2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 34/PHPU.A-VII /2009 PERKARA NOMOR 35/PHPU.A-VII /2009

PERIHAL PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPD LAMPUNG)

ACARA PEMERIKSAAN PERKARA (I)

JAKARTA

SENIN, 18 MEI 2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 34/PHPU.A-VII/2009 PERKARA NOMOR 35/PHPU.A-VII/2009

PERIHAL Permohonan perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD Lampung). PEMOHON DPD Lampung ACARA Pemeriksaan perkara (I) Senin, 18 Mei 2009, Pukul 14.00 – 15.20 WIB Ruang Sidang Panel 3 Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Maruarar Siahaan, S.H. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, S.H.

Pan M. Faiz, S.H.

(Ketua) (Anggota) (Anggota)

Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Kuasa Pemohon: -

Resti Windarti (Pemohon I) Imam Cahyadi (Pemohon II)

Kuasa Hukum Termohon (KPU): -

Purwani Utami, S.H. Ifan Damanik, S.H. Satria Ika Putri, S.H., M.H. Sru Astuti

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1.

KETUA : MARUARAR, S.H. Baik, Saudara-saudara sidang dalam Perkara Nomor 34/PHPU.AVII/2009 dan Nomor 35/PHPU.A-VII/2009 dengan ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1X Sebelum kita mulai saya beritahukan dulu seperti saya sudah umumkan di sidang yang lalu, perkara sengketa hasil Pemilu ini ritmenya cepat, meskipun tidak ditentukan perkara cepat seperti tilang atau perkara singkat jadi supaya dipahami nanti kita berikan kesempatan kalau ada perbaikan nanti tapi on the spot iyakan? Kemudian saya minta nanti yang dibacakan pokok masalahnya apa? Kehilangan suara karena apa? Satu, dua, tiga. Kemudian tuntutannya apa ya? Jadi tidak perlu dibacakan semua. Saya kira juga jawaban atau keteranagan dari KPU nanti sehingga bisa lebih cepat. Baik sebelum kita mulai juga ini Nomor 34 dan 35 bisa diperkenalkan siapa yang hadir, apakah kuasa atau pihak in person ? Silakan

2.

KUASA PEMOHON: RESTI WINDARTI S.H. Baik, assalamu’alaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah saya kuasa hukum dari Ibu Hajjah Haryanti Safrin S.H., nama saya Resti Windarti S.H., kantor pengacara saya di Bekasi

3.

KETUA : MARUARAR, S.H. Ya jadi Haryanti Safrin ya?

4.

PEMOHON I: RESTI WINDARTI Ya.

3

5.

KETUA : MARUARAR, S.H. Ya, yang berikut?

6.

PEMOHON II: IMAM CAHYADI

Assalamu’alaikum wr. wb

Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Iman Cahyadi, S.H. penasihat hukum atau kuasa hukum dari Tuan Abdul Wahab calon anggota DPD dari Provinsi Lampung. 7.

KETUA : MARUARAR, S.H. Ya, baik. Jadi kita gabung karena memang kalau misalnya ada satu permohonan dikabulkan tentu nomor urut 1, 2, 3, 4 pemenang PHPU bisa bergeser. Oleh karena itu tidak bisa tidak Anda juga bisa akan saling menyanggah. Kami serahkan sekarang KPU siapa yang hadir ini?

8.

KUASA KPU : IFAN DAMANIK, S.H. Terima kasih Yang Mulia. Kami kuasa dari KPU dari jaksa pengacara Negara, saya sendiri Ifan Damanik, dalam Nomor Perkara 34, dilanjutkan?

9.

KUASA KPU : SRU ASTUTI Terima kasih kepada Yang Terhormat Majelis. Kami kuasa dari Komisi Pemilihan Umum kami perkanalkan diri kami, kami mewakili dalam Pekara 035 nama kami Sru Astuti. Yang ada 035 yang hadir hari ini Arwinda Sri Juwita dengan Sru Astuti.

10.

KETUA : MARUARAR, S.H. Ya, baiklah saya kira saya serahkan dulu surat kuasa. Saudara Petugas? Sana satu lagi, baik kita mulai dari Nomor 34, permohonannya jangan dibacakan seluruhnya apa persoalan pokok, apa gelembung atau dikempesin? Kemudian berapa yang Saudara hitung yang benar perhitungan KPU tidak benar karena apa? Silakan.

11.

KUASA KPU : SRU ASTUTI Baik, terima kasih. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110. Nama Hajjah Haryanti Safrin S.H., tempat tanggal, lahir, umur, Bandar

4

Lampung 1 Maret 1956, agama Islam pekerjaan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, utusan Provinsi Lampung, jabatan anggota, kewarganegaraan Indonesia alamat Jalan Wolter Mongonsidi I nomor 3 (…) 12.

KETUA : MARUARAR, S.H. Saya potong ya Ibu. yang itu sudahlah itukan, sekarang apa sih pokok masalah yang Ibu ajuakan?

13.

KUASA KPU : SRU ASTUTI Baik, berlanjut kepada pokok permohonan A. Pemohon adalah calon anggota DPR-DRI utusan Provinsi Lampung dengan nomot urut lima sejak tanggal 9 April 2009 hasil perolehan suara Pemohon setiap saat terus bertambah baik sesuai dengan harapan Pemohon di setiap daerah. Akhirnya pada tanggal 28 April 2009 yang lalu masih mendapat perolehan suara dengan urutan atau ranking empat Pemohon selaku calon anggota Dewan Perwakilan Daerah utusan Provinsi Lampung dengan urutan ranking empat memperoleh suara terbanyak berdasarkan kepada pokoknya Permohonannya adalah mengenai perolehan suara Pemohon menurut KPU untuk DPD Provinsi Lampung 151.586 suara keterangan pun terlampir lihat rincian pada halaman sebelah. Sedangkan menurut Pemohon adalah 166.003 suara. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Keputusan/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi anggota DPD Propinsi Lampung yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB sebagai berikut; jumlah suara. Satu, nama calon anggota DPD urutan pertama antara Anang Priantoro sebesar 200.502 menurut Pemohon sama. Nomor dua, Ahmad Jahjuli, SIP, 164.689 menurut Pemohon pun sama, Ario Febriansyah 185, 185 sama, Hj.. Haryanti Safrin 1.515.861 menurut Pemohon adalah 166.003 dan lima Iswandi AMD 160.449 dan menurut KPU adalah 160.449. Adapun perbedaan atau selisih suara para Pemohon dengan hasil penetapan KPU yaitu bernomor 255 KPTS/KPU/ 2009 tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB adalah 151.586, sedangkan menurut Pemohon adalah tetap 166.003 suara. Perbedaan tersebut di beberapa daerah konstituen Pemohon antara lain adalah satu Pesawaraan sebesar 1.782 suara, Lampung Barat 764 suara, Lampung Tengah 1.786 suara, Metro 1.754 suara, Lampung Timur 2.601 suara, Tulang Bawang 1.318 suara, dan Way Kanan adalah 3.751 suara dengan selisih suara sebesar 14.417 suara—lihat halaman tabel sebelah. Selanjutnya perincian perolehan suara para calon pewakilan daerah Provnsi Lampung dan suara tidak sah KPU Kabupaten kota kabupaten Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara, Way Kanan, kota Bandar Lampung

