SALINAN
PUTUSAN Perkara Nomor 12/KPPU-L/2009 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8 inchi, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengolahan Air) Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008, yang dilakukan oleh:-------------------------------------------------1. PT Dwitama Fortuna Perkasa, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jl Bakar Batu No.9 Tanjung Pinang Kepulauan Riau selanjutnya disebut Terlapor I; --------------------------------------------------------------------------------2. PT Graha Citra Perdana, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jl. Ir. Sutami Komplek Pinang Mas No. 87-B, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Terlapor II; --------------------------------------------3. PT Eka Balingga, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jl. Rawasari No. 5, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Terlapor III; 4. PT Bintan Alam Jaya, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jl. Pramuka Ir. Sumatera No.3 Tanjung Pinang Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Terlapor IV; ---------------------------------------------------------------------------------------5. Unit Pengadaan Barang/ Jasa (selanjutnya disebut UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2008, yang beralamat di Kantor Pemerintah Kabupaten Lingga, Unit Pengadaan Barang/ Jasa, Jl. Istana Robat No. 28, Daik Lingga, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Terlapor V; -----------------------------------------------------------
mengambil Putusan sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------Majelis Komisi:-----------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini: ------------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut LHPP); ----------------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut LHPL); ---
SALINAN
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP). -------------------
TENTANG DUDUK PERKARA 1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 5 November 2008 tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8 inchi, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengolahan Air) Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau oleh UPBJ Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008; ---------------------------------------------2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas; ------------------------3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 59/KPPU/PEN/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 12/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan tanggal 7 Juli 2009 (vide bukti A1); -----------------4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor: 452/SET/DE/ST/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2009 (vide bukti A2);----------------------------5. Menimbang bahwa Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 70/KPPU/PEN/VII/2009 tanggal 07 Juli 2009, tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Penanganan Perkara di KPPU yang menyesuaikan jangka waktu penanganan perkara No. 12/KPPU-L/2009 dalam tahap Pemeriksaan Pebdahuluan yang semula adalah 27 Mei 2009 sampai dengan 7 Juli 2009 disesuaikan menjadi 27 Mei 2009 sampai dengan 10 Juli 2009 (vide bukti A8); ------------------------6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup terjadinya persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V (vide bukti A14); ------------------------------------------------------------------------------------------7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A14); -------------------------------8. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 71/KPPU/PEN/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2009 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 10 Juli 2009 sampai dengan tanggal 12
halaman 2 dari 28
SALINAN
Oktober 2009 dan bila diperlukan dapat diperpanjang dari tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan 20 November 2009 (vide bukti A15); -----------------------------------------9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 654/SET/DE/ST/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2009 (vide bukti A16); ------------------------------------------10. Menimbang Tim Pemeriksa memandang perlu dilaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 229/KPPU/KEP/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 12 Otkober 2009 sampai dengan tanggal 20 November 2009 (vide bukti A28);------------------------------------------------------------11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 1011/SJ/ST/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 yang menugaskan Staff Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2009 (vide bukti A29); -------------------------------------------------------------------------------------------------12. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan Saksi; ----------------13. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan Saksi;-----------------------14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan; -------------------------15. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi (vide bukti A31) :---------------------------------------------------------------------15.1
Dugaan Pelanggaran;----------------------------------------------------------------------15.1.1
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bersekongkol untuk memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender:----------------
15.1.2
Terlapor V melakukan persekongkolan dengan mengabaikan kesamaan dokumen Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang menfasilitasi PT Dwitama Fortuna Perkasa untuk memenangkan tender; -----------------------------------------------------------------------------
15.2
Fakta-fakta yang diperloleh dalam pemeriksaan;--------------------------------------15.2.1
Obyek Tender; ------------------------------------------------------------------Objek tender dalam perkara ini adalah Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8 inchi, Bak halaman 3 dari 28
SALINAN
Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengolahan Air) Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008: ------------------------------------15.2.2
Nilai Tender (vide bukti C1, C2); --------------------------------------------Nilai tender dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milliar rupiah); -------------------------------------------------------------------
15.2.3
Sistem Tender (vide bukti C1, C2); ------------------------------------------Tender dilaksanakan dengan metode pascakualifikasi sistem gugur mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 ---------------
15.2.4
Pembentukan Panitia Tender (Terlapor V); ---------------------------------Bahwa Panitia Tender dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor 84/KPTS/IV/2008 tentang Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Kegiatan-kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2008 tanggal 11 April 2008 dengan susunan sebagai berikut:
No. Nama
Jabatan Dalam Dinas
Jabatan Dalam Panitia
1.
Mohd. Ikhsan
Plt. Kasi Penangana
Ketua
Fansuri ST
Pratama Fisik Bidang Bina Marga DPU-P Kab. Lingga
2.
Novrizal ST.
Staff Bidang Cipta Karya
Sekretaris
DPU-P Kab. Lingga 3.
Nuraizal ST.
Plt. Kasi Penanganan
Anggota
Prasarana Fisik Bidang Bina Marga DPU-P Kab,. Lingga 4.
Tezar ST
Staf Bidang Bina marga
Anggota
DPU-P Kab. Lingga 5.
Indra Rukian,
Plt. Kasubbag Agama
S.Pi
Bagian Sosial Setda Kab.
Anggota
Lingga 6.
Samsuri, SKm
Staf Perencanaan Dinas
Anggota
Kesehatan Kab. Lingga 7.
Aida Afriani. SE
Staf Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Lingga
halaman 4 dari 28
Anggota
Ket
SALINAN
15.2.5
Kronologis Tender (vide bukti C1, C2); -------------------------------------15.2.5.1
Bahwa pengumuman tender dilaksanakan pada tanggal 8 September 2009, selain paket a quo terdapat 62 paket lainnya yang diumumkan dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan:----------------------------------------------------
15.2.5.2
Bahwa pendaftaran tender dilaksanakan pada tanggal 9 September 2008 sampai dengan 17 September 2008, terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar, yaitu sebagai berikut:--------------------------------------------------------------No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
15.2.5.3
Nama Perusahaan Terlapor I Terlapor II Terlapor III Terlapor IV PT. Bramindo PT. Bangun Putra Bakti PT. Alam Makmur Sentosa
Bahwa pengambilan dokumen tender dilaksanakan dari tanggal 9 September 2008 sampai dengan tanggal 17 September 2008 dan sebanyak 6 (enam) perusahaan yang mengambil dokumen tender yaitu sebagai berikut: -----------No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
15.2.5.4
Nama Perusahaan Terlapor I Terlapor II Terlapor III Terlapor IV PT. Bramindo PT. Bangun Putra Bakti
Bahwa hasil pendaftaran dan pengambilan dokumen tender tertuang dalam Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
Lelang
Nomor:
93.19/UPBJ/IX/2008
yang
ditandatangani oleh Terlapor V:---------------------------------15.2.5.5
Bahwa pada tanggal 16 September 2008 dilakukan Rapat Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing), dengan pokok-pokok penjelasan yaitu sebagai berikut; --------------------------------15.2.5.5.1.
masa berlaku penawaran 60 (enam puluh) hari
kalender,
jaminan
penawaran
88
(delapan puluh delapan) hari kalender; -------halaman 5 dari 28
SALINAN
15.2.5.5.2.
