tersebut pasar geografis suatu rute bisa mencakup rute lainnya yang berada pada bandar udara terdekat (overlapping catchment area); ---------------------------------(24) Bahwa meskipun demikian, pertimbangan jarak tempuh, biaya, dan rute yang tersedia akan sangat mempengaruhi bandar udara mana yang akan dipilih oleh konsumen; ------------------------------------------------------------(25) Bahwa kondisi overlapping catchment area jarang terjadi sehingga secara umum pasar geografis untuk setiap rute mencakup wilayah catchment area masing-masing bandar udara.;----------------------------------------------------(26) Bahwa dengan demikian pasar geografis pada perkara ini adalah catchment area pada setiap bandar udara;----------------------------------(27) Bahwa berdasarkan analisis pasar produk dan pasar geografis, maka dalam perkara ini pasar bersangkutan meliputi layanan jasa penerbangan

68

SALINAN penumpang berjadwal dari satu titik keberangkatan ke titik kedatangan di catchment area pada setiap bandar udara; --------------22.3

Tentang Dugaan Penetapan Harga; -------------------------------------------------(28) Bahwa berdasarkan butir 3.3 Tentang Formula Perhitungan Harga Tiket, dalam Tabel 16 terlihat bahwa Formula Perhitungan Harga Tiket para Terlapor pada prinsipnya sama yaitu memuat basic fare, PPN, IWJR dan Fuel Surcharge. Namun jika diperhatikan lebih lanjut, terdapat perbedaan pada komponen IWJR, dimana ada yang menetapkan sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah), Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah). Selain itu terdapat perbedaan pada pengenaan administration fee (biaya administrasi), asuransi tambahan dan convinience fee, dimana ada Terlapor yang memberlakukan, ada yang tidak. Untuk komponen Fuel Surcharge sendiri, terdapat 2 (dua) Terlapor yang saat pemeriksaan perkara ini dilaksanakan, sudah tidak memberlakukan fuel surcharge yaitu PT Riau Airlines dan PT Indonesia Air Asia; ----------------------------------(29) Bahwa dalam perhitungan komponen basic fare, masing-masing Terlapor memiliki strategi harga (pricing strategy) yang dikenal dengan subclasses. Dalam penerapan sub classes sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 17 tentang Kategorisasi Sub Classes oleh Para Terlapor, terlihat variasi dalam kategorisasi sub classes yang terbagi dalam jumlah kelas yang berbedabeda; ---------------------------------------------------------------------------------(30) Bahwa perhitungan komponen PPN adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic fare. Besar kecilnya perhitungan PPN, tergantung pada besar kecilnya basic fare yang dikenakan sesuai dengan kategorisasi sub classes yang dibeli oleh penumpang;-----------------------------------------------------(31) Bahwa perhitungan komponen IWJR dihitung sebagai bagian dari harga tiket, namun tidak termasuk ke dalam perhitungan pendapatan maskapai penerbangan. Berdasarkan Tabel 16, ternyata terdapat variasi besaran IWJR yang diterapkan oleh masing-masing maskapai penerbangan; -------(32) Bahwa formula perhitungan fuel surcharge yang ditetapkan oleh masingmasing Terlapor berbeda-beda sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 18; -

69

SALINAN (33) Bahwa berdasarkan berbagai pendapat dari maskapai penerbangan, Tim Pemeriksa menilai perhitungan komponen fuel surcharge di dalam harga tiket tergantung pada: harga avtur, konsumsi avtur dan load factor;--------(34) Bahwa harga avtur yang dibeli oleh maskapai penerbangan dari PT Pertamina (Persero) dipengaruhi oleh MOPS untuk jet fuel atau avtur, kurs Rupiah terhadap US Dollar, serta lokasi DPPU Pertamina; ------------------(35) Bahwa konsumsi avtur dipengaruhi oleh waktu tempuh/jarak tempuh, jenis dan tipe serta usia pesawat; -------------------------------------------------------(36) Bahwa load factor dipengaruhi oleh rute-rute yang dipilih maskapai penerbangan untuk diterbangi, peak season dan low season, serta daya beli masyarakat yang menjadi konsumen maskapai penerbangan; ---------------(37) Bahwa dalam membuat formula perhitungan fuel surcharge, maskapai penerbangan membuat asumsi tentang harga avtur, konsumsi avtur dan load factor;--------------------------------------------------------------------------(38) Bahwa asumsi yang digunakan untuk menentukan harga avtur adalah harga rata-rata avtur yang dijual oleh Pertamina sebagaimana diuraikan dalam Tabel 19. Namun dalam menentukan asumsi tersebut, terdapat perbedaan penentuan asumsi harga avtur yang digunakan karena bersifat forecasting atau peramalan;---------------------------------------------------------------------(39) Bahwa jenis pesawat yang digunakan oleh masing-masing penerbangan berbeda-beda sebagaimana telah diuraikan dalam profil para Terlapor dalam butir 3.1, Tabel 1 s/d Tabel 10, Tabel 12 dan Tabel 13; --------------(40) Bahwa dalam penentuan konsumsi avtur, maskapai penerbangan menggunakan asumsi dengan mengacu pada konsumsi avtur satu atau lebih jenis pesawat. Namun demikian, meskipun terdapat jenis pesawat yang sama yang dijadikan acuan dalam perhitungan fuel surcharge, terdapat perbedaan asumsi konsumsi avtur untuk jenis pesawat tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 20; -------------------------------------(41) Bahwa dalam penentuan asumsi load factor untuk perhitungan fuel surcharge, maskapai penerbangan menggunakan load factor rata-rata yang berbeda-beda persentasenya sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 21;----

70

SALINAN (42) Bahwa dengan demikian, oleh karena formula perhitungan fuel surcharge, asumsi harga avtur, asumsi konsumsi avtur dan asumsi load factor yang dibuat oleh masing-masing Terlapor berbeda-beda, Tim Pemeriksa menilai seharusnya fuel surcharge yang ditetapkan oleh masing-masing Terlapor juga berbeda-beda; ------------------------(43) Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama” ----(44) Bahwa penetapan harga atau kartel harga terjadi apabila beberapa perusahaan dalam industri sejenis membuat perjanjian untuk mengatur harga secara bersama-sama atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen; -----------------------------------------------------------(45) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999, definisi perjanjian adalah “suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”---------------------------------------------(46) Bahwa untuk membuktikan ada tidaknya perjanjian tersebut, Tim Pemeriksa terlebih dahulu menganalisis apakah terjadi komunikasi di antara para Terlapor terkait dengan penetapan fuel surcharge baik secara langsung melalui INACA maupun secara tidak langsung dengan cara price signaling yang dilakukan oleh perusahaan yang dominan; -------------------(47) Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai dalam butir 3.10 Tentang INACA dan Komunikasi di antara Para Terlapor, berdasarkan Tabel 29, Tim Pemeriksa menilai terdapat komunikasi secara internal dalam INACA terkait dengan pembahasan fuel surcharge yaitu pada tanggal 04 Mei 2006 sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2 Tentang Kronologis Pengenaan Fuel Surcharge paragraf (12); ------------------------(48) Bahwa berdasarkan butir 3.2 Tentang Kronologis Pengenaan Fuel Surcharge paragraf (16) dan Tabel 29, KPPU memberikan masukan kepada INACA untuk mencabut penetapan mengenai fuel surcharge dan

71

SALINAN mengembalikan kewenangan penetapan fuel surcharge kepada masingmasing maskapai penerbangan; --------------------------------------------------(49) Bahwa setelah menerima masukan dari KPPU, berdasarkan butir 3.2 Tentang Kronologis Pengenaan Fuel Surcharge paragraf (17) dan Tabel 29, INACA mengadakan Rapat Anggota dan Pengurus INACA pada tanggal 30 Mei 2006 yang pada intinya menyimpulkan penerapan dan besaran fuel surcharge diserahkan kembali kepada masing-masing perusahaan penerbangan nasional Anggota INACA;--------------------------(50) Bahwa maskapai penerbangan yang merupakan Terlapor dalam perkara ini, yang menandatangani kesepakatan pada tanggal 04 Mei 2006 adalah: PT Garuda Indonesia (Persero), PT Srwijaya Air, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Mandala Airlines, PT Lion Mentari Airlines dan PT Metro Batavia;----------------------------------------------------------------------(51) Bahwa maskapai penerbangan yang merupakan Terlapor dalam perkara ini, namun tidak menandatangani kesepakatan pada tanggal 4 Mei 2006 adalah: PT Riau Airlines, PT Express Air, PT Wings Airlines, PT Kartika Airlines, PT Trigana Air Service, PT Indonesia Air Asia;--------------------(52) Bahwa berdasarkan Tabel 28 Tentang Daftar Anggota INACA, maskapai penerbangan yang merupakan Terlapor dalam perkara ini telah menjadi anggota INACA pada tanggal 4 Mei 2006 adalah: PT Garuda Indonesia (Persero), PT Srwijaya Air, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Mandala Airlines, PT Lion Mentari Airlines, PT Metro Batavia, PT Express Air, PT Kartika Airlines, dan PT Trigana Air Service; -------------(53) Bahwa berdasarkan Tabel 28 Tentang Daftar Anggota INACA, maskapai penerbangan yang merupakan Terlapor dalam perkara ini yang belum menjadi anggota INACA pada tanggal 4 Mei 2006 adalah: PT Riau Airlines, PT Wings Airlines dan PT Indonesia Air Asia;---------------------(54) Bahwa penetapan fuel surcharge sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) pada tanggal 10 Mei 2006, meskipun telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan dengan sepengetahuan Menteri Perhubungan c.q. Dirjen Perhubungan Udara, Tim Pemeriksa menilai hal tersebut merupakan suatu

72

SALINAN bentuk kartel yang dilakukan oleh maskapai penerbangan melalui wadah INACA sebagaimana diuraikan dalam angka 3.2. tentang Kronologis Pemberlakukan Fuel Surcharge; -------------------------------------------------(55) Bahwa Tim Pemeriksa perlu menguji apakah benar setelah tanggal 30 Mei 2006, fuel surcharge sudah ditetapkan masing-masing oleh para Terlapor tanpa melakukan koordinasi satu sama lainnya; -------------------------------(56) Bahwa pada butir 3.4 Tentang Formula Perhitungan Fuel Surcharge paragraf (37), pada tanggal 15 Februari 2008, Departemen Perhubungan mengeluarkan formula perhitungan fuel surcharge yang kemudian direvisi pada tanggal 03 Maret 2008; -----------------------------------------------------(57) Bahwa untuk mengetahui apakah terdapat penetapan harga fuel surcharge yang dilakukan oleh para Terlapor, Tim Pemeriksa melakukan analisis terhadap pergerakan fuel surcharge masing-masing Terlapor; --------------(58) Bahwa berdasarkan Tabel 23, Tabel 24, Tabel 25 dan Tabel 29 serta Grafik 2 s/d Grafik 37 mengenai pergerakan fuel surcharge para Terlapor masingmasing untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam, Tim Pemeriksa melakukan analisis pergerakan fuel surcharge seluruh Terlapor dalam grafik sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grafik 38

73

SALINAN Grafik 38 Perbandingan pergerakan fuel surcharge para Terlapor untuk penerbangan 0 s/d 1 jam Pergerakan Fuel Surcharge untuk Penerbangan 1 Jam dari Seluruh Maskapai 2006 - 2009 300000 Sriw ijaya Garuda

250000

Mandala Ekspress Air

Rupiah

200000

RAL Lion

150000

Batavia Kartika

100000

Merpati Wings

50000

Trigana Air Asia Nov-09

Aug-09

May-09

Feb-09

Nov-08

Aug-08

May-08

Feb-08

Nov-07

Aug-07

May-07

Feb-07

Nov-06

Aug-06

May-06

0

Bulan

Grafik 39 Perbandingan pergerakan fuel surcharge para Terlapor untuk penerbangan 1 s/d 2 jam Pergerakan Fuel Surcharge Untuk Penerbangan 2 Jam dari Seluruh Maskapai Tahun 2006 - 2009 400000

Sriwijaya Garuda

Bulan

Nov-09

Aug-09

May-09

Feb-09

Merpati Nov-08

0 Aug-08

Kartika May-08

50000 Feb-08

Batavia

Nov-07

100000

Aug-07

Lion

May-07

RAL

150000

Feb-07

Ekspress Air

200000

Nov-06

Mandala

250000

Aug-06

300000

May-06

Rupiah

350000

Wings Trigana Air Asia

74

SALINAN Grafik 40 Perbandingan pergerakan fuel surcharge para Terlapor untuk penerbangan 2 s/d 3 jam

Pergerakan FS Penerbangan 3 Jam Untuk Seluruh Maskapai Sriwijaya Tahun 2006 - 2009

Kartika N o v -0 9

0 A u g -0 9

Batavia M a y -0 9

100000 N o v -0 8 F e b -0 9

Lion

A u g -0 8

200000

F e b -0 8 M a y -0 8

RAL

N o v -0 7

300000

A u g -0 7

Ekspress Air

F e b -0 7 M a y -0 7

400000

N o v -0 6

Mandala

A u g -0 6

500000

M a y -0 6

R u p iah

Garuda

Merpati Wings Trigana

Bulan

Air Asia

(59) Bahwa berdasarkan Grafik 38, Grafik 39 dan Grafik 40, Tim Pemeriksa menilai terdapat trend yang sama atas pergerakan fuel surcharge di antara para Terlapor untuk masing-masing zona waktu penerbangan; ----------------------------------------------------------------------(60) Bahwa untuk mendukung analisis tabel dan grafik tersebut di atas, Tim Pemeriksa melakukan perbandingan prosentase pergerakan harga fuel surcharge yang ditetapkan oleh para Terlapor sebagai berikut: --------------

Tabel 30 Perbandingan prosentase pergerakan fuel surcharge para Terlapor untuk penerbangan 0 s/d 1 jam Bulan/Tahun Mei-06

Express

Sriwijaya

Garuda

0.0

0.0

50.0

Air

Merpati

Batavia

Lion Air

RAL

0.0

0.0

0.0

n/a

Mandala

Kartika

Wings

Trigana

Air Asia

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Jun-06

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Jul-06

50.0

50.0

0.0

50.0

0.0

50.0

n/a

50.0

0.0

50.0

n/a

50.0

75

SALINAN Bulan/Tahun

Sriwijaya

Garuda

Express Air

Merpati

Batavia

Lion Air

RAL

Mandala

Kartika

Wings

Trigana

Air Asia

Agust-06

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

n/a

33.3

Sep-06

33.3

33.3

33.3

33.3

50.0

33.3

n/a

0.0

0.0

33.3

n/a

0.0

Okt-06

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Nop-06

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

100.0

0.0

n/a

0.0

Des-06

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Jan-07

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Feb-07

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Mar-07

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

33.3

0.0

0.0

n/a

0.0

Apr-07

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

n/a

62.5

Mei-07

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

n/a

23.1

Jun-07

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

n/a

25.0

Jul-07

50.0

25.0

40.0

25.0

0.0

50.0

n/a

0.0

0.0

50.0

n/a

10.0

Agust-07

0.0

20.0

14.3

32.0

0.0

0.0

n/a

50.0

100.0

0.0

n/a

27.3

Sep-07

33.3

33.3

0.0

33.3

0.0

66.7

n/a

33.3

0.0

66.7

n/a

14.3

Okt-07

25.0

0.0

37.5

25.0

233.3

-20.0

n/a

0.0

0.0

-20.0

n/a

n/a

Nop-07

50.0

75.0

50.0

0.0

40.0

56.3

n/a

0.0

87.5

56.3

n/a

n/a

Des-07

0.0

14.3

0.0

0.0

14.3

28.0

n/a

25.0

13.3

28.0

n/a

n/a

Jan-08

0.0

0.0

21.2

36.4

0.0

0.0

n/a

30.0

0.0

0.0

n/a

n/a

Feb-08

-6.7

0.0

0.0

0.0

18.8

18.8

n/a

15.4

0.0

18.8

n/a

n/a

Mar-08

21.4

9.4

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

6.7

0.0

0.0

0.0

n/a

Apr-08

11.8

8.6

12.5

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

11.8

0.0

0.0

n/a

Mei-08

0.0

15.8

20.0

16.7

0.0

0.0

n/a

15.6

21.1

0.0

0.0

n/a

Jun-08

21.1

22.7

0.0

28.6

0.0

0.0

n/a

0.0

17.4

0.0

0.0

n/a

Jul-08 Agust-08 Sep-08

0.0

0.0

0.0

11.1

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

-17.4

-11.1

0.0

10.0

-5.3

-5.3

n/a

21.6

0.0

-5.3

0.0

n/a

0.0

-8.3

-11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Okt-08

0.0

0.0

0.0

-5.5

0.0

0.0

0.0

-20.0

-13.0

0.0

0.0

n/a

Nop-08

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-6.4

0.0

0.0

n/a

Des-08

-10.5

-9.1

0.0

0.0

0.0

-5.6

0.0

0.0

-18.2

-11.1

50.0

n/a

Jan-09

0.0

-10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Feb-09

0.0

0.0

0.0

-11.5

0.0

0.0

0.0

-5.6

0.0

0.0

0.0

n/a

Mar-09

0.0

0.0

0.0

0.0

-5.6

-5.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Apr-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Mei-09

0.0

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Jun-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.7

n/a

Jul-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Agust-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Sep-09

0.0

0.0

0.0

8.7

0.0

0.0

0.0

5.9

0.0

0.0

0.0

n/a

Okt-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

27.8

0.0

0.0

n/a

Nop-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Des-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

76

SALINAN Tabel 31 Perbandingan prosentase pergerakan fuel surcharge para Terlapor untuk penerbangan 1 s/d 2 jam

Bulan/Tahun Mei-06

Sriwijaya

Garuda

0.0

0.0

Express

Merpati

Batavia

Lion Air

0.0

50.0

n/a

0.0

Air

RAL

Mandala

Kartika

Wings

Trigana

Air Asia

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Jun-06

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Jul-06

50.0

50.0

50.0

0.0

n/a

50.0

0.0

0.0

50.0

50.0

n/a

50.0

Agust-06

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

33.3

Sep-06

33.3

33.3

33.3

33.3

n/a

33.3

50.0

0.0

33.3

33.3

n/a

0.0

Okt-06

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Nop-06

0.0

0.0

0.0

25.0

n/a

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Des-06

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Jan-07

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Feb-07

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Mar-07

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Apr-07

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

62.5

Mei-07

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

23.1

Jun-07

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

25.0

Jul-07

50.0

25.0

50.0

40.0

n/a

50.0

0.0

0.0

50.0

50.0

n/a

-10.0

Agust-07

0.0

20.0

0.0

14.3

n/a

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

n/a

55.6

Sep-07

33.3

33.3

0.0

0.0

n/a

100.0

0.0

0.0

33.3

100.0

n/a

14.3

Okt-07

25.0

0.0

0.0

37.5

n/a

0.0

233.3

56.3

25.0

0.0

n/a

n/a

Nop-07

50.0

100.0

116.7

50.0

n/a

20.8

60.0

0.0

50.0

20.8

n/a

n/a

Des-07

6.7

9.4

15.4

0.0

n/a

20.7

0.0

60.0

6.7

20.7

n/a

n/a

Jan-08

0.0

0.0

16.7

21.2

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

n/a

Feb-08

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

31.4

18.8

0.0

0.0

31.4

0.0

n/a

Mar-08

18.8

14.3

14.3

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

18.8

0.0

0.0

n/a

Apr-08

10.5

15.0

0.0

12.5

n/a

0.0

0.0

10.0

10.5

0.0

0.0

n/a

Mei-08

9.5

17.4

0.0

20.0

n/a

0.0

0.0

13.6

9.5

0.0

0.0

n/a

Jun-08

17.4

25.9

27.5

0.0

n/a

0.0

21.1

16.0

17.4

0.0

0.0

n/a

Jul-08 Agust-08 Sep-08

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

-14.8

-8.8

-13.7

0.0

n/a

-4.3

-4.3

0.0

-14.8

-4.3

0.0

n/a

0.0

-6.5

0.0

-11.1

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Okt-08

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-5.2

0.0

0.0

0.0

n/a

Nop-08

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-7.1

0.0

0.0

50.0

n/a

Des-08

0.0

-6.9

-4.5

0.0

0.0

-4.5

0.0

-13.9

0.0

-4.5

0.0

n/a

Jan-09

0.0

-7.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Feb-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

n/a

Mar-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Apr-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Mei-09

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Jun-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Jul-09

0.0

0.0

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

77

SALINAN Bulan/Tahun

Sriwijaya

Garuda

Express Air

Merpati

Batavia

Lion Air

RAL

Mandala

Kartika

Wings

Trigana

Air Asia

Agust-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Sep-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Okt-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-20.5

0.0

0.0

0.0

n/a

Nop-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Des-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Wings

Trigana

Air Asia

Tabel 32 Perbandingan prosentase pergerakan fuel surcharge para Terlapor untuk penerbangan 2 s/d 3 jam

Bulan/Tahun

Sriwijaya

Garuda

Express Air

Merpati

Batavia

Lion Air

RAL

Mandala

Kartika

Mei-06

0.0

0.0

0.0

50.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Jun-06

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Jul-06

50.0

50.0

50.0

0.0

n/a

50.0

0.0

0.0

50.0

50.0

n/a

50.0

Agust-06

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

33.3

Sep-06

33.3

33.3

33.3

33.3

n/a

33.3

50.0

0.0

33.3

33.3

n/a

0.0

Okt-06

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Nop-06

0.0

0.0

0.0

25.0

n/a

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Des-06

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Jan-07

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Feb-07

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Mar-07

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

Apr-07

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

62.5

Mei-07

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

23.1

Jun-07

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

25.0

Jul-07

50.0

25.0

50.0

40.0

n/a

50.0

0.0

0.0

25.0

50.0

n/a

-10.0

Agust-07

0.0

20.0

0.0

14.3

n/a

0.0

0.0

100.0

32.0

0.0

n/a

22.2

Sep-07

33.3

33.3

0.0

0.0

n/a

100.0

0.0

0.0

33.3

100.0

n/a

18.2

Okt-07

25.0

0.0

0.0

37.5

n/a

0.0

233.3

100.0

25.0

0.0

n/a

n/a

Nop-07

50.0

125.0

116.7

50.0

n/a

20.8

80.0

0.0

50.0

20.8

n/a

n/a

Des-07

20.0

11.1

53.8

0.0

n/a

20.7

0.0

37.5

0.0

20.7

n/a

n/a

Jan-08

0.0

0.0

0.0

21.2

n/a

0.0

50.0

0.0

21.2

31.4

n/a

n/a

Feb-08

0.0

0.0

12.5

0.0

0.0

31.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Mar-08

16.7

12.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Apr-08

9.5

20.0

0.0

12.5

0.0

0.0

0.0

9.1

12.5

0.0

0.0

n/a

Mei-08

17.4

18.5

13.3

20.0

136.7

0.0

0.0

12.5

22.2

0.0

0.0

n/a

Jun-08

14.8

28.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.8

27.3

0.0

0.0

n/a

Jul-08

0.0

0.0

0.0

0.0

-43.7

0.0

-3.7

0.0

7.1

-4.3

0.0

n/a

-12.9

-7.3

0.0

0.0

0.0

-4.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Sep-08

0.0

-5.3

0.0

-11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

-17.3

0.0

0.0

n/a

Okt-08

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.2

0.0

0.0

0.0

n/a

Agust-08

78

SALINAN Bulan/Tahun

Sriwijaya

Garuda

Express Air

Merpati

Batavia

Lion Air

RAL

Mandala

Kartika

Wings

Trigana

Air Asia

Nop-08

0.0

0.0

-3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

-8.3

0.0

-4.5

0.0

n/a

Des-08

0.0

-5.6

0.0

0.0

0.0

-4.5

0.0

-9.1

0.0

0.0

0.0

n/a

Jan-09

0.0

-5.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-9.7

0.0

0.0

n/a

Feb-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Mar-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Apr-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Mei-09

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Jun-09

0.0

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Jul-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Agust-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Sep-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.7

0.0

0.0

n/a

Okt-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n/a

Nop-09

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Des-09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(61) Bahwa berdasarkan analisis terhadap prosentase pergerakan fuel surcharge sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 30, Tabel 31 dan Tabel 32 di atas, Tim Pemeriksa menilai terdapat persamaan trend pergerakan prosentase kenaikan fuel surcharge di antara para Terlapor; ---------------------------------------------------------------------------(62) Bahwa selain melakukan analisis terhadap grafik pergerakan fuel surcharge, tabel prosentase pergerakan fuel surcharge di atas, Tim Pemeriksa juga melakukan uji korelasi terhadap pergerakan fuel surcharge di antara para Terlapor tersebut; -------------------------------------------------(63) Bahwa tools yang digunakan dalam melakukan analisis tersebut adalah Uji Korelasi dan Uji Varians Bartlette & Levene Test;----------------------------(64) Bahwa Uji Korelasi bertujuan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang tidak menunjukkan hubungan fungsional. Korelasi dinyatakan dalam % (persentase) keeratan hubungan antara variabel yang dinamakan dengan koefisien korelasi, yang menunjukkan derajat keeratan hubungan antara dua variabel dan arah hubungannya (+ atau -). Dimana jika nilai r>0 artinya telah terjadi hubungan yang linier positif, dan jika nilai r<0 artinya telah terjadi hubungan yang linier negatif, yaitu makin besar nilai variabel x makin kecil nilai variabel y dan sebaliknya. Semakin tinggi nilai r, berarti korelasinya semakin tinggi; -----------------------------------------------

79

SALINAN (65) Bahwa Uji Varians Bartletts Test (Snedecor amd Cochran, 1983) digunakan untuk menguji apakah sejumlah sample, memiliki varians yang setara. Varians yang setara diantara sample disebut dengan homogenity of variances. Bartletts test dapat juga digunakan untuk menguji apakah varians diantara kelompok samples setara atau tidak;-------------------------(66) Bahwa Levene Test memiliki tujuan yang sama dengan Bartletts namun Levene test cenderung lebih tidak sensitif terhadap data yang menjauhi normal; ------------------------------------------------------------------------------(67) Bahwa pada kedua uji tersebut, hasilnya ditunjukkan dengan H0 dan H1. H0 berarti tidak ada perbedaan di antara 2 (dua) atau lebih varians, sedangkan H1 berarti terdapat perbedaan di antara 2 (dua) atau lebih varians. Dapat disimpulkan hasil uji tolak H0 apabila P value kurang dari 0.005 dan sebaliknya menerima H0 apabila P value lebih dari 0.005; ------(68) Bahwa untuk memudahkan analisis, Tim Pemeriksa membagi analisis pergerakan fuel surcharge para Terlapor menjadi 2 (dua) periode yaitu sejak dicabutnya penetapan bersama fuel surcharge tanggal 30 Mei 2006 sampai dengan diberlakukannya formula fuel surcharge dari pemerintah tanggal 15 Februari 2008 yang direvisi tanggal 03 Maret 2008 (Periode I: Mei 2006 s/d Maret 2008), dan periode setelah 03 Maret 2008 sampai dengan 31 Desember 2009 (Periode II: April 2008 s/d Desember 2009); --(69) Bahwa untuk menganalisis pergerakan fuel surcharge para Terlapor, maka akan dilakukan uji korelasi dan Bartlett Test untuk masing-masing periode yaitu Periode I (Mei 2006 s/d Maret 2008) dan Periode II (April 2008 s/d Desember 2009) yang masing-masing terbagi dalam 3 (tiga) zona, yaitu penerbangan dengan waktu tempuh antara 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam; ----------------------------------------------------------------------------(70) Bahwa uji korelasi akan dilakukan terhadap 9 Terlapor, tanpa memasukkan PT Riau Airlines, PT Trigana Air Service dan PT Indonesia AirAsia; -----(71) Bahwa hasil uji korelasi terhadap pergerakan fuel surcharge para Terlapor untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam adalah sebagai berikut:----------------

80

SALINAN Tabel 33 Uji Korelasi untuk penerbangan 0 s/d 1 jam Sriwijaya Sriwijaya

Garuda

Mandala

Ekspress Air

Lion

Batavia

Kartika

Merpati

Wings

1

Garuda

0.981974

1

Mandala

0.923059

0.955017

1

Ekspress Air

0.980519

0.988032

0.957373

1

Lion

0.963663

0.991556

0.971946

0.9755442

1

Batavia

0.951784

0.969924

0.919332

0.9694725

0.948066

1

Kartika

0.97582

0.987344

0.941961

0.9842514

0.972864

0.951313

1

Merpati

0.960948

0.959447

0.978034

0.9727714

0.962488

0.929439

0.948065

1

Wings

0.963663

0.991556

0.971946

0.9755442

1

0.948066

0.972864

0.962488

1

(72) Bahwa hasil uji korelasi terhadap pergerakan fuel surcharge para Terlapor untuk penerbangan antara 1 s/d 2 jam adalah sebagai berikut:---------------Tabel 34 Uji Korelasi untuk penerbangan 1 s/d 2 jam Ekspress Sriwijaya Sriwijaya

Garuda

Mandala

Air

Lion

Batavia

Kartika

Merpati

Wings

1

Garuda

0.993046

1

Mandala

0.972223

0.98559

1

Ekspress Air

0.988475

0.985138

0.983495

1

Lion

0.973608

0.965744

0.952502

0.968962

1

Batavia

0.968435

0.969687

0.957854

0.968775

0.943493

1

Kartika

0.969977

0.964823

0.956135

0.974423

0.965464

0.947479

1

Merpati

0.988282

0.979285

0.967557

0.990912

0.982715

0.958948

0.974337

1

Wings

0.973608

0.965744

0.952502

0.968962

1

0.943493

0.965464

0.982715

(73) Bahwa hasil uji korelasi terhadap pergerakan fuel surcharge para Terlapor untuk penerbangan antara 2 s/d 3 jam adalah sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tabel 35

81

1

SALINAN Tabel 35 Uji Korelasi untuk penerbangan 2 s/d 3 jam Ekspress Sriwijaya Sriwijaya

Garuda

Mandala

Air

Lion

Batavia

Kartika

Merpati

Wings

1

Garuda

0.992584

1

Mandala

0.971357

0.97637

1

Ekspress Air

0.989441

0.982045

0.962812

1

Lion

0.975925

0.959402

0.947762

0.968962

1

Batavia

0.955953

0.96049

0.962909

0.966194

0.930562

1

Kartika

0.980508

0.960801

0.940955

0.976508

0.963813

0.942611

1

Merpati

0.992604

0.986143

0.959828

0.99419

0.979271

0.96793

0.977996

1

Wings

0.978704

0.963876

0.955711

0.97824

0.986606

0.954725

0.966577

0.987366

(74) Bahwa berdasarkan hasil uji korelasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 33, Tabel 34 dan Tabel 35, Tim Pemeriksa menilai terdapat hubungan linier positif dimana terdapat korelasi yang tinggi dengan nilai r rata-rata di atas 0,90;----------------------------------------------------(75) Bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa akan melakukan Bartlett & Levene Test terhadap pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 s/d Maret 2008); -------------------------------------------------------------(76) Bahwa berikut grafik pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 s/d Maret 2008) untuk penerbangan 0 s/d 1 jam: -----Grafik 41 Grafik Pergerakan Fuel Surcharge Para Terlapor Periode I untuk Penerbangan antara 0 s/d 1 jam Pergerakan FS 1 Jam Setiap Maskapai Mei 2006 - Maret 2008 Sriwijaya

250000

Garuda Mandala

150000

Ekspress Air

100000

Lion

0

Kartika

ei -0

Ju l-0 7 Se p07 No p07 Ja n08 M ar -0 8

Batavia

6 Ju l-0 6 Se p06 No p06 Ja n07 M ar -0 7 M ei -0 7

50000

M

Rupiah

200000


Bulan

Air Asia

82

1

SALINAN (77) Bahwa berikut hasil uji varians pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 s/d Maret 2008) untuk penerbangan 0 s/d 1 jam:

Homogeneity of Variance Test for C2 Factor Levels

95% Confidence Intervals for Sigmas

Air Asia

Ekspress Air

Bartlett's Test Test Statistic: 6.068

Garuda

P-Value

: 0.532

Kartika

Lion Levene's Test Mandala

Test Statistic: 0.207 P-Value

: 0.983

Merpati

Sriwijaya

20000

70000

120000

170000

(78) Bahwa berdasarkan uji pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 s/d Maret 2008) untuk penerbangan 0 s/d 1 jam menunjukkan hasil yang signifikan dimana terdapat variasi yang sama dari seluruh maskapai penerbangan yang diuji;--------------------(79) Bahwa berikut grafik pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 s/d Maret 2008) untuk penerbangan 1 s/d 2 jam: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Grafik 42

83

SALINAN Grafik 42 Grafik Pergerakan Fuel Surcharge Para Terlapor Periode I untuk Penerbangan antara 1 s/d 2 jam

Pergerakan FS 2 Jam Setiap Maskapai Mei 2006 - Maret 2008 Sriwijaya

250000

Garuda Mandala

150000

Ekspress Air

100000

Lion

Merpati

M

ar

-0

8

08 n-

Ja

p07

No

07

7

p-

l -0

Ju

-0 ei

Se

7

7 -0 M

M

ar

n-

Ja

06

No

p-

l -0

Se

-0

Ju

ei

07

Kartika p06

0 6

Batavia

6

50000

M

Rupiah

200000

Wings Trigana

Bulan

Air Asia

(80) Bahwa berikut hasil uji varians pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 s/d Maret 2008) untuk penerbangan 1 s/d 2 jam:



Air Asia Bartlett's Test Ekspress Air Test Statistic: 3.906 P-Value

: 0.689

Garuda

Kartika

Lion

Levene's Test Test Statistic: 0.142

Merpati

P-Value

: 0.990

Sriwijaya

50000

100000

150000

84

SALINAN (81) Bahwa berdasarkan uji pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 s/d Maret 2008) untuk penerbangan 1 s/d 2 jam menunjukkan hasil yang signifikan dimana terdapat variasi yang sama dari seluruh maskapai penerbangan yang diuji; -------------------(82) Bahwa berikut grafik pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 s/d Maret 2008) untuk penerbangan 2 s/d 3 jam: -----Grafik 43 Grafik Pergerakan Fuel Surcharge Para Terlapor Periode I untuk Penerbangan antara 2 s/d 3 jam Pergerakan FS 3 Jam Setiap Maskapai Mei 2006 - Maret 2008 Sriwijaya

300000

Garuda

200000

Mandala

150000 100000

Ekspress Air Lion Kartika Merpati

Ju l-0 7 S ep -0 7 N op -0 7 Ja n08 M ar -0 8

Batavia

0 Ju l-0 6 S ep -0 6 N op -0 6 Ja n07 M ar -0 7 M ei -0 7

50000

M ei -0 6

Rupiah

250000

Wings Trigana

Bulan

Air Asia

(83) Bahwa berikut hasil uji varians pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 s/d Maret 2008) untuk penerbangan 2 s/d 3 jam: Homogeneity of Variance Test for C2 95% Confidence Intervals for Sigmas

Factor Levels Air Asia

Ekspress Air


Garuda

P-Value

: 0.057

Kartika

Lion Levene's Test Mandala


Merpati

Sriwijaya

0

100000

200000

85

: 0.924

SALINAN (84) Bahwa berdasarkan uji pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 s/d Maret 2008) untuk penerbangan 2 s/d 3 jam menunjukkan hasil yang signifikan dimana terdapat variasi yang sama dari seluruh maskapai penerbangan yang diuji.;-------------------(85) Bahwa berikut grafik pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode II (April 2008 s/d Desember 2009) untuk penerbangan 0 s/d 1 jam: Grafik 44 Grafik Pergerakan Fuel Surcharge Para Terlapor Periode II untuk Penerbangan antara 0 s/d 1 jam

Pergerakan FS 1 Jam Setiap Maskapai April 2008 - Desember 2009 Garuda

300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

Mandala Ekspress Air RAL Lion

Ag

us

t- 0 9 Ok t- 0 9 De s-0 9

09 n-

9

Bulan

Ju

r- 0

09

Ap

b-

8 Fe

s-0

8

De

t- 0

8

Ok

t- 0

us

nAg

Ju

r- 0 Ap

08

Batavia 8

Ru p iah

Sriwijaya

Kartika Merpati Wings Trigana

(86) Bahwa berikut hasil uji varians pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode II (April 2008 s/d Desember 2009) untuk penerbangan 0 s/d 1 jam: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Homogeneity

86

SALINAN Homogeneity of Variance Test for C2 Factor Levels


Batavia Ekspress Air Garuda Kartika

Bartlett's Test Test Statistic: 374.417 P-Value

: 0.000

Lion Mandala Merpati RAL

Levene's Test

Sriwijaya

Test Statistic: 3.854

Trigana

P-Value

: 0.000

Wings

0

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

(87) Bahwa berdasarkan uji pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode II (April 2008 s/d Desember 2009) untuk penerbangan 0 s/d 1 jam menunjukkan hasil yang tidak signifikan dimana tidak terdapat variasi yang sama dari seluruh maskapai penerbangan yang diuji; ---------------------------------------------------------------------------------(88) Bahwa berikut grafik pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode II (April 2008 s/d Desember 2009) untuk penerbangan 1 s/d 2 jam: Grafik 45 Grafik Pergerakan Fuel Surcharge Para Terlapor Periode II untuk Penerbangan antara 1 s/d 2 jam Pergerakan FS 2 Jam Setiap Maskapai April 2008 - Desember 2009 Garuda

400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

Mandala Ekspress Air RAL Lion

8 kt -0 8 De s08 Fe b09 Ap r- 0 9 Ju n09 Ag us t- 0 9 O kt -0 9 De s09 O

t- 0 us

n08

Ag

Ju

8

Batavia

r- 0 Ap

Rupiah

Sriwijaya

Bulan

Kartika Merpati Wings Trigana

87

SALINAN (89) Bahwa berikut hasil uji pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode II (April 2008 s/d Desember 2009) untuk penerbangan 1 s/d 2 jam: Homogeneity of Variance Test for C2 Factor Levels


Batavia Ekspress Air Garuda


Kartika

P-Value

: 0.000


Levene's Test

Sriwijaya


Trigana

: 0.000

Wings

0

50000

100000

(90) Bahwa berdasarkan uji pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode II (April 2008 s/d Desember 2009) untuk penerbangan 1 s/d 2 jam menunjukkan hasil yang tidak signifikan dimana tidak terdapat variasi yang sama dari seluruh maskapai penerbangan yang diuji; ---------------------------------------------------------------------------------(91) Bahwa berikut grafik pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode II (April 2008 s/d Desember 2009) untuk penerbangan 2 s/d 3 jam: Grafik 46 Grafik Pergerakan Fuel Surcharge Para Terlapor Periode II untuk Penerbangan antara 2 s/d 3 jam Pergerakan FS 3 Jam Setiap Maskapai September 2008 Desember 2008

Rupiah

Sriwijaya Garuda

400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

Mandala Ekspress Air RAL Lion Batavia Kartika Sep-08

Okt-08

Nop-08 Bulan

Des-08


88

SALINAN (92) Bahwa berikut hasil uji varians pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode II (April 2008 s/d Desember 2009) untuk penerbangan 2 s/d 3 jam: Homogeneity of Variance Test for C2 Factor Levels


Batavia Ekspress Air Garuda Kartika

Bartlett's Test Test Statistic: 331.827 P-Value

: 0.000


Levene's Test

Sriwijaya

Test Statistic: 0.832

Trigana

P-Value

: 0.601

Wings

0

100000

200000

300000

(93) Bahwa berdasarkan uji pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode II (April 2008 s/d Desember 2009) untuk penerbangan 2 s/d 3 jam menunjukkan hasil yang tidak signifikan dimana terdapat variasi yang tidak sama dari seluruh maskapai penerbangan yang diuji; ---------------------------------------------------------------------------------(94) Bahwa berdasarkan Notulen Rapat No. 9100/57/V/2006, INACA mengadakan Rapat Anggota dan Pengurus INACA pada tanggal 30 Mei 2006 yang pada intinya menyimpulkan penerapan dan besaran fuel surcharge

diserahkan

kembali

kepada

masing-masing

perusahaan

penerbangan nasional Anggota INACA;----------------------------------------(95) Bahwa meskipun sejak 30 Mei 2006, tidak ada kesepakatan tertulis di antara para Terlapor dalam menetapkan fuel surcharge, namun berdasarkan analisis pergerakan fuel surcharge di atas, baik analisis grafik, tabel, uji korelasi dan uji varians, menunjukkan adanya trend yang sama, korelasi positif dan variasi yang sama di antara para Terlapor dalam menetapkan besaran fuel surcharge untuk periode Mei 2006 s/d Maret 2008 untuk zona waktu tempuh 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam;---------------------------------------------------------------

89

SALINAN (96) Bahwa berdasarkan uraian analisis dugaan penetapan harga di atas, Tim Pemeriksa menyatakan hal-hal sebagai berikut:---------------------a. Oleh karena formula perhitungan fuel surcharge, asumsi harga avtur, asumsi konsumsi avtur dan asumsi load factor yang dibuat oleh masing-masing Terlapor berbeda-beda, maka seharusnya pergerakan fuel surcharge yang ditetapkan oleh masing-masing Terlapor juga berbeda-beda berdasarkan pertimbangan ekonomi dari masing-masing perusahaan; -----------------------------------------b. Perubahan fuel surcharge di antara para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 – Maret 2008) menunjukkan kecenderungan yang sama namun hal tersebut tidak dapat dijustifikasi dari pertimbangan ekonomi masing-masing Terlapor, maka Tim Pemeriksa menilai bahwa

kecenderungan

perubahan

fuel

surcharge

tersebut

didasarkan pada suatu perjanjian di antara para Terlapor; -------c. Hal tersebut di atas pada butir b didukung dengan fakta adanya perjanjian di antara Terlapor untuk menetapkan besaran fuel surcharge Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 Mei 2006 yang diwadahi oleh INACA. Meskipun INACA kemudian menyatakan menyerahkan besaran fuel surcharge pada masing-masing maskapai pada tanggal 30 Mei 2006, namun secara faktual pergerakan fuel surcharge

masing-masing

Terlapor

masih

menunjukkan

kecenderungan yang sama sampai dengan Maret 2008; -------------d. Tim Pemeriksa menilai dua fakta tersebut di atas telah cukup sebagai bukti adanya perjanjian untuk menetapkan besaran fuel surcharge secara bersama-sama yang dilakukan oleh para Terlapor (PT Garuda Indonesia (Tbk), PT Sriwijaya Air, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Mandala Airlines, PT Riau Airlines, PT Travel Express Aviation Services, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, PT Kartika Airlines, PT Trigana Air Service dan PT Indonesia Air Asia) pada Periode I (Mei 2006 s/d Maret 2008) untuk zona

90

SALINAN penerbangan dengan waktu tempuh 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jamamun demikian, Tim Pemeriksa tidak menemukan adanya kesamaan perubahan harga fuel sucharge yang ditetapkan oleh para Terlapor (PT Garuda Indonesia (Tbk), PT Sriwijaya Air, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Mandala Airlines, PT Riau Airlines, PT Travel Express Aviation Services, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, PT Kartika Airlines, PT Trigana Air Service dan PT Indonesia Air Asia) pada Periode II (April 2008 s/d Desember 2009) untuk zona penerbangan dengan waktu tempuh 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam; ------------------------------------------------22.4

Tentang dugaan kecurangan dalam menetapkan fuel surcharge;-------------(97) Bahwa Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi “Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; ----(98) Bahwa yang dimaksud dengan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa adalah biaya fuel surcharge yang merupaklan bagian dari komponen harga layanan jasa penerbangan penumpang berjadwal; --------------------------------------------(99) Bahwa Tim Pemeriksa menilai perhitungan fuel surcharge dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu harga avtur, konsumsi avtur dan load factor;--------------------------------------------------------------------------------(100) Bahwa untuk membuktikan apakah terjadi kecurangan dalam penetapan fuel

surcharge,

Tim

Pemeriksa

melakukan

uji

korelasi

antara

naik/turunnya harga avtur dengan naik/turunnya harga fuel surcharge untuk masing-masing Terlapor, ceteris paribus;-------------------------------PT Garuda Indonesia (Persero) (101) Bahwa berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase

91

SALINAN pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam: ------------------------------Tabel 36

Bulan

Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06 Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07 Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09

Avtur Aktual

Selisih antara avtur aktual dengan avtur basis (Rp. 2700)

FS Garuda untuk Penerbangan 0 s/d 1 Jam

5,921 6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734 5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063 7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534

3,221 3,418 3,735 3,771 3,846 3,681 3,280 3,183 3,476 2,979 3,034 3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363 4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834

20,000 20,000 20,000 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 50,000 60,000 80,000 80,000 140,000 160,000 160,000 160,000 175,000 190,000 220,000 270,000 270,000 240,000 220,000 220,000 220,000 200,000 180,000 180,000 180,000 180,000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 11.07 6.12 9.27 0.96 1.99 -4.29 -10.89 -2.96 9.21 -14.30 1.85 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98 2.49 7.01 8.37 28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00

Prosentase Pergerakan FS Garuda 0 s/d 1 Jam

0.0 0.0 50.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 20.0 33.3 0.0 75.0 14.3 0.0 0.0 9.4 8.6 15.8 22.7 0.0 -11.1 -8.3 0.0 0.0 -9.1 -10.0 0.0 0.0 0.0

92

SALINAN Bulan

Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09

Avtur Aktual

Selisih antara avtur aktual dengan avtur basis (Rp. 2700)


Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis

6,431 6,592 7,003 6,585 6,520

3,731 3,892 4,303 3,885 3,820

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

-5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71


11.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 47 Perbandingan Pergerakan Prosentase Selisih Avtur dengan Pergerakan FS Garuda Indonesia Penerbangan 1 Jam 80.00

40.00 20.00 0.00 Ju n0 Se 6 p06 D es -0 6 M ar -0 7 Ju n0 Se 7 p07 D es -0 7 M ar -0 8 Ju n0 Se 8 p08 D es -0 8 M ar -0 9 Ju n0 Se 9 p09

Prosentase

60.00

-20.00 -40.00

Bulan

Selisih Avtur Garuda

(102) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) untuk penerbangan antara 1 s/d 2 jam: ------------------------------------------Tabel 37 Bulan

Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06

Avtur Actual

Selisih antara avtur atual dengan avtur basis (Rp. 2700)


5,921 6,118 6,435 6,471 6,546

3,221 3,418 3,735 3,771 3,846

20,000 20,000 20,000 30,000 30,000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 11.07 6.12 9.27 0.96


0.0 0.0 50.0 0.0

93

SALINAN Bulan

Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07 Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09

Avtur Actual



6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734 5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063 7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520

3,681 3,280 3,183 3,476 2,979 3,034 3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363 4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 50,000 60,000 80,000 80,000 160,000 175,000 175,000 175,000 200,000 230,000 270,000 340,000 340,000 310,000 290,000 290,000 290,000 270,000 250,000 250,000 250,000 250,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 1.99 -4.29 -10.89 -2.96 9.21 -14.30 1.85 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98 2.49 7.01 8.37 28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71


33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 20.0 33.3 0.0 100.0 9.4 0.0 0.0 14.3 15.0 17.4 25.9 0.0 -8.8 -6.5 0.0 0.0 -6.9 -7.4 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0

94

SALINAN Grafik 48 Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Garuda untuk 2 Jam Penerbangan

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis Prosentase Pergerakan FS Garuda 2 Jam

M

ei -0 Se 6 p0 Ja 6 n0 M 7 ei -0 Se 7 p0 Ja 7 n0 M 8 ei -0 Se 8 p0 Ja 8 n0 M 9 ei -0 Se 9 p09

Prosentase

120 100 80 60 40 20 0 -20 -40

Bulan

(103) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) untuk penerbangan di antara 2 s/d 3 jam: ---------------------------------------Tabel 38 Bulan

Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06 Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07

Avtur Actual



5,921 6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734 5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063

3,221 3,418 3,735 3,771 3,846 3,681 3,280 3,183 3,476 2,979 3,034 3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363

20,000 20,000 20,000 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 50,000 60,000 80,000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 11.07 6.12 9.27 0.96 1.99 -4.29 -10.89 -2.96 9.21 -14.30 1.85 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98 2.49


0.0 0.0 50.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 20.0 33.3

95

SALINAN Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09

7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520

4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820

80,000 180,000 200,000 200,000 200,000 225,000 270,000 320,000 410,000 410,000 380,000 360,000 360,000 360,000 340,000 320,000 320,000 320,000 320,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000

7.01 8.37 28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71

0.0 125.0 11.1 0.0 0.0 12.5 20.0 18.5 28.1 0.0 -7.3 -5.3 0.0 0.0 -5.6 -5.9 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 49

140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40



Prosentase Pergerakan FS Garuda 3 Jam

M

Prosentase

Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Garuda untuk 3 Jam Penerbangan

Bulan

(104) Bahwa terhadap pergerakan selisih harga avtur dan pergerakan fuel surcharge PT Garuda Indonesia (Persero), Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------

96

SALINAN a. Secara keseluruhan, perubahan FS baik untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam dari Garuda Indonesia tidak mengikuti perubahan selisih avtur;-------------------------------------------------------b. Pada penerbangan 0 s/d 1 jam, ketika avtur mengalami penurunan terutama periode Agustus 2008 – Februari 2009, terlihat bahwa penurunan FS Garuda cenderung lebih kecil

daripada penurunan

selisih avtur. Sebagai contoh tercatat pada Januari 2009 penurunan selisih avtur mencapai 18.27% (delapan belas koma dua puluh tujuh persen) sedangkan penurunan FS Garuda hanya mencapai 9.1% (sembilan koma satu persen); ------------------------------------------------c. Pada penerbangan 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam jam, hal yang sama juga terjadi. Sebagai perbandingan, untuk periode yang sama Agustus 2008 – Februari 2009, ketika avtur mengalami penurunan cukup besar pada kisaran 3% (tiga persen) s/d 19.6% (sembilan belas koma enam persen), penurunan FS Garuda terbesar hanya 8.8% (delapan koma delapan persen);----------------------------------------------------------------PT Sriwijaya Air (105) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Sriwijaya Air untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam:--------------------------------------------------Tabel 39 Bulan

Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06 Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07

Avtur Actual


FS Sriwijaya untuk Penerbangan 0 s/d 1 Jam

5,921 6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883 6,176

3,221 3,418 3,735 3,771 3,846 3,681 3,280 3,183 3,476

20000 20000 20000 30000 30000 40000 40000 40000 40000


Prosentase Pergerakan FS Sriwijaya 0 s/d 1 Jam

11.07 6.12 9.27 0.96 1.99 -4.29 -10.89 -2.96

0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 33.33 0.00 0.00

97

SALINAN Bulan

Feb-07 Mar-07 Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07 Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09

Avtur Actual



5,679 5,734 5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063 7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520

2,979 3,034 3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363 4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820

40000 40000 40000 40000 40000 40000 60000 60000 80000 100000 150000 150000 150000 140000 170000 190000 190000 230000 230000 190000 190000 190000 190000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 9.21 -14.30 1.85 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98 2.49 7.01 8.37 28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 33.33 25.00 50.00 0.00 0.00 -6.67 21.43 11.76 0.00 21.05 0.00 -17.39 0.00 0.00 0.00 -10.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

---------------------------------------------------------------------------------------------Grafik 50

98

SALINAN Grafik 50 Perbandingan Pergerakan Prosentase Selisih Avtur dengan Pergerakan FS Sriwijaya Penerbangan 1 Jam 60.00 50.00

Prosentase

40.00 30.00 20.00

Selisih Avtur

10.00

Sriwijaya

0.00 Ju n06 S ep -0 D 6 es -0 6 M ar -0 7 Ju n07 S ep -0 7 D es -0 7 M ar -0 8 Ju n08 S ep -0 8 D es -0 8 M ar -0 9 Ju n09 S ep -0 9

-10.00 -20.00 -30.00

Bulan

(106) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Sriwijaya Air untuk penerbangan antara 1 s/d 2 jam:--------------------------------------------------Tabel 40 Bulan


Avtur Actual

5,921 6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734 5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063

Selisih antara avtur actual dengan avtur basis (Rp. 2700) 3,221 3,418 3,735 3,771 3,846 3,681 3,280 3,183 3,476 2,979 3,034 3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363

FS Sriwijaya Prosentase untuk Pergerakan Penerbangan Selisih Avtur 1 s/d 2 Jam Actual dengan Avtur Basis 20000 20000 11.07 20000 6.12 30000 9.27 30000 0.96 40000 1.99 40000 -4.29 40000 -10.89 40000 -2.96 40000 9.21 40000 -14.30 40000 1.85 40000 8.21 40000 10.05 40000 -0.39 60000 2.36 60000 7.98 80000 2.49


0.0 0.0 50.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 33.3

99

SALINAN Bulan

Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09

Avtur Actual

7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

Selisih antara avtur actual dengan avtur basis (Rp. 2700) 4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

FS Sriwijaya Prosentase untuk Pergerakan Penerbangan Selisih Avtur 1 s/d 2 Jam Actual dengan Avtur Basis 100000 7.01 150000 8.37 160000 28.24 160000 1.37 160000 -1.69 190000 -0.17 210000 5.98 230000 13.56 270000 17.48 270000 10.08 230000 1.73 230000 -18.76 230000 -8.45 230000 -19.60 230000 -3.47 230000 -18.27 230000 -13.94 230000 3.20 230000 1.00 230000 -5.15 230000 -2.69 230000 4.32 230000 10.56 230000 -9.71 230000 -3.05 230000 -3.25

Prosentase Pergerakan FS Sriwijaya 1 s/d 2 Jam 25.0 50.0 6.7 0.0 0.0 18.8 10.5 9.5 17.4 0.0 -14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 51