5

adapun data selisih Permohon banyak dihilangkan ketika masih di TPS dan masih PPK KPU harus bertanggung jawab atas selisih suara sangat merugiakan pihak Pemohon. B kelalaian KPU atas saran-saran atas keperluan yang diminta. Berdasarkan pengalaman tahun 2004 untuk calon anggota DPD-RI banyak menerima kesalahan karena munculnya nomor keberuntungan, misalnya nomor urut partai yang menang pada saat itu dan diminati oleh masyarakat atau konstituen, mengapa demikian? Karena konstituen tidak mau repot dalam memilih ketika dia memilih salah satu nomor misalnya tahun 2004 adalah Golkar dan PDIP—di sini tidak tercantum, yakni nomor urut partai untuk DPR, DPRRI, dan DRD maupun anggota DPR terpilih satu nomor. Demikian juga dengan kondisi Pemohon yang sangat dirugikan dengan adanya nomor keberuntungan—lucky number, karena pada pemilihan umum 9 April 2009 ini persoalaan ini terulang kembali yakni dengan munculnlya nomor urut 31. Hingga saat ini, berdasarkan keputusan KPU Nomor 255KPTS/KPU/2009. tanggal 9 Mei 2009. Tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD/2009 menjadi peringkat empat suara terbanyak. untuk peserta calon anggota DPR RI Daerah Lampung. Dengan kejadian tersebut pemohon mengajukan keberatan dalam rapat panitia ad hoc 1 tanggal 11 Juni 2008 dan juga sekitar bulan Agustus 2008. Saudara H. Safrin Ropas, mendatangi ke KPU pusat dan bertemu dengan Prof. Samsul Bachri untuk dapat di tindak lanjuti, kerugian-kerugian dari rekan-rekan DPD seluruh kota Profinsi Lampung untuk merubah keputusan dengan nomor urut abjad dengan nomor urut partai. Hal ini, benar-benar terjadi manakala perolehan suara untuk nomor 31 dapat merubah pemohon sebagai calon yang seharusnya masuk kedalam peringkat empat menjadi urutan kelima (bukti P-5). Koran Rakyat Merdeka, Selasa, 28 April 2009 pada halaman delapan. Dan rata-rata tak dikenal dan mampu depak nama-nama kondang semua colon anggota DPD dengan nomor urut 31 dipastikan lolos. Rakyat Merdeka kamis, 30 April 2009 halaman delapan nomor urut DPD harus dibedakan dengan nomor urut parpol. Bahwa yang diajukan oleh pemohon perlunya dibedakan dengan nomor urut peserta partai pemilu Tahun 2009 dengan nomor urut peserta DPD RI. Usul nomor urut peserta pemilu yaitu nomor satu sampai dengan Nomor 38. Sedangkan nomor urut peserta DPD RI di mulai dari Nomor 40 sampai seterusnya atau Nomor 100 dan seterusnya. Dalam Pasal 75 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut: 1. Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU 2. Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana maksud, pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi pas foto diri terbaru. Akan tetapi, poin dua ini tidak dilakukan dengan murni. Karena tidak memakai abjad tentu di mulai dengan huruf A bukan dengan nomor urut 1 dan seterusnya. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah memiliki Provinsi pemilihan Provinsi Lampung justru dimulai dengan

6

nomor urut angka, angka satu dan seterusnya. Dengan di awali dengan nama abjad dimulai dengan huruf A dan seterusnya. Bahwa KPU disini memakai huruf dan nomor urut, apalagi nomor urut tersebut tidak dikocok seperti nomor anggota DPR-RI Dewan Perwakilan Daerah Profinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota. Pada kalimat calon perwakilan Daerah harus dilengkapi dengan pas foto diri terbaru. Ini pun tidak dijelaskan apakah calon anggota dewan perwakilan daerah mewakili Profinsi Lampung diharuskan memakai pakaian nasional ataupun daerah untuk peserta Wanita dan pakaian jas atau daerah, untuk peserta Pria. Bahwa peserta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Profinsi Lampung, harus memenuhi syarat ketokohan dari masyarakat yang memilihnya, artinya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah benar-benar bekerja dan aspiratif dalam membangun daerahnya. Petitum berdasarkan alasan-alasan berikut diatas, maka dengan ini pemohon, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan putusan sebagai berikut, mengabulkan untuk permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU Tahun 2009, Tanggal 9 Mei 2009 secara nasional untuk DPD daerah Lampung yang diumumkan pada hari Sabtu 2009 pukul 23.50 WIB. Menyatakan kelalaian atas usulan-usulan yang disampaikan pemohon, bahwa akan terjadi nomor keberuntungan atau lucky number jika komisi Pemilihan Umum tidak membedakan antara nomor urut peserta DPD-RI dengan nomor urut peserta partai Politik 2009 yang saat ini tidak dilaksanakan. Maka Komisi Pemilihan Umum meninjau kembali hasil keputusan Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil perhitungan suara pemilihan umum anggota DPR RI Perwakilan Provinsi Lampung khususnya peserta calon anggota DPD RI pemilihan provinsi Lampung dan Komisi Pemilihan Umum harus membuat keputusan yang netral agar tidak merugikan peserta calon anggota DPD RI. Bahwa dengan keputusan KPU tersebut diatas sangat merugikan pemohon baik moril maupun materil. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut: 1. 2. 3.

Perolehan suara yang benar untuk pemohon sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat Provinsi seharusnya 166.003 suara bukan 151.586 suara. Bahwa atas kelalaian hasil perhitungan tersebut diatas pemohon menempati urutan rengking empat dan berhak menjadi anggota DPD Provinsi Lampung. Bahwa hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang tidak diindahkan-nya masukan-masukan atau usulan-usulan yang dibedakan nomor urut partai politik pemilu 2009 dengan nomor urut DPD-RI keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25/KPTS/KPU/2009 untuk Provinsi Lampung atau melakukan

7

4.

pengulangan kembali dalam pemilihan peserta calon anggota DPDRI Provinsi Lampung tahun 2009 ini. Memerintahkan KPU untuk melakukan putusan ini

Demikianlah permohonan pemohon dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil. Hormat kami pemohon/kuasa Hukum pemohon, Kuasa Hukum: Resti Windarti S.H. pemohon Hj. Haruanti Safrin S.H. sekian terima kasih. 14.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, terima kasih Saudara kuasa Pemohon ya. Tetapi, barangkali yang dibacakan ini agak berbeda dengan yang sudah disampaikan kepada kita dan yang disampaikan kepada KPU. Misalnya, ini di dalam matriks yang pertama itu, Saudara untuk Hj. Harianti S.H. itu menyatakan, ini yang asli barang kali ini. Jumlah suara menurut versi KPU itu 151.586 ada 166.003 dan Saudara membuat selisihnya 22.000 tadi sudah dirubah ya? Dirubah tadi berapa itu?

15.

PEMOHON : RESTI WINDARTI (suara tidak terdengar)…

16.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. 14417 jadi ini perubahan kita anggap direnvoi saja ya? Sudah ada ya? Saudara yang di renvoi itu coba dulu diserahkan ke KPU dan kita ini. Demikian tadi juga jumlah akhir di matrics kedua yang Saudara buat 22000 seharusnya berapa?

17.

PEMOHON : RESTI WINDARTI (suara tidak terdengar)…

18.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Tidak di sini kan 22022 ya, kan? Yang nomor Lampung Tengah itu 10.786

19.

PEMOHON : RESTI WINDARTI (suara tidak terdengar)…

8

20.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Apa iya? Tapi angka KPU berapa menurut Saudara?...

21.