HPS
(Harga
Perkiraan
Sendiri)
adalah
sebesar Rp 4.985.000.000,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah); --------------------------------------------15.2.5.5.3.
melampirkan SKA (Surat Keterangan Ahli) yang dikeluarkan oleh asosiasi/lembaga yang sesuai dengan bidang pekerjaan;----------------
15.2.5.5.4.
dukungan bank minimal 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran: ------------------
15.2.5.5.5.
brosur asli pipa dan surat dukungan dari agen resmi; -----------------------------------------------
15.2.5.5.6.
batas akhir pemasukan penawaran pada hari Rabu tanggal 24 September 2008 pukul 12.00 WIB;------------------------------------------------
15.2.5.5.7.
pembukaan penawaran pada hari Rabu tanggal 24 September 2008 pukul 13.00 WIB;------------------------------------------------
15.2.5.6
Bahwa hasil rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) tertuang
dalam
(Aanwijzing)
Berita Nomor:
Acara
Penjelasan
Pekerjaan
90.19/UPBJ/IX/2008
yang
ditandatangani oleh Terlapor V dan 2 (dua) Peserta Tender yaitu Terlapor I dan Terlapor II:---------------------------------15.2.5.7
Bahwa rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dihadiri oleh 2 (dua) Peserta Tender yaitu Terlapor I dan Terlapor II, sementara Risalah Aanwijzing telah diambil oleh seluruh peserta
tender
pada
tanggal
17
September
2008
sebagaimana tertera dalam absen pengambilan Risalah Aanwijzing: --------------------------------------------------------15.2.5.8
Bahwa pada tanggal 24 September 2008 dilakukan pemasukan
dokumen
penawaran.
Hasil
pemasukan
dokumen penawaran tertuang dalam berita acara pemasukan dokumen penawaran nomor: 120.19/UPBJ/IX/2008 yang ditandatangani oleh Terlapor V. Tercatat sebanyak 5 (lima) peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran; -----15.2.5.9
Bahwa pada tanggal 24 September 2008 dilakukan pembukaan dokumen Pembukaan
dokumen penawaran
penawaran. tertuang
Penawaran
halaman 6 dari 28
Hasil
dalam
Dokumen
pembukaan
Berita
Lelang
Acara Nomor:
SALINAN
121.19/UPBJ/IX/2008 yang ditandatangani oleh Terlapor V dan Wakil dari Peserta Tender. Hasil pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut:------------------------------No.
Nama Perusahaan
1. 2. 3. 4. 5.
PT. Bramindo Terlapor I Terlapor II Terlapor III Terlapor IV
Harga Penawaran (Rp) 4.790.585.000 4.955.000.000 4.965.171.000 4.977.164.000 4.983.998.000
Keterangan Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap
15.2.5.10 Bahwa pada tanggal 25 September 2008 s/d 17 Oktober 2008 dilakukan evaluasi dokumen penawaran Peserta Tender. Hasil evaluasi tertuang dalam Berita Acara Nomor: 144.a.19/UPBJ/X/2008 yang ditandatangani oleh Terlapor V. Evaluasi yang dilakukan Panitia Tender mencakup evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan kualifikasi; ---------------------------------------------------------15.2.5.11 Bahwa hasil evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Tender adalah sebagai berikut: --------------------------
1. 2. 3. 4.
PT. Bramindo Terlapor I Terlapor II Terlapor III
Hasil Evaluasi Administrasi Gugur Lengkap Lengkap Lengkap
5.
Terlapor IV
Gugur
No.
Nama Perusahaan
Keterangan Formulir Isian Kualifikasi Salah Lulus Lulus Lulus Jaminan Penawaran Tidak Sesuai dengan Persyaratan, spesifikasi dan brosur tidak ada
15.2.5.12 Bahwa terdapat 3 (tiga) Peserta Tender yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi sehingga memenuhi syarat untuk diikutsertakan pada evaluasi teknis. Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut;-----------------------------------No. 1. 2. 3.
Nama Metode Time Perusahaan Pelaksanaan Schedule Terlapor I MS MS Terlapor II MS MS Terlapor III MS MS Catatan : MS = Memenuhi syarat
Personil Inti MS MS MS
Spesifikasi Teknis Tenaga Bahan Alat MS MS MS MS MS MS MS MS MS
15.2.5.13 Bahwa setelah dilakukan evaluasi teknis maka dilakukan evaluasi harga terhadap dokumen penawaran Peserta Tender halaman 7 dari 28
Keterangan LULUS LULUS LULUS
SALINAN
yang lulus evaluasi teknis. Adapun hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut: -------------------------------------------No. 1. 2. 3.
Nama Perusahaan Terlapor I Terlapor II Terlapor III
Nilai Penawaran Asli Terkoreksi 4.955.000.000 4.965.171.000 4.977.164.000
4.955.000.000 4.965.171.000 4.977.164.000
Harga Timpang Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Keterangan Tidak Gugur Tidak Gugur Tidak Gugur
15.2.5.14 Bahwa setelah dilakukan evaluasi harga maka selanjutnya Terlapor V melakukan klarifikasi terhadap 3 (tiga) peserta tender yang dinyatakan lulus evaluasi harga;------------------15.2.5.15 Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008, Terlapor V menyampaikan undangan klarifikasi kepada PT. Bramindo melalui surat undangan klarifikasi nomor: 01/UNDKRL/UPBJ/2008;--------------------------------------------------15.2.5.16 Bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan Terlapor V terhadap PT. Bramindo tertuang dalam Berita Acara Nomor: 140.1/UPBJ/X/2008 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:--------------------------------------------------------------15.2.5.16.1.
Klarifikasi tidak dapat dilaksanakan karena Direktur yang hadir tidak sesuai dengan nama yang ada di dalam Dokumen Penawaran; -----
15.2.5.16.2.