60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30


-0 Se 6 p0 Ja 6 n0 M 7 ei -0 Se 7 p0 Ja 7 n0 M 8 ei -0 Se 8 p0 Ja 8 n0 M 9 ei -0 Se 9 p09

Prosentase Pergerakan FS Sriwijaya 2 Jam

ei M

P rosentase

Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Sriwijaya untuk 2 Jam Penerbangan

Bulan

100

SALINAN

(107) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Sriwijaya Air untuk penerbangan di antara 2 s/d 3 jam:-----------------------------------------------Tabel 41 Bulan

Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06 Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07 Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09

Avtur Actual



5,921 6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734 5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063 7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702

3,221 3,418 3,735 3,771 3,846 3,681 3,280 3,183 3,476 2,979 3,034 3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363 4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002

20000 20000 20000 30000 30000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 60000 60000 80000 100000 150000 180000 180000 180000 210000 230000 270000 310000 310000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000



11.07 6.12 9.27 0.96 1.99 -4.29 -10.89 -2.96 9.21 -14.30 1.85 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98 2.49 7.01 8.37 28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94

0.0 0.0 50.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 33.3 25.0 50.0 20.0 0.0 0.0 16.7 9.5 17.4 14.8 0.0 -12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

101

SALINAN Bulan

Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09

Avtur Actual



6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520

4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820

270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 52

60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30


ei -0 Se 6 p06 Ja n0 M 7 ei -0 Se 7 p07 Ja n0 M 8 ei -0 Se 8 p08 Ja n0 M 9 ei -0 Se 9 p09

Prosentase Pergerakan FS Sriwijaya 3 Jam

M

Prosentase

Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Sriwijaya untuk 3 Jam Penerbangan

Bulan

(108) Bahwa terhadap pergerakan selisih harga avtur dan pergerakan fuel surcharge PT Sriwijaya Airlines, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------a. Berdasarkan grafik dan table di atas, pada penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam terlihat bahwa perubahan FS Sriwijaya tidak mengikut pergerakan selisih avtur actual dengan avtur basis. Hal tersebut terlihat dengan perubahan FS yang tidak berubah, atau perubahan 0% (nol persen) meskipun pada saat yang sama selisih avtur mengalami penurunan. Pada periode Agustus – Februari 2008 saat harga avtur turun pada dari Rp. 12.251,- menjadi Rp. 6.578,- untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, FS Sriwijaya pada bulan September 2008 mengalami penurunan yang relatif sama dengan penurunan avtur, sebesar 17,39% (tujuh belas koma tiga puluh sembilan persen). Namun

102

SALINAN setelah itu tidak lagi mengalami penurunan meskipun selisih avtur terus turun; ----------------------------------------------------------------------------b. Hal yang serupa terjadi untuk penerbangan 1 s/d 2 dan 2 s/d 3 jam, kecuali pada penerbangan 2 s/d 3 jam dimana penurunan FS lebih rendah dibanding pada penerbangan 0 s/d 1 dan 1 s/d 2 jam, yaitu hanya turun sebesar 12,9% (dua belas koma sembilan persen); ---------PT Merpati Indonesia Airlines (Persero) (109) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Merpati Indonesia Airlines (Persero) untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam: ------------------------------Tabel 42 Bulan

Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06 Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07 Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08

Avtur Actual

5,921 6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734 5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063 7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960

Selisih antara FS Merpati avtur atual untuk dengan avtur Penerbangan 0 basis (Rp. s/d 1 Jam 2700) 3,221 3,418 3,735 3,771 3,846 3,681 3,280 3,183 3,476 2,979 3,034 3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363 4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260

20,000 20,000 20,000 30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 50,000 66,000 88,000 110,000 110,000 110,000 150,000 150,000 150,000 175,000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 11.07 6.12 9.27 0.96 1.99 -4.29 -10.89 -2.96 9.21 -14.30 1.85 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98 2.49 7.01 8.37 28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98

Prosentase Pergerakan FS Merpati 0 s/d 1 Jam

0.0 0.0 50.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 32.0 33.3 25.0 0.0 0.0 36.4 0.0 0.0 16.7

103

SALINAN Bulan

Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09

Avtur Actual

Selisih antara FS Merpati avtur atual untuk dengan avtur Penerbangan 0 basis (Rp. s/d 1 Jam 2700)

11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

225,000 250,000 275,000 275,000 280,000 280,000 280,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71 -3.05 -3.25


28.6 11.1 10.0 0.0 1.8 0.0 0.0 -17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 53

60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis Prosentase Pergerakan FS Merpati 1 Jam

M ei -0 S 6 ep -0 Ja 6 n0 M 7 ei -0 S 7 ep -0 Ja 7 n0 M 8 ei -0 S 8 ep -0 8 Ja n0 M 9 ei -0 S 9 ep -0 9

Prosentase

Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Aktual dan Basis dengan Prosentase FS Merpati untuk 1 Jam

Bulan

(110) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Merpati Indonesia Airlines (Persero) untuk penerbangan antara 1 s/d 2 jam: -------------------------------

104

SALINAN Tabel 43 Bulan

Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06 Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07 Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09

Avtur Actual


FS Merpati untuk Penerbangan 1 s/d 2 Jam

5,921 6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734 5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063 7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520

3,221 3,418 3,735 3,771 3,846 3,681 3,280 3,183 3,476 2,979 3,034 3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363 4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820

20000 20000 20000 30000 30000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 60000 60000 80000 100000 150000 160000 160000 160000 190000 210000 230000 270000 270000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 230000



11.07 6.12 9.27 0.96 1.99 -4.29 -10.89 -2.96 9.21 -14.30 1.85 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98 2.49 7.01 8.37 28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71

0.0 0.0 50.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 33.3 25.0 50.0 6.7 0.0 0.0 18.8 10.5 9.5 17.4 0.0 -14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

105

SALINAN Bulan

Nop-09 Des-09

Avtur Actual


FS Merpati untuk Penerbangan 1 s/d 2 Jam

6,632 6,966

3,932 4,266

230000 230000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis -3.05 -3.25


0.0 0.0

Grafik 54

60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis Prosentase Pergerakan FS Merpati 2 Jam

M

ei -0 Se 6 p0 Ja 6 n0 M 7 ei -0 Se 7 p0 Ja 7 n0 M 8 ei -0 Se 8 p08 Ja n0 M 9 ei -0 Se 9 p09

Prosentase

Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Merpati untuk 2 Jam Penerbangan

Bulan

(111) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Merpati Indonesia Airlines (Persero) untuk penerbangan antara 2 s/d 3 jam: ------------------------------Tabel 44 Bulan

Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06 Okt-06 Nop-06 Des-06

Avtur Actual



5,921 6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883

3,221 3,418 3,735 3,771 3,846 3,681 3,280 3,183

20000 20000 20000 30000 30000 40000 40000 40000


Prosentase Pergerakan FS Merpati 3 Jam

11.07 6.12 9.27 0.96 1.99 -4.29 -10.89

0.0 0.0 50.0 0.0 33.3 0.0 0.0

106

SALINAN Bulan

Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07 Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09

Avtur Actual



6,176 5,679 5,734 5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063 7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632

3,476 2,979 3,034 3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363 4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932

40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 50000 66000 88000 110000 165000 165000 200000 200000 200000 225000 275000 350000 375000 375000 310000 310000 310000 310000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 280000 310000 310000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis -2.96 9.21 -14.30 1.85 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98 2.49 7.01 8.37 28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71 -3.05


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 32.0 33.3 25.0 50.0 0.0 21.2 0.0 0.0 12.5 22.2 27.3 7.1 0.0 -17.3 0.0 0.0 0.0 -9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 0.0

---------------------------------------------------------------------------------------------Grafik 55

107

SALINAN Grafik 55

60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30




M

Prosentase

Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Merpati untuk 3 Jam Penerbangan

Bulan

(112) Bahwa terhadap pergerakan selisih harga avtur dan pergerakan fuel surcharge PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: --------------------------------------------------a. Seperti halnya maskapai lain, pergerakan FS Merpati Nusantara tidak mengikuti pergerakan selisih avtur actual dan basis, sebagaimana ditunjukkan melalui grafik dan tabel di atas. Mayoritas FS Merpati tidak berubah (perubahan 0%) terlepas perubahan yang terjadi pada avtur; ----------------------------------------------------------------------------b. Perubahan FS Merpati terbanyak terjadi pada penerbangan 1 jam. Pada bulan Januari 2009, di saat selisih avtur turun sebesar 18,27% FS Merpati mengalami penurunan yang serupa sebesar 17,9 %. Namun di bulan selanjutnya, FS Merpati tidak lagi mengalami perubahan; -------c. Pada penerbangan 2 dan 3 jam, perubahan FS Merpati juga tidak terjadi secara terus menerus. Tercatat hanya 5 perubahan yang terjadi untuk penerbangan 2 jam dan 7 perubahan untuk penerbangan 3 jam selama periode Maret 2008 sampai dengan November 2009. Besaran perubahan yang terjadi pada penerbangan 2 dan 3 jam tersebut juga tidak searah dan sebesar perubahan yang terjadi pada selisih avtur actual dan basis; ----------------------------------------------------------------

108

SALINAN PT Mandala Airlines (113) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Mandala Airlines untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam:--------------------------------------------------Tabel 45 Bulan

Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06 Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07 Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09

Avtur Actual



5,921

3,221

20000

6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734 5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063 7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578

3,418 3,735 3,771 3,846 3,681 3,280 3,183 3,476 2,979 3,034 3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363 4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878

20000 20000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 40000 40000 40000 40000 40000 60000 80000 80000 80000 100000 130000 150000 160000 160000 185000 185000 185000 225000 225000 180000 180000 180000 180000


Prosentase Pergerakan FS Mandala 1 Jam

11.07 6.12 9.27 0.96 1.99 -4.29 -10.89 -2.96 9.21 -14.30 1.85 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98 2.49 7.01 8.37 28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27

0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 33.3 0.0 0.0 25.0 30.0 15.4 6.7 0.0 15.6 0.0 0.0 21.6 0.0 -20.0 0.0 0.0 0.0

109

SALINAN Bulan

Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09

Avtur Actual



6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520

4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820

170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 180000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71


-5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9

Grafik 56 Perbandingan Prosentase Selisih Avtr Basis dan Aktual dengan Prosentase FS Mandala untuk 1 Jam


Se 6 p06 Ja n0 M 7 ei -0 Se 7 p07 Ja n0 M 8 ei -0 Se 8 p08 Ja n0 M 9 ei -0 Se 9 p09


M

ei -0

Prosentase

60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00

Bulan

(114) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Mandala Airlines untuk penerbangan antara 1 s/d 2 jam:---------------------------------------------------

Tabel 46 Bulan

Feb-08 Mar-08 Apr-08

Avtur Actual




8,742 8,732 9,093

6,042 6,032 6,393

175000 175000 200000

1.37 -1.69 -0.17


0.0 14.3

110

SALINAN Bulan


Avtur Actual





9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520

7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820

200000 200000 255000 255000 220000 220000 220000 220000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 225000 225000 225000

5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71

0.0 0.0 27.5 0.0 -13.7 0.0 0.0 0.0 -4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0

Grafik 57 Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Mandala untuk 2 Jam Penerbangan 30.00

Pros entas e Pergerakan Selis ih Avtur Actual dengan Avtur Bas is

10.00 0.00 Fe b08 A pr -0 8 Ju n0 A gu 8 st -0 8 O kt -0 8 D es -0 8 Fe b09 A pr -0 9 Ju n0 A gu 9 st -0 9 O kt -0 9

Prosentase

20.00

-10.00

Pros entas e Pergerakan FS Mandala 2 Jam

-20.00 -30.00 Bulan

(115) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan

111

SALINAN fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Mandala Airlines untuk penerbangan antara 2 s/d 3 jam:--------------------------------------------------Tabel 47 Bulan

Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09

Avtur Actual



8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003

6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303

200000 200000 225000 225000 225000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 245000 245000 245000 245000 245000 245000 245000 255000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32


0.0 12.5 0.0 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

Grafik 58 Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Mandala untuk 3 Jam Penerbangan 20.00 15.00 Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis

5.00 0.00 -5.00

Fe b08 Ap r-0 8 Ju n08 Au g08 O ct -0 8 D ec -0 8 Fe b09 Ap r-0 9 Ju n09 Au g09

Prosentase

10.00

-10.00


-15.00 -20.00 -25.00 Bulan

112

SALINAN (116) Bahwa terhadap pergerakan selisih harga avtur dan pergerakan fuel surcharge PT Mandala Airlines, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------a. Secara keseluruhan, pergerrakan FS Mandala tidak selaras dengan pergerakan selisih avtur actual dan basis, baik pada penerbangan 1, 2 dan 3 jam. Pada penerbangan 1 jam terlihat bahwa mayoritas FS Mandala tidak mengalami perubahan (prosentase perubahan 0%), meskipun avtur mengalami perubahan yang bervariasi. Pada periode Agustus 2008 hingga Februari 2009, di saat terjadi penurunan avtur FS Mandala yang cukup siginifikan terjadi pada bulan Nopember 2008 yaitu sebesar 20% hamper sama dengan penurunan avtur yang mencapai 19,60%. Namun selanjutnya tidak lagi terjadi penurunan meskipun selisih avtur terus turun hingga mencapai 18.27% pada Januari 2009; -------------------------------------------------------------------b. Pola yang sama juga terjadi pada penerbangan 2 dan 3 jam, pola yang serupa juga terjadi. Untuk penerbangan 2 jam, pada periode Agustus 2008 – Februari 2009 tercatat hanya 1 kali Mandala mengalami penurunan FS yaitu di bukan Januari 2009 dengan besaran 4,5% lebih kecil dibandingkan penurunan selisih avtur yang mencapai 18.27%. Sedangkan pada penerbangan 3 jam, FS Mandala hanya berubah di Bulan Januari sebesar 3,9% dan bulan yang lain tetap;-------------------PT Riau Airlines (117) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Riau Airlines untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tabel 48

113


Avtur Actual



9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000

Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09


Prosentase Pergerakan FS RAL Air 1 Jam

-19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71 -1.67 2.93 8.49

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Grafik 59 Perbandingan Prosentase Se lisih Avtur Aktual dan Basis de ngan Prose ntase FS Riau Airlines 1 Jam

15.00 5.00

-15.00

O kt -0 9

-0 9

A gu st

Ju n09

A pr -0 9

-10.00

Fe b09

-5.00

D es -0 8

0.00 O kt -0 8

Prosentase

10.00

Pros entase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Bas is

-20.00 -25.00 Bulan

Pros entase Pergerakan FS RAL Air 1 Jam

(118) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Riau Airlines untuk penerbangan antara 1 s/d 2 jam:---------------------------------------------------

114


Avtur Actual




7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000

1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71 -3.05 -3.25

10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09

Prosentase Pergerakan FS RAL 2 Jam

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 60 Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS RAL untuk 2 Jam Penerbangan 15.00 10.00

9 Ju l-0 9 Se p09 N op -0 9

M ei -0

M ar -

-5.00 -10.00

09

0.00

Se p08 N op -0 8 Ja n09

Prosentase

5.00

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis Prosentase Pergerakan FS RAL 2 Jam

-15.00 -20.00 -25.00 Bulan

(119) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Riau Airlines untuk penerbangan antara 2 s/d 3 jam:---------------------------------------------------

115

SALINAN Tabel 50

Bulan

Avtur Actual

Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09

8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966



6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

120000 120000 120000 120000 284000 284000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000



1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71 -3.05 -3.25 1.45 2.25 3.05 3.85 4.65 5.45

0.0 0.0 0.0 136.7 0.0 -43.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 61 Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan FS RAL untuk 3 Jam Penerbangan 150.00


50.00


0.00

Ap r- 0 8 Ju nAg 0 8 us t- 0 O 8 kt -0 De 8 s0 Fe 8 b0 Ap 9 r- 0 Ju 9 n Ag -0 9 us t- 0 O 9 kt -0 De 9 s09

Prosentase

100.00

-50.00

-100.00 Bulan

116

SALINAN (120) Bahwa terhadap pergerakan selisih harga avtur dan pergerakan fuel surcharge PT Riau Airlines, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------a. Tabel dan grafik di atas menunjukkan perbandingan antara pergerakan selisih avtur basis dan actual dengan pergerakan FS Riau Airlines. Berdasarkan table dan grafik tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pergerakan FS RAL tidak selaras dengan perubahan avtur; ---------------------------------------------------------------b. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan FS RAL sama sekali untuk penerbangan 1 dan 2 jam. Sedangkan untuk penerbangan 3 jam, perubahan yang terjadi tercatat pada bulan Juli 2008 dan September 2008 dimana terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup drastis. Namun di bulan yang lain kembali tidak terdapat perubahan sama sekali;---------------------------------------------------------------------PT Travel Express (121) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Travel Express untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam:--------------------------------------------------Tabel 51 Bulan

Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06 Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07

Avtur Actual



5,921 6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734 5,983

3,221 3,418 3,735 3,771 3,846 3,681 3,280 3,183 3,476 2,979 3,034 3,283

20000 30000 30000 30000 30000 40000 40000 50000 50000 50000 50000 50000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 11.07 6.12 9.27 0.96 1.99 -4.29 -10.89 -2.96 9.21 -14.30 1.85

Prosentase Pergerakan FS Express Air 1 Jam

50.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0

117

SALINAN Bulan

Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07 Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09

Avtur Actual



6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063 7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363 4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

50000 50000 50000 70000 80000 80000 110000 165000 165000 200000 200000 200000 225000 270000 270000 270000 270000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98 2.49 7.01 8.37 28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71 -3.05 -3.25


0.0 0.0 0.0 40.0 14.3 0.0 37.5 50.0 0.0 21.2 0.0 0.0 12.5 20.0 0.0 0.0 0.0 -11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

----------------------------------------------------------------------------------------------Grafik 62

118

SALINAN Grafik 62 Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Express Air untuk 1 Jam Penerbangan

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis Prosentase Pergerakan FS Express Air 1 Jam

M


Prosentase

60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

Bulan

(122) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Travel Express untuk penerbangan antara 1 s/d 2 jam:--------------------------------------------------Tabel 52 Bulan

Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06 Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07

Avtur Actual



5,921 6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734 5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777

3,221 3,418 3,735 3,771 3,846 3,681 3,280 3,183 3,476 2,979 3,034 3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077

20000 30000 30000 30000 30000 40000 40000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 70000 80000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 11.07 6.12 9.27 0.96 1.99 -4.29 -10.89 -2.96 9.21 -14.30 1.85 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98


50.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 14.3

119

SALINAN Bulan

Okt-07 Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09

Avtur Actual



7,063 7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

4,363 4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

80000 110000 165000 165000 200000 200000 200000 225000 270000 270000 270000 270000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 2.49 7.01 8.37 28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71 -3.05 -3.25


0.0 37.5 50.0 0.0 21.2 0.0 0.0 12.5 20.0 0.0 0.0 0.0 -11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 63

60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis Prosentase Pergerakan FS Express Air 2 Jam

M ei -0 Se 6 p0 Ja 6 n0 M 7 ei -0 Se 7 p0 Ja 7 n0 M 8 ei -0 Se 8 p08 Ja n0 M 9 ei -0 Se 9 p09

Prosentase

Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Express Air untuk 2 Jam Penerbangan

Bulan

120

SALINAN (123) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Travel Express untuk penerbangan antara 2 s/d 3 jam:--------------------------------------------------Tabel 53 Bulan

Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06 Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07 Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09

Avtur Actual



5,921 6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734 5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063 7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534

3,221 3,418 3,735 3,771 3,846 3,681 3,280 3,183 3,476 2,979 3,034 3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363 4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834

20000 30000 30000 30000 30000 40000 40000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 70000 80000 80000 110000 165000 165000 200000 200000 200000 225000 270000 270000 270000 270000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 11.07 6.12 9.27 0.96 1.99 -4.29 -10.89 -2.96 9.21 -14.30 1.85 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98 2.49 7.01 8.37 28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00


50.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 14.3 0.0 37.5 50.0 0.0 21.2 0.0 0.0 12.5 20.0 0.0 0.0 0.0 -11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

121

SALINAN Bulan

Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09

Avtur Actual



6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71 -3.05 -3.25


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 64

60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30




M

Prosentase

Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Express Air untuk 3 Jam Penerbangan

Bulan

(124) Bahwa terhadap pergerakan selisih harga avtur dan pergerakan fuel surcharge PT Express Air, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: Berdasarkan table dan grafik di atas terlihat bahwa FS Express Air tidak mengikuti perubahan selisih avtur actual dengan avtur basis, baik pada penerbangan 1 jam, 2 jam dan 3 jam. Mayoritas FS Express Air tidak berubah yang ditunjukkan dengan perubahan 0% terlepas perubahan yang terjadi pada selisih avtur. Untuk penerbangan 1, 2 dan 3 jam dari bulan Maret sd Desember 2009, tercatat bahwa perubahan FS Express Air hanya terjadi sebanyak 3 kali. FS Express Air cenderung merubah FS ketika avtur naik tetapi ketika avtur turun FS tidak diturunkan; -----------------------------

122

SALINAN PT Lion Mentari Airlines (125) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Lion Mentari Airlines untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam:--------------------------------------------------Tabel 54

Bulan

Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09

Avtur Actual

7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966


FS Lion AIr untuk Penerbanga n 1 Jam

4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

100000 80000 125000 160000 160000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 180000 180000 180000 180000 170000 170000 170000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000


Prosentase Pergerakan FS Lion Air untuk Penerbanga n 1 Jam

28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71 -1.67 2.93 8.49

-20.00 56.25 28.00 0.00 18.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.26 0.00 0.00 0.00 -5.56 0.00 0.00 -5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

123

SALINAN Grafik 65 Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Avtur Basis dengan FS Lion Air untuk Penerbangan 1 Jam 70.00 60.00 50.00 Prosentase

40.00


30.00 20.00

Prosentase Pergerakan FS Lion Air untuk Penerbangan 1 Jam

10.00 Nop-09

Sep-09

Jul-09

Mei-09

Mar-09

Jan-09

Nop-08

Sep-08

Jul-08

Mei-08

Mar-08

-20.00

Jan-08

-10.00

Nop-07

0.00

-30.00 Bulan

(126) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Lion Mentari Airlines untuk penerbangan antara 1 s/d 2 jam:--------------------------------------------------Tabel 55 Bulan

Okt-07 Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09

Avtur Actual



7,063 7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206

4,363 4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506

120000 120000 145000 175000 175000 230000 230000 230000 230000 230000 230000 220000 220000 220000 220000 210000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 2.49 7.01 8.37 28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47

Prosentase Pergerakan FS Lion Air 2 Jam

0.0 20.8 20.7 0.0 31.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.3 0.0 0.0 0.0 -4.5

124

SALINAN Bulan

Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09

Avtur Actual



6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71 -3.05 -3.25


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 66

Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Lion Air untuk 2 Jam Penerbangan 40.00 Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis

20.00 10.00

O

-20.00


Ja

07

-10.00

n08 Ap r- 0 8 Ju l -0 8 O k t08 Ja n09 Ap r- 0 9 Ju l -0 9 O k t09

0.00

k t-

P rosentase

30.00

-30.00 Bulan

(127) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Lion Mentari Airlines untuk penerbangan antara 2 s/d 3 jam:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tabel 56

125


Okt-07 Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09

Avtur Actual



7,063 7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

4,363 4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

150000 150000 165000 200000 200000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 260000 260000 260000 260000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 2.49 7.01 8.37 28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71 -3.05 -3.25


0.0 10.0 21.2 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.7 0.0 0.0 0.0 -3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 67 Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Lion Air untuk 2 Jam Penerbangan 40.00 Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis

20.00 10.00 -10.00 -20.00

Ju l-0 9 O kt -0 9

0.00 O kt -0 7 Ja n08 Ap r- 0 8 Ju l-0 8 O kt -0 8 Ja n09 Ap r- 0 9

Prosentase

30.00


-30.00 Bulan

126

SALINAN (128) Bahwa terhadap pergerakan selisih harga avtur dan pergerakan fuel surcharge PT Lion Mentari Airlines, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------a. Sebagaimana dengan maskapai lain, FS Lion Air berdasarkan table dan grafik di atas tidak berubah mengikuti perubahan selisih avtur actual dengan basis. Tercatat pada penerbangan 1 jam, 2 jam dan 3 jam untuk periode Maret 2008 hingga Desember 2009 perubahan FS Lion Air sebanyak 4 kali (penerbangan 1 jam) dan 5 kali (penerbangan 2 dan 3 jam). Sedangkan selisih avtur actual dan basis terjadi setiap bulan; ----b. Pada saat avtur mengalami penurunan pada Agustus 2008 sd Februari 2009, FS yang diterapkan Lion Air juga tidak berubah. Pada penerbangan 1jam penurunan FS tercatat terjadi pada bulan Oktober 2008 dan Februari 2009 dengan prosentase sebesar 5,56%. Sedangkan pada penerbangan 2 jam, penurunan FS terjadi pada bulan September 2008 dan Januari 2009 dengan penurunan sebesar 4,5%, dan pada penerbangan 3 jam penurunan FS terjadi pada bulan September 2008 dan Januari 2009 dengan penurunan sebesar 3,7 dan 3,8%. Keseluruhan penurunan tersebyt jauh lebih kecil dari penurunan avtur yang mencapao kisaran 13,95% hingga 18,76%;--------------------------PT Wings Abadi Airlines (129) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Wings Air untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam:------------------------------------------------------------------Tabel 57 Bulan

Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08

Avtur Actual



8,732 9,093 9,960 11,229 12,089

6,032 6,393 7,260 8,529 9,389

190000 190000 190000 190000 190000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48

Prosentase Pergerakan FS Wings 1 Jam

0.0 0.0 0.0 0.0

127

SALINAN Bulan

Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09

Avtur Actual



12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

190000 180000 180000 180000 180000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71 -3.05 -3.25


0.0 -5.3 0.0 0.0 0.0 -11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 68 Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Aktual dan Basis dengan Prosentase FS Wings untuk 1 Jam 20.00 Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis

ar -0 8 ei -0 8 Ju l-0 Se 8 p0 No 8 p0 Ja 8 n0 M 9 ar -0 M 9 ei -0 9 Ju l-0 Se 9 p0 No 9 p09

0.00

M

-10.00 M

Prosentase

10.00


-20.00 -30.00 Bulan

(130) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Wings Air untuk penerbangan antara 1 s/d 2 jam:-------------------------------------------------------------------

128


Avtur Actual



8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

230000 230000 230000 230000 230000 230000 220000 220000 220000 220000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000


Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71 -3.05 -3.25


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.3 0.0 0.0 0.0 -4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 69 Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Wings Air untuk 2 Jam Penerbangan 20.00

Nov-09

Sep-09

Jul-09

Mar-09

Jan-09

Nov-08

Sep-08

May-09

-20.00

Jul-08

-10.00

May-08

0.00 Mar-08

Prosentase

10.00

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis Prosentase Pergerakan FS Wings 2 Jam

-30.00 Bulan

129

SALINAN (131) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Wings Air untuk penerbangan antara 2 s/d 3 jam:------------------------------------------------------------------Tabel 59 Bulan


Avtur Actual



8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

270000 270000 270000 270000 270000 270000 260000 260000 260000 260000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000



0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.7 0.0 0.0 0.0 -3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

---------------------------------------------------------------------------------------------Grafik 70

130

SALINAN Grafik 70

Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Wings untuk 3 Jam Penerbangan 20.00

Nov-09

Sep-09

Jul-09

Mar-09

Jan-09

Nov-08

Sep-08

May-09

-20.00

Jul-08

-10.00

May-08

0.00 Mar-08

Prosentase

10.00

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis Prosentase Pergerakan FS Wings 3 Jam

-30.00 Bulan

(132) Bahwa terhadap pergerakan selisih harga avtur dan pergerakan fuel surcharge PT Wings Abadi Airlines, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------FS Wings Air mengalami fenomena yang mirip dengan seluruh maskapai yang telah dianalisa sebelumnya. Pergerakan FS Wings Air tidak mengikuti pergerakan selisih avtur actual dengan basis yang ditunjukkan dengan nyaris tidak adanya perubahan FS Wings Air sama sekali pada periode Maret 2008 sampai dengan November 2009. Tercatat untuk penerbangan 1, 2 dan 3 jam, FS Wings hanya berubah 2 kali dengan besaran cukup jauh berbeda dengan besaran perubahan selisih avtur. Pada bulan yang lain, FS Wings sama atau tidak berubah sama sekali; -----------PT Metro Batavia (133) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Metro Batavia untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tabel 60

131



Avtur Actual



8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

190000 190000 190000 190000 190000 190000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000 170000


Prosentase Pergerakan FS Batavia untuk Penerbangan 1 Jam

5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71 -1.67 2.93 8.49

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Grafik 71 Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Aktual dan Basis dengan Prosentase FS Batavia untuk 1 Jam Penerbangan 20.00 15.00 Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis

5.00 0.00 M ar -0 8 M ei -0 8 Ju l-0 8 S ep -0 8 N op -0 8 Ja n09 M ar -0 9 M ei -0 9 Ju l-0 9 S ep -0 9 N op -0 9

Prosentase

10.00

-5.00 -10.00

Prosentase Pergerakan FS Batavia untuk Penerbangan 1 Jam

-15.00 -20.00 -25.00 Bulan

(134) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan

132

SALINAN fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Metro Batavia untuk penerbangan antara 1 s/d 2 jam:--------------------------------------------------Tabel 61 Bulan


Avtur Actual



8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

190000 190000 190000 190000 230000 230000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000


Prosentase Pergerakan FS Batavia 2 Jam

0.0 0.0 0.0 21.1 0.0 -4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 72 Pe rbandingan Prose ntase Se lisih Av tur Actual dan Basis de ngan Prose ntase FS Batav ia untuk 2 Jam Pe ne rbangan 25.00 20.00 15.00 Pros entas e Pergerakan Selis ih Avtur Actual dengan Avtur Bas is

5.00 0.00 M ar -0 8 M ei -0 8 Ju l-0 8 S ep -0 N 8 op -0 8 Ja n09 M ar -0 9 M ei -0 9 Ju l-0 9 S ep -0 N 9 op -0 9

Prosentase

10.00

-5.00

Pros entas e Pergerakan FS Batavia 2 Jam

-10.00 -15.00 -20.00 -25.00

Bulan

133

SALINAN (135) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Metro Batavia untuk penerbangan antara 2 s/d 3 jam:--------------------------------------------------Tabel 62 Bulan


Avtur Actual



8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

270000 270000 270000 270000 270000 270000 260000 260000 260000 260000 260000 260000 260000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000


Prosentase Pergerakan FS Batavia 3 Jam

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-------------------------------------------------------------------------------------Grafik 73

134

SALINAN Grafik 73 Pe rbandingan Prose ntase Se lisih Av tur Actual dan Basis de ngan Prose ntase FS Batav ia untuk 3 Jam Pe ne rbangan 20.00 15.00

0.00

Pros entas e Pergerakan Selis ih Avtur Actual dengan Avtur Bas is

M ar -0 8 M ei -0 8 Ju l-0 8 S ep -0 8 N op -0 8 Ja n09 M ar -0 9 M ei -0 9 Ju l-0 9 S ep -0 9 N op -0 9

Prosentase

10.00

Pros entas e Pergerakan FS Batavia 3 Jam

5.00

-5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00

Bulan

(136) Bahwa terhadap pergerakan selisih harga avtur dan pergerakan fuel surcharge PT Metro Batavia, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------a.

FS yang diterapkan oleh Batavia Air baik untuk penerbangan 1 jam, 2 jam dan 3 jam tidak mengikuti perubahan selisih avtur actual dengan basis. Hal tersebut ditunjukkan dengan mayoritas pergerakan FS Batavia Air sebesar 0% (tidak berubah) berapaun perubahan yang terjadi pada avtur. Pada setiap golongan lama penerbangan : 1, 2 dan 3 jam, tercatat bahwa FS Batavia Air hanya berubah 2 kali terlepas dari perubahan yang terjadi pada avtur; -----------------------------------

b.

Pada bulan Agustus 2008 hingga Februari 2009 saat avtur mulai turun FS Batavia Air hanya turun sebanyak 1 kali pada bulan September 2008, dengan prosentase yang jauh lebih rendah dibanding prosentase penurunan selisih avtur actual terhadap basis;

PT Kartika Airlines (137) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Kartika Airlines untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam:---------------------------------------------------

135


Avtur Actual


Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06 Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07 Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09

5,921 6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734 5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063 7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

3,221 3,418 3,735 3,771 3,846 3,681 3,280 3,183 3,476 2,979 3,034 3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363 4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

FS Kartika untuk Penerbangan 1 Jam 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 80000 80000 80000 150000 170000 170000 170000 170000 190000 230000 270000 270000 270000 270000 235000 220000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000


Prosentase Pergerakan FS Kartika 1 Jam

11.07 6.12 9.27 0.96 1.99 -4.29 -10.89 -2.96 9.21 -14.30 1.85 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98 2.49 7.01 8.37 28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71 -3.05 -3.25

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 87.5 13.3 0.0 0.0 0.0 11.8 21.1 17.4 0.0 0.0 0.0 -13.0 -6.4 -18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

136

SALINAN Grafik 74

120 100 80 60 40 20 0 -20 -40

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis Prosentase Pergerakan FS Kartika 1 Jam

M


Prosentase

Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Aktual dan Basis dengan Prosentase FS Kartika untuk 1 Jam

Bulan

(138) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Kartika Airlines untuk penerbangan antara 1 s/d 2 jam:--------------------------------------------------Tabel 64 Bulan

Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06 Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07 Nop-07

Avtur Actual



5,921 6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734 5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063 7,428

3,221 3,418 3,735 3,771 3,846 3,681 3,280 3,183 3,476 2,979 3,034 3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363 4,728

20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 80000 80000 125000



11.07 6.12 9.27 0.96 1.99 -4.29 -10.89 -2.96 9.21 -14.30 1.85 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98 2.49 7.01

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 56.3

137

SALINAN Bulan

Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09

Avtur Actual



8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

125000 200000 200000 200000 200000 220000 250000 290000 290000 290000 290000 275000 255555 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 175000 175000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 8.37 28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71 -3.05 -3.25


0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 10.0 13.6 16.0 0.0 0.0 0.0 -5.2 -7.1 -13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -20.5 0.0

---------------------------------------------------------------------------------------Grafik 75

138

SALINAN Grafik 75

120 100 80 60 40 20 0 -20 -40

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis Prosentase Pergerakan FS Kartika 2 Jam

M


Prosentase

Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Kartika untuk 2 Jam Penerbangan

Bulan

(139) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Kartika Airlines untuk penerbangan antara 2 s/d 3 jam:--------------------------------------------------Tabel 65 Bulan


Avtur Actual



5,921 6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734 5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063

3,221 3,418 3,735 3,771 3,846 3,681 3,280 3,183 3,476 2,979 3,034 3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363

20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 80000 80000



11.07 6.12 9.27 0.96 1.99 -4.29 -10.89 -2.96 9.21 -14.30 1.85 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98 2.49

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

139

SALINAN Bulan

Nop-07 Des-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09

Avtur Actual



7,428 8,763 8,846 8,742 8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520

4,728 6,063 6,146 6,042 6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820

160000 160000 220000 220000 220000 220000 240000 270000 310000 310000 310000 310000 300000 275000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 7.01 8.37 28.24 1.37 -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71


100.0 0.0 37.5 0.0 0.0 0.0 9.1 12.5 14.8 0.0 0.0 0.0 -3.2 -8.3 -9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 76

120 100 80 60 40 20 0 -20 -40




M

Prosentase

Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Kartika untuk 3 Jam Penerbangan

Bulan

140

SALINAN (140) Bahwa terhadap pergerakan selisih harga avtur dan pergerakan fuel surcharge PT Kartika Airlines, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan table dan grafik di atas terlihat bahwa FS Kartika tidak mengikuti perubahan selisih avtur actual dengan avtur basis, baik pada penerbangan 1 jam, 2 jam dan 3 jam. Mayoritas FS Kartika tidak berubah yang ditunjukkan dengan perubahan 0% terlepas perubahan yang terjadi pada selisih avtur. Untuk penerbangan 1, 2 dan 3 jam dari bulan Maret sd Desember 2009, tercatat bahwa perubahan FS Kartika hanya terjadi sebanyak 3 kali. FS Kartika cenderung merubah FS ketika avtur naik tetapi ketika avtur turun FS tidak diturunkan; -----------------------------------------PT Trigana Air Service (141) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Trigana Air Service untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam:--------------------------------------------------Tabel 66 Bulan

Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08 Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09

Avtur Actual



8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592

6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892

100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 160000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69

Prosentase Pergerakan FS Trigana 1 Jam

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7

141

SALINAN Bulan

Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09

Avtur Actual



7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

160000 160000 160000 160000 160000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 4.32 10.56 -9.71 -3.05 -3.25


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 77

60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis Prosentase Pergerakan FS Trigana 1 Jam

M

M

ar -0 8 ei -0 8 Ju l-0 Se 8 p0 No 8 p0 Ja 8 n0 M 9 ar -0 M 9 ei -0 9 Ju l-0 Se 9 p0 No 9 p09

Prosentase

Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Aktual dan Basis dengan Prosentase FS Trigana untuk 1 Jam

Bulan

(142) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Trigana Air Service untuk penerbangan antara 1 s/d 2 jam:--------------------------------------------------Tabel 67 Bulan

Mar-08 Apr-08 Mei-08 Jun-08 Jul-08 Agust-08

Avtur Actual



8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251

6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551

200000 200000 200000 200000 200000 200000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis -1.69 -0.17 5.98 13.56 17.48 10.08


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

142

SALINAN Bulan

Sep-08 Okt-08 Nop-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09

Avtur Actual



10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

200000 200000 200000 200000 300000 300000 300000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000 360000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 1.73 -18.76 -8.45 -19.60 -3.47 -18.27 -13.94 3.20 1.00 -5.15 -2.69 4.32 10.56 -9.71 -3.05 -3.25


0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 78 Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Trigana untuk 2 Jam Penerbangan 60.00 50.00 Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis

30.00 20.00


10.00 0.00 -20.00

M

ar -0 8 ay -0 8 Ju l-0 Se 8 p0 No 8 v0 Ja 8 n0 M 9 ar -0 M 9 ay -0 9 Ju l-0 Se 9 p0 No 9 v09

-10.00 M

Prosentase

40.00

-30.00 Bulan

(143) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Trigana Air Service untuk penerbangan antara 2 s/d 3 jam:---------------------------------------------------

143



Avtur Actual



8,732 9,093 9,960 11,229 12,089 12,251 10,459 9,803 8,411 8,213 7,206 6,578 6,702 6,742 6,534 6,431 6,592 7,003 6,585 6,520 6,632 6,966

6,032 6,393 7,260 8,529 9,389 9,551 7,759 7,103 5,711 5,513 4,506 3,878 4,002 4,042 3,834 3,731 3,892 4,303 3,885 3,820 3,932 4,266

200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000



0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Grafik 79 Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Trigana untuk 3 Jam Penerbangan 20.00 15.00 Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis

5.00 0.00

M

ar -0 8 ay -0 8 Ju l-0 Se 8 p0 No 8 v0 Ja 8 n0 M 9 ar -0 M 9 ay -0 9 Ju l-0 Se 9 p0 No 9 v09

-5.00 -10.00 M

Prosentase

10.00


-15.00 -20.00 -25.00 Bulan

144

SALINAN (144) Bahwa terhadap pergerakan selisih harga avtur dan pergerakan fuel surcharge PT Trigana Air Service, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan grafik dan table di atas, terlihat bahwa FS Tigana untuk penerbangan 1 jam, 2 jam dan 3 jam tidak selaras dengan perubahan selisih avtur actual dan basis. Hampir seluruh FS Trigana tidak berubah untuk ketiga jenis penerbangan tersebut. Tercatat bahwa perubahan FS untuk penerbangan 1 jam terjadi hanya pada bulan Januari 2009 yang meningkat 50% sedangkan selisih avtur justru turn 18,27%. Pada penerbangan 2 jam peningkatan 50% kembali terjadi di saat terjadi penurunan avtur 18.,27% di bulan Januari ditambah dengan peningkatan pada bulan April 2009 sebesar 20% meskipun selisih avtur actual dan basis hanya meningkat sebesar 20%. Adapun pada penerbangan 3 jam, sama sekali tidak terjadi perubahan FS sepanjang periode Maret 2008 sampai dengan Desember 2009, terlepas dari berapun perubahan avtur yang terjadi; -------------------PT Indonesia Air Asia (145) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Indonesia Air Asia untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam:--------------------------------------------------Tabel 69 Bulan

Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06 Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07

Avtur Actual



5,921 6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734

3,221 3,418 3,735 3,771 3,846 3,681 3,280 3,183 3,476 2,979 3,034

20000 20000 20000 30000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000


Prosentase Pergerakan FS Air Asia 1 Jam

11.07 6.12 9.27 0.96 1.99 -4.29 -10.89 -2.96 9.21 -14.30

0.0 0.0 50.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

145

SALINAN Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07

5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063

3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363

40000 65000 80000 100000 110000 140000 160000

1.85 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98 2.49

0.0 62.5 23.1 25.0 10.0 27.3 14.3

Grafik 80 Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Aktual dan Basis dengan Prosentase FS Air Asia untuk 1 Jam 80 Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis

Prosentase

60 40


20

Ju l-0 7 S ep -0 7

-20


M ei -0 6

0

Bulan

(146) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Indonesia Air Asia untuk penerbangan antara 1 s/d 2 jam:--------------------------------------------------Tabel 70 Bulan

Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06 Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07

Avtur Actual



5,921 6,118 6,435 6,471 6,546 6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734

3,221 3,418 3,735 3,771 3,846 3,681 3,280 3,183 3,476 2,979 3,034

20000 20000 20000 30000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000



11.07 6.12 9.27 0.96 1.99 -4.29 -10.89 -2.96 9.21 -14.30

0.0 0.0 50.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

146

SALINAN Bulan

Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07

Avtur Actual



5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063

3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363

40000 65000 80000 100000 90000 140000 160000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 1.85 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98 2.49


0.0 62.5 23.1 25.0 -10.0 55.6 14.3

Grafik 81 Pe rbandingan Prose ntase Selisih Av tur Actual dan Basis de ngan Prose ntase FS Air Asia untuk 2 Jam Pe nerbangan 70 60 Prosentase

50

Prosentase Pergerakan Selis ih Avtur Actual dengan Avtur Basis

40 30 20


10

Ju l-0 7 S ep -0 7

M ei -0 6 -20


0 -10

Bulan

(147) Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge yang diberlakukan oleh PT Indonesia Air Asia untuk penerbangan antara 2 s/d 3 jam:--------------------------------------------------Tabel 71 Bulan

Mei-06 Jun-06 Jul-06 Agust-06 Sep-06

Avtur Actual



5,921 6,118 6,435 6,471 6,546

3,221 3,418 3,735 3,771 3,846

20000 20000 20000 30000 40000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 11.07 6.12 9.27 0.96


0.0 0.0 50.0 33.3

147

SALINAN Bulan

Okt-06 Nop-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 Mei-07 Jun-07 Jul-07 Agust-07 Sep-07 Okt-07

Avtur Actual



6,381 5,980 5,883 6,176 5,679 5,734 5,983 6,313 6,299 6,384 6,678 6,777 7,063

3,681 3,280 3,183 3,476 2,979 3,034 3,283 3,613 3,599 3,684 3,978 4,077 4,363

40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 65000 80000 100000 90000 140000 160000

Prosentase Pergerakan Selisih Avtur Actual dengan Avtur Basis 1.99 -4.29 -10.89 -2.96 9.21 -14.30 1.85 8.21 10.05 -0.39 2.36 7.98 2.49


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 23.1 25.0 -10.0 55.6 14.3

Grafik 82 Perbandingan Prosentase Selisih Avtur Actual dan Basis dengan Prosentase FS Air Asia untuk 3 Jam Penerbangan


60 40


20 0 -20

M ay -0 6 Ju l-0 6 Se p06 N ov -0 6 Ja n07 M ar -0 7 M ay -0 7 Ju l-0 7 Se p07

Prosentase

80

Bulan

(148) Bahwa terhadap pergerakan selisih harga avtur dan pergerakan fuel surcharge PT Indonesia Air Asia, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------Air Asia menetapkan FS hanya pada Mei 2006 sd Oktober 2007. Pada saat itu, masih terdapat kartel yang disepakati anggota INACA dan Dephub belum menetapkan acuan FS. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa FS yang ditetapkan Air Asia saat itu belum menggunakan formula khusus dan tidak mengacu kepada pergerakan avtur

148

SALINAN sebagaimana semestinya. Dan hal tersebut tercermin dalam tabel dan grafik di atas yang menunjukkan ketidakselarasan pergerakan FS Air Asia dengan pergerakan selisih avtur actual dengan avtur basis; ------------------(149) Bahwa untuk memperkuat analisis terhadap masing-masing Terlapor di atas, Tim Pemeriksa juga melakukan analisis perbandingan pergerakan fuel surcharge antara formula perhitungan Departemen Perhubungan dan fuel surcharge yang diterapkan secara aktual oleh masing-masing Terlapor untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam; --------(150) Bahwa berikut perbandingan pergerakan fuel surcharge antara formula perhitungan Departemen Perhubungan dan fuel surcharge yang diterapkan secara aktual oleh masing-masing Terlapor untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam: --------------------------------------------------------------------------------Tabel 72 Bulan/Tahun

Sriwijaya

Garuda

Mandala

Ekspress

RAL

Lion

Batavia

Kartika

Merpati

Wings

Trigana

Air Asia

-81000

-81000

-81000

n/a

-81000

Air May-06

-81000

-81000

-81000

-81000

n/a

-81000

-81000

Jun-06

-81000

-81000

-81000

-71000

n/a

-81000

-81000

-81000

-81000

-81000

n/a

-81000

Jul-06

-81000

-81000

-81000

-71000

n/a

-81000

-81000

-81000

-81000

-81000

n/a

-81000

Aug-06

-71000

-71000

-71000

-71000

n/a

-71000

-81000

-81000

-71000

-71000

n/a

-71000

Sep-06

-71000

-71000

-71000

-71000

n/a

-71000

-81000

-81000

-71000

-71000

n/a

-61000

Oct-06

-61000

-61000

-71000

-61000

n/a

-61000

-71000

-81000

-61000

-61000

n/a

-61000

Nov-06

-61000

-61000

-71000

-61000

n/a

-61000

-71000

-81000

-61000

-61000

n/a

-61000

Dec-06

-61000

-61000

-71000

-51000

n/a

-61000

-71000

-61000

-61000

-61000

n/a

-61000

Jan-07

-79000

-79000

-89000

-69000

n/a

-79000

-89000

-79000

-79000

-79000

n/a

-79000

Feb-07

-79000

-79000

-89000

-69000

n/a

-79000

-89000

-79000

-79000

-79000

n/a

-79000

Mar-07

-79000

-79000

-89000

-69000

n/a

-79000

-89000

-79000

-79000

-79000

n/a

-79000

Apr-07

-79000

-79000

-79000

-69000

n/a

-79000

-89000

-79000

-79000

-79000

n/a

-79000

May-07

-79000

-79000

-79000

-69000

n/a

-79000

-89000

-79000

-79000

-79000

n/a

-54000

Jun-07

-79000

-79000

-79000

-69000

n/a

-79000

-89000

-79000

-79000

-79000

n/a

-39000

Jul-07

-79000

-79000

-79000

-69000

n/a

-79000

-89000

-79000

-79000

-79000

n/a

-19000

Aug-07

-59000

-69000

-79000

-49000

n/a

-59000

-89000

-79000

-69000

-59000

n/a

-9000

Sep-07

-59000

-59000

-59000

-39000

n/a

-59000

-89000

-39000

-53000

-59000

n/a

21000

Oct-07

-39000

-39000

-39000

-39000

n/a

-19000

-89000

-39000

-31000

-19000

n/a

41000

Nov-07

-19000

-39000

-39000

-9000

n/a

-39000

-19000

-39000

-9000

-39000

n/a

n/a

Dec-07

31000

21000

-39000

46000

n/a

6000

21000

31000

-9000

6000

n/a

n/a

Jan-08

31000

41000

-19000

46000

n/a

41000

41000

51000

-9000

41000

n/a

n/a

Feb-08

31000

41000

11000

81000

n/a

41000

41000

51000

31000

41000

n/a

n/a

Mar-08

21000

56000

31000

81000

n/a

71000

71000

51000

31000

71000

-19000

n/a

Apr-08

51000

71000

41000

81000

n/a

71000

71000

51000

31000

71000

-19000

n/a

May-08

71000

101000

41000

106000

n/a

71000

71000

71000

31000

71000

-19000

n/a

149

SALINAN Bulan/Tahun

Sriwijaya

Garuda

Mandala

Ekspress

RAL

Lion

Batavia

Kartika

Merpati

Wings

Trigana

Air Asia

Air Jun-08

71000

151000

66000

151000

n/a

71000

71000

111000

56000

71000

-19000

n/a

Jul-08

111000

151000

66000

151000

n/a

71000

71000

151000

106000

71000

-19000

n/a

Aug-08

111000

101000

66000

151000

n/a

71000

71000

151000

131000

71000

-19000

n/a

Sep-08

-38000

-8000

-3000

42000

12000

-48000

-48000

42000

47000

-48000

-128000

n/a

Oct-08

-38000

-8000

-3000

12000

12000

-48000

-48000

42000

47000

-48000

-128000

n/a

Nov-08

-38000

-8000

-48000

12000

12000

-48000

-48000

7000

32000

-48000

-128000

n/a

Dec-08

22000

52000

12000

72000

72000

12000

12000

52000

92000

12000

-68000

n/a

Jan-09

33000

63000

43000

103000

103000

33000

43000

43000

123000

23000

13000

n/a

Feb-09

47000

57000

57000

117000

117000

47000

57000

57000

137000

37000

27000

n/a

Mar-09

53000

63000

53000

123000

123000

53000

63000

63000

113000

43000

33000

n/a

Apr-09

38000

48000

38000

108000

108000

28000

38000

48000

98000

28000

18000

n/a

May-09

48000

58000

48000

118000

118000

38000

48000

58000

108000

38000

28000

n/a

Jun-09

50100

80100

50100

120100

120100

40100

50100

60100

110100

40100

30100

n/a

Jul-09

52200

82200

52200

122200

122200

42200

52200

62200

112200

42200

42200

n/a

Aug-09

54300

84300

54300

124300

124300

44300

54300

64300

114300

44300

44300

n/a

Sep-09

56400

86400

56400

126400

126400

46400

56400

66400

116400

46400

46400

n/a

Grafik 83

Perbandingan FS Maskapai 1 Jam dengan FS Acuan Departemen Perhubungan Sriwijaya

300000 Garuda

250000

Mandala Ekspress Air RAL

150000

Lion Batavia

100000

Kartika

50000 Merpati

0

Bulan

N o v-0 9

Au g -0 9

M a y-0 9

F e b -0 9

N o v-0 8

Au g -0 8

M a y-0 8

F e b -0 8

N o v-0 7

Au g -0 7

M a y-0 7

F e b -0 7

N o v-0 6

Au g -0 6

Wings

M a y-0 6

R u p ia h

200000

Trigana Air Asia FS Acuan

150

SALINAN (151) Bahwa berikut perbandingan pergerakan fuel surcharge antara formula perhitungan Departemen Perhubungan dan fuel surcharge yang diterapkan secara aktual oleh masing-masing Terlapor untuk penerbangan antara 1 s/d 2 jam: --------------------------------------------------------------------------------Tabel 73 Bulan/Tahun