PEMOHON : RESTI WINDARTI (suara tidak terdengar)…

22.

Ketua : Maruarar Siahaan, S.H. Lampung Tengah 17.500,

23.

PEMOHON : RESTI WINDARTI (suara tidak terdengar)…

24.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. 17.500 jadi ini matematik Saudara diserahkan tidak ini Saudara pemohon…… ini yang di tambahkan ini apa ini alat bukti? Kan tadi baru permohonan. Ini yang saudara petugas dibawa jangan terima begitu caranya dong? Apa yang kita… coba kita dulu yang diperbaiki permohonan dulu. Ini semua dilampirkan nanti bisa kacau ini...

25.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Jadi yang kami tambahkan adalah bukti dari…..

26.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Bukti jangan dulu, sekarang ini permohonan ini klarifikasi dulu

27.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Mengenai perubahan kami adalah kesalahan pada saat menghitung angka yang tadinya 20.000 sekian setelah di hitung ternyata menjadi 14.471 dan di datanya itu memang salah. Dari principal kemudian ini yang dua ribu di Lampung Tengah itu salah ketik, dari sekertaris…

28.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jadi berapa itu, seharusnya…

9

29.

PEMOHON : RESTI WINDARTI 1.786 Lampung Tengah…

30.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Menurut versi KPU…

31.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Menurut pemohon…

32.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Tidak menurut versi KPU?

33.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Menurut KPU ada di, sebentar Pak

34.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Aduh nggak bisa, kereta apinya seperti Argo Bromo, harus kencang. coba diperhatikan nanti Pemohon nomor selanjutnya ya, datanya kuasai betul karena kita main angka saja.

35.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Ya, untuk Lampung Tengah asalnya 11.675.

36.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, coba kemudian versi Saudara?

37.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Keseluruhan kami, 20.786.

38.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, kalau selisihnya kan jadi tak betul ini—istilah Medan. Matematik kelas apa ini fifth grade ?

10

39.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Pak.

40.

Iya, iya Pak salah ini perhitungannya. Kami minta perbaikan nanti

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, ya perbaikan tapi on the spot. Saya beri waktu kira-kira 15 menit nanti. Nomor 35 dulu, jadi angka-angka perbaiki ya, nanti yang lain itu yang non angka terserah kepada KPU mau ditanggapi atau tidak. Silakan nomor 35.

41.

PEMOHON : IMAM CAHYADI Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Mereka Barat nomor 7.

42.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jangan baca lagi itu!

43.

PEMOHON : IMAM CAHYADI Oke.

44.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Apa problemnya?

45.

PEMOHON : IMAM CAHYADI Pokok-pokok permohonan, bahwa Pemohon adalah calon DPD peserta pemilihan umum tahun 2009 untuk daerah pemilihan Provinsi Lampung yang terdaftar di KPU. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU secara nasional tentang hasil pemilihan umum tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 untuk daerah pemilihan provinsi Lampung yang hasil penetapannya sebagai berikut: Saudara Abdul Wahab mendapatkan jumlah perolehan suara dalam tabel 83.540. Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan dan tidak sesuai dengan ketetapan yang dilakukan oleh KPU sendiri sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan tidak terpilihnya Pemohon sebagai anggota perwakilan Daerah untuk daerah pemilihan untuk Provinsi Lampung 2009. Bahwa dalam hal ini Pemohon menyatakan dan menunjukkan dengan tegas yang sebenarnya adalah hasil penghitungan suara di seluruh TPS seProvinsi Lampung yang terdapat pada peserta Pemilu anggota DPD atas

11

nama Mohammad Jazuli dalam koreksi Yang Mulia bahwa angka 185 diubah menjadi 194.689 mohon di-renvoy 46.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. 194.689, Saudara Panitera nanti di-renvoy untuk kita ya. Nanti juga sama KPU di-renvoy). 194.689 jadi naik dia ya, naik lagi, lanjut.

47.

PEMOHON : IMAM CAHYADI Adalah milik Abdul Wahab, alasannya adalah urutan abjad nama Abdul Wahab sesuai dengan susunan dan letak DCS yang ditetapkan KPU sementara urutan abjad nama Ahmad Jazuli tidak sesuai dengan susunan dan letak DCS hal ini diperkuat dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 40 Peraturan KPU nomor 13 tahun 2008. Selanjutnya kami kemukakan dalam Pasal 40 ayat (1) berbunyi, KPU menyusun calon anggota tetap DPD untuk setiap calon anggota DPD. Pasal 40 ayat (2), daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari calon anggota sementara berasal dari daftar calon sementara. Berdasarkan dari peraturan tersebut di atas maka segala yang bertentangan dengan hal itu tidak dapat dibenarkan secara hukum. Bahwa Pemohon berpendapat hasil pemilihan yang benar juga sesuai dengan ketentuan KPU (dibenarkan secara hukum) adalah sebagai berikut: Nama Abdul Wahab tidak menggunakan nomor perolehan suara jumlah 194.689 keterangan jumlah suara yang benar sesuai dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2008. Sebagai bahan pertimbangan Majelis yang mulia Mahkamah Konstitusi Pemohon hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut, yang pertama, Peraturan KPU Tahun 2008 Pemohon mengharapkan kiranya Yang Mulia berkenan menerapkan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan KPU sebagaimana yang termaktub, atas hal dalam mengadili perkara yang Pemohon sampaikan. Bahwa perlu kami sampaikan KPU tidak pernah memberikan surat pemberitahuan secara resmi tentang daftar calon sementara maupun daftar calon tetap anggota DPD peserta Pemilu untuk Provinsi Lampung. Kemudian yang ketiga KPU tidak pernah mencantumkan nomor SKep dalam surat keputusan pada penetapan DCS maupun DCT. Kemudian yang keempat bahwa KPU tidak memberikan fasilitas saksisaksi bagi Pemohon. Pemohon tidak pernah mendapatkan perlindungan Hukum atas perolehan suara. Jika kami dibebankan saksi-saksi di setiap TPS maka adalah hal yang tidak mungkin bagi kami untuk saksi-saksi di semua TPS, untuk Provinsi Lampung terdapat saya kira 14.000 TPS. Kalau biaya operasionalnya Yang Mulia per orang itu dibebankan seratus

12

ribu maka 1,4 miliar yang harus dikeluarkan oleh calon hanya untuk mendapat perlindungan hokum, ini dilemma di NKRI, Yang Mulia. 48.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ini dilemma Anda kan? Bukan dilemma Pemilu itu, dilemma Anda. Apa sarannya kalau mau dilemma itu diganti? Siapa yang bayar itu?

49.

PEMOHON : IMAM CAHYADI Negara Yang Mulia.

50.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Baiklah, lanjut!

51.