Klarifikasi dilanjutkan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2008;------------------------
15.2.5.17 Bahwa Terlapor V melakukan klarifikasi kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2008 dan 20 Oktober 2008;----------------------------15.2.5.18 Bahwa hasil klarifikasi terhadap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, masing-masing tertuang dalam Berita Acara Rapat Klarifikasi Nomor: 147.1/UPBJ/X/2008, Nomor: 147.2/UPBJ/X/2008 dan Nomor: 147.3/UPBJ/X/2008;------15.2.5.19 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2008, Terlapor V menyampaikan undangan klarifikasi kedua kepada PT. Bramindo melalui surat undangan klarifikasi nomor: 141/UPBJ/X/2008. Hasil klarifikasi tertuang dalam Berita Acara Rapat Klarifikasi Nomor: 147/UPBJ/X/2008 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:---------------------------
halaman 8 dari 28
SALINAN
15.2.5.19.1.
Klarifikasi tidak dapat dilaksanakan karena Direktur PT. Bramindo tidak hadir sesuai dengan undangan rapat klarifikasi lanjutan;---
15.2.5.19.2.
Dengan demikian Unit Pengadaan Barang/ Jasa berhak melanjutkan proses pelelangan sebagaimana mestinya;---------------------------
15.2.5.20 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008, Panitia Tender menyampaikan usulan Penetapan Calon Pemenang Tender melalui surat nomor: 144.b.19/UPBJ/IX/2008 kepada Pejabat
Pembuat
Komitmen
Pengembangan
dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya/ Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (Daya Penyesuaian), yaitu sebagai berikut:--------------------No. Peserta Tender 1. PT. Dwitama Fortuna Perkasa 2. PT. Graha Citra Perdana 3. PT. Eka Balingga
Harga Penawaran 4.955.000.000 4.965.171.000 4.977.164.000
Keterangan Calon Pemenang I Calon Pemenang II Calon Pemenang III
15.2.5.21 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008, Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya/ Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum menyampaikan surat nomor:
08/PPK-PJAB/DPU-CK/2008
kepada
Ketua
Terlapor V. Pada pokoknya surat merupakan Penetapan Pemenang Tender Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih Kec. Singkep (Pipa Transmisi Dia 8 Inc, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengelolaan Air) yaitu
Terlapor
I
dengan
nilai
penawaran
Rp.
4.955.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah); --------------------------------------------------15.2.5.22 Bahwa
pada
tanggal
21
Oktober
2008,
Panitia
mengumumkan Pemenang Tender Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih Kec. Singkep (Pipa Transmisi Dia 8 Inc, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengelolaan Air) yaitu PT. Dwitama Fortuna Perkasa dengan nilai penawaran Rp. 4.955.000.000,00 (Empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) melalui Pengumuman Nomor: 147.19/UPBJ/X/2008; -----------------halaman 9 dari 28
SALINAN
15.2.5.23 Bahwa tidak terdapat sanggahan dari Peserta Tender lain atas ditetapkannya PT. Dwitama Fortuna Perkasa sebagai Pemenang Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih Kec. Singkep (Pipa Transmisi Dia 8 Inc, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengelolaan Air);-----------15.2.5.24 Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2008, Panitia Tender menyatakan masa sanggah berakhir melalui Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah Nomor: 167.19/UPBJ/X/2008;-15.3
Hasil Penelitian Dokumen; ---------------------------------------------------------------15.3.1
Terlapor I (Pemenang tender), Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menggunakan produk pipa PVC dan PVC Accessories merk “Vinilon” serta mendapatkan dukungan dan jaminan kualitas dari PT. Rusli Vinilon Sakti. Nomor surat jaminan berurutan dan tanggal surat jaminan sama diantara keempat perusahaan tersebut; ----------------------
15.3.2
Bahwa terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I (Pemenang tender), Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. Kesamaan
tersebut
terdapat
pada
Bill
of
Quantity
(BQ)
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA, yaitu kesalahan penulisan kata “LAINYA” yang seharusnya “LAINNYA”;--------------15.3.3
Bahwa terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I (Pemenang tender), Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. Kesamaan
tersebut
terdapat
pada
Bill
of
Quantity
(BQ)
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA, yaitu kesalahan penulisan kata “DOSSING” yang seharusnya “DOSING”:---------------15.3.4
Bahwa terdapat kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I (Pemenang tender), Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. Kesamaan tersebut terdapat pada ANALISA HARGA SATUAN, yaitu kesalahan penulisan kata “LAINYA” yang seharusnya “LAINNYA”; --
15.3.5
Bahwa terdapat kesamaan dokumen penawaran antara Terlapor I (Pemenang tender), Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. Kesamaan dokumen dimaksud terdapat pada substansi “METODE PELAKSANAAN”; -------------------------------------------------------------
15.3.6
Bahwa terdapat kesamaan nomor telepon dan nomor faximilie antara Terlapor I (Pemenang tender) dan Terlapor II yang tercantum dalam Formulir Isian Penilaian Kualifikasi pada bagian data administrasi umum. Nomor telepon yang dimaksud adalah (0771) 311552 dan nomor faximilie (0771) 21115; ------------------------------------------------
halaman 10 dari 28
SALINAN
15.3.7
Bahwa terdapat kesamaan nama personil diantara Terlapor I dan Terlapor II, yakni: Jon Jonathan. Di dalam dokumen Terlapor I, Jon Jonathan menjabat sebagai tenaga ahli dan di Terlapor II menjabat sebagai surveyor -----------------------------------------------------------------
15.3.8
Bahwa dalam Salinan Risalah Rapat No. 92 tanggal 16 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Sudi, S.H., saham Terlapor I yang secara keseluruhan berjumlah 5.000 (lima ribu) lembar dimiliki oleh: Anjas Susanto sebanyak 4.750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar dan Fahrulda sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar; ------
15.3.9
Bahwa dalam Salinan Pernyataan Keputusan Rapat No. 112 tanggal 28 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Sudi, S.H., saham Terlapor II yang secara keseluruhan berjumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar dimiliki oleh Anjas Susanto sebanyak 2.475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar dan Dedi Sunaryo sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;----------------------------------------------------
15.3.10 Bahwa dalam Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Terlapor I, khususnya pada Bagian C tentang Landasan Hukum Pendirian Perusahaan disebutkan Akta Perubahan Terakhir Terlapor II bernomor 92 tanggal 16 Juni 2008 dengan nama Notaris Sudi, S.H; ----------------15.3.11 Bahwa dalam Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Terlapor II, khususnya pada Bagian E tentang Data Keuangan disebutkan susunan kepemilikan saham dimiliki oleh Fahrulda sebanyak 1% (satu persen) dan Anjas Susanto sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) ; -15.3.12 Bahwa dalam Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Terlapor II, khususnya pada Bagian C tentang Landasan Hukum Pendirian Perusahaan disebutkan Akta Perubahan Terakhir Terlapor II bernomor 112 tanggal 28 Januari 2008 dengan nama Notaris Sudi, S.H; -----------15.3.13 Bahwa dalam Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Terlapor II, khususnya pada Bagian E tentang Data Keuangan disebutkan susunan kepemilikan saham dimiliki oleh Dedi Sunaryo sebanyak 1% (satu persen) dan Anjas Susanto sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen);---------------------------------------------------------------------------15.4