Sriwijaya

Garuda

Mandala

Ekspress Air

Lion

Batavia

Kartika

Merpati

Wings

Trigana

Air Asia

RAL

May-06

-112000

-112000

-112000

-112000

-112000

-112000

-112000

-112000

-112000

n/a

-112000

n/a

Jun-06

-112000

-112000

-112000

-102000

-112000

-112000

-112000

-112000

-112000

n/a

-112000

n/a

Jul-06

-112000

-112000

-112000

-102000

-112000

-112000

-112000

-112000

-112000

n/a

-112000

n/a

Aug-06

-102000

-102000

-102000

-102000

-102000

-112000

-112000

-102000

-102000

n/a

-102000

n/a

Sep-06

-102000

-102000

-102000

-102000

-102000

-112000

-112000

-102000

-102000

n/a

-92000

n/a

Oct-06

-92000

-92000

-92000

-92000

-92000

-102000

-112000

-92000

-92000

n/a

-92000

n/a

Nov-06

-92000

-92000

-92000

-92000

-92000

-102000

-112000

-92000

-92000

n/a

-92000

n/a

Dec-06

-92000

-92000

-92000

-82000

-92000

-102000

-92000

-92000

-92000

n/a

-92000

n/a

Jan-07

-115000

-115000

-115000

-105000

-115000

-125000

-115000

-115000

-115000

n/a

-115000

n/a

Feb-07

-115000

-115000

-115000

-105000

-115000

-125000

-115000

-115000

-115000

n/a

-115000

n/a

Mar-07

-115000

-115000

-115000

-105000

-115000

-125000

-115000

-115000

-115000

n/a

-115000

n/a

Apr-07

-115000

-115000

-115000

-105000

-115000

-125000

-115000

-115000

-115000

n/a

-115000

n/a

May-07

-115000

-115000

-115000

-105000

-115000

-125000

-115000

-115000

-115000

n/a

-90000

n/a

Jun-07

-115000

-115000

-115000

-105000

-115000

-125000

-115000

-115000

-115000

n/a

-75000

n/a

Jul-07

-115000

-115000

-115000

-105000

-115000

-125000

-115000

-115000

-115000

n/a

-55000

n/a

Aug-07

-95000

-105000

-95000

-85000

-95000

-125000

-115000

-105000

-95000

n/a

-65000

n/a

Sep-07

-95000

-95000

-95000

-75000

-95000

-125000

-75000

-89000

-95000

n/a

-15000

n/a

Oct-07

-75000

-75000

-95000

-75000

-35000

-125000

-75000

-67000

-35000

n/a

5000

n/a

Nov-07

-55000

-75000

-95000

-45000

-35000

-55000

-30000

-45000

-35000

n/a

n/a

n/a

Dec-07

-5000

5000

-25000

10000

-10000

5000

-30000

-15000

-10000

n/a

n/a

n/a

Jan-08

5000

20000

-5000

10000

20000

5000

45000

-15000

20000

n/a

n/a

n/a

Feb-08

5000

20000

20000

45000

20000

5000

45000

20000

20000

n/a

n/a

n/a

Mar-08

5000

20000

20000

45000

75000

35000

45000

20000

75000

45000

n/a

n/a

Apr-08

35000

45000

45000

45000

75000

35000

45000

20000

75000

45000

n/a

n/a

May-08

55000

75000

45000

70000

75000

35000

65000

45000

75000

45000

n/a

n/a

Jun-08

75000

115000

45000

115000

75000

35000

95000

95000

75000

45000

n/a

n/a

Jul-08

115000

185000

100000

115000

75000

75000

135000

145000

75000

45000

n/a

n/a

Aug-08

115000

185000

100000

115000

75000

75000

135000

170000

75000

45000

n/a

n/a

Sep-08

-2000

78000

-12000

38000

-12000

-12000

58000

93000

-12000

-32000

n/a

8000

Oct-08

-2000

58000

-12000

8000

-12000

-12000

58000

78000

-12000

-32000

n/a

8000

Nov-08

-2000

58000

-12000

8000

-12000

-12000

43000

78000

-12000

-32000

n/a

8000

Dec-08

12000

72000

2000

22000

2000

2000

37555

92000

2000

-18000

n/a

22000

Jan-09

51000

91000

31000

61000

31000

41000

41000

131000

31000

121000

n/a

61000

Feb-09

71000

91000

51000

81000

51000

61000

61000

121000

51000

141000

n/a

81000

Mar-09

78000

98000

58000

88000

58000

68000

68000

128000

58000

148000

n/a

88000

Apr-09

59000

79000

39000

69000

39000

29000

49000

109000

39000

189000

n/a

69000

May-09

72500

92500

52500

82500

52500

42500

62500

122500

52500

202500

n/a

82500

Jun-09

75600

115600

55600

85600

55600

45600

65600

125600

55600

205600

n/a

85600

151

SALINAN Bulan/Tahun

Sriwijaya

Garuda

Mandala

Ekspress Air

Lion

Batavia

Kartika

Merpati

Wings

Trigana

Air Asia

RAL

Jul-09

78700

118700

58700

88700

58700

48700

68700

128700

58700

208700

n/a

88700

Aug-09

81800

121800

76800

91800

61800

51800

71800

131800

61800

211800

n/a

91800

Grafik 84

Perbandingan FS 2 Jam Maskapai dengan Acuan Dephub Sriwijaya

400000

Garuda

350000

Mandala

R u p ia h

300000

Ekspress Air

250000

RAL

200000

Lion

150000

Batavia

100000

Kartika

50000

Merpati S e p -0 9

M a y -0 9

J a n -0 9

S e p -0 8

M a y -0 8

J a n -0 8

S e p -0 7

M a y -0 7

J a n -0 7

S e p -0 6

M a y -0 6

0

Bulan

Wings Trigana Air Asia FS Acuan Dephub 2 Jam

(152) Bahwa berikut perbandingan pergerakan fuel surcharge antara formula perhitungan Departemen Perhubungan dan fuel surcharge yang diterapkan secara aktual oleh masing-masing Terlapor untuk penerbangan antara 2 s/d 3 jam: --------------------------------------------------------------------------------Tabel 74 Bulan/Tahun

Sriwijaya

Garuda

Mandala

Ekspress

Lion

Batavia

Kartika

Merpati

Wings

Trigana

RAL

Air Asia

Air May-06

-144000

-144000

-144000

-144000

-144000

-144000

-144000

-144000

-144000

n/a

Jun-06

-144000

-144000

-144000

-134000

-144000

-144000

-144000

-144000

-144000

n/a

n/a

-144000

Jul-06

-144000

-144000

-144000

-134000

-144000

-144000

-144000

-144000

-144000

n/a

n/a

-144000

Aug-06

-134000

-134000

-134000

-134000

-134000

-144000

-144000

-134000

-134000

n/a

n/a

-134000

Sep-06

-134000

-134000

-134000

-134000

-134000

-144000

-144000

-134000

-134000

n/a

n/a

-124000

152

n/a

-144000

SALINAN Bulan/Tahun

Sriwijaya

Garuda

Mandala

Ekspress

Lion

Batavia

Kartika

Merpati

Wings

Trigana

RAL

Air Asia

Air Oct-06

-124000

-124000

-124000

-124000

-124000

-134000

-144000

-124000

-124000

n/a

n/a

-124000

Nov-06

-124000

-124000

-124000

-124000

-124000

-134000

-144000

-124000

-124000

n/a

n/a

-124000

Dec-06

-124000

-124000

-124000

-114000

-124000

-134000

-124000

-124000

-124000

n/a

n/a

-124000

Jan-07

-154000

-154000

-154000

-144000

-154000

-164000

-154000

-154000

-154000

n/a

n/a

-154000

Feb-07

-154000

-154000

-154000

-144000

-154000

-164000

-154000

-154000

-154000

n/a

n/a

-154000

Mar-07

-154000

-154000

-154000

-144000

-154000

-164000

-154000

-154000

-154000

n/a

n/a

-154000

Apr-07

-154000

-154000

-154000

-144000

-154000

-164000

-154000

-154000

-154000

n/a

n/a

-154000

May-07

-154000

-154000

-154000

-144000

-154000

-164000

-154000

-154000

-154000

n/a

n/a

-129000

Jun-07

-154000

-154000

-154000

-144000

-154000

-164000

-154000

-154000

-154000

n/a

n/a

-114000

Jul-07

-154000

-154000

-154000

-144000

-154000

-164000

-154000

-154000

-154000

n/a

n/a

-94000

Aug-07

-134000

-144000

-134000

-124000

-134000

-164000

-154000

-144000

-134000

n/a

n/a

-104000

Sep-07

-134000

-134000

-134000

-114000

-134000

-164000

-114000

-128000

-134000

n/a

n/a

-84000

Oct-07

-114000

-114000

-134000

-114000

-74000

-164000

-114000

-106000

-74000

n/a

n/a

-64000

Nov-07

-94000

-114000

-134000

-84000

-74000

-94000

-34000

-84000

-74000

n/a

n/a

n/a

Dec-07

-44000

-14000

-64000

-29000

-49000

-14000

-34000

-29000

-49000

n/a

n/a

n/a

Jan-08

-14000

6000

6000

-29000

-19000

-14000

26000

-29000

-19000

n/a

n/a

n/a

Feb-08

-14000

6000

6000

6000

-19000

76000

26000

6000

36000

6000

n/a

n/a

Mar-08

-14000

6000

31000

6000

36000

76000

26000

6000

36000

6000

n/a

n/a

Apr-08

16000

31000

31000

6000

36000

76000

26000

6000

36000

6000

n/a

n/a

May-08

36000

76000

31000

31000

36000

76000

46000

31000

36000

6000

n/a

n/a

Jun-08

76000

126000

61000

76000

36000

76000

76000

81000

36000

6000

n/a

n/a

Jul-08

116000

216000

61000

76000

36000

76000

116000

156000

36000

6000

n/a

n/a

Aug-08

116000

216000

61000

76000

36000

66000

116000

181000

26000

6000

46000

n/a

Sep-08

-19000

91000

-34000

-19000

-69000

-29000

21000

86000

-69000

-89000

-49000

n/a

Oct-08

-19000

71000

-34000

-49000

-69000

-29000

21000

21000

-69000

-89000

-49000

n/a

Nov-08

-19000

71000

-34000

-49000

-69000

-29000

11000

21000

-69000

-89000

-49000

n/a

Dec-08

-2000

88000

-27000

-32000

-52000

-12000

3000

38000

-62000

-72000

-32000

n/a

Jan-09

47000

117000

22000

17000

-13000

37000

27000

87000

-13000

-23000

17000

n/a

Feb-09

71000

121000

46000

41000

11000

61000

51000

81000

11000

1000

41000

n/a

Mar-09

81000

131000

56000

51000

21000

61000

61000

91000

21000

11000

51000

n/a

Apr-09

56000

106000

31000

26000

-4000

36000

36000

66000

-4000

-14000

26000

n/a

May-09

73000

123000

48000

43000

13000

53000

53000

83000

13000

3000

43000

n/a

Jun-09

76700

146700

51700

46700

16700

56700

56700

86700

16700

6700

46700

n/a

Jul-09

80400

150400

65400

50400

20400

60400

60400

90400

20400

10400

50400

n/a

----------------------------------------------------------------------------------------Grafik 85

153

SALINAN Grafik 85

Perbandingan FS 3 Jam Maskapai dengan FS Acuan Dephub 450000

Sriwijaya

400000

Garuda Mandala

350000

Ekspress Air RAL

250000

Lion

200000 Batavia

150000

Kartika

100000

Merpati

50000

Wings

Bulan

A ug-09 N ov -09

A ug-08 N ov -08 Feb-09 M ay -09

A ug-07 N ov -07 Feb-08 M ay -08

A ug-06 N ov -06 Feb-07 M ay -07

0 M ay -06

R upiah

300000

Trigana Air Asia FS 3 Jam Acuan Dephub

(153) Bahwa berdasarkan Tabel 71, Tabel 72 dan Tabel 73, Tim Pemeriksa menilai bahwa secara rata-rata, harga fuel surcharge yang ditetapkan oleh masing-masing Terlapor untuk Periode I (Mei 2006 s/d Maret 2008), masih berada di bawah harga fuel surcharge yang dihitung berdasarkan formula Departemen Perhubungan, namun untuk Periode II (April 2008 s/d September 2009), harga fuel surcharge yang ditetapkan oleh masingmasing Terlapor berada di atas harga fuel surcharge yang dihitung berdasarkan formula Departemen Perhubungan; ------------------------------(154) Bahwa Tim Pemeriksa menilai setidaknya pada Periode II (April 2008 s/d September 2009), para Terlapor telah memperoleh keuntungan dari fuel surcharge;---------------------------------------------------------------------------(155) Bahwa berdasarkan uraian analisis terhadap dugaan penetapan biaya curang oleh masing-masing Terlapor, Tim Pemeriksa menyatakan hal-hal sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------

154

SALINAN a.

Fuel surcharge merupakan kompensasi dari kenaikan harga avtur (aviation turbin) yang dimasukkan ke dalam komponen tarif tiket pesawat penerbangan yang dibebankan kepada konsumen; -----------------------------

b.

Fuel surcharge bertujuan untuk menutup selisih biaya bahan bakar avtur maskapai penerbangan yang diakibatkan oleh kenaikan harga avtur yang melebihi asumsi harga avtur yang digunakan dalam perhitungan tarif batas atas sebagaimana dimaksud dalam KM 9 Tahun 2002;------------------------

c.

Persetujuan Pemerintah melalui Departemen Perhubungan terhadap penerapan fuel surcharge diperlukan karena penerapan fuel surcharge akan menyebabkan harga tiket yang dibayar konsumen akan melampaui tarif batas atas berdasarkan KM No. 9 Tahun 2002; ---------------------------------

d.

Namun demikian, penelitian Tim Pemeriksa terhadap perubahan harga avtur dan perubahan fuel surcharge sejak Mei 2006 sampai dengan Desember 2009 pada masing-masing Terlapor sebagaimana ditunjukkan pada tabel dan grafik sebelumnya, menunjukkan korelasi yang negatif. Artinya, penerapan fuel surcharge oleh setiap Terlapor bukan hanya dimaksudkan sebagai kompensasi terhadap kenaikan biaya avtur sebagaimana telah disetujui oleh Departemen Perhubungan, tetapi juga dipergunakan untuk menutupi biaya operasional lainnya;---------------------

e.

Hal tersebut dalam butir d didukung dengan fakta bahwa sejak Departemen Perhubungan mengeluarkan acuan perhitungan fuel surcharge pada Maret 2008 seluruh Terlapor menerapkan besaran fuel surcharge di atas formula acuan yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan;----------------------

f.

Oleh karena itu Tim Pemeriksa menilai penerapan fuel surcharge oleh setiap Terlapor telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan konsumen harus membayar lebih tinggi dari yang seharusnya;---------------------------------------------------------------------------

g.

Selanjutnya, sejak Maret 2008, penerapan fuel surcharge sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya sehingga harga tiket yang dibayar oleh konsumen pada beberapa subclasses termahal telah melampaui ketentuan tarif batas atas yang ditetapkan dalam KM No. 9 Tahun 2002; ---------------

155

SALINAN h.

Tim Pemeriksa menilai fuel surcharge tersebut tidak diperuntukkan untuk mengkompensasi selisih harga avtur sehingga melanggar KM No. 9 Tahun 2002; ----------------------------------------------------------------------------------

(156) Bahwa sebelum mengambil kesimpulan, Tim Pemeriksa menilai beberapa Terlapor tidak kooperatif dalam memberikan keterangan dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa yaitu PT Metro Batavia, PT Lion Mentari Airlines dan PT Wings Abadi Airlines; -------------------------------23.

Menimbang bahwa berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan dalam butir 22 berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 21 di atas, Tim Pemeriksa menyimpulkan hal-hal sebagai berikut (vide bukti A121): ---------------(1)

Fuel surcharge merupakan kompensasi dari kenaikan harga avtur (aviation turbin) yang dimasukkan ke dalam komponen tarif tiket pesawat penerbangan yang dibebankan kepada konsumen; -----------------------------

(2)

Fuel surcharge bertujuan untuk menutup selisih biaya bahan bakar avtur maskapai penerbangan yang diakibatkan oleh kenaikan harga avtur yang melebihi asumsi harga avtur yang digunakan dalam perhitungan tarif batas atas sebagaimana dimaksud dalam KM 9 Tahun 2002;------------------------

(3)

Fakta bahwa perjanjian di antara beberapa Terlapor dan kecenderungan kesamaan perubahan fuel surcharge yang ditetapkan oleh para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 sampai dengan Maret 2008) untuk zona penerbangan dengan waktu tempuh 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam, tanpa adanya justifikasi ekonomi dari masing-masing Terlapor, menunjukkan adanya perjanjian penetapan besaran fuel surcharge di antara para Terlapor pada periode tersebut; ---------------------------------------------

(4)

Para Terlapor telah menetapkan biaya fuel surcharge secara curang yang dibuktikan dengan perubahan nilai fuel surcharge para Terlapor yang tidak sama dengan perubahan nilai harga avtur pada sejak Mei 2006 sampai dengan Desember 2009 dan nilai fuel surcharge sejak Maret 2008 telah melampaui tarif batas atas sebagaimana ditetapkan dalam KM No. 9 Tahun 2002; ----------------------------------------------------------------------------------

156

SALINAN (5)

Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan ada bukti pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Tbk), PT Sriwijaya Air, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Mandala Airlines, PT Riau Airlines, PT Travel Express Aviation Services, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, PT Kartika Airlines, PT Trigana Air Service dan PT Indonesia AirAsia; ------------------------------------------------------------------

24.

Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi, untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; ----------------------------------------------------------------------------------------

25.

Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 62/KPPU/PEN/III/2010 tanggal 23 Maret 2010, untuk dilaksanakannya Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan 04 Mei 2010 (vide bukti A107); ---------------------------------------------------------------------

26.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 131/KPPU/KEP/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 25/KPPU-I/2009 (vide bukti A108); -------

27.

Menimbang

bahwa

selanjutnya

Sekretaris

Jenderal

Sekretariat

Komisi

menerbitkan Surat Tugas Nomor 426/SJ/ST/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi (vide bukti A106); -------------------------------------------------------28.

Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Sidang Majelis dan Salinan LHPL kepada para Terlapor (vide bukti A109 s/d A120); -----------------------------------------------------------------------------------------

29.

Menimbang bahwa Majelis Komisi memberi kesempatan kepada para Terlapor untuk memeriksa berkas perkara (enzage) dan telah dilaksanakan pada tanggal 12, 13, 15 dan 16 April 2010 (vide bukti B36 s/d B41);-------------------------------------

30.

Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 21 April 2010, Majelis Komisi telah mendengar dan menerima Pembelaan dan Tanggapan lisan dan tertulis dari para Terlapor terhadap LHPL serta menyerahkan bukti tambahan (vide bukti B42, C14.1 s/d C14.11); -------------------------------------------------------

157

SALINAN 31.

Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero) menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti C14.1);-----------------------------------------------------------------31.1

Bahwa dalil-dalil dan data yang dikemukakan oleh Tim Pemeriksa KPPU tidak benar, tidak akurat dan tidak konsisten; ----------------------------------31.1.1

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa KPPU berulangkali menyatakan bahwa fuel surcharge merupakan komponen kompensasi untuk menutup selisih biaya bahan bakar avtur yang meningkat dan melebihi asumsi harga avtur dalam penghitungan tarif batas atas dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 9 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi (”KM No. 9/2002”). Namun sebaliknya Tim Pemeriksa KPPU dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan juga berulang kali menyatakan bahwa fuel surcharge merupakan pendapatan bagi maskapai penerbangan; -------------

31.1.2

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa KPPU

menyatakan

bahwa

Garuda/Terlapor

I

hanya

menyerahkan data pendapatan fuel surcharge dan fuel cost untuk tahun 2006, 2007, dan 2008. Data dimaksud telah keliru dikutip oleh Tim Pemeriksa KPPU karena angka-angka yang tertulis dalam Tabel 27 halaman 56 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tidak sama dengan data yang telah disampaikan oleh Garuda/Terlapor I dalam Tanggapan Garuda/Terlapor I dalam Pemeriksaan Lanjutan (lihat Lampiran – 23 Tanggapan dalam Pemeriksaan Lanjutan);----------------------------------------------31.1.3

Dalam melakukan analisa terhadap besaran fuel surcharge di Tabel 36 – Tabel 71 halaman 84 – 143 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa KPPU menggunakan data

yang

tidak

lengkap

dan

tidak

akurat,

sehingga

menghasilkan kesimpulan yang keliru atau tidak valid. Kesimpulan berdasarkan uji statistik yang dilakukan oleh Tim

158

SALINAN Pemeriksa KPPU menyangkut 12 maskapai penerbangan, padahal dalam Tabel 36 – Tabel 71 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan

tersebut,

terlihat

bahwa

hanya

2

maskapai

penerbangan yang memberikan data fuel surcharge untuk periode Mei 2006 – Desember 2009 secara lengkap; ------------31.2 Bahwa KPPU tidak konsisten dan salah menerapkan hukum acara sesuai Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006;---------------------------------------------31.2.1

Tim Pemeriksa KPPU dalam butir 1.4 halaman 2 Laporan Hasil Pemeriksaan

Lanjutan

menyatakan

bahwa

Keterangan

Pemerintah merupakan salah satu alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan Perkara. Secara yuridis, berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Perkom No. 1/2006, Keterangan Pemerintah bukan merupakan salah satu alat bukti yang dikenal dalam Pemeriksaan KPPU;--------------------------------------------------31.2.2

Tim Pemeriksa KPPU tidak mengangkat sumpah atas saksisaksi yang diperiksa dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan Perkara ini, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 67 Perkom No. 1/2006. Tim Pemeriksa KPPU telah memeriksa beberapa pihak untuk dimintai keterangan sebagai saksi, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (“YLKI”), PT Pertamina (Persero) (“Pertamina”), Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI (“Dirjen Pajak”), Indonesian National Air Carriers Association (“INACA”), dan Direktur Jenderal Perhubungan

Udara

Departemen

Perhubungan

(“Dirjen

Hubud”). Namun dari saksi-saksi yang diperiksa Tim Pemeriksa KPPU tersebut, hanya YLKI yang diangkat sumpahnya oleh Tim Pemeriksa KPPU;---------------------------31.3 Bahwa status Garuda/Terlapor I sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perseroan terbatas yang didirikan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan Negara, namun juga memiliki fungsi untuk melaksanakan kemanfaatan umum (public service obligation). Pelaksanaan fungsi kemanfaatan umum

159

SALINAN oleh Garuda/Terlapor I diwujudkan dengan melayani rute-rute penerbangan sesuai kebutuhan masyarakat umum, meskipun tidak selalu menguntungkan secara komersial; --------------------------------------------------------------------31.4 Definisi pasar bersangkutan kabur dan tidak jelas; -----------------------------31.4.1

Kesimpulan

Tim

Pemeriksa

KPPU

mengenai

pasar

bersangkutan dilihat dari segi pasar produk adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena objek permasalahan dalam Perkara ini adalah tuduhan mengenai kesepakatan penetapan harga dan perhitungan yang curang dari fuel surcharge, bukan layanan jasa yang terkait dengan penerbangan penumpang berjadwal dari satu titik Definisi Pasar Bersangkutan Kabur dan Tidak Jelas Status Garuda/Terlapor I sebagai Badan Usaha Milikkeberangkatan

ke

titik

kedatangan

sebagaimana

dinyatakan dalam butir (17) halaman 63 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----------------------------------------------31.4.2

Di samping itu, Tim Pemeriksa KPPU juga tidak konsisten dalam menetapkan definisi pasar bersangkutan dalam Perkara ini. Sebagaimana terlihat dalam butir (27) halaman 64 Laporan Hasil

Pemeriksaan

Lanjutan,

Tim

Pemeriksa

KPPU

mendalilkan bahwa pasar bersangkutan dalam Perkara ini adalah layanan jasa penerbangan penumpang berjadwal dari satu titik keberangkatan ke titik kedatangan di catchment area pada setiap bandar udara. Sedangkan sebelumnya dalam butir (37) halaman 16 Laporan Dugaan Pelanggaran dan dalam butir V angka (7) halaman 7 Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa KPPU menyatakan bahwa pasar bersangkutan dalam Perkara ini adalah jasa penerbangan domestik di seluruh Indonesia;--------------------------------------31.5 Garuda/Terlapor I menerapkan dan menghitung fuel surcharge secara independen; ---------------------------------------------------------------------------

160

SALINAN 31.5.1

Garuda/Terlapor I menetapkan besaran fuel surcharge secara independen serta tidak melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku, dengan memperhitungkan: -------------31.5.1.1

Load Factor (tingkat okupansi rata-rata) dari Garuda/Terlapor I, yaitu sekitar sebesar 65%; -------

31.5.1.2

forward

Faktor

booking

(pembelian

tiket

penerbangan dimuka), dimana asumsi harga avtur pada tanggal pembelian tiket kemungkinan besar berbeda

dengan

harga

avtur

pada

tanggal

keberangkatan;-------------------------------------------31.5.1.3

Harga avtur dari Pertamina yang tidak ditetapkan di depan (sebelum dikonsumsi) namun secara periodik, biasanya terdapat time lag selama 3 minggu;---------

31.5.2

Berdasarkan data yang dimaksud dalam Tabel 23 – 25 halaman 37 – 40 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan KPPU, kesamaan besaran fuel surcharge antara Garuda/Terlapor I dengan maskapai penerbangan lainnya hanya terdapat dalam bulan Mei 2006. Selanjutnya, berdasarkan anjuran KPPU (surat No. 207/K/V/2006 tanggal 30 Mei 2006), besaran fuel surcharge diserahkan

ke

masing-masing

maskapai

penerbangan.

Sedangkan untuk periode-periode selanjutnya antara bulan Garuda/Terlapor

I

Menerapkan

dan

Menghitung

Fuel

Surcharge Secara Independen Mei 2006 – Maret 2008, terbukti bahwa besaran fuel surcharge Garuda/Terlapor I sama sekali tidak sama dengan besaran fuel surcharge dari maskapai lainnya;-----------------------------------------------------------------31.6 Fuel surcharge bukan merupakan komponen dari tarif dasar berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 9 Tahun 2002. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) KM No. 9/2002, tarif penumpang angkutan niaga berjadwal dalam negeri

kelas

ekonomi

belum

termasuk

PPN,

iuran

wajib

dana

pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dari PT Jasa Raharja, asuransi tambahan lainnya secara sukarela, dan tarif jasa pelayanan penumpang

161

SALINAN pesawat udara sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai dengan saat ini, tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang formula fuel surcharge. Departemen Perhubungan hanya mengeluarkan himbauan kepada maskapai penerbangan mengenai formula perhitungan fuel surcharge; ----------------------------------------------------------------------------31.7 Fuel surcharge bukan merupakan komponen keuntungan Garuda/ Terlapor I; ----------------------------------------------------------------------------31.7.1

Fuel surcharge bukan merupakan instrumen untuk mencari keuntungan, namun semata-mata hanya dimaksudkan untuk menutupi biaya bahan bakar (avtur) yang sangat fluktuatif sejak tahun 2006, dan karenanya dalam struktur biaya pengeluaran biaya bahan bakar maskapai, fuel surcharge dikategorikan sebagai variable cost atau biaya variable. Hal mana terbukti pada sejak tahun 2006 – 2008, besaran fuel surcharge tidak pernah lebih besar dari total biaya bahan bakar (fuel cost); ------

31.7.2

Pada faktanya, besaran fuel surcharge Garuda/Terlapor I bukan merupakan yang terbesar dibandingkan dengan besaran fuel surcharge

maskapai

penerbangan

lain,

walaupun

Garuda/Terlapor I menerapkan jasa pelayanan full service; ----31.7.3

Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan HHI Index, terlihat bahwa sejak tahun 2004 hingga sekarang persaingan di industri penerbangan cukup tajam, kondisi yang mana tidak mungkin terjadi seandainya ada perjanjian penetapan harga antara maskapai penerbangan. Perubahan pangsa pasar Garuda/Terlapor I yang cukup signifikan tiap tahunnya, membuktikan bahwa tidak ada kesepakatan penetapan harga yang dibuat antara Garuda/Terlapor I dengan maskapai penerbangan lainnya;--------------------------------------------------

31.8 Dalil –dalil dan data yang dikemukakan Tim Pemeriksa KPPU adalah keliru, tidak akurat

dan tidak konsisten. Data yang digunakan Tim

pemeriksa KPPU terkait INACA tidak akurat dan keliru karena tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya; --------------------------------------------------------

162

SALINAN 31.8.1

Bahwa, dalam butir 3.2 angka (12) halaman 22 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa KPPU menyatakan sebagai berikut: “Bahwa INACA akhirnya mengeluarkan Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Fuel Surcharge (Ref. Berita Acara Nomor 9100/53/V/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan INACA, Sekretaris Jenderal INACA, dan 9 (Sembilan) perusahaan angkutan udara niaga yaitu PT Mandala Airlines, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Dirgantara Air Service, PT Sriwijaya Air, PT Pelita Air Service, PT Lion Mentari Air, PT Batavia Air, PT Indonesia Air Transport, PT Garuda Indonesia (Persero); -------

31.8.2

Sedangkan dalam butir (47) halaman 67 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa KPPU menyatakan bahwa “… Tim Pemeriksa menilai terdapat komunikasi secara internal dalam INACA terkait dengan pembahasan fuel surcharge yaitu pada tanggal 04 Mei 2006 sebagaimana diuraikan dalam butir 3.2 Tentang Kronologis Pengenaan Fuel Surcharge paragraf (12)”; --------------------------------------------

31.8.3

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti secara sah dan nyata bahwa Tim Pemeriksa KPPU secara tidak akurat merujuk kepada dua (2) dokumen yang isi dan peruntukannya jelas-jelas berbeda untuk suatu dalil yang sama, yaitu tentang rapat INACA

yang

membahas

fuel

surcharge.

Untuk

itu

Garuda/Terlapor I memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk meneliti kembali Lampiran 10 dan Lampiran 11 Tanggapan Garuda/Terlapor I pada tahap Pemeriksaan Lanjutan;---------------------------------------------------------------31.8.4

Dengan demikian, apa yang didalilkan dan/atau disimpulkan oleh Tim Pemeriksa KPPU dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana tersebut di atas adalah sama sekali salah, dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi;-------------------------------------------------------------------

163

SALINAN 31.9 Dalil-dalil Tim Pemeriksa KPPU tentang fungsi fuel surcharge tidak konsisten; -----------------------------------------------------------------------------31.9.1

Bahwa, Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang disusun oleh Tim Pemeriksa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan mengandung ketidakkonsistenan

khususnya

mengenai

“Fungsi

Fuel

Surcharge”. Ketidakkonsistenan dimaksud secara nyata terlihat setidak-tidaknya sebanyak 6 (enam) kali dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dimaksud, antara lain pada butir (2.2) halaman 5, butir (88) halaman 20, butir (155a) dan (155b) halaman 148, serta butir (1) dan (2) halaman 149. Dalam butirbutir pada halaman-halaman tersebut, Tim Pemeriksa KPPU berulang kali menyatakan pada pokoknya bahwa fuel surcharge merupakan komponen kompensasi yang ditujukan untuk menutup selisih biaya bahan bakar avtur yang meningkat dan melebihi asumsi harga avtur dalam perhitungan tarif batas atas dalam KM No. 9/2002; ----------------------------------------------31.9.2

Bahwa, dalam Kesimpulan butir 5 angka (1) halaman 149 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa KPPU menyimpulkan sebagai berikut: “Fuel surcharge merupakan kompensasi dari kenaikan harga avtur (aviation turbin) yang dimasukkan

ke

dalam

komponen

tariff

tiket

pesawat

penerbangan yang dibebankan kepada konsumen”;--------------31.9.3

Selanjutnya, dalam butir 5 angka (2) halaman 149 Laporan Hasil

Pemeriksaan

Lanjutan,

Tim

Pemeriksa

KPPU

menyimpulkan sebagai berikut: “Fuel surcharge bertujuan untuk menutup selisih biaya bahan bakar avtur maskapai penerbangan yang diakibatkan oleh kenaikan harga avtur yang melebihi asumsi harga avtur yang digunakan dalam perhitungan tarif batas atas sebagaimana dimaksud dalam KM 9 Tahun 2002”; ------------------------------------------------------------------31.9.4

Kesimpulan-kesimpulan dari Tim Pemeriksa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana tersebut diatas justru telah

164

SALINAN dibantah sendiri oleh Tim Pemeriksa KPPU setidak-tidaknya sebanyak 5 (lima) kali dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, antara lain pada butir (2.2) halaman 5, butir (98) dan (99) halaman 58, butir (154) halaman 147, butir (155d) halaman 148, dimana Tim Pemeriksa KPPU pada intinya menyatakan bahwa fuel surcharge merupakan komponen pendapatan bagi maskapai penerbangan; ----------------------------------------------31.9.5

Hal tersebut di atas jelas menunjukkan inkonsistensi antara dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tim Pemeriksa KPPU dalam Laporan

Hasil

Pemeriksaan

Lanjutan.

Dengan

adanya

inkonsistensi dimaksud, maka kesimpulan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa dalam butir 5 (1) dan (2) halaman 149 dari Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan adalah kesimpulan yang tidak valid dan karenanya harus dikesampingkan; ---------------31.10 Data Tim Pemeriksa KPPU tentang pendapatan fuel surcharge dan fuel cost dari Garuda/Terlapor I tidak benar dan tidak akurat; ---------------------------31.10.1

Bahwa, dalam butir 3.8 angka (90) huruf (a) halaman 56 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa KPPU menyatakan bahwa Garuda/Terlapor I menyerahkan data pendapatan fuel surcharge dan fuel cost untuk tahun 2006, 2007, 2008. Pernyataan ini sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, bahwa Garuda/Terlapor I hanya menyampaikan data pendapatan fuel surcharge dan fuel cost untuk tahun 2006– 2008; --------------------------------------------------------------------

31.10.2

Fakta ini juga didukung dengan pernyataan Tim Pemeriksa KPPU dalam butir 3.8 angka (90) huruf (b) halaman 56 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang menyatakan bahwa yang menyerahkan data pendapatan fuel surcharge dan fuel cost tahun 2006 hingga tahun 2009 hanyalah PT Merpati Nusantara Airlines (Persero); -----------------------------------------------------

31.10.3

Namun demikian, dalam Tabel 37 halaman 56 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa KPPU kembali secara

165

SALINAN keliru dan mengada-ada menyajikan data pendapatan fuel surcharge dan fuel cost Garuda/Terlapor I untuk tahun 2009. Pada faktanya Garuda/Terlapor I tidak pernah memberikan kepada Tim Pemeriksa KPPU data fuel surcharge dan fuel cost untuk tahun 2009, karena masih dalam proses audit oleh akuntan publik, sebagaimana dinyatakan pula oleh Tim Pemeriksa KPPU dalam butir 3.8 angka (90) huruf (a) dan (b) halaman 56 Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;----------31.10.4

Penyajian data yang tidak benar dan tidak jelas sumbernya dalam Tabel 37 tersebut tentunya akan menyebabkan kesalahan interpretasi dalam membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan lebih parah lagi dapat berdampak pula pada kesalahan pengambilan kesimpulan atas data pendapatan fuel surcharge dan fuel cost Garuda/Terlapor I.; -----------------------

31.10.5

Dengan adanya ketidakkonsistenan dan kekeliruan mengenai data fuel surcharge Garuda/Terlapor I untuk tahun 2009 sebagaimana dimaksud di atas, maka adalah beralasan apabila data yang disajikan oleh Tim Pemeriksa KPPU pada tahap Pemeriksaan Lanjutan haruslah dikesampingkan atau dengan kata lain, tidak dapat dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan terkait dengan Perkara; ---------------------------------

31.11 Uji Korelasi antara pergerakan harga avtur dengan harga fuel surcharge yang dilakukan Tim Pemeriksa KPPU tidak benar dan tidak akurat karena didasarkan pada data yang tidak lengkap;----------------------------------------31.11.1

Dalam melakukan analisa atau uji korelasi antara fluktuasi harga avtur dengan fluktuasi fuel surcharge, sebagaimana terlihat dalam Tabel 36 – Tabel 71 dan Grafik 47 – Grafik 82 pada halaman 84 – 143 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa KPPU menggunakan data yang tidak lengkap dan tidak akurat. Kesimpulan yang diambil berdasarkan uji statistik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPPU adalah menyangkut 12 maskapai penerbangan, padahal dalam Tabel 36

166

SALINAN – Tabel 71 dan Grafik 47 – Grafik 82 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan tersebut, terlihat bahwa hanya 2 maskapai penerbangan yang menyediakan data fuel surcharge untuk periode Mei 2006 – Desember 2009; -----------------------Periode I

Periode II

Analisa Data

Kesimpulan

Mei 06-Mar 08 Apr 08-Des 09 Menyangkut

Menyangkut

Data Tersedia 0-1 Jam Terbang 6 Perusahaan

9 Perusa haa n

12 Perusahaan

1-2 Jam Terbang 6 Perusa haa n 2-3 Jam Terbang 5 Perusahaan 0-1 Jam Terbang 8 Perusahaan 1-2 Jam Terbang 9 Perusahaan 2-3 Jam Terbang 8 Perusahaan

9 Perusahaan 9 Perusa haa n 9 Perusahaan 9 Perusa haa n 9 Perusahaan

12 Perusahaan 12 Perusahaan 12 Perusahaan 12 Perusahaan 12 Perusahaan

Gambar 1. Sumber: data dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan KPPU, diolah

31.11.2

Tabel di atas secara jelas menunjukkan bahwa uji statistik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPPU khususnya untuk periode I (Mei 2006 – Maret 2008) hanya dilakukan berdasarkan data lengkap yang disediakan oleh 6 maskapai penerbangan, namun kesimpulan yang dihasilkan Tim Pemeriksa KPPU menyangkut 12 maskapai penerbangan. Jelas hal tersebut menunjukan telah terjadi kesalahan mendasar dalam penerapan ilmu statistik atau pelaksanaan uji statistik oleh Tim Pemeriksa KPPU tidak sesuai dengan kaidah statistik. Tabel di bawah ini menunjukkan maskapai penerbangan mana saja yang tidak menyerahkan data fuel surcharge secara lengkap ke Tim Pemeriksa KPPU. Namun pada kenyataannya tidak diserahkannya data tersebut tetap dijadikan dasar kesimpulan atas uji statistik Tim Pemeriksa KPPU terhadap 12 maskapai penerbangan; -----------

Maskapai Garuda Sriwijava Merpati Mandala RAL Expres Air Lion Air

0-1 Jam Terbang Mei 2006- Des 2009 Mei 2006-0kt 2009 Mei 2006- Des 2009 Mei 2006-0kt 2009 Okt 2008-Des 2009 Mei 2006-Des 2009 Nop 2007-Des 2009

1-2 Jam Terbang Mei 2006- Des 2009 Mei 2006- Des 2009 Mei 2006- Des 2009 Feb 2008-0kt 2009 Sep 2008-Des 2009 Mei 2006-Des 2009 Okt 2007-Des 2009

2-3 Jam Terbang Mei 2006- Des 2009 Mei 2006-0kt 2009 Mei 2006- Nop 2009 Feb 2008-0kt 2009 Mar 2008-Des 2009 Mei 2006-Des 2009 Okt 2007-Des 2009

167

SALINAN Maskapai Wings Batavia Kartika Trigana Air Asia

0-1 Jam Terbang Mar 2008-Des 2009 Mar 2008-Des 2009 Mei 2006-Des 2009 Mar 2008-Des 2009 Mei 2006-0kt 2007

1-2 Jam Terbang Mar 2008-Des 2009 Mar 2008-Des 2009 Mei 2006-Des 2009 Mar 2008-Des 2009 Mei 2006-0kt 2007

2-3 Jam Terbang Mar 2008-Des 2009 Mar 2008-Des 2009 Mei 2006-0kt 2009 Mar 2008-Des 2009 Mei 2006-0kt 2007

Gambar 2. Sumber: data dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan KPPU, diolah

31.11.3

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tim Pemeriksa KPPU telah mendasarkan uji statistik yang dilakukannya dan mengambil kesimpulan menyangkut 12 maskapai penerbangan, hanya dengan mendasarkan pada data yang diberikan oleh 6 maskapai penerbangan; -----------------------------------------------

31.12 Tim Pemeriksa KPPU tidak konsisten dan salah dalam menerapkan hukum acara sesuai Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006 (Perkom 1/2006); --------31.12.1

Alat bukti yang digunakan Tim Pemeriksa KPPU tidak sesuai dengan alat bukti berdasakan Perkom 1/2006;--------------------31.12.1.1

Bahwa, Perkara ini mulai diperiksa oleh Tim Pemeriksa KPPU sejak tanggal 28 September 2009 yaitu dimulainya tahap Pemeriksaan Pendahuluan. Sesuai dengan Pasal 77 dari Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, pemeriksaan atau penanganan Perkara aquo masih tunduk pada Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (“Perkom 1/2006”);----------------------------------

31.12.1.2

Berdasarkan butir 1.4. halaman 2 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa KPPU menyatakan bahwa alat bukti yang digunakan adalah:------------------------------------------------a. Keterangan saksi;-------------------------------b. Keterangan Pemerintah; -----------------------c. Surat dan atau Dokumen; ---------------------d. Petunjuk; -----------------------------------------

168

SALINAN e. Keterangan Pelaku Usaha (Terlapor); -------31.12.1.3

Bahwa, berdasarkan Perkom No.1/2006, alatalat bukti yang sah adalah sebagai berikut:------a. Keterangan Saksi; ------------------------------b. Keterangan Ahli; -------------------------------c. Surat dan/atau dokunen; -----------------------d. Petunjuk; ----------------------------------------e. Keterangan Terlapor; ---------------------------

31.12.1.4

Perkom No. 1/2006 sama sekali tidak mengenal alat bukti “keterangan Pemerintah”. Dengan demikian, Tim Pemeriksa KPPU telah salah menganggap bahwa Keterangan Pemerintah merupakan salah satu alat bukti dalam proses pemeriksaan di KPPU; ------------------------------

31.12.1.5

Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak – Kementerian

Keuangan

RI

sebagaimana

diuraikan dalam Risalah Keterangan Pemerintah tertanggal 1 Maret 2010, dan Direktur Jenderal Perhubungan RI – Kementerian Perhubungan RI sebagaimana

diuraikan

dalam

Risalah

Keterangan Pemerintah tertanggal 21 Januari 2010

dengan

demikian

haruslah

dikesampingkan; ------------------------------------31.12.2

Saksi –saksi yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa KPPU tidak di sumpah sesuai dengan Perkom 1/2006;----------------------------31.12.2.1

Bahwa, dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan atas Perkara dimaksud, Tim Pemeriksa KPPU telah memeriksa beberapa pihak untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Perkara, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (“YLKI”),

PT

Pertamina

(Persero)

169

SALINAN (“Pertamina”),

Direktur

Jenderal

Pajak

Departemen Keuangan RI (“Dirjen Pajak”), Indonesian National Air Carriers Association (“INACA”), dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Departemen

Perhubungan

(“Dirjen

Hubud”); ---------------------------------------------31.12.2.2

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan masing-masing pihak YLKI, Pertamina, Dirjen Pajak, INACA, dan Dirjen Hubud tersebut di atas, YLKI, INACA, dan Pertamina memberikan keterangan

dalam kapasitas

sebagai

Saksi

sementara Dirjen Pajak dan Dirjen Hubud memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai Instansi Pemerintah; --------------------------------31.12.2.3

Secara yuiridis, keterangan saksi atau keterangan ahli baru dapat dikatakan sah apabila saksi-saksi maupun ahli-ahli tersebut telah mengangkat sumpah, sumpah mana yang harus secara jelas disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksan. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 67 Perkom 1/2006 yang mewajibkan pengambilan sumpah bagi Saksi dan Ahli dalam setiap tahap pemeriksaan, sebagai berikut: “Dalam setiap tahapan pemeriksaan, Saksi dan Ahli wajib: a. Menghadiri sendiri setiap panggilan Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi; -------------b. Memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa

terkait

dengan

dugaan

pelanggaran; ------------------------------------c. Menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa; ------------------

170

SALINAN d. Mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;---------------------------e. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; -31.12.2.4

Kenyataannya, hanya YLKI yang diperiksa dengan

mengangkat

sumpah,

sebagaimana

dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan YLKI.

Tidak

diangkatnya

sumpah

dalam

pemeriksaan Pertamina, INACA, Dirjen Hubud, dan Dirjen Pajak jelas menyalahi ketentuan hukum acara pemeriksaan di KPPU berdasarkan Pasal 67 Perkom 1/2006 tersebut di atas;--------31.12.2.5

Dengan demikian, keterangan-keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang disampaikan oleh Pertamina, INACA, Dirjen Hubud, dan Dirjen Pajak secara yuridis tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena melanggar Pasal 67 Perkom No. 1/2006, dan karenanya haruslah dikesampingkan; --------------------------

31.12.3

Saksi-saksi Yang Diperiksa oleh Tim Pemeriksa KPPU Tidak Disumpah Sesuai dengan Perkom 1/2006; ------------------------31.12.3.1

Bahwa, dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan atas Perkara dimaksud, Tim Pemeriksa KPPU telah memeriksa beberapa pihak untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Perkara, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ("YLKI"), ("Pertamina''),

PT

Pertamina

Direktur

Jenderal

(Persero) Pajak

Departemen Keuangan RI C'Dirjen Pajak''), Indonesian National Air Carriers Association ("INACA"), dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Departemen

Perhubungan

("Dirjen

Hubud"); ----------------------------------------------

171

SALINAN 31.12.3.2

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan masing-masing pihak YLKI, Pertamina, Dirjen Pajak, INACA, dan Dirjen Hubud tersebut di atas, YLKI, INACA, dan Pertamina memberikan keterangan

dalam kapasitas

sebagai

Saksi

sementara Dirjen Pajak dan Dirjen Hubud memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai Instansi Pemerintah; --------------------------------31.12.3.3

Secara yuiridis, keterangan saksi atau keterangan ahli baru dapat dikatakan sah apabila saksi-saksi maupun ahli-ahli tersebut telah mengangkat sumpah, sumpah mana yang harus secara jelas disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksan. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 67 Perkom 1/2006 yang mewajibkan pengambilan sumpah bagi Saksi dan Ahli dalam setiap tahap pemeriksaan, sebagai berikut:---------------------"Dalam setiap tahapan pemeriksaan, Saksi dan Ahli wajib: a.

Menghadiri sendiri setiap panggilan Tim Pemeriksa atau Majelis Komisi; ------------

b.

Memberikan keterangan dihadapan Tim Pemeriksa

terkait

dengan

dugaan

pelanggaran; ---------------------------------c.

Menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa; ---------------

d.

Mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; -------------------------

e. 31.12.3.4

Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Kenyataannya, hanya YLKI yang diperiksa dengan

mengangkat

sumpah,

sebagaimana

dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan

172

SALINAN YLKI.

Tidak

diangkatnya

sumpah

dalam

pemeriksaan Pertamina, INACA, Dirjen Hubud, dan Dirjen Pajak jelas menyalahi ketentuan hukum acara pemeriksaan di KPPUberdasarkan Pasal 67 Perkom 1/2006 tersebut di atas;--------31.12.3.5

Dengan demikian, keterangan-keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang disampaikan oleh Pertamina, INACA, Dirjen Hubud, dan Dirjen Pajak secara yuridis tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena melanggar Pasal 67 Perkom No. 1/2006, dan karenanya haruslah dikesampingkan; --------------------------

31.13 Tanggapan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; --------------------A.

Tentang Pelaku Usaha;----------------------------------------------------------31.13.1 Tim Pemeriksa KPPU dalam butir (4) halaman 61 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan sebagai berikut: -----"Bahwa Tim Pemeriksa menilai PT Garuda Indonesia (Persero) ... merupakan para pelaku usaha yang sama-sama melakukan kegiatan Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang merupakan pesaing antara satu dengan lainnya." --------------31.13.2 Bahwa Garuda/Terlapor I merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") berbentuk Persero berdasarkan Undangundang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"), yang didirikan dengan maksud dan tujuan antara lain untuk: -----------------------------------------------------31.13.2.1

Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; -------------

31.13.2.2

Mengejar keuntungan; ------------------------------

31.13.2.3

Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu

173

SALINAN tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; ---------------------------------------31.13.3 Lebih lanjut, kewajiban Garuda/Terlapor I untuk melakukan fungsi pelayanan umum (public service obligation) sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UU BUMN, yaitu: "(1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN”;----------31.13.4 Bahwa fungsi pelayanan umum (public service obligation) tersebut diwujudkan oleh Garuda/Terlapor I dengan tetap melayani

rute

penerbangan

sesuai

dengan

kebutuhan

masyarakat umum meskipun beban biaya operasional semakin tinggi karena harga avtur telah secara signifikan terus meningkat sejak tahun 2006; ----------------------------------------31.13.5 Perbandingan Route Result tahun 2008 antara rute penerbangan yang menguntungkan dan rute yang tidak menguntungkan bagi Garuda/Terlapor I adalah sebagaimana berikut ini: ---------------

Rahasia

Gambar 3. Sumber: Garuda/Terlapor I

31.13.6 Meskipun harus menghadapi beban operasional yang tinggi karena

fluktuasi

harga

minyak

dunia

yang

otomatis

mempengaruhi harga avtur, serta segala keterbatasan yang

174

SALINAN dimilikinya selaku BUMN, Garuda/Terlapor I juga harus bertahan untuk menghadapi persaingan yang ketat di industri jasa penerbangan domestik, agar dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewajibannya untuk melaksanakan pelayanan umum serta sesuai

dengan

fungsinya

memberikan

kontribusi

bagi

penerimaan Negara dan mencari keuntungan; --------------------31.13.7 Disamping itu sebagaimana telah disampaikan dalam tahap Pemeriksaan

Pendahuluan

Garuda/Terlapor penerbangan

di

I

dan

merupakan Indonesia

Pemeriksaan satu-

yang

satunya

Lanjutan, maskapai

memberikan

layanan

penerbangan "Pelayanan Dengan Standard Maksimum" (full services), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ("UU Penerbangan") dan penjelasannya; ---------------------------------31.13.8 "Pelayanan Dengan Standard Maksimum" (full services) menimbulkan konsekuensi bahwa jumlah beban yang diangkut pesawat Garuda/Terlapor I adalah lebih berat. Beratnya beban yang diangkut menyebabkan jumlah bahan bakar yang dikonsumsi

pesawat

Garuda/Terlapor

I

dalam

setiap

penerbangannya akan lebih banyak dibandingkan dengan pesawat yang dioperasikan maskapai penerbangan lainnya (low cost carrier); ----------------------------------------------------------31.13.9 Tingkat konsumsi bahan bakar untuk jenis pesawat dan jarak tempuh yang sama akan lebih besar, sedangkan jumlah penumpang yang dapat diangkut adalah lebih sedikit karena perbedaan konfigurasi seat (adanya business class seat dan juga kelas ekonomi dengan jarak antar kursi yang lebih besar) dalam pesawat adalah merupakan faktor utama, disamping faktor harga bahan bakar (avtur), yang dapat mempengaruhi besaran dan penghitungan fuel surcharge penumpang untuk setiap rute;

175

SALINAN Garuda Indonesia Pendapatan Fuel Surcharge Tahun 2008 Jumlah Penumpang Domestik Tahun 2008 Konfigurasi tempat duduk 737 Classic Fuel Surcharge per Pax Tahun 2008

IDR 1,514,934,141,782 7,591,810 134 IDR 199, 548

Maskapai A Konfigurasi tempat duduk 737 Classic FS per pax yang selayaknya dikenakan dengan asumsi yang sama dengan GA (LF 65%)

160 IDR 162,058

Maskapai B Konfigurasi tempat duduk 737 Classic FS per pax yang selayaknya dikenakan dengan asumsi yang sama dengan GA (LF 65%)

170 IDR 157,291


B.