PEMOHON : IMAM CAHYADI Kemudian yang kelima bahwa KPU tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan tentang penetapan calon anggota DPD. Kmudian yang keenam secara sadar sesungguhnya Provinsi Lampung menghendaki adanya wakil daerah memiliki kapabilitas, integritas, dan akuntabilitas yang memadai. Kemudian yang ketujuh kami kemukakan pula mengenai penomoran pada lembar surat suara untuk Pemilu DPD tahun 2009 yang ternyata di kemudian hari akan dibagikan bagi calon anggota DPD, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pemakaian nomor urut memunculkan faktor keberuntungan tanpa bersusah payah yang nomornya cepat. Kemudian yang kedelapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya Pemilu bagi calon anggota DPD tidak menggunakan nomor urut. Kemudian yang kesembilan yang terakhir sebagai pertimbangan Yang Mulia sesuai dengan pernyataan dari Bapak Prof. Dr. Mahfud MD selaku Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat diwawancara di SCTV hari Senin tanggal 11 Mei 2009 pukul 17.30 WIB yang mengatakan bahwa berkenaan dengan perselisihan hasil pemilihan umum tersebut untuk mengatasi masalah perselisihan Pemilu 2009 jika solusinya mengharuskan pemilu itu harus diulang maka dilakukan Pemilu ulang. Jika solusinya dilakukan untuk melakukan penghitungan ulang maka harus dihitung ulang. Dan jika menyangkut kesalahan KPU maka semua atau beberapa ketetapan KPU yang bertentangan dengan ketentuan berlaku harus dibatalkan. Oleh karena itu kami sangat berharap agar kiranya dalam melihat dan memroses perkara ini Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat melihat persoalan ini secara objektif, selanjutnya menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini berdasarkan keadilan demi kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.

13

Kemudian bukti-bukti dan saksi-saksi sebagaimana yang Pemohon telah sampaikan. Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya kemudian menyatakan bahwa penetapan hasil Pemilu 52.

PEMOHON : IMAM CAHYADI Penghasil perhitungan suara oleh KPU secara nasional khusunya untuk calon anggota DPD peserta Pemilu untuk daerah Provinsi Lampung tahun 2009 adalah cacat hukum. Kemudian selanjutnya menyatakan bahwa penetapan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU, khususnya calon anggota DPD peserta Pemilu tahun 2009 untuk daerah pemilihan Provinsi Lampung adalah batal demi hukum. Kemudian menyatakan bahwa demi keadilan, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemilihan ulang bagi calon anggta DPD peserta Pemilu tahun 2009 untuk daerah pemilihan Provinsi Lampung, menyatakan sebagai hukum bahwa pemohon berhak atas perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU untuk calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2009 daerah pemilihan Provinsi Lampung yaitu 194.689 suara.

53.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Cukup, sebelum kita lontarkan ini juga ke KPU saya minta diperjelas sedikit bahwa klaim saudara, bahwa yang diperoleh si Ahmad J ajuli itu, itu seharusnya menjadi hak Saudara begitu?

54.

PEMOHON : IMAM CAHYADI Iya.

55.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Atas dasar kesalahan KPU dalam menyusun nomor urut?

56.

PEMOHON : IMAM CAHYADI Iya.

57.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jadi suara si Ahmad Jajuli itu nomor urutnya itu seharusnya milik Saudara begitu?

14

58.

PEMOHON : IMAM CAHYADI Iya, selain dari pada nomor urut Yang Mulia itu KPU salah dalam meletakkan susunan abjad tidak sesuai dengan ketentuan dua item itu Yang Mulia.

59.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Tapi, fotonya adakan?

60.

PEMOHON : IMAM CAHYADI Ada Yang Mulia. Barang bukti kita siap.

61.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Tidak. Fotonya si Ahmad Jajuli apa itu ada?

62.

PEMOHON : IMAM CAHYADI Ada.

63.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ada ya. Ya itulah. Ibu sudah diperoleh tadi perubahannya supaya bisa di jawab KPU?

64.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Baik. Ada sebagian memang ini salah ketik ada yang kurang satu angka ketikan yang 2.601 harusnya 12.000 ini kurang tambahan ketik kemarin memang sekretaris yang menghitung sehingga tidak pas sekali saya tidak cek ulang ya.

65.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jadi yang benar bagaimana?

66.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Iya memang harus di…, nanti ada yang pas ada yang tidak. Ada yang jumlahnya sama sesuai dengan apa yang dari KPU ada yang tidak.

15

67.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Tidak. Jadi kalau begini, ini disini harus sudah pasti ini. Tidak ada lagi mau dihitung besok. Ya, kalau yang Lampung Tengah tadi itu, Lampung Tengah itu 11.675 versi KPU.

68.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Iya.

69.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Versi anda berapa?

70.

PEMOHON : RESTI WINDARTI 20.786. disini harusnya selisih suaranya 3.311.

71.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Tidak jugalah, 20.000 kurang 11.000 angka…,

72.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Kurang 17 Pak. Kurang 17 bukan 11 maaf tadi saya salah.

73.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jadi saya tidak ngerti lagi…,

74.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Kurang 17 disini ada tabelnya.

75.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, inilah di sini juga ada table, tapi tabel yang benar 17.575?

76.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Iya. Dari KPU kemudian dari kami adalah 20.000 sehingga selisihnya ini. Iya salah, ini salah ketik ini

16

77.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Nah itulah jadi kalau bisa di.., yang fix apa? Supaya dijawab ini sekarang.

78.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Iya. Yang fix adalah selisih suara antara 20.786 dikurangi 7…, 17.5…, 5…, 75 yang menjadi 3.311. (…) 3.311.

79.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. 3.211 coba

80.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Iya, iya.

81.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Di sini itu Ibu ada ini, ada lagi yang lain? Perubahan angkanya.

82.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Lampung Barat 764 harusnya 778.

83.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. 764 jadi 7, tapi kalau saya lihat angka 6 dengan angka 0 sudah pasti ini 764? Saya hanya ambil nomor buntut saja.

84.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Iya.

85.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Okelah ini kita catat saja ya…, ini kita catat saja Saudara.

86.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Tambahan perbaikan

17

87.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Bahwa tampaknya belum fix betul ini yah. Saya serahkan kepada KPU untuk memberikan tanggapan, silakan!

88.

Termohon : ifan Terima kasih Yang mulia. Sebelum kami membacakan jawaban permohon kami, ijinkan kami menanggapi dulu sedikit masalah perubahan. Perubahan dari pemohon, merupakan perobahan yang substansial yang sudah kami masukan dalam jawaban Yang Mulia. Padahal jawaban kami sudah masuk sebelum 1x24 jam dan (…)

89.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Satu dimatikan itu. Ya.

90.

Termohon : ifan Jadi karena jawaban ini sudah merupakan jawaban, sebelum dirubah oleh Pemohon tetap akan kami bacakan dan karena juga perubahan yang Pemohon ajukan sampai saat ini belum kami terima tetap akan kami bacakan perubahan yang belum dirubah. Demikian Yang Mulia.

91.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Silakan. Kita catat aja ya…,

92.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Majelis Yang Mulia, sebetulnya kami sudah memasukkan jawaban ini tadi malam tetapi pada intinya akan mengajukan eksepsi juga pokok perkara. Pada eksepsi pada perinsipnya tersebut bukan merupakan perselihan dari PHPU, ini mengacu kepada petitum oleh pihak pemohon. Lalu untuk pokok perkaranya sendiri kami sudah, sebetulnya sudah menanggapi mengenai selisih perhitungan suara yang ternyata baru saat ini kami terima dan mau diajukan renvoy nya. Dengan sendirinya mungkin kami mohon untuk dari pertimbangan Majelis Yang Terhormat, apakah kami akan tetap pada jawaban kami sambil menunggu bukti asli dari KPU ataukah harusnya kami perbaiki lagi sesuai dengan renvoy harus masuk hari ini? Kami mohon pertimbangan saja.

18

93.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Sebagai lawyer kan Saudara sudah bisa mengambil satu garis. Terserah Anda saya kira pasti bisa, jawabannya dari Anda.