Hasil Pemeriksaan; ------------------------------------------------------------------------15.4.1
Terlapor II;----------------------------------------------------------------------15.4.1.1
Bahwa Terlapor II mengakui dalam menyusun dokumen penawaran
menggunakan
halaman 11 dari 28
pihak
ke-3
yakni
Jusri
SALINAN
Panggabean. Sdr. Jusri sendiri diberikan upah sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----------------15.4.1.2
Bahwa Terlapor II menetapkan harga penawaran sendiri dan memberitahukan melalui telepon kepada Saudara Jusri; ------
15.4.1.3
Bahwa nama-nama staff yang terdapat dalam dokumen adalah nama-nama tenaga lepas (freelance) yang diberikan kepada Saudara Jusri untuk diketikkan kembali ke dalam dokumen penawaran. Nama-nama tersebut belum tentu akhirnya akan bekerja dalam proyek seandainya Terlapor II memenangkan tender namun tergantung pada kondisi di lapangan; ------------------------------------------------------------
15.4.2
Terlapor III; ---------------------------------------------------------------------15.4.2.1
Bahwa
Terlapor
III
mengakui
dalam
tender
ini
menggunakan jasa Saudara Jusri Panggabean dalam penyusunan dokumen penawaran; ------------------------------15.4.2.2
Bahwa Terlapor III baru pertama kali ini menggunakan jasa Jusri Panggabean dalam menyusun dokumen penawaran;----
15.4.2.3
Bahwa Terlapor III menetapkan harga penawaran dan memberikan kepada Saudara Jusri Panggabean untuk diketikkan dalam dokumen penawaran; -------------------------
15.4.2.4
Bahwa Terlapor III juga mengakui bahwa daftar personil yang disampaikan dalam dokumen tender adalah tenaga tidak tetap (freelance). Sebagian dari personil yang disampaikan
dalam
dokumen
tender
tidak
akan
diperkerjakan tergantung pada kondisi di lapangan;----------15.4.3
Terlapor IV; ---------------------------------------------------------------------15.4.3.1
Bahwa Terlapor IV merasa tidak pernah mengikuti tender a quo. Terlapor IV hanya melakukan pendaftaran, namun setelah mengetahui persyaratan tender dan merasa tidak mampu untuk memenuhinya maka Terlapor IV memutuskan tidak melanjutkan untuk mengikuti tender; ---------------------
15.4.3.2
Bahwa Terlapor IV sebenarnya berniat untuk bekerjasama dengan Terlapor I dalam mengikuti tender, namun dikarenakan tidak ada kesepakatan dalam negosiasi maka kerjasama yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan;------
15.4.3.3
Bahwa Terlapor IV tidak pernah mengirimkan dokumen penawaran untuk mengikuti tender, karena itu Terlapor IV menyatakan bahwa dokumen penawaran yang masuk ke halaman 12 dari 28
SALINAN
dalam proses tender adalah dokumen palsu. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan tandatangan Direktur Terlapor IV dengan yang tertera dalam dokumen penawaran; ---------15.4.3.4
Bahwa Terlapor IV menduga yang menjadi pelaku pemalsuan dokumen Terlapor IV adalah Terlapor I. Selain itu menurut Terlapor IV Saudara Direktur/Komisaris Terlapor I yang bernama Anjas Susanto juga memiliki Terlapor II; ----------------------------------------------------------
15.4.3.5
Bahwa Terlapor IV mengetahui Saudara Jusri Panggabean dan mengetahui bahwa Saudara Jusri Panggabean dan Saudara Anjas Susanto pernah bekerjasama sebelumnya; ----
15.4.4
Terlapor V; ----------------------------------------------------------------------15.4.4.1
Bahwa Tender dilaksanakan secara serentak sebanyak 63 (enam
puluh
tiga)
paket
dan
Terlapor
V
hanya
beranggotakan 7 (tujuh) orang; ----------------------------------15.4.4.2
Bahwa Terlapor V mengakui karena banyaknya paket tender dan jumlah perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran menyebabkan Terlapor V tidak terlalu teliti dalam meneliti dokumen penawaran, termasuk adanya kesamaan diantara keempat dokumen penawaran dari keempat Terlapor; --------------------------------------------------
15.4.4.3
Bahwa Terlapor V hanya memberikan format Bill of Quantity,
di
luar
itu
semua
dokumen
diserahkan
pembuatannya kepada peserta tender; --------------------------15.4.4.4
Bahwa Terlapor V menggugurkan PT. Bramindo karena menganggap PT. Bramindo melanggar pakta integritas karena menyampaikan atau berusaha menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Yakni, dalam hal penyampaian akta. Akta yang disampaikan berbeda, antara yang dibawa dengan akta dalam diokumen penawaran;--------------------------------
15.4.4.5
Bahwa dengan adanya perbedaan seperti disebut diatas, Terlapor V melakukan klarifikasi. Hasilnya, pihak yang datang tidak tercantum dalam akta terakhir; --------------------
15.4.4.6
Bahwa Terlapor V mengaku tidak didekati oleh peserta dan pihak manapun untuk memenangkan peserta tender tertentu dalam tender a quo; ------------------------------------------------
halaman 13 dari 28
SALINAN
15.4.4.7
Bahwa Panitia tidak memenuhi panggilan Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan; ------------------------------------
15.4.5
Jusri Panggabean (Saksi); -----------------------------------------------------15.4.5.1
Bahwa Saudara Jusri Panggabean adalah seorang tenaga lepas (freelance) yang banyak disewa perusahaan untuk membuat dokumen tender; ----------------------------------------`
15.4.5.2
Bahwa Saudara Jusri Panggabean mengakui membuat dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; ----------------------------------------------------
15.4.5.3
Bahwa dengan menyusun dokumen penawaran tersebut Saudara Jusri Panggabean mendapatkan fee sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dokumen penawaran; ----------------------------------------------------------
15.4.5.4
Bahwa dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor IV dipesan dan dibayar oleh Saudara Fahrulda (Direktur Terlapor I); ----------------------------------------------------------
15.4.5.5
Bahwa dokumen penawaran Terlapor II dipesan dan dibayar oleh Saudara Dedy Sunaryo (Direktur Terlapor II); -----------
15.4.5.6
Bahwa dokumen penawaran Terlapor III dipesan dan dibayar oleh Saudari Aljabarina (Direktur Terlapor III); -----
15.4.5.7
Bahwa harga penawaran Terlapor IV ditetapkan oleh Saudara Fahrulda (Direktur Terlapor II), sedangkan harga penawaran dua perusahaan lainnya ditetapkan oleh masingmasing direkturnya; ------------------------------------------------
15.5
Ketidakhadiran Terlapor I; ---------------------------------------------------------------15.5.1
Bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan Terlapor I tidak pernah memenuhi panggilan Tim Pemeriksa;-
15.6
Analisis;-------------------------------------------------------------------------------------15.6.1
Persekongkolan Horisontal; ---------------------------------------------------15.6.1.1
Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran dan Penetapan Harga Penawaran; -------------------------------------------------15.6.1.1.1.