Tentang Pasar Bersangkutan; --------------------------------------------------31.13.10 Tim Pemeriksa KPPU telah mendalilkan dalam butir (17) halaman 63 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, bahwa pasar produk dalam Perkara ini adalah layanan jasa penerbangan penumpang berjadwal dari satu titik keberangkatan ke titik kedatangan. Padahal yang menjadi objek permasalahan dalam Perkara ini sebenarnya adalah kesepakatan penetapan harga dan perhitungan yang curang dari fuel surcharge. Dengan demikian, Tim Pemeriksa KPPU tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dalam menjelaskan tuduhan kepada para Terlapor dalam Perkara ini; ------------------------------------------------------------31.13.11 Pada kenyataannya, bagi Garuda/Terlapor I fuel surcharge merupakan komponen biaya dan bukan merupakan komponen pendapatan. Hal ini adalah logis karena pada dasarnya Garuda/Terlapor

tidak

memperdagangkan

atau

menjual

fuel/avtur kepada konsumen. Sebagaimana telah disampaikan berulang kali dalam Tanggapan Garuda/Terlapor I dalam tahap Pemeriksaan

Pendahuluan

dan

Pemeriksaan

Lanjutan,

penerapan fuel surcharge adalah semata-mata hanya untuk menutupi selisih kenaikan harga avtur yang sangat signifikan dibandingkan dengan asumsi harga avtur yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan dalam KM No.9 2002; ----------------

176

SALINAN 31.13.12 Di samping itu, bukti kabur dan tidak jelasnya Tim Pemeriksa KPPU dalam menetapkan pasar bersangkutan dapat dilihat dari analisa dari segi produk dan segi geografis dalam butir (27) halaman 64 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, di mana Tim Pemeriksa KPPU mendalilkan bahwa pasar bersangkutan dalam Perkara ini adalah layanan jasa penerbangan penumpang berjadwal dari satu titik keberangkatan ke titik kedatangan di catchment area pada setiap bandar udara. Padahal dalam butir (37) halaman 16 Laporan Dugaan Pelanggaran dan dalam butir V angka (7) halaman 7 Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa KPPU menyatakan bahwa pasar bersangkutan dalam Perkara ini adalah jasa penerbangan domestik di seluruh Indonesia;--------------------------------------31.13.13 Hal ini jelas menunjukkan bahwa Tim Pemeriksa KPPU tidak konsisten dan secara semena-mena menetapkan definisi pasar bersangkutan

dalam

Perkara

ini,

yang

semula

dalam

Pemeriksaan Pendahuluan adalah "jasa penerbangan domestik di seluruh Indonesia" kemudian berubah menjadi "layanan jasa penerbangan

penumpang

berjadwal

dari

satu

titik

keberangkatan ke titik kedatangan di catchment area pada setiap bandar udara"; -------------------------------------------------31.13.14 Bahwa disamping itu sebagaimana telah disampaikan oleh Garuda/Terlapor I dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, penentuan pasar bersangkutan dalam perkara ini harus dilihat dari segi geografis berdasarkan rute yang

dilayani

oleh

masing-masing

maskapai

dalam

penerbangan domestik; ----------------------------------------------31.13.15 Pada kenyataannya terdapat banyak rute penerbangan domestik di Indonesia, berdasarkan KM No. 9/2002 setidak-tidaknya ada 416 rute namun pada kenyataannya tidak semua rute penerbangan

tersebut

dilayani

oleh

semua

maskapai

177

SALINAN penerbangan yang ada di Indonesia, yang menjadi Terlapor dalam perkara ini;-----------------------------------------------------31.13.16 Sebagaimana dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang membandingkan

beberapa

rute

yang

dilayani

oleh

Garuda/Terlapor I dengan maskapai penerbangan lain (baik rute yang padat maupun rute perintis), terbukti secara jelas dan nyata bahwa Garuda/Terlapor tidak bersaing dengan seluruh maskapai penerbangan di seluruh rute; ----------------------------RUTE PADAT

RUTE

Cengkareng -

BATAVIA

GARUDA

WINGS

LION

KARTIKA

AIR

INDONESIA

AIR

AIRUNES

AIRliNES

49

94

-

77

-

11

35

-

35

28

56

-

14

74

14

42

MERPATI

TRIGANA

INDONESIA

MANDALA

SRIWIJAYA

AIR ASIA

AIRLINES

AIR

7

14

22

21

-

284

-

-

-

14

7

-

102

84

-

-

14

2

14

-

198

-

49

-

7

28

11

7

-

190

-

63

-

14

-

-

7

-

140

INDONESIA

MANDALA

SRIWIJAYA

AIR ASIA

AIRLINES

AIR

MJSANTARA AIRLINES

AIR

TOTAL

SIRVICE

Surabaya Cengkareng Balikpapan Cengkareng Medan Cengkareng Denpasar Cengkareng Ujungpandang


RUTE PERINTIS

RUTE

Denpasar-

MERPATI

TRIGANA

BATAVIA

GARUDA

WINGS

LION

KARTIKA

AIR

INDONESIA

AIR

AIRUNES

AIRliNES

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

7

-

-

-

7

-

-

-

-

14

-

7

-

-

-

7

-

-

-

-

14

-

6

-

7

-

-

-

-

-

-

13

-

7

-

-

-

7

-

-

-

-

14

MJSANTARA AIRLINES

AIR

TOTAL

SIRVICE

Timika UjungpandangBiak BiakJayapura Banda AcehCengkareng JayapuraTimika


31.13.17 Gambar 5 - Gambar 6 di atas jelas membuktikan bahwa faktanya Garuda/Terlapor I tidak bersaing di seluruh rute yang

178

SALINAN dilayani oleh Garuda/Terlapor I dengan seluruh maskapai penerbangan di Indonesia;-------------------------------------------31.13.18 Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka definisi "pasar bersangkutan" yang ditentukan oleh Tim Pemeriksa KPPU (yakni seluruh rute jasa penerbangan domestik di Indonesia) adalah keliru atau setidak-tidaknya tidak jelas dan kabur (obscuur libel), karena terbukti bahwa (i) bagi Garuda/Terlapor I fuel surcharge merupakan komponen biaya dan bukan merupakan komponen pendapatan; dan (ii) tidak seluruh rute domestik yang tersedia dapat dilayani oleh seluruh maskapai penerbangan yang ada di Indonesia, sehingga persaingan yang terjadi di antara maskapai penerbangan tidak terjadi dalam semua rute; ------------------------------------------------------------C. Tentang Dugaan Penetapan Harga (Pasal 5 UU No. 5/1999) 31.13.19 Tim Pemeriksa KPPU dalam butir (96) huruf (a) halaman 82 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, menyatakan sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------"Oleh karena formula perhitungan fuel surcharge, asumsi harga avtur, asumsi konsumsi avtur dan asumsi load factor yang dibuat oleh masingmasing Terlapor berbeda-beda, maka seharusnya pergerakan fuel surcharge yang ditetapkan oleh masing-masing

Terlapor

juga

berbeda-beda

berdasarkan

pertimbangan ekonomi dari masing-masing perusahaan." -----Selain itu, dalam butir (54) halaman 68, butir (61) halaman 74, dan butir (96) huruf (b) dan (c) halaman 83 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa KPPU menyatakan bahwa dalam periode bulan Mei 2006 - Maret 2008 (Periode I), terdapat kecenderungan pergerakan besaran fuel surcharge yang sama antara para Terlapor, yang didukung dengan adanya fakta bahwa: (i) terdapat perjanjian di antara Terlapor untuk menetapkan besaran fuel surcharge pada bulan Mei 2006 sebesar Rp 20.000,00; dan (ii) sampai dengan bulan Maret 2008

179

SALINAN pergerakan fuel surcharge para Terlapor masih menunjukkan kecenderungan yang sama; ------------------------------------------31.13.20 Bahwa sebagaimana telah Garuda/Terlapor I sampaikan sebelumnya dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, besaran fuel surcharge sebesar Rp 20.000,00 pada bulan Mei 2006 adalah didasarkan pada Berita Acara

Pembahasan

Fuel

Surcharge

INACA

No.

9100/51/V/2006 tanggal 4 Mei 2006. Namun kemudian berita acara tersebut telah dicabut berdasarkan anjuran dari KPPU melalui surat No. 207/K/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 kepada INACA ("Surat KPPU No. 207/2006"). Dalam surat tersebut KPPU memberikan anjuran agar INACA mencabut ketetapan mengenai

fuel

surcharge

dan

menyerahkan

kembali

kewenangan dalam penghitungan besaran fuel surcharge ke masing-masing maskapai penerbangan; ---------------------------31.13.21 Menindaklanjuti anjuran KPPU tersebut, INACA melalui surat No. INC1001/238/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 kepada KPPU ("Surat

INACA

No.

238/2006")

menyatakan

bahwa

berdasarkan hasil rapat anggota-anggota INACA pada tanggal 30 Mei 2006 (berdasarkan Notulen Rapat Anggota dan Pengurus INACA No. 9100/57/V/2006), besaran fuel surcharge diserahkan kembali ke masing-masing maskapai penerbangan sesuai dengan anjuran dari KPPU. Berdasarkan fakta tersebut, Garuda/Terlapor I sejak saat itu menghitung sendiri besaran fuel surcharge secara independen berdasarkan formula yang diterapkan oleh Garuda/Terlapor I sendiri;------------------------31.13.22 Selain itu, jika dilihat dari data yang digunakan sendiri oleh Tim Pemeriksa KPPU dalam Tabel 23 - Tabel 25 halaman 37 40 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, terbukti secara jelas dan nyata bahwa kesamaan besaran fuel surcharge antara Garuda/Terlapor I dengan maskapai penerbangan lainnya yang menjadi Terlapor dalam Perkara ini hanya terjadi dalam bulan

180

SALINAN Mei 2006, baik untuk penerbangan 0 - 1 jam, 1 - 2 jam, maupun 2 - 3 jam yaitu sebesar Rp 20.000,00. Sedangkan setelah bulan Mei 2006, besaran tuel sordtsrqe Garuda/Terlapor I sama sekali tidak sama dengan besaran fuel surcharge dari maskapai lainnya;-----------------------------------------------------------------31.13.23 Dengan demikian terbukti secara jelas dan nyata bahwa tidak mungkin sama sekali ada perjanjian atau kesepakatan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Garuda/Terlapor I dengan maskapai lain terkait dengan penghitungan besaran fuel surcharge, karena pada faktanya antara Mei 2006 - Maret 2008 besaran fuel surcharge Garuda/Terlapor I selalu berbeda dengan maskapai lainnya;-----------------------------------------------------31.13.24 Selain itu, berdasarkan data yang disajikan oleh Tim Pemeriksa KPPU sendiri dalam Tabel 23 - Tabel 25 halaman 37 - 40 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, bahkan besaran fuel surcharge Garuda/Terlapor I bukan merupakan yang terbesar dibandingkan

maskapai

penerbangan

lain,

walaupun

Garuda/Terlapor I menyediakan jasa pelayanan penerbangan full service, sebagaimana terlihat dibawah ini: -------------------Perbandingan Fuel Surcharge Garuda/Terlapor I Dengan Maskapai Penerbangan Lain ( sampai dengan 1 Jam Penerbangan)

Gambar 7 - Sumber: data dalam LHPL Perkara No.25/KPPU-I/2009, diolah

181

SALINAN

Perbandingan Fuel Surcharge Garuda/Terlapor I Dengan Maskapai Penerbangan Lain (1-2 Jam Penerbangan)


Perbandingan Fuel Surcharge Garuda/Terlapor I Dengan Maskapai Penerbangan Lain ( Sampai 2-3 Jam Penerbangan)


182

SALINAN 31.13.25 Di samping itu, berdasarkan analisa dan uji statistik dengan metode Bartlett-Levene dan Brown-Forhyte (sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan butir 59 - 96, Grafik 38 - 46, Tabel 30 -35, halaman 69 - 83), Tim Pemeriksa KPPU menyimpulkan bahwa terdapat suatu tren yang sama, korelasi positif dan variasi yang sama diantara maskapai penerbangan dalam menetapkan fuel surcharge khususnya untuk periode Mei 2006 - Maret 2008. Tim Pemeriksa KPPU menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bukti adanya kerjasama antara maskapai penerbangan untuk menetapkan fuel surcharge; -----------------------------------------31.13.26 Bahwa sebagaimana terbukti dengan Gambar 1 dan 2 di atas, analisa dan uji statistik yang dilakukan Tim Pemeriksa KPPU dalam menyimpulkan adanya pergerakan perubahan fuel surdierqe yang sama dari 12 maskapai, hanya didasarkan pada data dan informasi dari 9 maskapai. Dari 9 maskapai itu pun hanya 2 maskapai yang menyerahkan data dan informasi fuel surcharge secara lengkap untuk periode sejak Mei 2006 Desember 2009. Dengan demikian terbukti bahwa analisa yang dilakukan Tim Pemeriksa KPPU tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan kaidah ilmu statistik, karena telah terjadi kesalahan mendasar dalam penerapan ilmu statistik oleh Tim Pemeriksa KPPU;-----------------------------------------------------31.13.27 Kesalahan dan ketidakakuratan atas hasil analisa dan uji statistik yang dilakukan Tim Pemeriksa KPPU tersebut terjadi karena Tim Pemeriksa KPPU terlihat berusaha untuk melengkapi dan memperkirakan sendiri data besaran fuel surcharge dari beberapa maskapai penerbangan yang tidak tersedia. Disamping itu, untuk membuktikan kebenaran analisa dan uji statistik yang dilakukan Tim Pemeriksa KPPU tersebut, Garuda/Terlapor I telah melakukan uji statistik dengan menggunakan metode Granger Causality Test (Lampiran -1);--

183

SALINAN 31.13.28 Dari hasil uji statistik yang dilakukan oleh Garuda/Terlapor I tersebut, terbukti secara jelas bahwa seandainya pun terdapat gerakan yang sama dalam periode tertentu terkait dengan besaran fuel surcharge, namun gerakan tersebut bukanlah merupakan gerakan sebab-akibat. Bahkan seandainyapun terdapat gerakan perubahan fuel surcharge yang seragam dari semua maskapai penerbangan, tidak lantas dapat disimpulkan bahwa harga yang dibebankan kepada harga tiket adalah setara. Hal ini dikarenakan setiap maskapai penerbangan memiliki struktur biaya yang berbeda-beda;----------------------------------31.13.29 Disamping hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, dugaan Tim Pemeriksa KPPU bahwa adanya perjanjian penetapan harga adalah tidak berdasar sama sekali, karena pada faktanya persaingan dalam industri penerbangan semakin tajam dalam beberapa tahun belakangan ini. Semakin tajamnya persaingan dalam industri penerbangan, tentunya tidak mungkin terjadi apabila terdapat kerjasama atau kesepakatan penetapan besaran fuel surcharge antara para maskapai penerbangan sebagaimana dituduhkan oleh Tim Pemeriksa KPPU dalam butir 96 halaman 82-83 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; ---------------------31.13.30 Dari grafik di bawah ini terbukti secara jelas dan nyata bahwa HHI Index industri penerbangan turun secara drastis dari sekitar 2.271 pada tahun 2004 menjadi 1.575 pada tahun 2006. Di samping itu, grafik di bawah ini juga menunjukkan pergerakan pangsa pasar Garuda/Terlapor I yang justru mengalami penurunan di tahun 2004 - 2006 walaupun jumlah penumpang Garuda/Terlapor I mengalami peningkatan pada periode yang sama. Tentunya kondisi ini tidak mungkin terjadi jika memang ada kerjasama atau kesepakatan antara Garuda/Terlapor I dengan para Terlapor dalam Perkara ini; ---------------------------

184

SALINAN



185

SALINAN 31.13.31 Bahwa, sebagaimana telah Garuda/Terlapor I sampaikan juga dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, tidak adanya suatu kesepakatan apapun antara Garuda/Terlapor

dengan

maskapai

penerbangan

lain

sebagaimana dituduhkan oleh Tim Pemeriksa KPPU, juga dapat dibuktikan dari segi hukum yaitu dengan tidak adanya perjanjian atau kesepakatan, baik secara tertulis maupun lisan/tidak tertulis, dengan maskapai penerbangan domestik lainnya ataupun dengan pihak lain manapun yang dimaksudkan untuk menetapkan harga atau tarif atau biaya jasa penerbangan termasuk tarif fuel surcharge dalam rangka penyediaan jasa layanan penerbangan sipil domestik;-------------------------------31.13.32 Disamping fakta-fakta yang telah diungkapkan di atas, berdasarkan doktrin hukum perdata yang berlaku di Indonesia, ada atau tidaknya suatu perjanjian, baik tertulis maupun lisan, harus dibuktikan dengan ada atau tidaknya kesepakatan antara para pihak, yang mensyaratkan adanya "penawaran dan penerimaan"; ----------------------------------------------------------31.13.33 Bahwa satu-satunya parameter (tolak ukur) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menentukan ada atau tidaknya suatu kesepakatan adalah ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, dimana ada atau tidaknya suatu perjanjian haruslah memenuhi empat syarat (kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal);------31.13.34 Bahwa dengan tidak pernah dibuatnya perjanjian atau kesepakatan, baik secara tertulis maupun lisan/tidak tertulis, antara Garuda/Terlapor I dengan maskapai penerbangan domestik lainnya ataupun dengan pihak lain manapun yang dimaksudkan untuk menetapkan besaran fuel surcharge, maka dengan demikian terbukti tidak ada offer and acceptance

186

SALINAN (penawaran dan penerimaan) antara Garuda/Terlapor I dengan maskapai penerbangan domestik lainnya; -------------------------31.13.35 Dengan demikian, dari segi yuridis pun tidak dapat dibuktikan ada perjanjian atau kesepakatan antara Garuda/Terlapor I dengan maskapai penerbangan lain sehubungan dengan besaran fuel surcharge baik secara lisan maupun tertulis, secara langsung maupun tidak langsung; ----------------------------------31.13.36 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan penjelasan tersebut di atas, dengan demikian secara material unsur "perjanjian untuk menetapkan harga" dalam Pasal 5 UU No. 5/1999 tidak terpenuhi; --------------------------------------------------------------D. Tentang dugaan kecurangan dalam menetapkan besaran fuel surcharge (Pasal 21 UU No. 5/1999); -----------------------------------------------------31.13.37 Dalil Tim Pemeriksa KPPU tentang keterkaitan antara fuel surcharge dengan batas atas tarif dasar penumpang angkutan niaga berjadwal dalam negeri adalah tidak benar;----------------31.13.38 Dalam Kesimpulan angka (4) halaman 149 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa KPPU menyatakan sebagai berikut: "... dan nilai fuel surcharge sejak Maret 2008 telah melampaui tariff batas atas sebagaimana diterapkan dalam KM No. 9 Tahun 2002"; ---------------------------------------------31.13.39 Pada faktanya, Pasal 1 ayat (3) KM No. 9/2002 secara jelas menyatakan bahwa tarif penumpang angkutan niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi belum termasukPPN, iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dari PT Jasa Raharja, asuransi tambahan lainnya secara sukarela, dan tarif jasa pelayanan penumpang pesawat udara sesuai ketentuan yang berlaku; ----------------------------------------------------------31.13.40 Dengan demikian, Tim Pemeriksa KPPU dalam hal ini telah keliru dalam membuat kesimpulan bahwa nilai fuel surcharge sejak Maret 2008 telah melampaui batas atas sebagaimana ditetapkan dalam KM No. 9/2002, mengingat pada faktanya

187

SALINAN bahwa KM No. 9/2002 sama sekali tidak mengatur batas atas fuel surcharge; --------------------------------------------------------31.13.41 Tidak termasuknya fuel surcharge dalam komponen tarif dasar ini juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan

("UU

Penerbangan"),

berdasarkan

penjelasan Pasal 123 ayat (3d) UU Penerbangan, sebagai berikut: " ... biaya tuslah/tambahan (surcharge)" adalah biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan udara di luar perhitungan penetapan tarif jarak antara lain biaya fluktuasi harga bahan bakar (fuel surcharge) dan biaya yang ditanggung oleh perusahaan angkutan udara karena pada saat berangkat atau pulang penerbangan tanpa penumpang, misalnya pada saat hari raya"; -------------------------------------------------------31.13.42 Pada faktanya, penerapan tarif dasar Garuda/Terlapor I hampir selalu mencapai batas atas sebagaimana diatur dalam KM No. 9/2002. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari adanya perbedaan kategori Garuda/Terlapor I dengan maskapai penerbangan lainnya. Garuda/Terlapor I merupakan satusatunya maskapai penerbangan Indonesia yang berada dalam kategori "full service” (dalam UU Penerbangan dikenal sebagai "pelayanan dangan standar maksimum"), yang tentunya membutuhkan biaya yang lebih tinggi dalam memberikan pelayanan tersebut dibandingkan dengan maskapai penerbangan lainnya yang merupakan low cost carrier (dalam UU Penerbangan dikenal sebagai "pelayanan dengan standar minimum'');------------------------------------------------------------31.13.43 Dengan diperhitungkannya fuel surcharge dalam komponen tarif dasar akan menyebabkan Garuda/Terlapor I menerapkan tarif dasar yang melewati batas atas sebagaimana ditetapkan Pemerintah. Oleh sebab itu, fuel surcharge tidak dapat

188

SALINAN dijadikan

komponen

dalam

menghitung

tarif

dasar

Garuda/Terlapor I;----------------------------------------------------31.13.44 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Tim Pemeriksa KPPU tidak memahami fungsi fuel surcharge dikaitkan dengan batas atas tarif dasar sebagaimana diatur dalam KM No. 9/2002 tentang tarif dasar penumpang angkutan niaga berjadwal dalam negeri; --------------------------31.14 Fuel

surcharge

bukan

merupakan

komponen

keuntungan

bagi

Garuda/Terlapor I; ---------------------------------------------------------------31.14.1.1 Garuda/Terlapor I tidak memperoleh keuntungan dari fuel surcharge, karena fuel surcharge merupakan beban biaya avtur dan bukannya komponen Garuda/Terlapor I dalam memperoleh pendapatan. Faktanya, fuel surcharge diterapkan oleh Garuda/Terlapor I semata-mata untuk menutupi biaya atas fluktuasi harga avtur yang terus meningkat;---------------31.14.1.2 Garuda/Terlapor I memperlakukan dan mencatat pembelian avtur 1 fuel sebagai biaya produksi, yang mana komponen biaya avtur / fuel dalam total biaya operasional relatif sangat besar. Pada tahun 2006 komponen biaya avtur mencapai 35,2 % dari total biaya operasional, dan sebesar 35,4 % pada tahun 2007 serta 43,3 % pada tahun 2008; ------------------------------

Struktur Beban Operasional PT Garuda Indonesia 2006-2008 (Rahasia) Komponen Biaya

2006

2007

2008

189

SALINAN Komponen Biaya

2006

2007

2008


31.14.1.3 Bahwa sebagaimana dinyatakan dan diakui oleh Tim Pemeriksa KPPU dalam butir (86) halaman 55 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, dalam struktur biaya pengeluaran biaya bahan bakar/fuel dikategorikan sebagai variable cost atau biaya variable. Sebagaimana terbukti dalam Tabel 27 tentang perbandingan pendapatan fuel surcharge dan fuel cost tahun 2006-2007 halaman 56 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan,

jumlah

fuel

surcharge

yang

diperoleh

Garuda/Terlapor I jauh lebih kecil dari jumlah fuel cost dalam setahun; --------------------------------------------------------------31.14.1.4 Dengan

demikian

terbukti

secara

jelas

bahwa

Garuda/Terlapor I tidak menggunakan fuel surcharge sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, namun semata-mata untuk menutupi selisih biaya bahan bakar avtur sebagai akibat

190

SALINAN dari fluktuasi harga avtur yang telah jauh melebihi asumsi harga avtur yang digunakan dalam KM No. 9 /2002; ---------31.14.1.5 Disamping itu, pada faktanya keuntungan usaha yang diperoleh oleh Garuda/Terlapor I adalah merupakan hasil dari upaya-upaya

Garuda/Terlapor

I

dalam

memperbaiki

kinerjanya, yaitu: a. Melakukan restrukturisasi rute; b. Melakukan efisiensi sebesar 25% dalam waktu tiga tahun, dengan cara peremajaan pesawat, negosiasi kontrak, eauction, zero growth pegawai; c. Penerapan manajemen yang sistemik, contohnya dengan Revenue Management System, Network Management System, mengurangi ground time; d. Sinergi anak perusahaan Garuda/Terlapor I;--------------------31.14.1.6 Pada

faktanya

tingkat

keuntungan

yang

diperoleh

Garuda/Terlapor I sejak tahun 2006 sampai sekarang jumlahnya masih relatif kecil bila dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh maskapai penerbangan lainnya, sebagaimana terlihat dalam grafik-grafik dibawah ini: --------

Rahasia


191

SALINAN BEBERAPA INDIKATOR KINERJA PT GARUDA 2003-2008

Rahasia


31.14.1.7 Disamping

keuntungan

yang

mulai

diperoleh

Garuda/Terlapor I, pada faktanya justru pada saat peak season Garuda/Terlapor I justru mengalami kerugian, sebagaimana ditunjukkan grafik (data tahun 2008) berikut ini (RAHASIA): DESCRIPTION

SEMESTER I

JULY

AUG

SEPT

OCT

NOV

DEC

TOTAL

Gambar 15. Sumber: data Garuda/Terlapor I

31.14.1.8 Dalam periode 2006 - 2008, terbukti secara jelas dan nyata bahwa besaran fuel surcharge Garuda/Terlapor I juga selalu lebih kecil dari besaran fuel cost;----------------------------------

192

SALINAN

Rahasia

Gambar 16. Sumber: data Garuda/Terlapor I

Hal ini membuktikan bahwa Garuda/Terlapor I tidak menjadikan fuel surcharge sebagai sumber pendapatan, melainkan untuk mempersempit selisih antara besaran avtur yang telah ditetapkan oleh Departemen Perhubungan dengan besaran

nyata

avtur

yang

harus

dibayarkan

oleh

Garuda/Terlapor I ke Pertamina; ---------------------------------31.14.1.9 Di samping itu, Garuda/Terlapor I selalu memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan nya terkait dengan fuel surcharge,

termasuk

pemenuhan

kewajiban

Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) (lihat Lampiran - 22 dalam Tanggapan dalam Pemeriksaan Lanjutan);--------------------------------------------31.14.1.10 Dengan demikian tuduhan Tim Pemeriksa KPPU bahwa fuel surcharge merupakan komponen Garuda/Terlapor I untuk memperoleh pendapatan, terlebih lagi untuk memperoleh keuntungan adalah sama sekali tidak benar; --------------------31.14.2 Pasal 21 UU No. 5/1999 mengatur tentang penetapan harga rendah;-----31.14.2.1 Terkait dengan penjelasan dari Pasal 21 UU No. 5/1999, maka secara yuridis Pasal 21 UU No. 5/1999 bagaimanapun juga harus dimaknai dalam kerangka penetapan harga rendah dengan tujuan mematikan pelaku usaha lain dan menguasai pasar; -----------------------------------------------------------------

193

SALINAN 31.14.2.2 Bahwa Pasal 21 UU No. 5/1999 harus diinterpretasikan dalam kerangka

melarang

pelaku

usaha

untuk

melakukan

kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya peraturan

sebagai

komponen

harga,

perundang-undangan,

yang

dengan

melanggar

bertujuan

untuk

memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari yang seharusnya, atau yang dikenal sebagai 'Jual rugi" untuk mematikan pelaku usaha pesaing dan kemudian menguasai pasar atau kemungkinan untuk "transfer pricing"; 31.14.2.3 Bahwa secara yuridis ketentuan Pasal 21 UU No. 5/1999 sudah amat sangat jelas dan tidak perlu ditafsirkan lain selain dari apa yang tertulis didalamnya, dimana terkait dengan maksud atau arti kata "kecurangan", penjelasan Pasal 21 UU No. 5/1999 secara tegas telah menyebutkan bahwa: "Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang ber/aku untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya"; ------------------31.14.2.4 Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 21 UU No. 5/1999 dimaksud merupakan bagian yang menjadi kesatuan dengan ketentuan pasal 21 UU No. 5/1999, hal mana didasarkan pada adanya ketentuan sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang No.

10

tahun

2004

tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan ("UU No. 10/2004"), yang pada pokoknya secara tegas menyatakan bahwa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;---------------------------------------31.14.2.5 Sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 10/2004, pada pokoknya penjelasan adalah tafsiran resmi dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam konteks ketentuan Pasal 21 UU No. 5/1999, secara yuridis

194

SALINAN tafsiran resmi dari pembentuk UU No. 5/1999 khusus mengenai arti kata "kecurangan" dalam ketentuan Pasal 21 UU No. 5/1999 haruslah ditafsirkan sebagaimana penjelasan pasal 21 tersebut diatas, yakni bahwa kecurangan dimaksud harus dikaitkan tindakan untuk memperoleh biaya faktorfaktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya, bukannya ditafsirkan lain, apalagi jika di tafsirkan untuk mengenakan biaya faktor-faktor produksi yang lebih tinggi;-----------------31.14.2.6 Faktanya, Garuda/Terlapor I tidak menetapkan harga jual rendah atas jasa penerbangan dan tidak memiliki maksud untuk melakukan transfer pricing atau untuk mematikan pelaku usaha lain atau untuk menguasai pasar. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan, Garuda/Terlapor I justru dituduh menetapkan besaran fuel surcharge yang terlalu tinggi; ----------------------------------------------------------------31.14.2.7 Berdasarkan hal diatas maka secara yuridis Pasal 21 UU No. 5/1999 beserta penjelasannya tentu tidak relevan untuk diterapkan dalam penetapan fuel surcharge oleh maskapai penerbangan, di mana fuel surcharge ditetapkan untuk menutupi fluktuasi kenaikan harga avtur sejak tahun 2006; --31.14.2.8 Dari fakta-fakta dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Garuda/Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 5 dan Pasal 21 UU No. 5/1999; -------------------------------------------------31.14.2.9 Oleh karenanya, Garuda/Terlapor I dengan ini memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat untuk: -----------------(1) Menolak dan mengesampingkan dalil-dalil dan buktibukti

Tim

Pemeriksa

KPPU

dalam

Pemeriksaan

Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan; -------------------(2) Mempertimbangkan dan menerima setiap dan seluruh fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Garuda/Terlapor I di atas;--------------------------------------

195

SALINAN (3) Mengesampingkan alat-alat bukti yang tidak sah atau tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna serta kesimpulan dari Tim Pemeriksa KPPU; --------------------(4) Menjatuhkan Garuda/Terlapor

putusan I

tidak

dengan terbukti

menyatakan

secara

sah

dan

meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No. 5/1999; ----------(5) Menjatuhkan Garuda/Terlapor

putusan I

tidak

dengan terbukti

menyatakan

secara

sah

dan

meyakinkan melanggar Pasal 21 UU No.5/1999; ---------32.

Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, Terlapor II, PT Sriwijaya Air menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti C14.2);----------------------------------------------------------------------------------------32.1 Bahwa Tidak ada Bukti Pelanggaran Pasal 5 UU Persaingan; ----------------32.1.1

Pasal 5 UU Persaingan melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama; --

32.1.2

Bahwa tidak ada bukti tertulis maupun lisan dari keseluruhan laporan Tim Pemeriksa KPPU tentang pengikatan SJ dalam penetapan FS. Tim Pemeriksa Lanjutan mencoba mencermati perilaku pasar SJ dan dan Terlapor lain melalui pola koordinasi dari pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh INACA serta pola penerapan dari FS masing masing terlapor (Halaman 83 huruf c LHPL); -------------------------------------------------------

32.1.3

Tim Pemeriksa menyatakan bahwa perubahan FS di antara Mei 2006 dan Maret 2008 menunjukkan kecenderungan yang sama yang tidak dapat dijustifikasi secara ekonomi oleh para Terlapor. Atas dasar ini Tim Pemeriksa Lanjutan menilai kecenderungan tersebut didasarkan pada suatu perjanjian antar Terlapor. Tim Pemeriksa selanjutnya menyatakan perjanjian yang dimaksud adalah penetapan FS sebesar Rp. 20.000 pada tahun 2006 oleh

196

SALINAN INACA. Tim Pemeriksa meyimpulkan kedua hal tersebut merupakan bukti adanya perjanjian penetapan harga; -------------32.1.4

SJ sangat keberatan dengan kesimpulan Tim Pemeriksa Lanjutan dengan alasan berikut ini:-----------------------------------------------

32.1.5

Bahwa penetapan FS tersebut dilakukan pada tahun 2006 dan sebagaimana diketahui atas prakarsa KPPU sendiri penetapan harga tersebut dihentikan dengan mengembalikan kewenangan penentuan FS kepada masing-masing perusahaan penerbangan. SJ tidak melihat adanya hubungan antara penetapan FS oleh INACA pada tahun 2006 tersebut dengan pola penerapan FS setelahnya. Walaupun “dianggap” terdapat kesamaan FS diantara terlapor, SJ melihat justru tidak ada alasan ekonomi dari Tim Pemeriksa Lanjutan untuk membuktikan hubungan antara penetapan FS oleh INACA yang hanya berlaku sesaat pada waktu itu. Kesamaan FS secara ekonomi dapat dijelaskan dengan adanya persamaan struktur biaya pada perusahaan penerbangan. Terlebih apabila jenis pesawatnya sejenis dengan konsumsi bahan bakar yang sama kesamaan besaran FS dapat saja terjadi. Kesamaan atau kemiripan harga bukan merupakan suatu indikasi adanya penetapan harga. Terlebih ketika avtur dalam hal ini dipasok oleh pemasok tunggal Pertamina. Sehingga kalaupun ada persamaan, situasi ini merupakan fakta yang wajar dan bukan merupakan pelanggaran UU Persaingan; -----------------------------

32.1.6

Namun demikian, dalam kenyataannya Tabel 23 dari LHPL justru menunjukkan bahwa sejak dikembalikannya penerapan FS kepada masing-masing perusahaan kami tidak melihat ada persamaan FS secara keseluruhan dalam tabel tersebut. Besaran FS Garuda misalnya hampir selalu lebih tinggi dari pada FS SJ. Begitupun terdapat perbedaan besaran FS SJ dibandingkan dengan

perusahaan

penerbangan

yang

lain

baik

untuk

penerbangan kurang dari satu jam sampai dengan 3 jam. Jadi,

197

SALINAN sebenarnya persamaan besaran FS itu sendiri tidak terjadi dalam kenyataannya; -----------------------------------------------------------32.1.7

Tim Pemeriksa Lanjutan juga tidak dapat membuktikan adanya pola koordinasi dari para terlapor melalui komunikasi yang berlanjut untuk menetapkan harga FS. Bahwa pergerakan atau penyesuaian harga dalam industri manapun tidak melanggar UU Persaingan apabila dilakukan secara spontaneous. Apapun perubahan dan penyesuaian FS yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan pada perkara a quo, dengan tidak adanya bukti koordinasi melalui suatu komunikasi, merupakan suatu inisiatif yang spontaneous dan bukan merupakan pelanggaran;-------------

32.1.8

Perlu dicatat bahwa dalam Draft Pedoman Kartel KPPU, program leniensi diperkenalkan karena diakui oleh KPPU bahwa sangat sulit untuk membuktikan telah terjadinya kartel, tentunya termasuk penetapan harga; ---------------------------------------------

32.1.9

Pada halaman 39 Draft Pedoman Kartel, KPPU menyatakan sebagai berikut: “Pelanggaran terhadap hukum persaingan sangat berbeda dengan hukum lainnya. Suatu dugaan penetapan harga sulit untuk dibuktikan, karena keberadaan teori ekonomi maka terdapat kecenderungan para pelaku usaha yang bersaing akan mengeluarkan harga yang sama, baik pada pasar kompetitif maupun kartel, sehingga adanya harga yang sama tidak dapat dianggap

sebagai

indikasi

pelanggaran

terhadap

hukum

persaingan usaha”; ------------------------------------------------------32.1.10 Draft pedoman kartel tersebut konsisten dengan pendapat dari European Court of Justice (“ECJ”) dalam kasus “landmark” hukum persaingan di Uni Eropa, Suiker Unie and Zuchner (dimana keputusan komisi Eropa dibatalkan) yang menyatakan: “Parallel

pricing

behavior

in

an

oligopoly

producing

homogenous good would not in itself be sufficient evidence of a concerted practice. Thus parallel, action explicable in term of barometric price leadership (that is to say, linked to a change in

198

SALINAN the market conditions, for example, an increase in the price of the main raw material) would not be sufficient evidence of a concerted practice”;----------------------------------------------------32.1.11 Dengan demikian jelas bahwa apabila diasumsikan pergerakan FS menunjukkan adanya trend yang sama, korelasi positif dan variasi yang sama di antara para Terlapor bukan merupakan bukti yang memadai untuk menentukan adanya penetapan harga; ------32.1.12 Ahli Ekonomi dari LPEM-UI Chatib Basri menegaskan dalam pernyataannya bahwa pergerakan secara statistik sama tidak serta merta disimpulkan telah terjadinya penetapan harga atau kartel (lihat terlampir);---------------------------------------------------------32.1.13 Karenanya kami berpendapat bukti-bukti yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa untuk menyimpulkan telah terjadinya penetapan FS tidak memadai dan seharusnyalah ditolak oleh Majelis Komisi; -------------------------------------------------------------------32.1.14 Bahwa unsur penting yang harus dipenuhi dalam Pasal 5 UU Persaingan adalah adanya penerapan harga yang eksesif yang merugikan konsumen atau pelanggan; -------------------------------32.1.15 Menurut padangan kami, FS bukanlah merupakan harga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 UU Persaingan. FS bukan merupakan pendapatan (income atau revenue) dari perusahaan penerbangan melainkan “biaya” karena aplikasinya ditujukan untuk menopang biaya produksi yang melonjak pada perusahaan penerbangan dikarenakan adanya lonjakan harga avtur. Karena FS bukan harga besaran FS justru lebih baik diatur oleh Pemerintah

dengan

rumusan

yang

dapat

mengakomodir

pergerakan harga avtur. Sebagaimana diketahui bahwa adanya FS dikarenakan eksistensi dari batas atas dari harga dasar tiket pesawat yang ditetapkan melalui KM 9 Tahun 2002. Keputusan Menteri ini dengan jelas menyatakan bahwa PPN, IWJR dan asuransi tidak termasuk dalam basic fare. Dalam hal ini tentunya FS tidak termasuk dalam harga dasar tiket tersebut.

Dengan

199

SALINAN demikian unsur harga justru tidak terpenuhi dalam penerapan Pasal 5 UU Persaingan pada perkara a quo;-------------------------32.1.16 Secara logis, apabila FS dikategorikan sebagai harga dalam perkara a quo, Tim Pemeriksa Lanjutan memperbolehkan FS dipakai

untuk

mencari

keuntungan

asal

tidak

eksesif.

Rasionalistas ini sekaligus menunjukkan kerancuan logika dari Tim Pemeriksa Lanjutan dalam perkara a quo; ---------------------32.1.17 Bahwa penentuan telah terjadinya harga yang eksesif hanya dapat dilakukan dengan menganalisis biaya marginal (marginal cost). Pengujian ini harus melalui telaah yang komprehensif tentang biaya produksi aktual dari pelaku usaha; ----------------------------32.1.18 Dalam praktek hukum persaingan di Eropa pada kasus United Brands v. Comission [1978] ECR 207, [1978] 1 CMLR 429, ECJ menetapkan bahwa pengujian terhadap biaya produksi individual perusahaan mutlak harus dilakukan untuk menentukan adanya harga yang eksesif, hal mana tidak terdapat dalam perkara ini termasuk

dalam

LHPL

secara

sederhana

seperti

yang

disampaikan di atas FS bukanlah harga melainkan biaya;---------32.1.19 Namun demikian, perlu dicermati apakah FS yang diterapkan oleh SJ eksesif yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan, bukan penopang biaya. Bahwa, SJ telah memberikan Bukti Entries Jurnal Pembukuan (vide Bukti C2.9; Bukti C2.10; Bukti C2.11)

yang

menunjukkan

dari

FS

yang

dikumpulkan

kesemuanya dipakai untuk membayar avtur dengan sistem topping up, dimana SJ harus memastikan depositnya dalam tingkat yang memadai pada Pertamina untuk mendapatkan pasokan avtur. Entries dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa SJ masih mengalami kerugian pembelian avtur dari FS yang didapat dan kerugian ini tetap harus di subsidi melalui tarif dasar. Tampilan dari “worksheet” pembelian avtur dibandingkan dengan FS yang didapat dalam Bukti C2.7 juga membuktikan bahwa SJ masih mengalami kerugian. Penerapan FS sejak Maret

200

SALINAN 2008

dilakukan

dengan

formula

yang

ditetapkan

oleh

Departemen Perhubungan.; --------------------------------------------Rumusannya adalah: FS = [(B-A) x D]/C ---------------------------A: Harga avtur referensi Rp. 2700/liter; -----------------------------B: Harga avtur berlaku perliter; ---------------------------------------C: Total penumpang (load factor) 70%; -----------------------------D: Rata-rata pemakaian avtur per jam per pesawat;----------------32.1.20 SJ merujuk pada formula tersebut untuk penentuan FS dengan asumsi load factor 85%. Harga avtur berlaku per liter diasumsikan Rp. 7500 per liter berdasarkan harga empiris yang berlaku. Perlu diketahui tidak mungkin variable B (harga avtur berlaku per liter) ditetapkan secara aktual karena daftar harga dikeluarkan oleh Pertamina per dua minggu serta kewajiban pemenuhan deposito harus dilakukan dimuka melalui penerapan system topping up. Load factor 85% dengan sendirinya akan memperkecil besaran FS. Begitu pula SJ mempunyai beban resiko usaha yang besar dengan asumsi harga avtur sebesar Rp. 7500 per liter karena dapat saja terjadi harga avtur melebihi harga asumsi tersebut. SJ tidak menggandakan FS-nya berdasarkan rumusan tersebut untuk penerbangan berdurasi 2-3 jam.; --------32.1.21 Penentuan FS oleh SJ tersebut di atas sama sekali tidak menyebabkan adanya penyalahgunaan FS untuk mencari keuntungan yang eksesif sebagaimana dibuktikan melalui dokumen pembukuan SJ yang disampaikan ke pada Tim Pemeriksa Lanjutan; ----------------------------------------------------32.1.22

Situasi ini semakin diperkuat dengan kecilnya marjin profit SJ yang tertera dalam audited financial statement yang disampaikan kepada Tim Pemeriksa; -------------------------------------------------

32.1.23 Bahwa seperti disampaikan dalam BAP SJ persaingan pada sektor penerbangan sangat ekstrim dan sangat tajam. Dalam situasi ini bahkan SJ tidak pernah memiliki kehendak untuk berkoordinasi dengan pesaingnya. SJ selalu dituntut untuk

201

SALINAN beroperasi secara efisien dan inovatif untuk memenangi persaingan, bukan melalui tindakan illegal penetapan harga;-----32.1.24 Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, SJ berpendapat bahwa unsur-unsur pada Pasal 5 UU Persaingan tidak dapat dipenuhi dalam perkara a quo yaitu: FS bukanlah harga dalam pengertian Pasal 5 UU Persaingan; tidak pernah ada suatu perjanjian dalam bentuk apapun dilakukan SJ; tidak ada keuntungan yang didapat oleh SJ dari FS; sehingga Majelis Komisi harus menolak LHPL dan membebaskan SJ dari segala tuntutannya;----------------------32.2

Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan Telah Keliru Menerapkan Pasal 21 UU Persaingan;--------------------------------------------------------------------------32.2.1

Pasal 21 UU Persaingan melarang pelaku usaha melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----------------------------------------------------------------------

32.2.2

Ketentuan di atas merupakan ketentuan umum yang bertujuan menjamin transparansi biaya pada pemasokan barang atau jasa yang terdiri dari beberapa bagian, dimana bentuk penjualan dengan

harga

yang

rendah

terlebih

dengan

melakukan

kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya tidak diperbolehkan; ----------------------------------------------------32.2.3

Untuk membuktikan kecurangan tersebut Tim Pemeriksa harus menguji kebenaran dari biaya produksi (jasa) yang disampaikan oleh pelaku usaha dalam hal ini perusahaan penerbangan. Pengujian secara fair dan objektif hanya dapat dilakukan melalui audit pembukuan terlapor. Tim Pemeriksa Lanjutan tidak pernah melakukan

audit

tersebut

dan

karenanya

tidak

dalam

kewenangannya untuk menentukan telah terjadinya atau tidaknya kecurangan penentuan biaya produksi; ------------------------------32.2.4

Perlu dipertimbangkan dengan baik bahwa Penjelasan Pasal 21 UU Persaingan menyatakan kecurangan dalam metapkan biaya

202

SALINAN produksi dan biaya lainnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya; 32.2.5

Jadi maksud dari kecurangan pada Pasal 21 UU Persaingan adalah upaya memperoleh faktor-faktor produksi yang melanggar peraturan perundang-undangan. Serta, faktor-faktor produksi tersebut lebih rendah dari yang seharusnya;--------------------------

32.2.6

LHPL tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. LHPL juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kecurangan dengan upaya memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya;---------

32.2.7

Namun demikian penjelasan tersebut secara mutlak mensyaratkan kecurangan biaya produksi atau biaya lainnya yang dimaksud pada Pasal 21 UU Persaingan hanya terjadi apabila pelaku usaha menetapkan biaya produksi atau biaya lainnya lebih rendah dari yang seharusnya (under value) dengan tujuan untuk menguasai pasar. Kenyataan ini tidak dapat dibantah karena Pasal 21 UU Persaingan termasuk dalam Bagian Ketiga UU Persaingan tentang Penguasaan Pasar. Pasal 21 UU Persaingan berkaitan dengan Pasal 20 dari UU Persaingan yang berkenaan dengan “predatory pricing”. Penguasaan pasar tidak mungkin dilakukan dengan menerapkan harga yang tinggi; -------------------------------

32.2.8

Terbukti bahwa Tim Pemeriksa telah menerapkan Pasal 21 UU Persaingan ini secara rancu, keliru dan tidak pada tempatnya. Tim Pemeriksa dalam perkara a quo secara keliru memfokuskan analisis penerarapan Pasal 21 UU Persaingan dengan menerapkan biaya produksi atau biaya lainnya secara eksesif untuk memanipulasi adanya keuntungan melalui deklarasi biaya produksi atau biaya lainnya secara eksesif;---------------------------

32.2.9

Kerancuan atau kekeliruan dari Tim Pemeriksa Lanjutan semakin jelas ketika LHPL menghubungkan Pasal 21 UU Persaingan dengan kerugian konsumen atau pelanggan. Pasal 21 UU

203

SALINAN Persaingan dengan jelas hanya berhubungan dengan persaingan antara pelaku usaha, dalam hal ini, berkenaan dengan penguasaan pasar dengan merendahkan biaya produksi atau biaya lainnya dari yang seharusnya untuk menetapkan harga jual yang juga lebih rendah dari seharusnya. Tujuan dari kesemuanya adalah untuk menguasai pasar. Tidak mungkin penguasaan pasar dilakukan dengan menerapkan harga yang eksesif;-----------------------------32.2.10 Unsur pada Pasal 21 UU Persaingan ini dengan demikian sama sekali tidak terpenuhi dan karenanya Majelis Komisi harus menolak LHPL serta membebaskan SJ dari segala tuduhan pelanggaran; -------------------------------------------------------------32.2.11 Bahwa terlepas dari apapun sebagaimana disampaikan di atas, SJ sama sekali tidak melakukan kecurangan dalam membuat dasar kalkulasi biaya FS. SJ telah membuktikan melalui submisi data pembukuannya bahwa tidak ada keuntungan yang didapat dari FS. Sebaliknya SJ masih merugi dengan penerapan FS tersebut; 32.2.12 Kekeliruan Tim Pemeriksa dalam menerapkan Pasal 21 UU Persaingan tersebut sekaligus menginvalidasi semua modelmodel ekonomi yang diterapkan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan untuk membuktikan telah terjadinya pelanggaran Pasal 21 UU Persaingan. Bahkan model-model teori ekonomi tersebut tidak dapat membuktikan telah terjadinya pelanggaran pada Pasal 5 UU Persaingan;---------------------------------------------------------------32.2.13 Berdasarkan fakta-fakta di atas, unsur-unsur pelanggaran pada Pasal 5 dan 21 UU Persaingan sama sekali tidak terbukti. Karenanya SJ harus dibebaskan dari segala tuduhan pelanggaran; 33.

Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti C14.3); -------------------------------------------------------33.1 Bahwa pada halaman 20 butir 3.2 LHPL tentang Kronologis Pemberlakuan Fuel Surcharge, Tim Pemeriksa mengemukakan faktafakta penting antara lain; -----------------------------------------------------------

204

SALINAN 33.1.1

Bahwa Ditjen Perhubungan Udara mengirimkan surat kepada INACA melalui surat Ref Nomor : AU/5581/DAU.1952/05 tanggal 31 Oktober 2005 perihal pengenaan fuel surcharge atas kenaikan harga avtur. Dalam menyetujui pengenaan fuel surcharge tersebut, Ditjen Perhubungan Udara meminta INACA memperhatikan beberapa hal; -----------------------------------------

33.1.2

Bahwa setelah INACA menetapkan fuel surcharge sebesar Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) yang mulai berlaku sejak 10 Mei 2006, KPPU mengadakan pertemuan dengan INACA pada tanggal 16 Mei 2006, kemudian memberikan masukan kepada INACA dengan mengirimkan Surat Nomor 207/K/V/2006 tanggal 30 Mei 2006, yang intinya agar INACA mencabut penetapan mengenai fuel surcharge dan mengembalikan kewenangan penetapan fuel surcharge kepada masing-masing maskapai penerbangan;-------------------------------------------------------------

33.1.3

Bahwa

selanjutnya

berdasarkan

Notulen

Rapat

No.

9100/57/V/2006, INACA mengadakan Rapat Anggota dan Pengurus INACA pada tanggal 30 Mei 2006 yang pada intinya menyimpulkan penerapan dan besaran fuel surcharge diserahkan kembali

kepada

masing-masing

perusahaan

penerbangan

nasional Anggota INACA; ---------------------------------------------33.1.4

Bahwa pada saat perkara ini berlangsung, Pemerintah c.q. Departemen Perhubungan sedang melakukan Revisi atas KM No. 8 Tahun 2002 dan KM No.9 Tahun 2002; ----------------------------

33.1.5

Bahwa konsekuensi jika Revisi KM No. 9 Tahun 2002 tersebut diberlakukan, maka fuel surcharge sudah tidak ada lagi karena asumsi harga avtur sudah diubah yaitu sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah) per liter yang sudah diperhitungkan dalam perhitungan tarif batas atas tersebut;---------------------------------

33.2 Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terungkap bahwa saat perkara ini berlangsung,

Pemerintah

c.q.

Departemen

Perhubungan

sedang

melakukan Revisi atas KM No. 8 Tahun 2002 dan KM No. 9 Tahun

205

SALINAN 2002, dimana komponen fuel surcharge akan hilang dan masuk dalam komponen harga setelah penetapan harga avtur Rp 10.000,- . Hal ini membuktikan bahwa perkara ini masih prematur karena dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah akan segera menetapkan tarif batas atas dengan komponen fuel surcharge di dalamnya sehingga fuel surcharge bukan lagi isu yang perlu diperdebatkan;------------------------33.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, KPPU sendiri telah memberikan masukan kepada INACA agar mengembalikan kewenangan penetapan fuel surcharge kepada masing-masing maskapai penerbangan, artinya masing-masing maskapai penerbangan boleh membuat formula perhitungan sendiri untuk fuel surcharge. INACA telah menindaklanjuti masukan tersebut dengan mengadakan Rapat Anggota dan Pengurus INACA pada tanggat 30 Mei 2006 yang pada intinya menyimpulkan penerapan dan besaran fuel surcharge diserahkan kembali kepada masingmasing perusahaan penerbangan nasional Anggota INACA, sesuai dengan Notulen Rapat No. 9100/57 /V /2006; --------------------------------------------33.4 Bahwa

apabila

dibandingkan

dengan

formula

yang

ditetapkan

pemerintah, dalam hal ini Departemen Perhubungan, maka formula perhitungan fuel surcharge Terlapor III justru menghasilkan perhitungan fuel surcharge yang jauh lebih rendah dari perhitungan yang digunakan oleh Departemen Perhubungan, sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 22 dan Tabel 23, Tabel 24 dan Tabel 25 LHPL; --------------------------------33.5 Bahwa Terlapor III telah menyerahkan data pendapatan fuel surcharge dan fuel cost untuk tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 sebagaimana terlampir kepada Tim Pemeriksa, namun Tim Pemeriksa telah keliru dalam melakukan input atas Fuel Cost (FC) dalam Tabel 27 halaman 56. Tim Pemeriksa menginput Biaya Avtur 2002 menjadi FC, padahal seharusnya yang diinput sebagai FC adalah selisih biaya avtur 2002 dengan tahun bersangkutan yaitu 2006, 2007, 2008 dan 2009; --------------------------------33.6 Bahwa berdasarkan data Perbandingan Fuel Surcharge (FS) dengan Fuel Cost (FC) yang telah diserahkan oleh Terlapor III kepada Tim Pemeriksa

206

SALINAN tersebut, diperoleh fakta bahwa Terlapor III mengalami kekurangan biaya avtur dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, sebagai berikut: ----------REKAPITULASI KEKURANGAN BIAYA AVTUR Tahun 2006 s.d 2009 KEKURANGAN BIAYA AVTUR

2006 2007 2008 2009

(242,427,513,179) (354,533,461,932) (333,4 73,537,852) 29,329,464,275

TOTAL

(901,105,048,687)

33.7 Bahwa selanjutnya dapat dilihat dari Laporan Keuangan Terlapor III yang telah diserahkan kepada KPPU, walaupun Terlapor III telah menerapkan fuel surcharge, namun masih tidak dapat menutupi kerugian akibat kenaikan avtur. Bahkan di saat turunnya harga avtur, Terlapor III juga menurunkan fuel surcharge dan masih tidak juga mendapatkan keuntungan yang tidak dapat menutupi kenaikan harga avtur di tahun-tahun sebelumnya. Kesimpulannya, Terlapor III tidak pernah memperoleh keuntungan dari selisih harga avtur; ------------------------------------------------------------------33.8 Bahwa Terlapor III akan menanggapi beberapa hal dalam analisis yaitu mengenai dugaan penetapan harga pada butir 4.3 LHPL yang dimulai dari halaman 65, dan dugaan kecurangan dalam menetapkan fuel surcharge sebagaimana diuraikan Tim Pemeriksa pada butir 4.4 yang dimulai dari halaman 84; --------------------------------------------------------------------------33.9 Mengenai dugaan penetapan harga sebagaimana diuraikan Tim Pemeriksa pada

butir 4.3 LHPL yang dimulai dari halaman 65, Terlapor III

menanggapi sebagai berikut;-------------------------------------------------------33.9.1 Bahwa perhitungan fuel surcharge yang dilakukan oleh Terlapor III didasarkan pada rumusan yang merujuk pada komponen-komponen sebagai berikut : -------------------------------------------------------------a.

harga avtur pada saat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2002 diberlakukan; -----------------------------------

207

SALINAN b.

harga avtur yang berlaku saat itu; -----------------------------------

c.

kebutuhan/konsumsi avtur per bulan; ------------------------------

d.

jumlah penumpang yang diangkut per bulan;----------------------

33.9.2 Bahwa untuk menentukan besaran fuel surcharge bagi setiap maskapai sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya jenis pesawat, jarak tempuh pesawat untuk suatu rute, rute yang diambil (apakah point to point atau rute yang berkelanjutan), sehingga besaran fuel surcharge untuk setiap maskapai tentu tidak sama karena faktor-faktor yang berbeda. Juga faktor alternate, misalnya pesawat seharusnya ke Surabaya tetapi karena faktor tertentu akhirnya

harus

mendarat

di

Denpasar,

maka

avtur

yang

diperhitungkan juga berbeda. Terlapor III juga membagi rata-rata fuel surcharge per penumpang untuk jarak tempuh penerbangan yang kurang dari 1 jam, antara 1 jam sampai 3 jam, dan lebih dari tiga jam; 33.9.3 Bahwa asumsi perhitungan load factor Terlapor III sebagaimana Tabel 21 adalah 75.28% untuk average load factor 2006, 2007 dan 2008 dan asumsi load factor dalam perhitungan fuel surcharge adalah 70% yang sejalan dengan formula pemerintah yaitu 70% untuk asumsi load factor. --------------------------------------------------33.9.4 Bahwa tarif dasar atau fare basic sudah dibagi dalam kelas-kelas dan sudah menjadi pengetahuan umum tentunya bahwa agen perjalanan dan maskapai membagi harga tiket dasar dalam kelas kelas Y, S,W,B,H,K,L,M,N dan V dengan selisih masing-masing 10%(lihat "Rincian Perhitungan Harga Tiket Berdasarkan waktu Tempuh");---33.10 Bahwa sesuai keterangan Terlapor III di hadapan Tim Pemeriksa didapatkan fakta bahwa: ----------------------------------------------------------33.10.1 Terlapor III mengoperasikan pesawat dengan sistim berbeda dengan maskapai lainnya yang point to point (misalnya Jakarta Surabaya p.p), yaitu Terlapor III mengoperasikan secara multi leg dan long haul (misalnya Jakarta-Denpasar-Mataram). Oleh karena itu untuk besaran fuel surcharge, Terlapor III mempunyai formula perhitungan yang berbeda; -----------------------------------

208

SALINAN 33.10.2 Penentuan fuel surcharge tiap pesawat berbeda karena konsumsi avtur juga berbeda; -----------------------------------------------------33.10.3 Harga avtur dapat mencapai 50% dari operating cost; ------------33.10.4 Operating cost Terlapor III lebih tinggi dari maskapai lain karena menggunakan

pesawat-pesawat

lama.