94.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Baik. Iya. Pada intinya. Terima kasih Majelis. Yang jelas kami sudah melupakan bahwa kami sudah mengajukan jawaban dan kami mungkin akan mengikuti saja setelah ada bukti dari KPU akan kami ikuti proses selanjutnya dengan pembuktian. Terima kasih Majelis.

95.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Iya terima kasih. Tapi tadi soal jawaban itu ya. Nanti di cek dulu ya. Barangkali kurang cepat anu-nya. Iya nanti kita cek jawabannya KPU. Baik yang berikut? Nomor 35.

96.

TERMOHON : ARWANDA Terima kasih Yang Mulia. Kami akan memberikan jawaban termohon atas permohonan pembatalan keputusan dan penetapan KPU RI tanggal 9 Mei 2009 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Menyangkut jumlah perolehan suara calon anggota DPD Provinsi di Lampung atas nama Abdul Wahab, kami akan memberikan dalam eksepsi. Permohon Pemohon kabur atau outscopriber. Satu pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada halaman dua alinea kedua pada pokoknya bahwa daftar calon tetap atau DCT anggota DPD Provinsi Lampung berbeda dengan daftar calon sementara atau DCS anggota PDP Provinsi Lampung. Menurut Pemohon apabila DC itu dimaksud didasarkan pada DCS jumlah perolehan suara yang telah di renvoy yaitu 194.689 atas nama Ahmad Jajuli seharusnya menjadi milik Abdul Wahab. Karena, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) peraturan KPU Nomor 13 tahun 2008 tentang pedoman teknis tata cara penelitian verifikasi penetapan dan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah tahun 2009. Dua, bahwa memang benar ketentuan-ketentuan Pasal 40 ayat (1) peraturan KPU Nomor 13 tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian verifikasi penetapan dan pencalonan perseorangan peserta pemilu umum anggota dewan perwakilan daerah tahun 2009 menyatakan bahwa menyusun daftar calon tetap anggota DPD untuk setiap Provinsi berdasarkan abjad nama calon anggota DPD. Namun, perlu di cermati juga tentang ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2009 menyatakan KPU menetapkan calon terpilih anggota DPD berdasarkan pada nama calon

19

yang memperoleh suara yang terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat masing-masing provinsi. Dan ketentuan Pasal 59 ayat (3) menyatakan nama calon anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPD di provinsi yang bersangkutan. Tiga, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada poin ke-2 di atas, jelas dan tegas bahwa penetapan komisi pemilihan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Lampung sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku. Empat, permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas atau kabur, karena Pemohon tidak menjelaskan bagaimana 194.689 orang pemilih yang mencontreng nama Ahmad Jazuli telah salah dalam melakukan pencontrengan, karena mereka sebenarnya mempunyai niat untuk mencontreng nama Abdul Wahab. Dengan demikian, secara yuridis permohonan Pemohon dinyatakan kabur, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, satu, dalil Pemohon pada halaman 2 alinea kedua, pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Urutan Abjad Daftar Calon Sementara atau DCS atas Nama Ahmad Jazuli dengan perolehan suara 194.689. Berdasarkan urutan abjad seharusnya milik Abdul Wahab. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2009 menyatakan KPU menetapkan calon terpilih anggota DPD berdasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat masing-masing provinsi. Dan Pasal 59 ayat (3) menyatakan nama calon anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPD di provinsi yang bersangkutan. Ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas menunjukkan bahwa penghitungan perolehan suara harus didasarkan pada nama calon, bukan didasarkan pada nomor urut calon di dalam DCT. Tiga, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tersebut pada poin ke-2 di atas, faktanya jelas dari hasil penghitungan suara di seluruh TPS Propinsi Lampung menunjukkan bahwa perolehan suara Calon Anggota DPD Provinsi Lampung atas nama Ahmad Jazuli lebih besar daripada suara yang diperoleh Pemohon. Dengan demikian calon terpilih sudah dapat

20

dipastikan bukanlah Pemohon, akan tetapi Ahmad Jazuli yang memperoleh 194.689 suara adalah pihak yang sah atas jumlah suara yang dimaksud. Empat, dan seandainya pun yang akan dikemukakan Pemohon adalah benar Pemohon dapat mengajukan keberatannya secara jelas diatur dalam Ketentuan Pasal 61 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) huruf A, B, C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009. Oleh karena hal yang dikemukakan oleh Pemohon telah diatur secara tegas dalam peraturan perundangundangan dimaksud, dengan demikian Pemohon harus dapat membuktikan dengan menunjukkan data pendukung yang asli vide Pasal 1888 KUHP Perdata. Lima, dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan pada halaman 3 poin ke-4, pada pokoknya menyatakan bahwa KPU tidak memberikan fasilitas saksi-saksi bagi Pemohon, sehingga Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum atas perolehan suara jika Pemohon dibebankan untuk menyiapkan saksi-saksi di setiap tempat pemungutan suara. Suatu hal yang tidak mungkin karena untuk Provinsi Lampung terdapat kira-kira 114.000 TPS. Enam, dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas bukan merupakan perselisihan hasil Pemilihan Umum, karena menurut Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Perselisihan Pemilihan Umum harus berhubungan dengan hasil perhitungan jumlah suara. Dengan demikian isi dalil tersebut tidak perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Termohon memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut: 1. menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya; 2. menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dalam pokok perkara: 1. menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. menyatakan sah keputusan dan penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyangkut jumlah perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Lampung atas nama Abdul Wahab nomor urut 3; 3. menyatakan bahwa Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Propinsi Lampung atas nama Abdul Wahab nomor urut 3 adalah bukan merupakan pemilik 194.689 suara yang sah menurut hukum;

21

4. mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa bukti dan memberikan putusan sesuai hasil pembuktian. Namun demikian, apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, ex aequo et bono. 97.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita lanjut, kepada Kuasa KPU barangkali ada beberapa catatan ini karena dalam pemeriksaan kita ternyata jawaban yang dimaksud diserahkan tadi malam, ternyata belum ada. Oleh karena itu, bisa dikoordinasikan oleh seluruh penasihat hukum KPU, sebaiknya diserahkan langsung di persidangan, karena memang intinya seperti itu sebenarnya, kalau bisa nanti dicek saja lagi, bersamasama dengan staf kita nanti diperiksa lagi. Yang kedua, untuk Nomor 35 tadi barangkali ada perkataan Mahkamah Agung nanti kalau bisa direnvoy dulu sedikit itu, ya? Baru kemudian kita buatkan nanti catatannya. Saya kira Saudara sudah bisa melihat jawaban ini, saya berikan kira-kira dua menit, dua menit ini, terutama menyangkut, pertama, eksepsi, bahwa itu bukan masalah PHPU perselisihan hasil, kan? Yang kedua tadi, ini kabur, ini Ibu ya? Angkanya tidak tahu yang mana yang Ibu tuntut, jadi ditanggapi saja Ibu dua menit, Silakan.

98.

PEMOHON : RESTI WINDARTI Baik, kalau saya melihat ini adalah selisih ketik ada yang persis, ada yang dikurangi. Jadi yang Lampung Barat tetap, hanya yang beda dengan yang tadi dikatakan Bapak Lampung Tengah, kemudian Metro beda 10, kemudian Lampung Timur tetap, kemudian Tulang Bawang adalah kelebihan ketik angka satu, dibelakang sama 318, selebihnya sama. Jadi ada beberapa ketikan yang ada tambahan satu angka dan memang yang selisih jelas adalah di Lampung Tengah.

99.

KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Tapi di petitum Saudara, yang Saudara tuntut ini angka berapa? 166?

100. PEMOHON : RESTI WINDARTI Dari jumlah ini sebenarnya Pak ya, kalau nanti ini ternyata setelah dihitung lagi 14.400…, 14.017 ini selisih, yang jelas adalah perbedaan dari hasil keputusan KPU dengan hasil Pemohon yang tercatat di hasil Pemohon ini dikurangi saja, itu hasilnya.

22

101. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Iya, Oke lah. 102. PEMOHON : RESTI WINDARTI Karena kalau saya berketetapan di nomor yang terakhir, khawatir ini jumlahnya lebih. Dasarnya adalah kami kan data dari prinsip Pak (…) 103. Hakim : H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. Saudara Pemohon ya? Jadi angka pasti yang diklaim Saudara selisihnya berapa? 104. PEMOHON : RESTI WINDARTI Lagi dihitung ini Pak, ini tadi Bapak tanyakan ini (…) 105. Hakim : H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

Nah, itu yang agak penting, karena pengaruhnya (…) 106. PEMOHON : RESTI WINDARTI Ya, lagi dihitung, ini selesai selisih, tinggal menghitung saja ini sedikit lagi. 107. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jadi intinya begini Bu ya, bahwa perhitungan KPU menit sekian salah (…) 108. PEMOHON : RESTI WINDARTI Iya. 109. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Yang benar sekian, sekarang yang benar saja tidak tahu (…) 110. PEMOHON : RESTI WINDARTI Tidak, ini-ini tinggal sedikit lagi 111. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Iya, Oke lah, jadi kita, Saudara Nomor 35 hitung saja dulu.

23

112. PEMOHON: IMAM CAHYADI Terima kasih Yang Mulia, menanggapi eksepsi saya sebagai kuasa Pemohon merasa keberatan apabila saya sampaikan secara lisan, karena saya belum terima lembar jawaban secara formal dari pihak KPU, apabila saya tanggapi sekarang mungkin saja terjadi perubahan. 113. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Saudara tadi saya memberikan tadi acara itu. 114. PEMOHON: IMAM CAHYADI Ya. 115. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Bukan, bukan harus ditanggapi lagi tapi barangkali Saudara ada

uneg-unegnya

116. PEMOHON: IMAM CAHYADI Oh ya. 117. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Iya kan? 118. PEMOHON: IMAM CAHYADI Oke. 119. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jadi, tidak usah pedoman itu, perlu ada tadi apa? Replik itu, tidak ada itu, tapi saya ingin Saudara puas kan, siapa tahu Anda mau menumpahkan sesuatu? 120. PEMOHON: IMAM CAHYADI Iya, terima kasih, Yang Mulia saya tetap seperti semula seperti apa yang sudah disampaikan di dalam permohonan, bahwa dari sebagian yang ditanggapi oleh Kuasa Hukum dari KPU menolak supaya dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia, tapi dalam hal ini memang

24

substansi persoalannya adalah perselisihan pemilu. Tapi, kami memberikan sembilan items sebagai pertimbangan Yang Mulia bahwa ini adalah kebobrokan kinerja KPU yang berakibat kepada kerancuan proses, sehingga akibatnya banyak terjadi ketimpangan di sana sini, itu Yang Mulia dan kedua adalah bahwa persoalan yang kami keberatan itu mengenai DCS dan DCT. Jadi, pertanggungjawaban secara hukum KPU itu harus jelas, karena mereka membuat peraturan tetapi mereka melanggarnya sendiri dan bagaimana pertanggungjawaban hukumnya di hadapan publik. Terima kasih Yang Mulia. 121. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, baiklah jadi nanti itu, kita pertimbangkan sajalah nanti apa yang perlu dipersoalkan biar kita berikan saja permohonan ini bergerak, tetapi prinsipnya apa yang dikatakan itu harus dibuktikan. Tapi, Ibu ini belum tahu apa yang dia mau dibuktikan, saya minta maaf mengatakan itu. 122. PEMOHON : RESTI WINDARTI Ya, baik saya sudah hitung selisihnya tidak menjadi 14.417 melainkan 13.417 mudah-mudahan ini tidak salah, manual soalnya itu (…) 123. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, sudah itu. 124. PEMOHON : RESTI WINDARTI 13.417. 125. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jadi, 13.417, diubah sekarang 13.000? 126. PEMOHON : RESTI WINDARTI Ya 127. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jadi tetapi intinya versi 151.586 ditentukan KPU salah.

25

128. PEMOHON : RESTI WINDARTI Ya, beda 1.000. 129. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Tetapi intinya versi 151.586 yang ditentukan KPU salah? 130. PEMOHON : RESTI WINDARTI Betul. 131. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Yang benar, 166.003 itu intinya dari KPU ya? 132. PEMOHON : RESTI WINDARTI Betul, itu. 133. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Tinggal, pembuktian sekarang ya? Kita main bukti saja, sedikit melompat. Jadi, sekarang kita akan lihat buktinya yang dikemukakan ibu untuk mendukung dalilnya itu ada kira-kira (…) 134. PEMOHON : RESTI WINDARTI Sementara, masuk delapan ada tambahan lagi. 135. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, di sini yang sudah dimasukkan ada delapan alat bukti nanti saya bacakan ibu simak apa ini benar, ya kartu tanda anggota DPD kita lalui saja ya? P-1 ya, jadi masa DPD masa jabatan 2004 ibu ini sudah ikut? 136. PEMOHON : RESTI WINDARTI Ya, sudah. 137. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya, berat juga kalau hilang inikan, sudah ikut tapi jadi tak ikut lagi gara-gara salah hitung, jadi berat ini. P-2 ini rincian perolehan suara

26

calon anggota DPD Provinsi Lampung yaitu formulir, formulir apa ini yang ibu ajukan? Oh, ini apa? 138. PEMOHON : RESTI WINDARTI Dari KPU itu Pak. 139. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Susi Hendrika, tidak, formulir ini bukan formulir P-2 bukan form KPU kan? Apa iya? Coba dicek dulu ibu? Ini tabel Saudara ya? 140. PEMOHON : RESTI WINDARTI Iya, itu tabel dari KPU. 141. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Tidak ada tanda KPU-nya di sini, ini dikatakan begini, rincian perolehan suara anggota DPD Provinsi Lampung tanpa kepala surat, tanpa nomor formulir KPU, tanpa tanda tangan. Jadi itu berarti dari Anda itu iy kan? P-2 dari Anda. 142. PEMOHON : RESTI WINDARTI Lampirannya baru ada di saya, makanya ada tambahan-tambahan bukti. 143. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Oh ya, ya, nanti ikuti saja dulu yang ada di sini. P-6 ini, anu kliping koran itu cegah keberuntungan nomor 31, memang banyak yang beruntung gara-gara Nomor 31, ini anggota DPD ya, ya P-6, P-3 berapa itu? P-4 model DC DPD berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2009, yang ditandatangani oleh satu saksi Arifin Sanjaya saksi siapa? Saksi buat Hariati? Bukan ya? Baik, jadi tidak ada saksinya Ibu, siapa saksi Ibu ini? Bukti lima tidak ada saksinya ya? Tidak ada saksinya. P-5, catatan rapat-rapat kerja panitia ad hoc I DPD dengan Komisi Pemilihan Umum, itu P-5 kan? Catatannya, oh tidak berurut ini di P-3 ini di bawah ya? Yaitu tanda-tanda gambar dan nomor kan? Betul? Jadi, Ibu Pemohon ini Nomor 25, Harianti ya? Betul saya kira ini yang alat bukti yang Saudara sudah kemukakan, kita anggap sudah dilunasi dimaterai, sudah? Kita anggap sah ini. Tapi sekarang apa tambahan Saudara sekarang? Ya, duduk saja di situ, duduk. Ini Saudara petugas. Kalau anu pakai daftar Ibu, jangan pakai tulis tangan, harus lawyer pakai laptop.