Bahwa berdasarkan fakta kesamaan dokumen dan pengakuan dari Saksi Jusri Panggabean menunjukkan bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Telrapor IV disusun oleh Saudara Jusri Panggabean; ---------------------------------------
halaman 14 dari 28
SALINAN
15.6.1.1.2.
Bahwa diketahui pula dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor IV dipesan dan dibayar oleh Sahrulda yang merupakan Direktur Terlapor I. Terlapor IV sendiri dalam
pemeriksaan
menyatakan
bahwa
dokumen masuk dalam tender a quo adalah dokumen palsu, karena Terlapor IV sendiri tidak pernah menyusun dokumen penawaran; 15.6.1.1.3.
Bahwa dokumen penawaran Terlapor II dipesan dan dibayar oleh Dedy Sunaryo selaku Direktur Terlapor II, sedangkan Terlapor III dipesan dan dibayar oleh Saudari Aljabarina selaku Direktur Terlapor III; -------
15.6.1.1.4.
Bahwa dengan demikian Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah bekerjasama dalam penyusunan
dokumen
penawaran
dalam
tender a quo;--------------------------------------15.6.1.1.5.
Bahwa dalam pemeriksaan yang didukung bukti
perbedaan
Terlapor
IV,
tandatangan
Terlapor
I
Direktur
diduga
telah
memalsukan dokumen penawaran Terlapor IV dalam tender a quo;--------------------------15.6.1.2
Tentang penyusunan harga penawaran; ------------------------15.6.1.2.1.
Bahwa harga penawaran Terlapor I dan Terlapor IV ditetapkan oleh Fahrulda dari Terlapor I. Sedangkan Terlapor II dan Terlapor III ditetapkan oleh direkturnya masing-masing; -----------------------------------
15.6.1.2.2.
Bahwa dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II diketahui adanya pemilik saham yang sama yakni Saudara Anjas Susanto; --------------------------------------------
15.6.1.2.3.
Bahwa meskipun Terlapor III menyatakan menetapkan harga penawaran sendiri, namun karena Terlapor III menyerahkan pembuatan dokumen
halaman 15 dari 28
penawaran
kepada
Jusri
SALINAN
Panggabean, harga penawaran Terlapor III dapat diketahui oleh perusahaan lainnya;-----15.6.1.2.4.
Bahwa
dengan
demikian
telah
terjadi
pengaturan harga antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam menetapkan harga penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;------------------------------15.6.2
Persekongkolan Vertikal;------------------------------------------------------15.6.2.1
Bahwa Terlapor V mengakui mengabaikan fakta adanya kesamaan dokumen sebagai bentuk persekongkolan karena banyaknya dokumen yang masuk sedangkan jumlah panitia hanyalah 7 (tujuh) orang;------------------------------------------
15.6.2.2
Bahwa Terlapor V tidak memperlakukan peserta tender dengan sama. Hal ini ditunjukkan dengan membandingkan perlakuan Panitia terhadap PT. Bramindo dan perlakuan Panitia terhadap Terlapor I dan PT. Graha Citra Mandiri; ----
15.6.2.3
Bahwa perbedaan perlakuan yang dimaksud adalah tindakan Terlapor V yang melakukan penelitian secara mendalam terhadap dokumen PT. Bramindo khususnya pada Formulir Isian Penilaian Kualifikasi; ---------------------------------------
15.6.2.4
Bahwa terhadap dokumen penawaran PT. Bramindo Terlapor V dapat menemukan perbedaan didalam Akta yang dibawa pihak PT. Bramindo dengan Akta yang terdapat dalam dokumen penawaran PT. Bramindo. Namun, perlakuan berbeda dilakukan terhadap dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II. Padahal sesuai dengan Fakta yang dijelaskan dalam Bagian Pemeriksaan Dokumen dalam LHPL ini isi dalam Formulir Isian Penilaian Kualifikasi dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II berbeda dengan isi yang tercantum dalam Akta terakhir dari Terlapor I dan Terlapor II yang terdapat dokumen penawaran masing-masing perusahaan tersebut; ----------------------------
15.6.2.5
Bahwa perlakuan tidak sama terhadap peserta tender ini merupakan bentuk Panitia memfasilitasi PT Dwitama Fortuna Perkasa untuk memenangkan tender; ------------------
15.6.2.6
Bahwa Panitia tidak kooperatif karena tidak pernah menghadiri panggilan Tim Pemeriksa dalam proses pemeriksaan lanjutan;---------------------------------------------halaman 16 dari 28
SALINAN
15.7
Kesimpulan; -------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan fakta dan analisis tersebut di atas, Tim Pemeriksa menyimpulkan: 15.7.1
ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V dalam Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8 inchi, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengolahan Air) Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008;------------------------------------------------------------------
15.7.2
tidak ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor IV dalam Tender Pengadaan dan Pembangunan Gardu/Trafo Distribusi, HUTM dan HUTR di Sumatera Utara pada Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara Tahun 2008;--------------------------------------
16. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 144/KPPU/PEN/XI/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 12/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 November 2009 sampai dengan 7 Januari 2010(vide bukti A32); -----------------------------------------------------------------------------17. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 265/KPPU/KEP/XI/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 08/KPPU-L/2009 (vide bukti A33); ------------------------------------------18. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1273/SJ/ST/IX/2009 tanggal 9 September 2009 (vide bukti A34); --------------------------19. Menimbang bahwa sampai dengan musyawarah Majelis Komisi terakhir yaitu tanggal 6 Januari 2009, baik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V tidak menyampaikan pembelaan atau bantahan atau tanggapan terhadap LHPL kepada Majelis Komisi (vide bukti B14, B15, B16, B17, B18); --------------------------------------20. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -------------------------------------------
halaman 17 dari 28
SALINAN
TENTANG HUKUM 1. Berdasarkan LHPL, Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: ------------------------------------1.1
Mengenai Identitas para Terlapor; ----------------------------------------------------1.1.1
Bahwa Terlapor I: PT Dwitama Fortuna Perkasa adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris H. Abdul Rahman, SH Nomor 56 Tanggal 21 November 1997, berkedudukan di Jl Bakar Batu No.9 Tanjung Pinang Kepulauan Riau (vide Bukti C72) ; -----------------
1.1.2
Bahwa Terlapor II: PT Graha Citra Perdana adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sudi SH., Nomor 36 Tanggal 19 Februari 2003, berkedudukan di Jl. Ir. Sutami Komplek Pinang Mas No. 87-B, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (vide Bukti C73); ------------------------------------------------------------------------------
1.1.3
Bahwa Terlapor III: PT Eka Balingga adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris A. Nugroho Hartadji SH., Nomor 6 tanggal 3 April 2000, berkedudukan di Jl. Rawasari No. 5, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (vide Bukti C74);------------------------
1.1.4