Untuk

memperoleh

keuntungan 0.5 cent dollar sangat sulit dalam industri penerbangan; ------------------------------------------------------------33.10.5 Terlapor III adalah penerbangan yang full service dan melayani penumpang sebagian besar di wilayah Tengah dan Timur Indonesia, bahkan melayani penerbangan perintis;-----------------33.11 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka jelas formula perhitungan Terlapor III berbeda dengan para Terlapor lainnya dan menghasilkan perhitungan fuel surcharge yang juga berbeda. Hal ini tampak dalam tabel-tabel pergerakan FS dari masing-masing maskapai penerbangan yang berbeda satu sama lain; -------------------------------------33.12 Bahwa dari uraian fakta-fakta dalam pemeriksaan juga didapatkan fakta bahwa INACA sesuai dengan Notulen Rapat No. 9100/57/V/2006, mengadakan Rapat Anggota dan Pengurus INACA pada tanggal 30 Mei 2006 yang pada intinya menyimpulkan penerapan dan besaran fuel surcharge

diserahkan

kembali

kepada

masing-masing

perusahaan

penerbangan nasional anggota INACA, sesuai dan sebagai tindak lanjut dari saran KPPU sendiri. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kesepakatan penetapan harga di antara maskapai penerbangan; -------------33.13 Bahwa Ketua Dewan Pimpinan INACA yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal INACA dalam BAP nya tertanggal 21 Januari 2010, menyatakan bahwa masing-masing maskapai mempunyai formula sendiri, Dephub juga mempunyai formula sendiri dan setiap maskapai mempunyai konsumsi bahan bakar yang berbeda jadi tidak dapat disamakan; -----------------------33.14 Mengenai perbadingan harga avtur, Sekjen INACA tersebut menyatakan bahwa perbandingan harga avtur adalah tahun 2002 sebesar Rp 2700,- per liter sebagai basic tarif, jadi apabila ada penurunan harga avtur tahun 2008

209

SALINAN maka perbandingan harus dengan harga avtur tahun 2002 bukan tahun 2008; ---------------------------------------------------------------------------------33.15 Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa diberlakukannya fuel surcharge tujuannya adalah untuk menutupi kerugian dari kenaikan harga fuel. Bahkan di akhir BAP, beliau menyatakan bahwa perkara ini memang tidak dimanipulasi oleh maskapai penerbangan kemudian penyesuaian tarif juga akan dibenahi oleh pemerintah dalam waktu dekat ini dan supaya perkara ini dapat diselesaikan dengan baik bersama-sama; ----------------------------33.16 Bahwa kalaupun ada komunikasi antara anggota INACA yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2006 sebagaimana diuraikan oleh Tim Pemeriksa dalam butir 3.10 halaman 58-60 dan butir 4.3 (47) halaman 67, maka komunikasi tersebut sudah tidak berlaku lagi dan sudah dicabut berdasarkan saran KPPU sendiri dengan adanya rapat INACA yang pada intinya menyimpulkan penerapan dan besaran fuel surcharge diserahkan kembali kepada masingmasing perusahaan penerbangan nasional Anggota INACA; 33.17 Bahwa pendapat atau penilaian Tim Pemeriksa sendiri mengenai penetapan harga bertentangan satu sama lain dan memperlihatkan ambiguitas. Di satu sisi Tim Pemeriksa mengakui bahwa KPPU telah memberikan saran mengenai pengenaan fuel surcharge setelah tanggal 10 Mei 2006, telah ada tindak lanjut dari INACA yang mengembalikan penerapan dan besaran fuel surcharge kepada masing-masing maskapai penerbangan. Di sisi lain Tim Pemeriksa masih menyatakan bahwa penetapan fuel surcharge sebesar Rp 20.000,- pada tanggal 10 Mei 2006 merupakan suatu bentuk kartel; --------------------------------------------------33.18 Bahwa yang dimaksud dengan "kartel" adalah "pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat". Kartel diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999. Tuduhan "kartel" oleh Tim Pemeriksa merupakan tuduhan yang berbeda dengan pasal dugaan pelanggaran yaitu Pasal 5 ayat (1) mengenai penetapan harga yang

210

SALINAN ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran oleh Tim Pemeriksa sendiri. Hal ini jelas menunjukkan ambiguitas, keraguraguan, bahkan ketidakjelasan dugaan pelanggaran yang akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum; 33.19 Bahwa Tim Pemeriksa juga berpendapat bahwa perubahan fuel surcharge yang cenderung sama pada bulan Mei 2006-Maret 2008 merupakan bukti adanya perjanjian untuk menetapkan besaran fuel surcharge secara bersama-sama, padahal di sisi lain Tim Pemeriksa mengakui bahwa INACA telah menyerahkan besaran fuel surcharge kepada masing-masing maskapai penerbangan;------------------------------------------------------------33.20 Bahwa kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti yang sah mengenai adanya perjanjian penetapan harga adalah kesimpulan yang keliru, karena: 33.20.1

Besaran fuel surcharge yang tidak jauh berbeda, tidak dapat diindikasikan sebagai suatu kesepakatan antar maskapai karena perhitungan fuel surcharge mengikuti harga avtur (lihat bukti "Penerapan Fuel Surcharge dari Tahun ke Tahun"); -------------

33.20.2

Harga avtur yang diperoleh oleh masing-masing maskapai dari Pertamina dengan cara deposit dan sesuai kebutuhan. Harga avtur juga dipengaruhi oleh supply chain (vide BAP Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Persero). Harga avtur pada bulan November 2007-November 2008 juga menunjukkan kenaikan tajam sejalan dengan kenaikan fuel surcharge dalam tabel dan grafik pergerakan fuel surcharge; -----------------------

33.20.3

Pergerakan fuel surcharge masing-masing maskapai juga berbeda

karena

masing-masing

maskapai

mempunyai

komponen-komponen yang berbeda dalam menentukan besaran fuel surcharge, sama sekali tidak ada perjanjian penetapan harga;-------------------------------------------------------------------33.21 Mengenai dugaan kecurangan dalam menetapkan fuel surcharge sebagaimana diuraikan Tim Pemeriksa pada butir 4.4 LHPL yang dimulai dari halaman 84, Terlapor III menanggapi sebagai berikut: ------------------33.21.1

Bahwa pada halaman 100, Tim Pemeriksa berkesimpulan bahwa pergerakan fuel surcharge Terlapor III tidak berubah

211

SALINAN terlepas dari perubahan harga avtur. Hal ini sangat bertentangan dengan grafik yang menunjukkan pergerakan fluktuatif;--------33.21.2

Bahwa pada halaman 147, Tim Pemeriksa berkesimpulan bahwa dalam periode II yaitu bulan April 2008 sampai dengan September 2009, para Terlapor telah memperoleh keuntungan dari fuel surcharge karena harga fuel surcharge yang ditetapkan masing-masing maskapai berada di atas harga fuel surcharge yang dihitung berdasarkan formula Departemen Perhubungan. Hal ini sangat bertentangan dengan keterangan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam BAP tanggal 21 Januari 2010 yang menyatakan antara lain: --------------------------------33.21.2.1

Selama ini belum ada maskapai yang melebihi rambu-rambu yang ditetapkan, dan telah diteliti dokumen dari setiap penerbangan misalnya dilihat seluruh komponen biaya produksi, lalu dilihat pendapatan setiap maskapai, selama ini tidak ada yang mendapat untung signifikan; -------------------

33.21.2.2

Dirjen Perhubungan Udara kesutitan menetapkan formula tarif berdasarkan pergerakan fuel karena harga fuel tidak bisa di prediksi; ---------------------

33.21.2.3

Apabila diteliti dari Laporan Keuangan Terlapor III Tahun buku 2006-2008, secara jelas dapat dibuktikan bahwa Terlapor III sama sekali tidak memperoleh

keuntungan

apapun

dari

fuel

surcharge; ---------------------------------------------33.21.3

Bahwa pada halaman 148, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa penerapan fuel surcharge dipergunakan untuk menutupi biaya operasional lainnya. Dalam uraian Tim Pemeriksa tidak ada satu bukti pun yang dapat menunjukkan bahwa Terlapor III menerapkan fuel surcharge untuk menutupi biaya operasional. Sebaliknya Terlapor III telah memberikan bukti mengenai perbandingan pendapatan fuel surcharge dengan fuel cost yang

212

SALINAN menunjukkan bahwa pendapatan fuel surcharge (FS) di tahun 2006-2008 sama sekali tidak dapat menutupi kerugian atas biaya avtur atau fuel cost (FC) pada tahun-tahun tersebut, dengan kata lain justru FC Terlapor III lebih besar dari pendapatan FS. Hal ini berarti Terlapor III sama sekali tidak memperoleh keuntungan apapun dari pendapatan FS;-----------33.22 Tanggapan Mengenai Kesimpulan; ----------------------------------------33.22.1 Bahwa pada intinya sesuai butir 5 Kesimpulan halaman 149, Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya bukti pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 21 UU Nomor 5 tahun 1999 yang diakukan oleh Para Terlapor, termasuk di dalamnya Terlapor III; ----------------------------------------------------------------------33.22.2 Bahwa butir 3 Kesimpulan menyatakan ada perjanjian di antara beberapa Terlapor dan kecenderungan kesamaan perubahan fuel surcharge yang ditetapkan oleh para Terlapor pada periode I; -33.22.3 Bahwa pada butir 4, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa para Terlapor telah menetapkan biaya fuel surcharge secara curang dengan tidak adanya perubahan dari harga avtur sejak Mei 2006 sampai Desember 2009 dan nilai fuel surcharge sejak Maret 2008 telah melampaui tarif batas atas sesuai KM No.9 Tahun 2002; -------------------------------------------------------------------33.23 Bahwa Terlapor III menanggapi pokok-pokok kesimpulan Tim Pemeriksa di atas, sebagai berikut: --------------------------------------------33.23.1 Bahwa Tim Pemeriksa harus dapat membuktikan adanya perjanjian penetapan fuel surcharge di antara beberapa Terlapor. Namun faktanya dalam LHPL, tidak ada bukti mengenai perjanjian di antara beberapa Terlapor tersebut, dan juga tidak jelas siapa saja Terlapor dimaksud yang telah membuat perjanjian tersebut; ---------------------------------------33.23.2 Bahwa kecenderungan kesamaan perubahan fuel surcharge juga tidak dapat dijadikan bukti atau indikator adanya perjanjian

penetapan fuel

surcharge

karena

faktanya

213

SALINAN penetapan fuel surcharge di antara masing-masing maskapai berbeda karena formula dan komponen-komponen yang juga berbeda. Salah satu faktor yang hampir sama hanya harga avtur yang justru sangat berpengaruh terhadap penentuan fuel surcharge. Oleh karena itu persamaan maupun perbedaan mengenai besaran fuel surcharge pada masingmasing maskapai sama sekali tidak dapat disimpulkan sebagai adanya suatu perjanjian penetapan harga.;------------33.23.3 Bahwa Terlapor III sama sekali tidak melakukan kecurangan apapun dalam penetapan fuel surcharge dan juga tidak mengambil keuntungan apapun dari fuel surcharge. Hal ini dapat dibuktikan dari Laporan Keuangan Terlapor III periode 2006-2008; ------------------------------------------------33.23.4 Bahwa nilai fuel surcharge tidak dapat dikatakan melampaui tarif batas atas dalam KM No.9 Tahun 2002 karena komponen fuel surcharge tidak ada dalam KM No.9 Tahun 2002. Maskapai justru menerapkan fuel surcharge karena tarif batas atas tidak dapat mengatasi harga avtur yang malambung dan fluktuatif yang bukan merupakan komponen dalam tarif batas atas tersebut; -----------------------------------33.23.5 Bahwa Terlapor III menolak tegas kesimpulan yang menyatakan bahwa ada bukti pelanggaran terhadap Pasal 5 dan 21 UU Nomor 5 tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor III beserta Para Terlapor lainnya karena seluruh fakta-fakta yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terlapor III sama sekali tidak melakukan pelanggaran;------33.24 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlapor III berpendapat bahwa dugaan pelangagaran Pasal 5 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah dugaan yang tidak didasarkan atas fakta-fakta dan tidak beralasan hukum;-----------------------------------------------------------

214

SALINAN 34.

Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, Terlapor IV, PT Mandala Airlines menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti C14.4);---------------------------------------------------------------------------------34.1

Bahwa Tim Pemeriksa dalam Laporan pada intinya menyimpulkan bahwa terdapat bukti pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 21 UU No.5 Tahun 1999 tentang .Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Monopoli") yang dilakukan oleh PT Mandala Airlines sebagai Terlapor IV. Sebelum Majelis Komisi menilai, menyimpulkan,

dan

memutuskan

perkara,

berikut

disampaikan

pembelaan kami, adapun garis besar pembelaan yang hendak kami ajukan sebagai Terlapor IV, kami sampaikan sebagai berikut; ------------34.1.1

Bahwa dugaan yang menyatakan Terlapor IV telah melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dengan cara membuat

perjanjian

untuk

menetapkan

harga

Fuel

Surcharge adalah TIDAK BENAR. Kebijakan Terlapor IV dalam melakukan perubahan komponen harga Fuel Surcharge sesuai dengan harga avtur bukan merupakan hasil perjanjian dengan maskapai penerbangan lainnya, melainkan rnerupakan hal yang telah diketahui oleh Pernerintah (dalam hal ini Departemen Perhubungan), serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku’----------------------------------------------------------34.1.2

Bahwa dugaan yang menyatakan Terlapor IV telah melanggar Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 dengan melakukan perbuatan curang dalam menetapkan biaya produksi adalah tidak benar. Bahwa pergeseran harga avtur, baik kenaikan maupun penurunan seiring perubahan harga minyak dunia, yang berlangsung cepat dalam kurun waktu tertentu, melemahkan efisiensi produk usaha penerbangan serta dapat mengakibatkan kerugian biaya produksi pada maskapai penerbangan secara nasional adalah dasar Terlapor IV dalam menetapkan besaran Fuel Surcharge;-------------------------------

215

SALINAN 34.2 Pendapat atau Pembelaan Terlapor IV atas Tuduhan Pelanggaran Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999:------------------------------------34.2.1 Pasal 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 berbunyi:------------------"(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. " -----------(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: -------------------------------------------------------a.

suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau ---------------------------------

b.

suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. " ------------------------------------------------------

34.2.2 Bahwa menurut KPPU, sehubungan dengan Pasal 5 UU Monopoli tersebut Terlapor IV diduga telah membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing (maskapai penerbangan domestik lainnya) untuk menetapkan harga atas Fuel Surcharge (price fixing) sebagai komponen dalam biaya tiket perjalanan pesawat; --------------------34.2.3 Bahwa Terlapor IV tidak pemah membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan Maskapai penerbangan lainnya untuk menetapkan harga Fuel Surcharge, sehingga tuduhan pelanggaran Terlapor IV terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tidak benar. RapatRapat Maskapai Penerbangan dengan INACA bukan bentuk Kartel dan tidak menghasilkan Perjanjian Apapun;---------------------------34.2.4 Bahwa dalam Laporan bagian IV Analisis angka 54 halaman 68, KPPU menyebutkan "bahwa penetapan Fuel Surcharge sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu) pada tanggal 10 Mei 2006, meskipun telah dilakukan sesuai prosedur dan dengan sepengetahuan Menteri Perhubungan cq Dirjen Perhubungan Udara, Tim Pemeriksa menilai hal tersebut merupakan suatu bentuk kartel yang dilakukan oleh maskapai penerbangan melalui wadah INACA

216

SALINAN sebagaimana diuraikan dalam angka 3.2. tentang Kronologis Pemberlakuan Fuel Surcharge"; ---------------------------------------34.2.5 Bahwa selama ini telah dilakukan serangkaian rapat bersama INACA dengan perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia dan juga diikuti oleh unsur dari Departemen Perhubungan dimana INACA (Indonesia National Air Carriers Association) sebagai Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia merupakan satusatunya wadah usaha dalam industri penerbangan nasional dan sebagai mitra kerja pemerintah; ----------------------------------------34.2.6 Bahwa adapun kehadiran Terlapor IV dalam rapat yang diadakan oleh INACA adalah semata sebagai anggota dari INACA, yang melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai salah satu maskapai yang tergabung sebagai anggota INACA, sebagai satu-satunya wadah organisasi penerbangan nasional;-------------------------------34.2.7 Bahwa rangkaian rapat tersebut bukan merupakan perbuatan yang mengindikasikan suatu bentuk kartel yang dilakukan oleh maskapai penerbangan melalui wadah INACA sebagaimana disebutkan dalam Laporan KPPU di atas, melainkan merupakan rapat biasa yang dilakukan sebagai bentuk koordinasi atas berbagai hal antara maskapai penerbangan Anggota INACA dengan INACA; ---------34.2.8 Bahwa dalam salah satu rapat pada tanggal 5 Februari 2008 tentang Pengenaan Fuel Surcharge, tercatat dalam notulensi bahwa INACA menyatakan bahwa Fuel Surcharge diterapkan untuk mengatasi melonjaknya harga avtur dunia. Dalam beberapa rapat mengenai Fuel Surcharge, disampaikan bahwa untuk penerapan dan besaran Fuel Surcharge diserahkan kembali kepada masing-masing perusahaan penerbangan nasional Anggota INACA; ----------------34.2.9 Bahwa dengan demikian jelas, rapat-rapat yang dilakukan bersama INACA merupakan rapat biasa yang dilakukan terhadap semua hal dan permasalahan dalam penerbangan yang di dalamnnya juga membahas mengenai Fuel Surcharge, namun bukan merupakan bentuk kartel untuk menetapkan besaran Fuel Surcharge; -----------

217

SALINAN 34.2.10 Bahwa lebih jauh sebagaimana dinyatakan oleh KPPU, serangkaian rapat tersebut telah dilakukan sesuai prosedur dan dengan sepengetahuan Menteri Perhubungan c.q. Dirjen Perhubungan Udara, sehingga dengan demikian rapat yang bersifat terbuka dan diketahui oleh unsur pemerintah jelas menunjukkan bahwa tidak ada dan tidak pernah terjadi kartel ataupun tindakan melanggar hukum lainnya yang dilakukan oleh maskapai penerbangan secara bersama-sama; ------------------------------------------------------------34.2.11 Tidak ada perjanjian yang dibuat oleh Terlapor IV bersama maskapai penerbangan lainnya untuk menetapkan besaran Fuel Surcharge; -----------------------------------------------------------------34.2.12 Bahwa sebelum diserahkan kepada masing-masing maskapai penerbangan, penetapan besaran Fuel Surcharge didasarkan atas surat izin yang dikeluarkan Departemen Perhubungan atas permohonan dari INACA sehingga kemudian dimunculkan angka Rp. 20.000,- pada tanggal 10 Mei 2006; -------------------------------34.2.13 Bahwa alasan-alasan munculnya usulan mengenai pengenaan Fuel Surcharge telah sesuai dengan bukti surat permohonan yaitu (i) Surat No. INC-1001/A/16/X/2004 tentang Permohonan Pengenaan Surcharge Atas Kenaikan Harga BBM Penerbangan tertanggal 22 Oktober 2004; (ii). Surat No. INC-1001/A/28/V/2005 tentang Kelangsungan Usaha Perusahaan Penerbangan Nasional tertanggal 12 Mei 2005; Surat No. INC-1001/A/31/VI/2005 tentang Usulan Pengenaan Fuel Surcharge tertanggal 7 Juni 2005; Surat No.INC1001/A/39/X/2005 tentang Permohon.an !zin Pengenaan Fuel Surcharge atas Kenaikan Harga BBM tertanggal 11 Oktober 2005; 34.2.14 Bahwa dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Kepmenhub KM No.9 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi; -----------------------------------------------------------34.2.15 Bahwa kemudian, berdasarkan usul KPPU kepada INACA dan Departemen Perhubungan, akhirnya penetapan besaran Fuel

218

SALINAN Surcharge diserahkan kembali kepada masing-masing maskapai penerbangan; --------------------------------------------------------------34.2.16 Bahwa dalam Bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, dinyatakan dengan tegas tentang pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." (KUHPerdata, Prof R. Subeki, S.H., cetakan ke-38, 2007) 34.2.17 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU Monopoli, yang dimaksud dengan "perjanjian" adalah: "Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. " ------------------------------------------------------------34.2.18 Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian dari perjanjian tersebut di atas, tidak ada perjanjian ataupun kesepakatan atau tindakan mengikatkan diri dalam bentuk apapu yang dibuat dari pelaksanaan rapat-rapat tersebut, termasuk price signalling ataupun cara-cara maupun bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan suatu perjanjian antara Terlapor IV bersama maskapai penerbangan lainnya dalam menetapkan besaran Fuel Surcharge; ---------------------34.3 Pendapat atau Pembelaan atas Tuduhan Pelanggaran Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: ----------------------------------------------34.3.1 Bahwa Pasal 21 Undang-undang No 5 Tahun 1999 berbunyi: -------"Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."-----------------------------34.3.2 Bahwa terhadap Pasal 21 ini, Terlapor IV diduga melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi, dengan asumsi pergerakan selisih avtur aktual dan basis tidak selaras dengan perubahan harga Fuel Surcharge yang diterapkan sebagai

219

SALINAN komponen tiket perjalanan pesawat yang harus dibayar oleh penumpang; ----------------------------------------------------------------34.3.3 Penetapan besaran Fuel Surcharge oleh Terlapor IV adalah untuk mengantisipasi fluktuasi instan kenaikan harga avtur; ---------------34.3.4 Bahwa Fuel Surcharge adalah tambahan biaya yang dikenakan oleh perusahaan penerbangan karena harga avtur di lapangan melebihi harga avtur pada perhitungan pokok; --------------------------------34.3.5 Bahwa berdasarkan pada Risalah Rapat tentang Pengenaan Fuel Surcharge tanggal 5 Februari 2008, yang menjadi alasan perusahaan menerapkan Fuel Surcharge adalah sebagai berikut: a.

Karena biaya/harga avtur tinggi; ----------------------------

b.

ApabiIa

harga

jual

tiket

dinaikkan,

berdampak

menurunnya kemampuan bersaing terhadap kompetitor; c.

Kenaikan harga avtur tidak dapat diimbangi dengan pengorbanan menurunkan tingkat profit;-------------------

d.

Penerapan Fuel Surcharge dengan tidak menaikkan tarif dianggap solusi yang terbaik; --------------------------------

34.3.6 Bahwa selanjutnya dalam kesaksian Bapak Tri Sunoko selaku Direktur

Angkutan

Udara

dalam

Sidang

Pemeriksaan

Lanjutan oleh KPPU (Risalah Keterangan Saksi), telah dinyatakan bahwa Dirjen Angkutan Udara tidak menetapkan formula tarif berdasarkan pergerakan harga fuel. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan yakni harga fuel yang tidak bisa diprediksi. Hal ini dikuatkan dengan adanya Rapat Anggota dan Pengurus INACA tanggal 30 Mei 2006 yang pada intinya menyimpulkan penerapan dan besaran Fuel Surcharge diserahkan

kembali

kepada

masing-masing

perusahaan

penerbangan nasional anggota INACA; -------------------------34.3.7 Bahwa pergeseran harga avtur tidak mampu diantisipasi oleh Pemerintah, sehingga pada akhirnya menyerahkan kepada masing-masing maskapai domestik perihal penerapan Fuel Surcharge. Oleh karena itu berdasarkan kesimpulan dalam

220

SALINAN rapat tersebut di atas, sebagai maskapai yang menjalankan bisnis dalam industri penerbangan, Terlapor IV perlu melakukan upaya yang cukup untuk mengatasi sendiri kesulitan akibat perubahan harga avtur yang tidak menentu tersebut, sambil menghindari potensi kerugian (potential loss) yang lebih besar lagi pada perusahaan; -------------------34.3.8 Bahwa dalam bukti Tabel Pergeseran Avtur (Tabel 47 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan), KPPU telah melihat bahwa Terlapor IV pun melakukan upaya penurunan harga Fuel Surcharge, seiring ketika terjadi penurunan avtur pada periode Agustus 2008 sampai Februari 2009. Hal ini menjadi bukti bahwa Terlapor memang bertindak secara hati-hati dalain menerapkan ketentuan harga Fuel Surcharge, serta dilakukan dengan pertimbangan dan perhitungan bisnis, supaya akhirnya tidak menyebabkan kerugian; ----------------34.3.9 Pergeseran harga avtur seiring dengan harga minyak dunia mengalami kenaikan dan penurunan secara tidak pasti, sedangkan harga tiket pesawat seringkali sudah dijual jauhjauh hari sebelum hari keberangkatan atau jam penerbangan, sehingga apabila harga Fuel Surcharge, yang menjadi komponen harga tiket disesuaikan dengan kenaikan ataupun penurunan harga avtur setiap waktu, maka selain dapat berakibat

melemahkan

efisiensi

produk

usaha

dalam

menetapkan harga jual hal tersebut juga dapat menyebabkan potensi kerugian usaha apabila terjadi hal berikut, maskapai menurunkan harga Fuel Surcharge namun kemudian terjadi kenaikan harga avtur dengan kondisi tiket pesawat telah habis terjual jauh-jauh hari dengan harga yang telah diturunkan. Maka hal ini secara jelas akan mengakibatkan kerugian besar pada maskapai. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan dari Pihak Pertamina yang menyatakan bahwa penjualan avtur dikeluarkan dalam kurun waktu 2 (dua)

221

SALINAN minggu sekali. Sehingga, apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga avtur, secara tidak langsung sulit pula untuk diketahui secara cepat, tepat, dan pasti oleh pihak maskapai sebagai

konsumen

avtur.

Dengan

demikian,

strategi

pertimbangan secara bisnis agar tidak merugi dalam hal ini, patut untuk diperkirakan oleh maskapai secara matang; -------34.3.10 Penetapan Besaran Fuel Surcharge oleh Terlapor IV tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan; -------------------------34.3.11 Bahwa penetapan besaran Fuel Surcharge oleh Terlapor IV tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan melainkan semata-mata sebagai antisipasi terhadap fluktuasi kenaikan harga avtur yang tidak menentu; -----------------------------------34.3.12 Pada uji korelasi Tabel 33, 34, dan 35 (Laporan Hasil Pemeriksan Lanjutan KPPU) memang terjadi hubungan linier yang positif. Hal ini dikarenakan bahwa kenaikan harga fuel berlaku sama pada semua airlines dan pada periode yang sama. Hal ini secara umum membuat harga fuel yang dikeluarkan semua airlines pada struktur biaya "beban avtur" perusahaan sama; -----------------------------------------------------34.3.13 Bahwa pada uji Bartlett, dan Levene Test seperti pada grafik 41, 42, dan 43, pada periode I bulan Mei 2006 - Maret 2008 (Laporan

Hasil

Pemeriksaan

Lanjutan),

KPPU

telah

menyatakan terdapat variasi yang sama dari seluruh maskapai yang diuji. Hal ini dikarenakan belum adanya metode zoning yang diberlakukan sampai pada Februari 2008. Dengan demikian Fuel Surcharge yang bisa di implementasikan adalah

satu

perhitungan

jenis fuel

perhitungan surcharge

Fuel

yang

Surcharge. dikenakan

Jadi, kepada

penumpang oleh maskapai penerbangan pada dasarnya tidak bisa diperlakukan sama seperti pada biaya yang harus dikeluarkan maskapai (Fuel Surcharge yang dikenakan kepada penumpang

jauh

lebih

rendah

dari

pada

yang

harus

222

SALINAN dikeluarkan

airlines).

mempertimbangkan

Maskapai Fuel

dalam

Surcharge

hal yang

ini

harus

dikenakan

berdasarkan pada daya beli masyarakat yang ada pada saat itu, dan pertimbangan harga supaya lebih kompetitif. Bahwa setelah diberlakukan metode zoning, terdapat perbedaan varian yang telah dibuktikan sendiri oleh KPPU dengan uji yang sama pada periode II (April 2008 - Desember 2009);-----------34.3.14 Mandala secara jelas menolak atas tuduhan telah melakukan kartel dikarenakan kartel dalam hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan tertentu; ---------------------------------34.3.15 Dengan demikian, tidak terdapat hal yang membuktikan bahwa Terlapor IV mengambil keuntungan dari penetapan harga Fuel Surcharge ini, melainkan penetapan adanya Fuel Surcharge dalam hal ini hanyalah sebagai komponen yang ditambahkan ke dalam harga tiket, dengan sepengetahuan dari INACA

dan

Pemerintah,

dalam

hal

ini

Departemen

Perhubungan; ---------------------------------------------------------34.3.16 Terlapor IV dengan demikian tidak terbukti telah curang dalam

menetapkan

biaya

tiket

sehingga

menyebabkan

persaingan usaha tidak sehat, oleh karena Terlapor IV melakukan upaya perhitungan secara pertimbangan bisnis semata, yang lazim dilakukan oleh perusahaan transportasi udara. Selain itu, hal ini juga tidak menyebabkan persaingan usaha tidak sehat oleh karena seluruh maskapai penerbangan domestik melakukan upaya penghitungan masing-masing menurut pertimbangan secara bisnis. Hal ini mengingat Airlines Nasional merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, serta tidak adanya peraturan baku yang mengatur formula tarif yang baku atas Fuel Surcharge, dan

mengingat

Pemerintah

sendiri

yang

menyerahkan

penerapan Fuel Surcharge kepada masing-masing maskapai,

223

SALINAN dalam mengatasi perubahan dan pergeseran harga avtur yang tidak dapat diprediksi; -----------------------------------------------34.4 Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon agar Majelis Komisi yang terhormat memutuskan bahwa Terlapor IV; ------34.4.1 Tidak terbukti melakukan kartel dengan cara menetapkan harga produksi (price fixing); ---------------------------------------------------------34.4.2 Tidak terbukti melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lain yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ---------------------------------------35.

Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, Terlapor V, PT Riau Airlines menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti C14.5);----------------------------------------------------------------------------------------35.1 Bahwa RAL diduga menggunakan pendapatan dari fuel surcharge bukan hanya untuk menutup selisih kenaikan harga avtur dari harga basis pada tahun 2002 melainkan menggunakan fuel surcharge sebagai pendapatan untuk menutupi biaya operasional selain avtur; ---------------------------------35.2 Dugaan kesepakatan tertulis Para Terlapor adalah oleh karena keterkaitannya dengan keanggotaan terlapor di INACA, maka dapat kami sampaikan bahwa PT. Riau Airlines resmi menjadi anggota INACA adalah sejak 1 April 2009, sehingga dengan demikian tuduhan akan dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999 khususnya Pasal 5, adalah tidak benar; -----35.3 Bahwa dugaan penetapan harga dapat kami sampaikan dengan menunjuk butir 4.3 "Tentang Dugaan Penetapan Harga" Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 25/KPPU-I/2009 butir (28) jelas dituliskan pada alinea terakhirnya : Untuk komponen fuel surcharge sendiri, terdapat 2 (dua) terlapor yang saat perkara ini dilaksanakan sudah tidak memberlakukan fuel surcharge yaitu PT. Riau Airlines dan PT. Indonesia Air Asia; ------------------------------------------------------------------------------35.4 Dengan adanya kenaikan fuel (avtur) yang sangat signifikan, dimana biaya operasional penerbangan menjadi terpengaruh maka berdampak terhadap harga jual tiket penumpang. Pengenaan FS memang benar merupakan kompensasi dari kenaikan harga avtur; dimana pada tahun 2005 bulan

224

SALINAN Oktober; Dirjen Perhubungan Udara mengeluarkan tanggapan sesuai dengan permintaan INACA untuk memberlakukan Fuel Surcharge dengan syarat Fuel Surcharge tidak berlaku surut;---------------------------------------35.5 Perhitungan harga tiket batas atas yang diatur oleh KM 9 tahun 2002 masih menggunakan perkiraan harga fuel (avtur) sebesar rp.2.700,- per liter; sedangkan kenaikan harga avtur nyatanya telah mencapai kurang lebih 500%. Penurunan harga avtur yang terjadi masih jauh jauh dari harga batas atas menurut KM 9 Tahun 2002; --------------------------------------------------35.6 Dengan penjelasan kami tersebut di atas, kami, Manajemen PT. Riau Airlines mengharapkan Majelis Sidang KPPU dapat mempertimbangkan beberapa hal di bawah ini:----------------------------------------------------------35.6.1 PT. Riau Airlines adalah perusahaan daerah yang didanai oleh masyarakat khususnya Pulau Sumatera;----------------------------------35.6.2 Dampak kenaikan avtur sangat merugikan Riau Airlines, apalagi RAL menerbangi rute-rute yang harga avturnya jauh lebih tinggi daripada kota-kota besar. Perlu diketahui penerbangan RAL lebih banyak menerbangi rute-rute perintis dimana kepentingan mobilitas masyarakat baik barang maupun jasa sangat perlu dibantu; -----------35.6.3 Dengan kondisi ketidaksediaan avtur di daerah-daerah yang diterbangi RAL, mengakibatkan RAL harus melaksanakan refueling 'double uplift' yang mengakibatkan daya angkut penumpang menjadi berkurang dan pendapatan atas kargo berkurang drastis. Hal ini oleh karena limitasi penumpang yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh

RAL

oleh

karena

komitmennya

dalam

keselamatan

penerbangan; -----------------------------------------------------------------35.7 Kami mohon kepada Majelis Sidang KPPU dapat dengan bijaksana melihat dan membuat kesimpulan dari keputusan atas tuduhan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 21 UU.No.5 Tahun 1999 yang dialamatkan kepada PT. Riau Airlines; ----------------------------------------------------------35.8 Kami menolak semua tuduhan dugaan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Perkara Nomor 25/KPPU-I/2009 pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 21 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

225

SALINAN Usaha Tidak Sehat terkait Penetapan Harga Fuel Surcharge dalam industri jasa penerbangan domestik; --------------------------------------------------------36.

Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Services menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti C14.6); -------------------------------------------------------36.1 Dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999;---------------------------36.1.1 Bahwa PT Travel Express sebagai Terlapor 6 menyatakan tidak pernah membuat suatu perjanjian apapun berkaitan dengan penetapan fuel surcharge;---------------------------------------------------------------36.1.2 Bahwa PT Travel Express sebagai Terlapor 6 baru bergabung sebagai anggota INACA pada tanggal 1 April 2009;-----------------------------36.1.3 Bahwa PT Travel Express sebagai Terlapor 6 menerapkan FS hanya dalam satu zona untuk seluruh penerbangan dimana berbeda dengan penerapan yang dilakukan oleh operator penerbangan lainnya. Dasar penerapan fuel surcharge hanya dalam 1 (satu) zona dengan mempertimbangkan: --------------------------------------------------------36.1.3.1

Perbedaan harga avtur untuk wilayah Jakarta, Makassar dan Papua yang sangat berbeda; ------------------------------

36.1.3.2

Mayoritas operasi penerbangan dengan jarak tempuh 2 jam penerbangan; -----------------------------------------------

36.1.3.3

Mayoritas operasi penerbangan PT Travel Express di wilayah Papua dan sekitarnya; --------------------------------

36.2 Bahwa sebagai contoh perbedaan harga avtur April 2009; --------------------36.2.1 Untuk periode 1-14 April 2010 harga Jakarta Rp 6.325,- Surabaya Rp 6.633, Makassar Rp 7.161, Papua Rp 7.920, dimana rata-rata perbedaan harga Jakarta dan Surabaya 4%, Jakarta dan Makassar 13%, Jakarta dan Papua 25%; ---------------------------------------------36.2.2 Untuk periode 15-31 April 2010 harga Jakarta Rp 6.490, Surabaya Rp 6.787, Makassar Rp 7.315, Papua Rp 8.063 dimana rata-rata perbedaan harga Jakarta dan Surabaya 4%, Jakarta dan Makassar 12%, Jakarta dan Papua 24%; ---------------------------------------------36.3 Dugaan pelanggaran Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999; --------------------------

226

SALINAN 36.3.1 Mengacu kepada Tabel 15 hal 19 mengenai tabel pangsa pasar Terlapor tahun 2004-2008 dapat terlihat PT Travel Express sebagai Terlapor 6 mengalami penurunan dalam pangsa pasarnya dari 1,43% menjadi 0,72% yang berarti selama kurun waktu 4 (empat) tahun justru mengalami penurunan pangsa pasar sebesar 0,71% akibat dari persaingan yangada;---------------------------------------------------------36.3.2 Mempertimbangkan

bahwa

PT

Travel

Express

hanya

memperlakukan fuel surcharge dalam satu zona penerbangan 2-3 jam, maka jika dibandingkan antara Tabel 22 hal 36 Perhitungan Fuel Surcharge berdasarkan formula Departemen Perhubungan dengan tabel 25 pada hal 39-40. Pergerakan fuel surcharge Para Terlapor untuk penerbangan antara 2 s/d 3 jam, maka rata-rata fuel surcharge berdasarkan Tabel 22 adalah sebesar Rp 196.245,sedangkan rata-rata fuel surcharge PT Travel Express berdasarkan Tabel 25 sebesar Rp 154.432,- sehingga terlihat bahwa perhitungan PT Travel Express masih lebih rendah sebesar Rp 41.813,-. ----------36.3.3 Bahwa sesuai dengan poin 3.8 hal 55 Tentang Perhitungan Pendapatan Fuel Surcharge dalam Laporan Keuangan, maka disampaikan bahwa fuel surcharge bukanlah merupakan pendapatan melainkan salah satu komponen biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh konsumen seperti halnya dengan PPN dan IWJR; --36.3.4 Mengacu pada Tabel 27 Perbandingan Pendapatan Fuel Surcharge dan Fuel Cost, kami mempertanyakan keabsahan data yang diperoleh terhadap

aktual

penumpang

sebagai

dasar

perhitungan

mempertimbangkan perbedaan yang sangat signifikan antara biaya fuel surcharge yang diterima (FS) dan FC yang dikeluarkan lebih dari 45% bahkan mendekati 100% dimana tidak adanya verifikasi terhadap data penumpang tersebut; ---------------------------------------36.3.5 Dalam kesimpulan pada hal 149 No. 5 (1) disebutkan bahwa fuel surcharge merupakan kompensasi dari kenaikan harga avtur (aviation turbin) yang dimasukkan ke dalam komponen tarif tiket pesawat penerbangan yang dibebankan kepada konsumen adalah

227

SALINAN tidak benar karena fuel surcharge merupakan biaya tambahan diluar tarif yang harus dibayarkan oleh konsumen seperti halnya dengan PPN dan IWJR; --------------------------------------------------------------36.4 Sesuai tanggapan PT Travel Express sebagai Terlapor 6 seperti tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa; -----------------------------------------------36.4.1 PT Travel Express sebagai Terlapor 6 tidak pernah melakukan perjanjian dengan operator penerbangan lainnya dalam kaitan penetapan fuel surcharge; --------------------------------------------------36.4.2 Bahwa penerapan fuel surcharge sebagai upaya untuk mengatasi kenaikan harga avtur yang sudah tidak sesuai harga fuel dalam perhitungan tarif sesuai KM 9 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi;---37.

Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines dan Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti C14.7); ----------------37.1 Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII menolak keras dan keberatan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 25/KPPU-I/2009 yang intinya menyatakan Terlapor VII dan Terlapor VIII diduga melanggar Pasal 5 dan 21 Undang Undang No.5 Tahun 1999;------------------------------------37.2 Bahwa menurut logika hukum dugaan atas pelanggaran kedua pasal tersebut harus dibuktikan oleh Tim Pemeriksa karena Tim Pemeriksa memakai kata "dan". Artinya, jika hanya salah satu pasal yang terbukti maka seluruh dugaan yang ditujukan kepada Terlapor VII danTerlapor VIII menjadi tidak memenuhi unsur dugaan dan konsekuensi yuridisnya adalah bahwa dugaan dimaksud menjadi gugur dan tidak terbukti;-------------------------------------37.3 Bahwa oleh karena Terlapor VII dan Terlapor VIII menolak atau membantah dugaan Tim Pemeriksa yang ditujukan kepada Terlapor VII dan Terlapor VIII maka menurut kaidah atau asas dalam hukum maka siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan. Oleh karena yang mendalilkan dalam perkara ini adalah Tim Pemeriksa, maka Tim Pemeriksa yang harus membuktikan dugaan tersebut; ---------------------------------------

228

SALINAN 37.4 Bahwa jika dicermati Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, ternyata Tim Pemeriksa tidak dapat membuktikan adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 21 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor VII dan Terlapor VIII; ---------------------------------------------37.5 Bahwa untuk lebih jelas Pembelaan Terlapor VII dan VIII maka mohon Majelis KPPU membaca dengan teliti dan cermat pasal yang diduga Tim Pemeriksa dilanggar oleh Terlapor VII dan VIII serta menghubungkan dengan Laporan dimaksud;---------------------------------------------------------37.6 Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No.5 Tahun 1999 menyatakan: "Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”; --------------------------------------------------------------------------------37.7 Bahwa yang dimaksud dengan "perjanjian" menurut Pasal 1 angka 7 Undang Undang No. 5 Tahun 1999 adalah: "suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis mau pun tidak tertulis”;----37.8 Bahwa setelah Terlapor VII dan Terlapor VIII membaca dan mempelajari dengan cermat dan teliti ternyata Tim Pemeriksa tidak dapat membuktikan adanya perjanjian yang dimaksud. Tm Pemeriksa hanya menduga dan membuat analisa hanya berdasar tren pergerakan prosentase kenaikan fuel surcharge (vide Laporan Hasil Pemeriksan Lanjutan angka 61 halaman 74) yang patut diragukan kebenarannya. Sebab Tim Pemeriksa tidak dapat membuktikan Terlapor VII dan Terlapor VIII membuat perjanjian dengan siapa atau Terlapor berapa? Laporan tersebut tidak menyebut secara jelas dan rinci;------------------------------------------------------------------------------37.9 Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII menolak keras dalil Tim Pemeriksa yang menyatakan intinya kecenderungan yang sama pada perubahan fuel surcharge dinilai berdasarkan perjanjian di antara Para Terlapor (vide Laporan Hasil Pemeriksan Lanjutan huruf b halaman 83). Sebab Tim Pemeriksa hanya "menilai" dan penilaian itu hanya berdasarkan pada "kecenderungan yang sarna" , bukan pada "perbuatan saling mengikatkan

229

SALINAN diri" sebagaimana definisi tentang 'perjanjian' berdasarkan UU No.5 Tahun 1999; ----------------------------------------------------------------------------------37.10 Bahwa Tim Pemeriksa sendiri mengakui tidak adanya perjanjian atau kesepakatan secara tertulis diantara Para Terlapor (vide Laporan Hasil Pemeriksan Lanjutan angka 95 halaman 82,) termasuk Terlapor VII dan VIII. Kalau Tim Pemeriksa tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan tertulis di antara Para Terlapor, apa lagi yang tidak tertulis.;------------------37.11 Bahwa dengan demikian Terlapor VII dan VIII secara sah dan sempurna tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999; ---------------------37.12 Bahwa oleh karena salah satu dugaan pelanggaran yang ditujukan pada Terlapor VII dan VIII tidak terbukti dan karenanya salah satu unsur dugaan tidak terbukti maka dugaan pelanggaran terhadap Pasal 21 UU No.5 Tahun 1999 tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya dan konsekuensi yuridisnya adalah dugaan dimaksud menjadi tidak terbukti dan gugur;-------------------37.13 Bahwa oleh karena itu dugaan pelanggaran oleh Terlapor VII dan VIII terhadap Pasal 5 dan 21 Undang Undang No.5 Tahun 1999 tidak terbukti dan gugur; ----------------------------------------------------------------------------38.

Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, Terlapor IX, PT Metro Batavia menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti C14.8);---------------------------------------------------------------------------------38.1 Bahwa Fuel Surcharge merupakan kompensasi dari kenaikan harga avtur (aviation turbin) yang dimasukan ke dalam komponen tarif tiket pesawat penerbangan yang dibebankan kepada konsumen; -----------------------------38.2 Fuel Surcharge bertujuan untuk menutup selisih biava bahan bakar avtur maskapai penerbangan yang diakibatkan oleh kenaikan harga avtur yang melebihi asumsi harga avtur yang digunakan dalam perhitungan tarif batas atas sebagaimana dimaksud dalam KM 9 T ahun 2002; -----------------------38.3 Fakta bahwa perjanjian di antara beberapa Terlapor dan kecenderungan kesamaan perubahan fuel surcharge yang ditetapkan oleh Para Terlapor pada periode I (Mei 2006 sampai dengan Maret 2008) untuk zona penerbangan dengan waktu tempuh 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam, tanpa adanya justifikasi ekonomi dari masingmasing Terlapor, menunjukan

230

SALINAN adanya perjanjian penetapan besaran fuel surcharge di antara para Terlapor pada periode tersebut;---------------------------------------------------------------38.4 Para Terlapor telah menetapkan biaya fuel surcharge secara curang yang dibuktikan dengan perubahan nilai fuel surcharge para Terlapor yang tidak sama dengan perubahan nilai harga avtur pada sejak Mei 2006 sampai dengan Desember 2009 dan nilai fuel surcharge sejak Maret 2008 telah melampaui tarif batas atas sebagaimana ditetapkan dalam KM No.9 Tahun 2002; ----------------------------------------------------------------------------------38.5 Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan ada bukti pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 21 UU No.5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Tbk), PT. Sriwijaya Air, PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT. Mandala Airlines, PT. Riau Airlines, PT. Travel Express Aviation Services, PT. Lion Mentari Airlines, PT. Wings Abadi Airlines, PT. Metro Batavia, PT. Kartika Airlines, PT. Trigana Air Service dan PT. Indonesia AirAsia;-------------------------------------------------------------------38.6 Bahwa Terlapor IX dengan ini menyatakan secara tegas keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil dalam Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor :25/KPPU-I/2009, tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik. Hal mana dalam Laporan tersebut kami, Terlapor IX dalam hal ini PT. Metro Batavia dilaporkan melanggar pasal 5 dan pasal 21 UU No.5 Tahun 1999; ----------Pasal 5, berbunyi : ------------------------------------------------------------------"(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. " --------------------------------------------------(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku." 38.7 Adapun rumusan dugaan pelanggaran Pasal 5 dalam perkara ini adalah sebagai berikut : Para Terlapor membuat kesepakatan untuk menetapkan

231

SALINAN harga fuel surcharge yang harus dibayar oleh Konsumen pada pasar bersangkutan yang sama; ----------------------------------------------------------38.8 Pasal 21 berbunyi: "Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha hdak sehat." ---------------------------------------38.9 Adapun rumusan dugaan pelanggaran pasal 21 dalam perkara ini adalah sebagai berikut: Fuel Surcharge merupakan salah satu komponen harga tiket yang digunakan untuk menutup selisih kenaikan harga avtur dari harga basis pada tahun 2002. Para Terlapor diduga menggunakan pendapatan dari fuel surcharge bukan hanya untuk menutup selisih kenaikan harga avtur dari harga basis pada tahun 2002, melainkan menggunakan fuel surcharge sebagai pendapatan untuk menutupi biaya operasional selain avtur; --------38.10

Sekali lagi Terlapor IX secara tegas menyatakan MENOLAK dan KEBERATAN atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor : 25/KPPU-I/2009 tersebut di atas; --------------------------------------------------

38.11

Pada prinsipnya memang benar dalam menentukan harga tiket pesawat Terlapor IX menjadikan fuel surcharge sebagai komponen perhitungan harga tiket. Dalam penerapan fuel surcharge tersebut Terlapor IX memiliki formulasi perhitungan sebagaimana telah diuraikan dalam laporan lanjutan tersebut di atas halaman 25 tabel 16 dimana formula perhitungan harga tiket yang dimiliki o/eh Terlapor IX adalah : basic fare + PPN + IWJR (Rp. 5.000) + FS; ---------------------------------------------------------------------------

38.12

Dengan ini Terlapor IX sangat keberatan apabila diindikasikan telah melakukan "kartel (kesepakatan)" secara tidak langsung dengan Armada Penerbangan lainnya berkaitan dengan menentukan fuel surcharge sebagai komponen untuk menetukan harga tiket. Karena pada prinsipnya dalam menentukan harga tiket adalah sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Pemerintah dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan KM 8 Tahun 2002. Bahkan dalam melakukan perhitungan Fuel Surcharge pun Terlapor IX melakukannya berdasarkan Surat Departemen Perhubungan Nomor : AU/830/DAU.260/08, tanggal 03 Maret

232

SALINAN 2008, hal mana terbukti dan dicatatkan dalam laporan a quo halaman 29. Dan setiap surat dari Pemerintah tersebut Terlapor IX selalu memberikan jawaban dan laporan. Sampai sejauh ini pihak Pemerintah i.e. Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan tidak memberikan keberatan terhadap hal tersebut; ---------------------------------------------------------------38.13

Berdasarkan hal tersebut maka maka dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan fuel surcharge sebagai komponen harga tiket pesawat, Terlapor IX selalu mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Pemerintah i.e. Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Jika memang KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) "bersih keras" menganggap bahwa itu merupakan suatu "perjanjian", maka sepatutnya KPPU mempertimbangkan ketentuan pasal 5 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999, yang berbunyi : ----------------------------------------------------------------------"(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama; ----------------------------------------------------(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang ber/aku. "

38.14

Penafsiran "Undang-undang yang berlaku" tersebut dalam dilihat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang secara tegas dalam penjelasannya dinyatakan : "Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat";-----------------------------------------------------------------

38.15

Berdasarkan hal tersebut, maka disimpulkan bahwa Terlapor IX tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, karena

233

SALINAN dalam menentukan fuel surcharge sebagai komponen harga tiket pesawat, Terlapor IX selalu mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Pemerintah i.e. Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Republik Indonesia; 38.16

Selain itu jika KPPU menganggap bahwa persekongkolan itu terjadi karena ada beberapa pertemuan para Air Lines termasuk Terlapor IX yang difasilitasi oleh INACA untuk menentukan formulasi menentukan harga tiket yang memasukan formula perhitungan fuel surcharge (Iihat Laporan a quo halaman 83), adalah sangat tidak benar dan tidak mendasar. Karena pertemuan INACA tersebut juga merupakan pelaksanaan dari Surat Ditjen Perhubungan Udara Ref. Nomor : AU/2563IDAU-0857/06, tanggal 9 Mei 2006, dimana pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut : ---------38.16.1

Pengenaan fuel surcharge tersebut tidak diberlakukan kepada calon penumpang yang sudah melakukan transaksi pembelian tiket; -----------------------------------------------------------------------

38.16.2

INACA harus mempunyai patokan harga avtur sebagai dasar perhitungan besaran fuel surcharge dan tata cara mekanisme penerapan fuel surcharge; ----------------------------------------------

38.16.3

Pengenaan fuel surcharge disarankan diberlakukan pada seluruh perusahaan angkutan udara niaga berjadwal dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan; ------

38.16.4

Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang menerapkan fuel surcharge agar dapat melaksanakan dengan cermat dan seksama

dalam

penumpang

memberikan

supaya

tidak

pemahaman

menimbulkan

kepada

calon

permasalahan

di

lapangan; -----------------------------------------------------------------38.16.5

INACA sebagai asosiasi perusahaan angkutan udara niaga harus mampu melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan fuel surcharge tersebut; ------------------------------------------------------

38.17

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa pertemuan-pertemuan INACA dengan para Air Lines bukan dalam rangka membuat suatu perjanjian yang menurut KPPU adalah "Kartel". Akan tetapi sebagai suatu pelaksanaan dari Surat Ditjen Perhubungan Udara Ref. Nomor : AU/2563IDAU-0857/06,

234

SALINAN tanggal 9 Mei 2006, dimana INACA memiliki fungsi pengawasan terhadap para Air Lines dalam menentukan harga avtur; ---------------------------------38.18

Berdasarkan hal tersebut, maka Telapor IX kembali menegaskan bahwa Terlapor IX tidak melakukan pelanggaran terhadap pasal 5 UU No.5 Tahun 1999, karena dalam menentukan fuel surcharge sebagai komponen harga tiket pesawat, Terlapor IX selalu mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Pemerintah i.c. Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Republik Indonesia; -----------------------------------------------------------------

38.19

Berkaitan dengan dalil laporan a quo yang menyatakan bahwa menetapkan biaya fuel surcharge secara curang yang dibuktikan dengan perubahan nilai fuel surcharge para Terlapor yang tidak sama dengan perubahan nilai harga avtur pada sejak Mei 2006 sampai dengan Desember 2009 dan nilai fuel surcharge sejak Maret 2008 telah melampaui tarif batas atas sebagaimana ditetapkan dalam KM No.9 Tahun 2002. Berdasarkan hal tersebut Terlapor IX dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 21 UU No.5 Tahun 1999; -----------------------------------------------------------------------------------

38.20

Terhadap hal tersebut Terlapor IX sangat keberatan, karena apa yang dilakukan oleh Terlapor IX dalam menentukan fuel surcharge sebagai komponen harga tiket pesawat, Terlapor IX selalu mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Pemerintah i.e. Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Sebagaimana, telah diuraikan di atas, sehingga hal tersebut tidak patut secara hukum dinyatakan sebagai suatu kegiatan melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ----

38.21

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Termohon IX dengan ini menyatakan bahwa Termohon IX tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 dan Pasal 21 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -------------------------

39.

Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, Terlapor X, PT Kartika Airlines menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti C14.9);----------------------------------------------------------------------------------

235

SALINAN 39.1 Bahwa terkait dugaan pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, PT Kartika Airlines yang terindikasi melakukan kesepakatan untuk menetapkan harga fuel surcharge yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan yang sama. Dengan ini menyatakan bahwa PT Kartika Airlines tidak pernah melakukan kesepakatan dengan airlines lain;----------39.2 Bahwa terkait dugaan pelanggaran Pasal 21 UU Nomor 5 Tahun 1999, PT Kartika Airlines yang terindikasi melakukan penggunaan pendapatan fuel surcharge tidak hanya untuk menutup selisih kenaikan harga avtur akan tetapi digunakan juga untuk menutupi biaya operasional selain avtur. Dengan ini menyatakan bahwa PT Kartika Airlines tidak pernah menggunakan fuel surcharge untuk kepentingan lain selain untuk biaya avtur; ----------------------------------------------------------------------------------39.3 PT Kartika Airlines menolak tuduhan melanggar pasal tersebut di atas, dan memohon pada majelis hakim untuk membebaskan PT Kartika Airlines dari segala tuntutan berkenaan dengan pasal di atas;---------------------------------40.

Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, Terlapor XII, PT Trigana Air Service menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti C14.10); ------------------------------------------------------------------------40.1

Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999; -----------------------------------------------Bahwa dalam beberapa kali pemeriksaan tidak terdapat ataupun terbukti bahwa kami telah membuat perjanjian dengan pesaing kami dalam menentukan besaran harga tiket pesawat. Bila terdapat adanya kemiripan harga tiket pada rute yang sama dengan pesaing, maka hal tersebut dikarenakan semua komponen biaya operasi dari type pesawat yang sama serta menerbangi rute yang sama, dipastikan total biaya operasi juga hampir sama. Sebagai contoh kami sajikan komponen biaya terbesar dari pengoperasian pesawat; -----------------------------------------------------------No

Komponen Biaya

Keterangan

1.

Perawatan

Setiap pesawat mempunyai panduan perawatan

Pesawat

yang dibuat oleh pabrik serta disyahkan oleh Dinas Kelaikan Udara ( DKU ) dari pabrik tersebut berada, serta oleh DKU dimana pesawat

236

SALINAN tersebut dioperasikan. Dapat dipastikan biaya perawatan pesawat yang satu type dari pabrik yang sama maka besaran biayanya adalah sama atau hampir sama tergantung dari tingkat efisiensi serta permodalan dari setiap operatornya. 2.

Asuransi

Besaran asuransi pesawat, dipengaruhi oleh jumlah armada setiap operator dan umur pesawat itu sendiri, Para operator yang besar dan mengoperasikan pesawat baru tentunya mempunyai biaya untuk asuransi lebih kecil dari pada operator yang mengoperasikan pesawat berumur. Tapi perbedaan ini juga terkoreksi dengan jumlah modal yang dikeluarkan untuk membeli pesawat baru.

3.

Bahan Bakar

Supplier bahan bakar untuk pesawat terbang di Indonesia hanya dilakukan oleh Pertamina. Harga yang ditetapkan oleh Pertamina adalah sama untuk setiap Operator. Perbedaan harga terjadi (semakin mahal) pada daerah di luar Jawa dan Sumatera. Semakin jauh dari Jawa dan Sumatera, harga bahan bakar semakin mahal. Dengan hal ini maka biaya bahan bakar untuk operasi pesawat pad a type dan rute yang sama adalah sama.

40.2 Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999;---------------------------------------------------40.2.1 Seperti yang telah kami sampaikan dalam beberapa kali pemeriksaan terdahulu, bahwa semua komponen biaya produksi atau pengoperasian pesawat sudah tercantum secara resmi dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM 8/2001;-----------------------

237

SALINAN 40.2.2 Dalam KM 8/2001 tersebut tercantum secara detail semua komponen biaya operasional pesawat terbang yang terdiri dari kategori pesawat Jet dan Non Jet; -----------------------------------------------40.2.3 Departemen Perhubungan telah mengeluarkan KM 9/2002 yang menentukan maksimum besaran harga tiket untuk setiap rute berdasarkan jarak tempuh. Hal ini adalah untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam menetapkan biaya produksi oleh operator pesawat yang dapat merugikan masyarakat;--------------40.2.4 Untuk menghindari persaingan tidak sehat antar operator maka Departemen Perhubungan telah mengeluarkan KM 36/2005 yang menentukan tarif referensi atau Batas Bawah; ----------------------40.2.5 Bila ada operator yang menjual tiket dibawah tarif referensi, maka kepada operator tersebut akan dilakukan Audit oleh Departemen Perhubungan untuk menjamin tidak ada biaya yang terkurangi dalam hal keselamatan penerbangan seperti perawatan pesawat, training pilot dan teknisi; ----------------------------------------------40.2.6 Dengan penjelasan di atas, tidak mungkin kami sebagai operator pesawat melakukan penggelembungan biaya produksi, karena tarif batas atas sudah ditentukan oleh Menteri Perhubungan, serta tidak mungkin pula kami melakukan reduksi pada biaya operasional karena tarif referensi batas bawah juga sudah ditentukan oleh Menteri Perhubungan; ------------------------------40.2.7 Jadi tidak ada pembuktian adanya pelanggaran dalam Pasal 21 UU No.5/1999; ---------------------------------------------------------------40.3 Penetapan Harga Tiket Trigana Air; ----------------------------------------------40.3.1 Dalam KM 9/2002 serta KM 36/2005 maka perhitungan biaya produksi oleh Departemen Perhubungan sebagai landasan ketetapan tarif batas atas dan tarif referensi adalah dengan menggunakan formula kategori pesawat jet; ------------------------40.3.2 Kami sudah menjelaskan kepada Tim Pemeriksa bahwa Trigana Air sebagai perusahaan penerbangan yang hanya mengoperasikan pesawat propeller (Non Jet) sangat dirugikan dengan KM 9/2002

238

SALINAN dan KM 36/2005 tersebut. Karena pada dasarnya biaya pengoperasian pesawat propeller lebih tinggi daripada pesawat jet. Secara detail juga telah kami jelaskan kepada Tim Pemeriksa mengenai kekhususan pengoperasian dari pesawat propeller; ----40.3.3 Kenyataan yang terjadi ini telah beberapa kali kami sampaikan kepada Departemen Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; ----------------------------------------------------40.3.4 Mulai tahun 2008, Departemen Perhubungan telah melakukan evaluasi kembali terhadap ketentuan tarif yang diberlakukan dalam KM 9/2002 dan KM 36/2005;---------------------------------40.3.5 Terakhir telah keluar Keputusan Menteri Perhubungan KM 26/2010 tanggal 14 April 2010 yang merevisi KM sebelumnya tentang tarif pesawat terbang;---------------------------------------------------40.3.6 Di dalam KM 26/2010 ini sudah digunakan 2 kategori yaitu untuk pesawat jet dan pesawat propeller (non jet); ------------------------40.3.7 Kami lampirkan KM 26/2010 sebagai bahan analisa yang baru, karena untuk KM 8/2002 ; KM 9/2002 dan KM 36/2005, kami yakin Tim Pemeriksa telah memilikinya;----------------------------40.3.8 Sebagai gambaran bahwa dengan keluarnya KM 26/2010 ini, maka hambatan operasional kami untuk mendapatkan peraturan harga tiket yang tidak merugikan sebagai operator pesawat propeller telah terakomodir. ------------------------------------------------------Rute

Tarif Dalam KM 9/2002

KM 36/2005

KM 26/2010

Ambon - Langgur

Rp 653.000,-

Rp 256.000,-

Rp 1.447.000,-

Nabire - Enarotali

Rp 190.000,-

Rp 126.000,-

Rp

Jayapura - Nabire

Rp 611.000,-

Rp 246.000,-

Rp 1.347.000,-

Nunukan - Tarakan

Rp 183.000,-

Rp 121.000,-

Rp

419.000,-

403.000,-

40.3.9 Berdasarkan ilustrasi di atas dapat menggambarkan bagaimana tingkat kesulitan dalam mempertahankan bisnis kami. Tanpa adanya kenaikan harga fuel, maka dengan maksimum harga tiket

239

SALINAN seperti yang diatur dalam KM 9/2002, masih tidak dapat menutupi biaya operasional pesawat propeller yang kami operasikan. Keluhan yang telah kami sampaikan sejak keluarnya KM 9/2002, baru dapat terjawab oleh Menteri Perhubungan pada tahun 2010 melalui KM 26/2010;-------------------------------------40.3.10Pengenaan Fuel Surcharge yang oleh setiap perusahaan baik di Indonesia maupun di Luar Negeri karena terjadinya fluktuasi harga bahan bakar, ternyata juga telah memberikan kesulitan kepada kami seperti apa yang dituduhkan kepada kami dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 25/KPPUI/2009; --------------------------------------------------------------------40.3.11Dengan segala kendala yang kami hadapi di atas, kami masih harus menghadapi persaingan yang sangat keras dengan pesaing kami baik perusahaan asing karena sudah berlakunya Open Sky Policy perdagangan bebas maupun perusahaan domestik lainnya; 40.3.12Dari penjelasan dan tanggapan kami di atas, yang kami sampaikan dalam bahasa yang mudah dimengerti tanpa grafik, teori, atau tabel yang ilmiah, maka dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha agar membebaskan kami PT. Trigana AirService sebagai pihak Terlapor 12 dari segala tuduhan ataupun tuntutan pelanggaran atas Pasal 5 dan 21 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 -----------41.

Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap LHPL, Terlapor XIII, PT Indonesia AirAsia menyampaikan hal-hal sebagai berikut (vide bukti C14.11); ------------------------------------------------------------------------41.1 Bahwa PT. Indonesia AirAsia berbeda dengan maskapai penerbangan yang lain yang ada di Indonesia karena PT. Indonesia AirAsia memiliki karakteristik tersendiri, yaitu;------------------------------------------------------41.1.1 Low Cost Carrier;-----------------------------------------------------------41.1.2 Penerbangan point to point;------------------------------------------------41.1.3 Bukan rute long haul;--------------------------------------------------------

240

SALINAN 41.2 Susunan Pemegang Saham PT. Indonesia AirAsia berdasarkan perubahan Anggaran Dasar No. 24 tanggal 20 Agustus 2008; -----------------------------41.2.1

Pin Harris (20%);----------------------------------------------------------

41.2.2

PT. Langit Biru Nusantara (21%); --------------------------------------

41.2.3

PT. Fersindo Nusaperkasa (10%); --------------------------------------

41.2.4

AA International Limited (49%);-----------------------------------------

Merupakan koreksi untuk halaman 4 dan 18 dalam LHPL; --------------------41.3 PT. Indonesia AirAsia tidak melanggar Pasal 5 UU No. 5 tahun 1999;------41.3.1

Bahwa

PT.

Indonesia

AirAsia

TIDAK

ikut

dalam

penandatanganan Persetujuan Pelaksanaan Fuel Surcharge tanggal 4 Mei 2006 yang dihadiri oleh anggota INACA (butir 106 halaman 59 LHPL dan butir 51 halaman 67 LHPL); ---------------------------41.3.2

Bahwa PT. Indonesia AirAsia baru bergabung menjadi anggota INACA pada tanggal 1 April 2009 (tabel 28 halaman 59 LHPL); --

41.3.3

Kesimpulan 1: Bahwa jelas berdasarkan bukti dan fakta yang ada, PT. Indonesia AirAsia dapat dibuktikan tidak pernah mengadakan kesepakatan/perjanjian dengan maskapai lain untuk menetapkan harga Fuel Surcharge (FS). Oleh karena itu, PT. Indonesia AirAsia tidak dapat dikatakan memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999; -------------------------------------------

41.4 PT. Indonesia AirAsia tidak melanggar Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999; ---41.4.1

Bahwa FS yang diberlakukan oleh PT. Indonesia AirAsia adalah AKIBAT dari kenaikan harga minyak dunia;--------------------------

41.4.2

Oleh karena itu, FS yang diberlakukan oleh PT. Indonesia AirAsia pada tanggal 10 Mei 2006 adalah BUKAN untuk mencari keuntungan / pendapatan tambahan bagi perusahaan;-----------------

41.4.3

Terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam pencantuman harga FS yang diterapkan oleh PT. Indonesia AirAsia (QZ) pada Tabel 23 (halaman 37 LHPL), Tabel 24 (halaman 38 LHPL)

dan

Tabel

25

(halaman

39-40

LHPL)

sehingga

mengakibatkan kesalahan pada Grafik 35 (halaman 52 LHPL). Halaman selanjutnya adalah halaman koreksi untuk harga FS yang

241

SALINAN sebenarnya yang diterapkan oleh PT. Indonesia AirAsia masingmasing untuk Tabel 23, 24 dan 25 beserta pergerakan FS dalam grafiknya; ------------------------------------------------------------------Tabel 23 (0 s/d 1 Jam) Bulan

Harga FS (QZ)

Mei 2006 – Juli 2006

20.000

Agustus 2006

30.000

September 2006 – April 2007

40.000

Mei 2007 – September 2007

50.000

Oktober 2007 – Februari 2008

80.000

Maret 2008 – April 2008

90.000

Mei 2008 – Juni 2008

110.000

Juli 2008 – Oktober 2008

130.000

November 2009 – sekarang

NIL

Grafik 35 (0 s/d 1 Jam)

140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 -0 6 g0 N 6 ov -0 Fe 6 b0 M 7 ay -0 Au 7 g0 N 7 ov -0 Fe 7 b0 M 8 ay -0 Au 8 g0 N 8 ov -0 Fe 8 b0 M 9 ay -0 Au 9 g0 N 9 ov -0 9

FS QZ PRICE

Au

M ay

Amount (IDR)

TABEL 23 (0 S/D 1 JAM)

Month

242

SALINAN Tabel 24 (1 s/d 2 Jam) Bulan

Harga FS (QZ)

Mei 2006 – Juli 2006

20.000

Agustus 2006

30.000


40.000


50.000

Oktober 2007 – Februari 2008

80.000


90.000

Mei 2008 – Juni 2008

140.000


160.000

November 2009 – sekarang

NIL

Grafik 35 ( 1 s/d 2 Jam)

180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

FS QZ PRICE

M ay -0 Au 6 g0 N 6 ov F e 06 b0 M 7 ay -0 Au 7 g0 N 7 ov -0 Fe 7 b0 M 8 ay -0 Au 8 g0 N 8 ov -0 Fe 8 b0 M 9 ay -0 Au 9 g0 N 9 ov -0 9

Amount (IDR)


Month

243

SALINAN Tabel 25 (2 s/d 3 Jam)

Bulan

Harga FS (QZ)

Mei 2006 – Juli 2006

20.000

Agustus 2006

30.000


40.000


65.000

Oktober 2007 – November 2007

80.000

Desember 2007 – Februari 2008

100.000


110.000

Mei 2008 – Juni 2008

140.000


160.000

November 2008 - sekarang

NIL

Grafik 35 (2 s/d 3 Jam)

180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

FS QZ PRICE

M ay -0 Au 6 g0 N 6 ov F e 06 b0 M 7 ay -0 Au 7 g0 N 7 ov F e 07 b0 M 8 ay -0 Au 8 g0 N 8 ov -0 Fe 8 b0 M 9 ay -0 Au 9 g0 N 9 ov -0 9

Amount (IDR)


Month

41.4.4

Bukti & Fakta: Bahwa PT Indonesia AirAsia tidak pernah melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan/pendapatan tambahan untuk perusahaan dalam menetapkan harga FS sebagaimana dituduhkan oleh KPPU. Hal ini dapat dibuktikan dengan: Harga FS yang diterapkan oleh PT Indonesia AirAsia selalu lebih kecil dibandingkan dengan harga fuel cost yang berlaku

244

SALINAN untuk bulan Mei 2006 s/d Oktober 2009 (halaman 32 LHPL), formula FS yang dirumuskan oleh Departemen Perhubungan (halaman 36 LHPL), dan formula FS yang dirumuskan oleh KPPU (Halaman 28 LHPL) yang dapat dibuktikan dengan grafik pada halaman berikut. Grafik dibagi berdasarkan lamanya penerbangan;

Untuk Penerbangan 0 s/d 1 Jam

PERIODE I (May 2006 - March 2008) Amount (IDR)

250000 200000 FS PRICE

150000

FS KPPU

100000

FS DEPHUB

50000

Ju

M

ay

-0 6 l- 0 Se 6 p0 N 6 ov -0 Ja 6 n0 M 7 ar M 07 ay -0 7 Ju l- 0 Se 7 p0 N 7 ov -0 Ja 7 n0 M 8 ar -0 8

0

Month

FS Price FS KPPU FS Dephub

: FS PT. Indonesia AirAsia : FS berdasarkan rumus KPPU : FS yang ditetapkan Dephub


PERIODE I (May 2006 - March 2008) 500000 400000 FS PRICE

300000

FS KPPU

200000

FS DEPHUB

100000

ay

-0 6 Ju l- 0 Se 6 p0 N 6 ov -0 Ja 6 n0 M 7 ar -0 M 7 ay -0 7 Ju lS e 07 p0 N 7 ov -0 Ja 7 n0 M 8 ar -0 8

0

M

A mount (ID R 0

Month

245

SALINAN




700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

FS PRICE FS KPPU

-0 Ju 6 lS e 06 p0 No 6 v0 Ja 6 n0 M 7 ar M 07 ay -0 Ju 7 lS e 07 p0 No 7 v0 Ja 7 n0 M 8 ar -0 8

FS DEPHUB

M

ay

A m o u n t (ID R )

PERIODE I (May 2006 - March 2008)

Month


41.4.5


Mengingat bahwa Tim Pemeriksa telah keliru memasukkan data pada tabel 23, 24 dan 25 mengenai besaran FS yang diterapkan oleh PT. Indonesia AirAsia, maka dinyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan pada seluruh tabel maupun grafik yang ditujukan untuk PT. Indonesia AirAsia pada LHPL. Oleh karena itu, seluruh tabel maupun grafik yang ada dapat dinyatakan tidak berlaku untuk PT. Indonesaia

AirAsia

dan

kecenderungan

untuk

mengambil

keuntungan/pendapatan tambahan bagi perusahaan atas penerapan FS tidak dapat dibuktikan; -----------------------------------------------41.4.6

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang ada, PT. Indonesia AirAsia tidak dapat dibuktikan melakukan kecurangan dalam

246

SALINAN menerapkan

FS

untuk

mendapatkan

keuntungan/pendapatan

tambahan bagi perusahaan sehingga PT. Indonesia Air Asia dapat dinyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999; 41.4.7

Bahwa berdasarkan Kesimpulan 1 dan Kesimpulan 2 dapat kembali kami simpulkan bahwa PT. Indonesia AirAsia dinyatakan tidak melakukan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 2009, yaitu mengadakan kesepakatan/perjanjian dengan maskapai lainnya dengan menentukan harga FS dan menerapkannya untuk mencari keuntungan/pendapatan tambahan bagi perusahaan;--------

41.4.8

Bahwa seiring dengan menurunnya harga minyak dunia, maka PT. Indonesia AirAsia mencabut FS sejak bulan November 2008 hingga sekarang; -----------------------------------------------------------

41.5 Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh KPPU pada butir 2 – 5 (halaman 149) tidak dapat dibuktikan; -------------------------------------------------------41.6 Dari bukti dan fakta yang ada, maka PT. Indonesia AirAsia dengan ini menyampaikan kepada Majelis Hakim KPPU untuk: --------------------------(1)

Menolak semua dalil-dalil yang ada dalam LHPL yang menyatakan bahwa PT. Indonesia AirAsia melanggar Pasal 5 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999; ---------------------------------------------------------

(2)

Mengesampingkan semua bukti yang tidak benar/tidak dapat dibuktikan; ------------------------------------------------------------------

(3)

Mempertimbangkan dan menerima semua bukti dan fakta yang ada bahwa PT. Indonesia AirAsia tidak melanggar Pasal 5 dan Pasal 21 UU No. 5 tahun 1999; -----------------------------------------------------

(4)

Menyatakan bahwa PT. Indonesia AirAsia tidak melanggar Pasal 5 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999; ------------------------------------

42.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;--------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------TENTANG HUKUM

247

SALINAN TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”), Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor, BAP, surat-surat dan dokumendokumen dan alat bukti lainnya dalam perkara ini, Majelis Komisi menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara a quo. Majelis Komisi melakukan penilaian dalam beberapa butir, yaitu: -------1. Tentang Dugaan Pelanggaran; -------------------------------------------------------------2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----------------------------------------------------------3. Tentang Hal Formil; -------------------------------------------------------------------------4. Tentang Klarifikasi Fakta-fakta dalam LHPL; -------------------------------------------5. Tentang Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing; -------------------------------------6. Tentang Pasar Bersangkutan; --------------------------------------------------------------7. Tentang Perjanjian; --------------------------------------------------------------------------8. Tentang Penetapan Harga; ------------------------------------------------------------------9. Tentang Penetapan Biaya Secara Curang; ------------------------------------------------10. Tentang Dampak; ----------------------------------------------------------------------------11. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 5 UU No. 5/1999; ------------------------------------12. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 21 UU No. 5/1999;-----------------------------------13. Tentang Kesimpulan; ------------------------------------------------------------------------14. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ---------------------------15. Tentang Perhitungan Denda;--------------------------------------------------------------16. Tentang Perhitungan Ganti Rugi; ----------------------------------------------------------17. Tentang Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah; ---------------------------------18. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ----------------------------------------------------Berikut uraian masing-masing butir sebagaimana tersebut di atas: ------------------------1. Tentang Dugaan Pelanggaran;------------------------------------------------------------1.1. Menimbang

bahwa

Tim

Pemeriksa

dalam

LHPL

pada

pokoknya

menyimpulkan adanya bukti pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor, yaitu; -----------------------------

248

SALINAN 1.1.1. Fuel surcharge merupakan kompensasi dari kenaikan harga avtur (aviation turbin) yang dimasukkan ke dalam komponen tarif tiket pesawat penerbangan yang dibebankan kepada konsumen; --------------1.1.2. Fuel surcharge bertujuan untuk menutup selisih biaya bahan bakar avtur maskapai penerbangan yang diakibatkan oleh kenaikan harga avtur yang melebihi asumsi harga avtur yang digunakan dalam perhitungan tarif batas atas sebagaimana dimaksud dalam KM No. 9 Tahun 2002.;--------------------------------------------------------------------1.1.3. Fakta bahwa perjanjian di antara beberapa Terlapor dan kecenderungan kesamaan perubahan fuel surcharge yang ditetapkan oleh para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 sampai dengan Maret 2008) untuk zona penerbangan dengan waktu tempuh 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam, tanpa adanya justifikasi ekonomi dari masing-masing Terlapor, menunjukkan adanya perjanjian penetapan besaran fuel surcharge di antara para Terlapor pada periode tersebut; --------------------------------1.1.4. Para Terlapor telah menetapkan biaya fuel surcharge secara curang yang dibuktikan dengan perubahan nilai fuel surcharge para Terlapor yang tidak sama dengan perubahan nilai harga avtur sejak Mei 2006 sampai dengan Desember 2009 dan nilai fuel surcharge sejak Maret 2008 telah melampaui tarif batas atas sebagaimana ditetapkan dalam KM No. 9 Tahun 2002; -------------------------------------------------------1.1.5. Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan ada bukti pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero), PT Sriwijaya Air, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Mandala Airlines, PT Riau Airlines, PT Travel Express Aviation Services, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, PT Kartika Airlines, PT Trigana Air Service dan PT Indonesia AirAsia; ------------------------------------------1.2. Menimbang bahwa berdasarkan Pembelaan dan Tanggapan lisan dan tertulis Para Terlapor, pada pokoknya disampaikan hal-hal sebagai berikut: -------------

249

SALINAN 1.2.1. Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero) menyampaikan bahwa Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 karena Terlapor I menerapkan dan menghitung fuel surcharge secara independen serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 karena fuel surcharge bukan merupakan komponen keuntungan Terlapor I (vide bukti C14.1); ---------------------------------1.2.2. Terlapor II, PT Sriwijaya Air menyampaikan bahwa unsur-unsur pada Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tidak dapat dipenuhi dalam perkara a quo karena fuel surcharge bukanlah harga dalam pengertian Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, tidak pernah ada suatu perjanjian dalam bentuk apapun dilakukan oleh Terlapor II, dan tidak ada keuntungan yang didapat oleh Terlapor II dari fuel surcharge; dan unsur Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi karena Tim Pemeriksa keliru dalam menerapkan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut sehingga menginvalidasi semua model-model ekonomi yang diterapkan oleh Tim Pemeriksa (vide bukti C14.2);------------------------------------------------1.2.3. Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) menyampaikan bahwa Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 karena tidak ada bukti perjanjian di antara beberapa Terlapor; dan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 karena Terlapor III tidak melakukan kecurangan apapun dalam penetapan fuel surcharge dan juga tidak mengambil keuntungan apapun dari fuel surcharge (vide bukti C14.3); ----------------------------1.2.4. Terlapor IV, PT Mandala Airlines menyampaikan bahwa dugaan yang menyatakan Terlapor IV telah melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dengan cara membuat perjanjian untuk menetapkan harga fuel surcharge adalah tidak benar karena kebijakan Terlapor IV dalam melakukan perubahan komponen harga fuel surcharge sesuai dengan harga avtur bukan merupakan hasil perjanjian dengan maskapai penerbangan lainnya, melainkan merupakan hal yang telah diakui oleh Pemerintah (dalam hal ini Departemen Perhubungan), serta telah sesuai

250

SALINAN dengan ketentuan yang berlaku; dan dugaan yang menyatakan Terlapor IV telah melanggar Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 dengan melakukan perbuatan curang dalam menetapkan biaya produksi adalah tidak benar karena Terlapor IV menetapkan fuel surcharge berdasarkan pergeseran harga avtur, baik kenaikan maupun penurunan seiring perubahan harga minyak dunia (vide bukti C14.4); --------------------------------------------1.2.5. Terlapor V, PT Riau Airlines menyatakan menolak semua tuduhan sebagaimana disebutkan dalam Perkara Nomor 25/KPPU-I/2009 yaitu pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait penetapan harga fuel surcharge dalam industri jasa penerbangan domestik (vide bukti C14.5); -------------------------------------------------1.2.6. Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Services menyatakan bahwa Terlapor VI tidak melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 karena Terlapor VI tidak pernah melakukan perjanjian dengan operator penerbangan lainnya dalam kaitan penetapan fuel surcharge; dan Terlapor VI tidak melanggar Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 karena penerapan fuel surcharge merupakan upaya untuk mengatasi kenaikan harga avtur yang sudah tidak sesuai harga fuel dalam perhitungan tarif sesuai KM No. 9 Tahun 2002 tentang tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi (vide bukti C14.6); ---1.2.7. Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines dan Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines menyatakan menolak keras dan keberatan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 25/KPPU-I/2009 yang intinya menyatakan Terlapor VII dan Terlapor VIII diduga melanggar Pasal 5 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 (vide bukti C14.7); --------1.2.8. Terlapor IX, PT Metro Batavia menyatakan dengan tegas keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil dalam Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 25/KPPU-I/2009 tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik yang menyatakan Terlapor IX melanggar Pasal 5 dan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 (vide bukti C14.8); -----------------------------------------------

251

SALINAN 1.2.9. Terlapor X, PT Kartika Airlines menyatakan bahwa Terlapor X tidak melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 karena Terlapor X tidak pernah melakukan kesepakatan dengan airlines lain; dan Terlapor X tidak melanggar Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 karena Terlapor X tidak pernah menggunakan fuel surcharge untuk kepentingan lain selain untuk biaya avtur (vide bukti C14.9);--------------------------------1.2.10. Terlapor XI, PT Trigana Air Service menyatakan tidak melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 karena tidak terdapat ataupun terbukti bahwa Terlapor XI telah membuat perjanjian dengan pesaing dalam menentukan besaran harga tiket pesawat; dan tidak ada pembuktian adanya pelanggaran Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 karena Terlapor XI sebagai operator pesawat tidak mungkin melakukan penggelembungan biaya produksi karena tarif batas atas sudah ditentukan oleh Menteri Perhubungan, serta tidak mungkin pula kami melakukan reduksi pada biaya operasional karena tarif referensi batas bawah juga sudah ditentukan oleh Menteri Perhubungan (vide bukti C14.10); -------------1.2.11. Terlapor XII, PT Indonesia AirAsia menyatakan bahwa jelas berdasarkan bukti dan fakta yang ada, Terlapor XII dapat dibuktikan tidak pernah mengadakan kesepakatan/perjanjian dengan maskapai lain untuk menetapkan harga fuel surcharge, sehingga tidak dapat dikatakan memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999; dan bahwa jelas berdasarkan bukti dan fakta yang ada, Terlapor XII tidak dapat dibuktikan melakukan kecurangan dalam menerapkan fuel surcharge untuk mendapatkan keuntungan/pendapatan tambahan bagi perusahaan, sehingga Terlapor XII dapat dinyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 (vide bukti C14.11); 1.3. Menimbang bahwa sebelum Majelis Komisi menyimpulkan ada tidaknya bukti dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 21 yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi melakukan penilaian terhadap hal-hal pokok sebagaimana diuraikan pada butir 2 sampai dengan butir 12 sebagai berikut; -------------------

252

SALINAN 2. Tentang Identitas Para Terlapor; --------------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta terkait dengan identitas masing-masing Terlapor dalam LHPL, dan fakta-fakta tersebut tidak dibantah oleh Para Terlapor, kecuali koreksi dari Terlapor XIII, PT Indonesia AirAsia, sehingga Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:----------------------------------2.1

Terlapor I, PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia atau di singkat PT Garuda Indonesia (Persero), adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Raden Kardiman, Nomor 137 tanggal 31 Maret 1950, dengan akta perubahan terakhir yang diterbitkan oleh Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 51 tanggal 7 Agustus 2008, berkedudukan di Gedung Manajemen Garuda Indonesia Lantai 3 Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng 19120, Indonesia, dan melakukan kegiatan usaha antara lain jasa angkutan udara niaga berjadwal, jasa angkutan udara niaga tidak berjadwal, reparasi dan pemeliharaan pesawat udara;-----------------------

2.2

Terlapor II, PT Sriwijaya Air adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Haji Dana Sasmita, S.H. Nomor 15 tanggal 7 November 2002 dengan akta perubahan terakhir yang diterbitkan oleh Notaris Haji Dana Sasmita, S.H. Nomor 56 tanggal 19 Mei 2008, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 68 Blok C 15-16, Jakarta Pusat 10730, Indonesia, dan melakukan kegiatan usaha pengangkutan udara niaga (penerbangan) antara lain meliputi bidang pengangkutan udara niaga berjadwal, jasa penyewaan angkutan udara jasa penunjang dan pembeliaan/angkutan udara niaga, jasa perawatan angkutan udara dan jasa konsultasi pendidikan dan pelatihan; ------------------------------------------------

2.3

Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H. Nomor 15 tanggal 6 September 1975 dengan Akta perubahan terakhir yang diterbitkan oleh Notaris Titiek Irawati Sugiarto, S.H., Nomor 102 tanggal 15 Agustus 2008, berkedudukan di Gedung Merpati, Jalan Angkasa Blok B.15, Kavling 2-3, Jakarta Pusat 10720, Indonesia, dan melakukan kegiatan usaha jasa angkutan penerbangan yang antara lain meliputi angkutan niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam

253

SALINAN negeri dan luar negeri, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan perintis, angkutan udara charter, perawatan pesawat (MMF), Pendidikan dan Pelatihan Kedirgantaraan (MTC) dan Ground Handling (PTN); ----------------2.4

Terlapor IV, PT Mandala Airlines adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Abdul Latief, Nomor 40 tanggal 17 April 1969 dengan akta perubahan terakhir yang diterbitkan oleh Aulia Taufani, S.H. Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Nomor 116 tanggal 30 Maret 2009, berkedudukan di Jalan Tomang Raya Kavling 33-37, Jakarta Barat 11440, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal antara lain untuk mengangkut penumpang, barang dan muatan (padat, cair, benda pos, hewan) di dalam negeri dan luar negeri; ------------------------------------------------------------------------------------

2.5

Terlapor V, PT Riau Airlines, adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirkan berdasarkan Akta Notaris Haji Asman Yunus, S.H., Nomor 14 tanggal 12 Maret 2002 dengan akta perubahan terakhir yang diterbitkan oleh Notaris Haji Asman Yunus, S.H., Nomor 24 tanggal 14 Mei 2009, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 438 Pekanbaru, Riau 28125, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha angkutan udara niaga antara lain jasa angkutan udara, jasa perawatan udara dan jasa konsultasi;-------------

2.6

Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Services, adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Pudji Rejeki Irawati, S.H., Nomor 1 tanggal 2 Oktober 2002, berkedudukan di Boutique Office Park, Benyamin Suaeb Blok A11/12, Kemayoran, Jakarta Pusat 10630, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa perusahaan

angkutan

udara

niaga

antara

lain

menjalankan

usaha

menggunakan kapal udara untuk mengangkut penumpang, barang muatan (padat, cair, benda pos, hewan) di dalam negeri dan luar negeri; ---------------2.7

Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines, adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Hasan Zaini Zainal, S.H., Nomor 1 tanggal 2 September 1999, berkedudukan di Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada Nomor 7, Jakarta Pusat 10130, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha angkutan udara dengan menjalankan perusahaan

254

SALINAN penerbangan berjadwal (regular dan charter baik dalam negeri maupun ke luar negeri); ----------------------------------------------------------------------------------2.8

Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirkan berdasarkan Akta Notaris Hasan Zaini Zainal, S.H., Nomor 1 tanggal 2 Mei 2002, berkedudukan di Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada Nomor 7, Jakarta Pusat 10130, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha angkutan udara dengan menjalankan perusahaan penerbangan berjadwal (regular dan charter baik dalam negeri maupun keluar negeri); -----------------------------------------------------------------------------------

2.9

Terlapor IX, PT Metro Batavia, adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Nomor 7 tanggal 21 Juni 2001 dengan akta perubahan terakhir yang diterbitkan oleh Notaris Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Nomor 1 tanggal 5 November 2001, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Jakarta Pusat 10120, Indonesia, dan melakukan kegiatan usaha angkutan udara; -------------------------------------------------------------------------------------

2.10 Terlapor X, PT Kartika Airlines, adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Suryati Moerwibowo, S.H., Nomor 1 tanggal 6 September 2000 dengan akta perubahan terakhir yang diterbitkan oleh Agung Aribowo, S.H., Notaris Pengganti Raden Johanes Sarwono, S.H., Nomor 28 tanggal 15 September 2008, berkedudukan di Wisma Intra Asia, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 58, Jakarta Selatan 12870, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha jasa angkutan udara yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa angkutan (transportasi) udara berjadwal;-------------------------------------------------------2.11 Terlapor XI, PT Linus Airways, adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang memegang Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Nomor SKEP/006/I/2005 tanggal 25 Januari 2005, terakhir diketahui berkedudukan di Grand Boutique Centre, Jalan Mangga Dua Raya Blok C Nomor 4, Jakarta Utara 14430, Indonesia, yang pada saat pemeriksaan ini berlangsung diketahui telah berhenti beroperasi sejak tanggal 27 April

255

SALINAN 2009 dan telah dicabut ijin operasinya oleh Departemen Perhubungan pada tanggal 1 Juni 2009; -------------------------------------------------------------------2.12 Terlapor XII, PT Trigana Air Service, adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Haji Saidus Sjahar, S.H., Nomor 55 tanggal 11 September 1991 dengan akta perubahan terakhir yang diterbitkan oleh Notaris Agus Madjid, S.H., Nomor 31 tanggal 28 April 2009, berkedudukan di Komplek Puri Sentra Niaga, Jalan Wiraloka Blok D 68-69-70, Kalimalang, Jakarta Timur 13620, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha jasa angkutan udara yaitu menjalankan usahausaha di bidang jasa angkutan (transportasi) udara berjadwal; ------------------2.13 Terlapor XIII, PT Indonesia AirAsia, adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang pada awal didirikan bernama PT Awair Internasional berdasarkan Akta Notaris Budiono, S.H., Nomor 15 tanggal 28 September 1999 dan dengan Akta Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., Nomor 9 tanggal 23 Agustus 2005 berubah nama menjadi PT Indonesia AirAsia dengan perubahan terakhir melalui Akta Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA No. 24 tanggal 20 Agustus 2008, berkedudukan di Office Management Building, 2nd Floor, Soekarno-Hatta International Airport Jakarta 19110, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha jasa angkutan udara niaga antara lain yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa angkutan udara, menjalankan usaha sebagai agen kapal perusahaan penerbangan lain, menjalankan usaha lain meliputi kegiatan usaha yang menunjang kegiatan jasa angkutan udara dan/atau usaha penerbangan.;--------------------------------3. Tentang Hal Formil; ------------------------------------------------------------------------3.1

Menimbang bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero) menyatakan Tim Pemeriksa KPPU tidak konsisten dan salah dalam menerapkan hukum acara sesuai Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006 (Perkom No. 1 Tahun 2006) karena Tim Pemeriksa KPPU telah salah menganggap bahwa Keterangan Pemerintah merupakan salah satu alat bukti dalam proses pemeriksaan di KPPU dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu alat bukti yang sah berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2006; ---------

256

SALINAN 3.2

Menimbang bahwa menurut Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero), pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Direktur Jenderal - Pajak Kementerian Keuangan RI sebagaimana diuraikan dalam Risalah Keterangan Pemerintah tertanggal 1 Maret 2010, dan Direktur Jenderal Perhubungan RI – Kementerian Perhubungan RI sebagaimana diuraikan dalam Risalah Keterangan pemerintah tertanggal 21 Januari 2010 dengan demikian haruslah dikesampingkan; ------------------------------------------------------------------------

3.3

Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai alat-alat bukti pemeriksaan Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 64 ayat (1) Perkom No. 1 Tahun 2006 adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli,

Surat

dan/atau

dokumen,

Petunjuk

dan

Keterangan

Pelaku

Usaha/Terlapor; ------------------------------------------------------------------------3.4

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Perkom No. 1 Tahun 2006, Majelis Komisi menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah; --------------------------------------------------------------

3.5

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) huruf b Perkom No. 1 Tahun 2006, dinyatakan bahwa “Untuk menemukan ada tidaknya bukti pelanggaran, Tim Pemeriksa Lanjutan melakukan serangkaian kegiatan berupa memeriksa dan meminta keterangan dari Saksi, Ahli, dan Instansi Pemerintah; -----------------------------------------------------------------------------

3.6

Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai alat bukti berupa Keterangan Pemerintah bukan merupakan alat bukti yang dikenal dalam hukum acara KPPU; ------------------------------------------------------------------------------------

3.7

Menimbang bahwa sesuai dengan hukum acara KPPU, Majelis Komisi menilai Keterangan Pemerintah yang diuraikan dalam Risalah Keterangan Pemerintah tertanggal 1 Maret 2010 dan tanggal 21 Januari 2010 tersebut merupakan alat bukti yang sah yang termasuk dalam kategori Petunjuk; -------

3.8

Menimbang bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero) menyatakan Saksi-saksi yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa KPPU tidak disumpah sesuai dengan Perkom No. 1 Tahun 2006; -----------------------

257

SALINAN 3.9

Menimbang bahwa menurut Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero), keterangan-keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang disampaikan oleh Pertamina, INACA, Dirjen Perhubungan Udara, dan Dirjen Pajak secara yuridis tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena melanggar Pasal 67 Perkom No. 1 Tahun 2006, dan karenanya harus dikesampingkan;---

3.10 Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai keterangan yang disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Pajak adalah dalam kapasitasnya bukan sebagai Saksi maupun Ahli, namun sebagai Pemerintah, sehingga tidak perlu dilakukan pengambilan sumpah dalam memberikan keterangan di dalam pemeriksaan KPPU (vide bukti B21, B23); ----------------------------------------3.11 Menimbang bahwa di dalam BAP PT Pertamina (Persero) yang dihadiri oleh Vice President Aviasi PT Pertamina (Persero) (Iqbal Hasan), tidak ditemukan keterangan yang menyatakan bahwa Saksi diambil keterangannya di bawah sumpah, dengan demikian Majelis Komisi menilai BAP PT Pertamina (Persero) tersebut tidak sah sebagai alat bukti (vide bukti B20); ----------------3.12 Menimbang bahwa dalam BAP INACA yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal INACA (Tengku Burhanuddin), ditemukan pertanyaan dari Tim Pemeriksa “Apakah Bapak bersedia diambil keterangan di bawah sumpah?”, dan dijawab “Bersedia”, dengan demikian Majelis Komisi menilai keterangan tersebut diambil di bawah sumpah, sehingga BAP INACA merupakan alat bukti yang sah (vide bukti B22); -----------------------------------------------------4. Tentang Klarifikasi Fakta-fakta dalam LHPL; ---------------------------------------4.1

Menimbang bahwa terkait dengan fakta-fakta dalam LHPL, Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero) menyatakan hal-hal sebagai berikut (vide bukti C14.1); ----------------------------------------------------------------------------------4.1.1.

Data yang digunakan Tim Pemeriksa KPPU terkait INACA tidak akurat dan keliru karena tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya, yaitu pada butir 3.2 paragraf (12) halaman 22 terkait dengan Berita Acara Nomor 9100/53/V/2006, yang tertulis tertanggal 4 April 2006, sedangkan butir yang sama dirujuk dalam paragraf (47) halaman 67 tertulis tertanggal 4 Mei 2006, sehingga apa yang

258

SALINAN didalilkan Tim Pemeriksa salah dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi ; ----------------------------------------------------------------------4.1.2.

Dalil-dalil Tim Pemeriksa KPPU tentang fungsi fuel surcharge tidak konsisten setidak-tidaknya sebanyak 6 kali dalam LHPL, sehingga kesimpulan Tim Pemeriksa dalam LHPL adalah kesimpulan yang tidak valid dan karenanya harus dikesampingkan;

4.1.3.

Data Tim Pemeriksa KPPU tentang Pendapatan fuel surcharge dan fuel cost Terlapor I tidak benar dan tidak akurat karena Terlapor I hanya menyerahkan data pendapatan fuel surcharge dan fuel cost untuk tahun 2006, 2007 dan 2008, sedangkan dalam Tabel 37 LHPL terdapat data pendapatan fuel surcharge dan fuel cost Terlapor I untuk tahun 2009. Pada faktanya, Terlapor I tidak pernah memberikan data tersebut karena masih dalam proses audit oleh akuntan publik. Penyajian data yang tidak benar dan tidak jelas sumbernya tersebut akan mengakibatkan kesalahan interpretasi dalam

membaca

LHPL

dan

berdampak

pada

kesalahan

pengambilan kesimpulan atas data pendapatan fuel surcharge dan fuel cost Terlapor I, sehingga data tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar dalam mengambilan kesimpulan terkait dengan perkara;----------------------------------------------------4.1.4.

Uji korelasi antara pergerakan harga avtur dengan harga fuel surcharge yang dilakukan Tim Pemeriksa KPPU tidak benar dan tidak akurat karena didasarkan pada data yang tidak lengkap, yang menunjukkan telah terjadi kesalahan dalam penerapan ilmu statistik atau pelaksanaan uji statistik oleh Tim Pemeriksa KPPU tidak sesuai dengan kaidah statistik. Tim Pemeriksa KPPU mendasarkan kesimpulan menyangkut 12 maskapai penerbangan hanya dengan mendasarkan pada data yang diberikan oleh 6 maskapai penerbangan; ----------------------------------------------------------------

4.2

Menimbang bahwa terkait dengan fakta-fakta dalam LHPL, Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) menyatakan hal-hal sebagai berikut (vide bukti C14.3);----------------------------------------------------------------------

259

SALINAN 4.2.1.

Berdasarkan fakta-fakta terkait dengan kronologis pemberlakuan fuel surcharge, terungkap bahwa pada saat perkara ini berlangsung, Pemerintah c.q. Departemen Perhubungan sedang melakukan revisi atas KM No. 8 Tahun 2002 dan KM No. 9 Tahun 2002, dimana komponen fuel surcharge akan hilang dan masuk dalam komponen harga setelah penetapan harga avtur Rp 10.000,-. Hal ini membuktikan bahwa perkara ini masih prematur karena dalam waktu yang tidak terlalu lama, Pemerintah akan segera menetapkan tarif batas atas dengan komponen fuel surcharge di dalamnya sehingga fuel surcharge bukan lagi isu yang perlu diperdebatkan; --

4.2.2.

Terlapor III telah menyerahkan data pendapatan fuel surcharge dan fuel cost untuk tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009, namun Tim Pemeriksa telah keliru dalam melakukan input atas fuel cost (FC) dalam Tabel 27 halaman 56 LHPL. Tim Pemeriksa meng-input biaya avtur 2002 menjadi FC, padahal seharusnya yang diinput sebagai FC adalah selisih biaya avtur 2002 dengan tahun bersangkutan yaitu 2006, 2007, 2008 dan 2009; -----------------------

4.3

Menimbang bahwa terkait dengan fakta-fakta dalam LHPL, Terlapor XIII, PT Indonesia AirAsia menyatakan hal-hal sebagai berikut (vide bukti C14.11);--4.3.1.

Tim Pemeriksa melakukan kekeliruan dalam pencantuman harga fuel surcharge yang diterapkan Terlapor XIII pada Tabel 23, Tabel 25 dan Tabel 25 LHPL, sehingga mengakibatkan kesalahan pada Grafik 35 LHPL. Untuk itu Terlapor XIII telah melakukan koreksi terhadap Tabel dan Grafik tersebut sebagaimana tercantum dalam Pembelaan Terlapor XIII; -------------------------------------------------

4.3.2.

Mengingat bahwa Tim Pemeriksa telah keliru memasukkan data besaran fuel surcharge Terlapor XIII pada Tabel 23, 24 dan 25, maka dinyatakan terjadi kekeliruan pada seluruh tabel maupun grafik yang ditujukan untuk Terlapor XIII. Oleh karena itu, seluruh tabel maupun grafik yang ada dapat dinyatakan tidak berlaku untuk Terlapor

XIII

dan

kecenderungan

untuk

mengambil

260

SALINAN keuntungan/pendapatan tambahan bagi perusahaan atas penerapan fuel surcharge tidak dapat dibuktikan;----------------------------------4.4

Menimbang bahwa, berdasarkan klarifikasi fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menyatakan hal-hal sebagai berikut; -----------------------------4.4.1.

Berdasarkan

dokumen

Berita

Acara

INACA

Nomor

9100/53/V/2006, tanggal yang benar adalah tanggal 4 Mei 2006. Majelis Komisi menilai kesalahan tersebut merupakan kesalahan pengetikan yang tidak mengesampingkan fakta bahwa telah diadakan Rapat Anggota dan Pengurus INACA terkait dengan persetujuan pelaksanaan fuel surcharge pada tanggal 4 Mei 2006 (vide bukti D2.3); ----------------------------------------------------------4.4.2.

Majelis Komisi menilai perbedaan dalil Tim Pemeriksa mengenai fuel surcharge dalam LHPL bersifat kontekstual sesuai dengan aspek yang dibahas dalam LHPL, sehingga tidak merupakan suatu inkonsistensi;----------------------------------------------------------------

4.4.3.

Majelis Komisi menilai benar bahwa data pendapatan dari fuel surcharge dan fuel cost yang diserahkan Terlapor I hanya untuk tahun 2006, 2007 dan 2008. Data untuk tahun 2009 diperoleh dari hasil proyeksi pendapatan dari fuel surcharge dan fuel cost karena ketidak-tersediaan data dari Terlapor I;----------------------------------

4.4.4.

Terkait dengan uji korelasi antara pergerakan harga avtur dengan harga fuel surcharge, Majelis Komisi sependapat dengan Terlapor I sehingga Majelis Komisi meneliti kembali data-data terkait dan melakukan uji korelasi kembali berdasarkan data-data tersebut sebagaimana diuraikan dalam butir 8 Tentang Penetapan Harga;----

4.4.5.

Terkait dengan perkara ini yang dinilai prematur oleh Terlapor III, Majelis Komisi menilai perkara ini tidak prematur karena Revisi KM No. 8 Tahun 2002 dan KM No. 9 Tahun 2002 yaitu KM No. 26 Tahun 2010 baru terbit dan berlaku pada tanggal 14 April 2010 dimana perkara a quo sudah berjalan dan telah memasuki tahap Sidang Majelis Komisi serta terbitnya KM No. 26 Tahun 2010 tidak

261

SALINAN menghapus adanya pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya oleh Para Terlapor; -------------------------------------------------------4.4.6.

Terkait dengan kesalahan input data Fuel Cost Terlapor III pada Tabel 57 LHPL, maka Majelis Komisi meneliti kembali data terkait dan melakukan perhitungan kembali berdasarkan data tersebut sebagaimana diuraikan pada butir 8 Tentang Penetapan Harga; -----

4.4.7.

Terkait dengan kekeliruan dalam pencantuman fuel surcharge yang diterapkan Terlapor XIII pada Tabel 23, Tabel 24 dan Tabel 25 LHPL, sehingga mengakibatkan kesalahan pada Grafik 35 LHPL, maka setelah meneliti kembali data-data terkait, Majelis Komisi sependapat dengan koreksi yang diajukan Terlapor XIII dalam Tabel dan Grafik sebagaimana tercantum dalam Pembelaan Terlapor XIII; ---------------------------------------------------------------

5. Tentang Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing;-----------------------------------5.1.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai PT Garuda Indonesia (Persero), PT Sriwijaya Air, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Mandala Airlines, PT Riau Airlines, PT Travel Express Aviation Services, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, PT Kartika Airlines, PT Trigana Air Service, dan PT Indonesia Air Asia merupakan para pelaku usaha yang sama-sama melakukan kegiatan Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang merupakan pesaing antara satu dengan lainnya;-----------------------------------

5.2.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai PT Linus Airways tidak memenuhi unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 karena secara de facto sudah dicabut seluruh Ijin Operasinya oleh Departemen Perhubungan dan sudah tidak menjalankan kegiatan usaha di bidang Angkutan Udara Niaga Berjadwal; ---------------------------------------------------

5.3.

Menimbang bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero) menyatakan Terlapor I merupakan BUMN yang melakukan fungsi pelayanan umum (public service obligation), dan memberikan layanan penerbangan “Pelayanan Dengan Standard Maksimum” (full service) yang

262

SALINAN menimbulkan konsekuensi jumlah beban yang diangkut lebih berat sehingga jumlah bahan bakar yang dikonsumsi lebih besar untuk jenis pesawat dan jarak tempuh yang sama dibandingkan dengan maskapai penerbangan lainnya (low cost carrier) (vide bukti C14.1);-----------------------------------------------5.4.

Menimbang bahwa berdasarkan Pembelaan dan Tanggapan Para Terlapor, termasuk pembelaan Terlapor I di atas, tidak ada bantahan secara eksplisit terhadap analisis LHPL mengenai pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing dalam perkara a quo; -------------------------------------------------------------------

5.5.

Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai yang dimaksud dengan pelaku usaha dan pesaingnya dalam perkara a quo adalah PT Garuda Indonesia (Persero), PT Sriwijaya Air, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Mandala Airlines, PT Riau Airlines, PT Travel Express Aviation Services, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, PT Kartika Airlines, PT Trigana Air Service, dan PT Indonesia AirAsia, tidak termasuk PT Linus Airways; ----------------------------------------------------------

6. Tentang Pasar Bersangkutan;-------------------------------------------------------------6.1.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai pasar bersangkutan meliputi layanan jasa penerbangan penumpang berjadwal dari satu titik keberangkatan ke titik kedatangan di catchment area pada setiap bandar udara;-------------------------------------------

6.2.

Menimbang bahwa tidak ada Terlapor yang mempermasalahkan mengenai Pasar Bersangkutan, kecuali Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero) yang dalam Pembelaannya menyatakan definisi “pasar bersangkutan” yang ditentukan oleh Tim Pemeriksa KPPU (yakni seluruh rute jasa penerbangan domestik di Indonesia) adalah keliru atau setidak-tidaknya tidak jelas dan kabur (obscuur libel), karena terbukti bahwa (i) bagi Garuda/Terlapor I, fuel surcharge merupakan komponen biaya dan bukan merupakan komponen pendapatan; dan (ii) tidak seluruh rute domestik yang tersedia dapat dilayani oleh seluruh maskapai penerbangan yang ada di Indonesia, sehingga persaingan yang terjadi di antara maskapai penerbangan tidak terjadi dalam semua rute, disamping itu Tim Pemeriksa KPPU juga tidak konsisten dalam

263

SALINAN menerapkan definisi pasar bersangkutan dalam LHPP dan LHPL (vide bukti C14.1); ----------------------------------------------------------------------------------6.3.

Menimbang bahwa berdasarkan analisis Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam LHPP, pasar bersangkutan didefinisikan sebagai “jasa penerbangan domestik di seluruh Indonesia;” ------------------------------------------------------------------

6.4.

Menimbang bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan kembali melakukan analisis mengenai pasar bersangkutan dan mendefinisikan pasar bersangkutan sebagai “layanan jasa penerbangan penumpang berjadwal dari satu titik keberangkatan ke titik kedatangan di catchment area pada setiap bandar udara”;---------------------------------------------------------------------------

6.5.

Menimbang bahwa dengan analisis pasar bersangkutan dalam LHPL adalah untuk menyempurnakan analisis pasar bersangkutan dalam LHPP, dengan dalil-dalil pertimbangan analisis sebagaimana telah dikemukakan pada Bagian Duduk Perkara butir 22.2 Tentang Pasar Bersangkutan dalam Putusan Perkara a quo; -------------------------------------------------------------------------------------

6.6.