27

Apa itu? P-9 ada datanya? Mana? Ini? P-1 sudah kita bacakan sampai P

anu

144. HAKIM : AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Coba kita lihat di sini daftar Ibu itu P-10 Coba mulai dari P-10 tambahannya. Bukan P-9. 145. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Oh ini mulainya. 146. HAKIM : AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Tapi ini buktinya P-9 ini. 147. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Jadi kita tambahkan ini P-10 empat kandidat anggota DPT utusan Provinsi Lampung Selatan seharusnya kliping Lampung Pos tentang ini gitu kan, yah. Begitu, ini jadi empat kandidat anggota. Ya sudah, P-10, kliping. Mana klipingnya? Wah, seperti badai ini. Sudah dapat? Jangan pula keliru itu. P-11, rekapitulasi perolehan suara DPD RI Dapil Bandar Lampung, Radar Lampung Sabtu nah ini berarti dua kliping. Kliping Radar Lampung 25 April 2009 tentang rekap. P-12, rincian perolehan suara calon anggota DPD dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Kota Lampung Utara rincian forum apa itu? Forum KPU model DB 1 ya, P-13 rincian perolehan suara calon anggota DPD dan suara tidak sah di KPU Kabupaten Lampung Selatan, iya betul. P-14, sama ini rincian terakhir dan suara tapi untuk Kabupaten Kota Lampung Tengah. Nah, apa ini lampiran atau di lampirannya ini bagaimana Ibu? Kuasa Pemohon P-14 ini. Tidak, artinya ini lampiran atau apa ini 148. HAKIM : AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. P-14 bukti fisiknya itu adalah, itu berita acara rekapitulasi (…) 149. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Coba lihat dulu Saudara Pemohon… 150. HAKIM : AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ini P-14 itu…

28

151. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Yah, kita harus sabarlah ya? Sudah P-14 apa itu? Jangan gelap juga sama kita ya. Sudah, jadi rincian perolehan suara untuk Kabupaten dan Kota Lampung Tengah tadi ya? Nanti, Saudara kuasa KPU juga yah, yang bisa di lihat secara terbuka yah.di baca, mudah-mudahan di susun dulu dengan rapih supaya Anda tidak sama pusingnya. P-15 sama ini rincian perolehan suara untuk Kabupaten Kota Lampung Barat… 152. PEMOHON: IMAM CAHYADI Ya, betul. 153. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. P-16? 154. PEMOHON: IMAM CAHYADI P-16 tidak ada pak… 155. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. P-15 tadi Lampung Barat 156. Hakim : AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Iya, P-15 tadi… 157. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Nah, P-16? 158. HAKIM : AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Way kanan… 159. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Way kanan, ya. P-17 untuk Kabupaten Kota Bandar Lampung… 160. HAKIM : AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Iya, Bandar Lampung

29

161. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Di sini rincian perolehan 162. HAKIM : AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Iya, Bandar Lampung 163. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Tapi itu berita acaranya? Jadi yang diajukan sebagai bukti surat P1 sampai P-17 164. HAKIM : AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. P-9 tidak ada dalam daftar bukti, tapi di daftar buktinya tidak ada P-9, ini yang baru perbaikan. 165. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Yang baru ini sudah ada. Tadi yang baru di sampaikan inikan kalau yang lama ke aduk. 166.

Ketua : Maruarar Siahaan, S.H. Ini harus disusun dulu ya? Jadi seharusnya kita tidak usah pusing tinggal buka Ibu rapih kan? Dirapikan tetapi di bungkus dikertas apa itu tidak, begitukan, harusnya pakai anu folder, ya kalau kita lagi yang harus harus merapikan (…)

167. HAKIM : AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Yang ini yang aslinya Pak. 168. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Cape deh, baik nanti ditata itu Saudara Panitera, sekarang kita

beri kesempatan ini sesuai yang tertulis, siapa tahu ada lagi ibu mau buktikan KPU itu salah betul, ada lagi bu? Kan sudah siap ini kan? 169. PEMOHON : RESTI WINDARTI Baik mengenai perincian itu tadi, mengenai perincian yang dibuat adalah ketikan yang salah, pada prinsipnya itu materinya, selisih suara itu.

30

170. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Pertanyaan saya bukan itu alat bukti itu beragam bukan, sampai entah tak apa-apa, jadi Ibu apakah disamping surat bisa ada bukti lain. 171. PEMOHON : RESTI WINDARTI Sementara ini belum. 172. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Cukup ya, Nomor 34 silakan apa yang Saudara ajukan? Kita akan baca ini ya, Saudara perhatikan saja ya, ya jadi ini ada lagi permohonan ini siapa tahu ini perbaikan ibu yang terselip apa nama bahasanya itu? Terikut bundle itu apakah ini dimaksudkan perbaikan atau tidak karena inikan Ibu tadi secara lisan saja, karena apa lagi di sini untuk DPD angkanya beda lagi bukan yang Ibu masukkan, ini saya kurang tahu apakah ini dimasukkan coba dicek dulu Saudara petugas, karena beda pula angkanya di situ biasanya kalau pakai inikan memang tidak sulit kan, kita suruh mesin kecil ini berhitung, coba dicek dikasihkan saja dulu sama Pemohon, mau dicek apakah itu diajukan sebagai perbaikan atau apa nanti tambah salah lagi. Ya, yang berikut dulu ya, Nomor 34 ini daftarnya ada tidak ini? Daftar bukti, ya saya bacakan saja saya tidak mau melihat daftar buktinya harusnya di depan, tulis tangan? Kalau tulis tangan sekarang tidak model itu tulis tangan, pakai laptop dong. P-1 daftar calon sementara yang disusun oleh KPU kan itu benar ya? Ya, jadi Saudara klien Saudara nomor berapa di sini tadi? Dalam DCS? Nomor 4? Abdul Wahab ya? Tadi si anu tadi si Ahmad apa itu? 173. PEMOHON: IMAM CAHYADI Ahmad Jazuli. 174. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ahmad Jazuli, Nomor berapa itu? 175. PEMOHON: IMAM CAHYADI Nomor 5, didalam DCS (…)

31

176. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Nomor 5 ya? Dekat ya? Jadi bisa keliru memang ini Saudara dari Kejaksaan Agung, meskipun meleset dari apa kan nomor lima dan biasakan meluncur pulpen itu. Daftar calon tetap ini P2 (…) 177. PEMOHON: IMAM CAHYADI Yang Mulia? 178. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya. 179. PEMOHON: IMAM CAHYADI jadi sebelumnya itu ada-ada peletakan, peletakan abjad yang …, yang menurut hemat kami itu menyimpang dari keganjilan. 180. PEMOHON: IMAM CAHYADI Gimana menyimpangnya ini Abdul AB? 181. PEMOHON: IMAM CAHYADI A titik, A titik, maaf sebentar. 182. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Nanti saja kita anu-kan, daftar dulu, daftar dulu kitakarena P-2 itu daftar calon tetap sudah benar. P-3 dimana ini? P-3, daftar nama calon yang sesuai peraturan KPU, itu berarti versi Anda kan? Yang Anda anggap benar menurut peraturan. Tapi dimana dia nomor tiga ini? Bawah nomor empat? P-4, ini P-4 kan? Terus langsung P-2, P-4, oh ini dia barangkali ini. Ini terbalik ini, Saudara urutkan, habis nomor empat atau mungkin diubah nomornya kan? Daftar nama caleg DPD RI Provinsi Lampung berdasarkan urutan abjad sesuai dengan peraturan KPU.