Bahwa Terlapor IV: PT Bintan Alam Jaya adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sudi SH., Nomor 11 tanggal 14 Nopember 2000, berkedudukan di Jl. Pramuka Ir. Sumatera No.3 Tanjung Pinang Kepulauan Riau (vide Bukti C71); ------------------------
1.1.5
Bahwa Terlapor V: Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2008, dibentuk berdasarkan Keputusan
Bupati
Lingga
Nomor
84/KPTS/IV/2008
tentang
Pembentukan Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Kegiatan-kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2008 tanggal 11 April 2008, beralamat di Kantor Pemerintah Kabupaten Lingga, Unit Pengadaan Barang/ Jasa, Jl. Istana Robat No. 28, Daik Lingga, Kepulauan Riau (vide Bukti C1) ; 1.2
Tentang Objek Tender;-----------------------------------------------------------------1.2.1
Bahwa objek tender dalam putusan ini adalah Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8 inchi, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengolahan Air) Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008 (vide bukti C70); ----------------
halaman 18 dari 28
SALINAN
1.2.2
Bahwa nilai pagu dalam tender a quo adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(lima
milliar
rupiah)
dan
HPS
adalah
Rp
4.985.000.000,- (empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) (vide bukti C11, C55); ------------------------------------------------1.3
Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran; ---------------------------------------1.3.1
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kesamaan format pada bagian “Metode Pelaksanaan” dan kesamaan kesalahan pengetikan pada bagian Bill of Quantity (BQ) dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV (vide bukti C71, C72, C73, C74): -----------------------------------------
1.3.2
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa mendapatkan pengakuan dari Terlapor II, Terlapor III dan Saksi Jusri Panggabean, bahwa Jusri Panggabean membuatkan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan mendapatkan biaya jasa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per dokumen penawaran (vide bukti B6, B7, B9); --------------------------------------------------------
1.3.3
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa mendapatkan fakta dari Saudara Jusri Panggabean bahwa pembuatan dokumen penawaran dilaksanakan berdasarkan pesanan. Untuk dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor IV dipesan oleh Saudara Fahrulda (Direktur Terlapor I), dokumen penawaran Terlapor II dipesan oleh Saudara Dedy Sunaryo (Direktur Terlapor II) dan dokumen penawaran Terlapor III dipesan oleh Saudari Aljabarina (Direktur Terlapor III) (vide bukti B9);----------
1.3.4
Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak menyampaikan pembelaan atau bantahan terhadap temuan di atas (vide bukti B15, B17, B18);-----------------------------------------------------------
1.3.5
Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan
yang ditemukan dalam dokumen penawaran
Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV serta adanya pengakuan bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dibuat oleh Saudara Jusri Panggabean menunjukkan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bekerja sama dalam menyusun dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran untuk memenangkan Terlapor I dalam tender a quo; --------1.3.6
Majelis Komisi juga menilai bahwa dengan adanya fakta Saudara Fahrulda yang merupakan Direktur Terlapor I melakukan pemesanan pembuatan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor IV memperkuat dugaan adanya pengaturan tender oleh Terlapor I; ---------halaman 19 dari 28
SALINAN
1.3.7
Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya bantahan dari Terlapor I, , Terlapor II dan Terlapor III terhadap LHPL merupakan bukti yang memperkuat adanya kerjasama diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam hal penyusunan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran untuk memenangkan Terlapor I dalam tender a quo; --
1.3.8
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan bahwa Terlapor
I,
Terlapor
II
dan
Terlapor
III
telah
melakukan
persekongkolan tender melalui pembuatan dokumen penawaran secara bersama-sama dan pengaturan harga penawaran; --------------------------1.4
Tentang Kepemilikan Silang Terlapor I dan Terlapor II;-----------------------1.4.1
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham Terlapor I dimiliki oleh Saudara Anjas Susanto (vide bukti C72);-------------------------------------------------------
1.4.2
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa juga menemukan fakta 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham Terlapor II dimiliki oleh Saudara Anjas Susanto (vide bukti C73); ------------------------------------
1.4.3
Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL mendapatkan fakta kesamaan nomor telepon dan nomor faks antara Terlapor I dan Terlapor II dalam Formulir Isian Penilaian Kualifikasi. Nomor telepon yang dimaksud adalah (0771) 311552 dan nomor faximilie (0771) 21115 (vide Bukti C72, C73); ------------------------------------------------------------------------
1.4.4
Bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak menyampaikan pembelaan atau bantahan terhadap temuan Tim Pemeriksa di atas (vide bukti B15, B17); ------------------------------------------------------------------------------
1.4.5
Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya kepemilikan saham yang sama antara Terlapor I dan Terlapor II menunjukan bahwa kedua perusahaan tersebut saling terafliasi dan berada pada satu kantor meskipun alamat kantor keduanya berbeda; ---------------------------------
1.4.6
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan bahwa dengan terafliasinya kedua perusahaan dan berada pada satu kantor menunjukkan Terlapor I dan Terlapor II dapat melakukan kerjasama dalam mengikuti tender dan mengatur pemenang tender diantara keduanya; -------------------------------------------------------------------------
1.5
Tentang Pemalsuan Dokumen Penawaran Terlapor IV; ------------------------1.5.1
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa mendapatkan pernyataan dari Terlapor IV bahwa dokumen penawaran Terlapor IV telah dipalsukan dan Terlapor IV tidak pernah berniat untuk mengikuti tender a quo (vide bukti B8); ------------------------------------------------------------------
halaman 20 dari 28
SALINAN
1.5.2
Bahwa Tim Pemeriksa telah melakukan penelitian terhadap tanda tangan Direktur Terlapor IV pada dokumen penawaran dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Terlapor IV dan hasil penelitian tersebut menunjukkan kedua tanda tangan tersebut berbeda (vide bukti C71, B8); -------------------------------------------------------------------------
1.5.3
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa mendapatkan keterangan dari Saksi Jusri Panggabean mengenai pemesanan pembuatan dokumen penawaran Terlapor IV yang dilakukan oleh Saudara Fahrulda yang merupakan Direktur Terlapor I (vide Bukti B9); ----------------------------
1.5.4