Menimbang bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan pasar bersangkutan dalam perkara a quo adalah layanan jasa penerbangan penumpang berjadwal dari satu titik keberangkatan ke titik kedatangan di catchment area pada setiap bandar udara; -------------------------

7. Tentang Perjanjian; -------------------------------------------------------------------------7.1.

Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menemukan bukti adanya perjanjian untuk menetapkan besaran fuel surcharge secara bersamasama yang dilakukan oleh para Terlapor (PT Garuda Indonesia (Tbk), PT Sriwijaya Air, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Mandala Airlines, PT Riau Airlines, PT Travel Express Aviation Services, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, PT Kartika Airlines, PT Trigana Air Service dan PT Indonesia Air Asia) pada Periode I (Mei 2006 s/d Maret 2008) untuk zona penerbangan dengan waktu tempuh 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam, yang dibuktikan dengan: ------------------------------7.1.1. Adanya kecenderungan perubahan fuel surcharge yang sama di antara para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 – Maret 2008); --------

264

SALINAN 7.1.2. Adanya perjanjian di antara Terlapor untuk menetapkan besaran fuel surcharge Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 Mei 2006 yang diwadahi oleh INACA. Meskipun INACA kemudian menyatakan menyerahkan besaran fuel surcharge pada masing-masing maskapai pada tanggal 30 Mei 2006, namun secara faktual pergerakan fuel surcharge masing-masing Terlapor masih menunjukkan kecenderungan yang sama sampai dengan Maret 2008; ---------------------------------------------------------7.2.

Menimbang bahwa terkait dengan hal perjanjian, Para Terlapor memberikan Pembelaan dan Tanggapan sebagai berikut:----------------------------------------7.2.1. Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero) menyatakan tidak ada perjanjian atau kesepakatan, baik secara tertulis maupun lisan/tidak tertulis, secara langsung maupun tidak langsung antara Terlapor I dengan maskapai penerbangan lainnya atau pun dengan pihak lain manapun yang dimaksudkan untuk menetapkan besaran fuel surcharge, yang dibuktikan dengan tidak adanya offer and acceptance (penawaran dan penerimaan) antara Terlapor I dengan maskapai penerbangan domestik lainnya (vide bukti C14.1); ---------7.2.2. Terlapor II, PT Sriwijaya Air menyatakan tidak pernah ada suatu bukti tertulis maupun lisan yang membuktikan adanya perjanjian dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Terlapor II dalam penetapan fuel surcharge (vide bukti C14.2);----------------------------7.2.3. Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) menyatakan kalaupun ada komunikasi antara anggota INACA yang terjadi tanggal 10 Mei 2006, maka komunikasi tersebut sudah tidak berlaku lagi dan sudah dicabut berdasarkan saran KPPU sendiri dengan adanya rapat INACA yang pada intinya menyimpulkan penerapan dan besaran fuel surcharge diserahkan kembali kepada masing-masing perusahaan penerbangan nasional Anggota INACA. Hal ini membuktikan tidak ada kesepakatan/perjanjian penetapan harga di antara maskapai penerbangan (vide bukti C14.3);--------------------------------------------

265

SALINAN 7.2.4. Terlapor IV, PT Mandala Airlines menyatakan tidak pernah membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan maskapai penerbangan lainnya untuk menetapkan fuel surcharge, dan rapat-rapat maskapai penerbangan dengan INACA merupakan rapat biasa yang dilakukan sebagai bentuk koordinasi Anggota INACA, dan bukan merupakan bentuk kartel dan tidak menghasilkan perjanjian apapun (vide bukti C14.4); ------------------------------------------------------------------------7.2.5. Terlapor V, PT Riau Airlines menyatakan bahwa dugaan kesepakatan tertulis Para Terlapor adalah oleh karena keterkaitannya dengan keanggotaan Terlapor di INACA, maka disampaikan bahwa Terlapor V resmi menjadi anggota INACA adalah sejak 1 April 2009 sehingga dengan demikian tuduhan akan dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 5, adalah tidak benar (vide bukti C14.5); ------------------------------------------------------------------------7.2.6. Terlapor VI, PT Travel Express menyatakan tidak pernah membuat suatu perjanjian apapun berkaitan dengan penetapan fuel surcharge, dan baru bergabung sebagai anggota INACA pada tanggal 1 April 2009 (vide bukti C14.6); ----------------------------------------------------7.2.7. Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines dan Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines menyatakan Tim Pemeriksa tidak dapat membuktikan adanya perjanjian yang dimaksud. Tim Pemeriksa hanya menduga dan membuat analisa hanya berdasar tren pergerakan prosentase kenaikan fuel surcharge yang patut diragukan kebenarannya, sebab Tim Pemeriksa tidak dapat membuktkan Terlapor VII dan Terlapor VIII membuat perjanjian dengan siapa atau Terlapor berapa (vide bukti C14.7); -----------------------------------------------------------------7.2.8. Terlapor IX, PT Metro Batavia menyatakan sangat keberatan dengan dugaan Tim Pemeriksa yang menduga Terlapor IX melakukan kartel (kesepakatan) secara tidak langsung dengan armada lainnya berkaitan dengan menentukan fuel surcharge sebagai komponen untuk menentukan harga tiket, dan pertemuan-pertemuan INACA dengan

266

SALINAN para Airlines bukan dalam rangka membuat suatu perjanjian yang menurut KPPU adalah kartel (vide bukti C14.8);------------------------7.2.9. Terlapor X, PT Kartika Airlines menyatakan tidak pernah melakukan kesepakatan dengan airlines lain (vide bukti C14.9); -------------------7.2.10. Terlapor XII, PT Trigana Air Service menyatakan tidak terdapat ataupun terbukti bahwa Terlapor XII telah membuat perjanjian dengan pesaing dalam menentukan besaran harga tiket pesawat (vide bukti C14.10); ----------------------------------------------------------------7.2.11. Terlapor XIII, PT Indonesia AirAsia menyatakan tidak ikut dalam penanda-tanganan Persetujuan Pelaksanaan Fuel Surcharge tanggal 4 Mei 2006 yang dihadiri oleh anggota INACA, dan Terlapor XII baru bergabung menjadi anggota INACA pada tanggal 1 April 2009 (vide bukti C14.11); ----------------------------------------------------------------7.3. Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai terdapat perjanjian tertulis terkait dengan penetapan fuel surcharge pada tanggal 4 Mei 2006 yaitu berdasarkan Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Fuel Surcharge (Ref. Berita Acara Nomor 9100/53/V/2006) yang ditandatangani oleh Ketua Dewan INACA, Sekretaris Jenderal INACA dan 9 (sembilan) perusahaan angkutan udara niaga yaitu PT Mandala Airlines, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Dirgantara Air Service, PT Sriwijaya Air, PT Pelita Air Service, PT Lion Mentari Air, PT Batavia Air, PT Indonesia Air Transport, PT Garuda Indonesia (Persero), yang menyepakati pelaksanaan fuel surcharge mulai diterapkan pada tanggal 10 Mei 2006 dengan besaran yang diberlakukan pada setiap penerbangan dikenakan rata-rata Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) per penumpang (vide bukti D2.3); ---------------------------------------------------7.4. Menimbang bahwa perjanjian tersebut secara formal dibatalkan dengan terbitnya Notulen Rapat INACA No. 9100/57/V/2006 pada tanggal 30 Mei 2006 yang pada intinya menyimpulkan penerapan dan besaran fuel surcharge diserahkan kembali kepada masing-masing perusahaan penerbangan nasional Anggota INACA; -----------------------------------------------------------------------

267

SALINAN 7.5.

Menimbang bahwa meskipun ada kesepakatan membatalkan perjanjian sejak tanggal 30 Mei 2006, namun Majelis Komisi menilai perjanjian tersebut masih tetap dilaksanakan oleh masing-masing maskapai penerbangan; --------

7.6.

Menimbang bahwa untuk membuktikan masih dilaksanakannya perjanjian tersebut, Majelis Komisi menguraikannya pada butir 8 Tentang Penetapan Harga berikut ini; -----------------------------------------------------------------------

8. Tentang Penetapan Harga; ----------------------------------------------------------------8.1.

Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan hal-hal sebagai berikut; ------------------------------------------------------------------------8.1.1. Bahwa berdasarkan fakta mengenai formula perhitungan fuel surcharge, asumsi harga avtur, asumsi konsumsi avtur dan asumsi load factor yang dibuat oleh masing-masing Terlapor berbeda-beda, Tim Pemeriksa menilai seharusnya fuel surcharge yang ditetapkan oleh masing-masing Terlapor juga berbeda-beda;-----------------------8.1.2. Bahwa berdasarkan analisis pergerakan fuel surcharge seluruh Terlapor masing-masing untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 38, Grafik 39 dan Grafik 40 dalam LHPL, Tim Pemeriksa menilai terdapat trend yang sama atas pergerakan fuel surcharge di antara para Terlapor untuk masing-masing zona waktu penerbangan; -------8.1.3. Bahwa berdasarkan analisis terhadap prosentase pergerakan fuel surcharge sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 30, Tabel 31 dan Tabel 32 LHPL, Tim Pemeriksa menilai terdapat persamaan trend pergerakan prosentase kenaikan fuel surcharge di antara para Terlapor; ----------------------------------------------------------------------8.1.4. Bahwa berdasarkan hasil uji korelasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 33, Tabel 34 dan Tabel 35 dalam LHPL, Tim Pemeriksa menilai terdapat hubungan linier positif dengan korelasi yang tinggi (nilai r rata-rata di atas 0,90); ----------------------------------------------8.1.5. Bahwa berdasarkan uji varians pergerakan fuel surcharge para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 s/d Maret 2008) untuk penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam sebagaimana

268

SALINAN ditunjukkan pada paragraf (77), (80) dan (83) dalam LHPL Bagian Analisis, menunjukkan hasil yang signifikan dimana terdapat variasi yang sama dari seluruh maskapai penerbangan yang diuji; ------------8.1.6. Bahwa meskipun sejak 30 Mei 2006, tidak ada kesepakatan tertulis di antara para Terlapor dalam menetapkan fuel surcharge, namun berdasarkan analisis pergerakan fuel surcharge di atas, baik analisis grafik, tabel, uji korelasi dan uji varians, menunjukkan adanya trend yang sama, korelasi positif dan variasi yang sama di antara para Terlapor dalam menetapkan besaran fuel surcharge untuk periode Mei 2006 s/d Maret 2008 untuk zona waktu tempuh 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam;-------------------------------------------------------8.1.7. Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menilai formula perhitungan fuel surcharge, asumsi harga avtur, asumsi konsumsi avtur dan asumsi load factor yang dibuat oleh masing-masing Terlapor berbeda-beda, maka seharusnya pergerakan fuel surcharge yang ditetapkan oleh masing-masing Terlapor juga berbeda-beda berdasarkan pertimbangan ekonomi dari masing-masing perusahaan. Namun perubahan fuel surcharge di antara para Terlapor pada Periode I (Mei 2006 – Maret 2008) menunjukkan kecenderungan yang sama, sehingga Tim Pemeriksa menilai bahwa kecenderungan perubahan fuel surcharge tersebut didasarkan pada suatu perjanjian di antara para Terlapor; --------------------------------------------------------8.2. Menimbang bahwa terkait dengan hal penetapan harga, Para Terlapor memberikan Pembelaan dan Tanggapan sebagai berikut; ------------------------8.2.1.

Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero) menyatakan bahwa (vide bukti C14.1): ---------------------------------------------------------------8.2.1.1.

Sejak

INACA

menyerahkan

kembali

perhitungan

besaran fuel surcharge kepada masing-masing maskapai penerbangan pada 30 Mei 2006, Terlapor I menghitung sendiri besaran fuel surcharge secara independen berdasarkan formula yang diterapkan oleh Terlapor I sendiri. Selain itu, kesamaan besaran fuel surcharge

269

SALINAN antara Terlapor I dengan maskapai penerbangan lainnya yang menjadi Terlapor dalam perkara ini hanya terjadi pada bulan Mei 2006, baik untuk penerbangan 0 – 1 jam, 1 – 2 jam, maupun 2 – 3 jam yaitu sebesar Rp 20.000,00. Sedangkan setelah bulan Mei 2006 sampai Maret 2008, besaran fuel surcharge Terlapor I sama sekali tidak sama atau selalu berbeda dengan besaran fuel surcharge dari maskapai lainnya; --------------------------------------------8.2.1.2.

Besaran fuel surcharge Terlapor I bukan merupakan yang terbesar dibandingkan maskapai penerbangan lain, walaupun Terlapor I menyediakan jasa pelayanan penerbangan full service sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 7, 8 dan 9 Pembelaan Garuda;-------------

8.2.1.3.

Telah terjadi kesalahan dan ketidakakuratan atas hasil analisa dan uji statistik yang dilakukan Tim Pemeriksa KPPU karena melengkapi dan memperkirakan sendiri data besaran fuel surcharge dari beberapa maskapai penerbangan yang tidak tersedia. Untuk membuktikan kebenaran analisa dan uji statistik yang dilakukan Tim Pemeriksa KPPU tersebut, Terlapor I melakukan uji statistik dengan menggunakan metode Granger Causality Test. Hasil uji tersebut menunjukkan meskipun terdapat gerakan yang sama dalam periode tertentu terkait dengan besaran

fuel surcharge,

namun

gerakan

tersebut

bukanlah merupakan gerakan sebab akibat. Bahkan seandainya pun terdapat gerakan perubahan fuel surcharge

yang

seragam

dari

semua

maskapai

penerbangan, tidak lantas dapat disimpulkan bahwa harga yang dibebankan kepada harga tiket adalah setara. Hal ini dikarenakan setiap maskapai penerbangan memiliki struktur biaya yang berbeda-beda;---------------

270

SALINAN 8.2.1.4.

Dugaan penetapan harga tidak berdasar karena faktanya persaingan dalam industri penerbangan semakin tajam dalam beberapa tahun belakangan ini, sehingga tidak mungkin terdapat kerjasama atau kesepakatan penetapan fuel

besaran

surcharge

antara

para

maskapai

penerbangan. Hal ini didukung dengan menurunnya HHI Index industri penerbangan dari sekitar 2.271 pada tahun 2004 menjadi 1.575 pada tahun 2006 sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 10 Pembelaan Terlapor I. Selain itu, pangsa pasar Terlapor I mengalami penurunan di tahun 2004-2006 walaupun jumlah penumpang Terlapor I mengalami penurunan di tahun 2004-2006, walaupun jumlah penumpang Terlapor I mengalami peningkatan pada periode yang sama sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 11 Pembelaan Terlapor I; --8.2.2.

Terlapor II, PT Sriwijaya Air menyatakan bahwa (vide bukti C14.2); ----------------------------------------------------------------------8.2.2.1.

Terlapor II tidak melihat adanya hubungan antara penetapan fuel surcharge oleh INACA pada tahun 2006 dengan pola penerapan fuel surcharge setelahnya. Kesamaan

fuel

surcharge

secara

ekonomi

dapat

dijelaskan dengan adanya persamaan struktur biaya pada perusahaan

penerbangan,

terlebih

apabila

jenis

pesawatnya sejenis dengan konsumsi bahan bakar yang sama. Kesamaan atau kemiripan harga bukan merupakan suatu indikasi adanya penetapan harga, terlebih ketika avtur

dipasok

oleh

pemasok

tunggal

Pertamina.

Sehingga kalaupun ada persamaan, situasi ini merupakan fakta yang wajar dan bukan merupakan pelanggaran UU Persaingan; ----------------------------------------------------8.2.2.2.

Sejak dikembalikannya penerapan fuel surcharge kepada masing-masing perusahaan, Terlapor II tidak melihat ada

271

SALINAN persamaan fuel surcharge secara keseluruhan dalam Tabel 23 LHPL, sehingga sebenarnya persamaan besaran fuel surcharge itu sendiri tidak terjadi dalam kenyataannya;-------------------------------------------------8.2.2.3.

Tim Pemeriksa Lanjutan tidak dapat membuktikan adanya pola koordinasi dari para Terlapor melalui komunikasi yang berlanjut untuk menetapkan harga fuel surcharge, sehingga apapun perubahan dan penyesuaian fuel surcharge tanpa adanya bukti koordinasi melalui suatu komunikasi, merupakan suatu inisiatif yang spontaneous dan bukan merupakan pelanggaran;---------

8.2.2.4.

Apabila

diasumsikan

pergerakan

fuel

surcharge

menunjukkan trend yang sama, korelasi positif dan variasi yang sama di antara para Terlapor bukan merupakan bukti yang memadai untuk menentukan adanya penetapan harga; ------------------------------------8.2.2.5.

Menurut Terlapor II, fuel surcharge bukan merupakan harga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 UU No. 5 Tahun

1999.

Fuel

surcharge

bukan

merupakan

pendapatan (income or revenue) dari perusahaan penerbangan, melainkan “biaya” karena aplikasinya ditujukan

untuk

menopang

biaya

produksi

yang

melonjak pada perusahaan penerbangan dikarenakan adanya lonjakan harga avtur; -------------------------------8.2.2.6.

Menurut Terlapor II, unsur penting yang harus dipenuhi dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah adanya penerapan harga yang eksesif yang merugikan konsumen atau pelanggan. Penentuan telah terjadinya harga yang eksesif hanya dapat dilakukan dengan menganalisis biaya marginal (marginal cost)¸ dengan menelaah biaya produksi

dari

pelaku

usaha.

Berdasarkan

jurnal

pembukuan Terlapor II dan worksheet pembelian avtur

272

SALINAN dibandingkan dengan fuel surcharge, membuktikan Terlapor II masih mengalami kerugian; -------------------8.2.2.7.

Formula perhitungan fuel surcharge Terlapor II merujuk pada formula Departemen Perhubungan, namun dengan load factor 85%. Penentuan fuel surcharge tersebut tidak menyebabkan adanya penyalahgunaan fuel surcharge untuk mencari keuntungan yang eksesif. Hal ini diperkuat dengan kecilnya marjin profit Terlapor II yang tertera dalam audited financial statement Terlapor II; ---

8.2.2.8.

Persaingan pada sektor penerbangan sangat ekstrim dan sangat tajam. Dalam situasi ini, Terlapor II tidak pernah memiliki

kehendak

untuk

berkoordinasi

dengan

pesaingnya. Terlapor II selalu dituntut untuk beroperasi secara efisien dan inovatif untuk memenangi persaingan, bukan melalui tindakan ilegal penetapan harga; ---------8.2.3.

Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) menyatakan bahwa (vide bukti C14.3); ------------------------------------------------8.2.3.1.

Berdasarkan fakta-fakta, formula perhitungan fuel surcharge Terlapor III berbeda dengan para Terlapor lainnya dan menghasilkan perhitungan fuel surcharge yang juga berbeda. Hal ini tampak pada tabel-tabel pergerakan fuel surcharge dari masing-masing maskapai penerbangan yang berbeda satu sama lain; ----------------

8.2.3.2.

Berdasarkan Rapat Anggota dan Pengurus INACA pada tanggal 30 Mei 2006, terbukti tidak ada kesepakatan penetapan harga di antara maskapai penerbangan; -------

8.2.3.3.

Kesimpulan mengenai adanya perjanjian penetapan harga adalah kesimpulan yang keliru karena (i) besaran fuel surcharge yang tidak jauh berbeda, tidak dapat diindikasikan sebagai suatu kesepakatan antar maskapai karena perhitungan fuel surcharge mengikuti harga avtur; (ii) harga avtur yang diperoleh masing-masing

273

SALINAN maskapai dari Pertamina dengan cara deposit sesuai kebutuhan. Harga avtur juga dipengaruhi oleh supply chain. Harga avtur pada bulan November 2007 – November 2008 juga menunjukkan kenaikan tajam sejalan dengan kenaikan fuel surcharge dalam tabel dan grafik pergerakan fuel surcharge.; (iii) pergerakan fuel surcharge masing-masing maskapai juga berbeda karena masing-masinsg

maskapai

mempunyai

komponen-

komponen yang berbeda dalam menentukan besaran fuel surcharge, sama sekali tidak ada perjanjian penetapan harga; ----------------------------------------------------------8.2.4.

Terlapor IV, PT Mandala Airlines menyatakan bahwa (vide bukti C14.4); ----------------------------------------------------------------------8.2.4.1.

Serangkaian rapat bersama INACA dengan perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia dan juga diikuti oleh unsur dari Departemen Perhubungan, bukan merupakan perbuatan yang mengindikasikan suatu bentuk kartel yang dilakukan oleh maskapai penerbangan melalui wadah INACA, melainkan merupakan rapat biasa yang dilakukan sebagai bentuk koordinasi atas berbagai hal dan permasalahan dalam penerbangan, termasuk juga membahas mengenai fuel surcharge, antara maskapai penerbangan anggota INACA dengan INACA; -----------

8.2.4.2.

Serangkaian rapat tersebut telah dilakukan sesuai prosedur

dan

dengan

sepengetahuan

Menteri

Perhubungan c.q. Dirjen Perhubungan Udara, sehingga rapat yang bersifat terbuka dan diketahui oleh unsur pemerintah jelas menunjukkan bahwa tidak ada dan tidak pernah terjadi kartel ataupun tindakan melanggar hukum

lainnya

yang

dilakukan

oleh

maskapai

penerbangan secara bersama-sama; -------------------------

274

SALINAN 8.2.4.3.

Berdasarkan

pengertian

perjanjian

baik

dalam

KUHPerdata maupun UU No. 5 Tahun 1999, tidak ada perjanjian

ataupun

kesepakatan

atau

tindakan

mengikatkan diri dalam bentuk apapun yang dibuat dari pelaksanaan

rapat-rapat

tersebut,

termasuk

price

signaling ataupun cara-cara maupun bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan suatu perjanjian antara Terlapor IV bersama maskapai penerbangan lainnya untuk menetapkan besaran fuel surcharge; ---------------8.2.5.

Terlapor V, PT Riau Airlines menyatakan tidak terkait dengan kesepakatan tertulis Para Terlapor di INACA karena Terlapor V resmi menjadi anggota INACA adalah sejak 1 April 2009, selain itu pada saat perkara ini dilaksanakan, Terlapor V sudah tidak memberlakukan fuel surcharge (vide bukti C14.5); -------------------

8.2.6.

Terlapor VI, PT Travel Express menyatakan bahwa (vide bukti C14.6); ---------------------------------------------------------------------8.2.6.1.

Terlapor VI menerapkan fuel surcharge hanya dalam satu zona untuk seluruh penerbangan dimana berbeda dengan penerapan yang dilakukan oleh penerbangan lainnya; ---------------------------------------------------------

8.2.6.2.

Dasar penerapan fuel surcharge hanya dalam satu zona adalah dengan mempertimbangkan (i) perbedaan harga avtur untuk wilayah Jakarta, Makassar dan Papua yang sangat berbeda; (ii) mayoritas operasi penerbangan dengan jarak tempuh 2 jam penerbangan; (iii) mayoritas operasi penerbangan Terlapor VI di wilayah Papua dan sekitarnya; ------------------------------------------------------

8.2.7.

Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines dan Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines menyatakan bahwa (vide bukti C14.7); ------8.2.7.1.

Terlapor VII dan Terlapor VIII menolak keras dalil Tim Pemeriksa yang menyatakan intinya kecenderungan yang sama pada perubahan fuel surcharge dinilai

275

SALINAN berdasarkan perjanjian di antara Para Terlapor. Sebab Tim Pemeriksa hanya “menilai” dan penilaian itu hanya berdasarkan pada “kecenderungan yang sama”, bukan pada “perbuatan saling mengikatkan diri” sebagaimana definisi “perjanjian” berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999; 8.2.7.2.

Tim Pemeriksa sendiri mengakui tidak adanya perjanjian atau kesepakatan secara tertulis di antara Para Terlapor, termasuk Terlapor VII dan Terlapor VIII. Kalau Tim Pemeriksa tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan tertulis di antara Para Terlapor, apa lagi yang tidak tertulis;----------------------------------------------------------

8.2.8.

Terlapor IX, PT Metro Batavia menyatakan bahwa (vide bukti C14.8); ----------------------------------------------------------------------8.2.8.1.

Pada prinsipnya memang benar dalam menentukan harga tiket pesawat Terlapor IX menjadikan fuel surcharge sebagai komponen perhitungan harga tiket. Dalam penerapan fuel surcharge tersebut Terlapor IX memiliki formulasi perhitungan sebagai berikut: basic fare + PPN + IWJR (Rp 5000,-) + FS;------------------------------------

8.2.8.2.

Terlapor IX sangat keberatan apabila diindikasikan melakukan kartel (kesepakatan) secara tidak langsung dengan Armada Penerbangan lainnya berkaitan dengan menentukan fuel surcharge sebagai komponen untuk menentukan harga tiket, karena pada prinsipnya dalam menentukan harga tiket adalah sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Pemerintah dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan dalam KM 8 Tahun 2002; --------------------------------------------

8.2.8.3.

Pertemuan-pertemuan INACA dengan airlines bukan dalam rangka membuat suatu perjanjian “kartel”, namun sebagai

suatu

pelaksanaan

dari

Surat

Dirjen

276

SALINAN Perhubungan Udara Ref. Nomor: AU/2563/DAU0857/06, tanggal 9 Mei 2006;-------------------------------8.2.9.

Terlapor X, PT Kartika Airlines menyatakan tidak pernah melakukan kesepakatan dengan airlines lain untuk menetapkan harga fuel surcharge (vide bukti C14.9); --------------------------------

8.2.10. Terlapor XII, PT Trigana Air Service menyatakan bahwa (vide bukti C14.10);--------------------------------------------------------------8.2.10.1. Terlapor XII tidak pernah membuat perjanjian dengan pesaing dalam menentukan besan harga tiket pesawat. Bila terdapat kemiripan harga tiket pada rute yang sama dengan pesaing, maka hal tersebut dikarenakan semua komponen biaya operasi dari type pesawat yang sama serta menerbangi rute yang sama, sehingga total biaya operasi juga hampir sama;-----------------------------------8.2.10.2. Terlapor XII sebagai perusahaan penerbangan yang hanya mengoperasikan pesawat propeller (non jet) sangat dirugikan dengan KM 9/2002 dan KM 36/2005 yang mana perhitungan biaya produksi yang menjadi landasan ketetapan tarif batas atas dan tarif referensi adalah dengan menggunakan formula kategori pesawat jet; --------------------------------------------------------------8.2.10.3. Pada dasarnya biaya pengoperasian pesawat propeller lebih tinggi dibandingkan pesawat jet. Tanpa adanya kenaikan harga fuel, maka dengan maksimum harga tiket seperti yang diatur dalam KM 9/202, tidak dapat menutupi biaya operasional pesawat propeller yang Terlapor XII operasikan; ------------------------------------8.2.10.4. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan KM 26/2010 tanggal 14 April 2010 yang merevisi KM 8/2002 dan KM 9/2002 telah mengakomodir perhitungan harga tiket untuk operator pesawat propeller; -------------

277

SALINAN 8.2.11. Terlapor

XIII,

PT

Indonesia

AirAsia

menyatakan

bahwa

berdasarkan bukti dan fakta yang ada, Terlapor XII dapat dibuktikan

tidak

pernah

mengadakan

kesepakatan/perjanjian

dengan maskapai lain untuk menetapkan harga fuel surcharge (vide bukti C14.11);--------------------------------------------------------------8.3.

Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai adanya perjanjian untuk menetapkan harga yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut: --------8.3.1.

Bahwa

Terlapor

yang

merupakan

anggota

INACA

yang

menandatangani Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Fuel Surcharge yang dibuktikan berdasarkan Berita Acara Nomor 9100/53/V/2006 pada tanggal 4 Mei 2006 adalah Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero); Terlapor II, PT Sriwijaya Air; Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines; Terlapor IV, PT Mandala Airlines; Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines; Terlapor IX, PT Metro Batavia (vide bukti D2.3); ----------------------------------------8.3.2.

Bahwa Terlapor yang tidak menandatangani Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Fuel Surcharge sebagaimana dimaksud dalam butir 8.3.1. di atas adalah Terlapor V, PT Riau Airlines; Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Services; Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines; Terlapor X, PT Kartika Airlines; Terlapor XII, PT Trigana Air Service dan Terlapor XIII, PT Indonesia AirAsia; ---------------------------------------------------------

8.3.3.

Bahwa berdasarkan Notulen Rapat No. 9100/57/V/2006, INACA mengadakan Rapat Anggota dan Pengurus INACA pada tanggal 30 Mei 2006 yang pada intinya membatalkan dengan menyimpulkan penerapan dan besaran fuel surcharge diserahkan kembali kepada masing-masing perusahaan penerbangan nasional Anggota INACA (vide bukti D2.3);-----------------------------------------------------------

8.3.4.

Bahwa selain para Terlapor yang menandatangani Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Fuel Surcharge sebagaimana dimaksud dalam butir 8.3.1. di atas, terdapat 3 (tiga) Terlapor yang mengikuti kesepakatan harga yang dibuat, yaitu Terlapor VI, PT Travel

278

SALINAN Express Aviation Services; Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines; Terlapor X, PT Kartika Airlines; -----------------------------8.4.

Menimbang bahwa berdasarkan tanggapan dan atau pembelaan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XII dan Terlapor XIII terhadap LHPL terkait dengan adanya perjanjian penetapan harga sebagaimana diuraikan dalam butir 8.2, maka Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------8.4.1.

Terkait dengan Pembelaan Terlapor I tentang digunakannya Analisis Granger Causality Test, Majelis Komisi menilai bahwa analisis tersebut merupakan analisis kausalitas terhadap 2 (dua) variabel atau pasangan variabel, namun analisis ini tidak dapat digunakan untuk menguji lebih dari 2 (dua) variabel karena akan mengakibatkan hasil yang menyesatkan, sebagaimana dijelaskan dalam kutipan sebagai berikut8; -----------------------------------------“Granger causality test is a technique for determining whether one time series is useful in forecasting another. Ordinarily, regressions reflect "mere" correlations, but Clive Granger, who won a Nobel Prize in Economics, argued that there is an interpretation of a set of tests as revealing something about causality. A time series X is said to Granger-cause Y if it can be shown, usually through a series of F-tests on lagged values of X (and with lagged values of Y also known), that those X values provide statistically significant information about future values of Y. The test works by first doing a regression of ΔY on lagged values of ΔY. Once the appropriate lag interval for Y is proved significant (tstat or p-value), subsequent regressions for lagged levels of ΔX are performed and added to the regression provided that they 1) are significant in and of themselves and 2) add explanatory power to the model. This can be repeated for multiple ΔXs (with each ΔX being tested independently of other ΔXs, but in conjunction with the proven lag level of ΔY). More than one lag level of a variable can be included in the final regression model, provided it is statistically significant and provides explanatory power.

8

Granger, C.W.J., 1969. "Investigating causal relations by econometric models and crossspectral methods". Econometrica 37 (3), 424–438.

279

SALINAN The researcher is often looking for a clear story, such as X granger-causes Y but not the other way around. In practice, however results are often hard-to-interpret. For instance no variable granger-causes the other, or that each of the two variables granger-causes the second. Despite its name, Granger causality does not imply true causality. If both X and Y are driven by a common third process with different lags, their measure of Granger causality could still be statistically significant. Yet, manipulation of one process would not change the other. Indeed, the Granger test is designed to handle pairs of variables, and may produce misleading results when the true relationship involves three or more variables. A similar test involving more variables can be applied with vector autoregression. A new method for Granger causality that is not sensitive to the normal distribution of the error term has been developed by Hacker and Hatemi-J (2006). This new method is especially useful in financial economics since many financial variables are non-normal.This technique has been adapted to neural science.” 8.4.2.

Majelis Komisi menilai hasil analisis yang digunakan oleh Terlapor I dengan menggunakan Analisis Granger Causality Test tidak dapat diterima; ---------------------------------------------------------------------

8.4.3.

Majelis Komisi menilai bahwa analisis pergerakan fuel surcharge dalam LHPL tidak menunjukkan adanya kecenderungan yang konklusif karena terdapat data dari 3 (tiga) Terlapor yang bersifat outlier. Ketiga Terlapor tersebut adalah Terlapor V (PT Riau Airlines), Terlapor XII (PT Trigana Air Service) dan Terlapor XIII (PT Indonesia AirAsia); ---------------------------------------------------

8.4.4.

Majelis Komisi melakukan analisis ulang terhadap LHPL dengan mengeluarkan ketiga Terlapor yang merupakan outlier tersebut dari analisis pergerakan fuel surcharge. Selain karena alasan outlier, Majelis Komisi juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -8.4.4.1.

Terlapor V (PT Riau Airlines) baru terdaftar sebagai anggota INACA pada tahun 2009; --------------------------

8.4.4.2.

Terlapor XII (PT Trigana Air Service) memperoleh sebagian besar pendapatannya dari cargo dan charter (sekitar 80%), bukan dari angkutan umum penumpang berjadwal; ------------------------------------------------------

280

SALINAN 8.4.4.3.

Terlapor XIII (PT Indonesia AirAsia) baru terdaftar sebagai anggota INACA pada tahun 2009, dan telah menghentikan penetapan fuel surcharge sejak bulan November 2008;-----------------------------------------------

8.4.5.

Majelis Komisi berpendapat bahwa setidak-tidaknya terdapat 9 (sembilan) Terlapor yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X yang menetapkan fuel surcharge secara terkoordinasi (concerted actions) dalam zona penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik-grafik di bawah ini: ------------------------------------------------

Grafik 1 Grafik Pergerakan Fuel Surcharge 0 s/d 1 Jam Sriwijaya, Garuda, Mandala, Lion, Batavia, Kartika, Merpati dan Wings Air Mei 2006 – Oktober 2009

300000 Sriwijaya

250000

Garuda Mandala Lion

150000

Batavia Kartika

100000

Merpati 50000

Wings

e A g i -0 6 us tNo 06 p0 Fe 6 b0 M 7 e iAg 07 us tNo 07 pF e 07 b0 M 8 e iAg 08 us tNo 08 p0 Fe 8 b0 M 9 e iAg 09 us t- 0 9

0

M

R u p iah

200000

Bulan

281

SALINAN Grafik 2 Grafik Pergerakan Fuel Surcharge 1 s/d 2 Jam Sriwijaya, Garuda, Mandala, Lion, Batavia, Kartika, Merpati, Ekspress Air dan Wings Air Mei 2006 – Oktober 2009

400000 350000

Sriwijaya Garuda

300000

Mandala

R u p ia h

250000

Ekspress Air

200000

Lion Batavia

150000

Kartika

100000

Merpati Wings

50000

M e A g i -0 6 us tNo 06 pF e 06 bM 07 e A g i -0 7 us tNo 07 pF e 07 bM 08 e A g i -0 8 us tNo 08 pF e 08 bM 09 e A g i -0 9 us t- 0 9

0

Bulan

------------------------------------------------------------------------------------------------Grafik 3

282

SALINAN Grafik 3 Grafik Pergerakan Fuel Surcharge 2 s/d 3 Jam Sriwijaya, Garuda, Mandala, Lion, Batavia, Kartika, Merpati dan Wings Air Mei 2006 – Oktober 2009

450000 400000 Sriwijaya

350000

Garuda Mandala

250000

Lion

200000

Batavia Kartika

150000

Merpati

100000

Wings

50000

e A g i -0 6 us tNo 06 pF e 06 bM 07 e A g i -0 7 us tNo 07 pF e 07 bM 08 e A g i -0 8 us tNo 08 pF e 08 bM 09 e A g i -0 9 us t- 0 9

0

M

R u p iah

300000

Bulan

8.4.6.

Majelis Komisi selanjutnya juga melakukan analisis ulang terhadap Uji Korelasi dan Uji Homogenity of Variance dalam LHPL dengan mengeluarkan 3 (tiga) Terlapor yang merupakan outlier dengan alasan yang sama sebagaimana dimaksud dalam butir 8.4.3. dan 8.4.4. di atas; ----------------------------------------------------------------

8.4.7.

Majelis Komisi berpendapat bahwa terdapat hubungan positif dengan korelasi yang tinggi (nilai r rata-rata di atas 0,95) antara fuel surcharge yang diterapkan para Terlapor sebagaimana ditunjukkan dalam hasil uji korelasi sebagai berikut:---------------------------------

283

SALINAN Tabel 1 Uji Korelasi untuk Fuel Surcharge 0 s/d 1 Jam

Sriwijaya Garuda Mandala Lion Batavia Kartika Merpati Wings

Sriwijaya 1 0.991514 0.98475 0.982568 0.97611 0.980229 0.957886 0.982551

Garuda

Mandala

Lion

Batavia

Kartika

Merpati

1 0.980592 0.968657 0.965165 0.987941 0.969467 0.969029

1 0.985123 0.976791 0.965569 0.956829 0.984585

1 0.98871 0.961236 0.927624 0.999272

1 0.950396 0.940649 0.986676

1 0.951322 0.962694

1 0.924955

Wings

1

Tabel 2 Uji Korelasi untuk Fuel Surcharge 1 s/d 2 Jam

Sriwijaya Garuda Mandala Ekspress Air Lion Batavia Kartika Merpati Wings

Sriwijaya 1 0.992693 0.989996

Garuda

Mandala

1 0.986825

1

0.994297 0.978951 0.986332 0.979082 0.99252 0.978951

0.986897 0.962314 0.977024 0.981862 0.993912 0.962314

0.987938 0.975193 0.978689 0.978452 0.98508 0.975193

Ekspress Air

Lion

Batavia

Kartika

Merpati

1 0.985273 0.986828 0.983574 0.986821 0.985273

1 0.98693 0.975012 0.961837 1

1 0.977229 0.974431 0.98693

1 0.977473 0.975012

1 0.961837

Wings

1

Tabel 3 Uji Korelasi untuk Fuel Surcharge 2 s/d 3 Jam

Sriwijaya Garuda Mandala Lion Batavia Kartika Merpati Wings

Sriwijaya 1 0.994117 0.987254 0.97481 0.975282 0.981903 0.989212 0.97481

8.4.8.

Garuda

Mandala

Lion

Batavia

Kartika

Merpati

1 0.976472 0.955565 0.960473 0.975344 0.994779 0.955565

1 0.983369 0.985573 0.978665 0.972165 0.983369

1 0.994511 0.982284 0.957691 1

1 0.973985 0.957615 0.994511

1 0.980562 0.982284

1 0.957691

Majelis Komisi berpendapat bahwa hasil Uji Homogenity of Variance dengan pendekatan Bartletts terhadap fuel surcharge 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam periode Mei 2006 s/d Oktober

284

Wings

1

SALINAN 2009 menunjukkan bahwa variasi dari fuel surcharge masingmasing maskapai yang diuji adalah sama. Hal tersebut ditunjukkan oleh P value dari seluruh uji homogenity of variance yang nilainya di atas 0,05 sebagaimana ditunjukkan dalam hasil uji berikut; ------8.4.8.1. Uji Homogenity of Variance untuk fuel surcharge pada penerbangan 0 s/d 1 Jam:



Batavia

Garuda


Kartika

P-Value

: 0.161

Lion

Mandala Levene's Test Merpati


: 0.107

Sriwijaya

Wings

50000

70000

90000

110000

130000

-------------------------------------------------------------------------------------------------8.4.8.2

285

SALINAN 8.4.8.2. Uji Homogenity of Variance untuk fuel surcharge pada penerbangan 1 s/d 2 Jam:



Batavia Ekspress Air

Bartlett's Test

Garuda


: 0.220

Kartika Lion Mandala Levene's Test Merpati Test Statistic: 2.377 Sriwijaya

P-Value

: 0.017

Wings

60000

110000

160000

------------------------------------------------------------------------------------------------8.4.8.3.

286

SALINAN 8.4.8.3. Uji Homogenity of Variance untuk fuel surcharge pada penerbangan 2 s/d 3 Jam:



Batavia

Garuda


Kartika

P-Value

: 0.303

Lion

Mandala Levene's Test Merpati


: 0.034

Sriwijaya

Wings

100000

8.4.9.

150000

200000

Majelis Komisi berpendapat bahwa analisis uji korelasi dan uji homogenity of variance tersebut di atas memperkuat pendapat Majelis Komisi sebelumnya bahwa setidak-tidaknya terdapat 9 (sembilan) Terlapor yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X yang menetapkan fuel surcharge secara terkoordinasi (concerted actions) dalam zona penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam; -----------------------------------------

8.5.

Majelis Komisi berpendapat adanya penetapan fuel surcharge yang eksesif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----------------------8.5.1. Majelis Komisi melakukan perbandingan fuel surcharge aktual dengan fuel surcharge acuan estimasi untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor X untuk tahun 2006 s/d 2009 pada penerbangan 0 s/d 1

287

SALINAN jam dan 2 s/d 3 jam. Untuk penerbangan 1 s/d 2 jam, Majelis Komisi menambahkan Terlapor IX karena Terlapor IX hanya melayani penerbangan antara 1 s/d 2 jam; -------------------------------------------8.5.2. Bahwa fuel surcharge acuan estimasi dihitung berdasarkan acuan fuel surcharge yang pertama kali diberlakukan pada bulan Mei 2006 yaitu sebesar Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dengan tingkat harga avtur sebesar Rp 5.921,- (lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah). Dengan demikian fuel surcharge acuan estimasi bergerak sesuai dengan fluktuasi harga avtur; --------------------------------------8.5.3. Bahwa perbandingan antara fuel surcharge aktual dengan fuel surcharge acuan estimasi menunjukkan bahwa fuel surcharge yang diterapkan oleh para Terlapor sebagaimana tersebut dalam butir 8.5.1 memiliki kecenderungan melampaui pergerakan fuel surcharge acuan estimasi sebagaimana terlihat pada grafik berikut: -----------------------

Grafik 4 Perbandingan Fuel Surcharge Aktual v.s Fuel Surcharge Acuan Estimasi Mei 2006 s/d Oktober 2009 (Penerbangan 0 s/d 1 jam) 300000

250000

FS Estimasi Sriwijaya Garuda Mandala

150000

Lion Batavia Kartika

100000

Merpati Wings

50000

0 M e Ag i-0 6 us t- 0 No 6 p0 Fe 6 b0 M 7 ei Ag -0 7 us t- 0 No 7 p0 Fe 7 b0 M 8 ei Ag -0 8 us t- 0 No 8 p0 Fe 8 b0 M 9 ei Ag -0 9 us t- 0 9

Rupiah

200000

Bulan

288

SALINAN Grafik 5 Perbandingan Fuel Surcharge Aktual v.s Fuel Surcharge Acuan Estimasi Mei 2006 s/d Oktober 2009 (Penerbangan 1 s/d 2 jam)

R u p ia h

400000 350000

FS Estimasi

300000

Sriwijaya

250000

Garuda

200000 150000


100000

Lion

50000

Batavia

0 M e A g i -0 6 us tNo 06 pF e 06 bM 07 e A g i -0 7 us tNo 07 pF e 07 bM 08 e A g i -0 8 us tNo 08 pF e 08 bM 09 e A g i -0 9 us t- 0 9

Kartika Merpati Wings

Bulan

Grafik 6 Perbandingan Fuel Surcharge Aktual v.s Fuel Surcharge Acuan Estimasi Mei 2006 s/d Oktober 2009 (Penerbangan 2 s/d 3 jam)

400000

FS Estimasi

350000

Sriwijaya

300000

Garuda Mandala

250000

Lion

200000

Batavia

150000

Kartika

100000

Merpati

50000

Wings

0

M e Ag i-0 6 us t- 0 No 6 p0 Fe 6 b0 M 7 ei Ag -0 7 us t- 0 No 7 p0 Fe 7 b0 M 8 ei Ag -0 8 us t- 0 No 8 p0 Fe 8 b0 M 9 ei Ag -0 9 us t- 0 9

Rupiah

450000

Bulan

289

SALINAN 8.5.4. Selain melakukan perbandingan antara fuel surcharge aktual dengan fuel surcharge acuan estimasi, Majelis Komisi juga melakukan perbandingan antara fuel surcharge aktual dengan fuel surcharge acuan Departemen Perhubungan (Dephub) untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor X untuk tahun 2008 s/d 2009 pada penerbangan 0 s/d 1 jam dan 2 s/d 3 jam. Untuk penerbangan 1 s/d 2 jam, Majelis Komisi menambahkan Terlapor IX karena Terlapor IX hanya melayani penerbangan antara 1 s/d 2 jam ;-------------------------------------------8.5.5. Majelis Komisi tidak melakukan perbandingan tersebut dari tahun 2006 karena Formula Fuel Surcharge dari Dephub baru dikeluarkan pada bulan Maret 2008, sehingga tidak bisa digunakan sebagai perbandingan untuk fuel surcharge yang telah ditetapkan oleh Para Terlapor sebagaimana dimaksud dalam butir 8.5.4. sejak 2006 s/d 2007;---------------------------------------------------------------------------8.5.6. Bahwa perbandingan antara fuel surcharge aktual dengan fuel surcharge acuan Dephub juga menunjukkan bahwa fuel surcharge yang diterapkan oleh para Terlapor sebagaimana tersebut dalam butir 8.5.4 memiliki kecenderungan melampaui pergerakan fuel surcharge acuan Dephub sebagaimana terlihat pada grafik berikut:----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------Grafik 7

290

SALINAN Grafik 7 Perbandingan Fuel Surcharge Aktual v.s Fuel Surcharge Acuan Dephub

Rupiah

Maret 2008 s/d Oktober 2009 (Penerbangan 0 s/d 1 jam)

300000

FS Acuan Departemen Perhubungan

250000

Sriwijaya

200000

Garuda

150000 Mandala

100000 50000

Lion

0 No 8 p08 Ja n09 M ar -0 9 M ei -0 9 Ju l-0 9 Se p09

8

Batavia

p-

l-0

Se

-0 8

Ju

ei M

M

ar -0

8

0

Kartika

Bulan Merpati

Grafik 8 Perbandingan Fuel Surcharge Aktual v.s Fuel Surcharge Acuan Dephub Maret 2008 s/d Oktober 2009 (Penerbangan 1 s/d 2 jam)

350000

FS Acuan DepHub

300000

Sriwijaya

250000

Garuda

200000 150000


100000

Lion

50000

Batavia

0

p-

09

9 Se

09

l -0 Ju

9

e iM

ar -0

M

n09

Ja

p08

No

Se

p-

08

8 l -0 Ju

M

e i-

08

8

Kartika

ar -0 M

Ru p iah

400000

Merpati Wings

Bulan

291

SALINAN Grafik 9 Perbandingan Fuel Surcharge Aktual v.s Fuel Surcharge Acuan Dephub

450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

FS Acuan DepHub Sriwijaya Garuda Mandala Lion Batavia

09 p-

9 l -0

Se

Ju

09 ei-

M

ar

-0

9

09 M

n-

08

Ja

p-

08

No

p-

l -0

Se

Ju

08

-0

eiM

ar M

8

Kartika 8

R u p iah

Maret 2008 s/d Oktober 2009 (Penerbangan 2 s/d 3 jam)

Merpati Wings

Bulan

8.5.7. Berdasarkan grafik-grafik perbandingan antara fuel surcharge aktual dengan fuel surcharge estimasi di atas, Majelis Komisi menemukan adanya excessive pricing yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor X untuk tahun 2008 s/d 2009 pada penerbangan 0 s/d 1 jam dan 2 s/d 3 jam. Untuk penerbangan 1 s/d 2 jam, Majelis Komisi menambahkan Terlapor IX karena Terlapor IX hanya melayani penerbangan antara 1 s/d 2 jam sebagaimana terlihat pada tabel berikut: -------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------Tabel 4

292

SALINAN Tabel 4 Persentase Kelebihan FS di atas FS Acuan Estimasi Periode Mei 2006 s/d Desember 2006

Lama Jam Terbang 1 jam

Sriwijaya

Garuda

Mandala

Lion

Batavia

39%

39%

21%

39%

10%

2 jam

44%

44%

44%

44%

11%

Express Air

Kartika

Merpati

Wings

5%

39%

39%

64%

5%

44%

44%

3 jam

44%

44%

44%

44%

11%

5%

44%

44%

Total

127%

127%

109%

127%

33%

64%

15%

127%

127%

Ratarata

42%

42%

36%

42%

11%

64%

5%

42%

42%

Tabel 5 Persentase Kelebihan FS di atas FS Acuan Estimasi Periode Januari 2007 s/d Desember 2007

Lama Jam Terbang 1 jam

Sriwijaya

Garuda

Mandala

Lion

Batavia

138%

127%

120%

136%

72%

2 jam

138%

131%

116%

146%

77%

Express Air

Kartika

Merpati

Wings

132%

133%

136%

182%

139%

140%

146%

3 jam

138%

136%

123%

159%

81%

157%

145%

159%

Total

414%

394%

358%

441%

231%

182%

429%

418%

441%

Ratarata

138%

131%

119%

147%

77%

182%

143%

139%

147%

Tabel 6 Persentase Kelebihan FS di atas FS Acuan Estimasi Periode Januari 2008 s/d Desember 2008 Lama Jam Terbang 1 jam

Sriwijaya

Garuda

Mandala

Lion

Batavia

323%

377%

315%

323%

314%

2 jam

391%

487%

378%

405%

368%

3 jam

463%

602%

451%

492%

482%

Total

1177%

1466%

1145%

1220%

1164%

Rata-rata

392%

489%

382%

407%

388%

Express Air

Kartika

Merpati

Wings

403%

383%

323%

434%

469%

504%

405%

912%

526%

912%

434%

1784%

1413%

1640%

434%

595%

471%

547%

293

SALINAN Tabel 7 Persentase Kelebihan FS di atas FS Acuan Estimasi Periode Januari 2009 s/d Oktober 2009 Lama Sriwijaya Jam Terbang 1 jam 588%

Garuda

Mandala

Lion

Batavia

Express Air

Kartika

Merpati

Wings

629%

848%

548%

872%

791%

1059%

750%

912%

1059%

912%

669%

601%

560%

600%

2 jam

831%

961%

769%

750%

733%

3 jam

993%

1244%

904%

912%

920%

Total

2413%

2873%

2273%

2222%

2254%

872%

2332%

2966%

2211%

Ratarata

804%

958%

758%

741%

751%

872%

777%

989%

737%

8.5.8. Berdasarkan tabel-tabel perbandingan tersebut di atas, terlihat adanya excessive pricing yang dilakukan oleh 9 (sembilan) Terlapor dengan rata-rata excessive pricing yang mengalami kenaikan secara terus menerus dari tahun ke tahun;-----------------------------------------------8.5.9. Meskipun menggunakan perbandingan antara fuel surcharge aktual dengan fuel surcharge Dephub, Majelis Komisi tetap menemukan adanya excessive pricing yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor X untuk tahun 2008 s/d 2009 pada penerbangan 0 s/d 1 jam dan 2 s/d 3 jam. Untuk penerbangan 1 s/d 2 jam, Majelis Komisi menambahkan Terlapor IX karena Terlapor IX hanya melayani penerbangan antara 1 s/d 2 jam sebagaimana terlihat pada tabel berikut: ------------------------------------------------------------------------Tabel 8 Persentase Kelebihan FS di atas FS Acuan Dephub Periode Maret 2008 s/d Desember 2008 Lama Jam Terbang

Sriwijaya

Garuda

Mandala

Lion

Batavia

1 jam

33%

51%

29%

30%

30%

2 jam 3 jam Total Ratarata

26% 16% 75% 25%

52% 46% 149% 50%

21% 10% 60% 20%

28% 20% 78% 26%

17% 20% 67% 22%

Express Air

36% 36% 36%

Kartika

Merpati

Wings

56%

53%

30%

42% 23% 121% 40%

56% 30% 138% 46%

28% 20% 78% 26%

294

SALINAN Tabel 9 Persentase Kelebihan FS di atas FS Acuan Dephub Periode Januari 2009 s/d Oktober 2009

Lama Jam Terbang

Sriwijaya

Garuda

Mandala

1 jam

31%

46%

33%

26%

33%

2 jam 3 jam Total Ratarata

34% 28% 93% 31%

55% 58% 159% 53%

27% 18% 78% 26%

25% 19% 69% 23%

22% 20% 76% 25%

8.6.

Lion

Batavia

Express Air

43% 43% 43%

Kartika

Merpati

Wings

39%

80%

23%

31% 19% 88% 29%

70% 36% 186% 62%

25% 19% 67% 22%

Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai terdapat excessive fuel surcharge yang dinikmati oleh 9 (sembilan) Terlapor sejak tahun 2006 s/d 2009 yang merupakan kerugian atau kehilangan kesejahteraan (welfare losses) dari konsumen antara Rp 5 Triliun sampai dengan Rp 13,8 Triliun sebagaimana diterangkan dalam perhitungan berikut ini: ----------------------------------------8.6.1.

Bahwa berdasarkan data excessive pricing sebagaimana diuraikan pada butir 8.5 di atas, Majelis Komisi menghitung excessive fuel surcharge yang dinikmati oleh 9 (sembilan) Terlapor dengan mengkalikan excessive pricing dengan jumlah penumpang masingmasing Terlapor; --------------------------------------------------------------

8.6.2.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Majelis Komisi menguraikan excessive fuel surcharge masing-masing dari 9 (sembilan) Terlapor dengan FS Acuan Estimasi pada tabel berikut: ---------------------------

Tabel 10 Excessive fuel surcharge berdasarkan fuel surcharge Acuan Estimasi Maskapai

Excessive FS berdasarkan FS Acuan Estimasi (Rp) 2006 (8 bulan)

2007 (12 bulan)

37,856,177,134

PT Sriwijaya Air PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Mandala Airlines


2008 (12 bulan)

2009 (10 bulan)

Total

257,328,685,217

1,638,193,517,661

1,575,388,749,083

3,508,767,129,096

17,084,976,970

130,852,497,290

728,604,657,296

880,987,744,243

1,757,529,875,800

7,839,789,243

97,587,092,709

508,760,972,963

528,798,041,591

1,142,985,896,506

7,737,400,900

52,766,987,584

565,639,953,611

444,090,901,694

1,070,235,243,789

295

SALINAN Maskapai

Excessive FS berdasarkan FS Acuan Estimasi (Rp) 2006 (8 bulan)

2007 (12 bulan)

2008 (12 bulan)

2009 (10 bulan)

Total

PT Travel Express

533,440,985

4,025,058,217

16,781,659,932

14,587,712,817

35,927,871,953


36,124,714,109

257,236,360,669

1,590,387,025,494

1,432,416,942,983

3,316,165,043,255


11,002,895,631

92,551,710,040

404,815,521,563

497,496,556,907

1,005,866,684,141

PT Metro Batavia

5,064,191,712

119,101,552,228

792,384,771,576

999,996,659,142

1,916,547,174,658

PT Kartika Airlines TOTAL DAMPAK/TAHUN

116,258,627

3,390,845,968

47,988,594,181

37,645,217,127

89,140,915,902

123,359,845,312

1,014,840,789,923

6,293,556,674,277

6,411,408,525,588

13,843,165,835,099

8.6.3.