32

183. PEMOHON: IMAM CAHYADI Ya. 184. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya. Saudara dulu sudah marahi KPU di sana? 185. PEMOHON: IMAM CAHYADI Oh sudah Pak, nanti pada saat pemeriksaan materi persidangan akan kami sampaikan secara detail. 186. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya baik, nanti kita marahi juga dia. P-5, bukti rekaman CD, sudah diserahkan? 187. PEMOHON: IMAM CAHYADI Sudah Pak. 188. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Sudah. Saudara sudah teken di atasnya itu? Coba diteken itu. Nanti ada klaim bahwa itu lain atau filmnya lain, itu berbahaya itu. Sudah di nacht segel ya? Sudah diteken ya? Iyalah segel inikan ditempelkan, dia harus teken juga ini, di sini. Tapi nanti saja. jangan nanti ada klaim, berubah. P-6, bukti lembar contoh surat suara Pemilu. Ya, ini dia Ahmad Jajuli, dekat betul ya. Abdul Wahab. Oke. Ada lagi? Atau sudah lengkap ini alat bukti Anda? 189. PEMOHON: IMAM CAHYADI Saya rasa, yang esensi adalah itu Yang Mulia dan kalau memang ada novum dalam waktu yang tenggang waktunya berkaitan dengan persidangan ini, dimungkinkan disertakan berikut. 190. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya tadi ada barangkali yang Saudara mau terangkan, supaya puas kan? Apa itu?

33

191. PEMOHON: IMAM CAHYADI Penomor abjad Yang Mulia. Jadi, A titik di DCS, A titik Arifin Sanjaya nomor satu, kemudian A titik Ben Bela nomor dua, yang ketiga A titik Wahid Jamas, itu di DCS tapi pada saat di DCT, muncul di DCT, A titik Wahid Jamas menjadi nomor 12, semestinya di nomor tiga. Ada apa ini Yang Mulia? 192. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Oh iya. Itu kita tulis saja pertanyaan itu. Ada apa itu? 193. PEMOHON: IMAM CAHYADI Ya. 194. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya lanjut. 195. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Saya rasa itu dulu. 196. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Baik. Apakah di samping alat bukti surat ini, Saudara berencana lagi untuk mengajukan alat bukti lain? 197. PEMOHON: IMAM CAHYADI Kalau memang dipandang perlu, akan di (…) 198. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Bukan. Saudara yang memandang perlu. Tadi sudah kita katakan, seperti lawyer biasanya sudah harus tahu tiap kata yang kita ungkapkan, kita harus berkewajiban membuktikan dengan alat bukti yang sudah disebutkan dalam hukum acara 199. PEMOHON: IMAM CAHYADI Ya kemungkinan ada Yang Mulia. Kemungkinan ada.

34

200. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Kemungkinan ya? 201. PEMOHON: IMAM CAHYADI Ya kemungkinan ada. Sebab dalam pencarian Yang Mulia. 202. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Yang pasti, supaya kita tutup pemeriksaan ini kalau karena kalau kemungkinan itu tidak pasti. Yang Saudara miliki apa? Kalau tidak ada lagi tidak usah. 203. PEMOHON: IMAM CAHYADI Saya, saya maaf Yang Mulia, kemarin saya ingin menyertakan salinan penetapan dari KPU secara nasional karena kebetulan klien saya tidak pernah menerima. Nah, ini sedang dalam proses permohonan dan itu akan saya tambahkan sebagai barang bukti. 204. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya. Ya boleh. Itu ditambahkan. Itu tidak memakan waktu lama. Tapi yang lain-lain tidak lagi ya? 205. PEMOHON: IMAM CAHYADI Saya rasa cukup ya. 206. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya. Ibu bagaimana tadi? Cukup? 207. PEMOHON : RESTI WINDARTI Untuk sementara ini cukup, tapi kalau memang nanti ada tambahan, saya akan sampaikan. 208. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya. Baiklah. Jadi Saudara Kuasa KPU, barangkali bisa sudah dilihat arah dari pembuktian yang ada, jadi Saudara bisa kita beri kesempatan nanti pada sidang berikut, pembuktiannya, inti masalahnya yang Saudara rasa penting, Saudara bisa buktikan langsung nanti. Misalnya tadi, soal si Ahmad Jazuli, 100 sekian itu suaranya dia. Itu saya kurang

35

tahu. Itu sudah tahulah Anda membuktikan itu. Juga ibu ini. klaimnya itu sekian. Nah, kesalahannya di mana. itu nanti ditanggapi sajalah, saya kurang tahu apa sudah jelas bagi Anda tadi di mana letak kesalahannya. Kan seharusnya begitu. KPU salah, di mana salahnya, itu tugas Anda untuk memberi kesempatan ini, dari pihak KPU ini, untuk pembuktian balik, sekaligus Saudara untuk kesempatan pembuktian tambahan, sidang kita tunda hari Rabu 20 Mei, itu berarti dua hari lagi atau tiga hari lagi ini, dua hari, 18, 19, 20, dua hari, jam 16.00, jam 16.00. Saya ulangi 20 Mei jam 16.00, itu fix itu jamnya dan dengan pengumuman ini, Saudara-Saudara tidak dipanggil lagi, ini panggilannya ya. Ini panggilannya, Rabu tanggal 20 Mei, hari Kebangkitan Nasional, siapa tahu ada kebangkitan kita-kita ini. Kalau ada tambahan bukti Anda, kita berikan kesempatan, tapi tugas pokok adalah KPU membuktikan sebaliknya dari apa yang dikemukakan oleh Pemohon dengan keterbukaan arsip bukti bagi KPU untuk melihat apa sih yang dia miliki? Ada lagi yang ingin dikemukakan? 209. PEMOHON: IMAM CAHYADI Mungkin ada tambahan pembuktian Yang Mulia. Contoh surat suara yang digunakan oleh Ahmad Jazuli, dengan menggunakan contreng nomor empat, jadi bukan contreng pada foto. 210. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Ya baik. Jadi terus buatkan daftar ya. Kalau perlu ganti daftar ini. 211. PEMOHON: IMAM CAHYADI Ya. Iya. 212. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H. Iyakan? Semuanya punya ongkos. Berarti lawyer juga punya ongkos mengetik begitu. Supaya nanti kena air, hilang dia kan? Jadi nanti Anda dirugikan. Dari Pemohon nomor 34, tidak ada lagi yang ingin ditambahkan? Saudara Kuasa KPU? Cukup? Baik. Kami ulangi, dengan ini sidang kami nyatakan selesai untuk hari ini dan akan kita tunda pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2009 jam 16.00 WIB dan para pihak tidak dipanggil lagi, pemberitahuan ini merupakan panggilan. Acaranya pembuktian tambahan dari para Pemohon dan bukti lawan dari KPU. Dengan ini sidang kita nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.20 WIB 36

37