Bahwa Terlapor I dan Terlapor IV tidak menyampaikan pembelaan atau bantahan terhadap temuan Tim Pemeriksa di atas (vide bukti B14);
1.5.5
Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I memesan pembuatan dokumen penawaran Terlapor IV kepada Jusri Panggabean dan kemudian memalsukan tanda tangan Direktur Terlapor IV dalam dokumen penawaran merupakan bagian dari upaya Terlapor I untuk melakukan pengaturan tender; -------------------------------------------------
1.5.6
Bahwa Majelis Komisi juga menilai tindakan Terlapor I tersebut merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana; --
1.5.7
Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa karena Terlapor IV tidak mengetahui dokumen penawarannya dipalsukan oleh Terlapor I dalam tender a quo, maka Terlapor IV tidak terlibat dalam upaya memenangkan Terlapor I dalam tender a quo; ------------------------------
1.5.8
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I telah
melakukan
persekongkolan
dalam
tender
dengan
jalan
membuatkan dokumen penawaran Terlapor IV tanpa sepengetahuan Terlapor IV dan memalsukan tanda tangan Direktur Terlapor IV dalam dokumen penawaran Terlapor IV;--------------------------------------------1.5.9
Bahwa Majelis Komisi juga menyimpulkan bahwa dengan adanya pemalsuan dokumen penawaran Terlapor IV, membuktikan Terlapor IV tidak terlibat dalam kegiatan persekongkolan dalam tender a quo; ---
1.6
Tentang Tindakan Diskriminasi Terlapor V; --------------------------------------1.6.1
Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor V selaku Panitia Tender telah melakukan diskriminasi kepada PT Bramindo; ------------------------------------------------------------------------
1.6.2
Bahwa perilaku diskriminasi yang dimaksud adalah:----------------------1.6.2.1
PT Bramindo digugurkan karena menganggap PT Bramindo melanggar pakta integritas karena menyampaikan atau berusaha menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Yakni, halaman 21 dari 28
SALINAN
dalam hal penyampaian akta. Akta yang disampaikan berbeda, antara yang dibawa dengan akta dalam diokumen penawaran I (vide Bukti C21);-----------------------------------1.6.2.2
Terlapor I dan Terlapor II tidak digugurkan ataupun diklarifikasi oleh Panitia, padahal terlihat jelas bahwa Terlapor I dan Terlapor II adalah dua perusahaan yang memiliki affiliasi yakni pemegang saham yang sama (vide Bukti C21, C72,C73);----------------------------------------------
1.6.2.3
Terlapor I dan Terlapor II juga tidak digugurkan meskipun Formulir Isian Penilaian Kualifikasi dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II berbeda dengan isi yang tercantum dalam Akta terakhir dari Terlapor I dan Terlapor II yang terdapat dokumen penawaran masing-masing perusahaan tersebut (vide Bukti C21, C72,C73); --------------
1.6.2.4
Memperhatikan analisa pada pembahasan 1.5 Tentang Pemalsuan Dokumen Penawaran Terlapor IV, maka dengan demikian dapat disimpulkan pihak yang memasukkan dokumen penawaran Terlapor IV dalam proses tender bukan merupakan pihak yang namanya tercantum dalam Akte Terlapor IV. Dengan demikian, seharusnya Terlapor IV digugurkan dalam proses tender; ---------------------------------
1.6.3
Bahwa dengan demikian Terlapor V melakukan diskriminasi dengan melakukan penelitian dokumen yang mendalam terhadap PT Bramindo namun tidak melakukan penelitian yang mendalam terhadap Terlapor I dan Terlapor II; ------------------------------------------------------------------
1.6.4
Bahwa Terlapor V tidak menyampaikan pembelaan atau bantahan terhadap temuan Tim Pemeriksa di atas (vide bukti B16);-----------------
1.6.5
Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa tindakan diskriminasi yang dilakukan Terlapor V merupakan bentuk fasilitasi Terlapor V untuk memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender; -----------------------
1.6.6
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan bahwa Terlapor V telah terlibat dalam persekongkolan dalam memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender; -----------------------------------------
1.7
Tentang Ketidakhadiran Terlapor I dan Terlapor V dalam Pemeriksaan;--1.7.1
Bahwa Terlapor I sebagai pemenang tender sengaja tidak memenuhi panggilan Tim Pemeriksa, baik dalam Pemeriksaan Pendahuluan maupun Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara patut (vide bukti A9, A22, A30, B1, B10, B12); -----------------------------------
halaman 22 dari 28
SALINAN
1.7.2
Bahwa Terlapor V hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan namun tidak hadir dalam Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara patut (vide bukti A21, A29,B11, B13); --------------------------------------
1.7.3
Bahwa kehadiran Terlapor V dalam setiap tahap pemeriksaan, dalam hal ini khususnya dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan diperlukan untuk mengetahui adanya kesamaan kepemilikan saham diantara peserta tender serta indikasi adanya pemalsuan dokumen peserta tender ---------
1.7.4
Bahwa Majelis Komisi menilai ketidakhadiran Terlapor I dan Terlapor IV dalam pemeriksaan meskipun dipanggil secara patut merupakan bentuk tindakan pidana dan/atau tidak ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;---------------------------------------
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; --------------------------------------------------------------------------------3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: ----3.1
Unsur Pelaku Usaha; --------------------------------------------------------------------3.1.1
Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui
perjanjian,
menyelenggarakan
berbagai
kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”; -----------------------------------3.1.2
Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1. bagian Tentang Hukum; ------------------------
3.1.3 3.2
Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi; -----------------
Unsur Pihak Lain; -----------------------------------------------------------------------3.2.1
Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah “para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”; -------------------------------------------------------------------------
halaman 23 dari 28
SALINAN
3.2.2
Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor V sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1. bagian Tentang Hukum; ------------------------
3.2.3 3.3
Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain terpenuhi;--------------------
Unsur Bersekongkol; --------------------------------------------------------------------3.3.1
Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”; -----------------------------------------------------------------
3.3.2
Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;--------------------------------------
3.3.3
Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; --------------------------------
3.3.4
Persekongkolan Horizontal;---------------------------------------------------3.3.4.1
Bahwa terdapat bukti Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III memberikan kepada pihak lain pembuatan dokumen penawaran, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3 bagian Tentang Hukum;----------------------------------------------------