Bahwa jika FS Acuan Dephub yang dipergunakan, maka perhitungan Majelis Komisi terhadap exessive fuel surcharge masing-masing maskapai dari 9 (sembilan) Terlapor menggunakan metode yang sama adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut: -------------------

Tabel 11 Excessive fuel surcharge berdasarkan fuel surcharge Acuan Dephub Excessive FS berdasarkan Acuan Dephub (Rp)

Maskapai 2006 (8 bulan)

2007 (12 bulan)

2008 (12 bulan)

2009 (10 bulan)

37,856,177,134

257,328,685,217

712,235,017,519

608,899,902,361

1,616,319,782,232

PT Sriwijaya Air PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

17,084,976,970

130,852,497,290

212,452,726,050

237,074,215,583

597,464,415,894

9,257,403,409

97,587,092,709

209,525,135,559

214,138,808,389

530,508,440,067

PT Mandala Airlines

7,737,400,900

52,766,987,584

148,983,693,989

99,550,606,944

309,038,689,417

PT Travel Express

533,440,985

4,025,058,217

19,391,563,917

14,497,607,250

38,447,670,370


36,124,714,109

257,236,360,669

485,340,230,261

295,783,308,944

1,074,484,613,984


11,002,895,631

92,551,710,040

123,538,016,407

98,571,984,833

325,664,606,911

PT Metro Batavia

5,064,191,712

119,101,552,228

216,027,943,693

217,894,997,472

558,088,685,105

PT Kartika Airlines

116,258,627

3,390,845,968

19,041,209,750

9,174,450,833

31,722,765,178

Total Dampak per Tahun

124,777,459,478

1,014,840,789,923

2,146,535,537,146

1,795,585,882,611

5,081,739,669,158


Total

9. Tentang Penetapan Biaya Secara Curang; ---------------------------------------------9.1.

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah terjadi kecurangan dalam penetapan fuel surcharge, Tim Pemeriksa melakukan perbandingan antara naik/turunnya harga avtur dengan naik/turunnya harga fuel surcharge untuk masing-masing Terlapor, ceteris paribus, dan analisis perbandingan

296

SALINAN pergerakan fuel surcharge antara formula perhitungan Departemen Perhubungan dan fuel surcharge yang diterapkan secara aktual oleh masingmasing Terlapor untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam;-----------------------------------------------------------------------------------9.2.

Menimbang bahwa berdasarkan analisis tabel dan grafik yang menunjukkan persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge baik pada penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam, terhadap masing-masing Terlapor, Tim Pemeriksa menilai bahwa tidak ada korelasi antara persentase pergerakan selisih harga avtur aktual dengan harga avtur basis dengan persentase pergerakan fuel surcharge baik pada penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam; ------------------------------------------------------------------------

9.3.

Menimbang bahwa untuk memperkuat analisis terhadap masing-masing Terlapor di atas, Tim Pemeriksa juga melakukan analisis perbandingan pergerakan

fuel

surcharge

antara

formula

perhitungan

Departemen

Perhubungan dan fuel surcharge yang diterapkan secara aktual oleh masingmasing Terlapor untuk penerbangan antara 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 83, Grafik 84 dan Grafik 85 dalam LHPL; -----------------------------------------------------------------------------------9.4.

Menimbang bahwa berdasarkan Tabel 71, Tabel 72 dan Tabel 73 sebagaimana juga ditunjukkan pada Grafik 83, Grafik 84 dan Grafik 85 dalam LHPL, Tim Pemeriksa menilai bahwa secara rata-rata, harga fuel surcharge yang ditetapkan oleh masing-masing Terlapor untuk Periode I (Mei 2006 s/d Maret 2008), masih berada di bawah harga fuel surcharge yang dihitung berdasarkan formula Departemen Perhubungan, namun untuk Periode II (April 2008 s/d September 2009), harga fuel surcharge yang ditetapkan oleh masing-masing Terlapor berada di atas harga fuel surcharge yang dihitung berdasarkan formula Departemen Perhubungan; -----------------------------------

9.5.

Menimbang bahwa Tim Pemeriksa menilai setidaknya pada Periode II (April 2008 s/d September 2009), para Terlapor telah memperoleh keuntungan dari fuel surcharge; --------------------------------------------------------------------------

297

SALINAN 9.6.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian analisis terhadap dugaan penetapan biaya secara curang oleh masing-masing Terlapor, Tim Pemeriksa menyatakan hal-hal sebagai berikut: ------------------------------------------------9.6.1. Fuel surcharge merupakan kompensasi dari kenaikan harga avtur (aviation turbin) yang dimasukkan ke dalam komponen tarif tiket pesawat penerbangan yang dibebankan kepada konsumen;------------9.6.2. Fuel surcharge bertujuan untuk menutup selisih biaya bahan bakar avtur maskapai penerbangan yang diakibatkan oleh kenaikan harga avtur yang melebihi asumsi harga avtur yang digunakan dalam perhitungan tarif batas atas sebagaimana dimaksud dalam KM No. 9 Tahun 2002; ------------------------------------------------------------------9.6.3. Persetujuan Pemerintah melalui Departemen Perhubungan terhadap penerapan fuel surcharge diperlukan karena penerapan fuel surcharge akan menyebabkan harga tiket yang dibayar konsumen akan melampaui tarif batas atas berdasarkan KM No. 9 Tahun 2002; ------9.6.4. Namun demikian, penelitian Tim Pemeriksa terhadap perubahan harga avtur dan perubahan fuel surcharge sejak Mei 2006 sampai dengan Desember 2009 pada masing-masing Terlapor sebagaimana ditunjukkan pada tabel dan grafik sebelumnya, menunjukkan korelasi yang negatif. Artinya, penerapan fuel surcharge oleh setiap Terlapor bukan hanya dimaksudkan sebagai kompensasi terhadap kenaikan biaya

avtur

sebagaimana

telah

disetujui

oleh

Departemen

Perhubungan, tetapi juga dipergunakan untuk menutupi biaya operasional lainnya; ---------------------------------------------------------9.6.5. Hal tersebut dalam butir d (butir 9.6.4) didukung dengan fakta bahwa sejak Departemen Perhubungan mengeluarkan acuan perhitungan fuel surcharge pada Maret 2008 seluruh Terlapor menerapkan besaran fuel surcharge di atas formula acuan yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan; -------------------------------------------------9.6.6. Oleh karena itu Tim Pemeriksa menilai penerapan fuel surcharge oleh setiap Terlapor telah melanggar ketentuan peraturan perundang-

298

SALINAN undangan yang mengakibatkan konsumen harus membayar lebih tinggi dari yang seharusnya;------------------------------------------------9.6.7. Selanjutnya, sejak Maret 2008, penerapan fuel surcharge sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya sehingga harga tiket yang dibayar oleh konsumen pada beberapa subclasses termahal telah melampaui ketentuan tarif batas atas yang ditetapkan dalam KM No. 9 Tahun 2002;---------------------------------------------------------------------------9.6.8. Tim Pemeriksa menilai fuel surcharge tersebut tidak diperuntukkan untuk mengkompensasi selisih harga avtur sehingga melanggar KM No. 9 Tahun 2002;-----------------------------------------------------------9.7. Menimbang bahwa terkait dengan hal penetapan biaya secara curang, Para Terlapor memberikan Pembelaan dan Tanggapan sebagai berikut;-------------9.7.1.

Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero) menyatakan bahwa (vide bukti C14.1); ---------------------------------------------------------------9.7.1.1.

Dalil Tim Pemeriksa KPPU tentang keterkaitan antara fuel surcharge dengan batas atas tarif dasar penumpang angkutan niaga berjadwal dalam negeri adalah tidak benar karena KM 9/2002 tidak mengatur batas atas fuel surcharge, dan fuel surcharge tidak termasuk dalam perhitungan komponen tarif dasar dalam KM 9/2002; ---

9.7.1.2.

Pada faktanya, penerapan tarif dasar Terlapor I hampir selalu mencapai batas atas KM No. 9/2002 karena merupakan pelayanan

konsekuensi Terlapor

I

langsung yang

full

dari

kategori

service

yang

membutuhkan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan maskapai lainnya yang merupakan low cost carrier;----9.7.1.3.

Dengan

diperhitungkannya

fuel

surcharge

dalam

komponen tarif dasar, akan menyebabkan Terlapor I menerapkan tarif dasar yang melewati batas atas sebagaimana ditetapkan Pemerintah. Oleh sebab itu, fuel surcharge tidak dapat dijadikan komponen dalam menghitung tarif dasar Terlapor I; --------------------------

299

SALINAN 9.7.1.4.

Terlapor I tidak memperoleh keuntungan dari fuel surcharge, karena fuel surcharge merupakan beban biaya avtur dan bukannya komponen Terlapor I dalam memperoleh pendapatan. Faktanya, fuel surcharge diterapkan Terlapor I semata-mata untuk menutupi biaya atas fluktuasi harga avtur yang terus meningkat yang jauh melebihi asumsi harga avtur yang digunakan dalam KM No. 9/2002; -----------------------------------------------

9.7.1.5.

Terlapor I memperlakukan dan mencatat pembelian avtur sebagai biaya produksi, yang mana komponen biaya avtur / fuel dalam total biaya operasional relatif sangat besar. Sebagaimana terbukti dalam Tabel 27 LHPL, jumlah fuel surcharge yang diperoleh Terlapor I jauh lebih keceil dari jumlah fuel cost setahun; -----------

9.7.1.6.

Pada faktanya, keuntungan usaha yang diperoleh Terlapor I adalah merupakan hasil dari upaya-upaya Terlapor I dalam memperbaiki kinerjanya, yaitu (a) melakukan restrukturisasi rute; (b) melakukan efisiensi sebesar 25% dalam waktu tiga tahun, dengan cara peremajaan pesawat, negosiasi kontrak, e-auction, zero growth pergawai; (c) manajemen yang sistemik, contohnya

dengan

Revenue

Management

System,

Network Management System, mengurangi ground time; (d) sinergi anak perusahaan Terlapor I; -------------------9.7.1.7.

Pada faktanya, tingkat keuntungan yang diperoleh Terlapor I sejak tahun 2006 sampai sekarang jumlahnya masih relatif kecil bila dibandingkan dengan keuntungan yang

diperoleh

maskapai

penerbangan

lainnya

sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 13 dan 14 Pembelaan Terlapor I. Selain itu, pada saat peak season justru Terlapor I mengalami kerugian sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 15 Pembelaan Terlapor I; ---

300

SALINAN 9.7.1.8.

Dalam periode 2006-2008, besaran fuel surcharge Terlapor I selalu lebih kecil dari fuel cost sehingga hal ini membuktikan Terlapor I tidak menjadikan fuel surcharge sebagai sumber pendapatan, melainkan untuk mempersempit selisih antara besaran avtur yang telah ditetapkan oleh Departemen Perhubungan dengan besaran nyata avtur yang harus dibayarkan oleh Terlapor I ke Pertamina. Disamping itu, Terlapor I selalu memenuhi kewajiban-kewajiban perpanjakan terkait dengan fuel surcharge¸termasuk pemenuhan kewajiban PPN dan PPh Badan;------------------------------------------

9.7.1.9.

Secara yuridis, Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 beserta penjelasannya tidak relevan untuk diterapkan dalam penetapan fuel surcharge oleh maskapai penerbangan, dimana fuel surcharge ditetapkan untuk menutupi fluktuasi kenaikan harga avtur sejak tahun 2006; ---------

9.7.1.10. Terkait dengan penjelasan Pasal 21, maka Pasal 21 tersebut harus dimaknai dalam kerangka penetapan harga rendah dengan tujuan mematikan pelaku usaha lain dan menguasai pasar. Sehingga kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya harus ditafsirkan terkait dengan tindakan untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya, bukannya ditafsirkan lain, apalagi jika ditafsirkan

untuk

mengenakan

biaya

faktor-faktor

produksi yang lebih tinggi;----------------------------------9.7.2.

Terlapor II, PT Sriwijaya Air menyatakan bahwa bahwa (vide bukti C14.2); ----------------------------------------------------------------------9.7.2.1.

Tim Pemeriksa Lanjutan telah keliru dalam menerapkan Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 karena ketentuan dalam Pasal 21 merupakan ketentuan umum yang bertujuan menjamin transparansi biaya pada pemasokan barang

301

SALINAN atau jasa yang terdiri dari beberapa bagian, dimana bentuk penjualan dengan harga yang rendah terlebih dengan melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya tidak diperbolehkan; --------9.7.2.2.

Untuk

membuktikan

kecurangan

tersebut,

Tim

Pemeriksa harus menguji kebenaran dari biaya produksi (jasa) yang disampaikan oleh pelaku usaha dalam hal ini perusahaan

penerbangan

dengan

melakukan

audit

pembukuan Terlapor. Namun Tim Pemeriksa tidak pernah melakukan audit tersebut dan karenanya tidak dalam

kewenangannya

untuk

menentukan

telah

terjadinya atau tidak terjadinya kecurangan penentuan biaya produksi; -----------------------------------------------9.7.2.3.

Perlu dipertimbangkan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 21, maksud dari kecurangan pada Pasal 21 adalah upaya

memperoleh

faktor-faktor

produksi

melanggar peraturan perundang-undangan

yang dimana

faktor-faktor produksi tersebut lebih rendah dari yang seharusnya untuk menetapkan harga jual yang juga lebih rendah dari seharusnya dengan tujuan untuk menguasai pasar.

Penguasaan

pasar tersebut tidak mungkin

dilakukan dengan menerapkan harga yang tinggi atau eksesif;---------------------------------------------------------9.7.2.4.

Terlapor II tidak melakukan kecurangan dalam membuat dasar kalkulasi biaya fuel surcharge. Terlapor II telah membuktikan melalui submisi data pembukuan dimana tidak ada keuntungan yang didapat dari fuel surcharge, sebaliknya Terlapor II masih merugi dengan penerapan fuel surcharge tersebut;---------------------------------------

9.7.3.

Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) menyatakan bahwa bahwa (vide bukti C14.3); ----------------------------------------

302

SALINAN 9.7.3.1.

Kesimpulan

Tim

Pemeriksa

yang

menyatakan

pergerakan fuel surcharge Terlapor III tidak berubah terlepas dari perubahan harga avtur bertentangan dengan grafik yang menunjukkan pergerakan fluktuatif;---------9.7.3.2.

Kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan dalam periode II yaitu bulan April 2008 – September 2009, para Terlapor telah memperoleh keuntungan dari fuel surcharge karena harga fuel surcharge yang ditetapkan masing-masing maskapai berada di atas harga fuel surcharge

yang

Departemen

dihitung

Perhubungan

berdasarkan

formula

bertentangan

dengan

pernyataan Dirjen Perhubungan Udara dalam BAP tanggal 21 Januari 2010 yang menyatakan selama ini belum ada maskapai yang melebihi rambu-rambu yang ditetapkan, dan tidak ada yang mendapatkan keuntungan signifikan. Selain itu, berdasarkan Laporan Keuangan Terlapor III tahun buku 2006-2008, secara jelas dapat dibuktikan Terlapor III sama sekali tidak memperoleh keuntungan apapun dari fuel surcharge; ------------------9.7.3.3.

Pernyataan Tim Pemeriksa yang menyatakan penerapan fuel surcharge dipergunakan untuk menutupi biaya operasional lainnya tidak terbukti karena tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan hal tersebut. Selain itu, Terlapor

III

telah

memberikan

bukti

mengenai

perbandingan pendapatan fuel surcharge dengan fuel cost

yang

menunjukkan

bahwa

pendapatan

fuel

surcharge (FS) di tahun 2006-2008 sama sekali tidak dapat menutupi kerugian atas biaya avtur atau fuel cost (FC) pada tahun-tahun tersebut, dengan kata lain justru FC Terlapor III lebih besar dari pendapatan FS. Hal ini berarti Terlapor III sama sekali tidak memperoleh keuntungan apapun dari pendapatan FS; -------------------

303

SALINAN 9.7.3.4.

Nilai fuel surcharge tidak dapat dikatakan melampaui tarif batas atas dalam KM No. 9/2002 karena komponen fuel surcharge tidak ada dalam KM No. 9/2002. Maskapai justru menerapkan fuel surcharge karena tarif batas atas tidak dapat mengatasi harga avtur yang melambung dan fluktuatif yang bukan merupakan komponen dalam tarif batas atas tersebut; -----------------

9.7.4.

Terlapor IV, PT Mandala Airlines menyatakan bahwa bahwa (vide bukti C14.4); ---------------------------------------------------------------9.7.4.1.

Penetapan besaran fuel surcharge oleh Terlapor IV adalah untuk mengantisipasi fluktuasi instan kenaikan harga avtur dimana fuel surcharge adalah tambahan biaya yang dikenakan oleh perusahaan penerbangan karena harga avtur pada perhitungan pokok; --------------

9.7.4.2.

Berdasarkan Risalah Rapat tentang pengenaan fuel surcharge tanggal 5 Februari 2008, yang menjadi alasan perusahaan menerapkan fuel surcharge adalah karena hal-hal sebagai berikut: biaya/harga avtur tinggi; apabila harga jual tiket dinaikkan, berdampak menurunnya bersaing terhadap kompetitor, kenaikan harga avtur tidak dapat diimbangi dengan pengorbanan menurunkan tingkat profit; penerapan fuel surcharge dengan tidak menaikkan tarif dianggap solusi yang terbaik; ------------

9.7.4.3.

Dalam kesaksian Bapak Tri Sunoko selaku Direktur Angkutan Udara dinyatakan bahwa Dirjen Angkutan Udara tidak menetapkan formula tarif berdasarkan pergerakan harga fuel. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan yakni harga fuel yang tidak bisa diprediksi.

9.7.4.4.

Oleh karena pergeseran harga avtur yang tidak mampu diantisipasi

oleh

Pemerintah,

Terlapor

IV

perlu

melakukan upaya yang cukup untuk mengatasi sendiri kesulitan akibat perubahan harga avtur yang tidak

304

SALINAN menentu,

sambil

menghindari

potensi

kerugian

(potential loss) yang lebih besar lagi pada perusahaan; -9.7.4.5.

Berdasarkan Tabel 47 LHPL, Terlapor IV melakukan upaya penurunan harga fuel surcharge, seiring ketika terjadi penurunan avtur pada periode Agustus 2008 – Februari 2009. Hal ini menjadi bukti bahwa Terlapor IV memang bertindak secara hati-hati dalam menerapkan ketentuan harga fuel surcharge¸ serta dilakukan dengan pertimbangan dan perhitungan bisnis, supaya akhirnya tidak menyebabkan kerugian;--------------------------------

9.7.4.6.

Apabila harga fuel surcharge yang menjadi komponen harga tiket disesuaikan dengan kenaikan maupun penurunan harga avtur setiap waktu, maka dapat berakibat melemahkan efsiensi produk usaha dalam menetapkan harga jual, dan menyebabkan potensi kerugian usaha; ------------------------------------------------

9.7.4.7.

Penetapan besaran fuel surcharge oleh Terlapor IV tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan melainkan semata-mata

sebagai

antisipasi

terhadap

fluktuasi

kenaikan harga avtur yang tidak menentu, yang ditambahkan ke dalam harga tiket dengan sepengetahuan dari INACA dan Departemen Perhubungan; -------------9.7.4.8.

Pada uji korelasi Tabel 33, 34, dan 35 memang terjadi hubungan linier positif dikarenakan kenaikan harga fuel berlaku sama pada semua airlines dan pada periode yang sama. Hal ini secara umum membuat harga fuel yang dikeluarkan semua airlines pada struktur beban avtur perusahaan sama; ----------------------------------------------

9.7.4.9.

Pada uji Bartlett dan Levene Test seperti pada Grafik 41, 42, dan 43 LHPL pada Periode I (Mei 2006 – Maret 2008) terdapat variasi yang sama dari seluruh maskapai yang diuji. Hal ini dikarenakan belum adanya metode

305

SALINAN zoning yang diberlakukan sampai bulan Februari 2008. Dengan

demikian

fuel

surcharge

yang

bisa

diimplementasikan adalah satu jenis perhitungan fuel surcharge; -----------------------------------------------------9.7.4.10. Perhitungan fuel surcharge yang dikenakan kepada penumpang tidak dapat diperlakukan sama seperti pada biaya yang harus dikeluarkan maskapai (fuel surcharge yang dikenakan lebih rendah daripada yang harus dikeluarkan

maskapai).

Maskapai

harus

mempertimbangkan fuel surcharge berdasarkan pada daya beli nasyarakat yang ada pada saat itu, dan pertimbangan harga supaya lebih kompetitif; ------------9.7.4.11. Terlapor IV melakukan upaya perhitungan secara pertimbangan

bisnis

semata,

untuk

menghindari

kerugian, yang lazim dilakukan oleh perusahaan transportasi udara;--------------------------------------------9.7.5.

Terlapor V, PT Riau Airlines menyatakan bahwa bahwa (vide bukti C14.5); ----------------------------------------------------------------------9.7.5.1.

Dengan adanya kenaikan fuel (avtur) yang sangat signifikan, dimana biaya operasional penerbangan menjadi terpengaruh, maka berdampak terhadap harga jual tiket penumpang; -----------------------------------------

9.7.5.2.

Pengenaan fuelk surcharge memang benar merupakan kompensasi dari kenaikan harga avtur, dimana pada Oktober 2005, Dirjen Perhubungan Udara mengeluarkan tanggapan sesuai dengan permintaan INACA untuk memberlakukan fuel surcharge dengan syarat fuel surcharge tidak berlaku surut; -------------------------------

9.7.5.3.

Perhitungan harga tiket batas atas yang diatur dalam KM No. 9/2002 masih menggunakan perkiraan harga fuel (avtur) sebesar Rp 2700,- per liter, sedangkan kenaikan harga avtur nyatanya telah mencapai kurang lebih 500%.

306

SALINAN Penurunan harga avtur yang terjadi masih jah dari harga batas atas menurut KM No. 9/2002; -----------------------9.7.5.4.

Dampak kenaikan avtur sangat merugikan Terlapor V, apalagi Terlapor V menerbangi rute-rute yang harga avturnya jauh lebih tinggi daripada kota-kota besar. Penerbangan Terlapor V lebih banyak menerbangi ruterute perintis dimana kepentingan mobilitas masyarakat baik barang maupun jasa sangat perlu dibantu; -----------

9.7.5.5.

Dengan kondisi ketidaksediaan avtur di daerah-daerah yang diterbangi Terlapor V, mengakibatkan Terlapor V harus melaksanakan refueling double uplift, yang mengakibatkan

daya

angkut

penumpang

menjadi

berkurang dan pendapatan atas kargo berkurang drastis. Hal ini dikarenakan limitasi penumpang yang mau tidak mau harus dilaksanakan Terlapor V oleh karena komitmennya dalam keselamatan penerbangan; ---------9.7.6.

Terlapor VI, PT Travel Express menyatakan bahwa bahwa (vide bukti C14.6); ---------------------------------------------------------------9.7.6.1.

Pangsa pasar Terlapor VI mengalami penurunan selama kurun waktu 4 tahun (2004-2008) sebesar 0,71% akibat dari persaingan yang ada; ------------------------------------

9.7.6.2.

Asumsi load factor Terlapor VI realistis berdasarkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan rata-rata aktual load factor Terlapor VI; --------------------------------------

9.7.6.3.

Perhitungan fuel surcharge Terlapor VI secara rata-rata masih lebih rendah dibandingkan dengan rasta-rata fuel surcharge

berdasarkan

perhitungan

Departemen

Perhubungan; -------------------------------------------------9.7.6.4.

Fuel

Surcharge

bukanlah

merupakan

pendapatan

melainkan adalah salah satu komponen biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh konsumen seperti halnya PPN dan IWJR; ------------------------------------------------

307

SALINAN 9.7.6.5.

Terlapor VI mempertanyakan keabsahan data yang diperoleh terhadap aktual penumpang yang tidak ada verifikasinya sebagai dasar perhitungan perbedaan yang sangat signifikan antara biaya fuel surcharge yang diterima dengan fuel cost yang dikeluarkan;---------------

9.7.6.6.

Kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan fuel surcharge merupakan kompensasi dari kenaikan harga avtur yang dimasukkan ke dalam komponen tarif tiket pesawat penerbangan yang dibebankankepada konsumen adalah tidak benar karena fuel surcharge merupakan biaya tambahan di luar tarif yang harus dibayarkan oleh konsumen seperti halnya dengan PPN dan IWJR; --------

9.7.7.

Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines dan Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines menyatakan bahwa bahwa (vide bukti C14.7); ----------------------------------------------------------------------9.7.7.1.

Menurut logika hukum, dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 21 harus dibuktikan. Dengan adanya kata sambung “dan”, maka jika hanya salah satu pasal yang terbukti, maka seluruh dugaan menjadi tidak memenuhi unsur dugaan dan konsekuensi yuridisnya adalah bahwa dugaan dimaksud menjadi gugur dan tidak terbukti; -----

9.7.7.2.

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, Terlapor VII dan Terlapor VIII menyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 5, sehingga oleh karena salah satu unsur dugaan tidak terbukti, maka terhadap dugaan Pasal 21 tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya dan konsekuensi

yuridisnya

adalah

dugaan

dimaksud

menjadi tidak terbukti dan gugur; --------------------------9.7.8.

Terlapor IX, PT Metro Batavia menyatakan keberatan dengan dugaan penetapan biaya secara curang karena apa yang dilakukan oleh Terlapor IX dalam menentukan fuel surcharge sebagai komponen harga tiket pesawat selalu mengikuti apa yang

308

SALINAN diinstruksikan oleh Pemerintah dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan RI. Sehingga hal tersebut tidak patut secara hukum dinyatakan sebagai suatu kegiatan melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (vide bukti C14.8) ---------------------------------------------------------9.7.9.

Terlapor X, PT Kartika Airlines menyatakan tidak pernah menggunakan fuel surcharge untuk kepentingan lain selain untuk biaya avtur (vide bukti C14.9); -------------------------------------------

9.7.10. Terlapor XII, PT Trigana Air Service menyatakan bahwa bahwa (vide bukti C14.10); -------------------------------------------------------9.7.10.1. Semua komponen biaya produksi atau pengoperasian pesawat, baik pesawat jet maupun non jet sudah tercantum secara resmi dalam KM 8/2001; ---------------9.7.10.2. Departemen Perhubungan telah mengeluarkan KM 9/2002 yang menentukan maksimum besaran harga tiket untuk setiap rute berdasarkan jarak tempuh. Hal ini untuk

mencegah

terjadinya

kecurangan

dalam

menetapkan biaya produksi oleh operator pesawat yang dapat merugikan masyarakat;-------------------------------9.7.10.3. Untuk menghindari persaingan tidak sehat antar operator,

maka

Departemen

Perhubungan

telah

mengeluarkan KM 36/2005 yang menentukan tarif referensi atau batas bawah. Bila ada operator yang menjual tiket di bawah tarif referensi, maka kepada operator tersebut akan dilakukan audit oleh Departemen Perhubungan untuk menjamin tidak adanya biaya yang terkurangi dalam hal keselamatan penerbangan seperti perawatan pesawat, training pilot dan teknisi;------------9.7.10.4. Berdasarkan penjelasan di atas, Terlapor XII sebagai operator

pesawat

tidak

mungkin

melakukan

309

SALINAN penggelembungan biaya produksi, karena tarif batas atas sudah ditentukan oleh Menteri Perhubungan, serta tidak mungkin pula melakukan reduksi pada biaya operasional karena tarif referensi batas bawah juga sudah ditentukan oleh Menteri Perhubungan; ---------------------------------9.7.11. Terlapor XIII, PT Indonesia AirAsia menyatakan bahwa bahwa (vide bukti C14.11); -------------------------------------------------------9.7.11.1. Fuel surcharge yang diberlakukan Terlapor XIII adalah akibat dari kenaikan harga minyak dunia. Oleh karena itu fuel surcharge yang diterapkan Terlapor XIII pada tanggal 10 Mei 2006 adalah bukan untuk mencari keuntungan / pendapatan tambahan bagi perusahaan; ---9.7.11.2. Terlapor XIII tidak pernah melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan/pendapatan tambahan untuk perusahaan dalam menetapkan harga fuel surcharge yang dibuktikan dengan harga fuel surcharge yang diterapkan oleh Terlapor XIII selalu lebih kecil dibanding dengan harga fuel cost untuk bulan Mei 2006 s/d Oktober 2009, formula fuel surcharge yang dirumuskan Departemen Perhubungan dan formula fuel surcharge yang dirumuskan KPPU, yang dibuktikan dengan grafik dalam Pembelaan Terlapor XIII;----------9.7.11.3. Mengingat

bahwa

Tim

Pemeriksa

telah

keliru

memasukkan data besaran fuel surcharge Terlapor XIII pada Tabel 23, 24 dan 25, maka dinyatakan terjadi kekeliruan pada seluruh tabel maupun grafik yang ditujukan untuk Terlapor XIII. Oleh karena itu, seluruh tabel maupun grafik yang ada dapat dinyatakan tidak berlaku untuk Terlapor XIII dan kecenderungan untuk mengambil

keuntungan/pendapatan

tambahan

bagi

perusahaan atas penerapan fuel surcharge tidak dapat dibuktikan; -----------------------------------------------------

310

SALINAN 9.7.11.4. Seiring dengan menurunnya harga minyak dunia, Terlapor XIII mencabut fuel surcharge sejak bulan November 2008 hingga sekarang;--------------------------9.8.

Menimbang bahwa berdasarkan LHPL dan Pembelaan/Tanggapan para Terlapor, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut;-----------------------9.8.1.

Bahwa Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 diterapkan dalam kerangka penetapan harga rendah dengan tujuan mematikan pelaku usaha pesaingnya dan untuk menguasai pasar dalam kondisi persaingan yang cukup ketat. Sehingga kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya harus ditafsirkan terkait dengan tindakan untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya;----------------------------------------------------

9.8.2.

Bahwa Majelis Komisi menilai dalam menetapkan biaya produksi, para Terlapor sudah mempertimbangkan pergerakan harga avtur, sehingga tidak dapat dibuktikan terjadi kecurangan; ------------------

9.8.3.

Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya perjanjian penetapan fuel surcharge yang bersifat lessening competition¸ sehingga tidak menjadi penting bagi Terlapor untuk menetapkan biaya produksi yang rendah;-----------------------------------------------------------------

9.8.4.

Bahwa dengan demikian uraian mengenai penetapan biaya secara curang dalam perkara ini menjadi tidak relevan; -----------------------

10. Tentang Dampak;----------------------------------------------------------------------------10.1. Menimbang bahwa Majelis Komisi selanjutnya memperhitungkan kerugian yang dialami oleh konsumen penerbangan ketika membayar fuel surcharge sebagai akibat adanya penetapan harga yang dilakukan oleh para Terlapor; --10.2. Menimbang bahwa kerugian konsumen adalah sama dengan excessive fuel surcharge yang dinikmati oleh para Terlapor; -------------------------------------10.3. Menimbang bahwa kerugian tersebut timbul karena fuel surcharge yang diterapkan oleh maskapai secara bersama-sama telah melampaui fuel surcharge Acuan Estimasi dan Acuan Dephub; -----------------------------------10.4. Menimbang bahwa Majelis Komisi menggunakan fuel surcharge sebesar Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) pada tingkat harga avtur Rp 5.921,- (lima ribu

311

SALINAN sembilan ratus dua puluh satu rupiah) sebagai fuel surcharge Acuan Estimasi dalam menetapkan kerugian konsumen penerbangan. Perubahan-perubahan besaran fuel surcharge yang diterapkan oleh maskapai penerbangan karena itu diharapkan

mengikuti

perubahan

harga

avtur

secara

proporsional.

Berdasarkan perhitungan ini, maka Majelis menemukan kelebihan fuel surcharge (selisih antara fuel surcharge Aktual dengan fuel surcharge Acuan Estimasi) sebesar Rp 13.843.165.835.099,- (tiga belas triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana diuraikan pada Tabel 10 dalam butir 8.6.2 Tentang Hukum Putusan a quo;----------------------------10.5. Menimbang bahwa Majelis Komisi menetapkan fuel surcharge menggunakan formula dari Departemen Perhubungan sebagai fuel surcharge Acuan Dephub dalam

menetapkan

kerugian

konsumen

penerbangan.

Berdasarkan

perhitungan ini, maka Majelis menemukan kelebihan fuel surcharge (selisih antara fuel surcharge Aktual dengan fuel surcharge Acuan Dephub) sebesar Rp 5.081.739.669.158,- (lima triliun delapan puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana diuraikan pada Tabel 11 dalam butir 8.6.3 Tentang Hukum Putusan a quo;-----------------------------------------------------10.6. Dengan demikian Majelis Komisi menilai adanya dampak terhadap kerugian konsumen setidak-tidaknya sebesar Rp 5.081.739.669.158,-

(lima triliun

delapan puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sampai dengan Rp 13.843.165.835.099,- (tiga belas triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah) selama periode 2006 s/d 2009; ---------------11. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 5 UU No. 5/1999;----------------------------------11.1. Menimbang bahwa Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------(1)

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa

312

SALINAN yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. (2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: 11.1.1. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau 11.1.2. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

11.2. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur pasal sebagai berikut: --------------------------11.3. Unsur Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing;-----------------------------11.3.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----------------------------------------------------11.3.2. Bahwa Terlapor XI, PT Linus Airways tidak memenuhi Unsur Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 karena secara de facto sudah dicabut seluruh Ijin Operasinya oleh Departemen Perhubungan dan sudah tidak menjalankan kegiatan usaha di bidang Angkutan Udara Niaga Berjadwal, sehingga pemenuhan unsur-unsur Pasal 5 untuk Terlapor XI, PT Linus Airways tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;-------------11.3.3. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing dalam perkara a quo adalah Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero); Terlapor II, PT Sriwijaya Air; Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Terlapor IV, PT Mandala Airlines; Terlapor V, PT Riau Airlines; Terlapor VI, PT Travel Express; Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines; Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines; Terlapor IX, PT Metro Batavia; Terlapor X, PT Kartika Airlines; Terlapor XII, PT Trigana Air Service, dan Terlapor XIII, PT Indonesia AirAsia

313

SALINAN sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 5 Tentang Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing di atas; -------------11.3.4. Bahwa dengan demikian, Unsur Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing terpenuhi; ----------------------------------------------------------11.4. Unsur Perjanjian; ---------------------------------------------------------------------11.4.1

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 5/1999, definisi perjanjian adalah “suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis;” -----------

11.4.2

Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam perkara a quo bukan merupakan suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku; -

11.4.3

Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam perkara a quo adalah perjanjian tidak tertulis untuk menetapkan besaran fuel surcharge secara bersama-sama yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero); Terlapor II, PT Sriwijaya Air; Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Terlapor IV, PT Mandala Airlines; Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Service; Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines; Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines; Terlapor IX, PT Metro Batavia; Terlapor X, PT Kartika Airlines; pada Periode I (Mei 2006 s/d Maret 2008) untuk zona penerbangan dengan waktu tempuh 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 7 Tentang Perjanjian dan butir 8 tentang Penetapan Harga di atas; -----------------------------------------------------------------------------

11.4.4

Bahwa dengan demikian Unsur Perjanjian terpenuhi; ------------------

11.5. Unsur Penetapan Harga; ------------------------------------------------------------11.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan harga yang ditetapkan atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan dalam perkara a quo adalah fuel surcharge; ----------------11.5.2. Bahwa formula perhitungan fuel surcharge, asumsi harga avtur, asumsi konsumsi avtur dan asumsi load factor yang dibuat oleh

314

SALINAN masing-masing Terlapor berbeda-beda, maka seharusnya pergerakan fuel surcharge yang ditetapkan oleh masing-masing Terlapor juga berbeda-beda berdasarkan pertimbangan ekonomi dari masingmasing perusahaan;----------------------------------------------------------11.5.3. Bahwa berdasarkan analisis pergerakan fuel surcharge, yang dilakukan oleh Majelis Komisi yaitu uji korelasi dan homogenity variance test, menunjukkan adanya trend yang sama, korelasi positif dan variasi yang sama di antara para Terlapor yaitu Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero); Terlapor II, PT Sriwijaya Air; Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Terlapor IV, PT Mandala Airlines; Terlapor VI, PT Travel Express; Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines; Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines; Terlapor IX, PT Metro Batavia; Terlapor X, PT Kartika Airlines; dalam menetapkan besaran fuel surcharge untuk periode Mei 2006 s/d Maret 2008 untuk zona waktu tempuh 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam, meskipun formula perhitungan fuel surcharge, asumsi harga avtur, asumsi konsumsi avtur dan asumsi load factor yang dibuat oleh masing-masing Terlapor berbeda-beda; --------------------11.5.4. Bahwa adanya trend yang sama, korelasi positif dan variasi yang sama dalam pergerakan fuel surcharge di antara para Terlapor membuktikan adanya penetapan harga fuel surcharge oleh para Terlapor tersebut sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 8 Tentang Penetapan Harga di atas; -----------------------11.5.5. Bahwa dengan demikian Unsur Penetapan Harga terpenuhi;---------11.6. Unsur Pasar Bersangkutan;---------------------------------------------------------11.6.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No 5 Tahun 1999, definisi pasar bersangkutan adalah “pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;” -------------------------11.6.2. Bahwa yang dimaksud dengan pasar bersangkutan yang sama dalam perkara a quo adalah layanan jasa penerbangan penumpang berjadwal

315

SALINAN dari satu titik keberangkatan ke titik kedatangan di catchment area pada setiap bandar udara sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 6 Tentang Pasar Bersangkutan di atas; ---------11.6.3. Bahwa dengan demikian Unsur Pasar Bersangkutan terpenuhi; -----12. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 21 UU No. 5/1999; --------------------------------12.1

Menimbang bahwa Pasal 21 UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;” -----------------------------------------------------

12.2

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur pasal sebagai berikut:--------------------------

12.3

Unsur Pelaku Usaha; ---------------------------------------------------------------12.3.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----------------------------------------------------12.3.2. Bahwa Terlapor XI, PT Linus Airways tidak memenuhi Unsur Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 karena secara de facto sudah dicabut seluruh Ijin Operasinya oleh Departemen Perhubungan dan sudah tidak menjalankan kegiatan usaha di bidang Angkutan Udara Niaga Berjadwal, sehingga pemenuhan unsur-unsur Pasal 21 untuk Terlapor XI, PT Linus Airways tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;-------------12.3.3. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara a quo adalah Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero); Terlapor II, PT Sriwijaya Air; Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Terlapor IV, PT Mandala Airlines; Terlapor V, PT Riau Airlines; Terlapor VI,

316

SALINAN PT Travel Express; Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines; Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines; Terlapor IX, PT Metro Batavia; Terlapor X, PT Kartika Airlines; Terlapor XII, PT Trigana Air Service, dan Terlapor XIII, PT Indonesia Air Asia sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 5 Tentang Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing di atas; --------------------------------12.3.4. Bahwa dengan demikian, Unsur Pelaku Usaha terpenuhi; ------------12.4

Unsur Penetapan Biaya Secara Curang; ---------------------------------------12.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan biaya yang ditetapkan secara curang dalam perkara a quo adalah fuel surcharge yang ditetapkan oleh para Terlapor; ----------------------------------------------------------------------12.4.2 Bahwa fuel surcharge merupakan kompensasi dari kenaikan harga avtur (aviation turbin) yang dimasukkan ke dalam komponen tarif tiket pesawat penerbangan yang dibebankan kepada konsumen;------12.4.3 Bahwa berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 9 Tentang Penetapan Biaya Secara Curang, tidak terbukti adanya penetapan biaya secara curang dalam penerapan fuel surcharge oleh masing-masing Terlapor; ---------------------------12.4.4 Bahwa dengan demikian, Unsur Penetapan Biaya Secara Curang tidak terpenuhi;-------------------------------------------------------------12.4.5 Bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan; -----------------------

13. Tentang Kesimpulan; -----------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:--------------------------------------------------13.1 Bahwa telah terbukti terjadi penetapan harga yang dilakukan oleh Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero); Terlapor II, PT Sriwijaya Air; Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Terlapor IV, PT Mandala Airlines; Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Service; Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines; Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines; Terlapor IX, PT Metro Batavia; Terlapor X, PT Kartika Airlines; yang terbukti dengan: --------

317

SALINAN 13.1.1

Adanya perjanjian penetapan harga sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Fuel Surcharge (Ref. Berita Acara INACA Nomor 9100/53/V/2006 tanggal 4 Mei 2006), yang kemudian dibatalkan dengan keluarnya Notulen Rapat INACA No. 9100/57/V/2006 pada tanggal 30 Mei 2006; ----------------------------

13.1.2

Adanya penetapan fuel surcharge secara terkoordinasi (concerted actions) dalam zona penerbangan 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam; ------------------------------------------------------------------------

13.1.3

Adanya hubungan positif dengan korelasi yang tinggi (nilai r ratarata di atas 0,95) antara fuel surcharge yang diterapkan para Terlapor; ---------------------------------------------------------------------

13.1.4

Hasil Uji Homogenity of Variance dengan pendekatan Bartletts terhadap fuel surcharge 0 s/d 1 jam, 1 s/d 2 jam dan 2 s/d 3 jam periode Mei 2006 s/d Oktober 2009 menunjukkan bahwa variasi dari fuel surcharge masing-masing maskapai yang diuji adalah sama; -------------------------------------------------------------------------

13.1.5

Terjadinya excessive price dalam penerapan fuel surcharge berdasarkan perbandingan antara fuel surcharge aktual dengan fuel surcharge acuan estimasi, dan perbandingan antara fuel surcharge aktual dengan fuel surcharge acuan Dephub;---------------------------

13.1.6

Terjadinya excessive fuel surcharge yang dinikmati oleh 9 (sembilan) Terlapor yaitu Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero); Terlapor II, PT Sriwijaya Air; Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Terlapor IV, PT Mandala Airlines; Terlapor VI, PT Travel Express; Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines; Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines; Terlapor IX, PT Metro Batavia; Terlapor X, PT Kartika Airlines; ----------------------

13.2 Bahwa tidak terbukti terjadi penetapan biaya secara curang dalam penerapan fuel surcharge oleh para Terlapor yaitu Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero); Terlapor II, PT Sriwijaya Air; Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Terlapor IV, PT Mandala Airlines; Terlapor V, PT Riau Airlines; Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Services; Terlapor VII, PT

318

SALINAN Lion Mentari Airlines; Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines; Terlapor IX, PT Metro Batavia; Terlapor X, PT Kartika Airlines; Terlapor XII, PT Trigana Air Service, dan Terlapor XIII, PT Indonesia Air Asia; --------------------------14. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;------------------------Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan halhal sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------14.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut: -------------------------------------------------------14.1.1

Bahwa Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero) sudah beberapa kali terbukti melanggar hukum persaingan usaha; ---------------------

14.1.2

Bahwa Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines, Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines, dan Terlapor IX, PT Metro Batavia dinilai tidak kooperatif karena tidak memberikan keterangan dan dokumen yang memadai selama proses pemeriksaan ; ----------------------------

14.1.3

Bahwa sampai saat Putusan ini dibacakan, Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero), Terlapor II, PT Sriwijaya Air, Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Terlapor IV, PT Mandala Airlines, Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Service, Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines, Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines, Terlapor IX, PT Metro Batavia, Terlapor X, PT Kartika Airlines, Terlapor XII, PT Trigana Air Service masih memberlakukan fuel surcharge meskipun telah terbit KM No. 26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang mulai berlaku sejak tanggal 14 April 2010, dimana seharusnya fuel surcharge sudah tidak diberlakukan lagi ; ------------------------------

14.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut: -------------------------------------------------------14.2.1

Bahwa Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero), Terlapor II, PT Sriwijaya Air, Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Terlapor IV, PT Mandala Airlines, Terlapor V, PT Riau

319

SALINAN Airlines, Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Service, Terlapor X, PT Kartika Airlines, Terlapor XII, PT Trigana Air Service dan Terlapor XIII, PT Indonesia AirAsia yang telah kooperatif karena memberikan keterangan dan dokumen yang memadai selama proses pemeriksaan; ----------------------------------14.2.2

Bahwa Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Service dan Terlapor X, PT Kartika Airlines tidak ikut menandatangani perjanjian penetapan fuel surcharge pada tanggal 4 Mei 2006; ------

15. Tentang Perhitungan Denda;--------------------------------------------------------------Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: ---------------------------------------15.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; ----15.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,- (satu

miliar

rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.0000,- (dua puluh lima miliar rupiah); ----------------------------------------------------------------------------------15.3 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan nilai excessive FS Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero) sebagai acuan tertinggi dalam menetapkan denda maksimum Rp 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah), maka denda terhadap Terlapor lainnya adalah proporsional terhadap nilai excessive FS masing-masing Terlapor atau serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,(Satu Miliar Rupiah);------------------------------------------------------------------16. Tentang Perhitungan Ganti Rugi;--------------------------------------------------------16.1 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf j dan l jo. Pasal 47 huruf f, Komisi berwenang memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat dan berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif penetapan pembayaran ganti rugi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;--------------------------------------------------------------------------------------

320

SALINAN 16.2 Menimbang bahwa Majelis Komisi menetapkan adanya kerugian di pihak masyarakat dan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif penetapan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat melalui pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari excessive fuel surcharge masing-masing Terlapor dengan perkecualian kepada Terlapor VI (PT. Travel Express Aviation) dan Terlapor X (PT. Kartika Airlines) yang ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dengan mempertimbangkan bahwa kedua Terlapor tersebut merupakan perusahaan yang masih akan berkembang, skala usaha kecil dengan jumlah armada pesawat yang terbatas, dan beroperasi pada jalur perintis di luar kotakota besar; ------------------------------------------------------------------------------17. Tentang Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah;-----------------------------Menimbang bahwa sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi memandang perlu untuk memberikan rekomendasi kepada Komisi untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah sebagai berikut: ---------------------------------------17.1 Pemerintah c.q. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia agar tidak memberikan kewenangan kepada asosiasi atau perhimpunan pelaku usaha untuk menetapkan harga atau tarif;--------------------------------------------------17.2 Bahwa pembayaran ganti rugi dari Terlapor yang disetor ke APBN agar digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan fasilitas bandara dan pelayanan umum kepada masyarakat;-----------------------------------------------18. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1999, Majelis

Komisi: ------------------------------------------------------------------------------------------

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero); Terlapor II, PT Sriwijaya Air; Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero); Terlapor IV, PT Mandala Airlines; Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Service; Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines; Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines; Terlapor IX, PT Metro Batavia; Terlapor X, PT Kartika

321

SALINAN Airlines terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999;-----------------------------------------------------------------------------------2. Menyatakan bahwa Terlapor V, PT Riau Airlines; Terlapor XI, PT Linus Airways; Terlapor XII, PT Trigana Air Service; dan Terlapor XIII, PT Indonesia AirAsia tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999; ---3. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero); Terlapor II, PT Sriwijaya Air; Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero); Terlapor IV, PT Mandala Airlines; Terlapor V, PT Riau Airlines; Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Services; Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines,; Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines; Terlapor IX, PT Metro Batavia; Terlapor X, PT Kartika Airlines; Terlapor XI, PT Linus Airways; Terlapor XII, PT Trigana Air Service; dan Terlapor XIII, PT Indonesia AirAsia tidak terbukti melanggar Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999; ---------------------------------4. Menetapkan adanya kerugian masyarakat setidak-tidaknya sebesar Rp 5.081.739.669.158,- (lima triliun delapan puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sampai dengan Rp 13.843.165.835.099,- (tiga belas triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah) selama periode 2006 s/d 2009;---------------------------------------------------------------------------------5. Memerintahkan pembatalan perjanjian penetapan fuel surcharge baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero); Terlapor II, PT Sriwijaya Air; Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero); Terlapor IV, PT Mandala Airlines; Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Services; Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines; Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines; Terlapor IX, PT Metro Batavia; dan Terlapor X, PT Kartika Airlines;---------------------------------------------------------6. Menghukum Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero) membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui

322

SALINAN bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------7. Menghukum Terlapor II, PT Sriwijaya Air membayar denda sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------------------------------------8. Menghukum Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) membayar denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------9. Menghukum Terlapor IV, PT Mandala Airlines membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------------------------------------10. Menghukum Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Service membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------11. Menghukum Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines membayar denda sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuhbelas milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------------------------

323

SALINAN 12. Menghukum Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -------------------------------------------------------------13. Menghukum Terlapor IX, PT Metro Batavia membayar denda sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------------------------------------14. Menghukum Terlapor X, PT Kartika Airlines membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------------------------------------15. Menghukum Terlapor I, PT Garuda Indonesia (Persero) membayar ganti rugi sebesar Rp. 162.000.000.000,- (seratus enam puluh dua milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan ganti rugi pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755; 16. Menghukum Terlapor II, PT Sriwijaya Air membayar ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan ganti rugi pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755; ---------------------------------17. Menghukum Terlapor III, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) membayar ganti rugi sebesar Rp. 53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan ganti

324

SALINAN rugi pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755; 18. Menghukum Terlapor IV, PT Mandala Airlines membayar ganti rugi sebesar Rp. 31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan ganti rugi pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755; ---------------------------------19. Menghukum Terlapor VI, PT Travel Express Aviation Service membayar ganti rugi sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan ganti rugi pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755; 20. Menghukum Terlapor VII, PT Lion Mentari Airlines membayar ganti rugi sebesar Rp. 107.000.000.000,- (seratus tujuh milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan ganti rugi pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755; ---------------------------------21. Menghukum Terlapor VIII, PT Wings Abadi Airlines membayar ganti rugi sebesar Rp. 32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan ganti rugi pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755; 22. Menghukum Terlapor IX, PT Metro Batavia membayar ganti rugi sebesar Rp. 56.000.000.000,- (lima puluh enam milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan ganti rugi pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755; ---------------------------------23. Menghukum Terlapor X, PT Kartika Airlines membayar ganti rugi sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan ganti rugi pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755; ----------------------------------

325

SALINAN Bahwa setelah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X melakukan pembayaran denda dan ganti rugi, maka salinan bukti pembayaran denda dan ganti rugi tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Bahwa sebelum Putusan ini ditetapkan, salah satu anggota Majelis Komisi menyampaikan dissenting opinion sebagai berikut:

Bahwa saya, Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. sebagai salah satu Majelis Komisi Perkara Nomor 25/KPPU-I/2009 menyatakan berbeda pendapat dengan pertimbangan Majelis Komisi dalam hal perintah pembayaran ganti rugi. Hal ini didasarkan pertimbangan–pertimbangan yang terdapat dalam beberapa aturan hukum, antara lain Pasal 36 huruf j UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan, bahwa wewenang Komisi meliputi “memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat”. Disamping itu, Pasal 47 ayat (2) huruf f UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa “tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penetapan pembayaran ganti rugi”. Meskipun Komisi memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak lain atau masyarakat, tetapi tidak dapat diartikan bahwa Komisi dapat membebankan tindakan administratif berupa penetapan pembayaran ganti rugi terhadap Terlapor yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 dan mengakibatkan kerugian masyarakat, dengan cara menetapkan pembayaran ganti rugi tersebut kepada Negara. Penetapan ganti rugi berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 yang ditentukan dalam Pedoman Pasal 47 tentang Tindakan Adminstratif oleh KPPU adalah jenis ganti rugi aktual (actual damages) dengan menerapkan prinsip-prinsip penetapan ganti rugi sesuai konteks Hukum Perdata, dimana beban pembuktian berada pada pelaku usaha yang meminta ganti kerugian.9 Selain itu, prosedur mengenai ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap UU diatur dalam Pasal 38 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya 9

Lihat Keputusan KPPU Nomor 252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bagian B Huruf f tentang Penetapan Ganti Rugi, hal. 7.

326

SALINAN pelanggaran terhadap UU ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas Terlapor.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa penetapan ganti rugi yang diakui dalam UU tersebut adalah ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan sebagai akibat pelanggaran atas UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, penetapan dan pembayaran ganti rugi adalah ditujukan kepada pihak yang dirugikan, bukan kepada Negara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, saya menyatakan tidak sependapat dengan Amar Putusan KPPU Perkara Nomor 25/KPPU-I/2009 Nomor 15 sampai dengan 23.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. dan Benny Pasaribu, Ph.D masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Firman Budiana Nugraha, S.E. dan Rosanna Sarita, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H

Anggota Majelis,

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Anggota Majelis,

Benny Pasaribu, Ph.D

327

SALINAN Panitera,

Firman Budiana Nugraha, S.E.

Rosanna Sarita, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya: SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhamad Syuhadhak

328

2009

Recommend Documents