3.3.4.2
Bahwa terdapat bukti Terlapor I dan Terlapor II memiliki affiliasi yakni pemegang saham yang sama dan kantor yang sama, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4 bagian Tentang Hukum;----------------------------------------------------
3.3.4.3
Bahwa Terlapor I telah memalsukan dokumen penawaran Terlapor IV dalam tender a quo, yang bertujuan untuk mengatur pemenang tender, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5 bagian Tentang Hukum; --------------------------------
3.3.4.4
Bahwa semua tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III
merupakan
tindakan
persekongkolan
untuk
memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender; ---------halaman 24 dari 28
SALINAN
3.3.4.5
Bahwa dengan demikian, unsur persekongkolan horisontal diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terpenuhi;
3.3.5
Persekongkolan Vertikal;------------------------------------------------------3.3.5.1
Bahwa Terlapor V telah melakukan diskriminasi kepada PT Bramindo sebagai untuk menfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang tender
diuraikan pada bagian 1.6 Bagian
Tentang Hukum;---------------------------------------------------3.3.5.2
Bahwa
Majelis
Komisi
menyimpulkan
tindakan
diskriminasi yang dilakukan Terlapor V merupakan bentuk persekongkolan untuk memenangkan Terlapor I dalam tender a quo; -------------------------------------------------------3.4
Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; ---------------------3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -------------------------------------------3.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; ----------------------------------------------------3.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan tender dalam perkara ini adalah Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8 inchi, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengolahan Air) Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.2 bagian Tentang Hukum;------------------------------------------------3.4.4 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V telah melakukan upaya mengatur harga penawaran diantara ketiganya untuk memenangkan Terlapor I dalam tender a quo, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6 Bagian Tentang Hukum; -------------------3.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V terpenuhi; --------------------------------------------------------------------------3.4.6 Bahwa Majelis Komisi tidak menemukasn adanya bukti persekongkolan untuk mengatur pemenang yang dilakukan oleh Terlapor IV. Karena itu
halaman 25 dari 28
SALINAN
unsur mengatur dan atau menentukan pemenang yang dilakukan oleh Terlapor IV tidak terpenuhi; ----------------------------------------------------3.5.
Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;------------------------------------------------3.5.1
Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
3.5.2
Bahwa tindakan persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV pada Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih (Pipa Transmisi ∅ 8 inchi, Bak Reservoir dan Pembagi Instalasi Pengolahan Air) Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau oleh Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3 sampai butir 1.6 Bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; ----------------------------
3.5.3
Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor II terpenuhi; -----------------------------
4. Menimbang bahwa sebelum mengambil keputusan Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------4.1. Bahwa Terlapor I tidak pernah memenuhi panggilan Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara patut; -----------------------------------------------------------------------------------4.2. Bahwa Terlapor V tidak pernah memenuhi panggilan Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara patut; -------------------------4.3. Bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen penawaran Terlapor IV oleh Terlapor I dalam upaya Terlapor I untuk memenangkan tender; ------------------------------------4.4. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan ketiga pertimbangan diatas telah masuk dalam wilayah perbuatan pidana yang layak untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh penyidik sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pertimbangan Majelis diatas, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut: 5.1. Merekomendasikan kepada atasan langsung untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor V sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; --------------------------------------------------------------------
halaman 26 dari 28
SALINAN
5.2. Merekomendasikan untuk melaporkan kepada penyidik Terlapor I dan Terlapor V atas tidak memenuhi panggilan KPPU dan Terlapor I atas pemalsuan dokumen penawaran Terlapor IV; ----------------------------------------6. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------------------7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ---------------MEMUTUSKAN 1.
Menyatakan Terlapor I (PT Dwitama Fortuna Perkasa); Terlapor II (PT Graha Citra Perdana); Terlapor III (PT Eka Balingga); dan Terlapor V (Unit Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2008) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----------------------------------------------------------------------------
2.
Menyatakan Terlapor IV (PT Bintan Alam Jaya); tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.--------------------
3.
Menghukum Terlapor I (PT Dwitama Fortuna Perkasa); Terlapor II (PT Graha Citra Perdana); dan Terlapor III (PT Eka Balingga); tidak diperkenankan untuk mengikuti tender di Kabupaten Lingga selama 1 (satu) tahun semenjak keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-------------------------------------------
4.
Menghukum Terlapor I (PT Dwitama Fortuna Perkasa); membayar denda sebesar Rp. 619.375.000,00 (enam ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);---------------------------------------
5.
Menghukum Terlapor II (PT Graha Citra Perdana); membayar denda sebesar Rp. 222.975.000,00 (dua ratus dua puluh dua sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);------------------------------------------------
halaman 27 dari 28
SALINAN
6.
Menghukum Terlapor III (PT Eka Balingga); membayar denda sebesar Rp. 167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril, SH., sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. M. Nawir Messi, M.Sc., dan Dr. Sukarmi SH. MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Aru Armando, SH. sebagai Panitera;-----------------------------------------------------------------Ketua Majelis, ttd Erwin Syahril, SH. Anggota Majelis,
Anggota Majelis,
ttd
ttd
Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.
Dr. Sukarmi SH. MH. Panitera, ttd
Aru Armando, SH Untuk Salinan Yang Sah: Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Plt. Sekretaris Jenderal
Drs. Mokhamad Syuhadhak, M.P.A
halaman 28 dari 28
